Pemdes Labuhan Jambu Tunggu Kebijakan Pemprov NTB

By

-

24 June 2024

Hiu paus di Teluk Saleh. Sejumlah wisatawan sedang berenang di dekat hiu paus. (Ekbis NTB/dok)

PEMERINTAH Desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa menunggu kebijakan dari Pemprov NTB, dalam hal pengelolaan wisata hiu paus di Teluk Saleh.

“Karena untuk wilayah nol sampai 12 mil laut, itu kan kewenangannya di Pemprov. Selama ini yang kita tunggu dari Pemprov NTB regulasinya,” kata Kepala Desa Labuhan Jambu, Suhardi saat dikontak dari Mataram, Minggu 23 Juni 2024.

Wisata hiu paus di Samota tengah mendunia. Dalam beberapa tahun terakhir, wisatawan lokal, domestic, hingga mancanegara terus berdatangan untuk melihat hiu-hiu paus yang cukup jinak ini.

Suhardi mengatakan, pengelolaan wisata hiu paus selama ini berjalan melibatkan partisipasi masyarakat setempat. Setiap hari, ada ratusan wisatawan yang datang ingin menikmati suasana bersama hiu paus.

Kedatangan wisatawan inilah yang dilayani oleh masyarakat setempat yang sudah ditunjuk sebagai operator.

“Masyarakat mendapatkan manfaat menyediakan perahu untuk wisatawan. tapi tidak semua masyarakat bisa menjadi operator. Karena ini berkaitan dengan pariwisata, tidak semua bisa menjadi pelayan yang baik bagi wisatawan. jangan sampai wisatawan kecewa,” katanya.

Suhardi mengatakan, desa selama ini hanya mendapatkan PAD dari parkir di darat atas kendaraan-kendaraan wisatawan yang datang. Begitu juga dari hotel yang ada di Labuhan Jambu.

“Sifatnya kita masih jadi penonton sebenarnya. Kita ndak berani narik apa apa, khawatirnya disebut pungli. Sebelum ada regulasi yang mengatur porsi desa, pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi,” tambah Suhardi.

Ditambahkannya, keberadaan hiu-hiu paus yang biasanya bergerombolan ke Teluk Saleh ini menurutnya cukup membantu menggerakkan perekonomian masyarakat. khususnya di Desa Labuhan Jambu. Kegiatan usaha menjadi bergerak, UMKM menggeliat.

Karena itu, sangat diharapkan percepatan kebijakan dari provinsi untuk untuk pengelolaan hiu paus ini lebih tertata. “Pemerintah Desa Labuhan Jambu juga akan membuatkan peraturan desa (Perdes) sebagai turunan kebijakan dari provinsi,” demikian Suhardi.(bul)

Artikel lainnya….

Hiu Paus dan Potensi Besar yang Belum Tergarap

Dapat Bantuan Rp8 Miliar dari Prancis

Bappenas Tekankan Literasi Membaca dan Numerasi sebagai Kunci Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia

Hiu Paus dan Potensi Besar yang Belum Tergarap

By

ekbisntb.com

-

24 June 2024

0

Penandatanganan pemberian hibah dari Pemerintah Prancis sebesar 500.000 Euro untuk program konservasi hiu paus di Teluk Saleh, di Jakarta, Rabu 19 Juni 2024. (Ekbis NTB/ist)

Provinsi NTB memiliki kekayaan bahari yang sangat besar. Salah satunya yaitu potensi wisata dan ekonomi berbasis hiu paus di Teluk Saleh, Pulau Sumbawa. Yayasan Konservasi Indonesia (YKI) bersama Pemprov NTB sedang berupaya mengembangkan kawasan konservasi berbasis hiu paus dan pencaharian masyarakat lokal di kawasan tersebut.

POTENSI wisata bahari NTB tidak akan pernah habis dijelajahi. Salah satu yang tengah naik daun adalah wisata whale shark atau hiu paus di kawasan Teluk Saleh, Desa Labuan Jambu, Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa.

Potensi besar ‘’kemesraan’’ alam dengan manusia ini berhasil menggoda wisatawan dalam negeri maupun luar negeri untuk ikut menikmatinya. Bahkan, sejumlah pihak juga tertarik mengembangkan kawasan ini dengan tetap berkomitmen memberdayakan masyarakat lokal.

