Beranda blog Halaman 803

Perkuat Kualitas SDM NTB di Era 5.0

0
Pelatihan SDM GreatNusa(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Seiring dengan berkembangnya teknologi di era Industri 4.0 yang semakin mendekati era Industri 5.0 (era serba teknologi canggih), stakeholder di NTB terus berupaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai langkah untuk memperkuat sektor-sektor unggulan, termasuk pariwisata.

Salah satu inisiatif penting untuk mendukung tujuan tersebut adalah pelatihan SDM yang diselenggarakan oleh GreatNusa, bekerja sama dengan Jobstreet dan IHGMA (Indonesia Hotel General Manager Association).

Pelatihan ini difokuskan pada pengembangan SDM di sektor pariwisata melalui program upskilling (peningkatan keterampilan) dan reskilling (pengalihan keterampilan) kepada lebih dari 100 orang yang terdiri dari siswa, pelaku pariwisata, dan masyarakat umum guna mempersiapkan tenaga kerja yang lebih kompeten dan siap menghadapi tantangan di dunia industri pariwisata.

Cut Herlina, Head of Business Development GreatNusa by Bina Nusantara, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan pelatihan dengan mendatangi sekolah dan perguruan tinggi di NTB.

“Kami datang ke sekolah dan perguruan tinggi yang ada di NTB untuk membantu penguatan sisi SDM-nya. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM supaya industri pariwisata di NTB semakin berkembang dengan SDM yang berkualitas,” ujar Cut Herlina dalam acara GreatNusa Summit 2024 yang diadakan di Mataram, Kamis, 14 November 2024.

Peningkatan kualitas SDM, lanjutnya, sangat penting untuk dunia usaha.

“Yang paling penting dalam bisnis itu bukan hanya modal atau investor, tetapi orang-orang yang berkualitas di balik usaha tersebut,” jelas Cut. Ia menekankan bahwa sektor pariwisata dan perhotelan di NTB akan sia-sia jika didukung dengan SDM yang tidak memadai.

Wakil Ketua Umum IHGMA, Yoga Iswara menambahkan bahwa generasi milenial dan Gen Z kini mendominasi tenaga kerja, dan mereka diprediksi akan mengisi hampir 75 persen pasar tenaga kerja di masa depan. Oleh karena itu, pihaknya mengajak seluruh SDM di NTB untuk menghadapi perubahan zaman dan beradaptasi dengan kebutuhan industri yang terus berkembang.

“Kami berharap pembangunan NTB tidak hanya terfokus pada pembangunan objek, tetapi juga pada pembangunan SDM yang menjadi subjek utama dalam setiap proses pembangunan,” ungkap Yoga.

Kegiatan ini merupakan bagian dari HR Architecture Framework yang bertujuan untuk menyeimbangkan kekuatan SDM dengan kekuatan objek, agar keduanya dapat berkembang secara bersamaan. IHGMA juga berkomitmen untuk terlibat tidak hanya dalam pelatihan ini, tetapi juga dalam mendukung pendidikan sejak dini, khususnya di tingkat SMK, sebagai bagian penting dari ekosistem SDM pariwisata.

Selain itu, Mirfia Sarahdila, Assistant Marketing Manager Jobstreet by SEEK, menyampaikan bahwa pihaknya juga berfokus untuk menciptakan satu juta lapangan pekerjaan di luar Pulau Jawa, terutama untuk mendukung pengembangan daerah-daerah seperti NTB.

“Lapangan pekerjaan masih terpusat di Pulau Jawa, sehingga kami rutin melakukan sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai asosiasi untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan di luar Jawa,” jelas Mirfia.

Acara GreatNusa Summit 2024 ini turut didukung oleh sejumlah mitra, antara lain Cakra Gemilang Sejahtera, AFC Lifesciences, Kubus Advertising, Exely, Xendit, Sadetex, Virtual Hotel System, PLN Icon+, ARLANA Supplier, SNF, 88 Amenities, McD Sriwijaya, Spring Air, STAAH, GUSTODIAN, Toza, dan Iwani.

Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan sektor pariwisata di NTB dapat berkembang lebih pesat, dengan dukungan SDM yang semakin kompeten dan siap menghadapi tantangan industri yang kian kompleks.

IHGMA (Indonesia Hotel General Manager Association) berkolaborasi bersama GreatNusa dan Jobstreet menggelar talkshow dan workshop untuk mendukung peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di NTB seiring dengan berkembangnya teknologi era 5.0 (evolusi masyarakat pada era serba teknologi canggih).

Lebih dari 100 orang yang terdiri dari unsur siswa, pelaku pariwisata, dan masyarakat umum mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Aston Inn Mataram, Kamis, 14 November 2024 ini, mengambil tema “Mendorong Pertumbuhan SDM Melalui HR Architecture Framework”.

Menghadirkan para narsumber, diantaranya Cut Herlina, S.E., M.M. selaku Head of Business Development GreatNusa by Bina Nusantara. Mirfia Sarahdila, Assistant Marketing Manager Jobstreet by SEEK dan Dr. Yoga Iswara., BBA., BBM., MM., CHA as Wakil Ketua Umum Pusat IHGMA.

Penguatan SDM ini dilakukan dalam bentuk upskilling (peningkatan keterampilan yang dimiliki) dan Reskilling (pelatihan untuk mendapatkan keterampilan baru).

“Kamai datang untuk membantu penguatan sisi SDM supaya industri pariwisata khususnya di NTB ini semakin baik, semakin berkualitas,” ujar Head of Business Development GreatNusa by Bina Nusantara, Cut Herlina.

Peningkatan kualitas SDM ini menurutnya sangat penting, terutama untuk dunia usaha. Karena yang paling penting dari bisnis itu bukan hanya modal ataupun investor. Tetapi harus ada orang-orang berkualitas dibalik satu usaha atau bisnis, agar apa yang ingin dikembangkan bisa benar-benar diwujudkan.

“Jadi percuma hotelnya bagus tapi SDM nya tidak bagus, percuma pariwisatanya bagus kalau SDM nya tidak bagus. Kita mau mengingatkan kapasitas mahasiswa, pekerja kalau tidak cukup dengan kemampuan yang sudah ada sekarang. Kita harus mengikuti zaman dan harus mengejar,” jelasnya.

Wakil Ketua Umum IHGMA, Yoga Iswara menambahkan, saat ini perubahan genarasi yang mendominasi milenial dan gen Z, yang sudah menempati hampir 75 persen tenaga kerja. Untuk itu, pihaknya mengajak SDM, khususnya di NTB untuk bisa melihat bahwa dengan tantangan yang ada, harus ada langkah antisipasi.

“Jangan sampai nanti kita kelabakan dengan perubahan invoasi, sehingga kami berharap pembangunan yang nantinya terjadi untuk NTB, tidak sekedar hanya menjadi pembangunan objek saja. Tetapi subjeknya itu adalah SDM,” ungkapnya.

“Kekuatan SDM dengan kekuatan objek harus seimbang. Artinya jangan sampai nanti objeknya yang berkembang, tetapi subjeknya tidak berkembang. ni harus dikuatkan. IHGMA juga berkomitmen tidak hanya sekedar di kegiatan ini tapi kita hadir di hulunya. SMK itu menjadi bagian terpenting yang harus kita pikirkan,” tambahnya.

Disis lain, Assistant Marketing Manager Jobstreet by SEEK, Mirfia Sarahdila mengatakan, Jobstreet by SEEK ingin menyediakan satu juta lapangan pekerjaan di Indonesia untuk masyarakat, terutama untuk diluar pulau Jawa.

“Karena lapangan pekerjaan masih terpusat di pulau Jawa, jadi kami rutin keliling keluar Jawa untuk melakukan sosialisasi dan kerjasama dengan asosiasi untuk mengajak membuka lapangan pekerjaan. Itulah sebabnya kami juga hadir di Lombok, NTB,” ujarnya.