Untuk mewujudkan hal itu, digelar kegiatan rapat perdana atau kick-off project meeting pengembangan kawasan konservasi berbasis hiu paus dan pencaharian masyarakat lokal Teluk Saleh NTB yang berlangsung di Auditorium Institut Francais Indonesia (IFI) Jakarta Pusat, Rabu, 19 Juni 2024.

Kegiatan ini langsung dihadiri Pj Gubernur NTB Drs H.Lalu Gita Ariadi, M.Si., yang didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim, S.T., M.Si. Hadi juga dari Yayasan Konservasi Indonesia, Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN Fabien Penone dan pihak terkait lainnya.

Pada kesempatan ini juga Kedutaan Besar Prancis di Indonesia memberikan dukungan berupa dana hibah 500 ribu Euro atau Rp8 miliar untuk meningkatkan pengelolaan habitat hiu paus di Teluk Saleh. Penandatanganan dokumen perjanjian hibah dilakukan oleh Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany dan Duta Besar Prancis untuk Indonesia, Timor Leste, dan ASEAN Fabien Penone disaksikan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Firdaus Agung dan Pj Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi.

Dikutip dari Kantor Berita Antara, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Firdaus Agung di Jakarta, menyebut, dukungan pendanaan itu sangat penting untuk pengembangan kawasan konservasi dan perlindungan hiu paus di Indonesia.

Pusat perlindungan hiu paus di Teluk Saleh telah diakui sebagai kawasan hiu paus penting oleh IUCN Shark Specialist Group, karena berperan sebagai kawasan mencari makan hiu paus dan koridor pergerakan di bentang Kepulauan Sunda Kecil.

Menurutnya, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2023 menegaskan hiu paus statusnya telah dilindungi secara penuh. Pemerintah menaruh perhatian serius dengan menjadikan ikan hiu paus sebagai salah satu jenis biota perairan yang diprioritaskan untuk upaya konservasi.

Firdaus menuturkan Teluk Saleh dapat didorong menjadi kawasan konservasi berbasis hiu paus dan pusat pembelajaran konservasi hiu paus di Indonesia sesuai dengan norma dan standar konservasi hiu paus yang ditetapkan oleh pemerintah.

Sementara Duta Besar Prancis Fabien Penone mengatakan negaranya menyambut baik pembentukan kawasan konservasi perairan bersama Yayasan Konservasi Indonesia dan bekerja sama erat dengan Pemerintah Indonesia.

Menurutnya, hal ini sejalan dengan komitmen internasional untuk melindungi setidaknya 30 persen lautan global pada tahun 2030. ”Prancis yang juga memiliki kekuatan dalam maritim sangat peduli dengan tantangan-tantangan ini dan sangat mendorong pembentukan kawasan konservasi perairan dan pengembangan kawasan ekowisata di wilayah tersebut,” kata Febien.

Ketua Dewan Pengurus Yayasan Konservasi Indonesia Meizani Irmadhiany mengatakan penelitian yang dilakukan oleh pihaknya di Desa Labuhan Jambu bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa selama ini telah berhasil mengembangkan konservasi hiu paus melalui pemberdayaan berbasis masyarakat dan pengembangan kebijakan.

Informasi penelitian sains tersebut menjadi modal kuat dalam pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Hasilnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan kode etika wisata hiu paus pada tahun 2022 dan diadopsi pada tahun 2023 di NTB sebagai alat pengukuran pengelolaan hiu paus di Teluk Saleh oleh Badan Layanan Umum Daerah.

Meizani melihat pengelolaan ekowisata hiu paus di Teluk Saleh masih belum optimal, karena sebagian besar ekowisata hiu paus berada di luar kawasan konservasi perairan. Sedangkan, beberapa kawasan lainnya yang ada saat ini belum memiliki pengelolaan lapangan yang memadai. “Setelah lahirnya kebijakan tersebut, kami melihat upaya-upaya pengembangan ekowisata di Teluk Saleh bisa membawa keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitar,” pungkasnya. (ham/ant)

Artikel lainnya….