Ketua IHGMA NTB, Lalu Kusnawan menyampaikan, ingin terus memacu peningkatan SDM NTB yang unggul melalui berbagai kegiatan dan terobosan. Salah satunya kegiatan pengutan SDM yang dilakukan bersama GreatNusa dan Jobstreet. Dengan didukung Cakra Gemilang Sejahtera, AFC Lifesieces, Kubus Advertising, Exely, Xendit, Sadetex, Virtual Hotel Sistem, PLN Icon +, ARLANA Supplier, SNF, 88 Amenities, McD Sriwijaya, Spring air, STAAH, GUSTODIAN, Toza, Iwani.(bul)

Aktivitas Bandara Lombok Normal Kembali

0
Aktivitas penerbangan di bandara Lombok pada Kamis, 14 November 2024(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Aktivitas penerbangan di bandara Lombok pada Kamis, 14 November 2024 normal kembali, setelah sebelumnya pada Rabu, 13 November 2024 lebih dari 30 penerbangan dibatalkan akibat penyebaran debu vulkanik Gunung Lewatobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur.

“Saat ini operasional Bandara Lombok berlangsung normal,” bunyi pemberitahuan yang disampaikan secara resmi oleh manajemen PT. Angkasa Pura I Bandara Lombok, Kamis pagi, 14 November 2024.

Terdapat 24 jadwal penerbangan sementara yang dilayani Bandara Lombok per Kamis, 14 November 2024. Dari pukul 06.00 WITA, hingga pukul 20.40 WITA.

Kendati demikian, Angkasa Pura I menyatakan akan terus memberikan pembaharuan informasi terkini mengenai operasional Bandara Lombok. Para pengguna jasa juga disarankan untuk menghubungi call center masing-masing maskapai. Atau dapat menanyakan lebih lanjut operasional Bandara Lombok pada contac center 172 (call) atau WA 0811984138.

Sebelumnya, Sejumlah penerbangan dari dan menuju Bandara Lombok pada Rabu, 13 November 2024 dibatalkan. Pembatalan penerbangan ini dikarenakan adanya sebaran debu vulkanik dari letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

Penerbangan domestik yang dibatalkan antara lain dari dan ke Jakarta, Surabaya, Bali, Yogyakarta, Bima, dan Sumbawa Besar. Sementara penerbangan internasional yang batal adalah dari dan ke Kuala Lumpur dan Singapura.

Maskapai yang melayani rute-rute terdampak meliputi Garuda Indonesia, Citilink, Pelita Air, Lion Air, Batik Air, Super Air Jet, Wings Air, AirAsia, dan Scoot. Meski ada beberapa pembatalan, ada pula beberapa penerabangan yang tetap beroperasi, diantaranya Citilink dari dan ke Jakarta serta Super Air Jet tujuan Jakarta. Selain itu, Lion Air tujuan Balikpapan, Makassar, dan Surabaya serta Garuda Indonesia dari dan ke Jakarta masih dijadwalkan terbang pada sore hingga malam nanti.

Mengantisipasi kondisi terkini, PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Lombok terus melakukan koordinasi dengan pihak maskapai, BMKG, serta Kantor Otoritas Bandara.(bul)

Kurangi Pembayaran Tunai

0
Edy Ilham (ekbisntb.com/rus)

PEMERINTAH Daerah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) telah memiliki Sistem Evaluasi & Monitoring Pendapatan Asli Daerah (Sempad). Di dalamnya ada layanan Periksa Mandiri (Periri) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan (P2). Melalui layanan ini, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dorong masyarakat bayar pajak secara non tunai.

Demikian dijelaskan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, Edy Ilham menjawab Ekbis NTB di Selong, Rabu 13 November 2024.