Dapat Bantuan Rp8 Miliar dari Prancis

Bappenas Tekankan Literasi Membaca dan Numerasi sebagai Kunci Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia

Lalu Gita Ariadi Sebut Pergantian Pj Gubernur NTB Sudah Saatnya

Dapat Bantuan Rp8 Miliar dari Prancis

By

ekbisntb.com

-

24 June 2024

0

KEPALA Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB Muslim, S.T., M.Si., mengatakan, Pemerintah Prancis melalui Yayasan Konservasi Indonesia (YKI) memberi apresiasi terhadap Provinsi NTB karena dinilai sungguh-sungguh dalam upaya konservasi hiu paus ini. Sehingga Pemerintah Prancis memberikan bantuan dana untuk NTB sebesar Rp8 miliar atau 500 ribu Euro untuk konservasi hiu paus dan pemberdayaan masyarakat lokal.

“Pemerintah Prancis melalui NGO Yayasan Konservasi Indonesia membantu proses pembuatan kelembagaan, promosi dan pemberdayaan masyarakat dengan anggaran senilai Rp8 miliar untuk NTB,” katanya kepada Ekbis NTB pekan kemarin.

Ia mengatakan, anggaran Rp8 miliar tersebut akan digunakan di antaranya untuk penguatan kapasitas termasuk di dalamnya pengelola kawasan, baik itu Pemda dan masyarakat. Sehingga akan difasilitasi juga dana hibah yang sifatnya membantu pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah konservasi hiu paus.

Muslim mengungkapkan Pemprov NTB telah mengalokasikan ruang untuk kawasan konservasi yang terdekat, yaitu kawasan Lipan-Rakit.

“Dalam rangka mendukung keberlanjutan ekosistem dan habitat biota hiu paus. Ke depan, pemerintah provinsi akan mendorong perluasan kawasan konservasi periaran Lipan-Rakit atau menginisiasi pembentukan kawasan konservasi hiu paus tersendiri dengan kajian spesifik serta mempertimbangkan alur ruaya hiu paus,” terangnya.

Mengingat tingginya minat wisatawan yang ingin bercengkerama dengan komunitas hiu paus, maka untuk menjaga keberlanjutan ekologinya Pemerintah Provisni NTB telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Hiu Paus dan Keputusan Gubernur tentang Pengendalian dan Pengawasan Hiu Paus.

Diakuinya, pada tahun 2024 ini Pemerintah Provinsi NTB sedang membangun pusat informasi kawasan konservasi perairan sebagai learning centre pengelolaan hiu paus, ruang pelayanan kesehatan, pos keamanan terpadu bagi aparat Polairud, TNI AL dan Polsus untuk menjamin pengawasan dalam pengelolaan biota terhadap hiu paus dan perairan sekitarnya. “Peran berbagai stakeholder sangat penting untuk mengatur tata kelola hiu paus agar berkelanjutan,” tegasnya.

Saat berbicara di kegiatan talkshow, Kadislutkan NTB mendorong destinasi hiu paus di Teluk Saleh agar dapat menjadi ikon wisata unggulan di NTB yang mampu mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat. Dengan hadirnya UU Nomor 23 Tahun 2014, daerah diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah laut 0-12 mil yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan daerah.

“Akhirnya kami mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam mensukseskan project ini sebagai instrumen strategis dan langkah nyata dalam konservasi hiu paus serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui pariwisata yang berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat di kawasan Teluk Saleh,” tutup Muslim.(ris)

Artikel lainnya….

Bappenas Tekankan Literasi Membaca dan Numerasi sebagai Kunci Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia

Lalu Gita Ariadi Sebut Pergantian Pj Gubernur NTB Sudah Saatnya

Perwakilan Sekolah dan Pasar dari NTB Juarai Lomba Pangan Aman Tingkat Nasional

Bappenas Tekankan Literasi Membaca dan Numerasi sebagai Kunci Peningkatan Kualitas Pendidikan Indonesia

By

ekbisntb.com

-

23 June 2024

0

Focus Group Discussion (FGD) (ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Peningkatan kompetensi literasi membaca dan numerasi menjadi kunci penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Menyongsong Indonesia Emas 2045, berbagai pihak perlu memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk meningkatkan hasil Programme for International Student Assessment (PISA) dan Asesmen Nasional (AN).

Demikian garis besar Focus Group Discussion (FGD) ”Pengembangan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Kompetensi Literasi Membaca dan Numerasi” yang dilaksanakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.

FGD ini merupakan rangkaian kegiatan penyusunan Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) sebagai penjabaran dari pelaksanaan kebijakan pembangunan pendidikan yang tertuang di dalam RPJPN 2025-2045.