Menurutnya, di Lotim saat ini sudah bekerjasama dengan beberapa layanan e-commerce untuk pelayanan pembayaran. “Kita sudah miliki Qris, susah bisa bayar pajak lewat Tokopedia, Indomaret, Bank NTB Syariah dam lainnya,” ungkapnya.

Ke depan dia berharap,  Bapenda bisa kerjasama dengan seluruh bank. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan  pelayanan pembayaran pajak secara non tunai.

Lewat aplikasi Periri selama ini dinilai sudah cukup banyak masyarakat Lotim yang akses. Pembayaran pajak tidak meski harus datang ke kantor pelayanan. Cukup lewat aplikasi. Dimana pun berada layanan pembayaran secara daring tersebut bisa diakses. “Kita berharap aplikasi ini tetap aman  dan bisa digunakan oleh masyarakat,” harapnya.

Ditambahkan, saat ini sudah eranya digitalisasi, sehingga semua layanan diarahkan lewat daring. Inovasi layanan daring ini dimaksudkan untuk memudahkan pembayaran pajak.

Lewat aplikasi Periri, masyarakat wajib pajak di Lotim ini bisa melakukan pemeriksaan Surat Penagikan Pajak Terhutang (SPPT) secara mandiri. Bisa diketahui langsung berapa tunggakan jika ada sehingga bisa kontrol pembayaran PBB-P2. “Kalau ada tunggakan-tunggakan tahun sebelumnya itu bisa diketahui,” imbuhnya.

Setiap hari ada laporan warga yang mengakses layanan Periri Bapenda. Berapa yang akses dan berapa yang bayar dapat diketahui secara riil time.

Pembayaran manual diakui sampai saat ini juga masih belum bisa dihilangkan. Semuanya butuh proses dan butuh waktu. Ke depan coba terus dikurangi kontak langsung antara wajib pajak dengan petugas pajak. “Kita harus hindari niat dan kesempatan orang untuk menyalahgunakan uang pajak,” demikian. (rus)

Dampak Pembatalan Penerbangan, Penumpang di Pelabuhan Lembar Belum Ada Lonjakan

0
Penumpang di pelabuhan penyeberangan Lembar ini relatif masih normal meski terjadi pembatalan penerbangan di BIZAM. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Dampak pembatalan pemberangkatan penumpang pesawat di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), belum berdampak terhadap peningkatan penumpang di Pelabuhan Lembar. Penumpang yang menyeberang baik dari Pelabuhan Lembar- Padangbai dan sebaliknya masih normal. Begitupula pada jalur Lembar- Jangkar dan sebaliknya normal.

General Manager ASDP Cabang Lembar, Agus Djoko Triyanto mengatakan dalam satu dua hari terakhir belum ada perubahan kondisi penumpang di Pelabuhan Lembar secara pantauan di lapangan. “Belum terlihat lonjakan pergerakan (penumpang) dari Lombok ke Bali,” kata Agus Djoko Triyanto, Rabu 13 November 2024.

Berdasarkan data, saat kondisi penutupan bandara periode 7 November sampai 12 November masih normal. Penumpang jalur Lembar- Padangbai, pada tanggal 7 November jumlah penumpang mencapai 1.595 orang, tanggal 8 November sedikit naik 1.680 orang. Kemudian tanggal 9 November sebanyak 1.390 orang penumpang. Tanggal 10 November, penumpang sebanyak 1.930 orang kemudian pada tanggal 11, dan 12 November masing-masing 1.801 orang dan 1.445 orang.

Jumlah penumpang yang menyeberang dari Lembar ke Padangbai ini lebih sedikit dibanding dari Padangbai ke Lembar, dimana kisarannya antara 1.900 orang hingga 2.412 orang penumpang pada kurun waktu enam hari, mulai tanggal 7-12 November. Sedangkan penumpang yang menyeberang di lintasan Lembar- Jangkar berkisar sebanyak 50-80 orang selama kurun waktu enam hari tersebut.

Secara angka, kata dia, penumpang yang ada di Pelabuhan Lembar pada akhir pekan biasanya menembus empat ribu penumpang. Sedangkan jika ada event tertentu maka akan terjadi peningkatan penumpang dua kali lipat dari jumlah biasanya.“Itu dari sisi Lombok maupun Bali nya. Kalau di weekend kita bisa 8 ribu orang,” terangnya.

Jumlah kapal yang dioperasikan pun seperti kondisi hari-hari biasa, dimana dioperasikan 13 kapal. Kalau terjadi penumpukan atau lonjakan akan diterjunkan 18 kapal hingga 22 kapal. “Ketika antrean banyak kita akan operasikan 22 kapal,” sebutnya.(her)

Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional, Lobar Tetapkan 12.331 Hektar Sawah Abadi

0
Konsultasi publik draft RTRW Lobar mengundang segenap pihak untuk memberi masukan dan kritikan. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Draf Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Lombok Barat (Lobar) telah disusun. Berdasarkan draf RTRW tersebut, luas lahan yang ditetapkan sebagai lahan sawah abadi masuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) mencapai 12.331,55 hektar. Belasan ribu hektar lahan pertanian ini untuk mendukung program Presiden H. Prabowo Subianto yakni swasembada pangan.

Penjabat (Pj) Bupati Lobar H. Ilham saat kegiatan Konsultasi publik draft RTRW, Selasa 12 November 2024 di Senggigi mengatakan konsultasi publik ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait dalam penyusunan RTRW 2024-2044.

“Ini untuk mendapatkan masukan dan kritikan dari banyak pihak agar lebih menyempurnakan draf yang sudah disusun. Sehingga ini bagian penting sebelum finalisasi,” tegasnya.

Penyusunan RTRW ini harus dilakukan, karena kondisi sebelumya (mengacu Perda RTRW nomor 11 tahun 20211) tidak relevan sebab Pemprov NTB sudah menetapkan Perda RTRW, sehingga Pemkab Lobar pun menyesuaikan antara draft RTRW Lobar dengan Pemprov agar tidak berseberangan. Ia menargetkan agar RTRW disahkan tahun depan. “Karena sudah masuk dalam rancangan Raperda tahun 2024,”imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kadis PU HL Winengan mengatakan bahwa penyusunan draf RTRW yang telah dilaksanakan selama delapan bulan terakhir telah memasuki tahapan konsultasi publik. “Ini penting kami melakukan konsultasi publik untuk mendapatkan masukan terhadap RTRW yang akan kita buat untuk Lobar,”kata Winengan.

RTRW ini menentukan masa depan Lobar, kemana akan diarahkan pembangunan Lobar puluhan tahun ke depan. Hal ini juga mengantisipasi celah permainan yang kerap kali dicurigai oleh pihak-pihak terkait, dalam hal pengurusan perizinan dianggap dikomersialkan. Adanya RTRW ini tentunya akan memberikan

Ia menambahkan, setelah konsultasi publik ini, Draf RTRW ini akan dikonsultasikan ke Pemprov NTB untuk menyesuaikan dengan RTRW provinsi. Selanjutnya dibawa ke Kementerian ATR untuk mendapatkan penetapan. Jika tidak halangan, pihaknya menargetkan RTRW ini ditetapkan pada awal tahun 2025. Sekaligus sebagai kado HUT Lobar dan peralihan kepemimpinan dari Pj Bupati ke Bupati Lobar definitif hasil Pilkada Lobar.(her)

Target PAD dari Pajak Ditetapkan Rp250 Miliar

0
Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram menetapkan target pendapatan asli daerah dari sektor pajak mencapai Rp250 miliar pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2025. Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tantangan sehingga optimalisasi harus dilakukan dengan pelibatan aparat penegak hukum.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan Badan Keuangan Daerah Kota Mataram, Ahmad Amrin dikonfirmasi pada, Rabu 13 November 2024 membenarkan, target pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah ditetapkan senilai Rp250 miliar pada anggaran pendapatan dana belanja daerah (APBD) tahun 2025 dari target sebelumnya Rp185 miliar.