”Kecakapan literasi dan numerasi akan dapat terpenuhi dengan melakukan intervensi sedini mungkin yaitu di bidang PAUD dan pendidikan menengah,” terang Amich Alhumami, Ph.D. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Lebih lanjut Amich mengatakan, fokus kebijakan pendidikan perlu diarahkan pada penguatan kualitas guru dan pengembangan teknologi serta inovasi untuk dapat menunjang tercapainya kualitas capaian literasi membaca dan numerasi yang lebih baik Irsyad Zamjani, M.Si., Ph.D. Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikbudristek mengungkapkan berdasarkan hasil analisis data Asesmen Nasional terdapat peningkatan proporsi murid yang mencapai kemampuan minimum literasi dan numerasi dari tahun 2021-2023 pada semua jenjang pendidikan. Meski demikian Irsyad tak menampik terkait masih ditemukannya kesenjangan antar sekolah.

Irsyad menambahkan, sikap, pola pikir, dan kreativitas guru dalam mengajar sangat berpengaruh pada kualitas hasil belajar murid-muridnya. Selain itu, kualitas iklim pembelajaran sekolah juga berperan dalam menentukan kualitas hasil pembelajaran murid. “Tujuan dari pembelajaran adalah menghasilkan lulusan yang punya karakter dan kompetensi esensial sehingga bisa menjadi pembelajar sepanjang hayat dan berkontribusi pada masyarakat,” tegas Irsyad.
Dalam FGD yang didukung oleh Kemenag, Kemendikbudristek, dan INOVASI Program kemitraan pendidikan antara Australia – Indonesia, Mark Heyward, Direktur Program INOVASI mengungkapkan urgensi penyusunan peta jalan pendidikan Indonesia adalah menyelaraskan perencanaan pembangunan pendidikan yang disusun oleh semua pihak.

Penciptaan ekosistem pendidikan penting untuk dilakukan, khususnya dalam meningkatkan kemampuan literasi membaca dan numerasi serta mengembangkan karakter peserta didik.

Lebih lanjut, Mark berharap, semua pihak bahu-membahu mengembangkan keterampilan dasar (foundation skill) anak-anak sebagai modal mereka mengasah kemampuan dan keterampilannya di masa depan.

“Dibutuhkan kolaborasi yang kuat dari pusat sampai daerah. It takes a village to raise a child. Seluruh elemen masyarakat harus berinteraksi secara positif agar anak-anak dapat hidup dan tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat,” imbuhnya.

FGD menghadirkan beberapa narasumber kunci yakni Prof. Dr. Akhmad Sukri, M.Pd., Guru Besar Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA); Dr. Meiliasari, S.Pd., M.Sc., Koordinator Program Studi S1 Pendidikan Matematika Universitas Negeri Jakarta (UNJ); Rani Wahyuni, S.T., M.T., M.Sc., Kabag Organisasi Setda Kab. Bima; dan Anisah, M.Pd., Ketua LPPM STKIP Taman Siswa Bima.

“Kurikulum dan guru menjadi kunci utama dalam meningkatkan pendidikan di Indonesia. Ke depan, selain pengembangan kurikulum, perlu juga penguatan kapasitas dan kualitas guru, serta kolaborasi dan sinergi antarpihak,” ujar Didik Darmanto, Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas di akhir diskusi.(r/bul)

Lalu Gita Ariadi Sebut Pergantian Pj Gubernur NTB Sudah Saatnya

By

ekbisntb.com

-

22 June 2024

0

Pj Gubernur NTB H. Lalu Gita Ariadi (kanan) didampingi Asisten II (Perekonomian dan Pembangunan) Setda NTB H. Fathul Gani dan Sekretaris Diskominfo Provinsi NTB Hj. Erni Suryani saat memberikan keterangan di Pendopo Gubernur NTB, Sabtu, 22 Juni 2024. (ekbisntb.com/ham)

Mataram (ekbisntb.com) – Sehari setelah keluarnya undangan pelantikan pergantian terhadap Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Pj Gubernur NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., memberikan keterangan resmi, Sabtu, 22 Juni 2024 siang.

Kepada wartawan di Pendopo Gubernur NTB, H. Lalu Gita Ariadi membenarkan adanya undangan pergantian Pj Gubernur di Jakarta , Senin, 24 Juni 2024.