Kenaikan ini bersumber dari pajak hotel dari sebelumnya Rp29 miliar menjadi Rp30 miliar. Pajak reklame dari Rp5 miliar menjadi Rp6 miliar. Pajak penerangan jalan umum dari Rp44 miliar menjadi Rp48 miliar. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari target sebelumnya Rp27 miliar menjadi Rp30 miliar. “Iya, ada kenaikan target pajak kita dari Rp185 miliar menjadi Rp250 miliar lebih,” sebut Amrin.

Sedangkan, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan sebenarnya bukan kenaikan pendapatan pajak tetapi pengalihan pencatatan dari tadinya bagi hasil sekarang dicacat kode rekening pendapatan pajak opsen PKB Rp35 miliar dan opsen BBNKB Rp22 miliar lebih. Hal itu yang menyebabkan pajak daerah naik Rp65 miliar lebih

Amrin menegaskan, strategi secara umum untuk mengoptimalkan pendapatan pajak dengan mempercepat pembuatan peraturan daerah, peraturan walikota serta standar operasional prosedur atas perubahan undang-undang pajak dan retribusi daerah serta penuangan perencanaan keuangan. “Karena perubahan undang-undang makanya harus segera dibentuk aturan teknis di daerah,” jelasnya.

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tantangan. Oleh karena itu, pihaknya akan melibatkan aparat penegak hukum maupun penegak peraturan daerah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Khusus pajak kendaraan bermotor akan melibatkan pihak luar untuk mengintensifkan operasi gabungan. “Banyak pilihan kita untuk menertibkan wajib pajak tergantung dari tingkat pelanggarannya. Kalau skala kecil melibatkan penegak perda, tetapi kalau skala besar harus melibatkan APH,” demikian kata dia. (cem)

Jadwal Penerbangan di BIZAM Dibatalkan, Penumpang Pilih Layanan Kapal Cepat Padangbai-Sengigigi

0
Jumlah penumpang melonjak menggunakan kapal cepat di Pelabuhan Sengigigi Lobar dampak dari pembatalan pemberangkatan melalui BIZAM(ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Terjadi lonjakan penumpang jalur laut lintasan penyeberangan kapal cepat Padangbai-Senggigi dan sebaliknya di Pelabuhan Senggigi Lombok Barat, pada Rabu 13 November 2024. Lonjakan penumpang ini berasal dari penumpang pesawat yang beralih menggunakan jalur laut dampak diibatalkannya penerbangan di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) akibat sebaran abu vulkanik dari Gunung Lewotobi Laki-Laki di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala UPT Pelabuhan Sengigigi Iskandar Zulkarnaen,SH., menerangkan hingga Selasa 12 November 2024 dan Rabu pagi arus penumpang di Pelabuhan Senggigi terbilang masih normal. Dimana pada trip Rabu pagi sekitar pukul 10.45 Wita, penumpang naik sebanyak 77 orang dan yang turun 40  orang. Namun pada siang hari, sekira pukul 11.00-12.000, permintaan tiket dari penumpang yang ingin menyeberang mulai melonjak.

“Ada peningkatan penumpang, itu dari permintaan penumpang yang menyeberang melalui kapal cepat Padangbai-Sengigigi dan sebaliknya. Ada lebih dari 100 orang, itu bisa jadi dari penumpang (pesawat) yang dibatalkan,’’ kata Iskandar. Disebutkan, pada penyeberangan kapal cepat siang hari, jumlah penumpang yang naik meningkat hampir dua hingga tiga kali lipat mencapai 175 orang. Begitu pula penumpang yang turun sebanyaknya 80 orang.

Pemesanan tiket kapal cepat ini mendadak, sehingga diyakininya mereka adalah penumpang yang di-cancel berangkat melalui BIZAM. Petugas di pelabuhan tentu sedikit ekstra melayani penumpang yang jumlahnya lebih banyak dari biasanya.

Sejauh ini katanya, belum ada rencana menambah trip dari yang biasanya sebanyak dua trip sehari. “Belum ada permintaan, kalau ada permintaan baru ditambah (trip). Itu biasanya dari biro perjalanan yang penumpangnya rombongan,’’ ujarnya. (her)

LPS dan Polri Perkuat Upaya Penegakan Hukum Terkait Penanganan Bank

0
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD)(ekbisntb.com/bul)

Bali (ekbisntb.com) – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) terkait tugas, fungsi, dan wewenang LPS kepada jajaran Penyidik Kepolisian Republik Indonesia di wilayah Polda Bali.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh LPS setiap tahunnya dengan tempat yang berbeda di seluruh wilayah Indonesia untuk memperkenalkan eksistensi kelembagaan LPS kepada publik dan aparat penegak hukum, juga sebagai sarana untuk memperkuat kerja sama antara LPS dan Polri yang telah terjalin dengan baik selama ini.

“Kegiatan ini adalah sebuah kesempatan berharga bagi LPS untuk menyampaikan pelaksanaan fungsi dan tugasnya setelah disahkannya UU P2SK, khususnya yang terkait dengan upaya penegakan dan penanganan kasus hukum pada bank yang telah dicabut izin usahanya sesuai dengan kewenangan LPS,” ujar Direktur Eksekutif Hukum LPS, Ary Zulfikar, di Bali, Rabu 13 November 2024.

Senada dengan itu, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Polri, Brigadir Jenderal Polisi Helfi Assegaf menambahkan, dengan diadakannya acara sosialisasi dan FGD khususnya bagi rekan-rekan penyidik Polri, tentu harus dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan meningkatkan kerjasama antar Polri – LPS dalam pengungkapan tindak pidana perbankan khususnya di tingkat kewilayahan.

“Kami mengingatkan rekan-rekan penyidik, sebagai penyidik Polri, kita harus memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung tugas dan tanggung jawab LPS, terutama dalam upaya penegakan hukum terkait penanganan bank gagal yang dapat berdampak pada stabilitas ekonomi negara,” tambahnya.

Pada sesi diskusi, Direktur Group Litigasi LPS yang diwakili oleh Spesialis Madya Litigasi, Fajar Kurniawan, menyampaikan materi tindak pidana perbankan yang ditemukan pada Bank yang dicabut izin usahanya serta upaya LPS dalam menuntut pertanggungjawaban Pengurus dan Pemegang saham yang menyebabkan bank gagal sebagai upaya pemulihan/recovery terhadap kerugian LPS atas penanganan bank gagal.

Direktur Group Investigasi LPS memaparkan mengenai, Pemeriksaan Investigatif oleh LPS atas dugaan fraud/tindak pidana perbankan.

Sementara Direktur Group Likuidasi Bank yang diwakili oleh Kepala Divisi Likuidasi Bank I Group Likuidasi LPS, memberikan paparan terkait Proses dan Penanganan Likuidasi Bank Gagal yang Dicabut Izin Usahanya.

Pada kesempatan ini, jajaran Polresta/Polres di wilayah Kepolisian Daerah Bali, Polda Metro Jaya, Bareskrim Polri dan LPS berdiskusi terkait hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana perbankan yang sedang berlangsung guna menemukan solusi kedepannya.

Kegiatan sosialisasi dan FGD menjadi salah satu sarana bagi LPS untuk menyampaikan kembali pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam UU P2SK khususnya terkait dengan upaya penanganan kasus/perkara hukum pada bank yang telah ditangani LPS sesuai dengan kewenangan LPS.

Diharapkan melalui FGD dan sosialisasi ini, para peserta dapat memahami posisi dan kedudukan LPS sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang penjaminan simpanan dan resolusi bank yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selalu tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehingga pada akhirnya kegiatan ini tidak hanya bermanfaat bagi LPS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, tetapi juga bagi Kepolisian Republik Indonesia khususnya kepada jajaran kepolisian di lingkungan wilayah Polda Bali.