“Benar adanya. Apa yang ada itu sudah melalui diskusi panjang. Dan bagi saya, hal yang biasa-biasa saja. Momentumnya sudah saatnya. Jadi tidak ada kekagetan apapun,,” ujarnya.

Diakuinya, pergantian Pj Gubernur ini adalah jawaban dari doanya. Selama ini dirinya berdoa agar diberikan petunjuk dengan keputusan yang dilakukan. “Allah sebagai pemberi dari berbagai solusi terhadap berbagai masalah. Mudah mudahan diberikan petunjuk pada jalan yang solah (bagus), sehingga saya tidak mengambil keputusan -keputusan yang salah,” ungkapnya.

Pada kesempatan ini, Lalu Gita Ariadi menyampaikan pergantian Pj Gubernur bukan dilakukan secara langsung oleh pemerintah pusat. Menurutnya, sebelum penyampaian undangan pelantikan pergantian Pj Gubernur sudah dilakukan pembicaraan dengan Kemendagri melalui zoom beberapa kali.

Hal ini juga menindaklanjuti surat Mendagri tanggal 16 Mei 2024 yang lalu. Bila ada Pj kepala daerah yang mau maju pilkada, persyaratannya 40 hari sebelum pendaftaran mengajukan permohonan pengunduran diri. Pengajuan permohonan pengunduran diri itu, tambahnya, tidak otomatis berhenti sebagai Pj kepala daerah.

“40 hari itu diawali dari DPRD menyampaikan usulan -usulan. Karena itu edaran, walau di internal juga Karo Pemerintahan menyampaikan 40 hari kerja. Hitung berapa? Yang tertulis di surat edaran adalah 40 hari. Tidak ada hari kerja. Jika dihitung 40 hari, maka saya mundurnya awal Juli. Saya mungkin nanti mundurnya di akhir bulan Juni,” terangnya.

Selain itu, ungkapnya, saat ada jadwal evaluasi triwulan ketiga tanggal 26 Juni nanti, dirinya berencana setelah selesai evaluasi akan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pj Gubernur. “Jadi dalam konteks itu, saya sudah siap mengajukan proses permohonan pengunduran diri. Jadi bukan sesuatu yang luar biasa,” tambahnya..

Lalu Gita juga menegaskan, jika pergantian dirinya sebagai Pj Gubernur bukan karena ada kasus. Tapi pergantian Pj Gubernur NTB sudah melalui proses pembahasan di Kemendagri.

Setelah tidak lagi sebagai Pj Gubernur NTB, ungkapnya, sebelum melakukan permohonan pengunduran diri, sekarang ini pihaknya sedang mempersiapkan masa transisi dari dirinya ke Pj Gubernur penggantinya.

Mengenai nama Pj Gubernur penggantinya, Lalu Gita Ariadi, menyebutkan, jika informasi dari pemerintah pusat adalah Mayjen TNI (Purn) Hassanudin yang masih menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatera Utara (Sumut).

Dirinya mengenal baik Hassanudin, karena sering berkomunikasi dan bertemu saat acara di pusat. Bahkan, hampir tiap Minggu mengikuti rapat pengendalian inflasi secara daring yang dilakukan oleh Kemendagri. Dirinya juga siap mengambil alih protokol saat kedatangan Pj Gubernur penggantinya setelah serah terima jabatan.

Pihaknya akan memback up sepenuhnya kebijakan Pj Gubernur dalam memimpin NTB dalam beberapa bulan ke depan. (ham)

Perwakilan Sekolah dan Pasar dari NTB Juarai Lomba Pangan Aman Tingkat Nasional

By

ekbisntb.com

-

22 June 2024

0

Lomba Keamanan Pangan Nasional (ekbisntb.com/bul)

Jakarta (Ekbis NTB) – Badan POM RI memberikan penghargaan lomba tiga Program Perioritas Nasional (Pro PN) Keamanan Pangan yaitu : Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan Sekolah dengan PJAS Aman.

Pada lomba Keamanan Pangan Nasional ini, NTB berhasil meraih beberapa prestasi yang membanggakan untuk wilayah Regional Tengah, yaitu :
– Pasar Dasan Agung meraih Juara 3 lomba Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
– SDN 19 Cakranegara meraih Juara 1 Lomba Sekolah denga PJAS Aman Tingkat SD.
– SMAN 5 Mataram meraih Juara 1 Lomba Sekolah denga PJAS Aman Tingkat SMA.