Turut hadir pada acara ini, perwakilan personel Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Bali, jajaran Polda Bali, jajaran Polda Metro Jaya, serta jajaran Polresta/Polres di wilayah Kepolisian Daerah Bali.(bul)

Kemkomdigi Konsisten Hapus Konten Judol Sembari Gencarkan Literasi

0
Ilustrasi judi online(ekbisntb.com/ameg.id)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) secara konsisten menjaga komitmennya untuk menghapus konten judi online sembari melakukan kegiatan preventif menghindari bahaya judi online lewat meningkatkan literasi digital kepada masyarakat.

Tercatat pada selama Selasa-Rabu (12-13 November 2024) pukul 06.00 WIB Kementerian Komdigi telah menutup akses ke sebanyak 6.148 konten judi online, selain itu ada dua akun media sosial di Instagram @sukahesti_purwadinata dan @official.nonstop88 yang juga ditutup karena mempromosikan judi.

“Dalam memberantas dan mencegah penyebaran judol kami juga akan menggencarkan pemberian literasi digital ke kelompok masyarakat. Langkah ini dilakukan bekerja sama dengan pemerintah daerah bahkan hingga tingkat kelurahan untuk memberikan pengetahuan agar tidak terjerat dengan judol ataupun pinjaman online,” ujar Direktur Informasi dan Komunikasi Politik, Hukum dan Keamanan, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kemkomdigi, Marroli J. Indarto di Jakarta, Rabu.

Adapun dua akun media sosial Instagram yang ditutup aksesnya oleh pemerintah diketahui masing-masing memiliki pengikut sebanyak 33 ribu pengikut dan 43.9 ribu pengikut.

Saat dicek, keduanya aktif mengunggah foto artis dan juga menampilkan konten video lucu sang artis saat berakting, sayangnya profil dari kedua akun Instagram tersebut ternyata memuat tautan ke konten judi online.

Sejak 20 Oktober hingga 13 November 2024, Kementerian Komdigi telah memutus sebanyak 283.230 konten judi online dengan rincian 261.881 konten di antaranya disebar melalui situs dan IP.

Kemudian 11.792 menggunakan platform Meta, 5.963 berupa file sharing, 2.332 Google/YouTube, 1.153 akun X (dulu Instagram), 70 akun Telegram, 38 akun TikTok dan 1 Appstore.

Terkait dengan upaya preventif mencegah penyebaran judi online, Kementerian Komdigi menggalakkan literasi digital dengan melibatkan komunitas komunitas dari berbagai lapisan masyarakat.

Khususnya generasi muda yang paling banyak menggunakan teknologi digital diharap bisa ikut ambil bagian untuk menjadi relawan digital sehingga dapat menjaga lingkungannya dari dampak negatif digitalisasi.

Marroli kembali mengingatkan masyarakat untuk jeli dan waspada saat berselancar di dunia maya agar tidak terkecoh dengan konten judi online yang telah disamarkan dalam beragam konten menarik.

“Kami ingatkan untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam aktivitas digital terutama konten dan situs perjudian,” ujar Marroli. (ant)

Emas Antam pada 13 November Turun Tipis Rp5.000 jadi Rp1,477 juta/gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu turun sedikit Rp5.000, sehingga harga emas kini menjadi Rp1.477.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan yakni Rp1.328.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

-Harga emas 0,5 gram: Rp788.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.477.000.
– Harga emas 2 gram: Rp2.894.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.316.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.160.000.
– Harga emas 10 gram: Rp14.265.000.
– Harga emas 25 gram: Rp35.537.000.
– Harga emas 50 gram: Rp70.995.000.
– Harga emas 100 gram: Rp141.912.000.
– Harga emas 250 gram: Rp354.515.000.
– Harga emas 500 gram: Rp708.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.417.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)