Penghargaan diserahkan oleh Plt. Deputi 3, Ema Setyawati, S.Si., Apt., ME di Gedung Merah Putih Badan POM RI, Jumat 21 Juni 2024 kepada Kepala Pasar Dasan Agung, Kepala Sekolah SDN 19 Cakranegara dan Kepala Sekolah SMAN 5 Mataram.

Hadir langsung mewakili Pemkot Mataram, Sekda Kota Mataram Lalu Alwan Basri, S.PI., M.Si.

Dalam sambutannya, Plt. Kepala Badan POM RI, Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M. Pharm., MARS menyampaikan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia.

Tentunya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang aman dan bermutu Badan POM tidak bisa bekerja sendiri / single player, karena masalah keamanan pangan merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai suatu bangsa.

Perlu ada upaya kolaboratif bersama seluruh pemangku kepentingan, yang salah satunya melalui intervensi Keamanan Pangan Terpadu dan Berbasis Komunitas.

”Pangan yang aman, bermutu dan bergizi sangat mendukung daya saing generasi penerus untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045” pungkas Dr. Dra. L. Rizka.

Merespon hal ini Kepala BBPOM di Mataram Yosef Dwi Irwan merasa sangat bangga dan mengapresiasi upaya yang telah dilakukan oleh pihak Sekolah dan Pasar dalam membangun Keamanan dan Ketahanan Pangan.

“Sungguh prestasi yang sangat luar biasa, NTB kembali menorehkan prestasi di Tingkat Nasional. Terima kasih atas komitmen nyata Keamanan Pangan yang telah ditunjukan oleh pihak SDN 19 Cakranegara, SMAN 5 Mataram dan Pasar Dasan Agung. Tentunya dukungan Pemda dalam hal ini Kepala Daerah dan OPD terkait juga berperan penting sehingga dapat dicapai prestasi yang membanggakan ini.” Yosef berharap keberhasilan ini dapat ditularkan atau direplikasi kepada sekolah dan pasar lainnya untuk mewujudkan SDM NTB yang sehat, unggul dan berdaya saing.(bul)

RPJPD Loteng 2025-2045, Kemiskinan Ditargetkan di Bawah 5 Persen

By

ekbisntb.com

-

22 June 2024

0

Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.,Si. (ekbisntb.com/ist)

Praya (ekbsintb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) secara resmi telah mengusulkan draf rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat untuk dibahas dan disepakati bersama, Kamis 20 Juni 2024 kemarin. Rancangan RPJPD Loteng itu sendiri sudah melalui proses penyelarasan dari visi RPJP nasional dan RPJPD Provinsi NTB. Memuat lima sasaran visi, delapan misi serta 17 arah (tujuan) pembangunan.

Ditambah 45 indikator utama pembangunan. Dengan visi mewujudkan Loteng yang berbudaya, sejahtera, berkelanjutan, maju berdaya saing (bersama) menuju Indonesia emas. Salah satu indicator yang ingin dicapainya yakni meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Loteng. Dari kategori tinggi menjadi sangat tinggi.

“Pada tahun 2023 IPM Loteng di angka 70,41 persen atau kategori tinggi. Dan, pada akhirnya RPJPD Loteng ditahun 2045 mendatang, target IPM Loteng bisa mencapai 80,24 persen. Dengan kategori sangat tinggi,” ungkap Wakil Bupati (Wabup) Loteng Dr. H.M. Nursiah, S.Sos.M.,Si.

Target lainnya, angka kemiskinan bisa ditekan hingga dibawah 5 persen dari angka saat ini di angka 11 persen, menjadi 4,38 persen. Dengan tingkat pengangguran terbuka menurun menjadi 1,42 persen. “Di sektor pariwisata dengan beragam potensi wisata yang ada, Pemkab Loteng menargetkan setengah juta angka kunjungan wisatawan di tahun 2045 mendatang,” sebutnya.

Pelaksanaan RPJPD Loteng 2025-2045 sendiri direncanakan dibagai dalam empat tahap fase pembangunan jangka menengah lima tahunan. Fase pertama dari tahun 2025–2029, fase kedua 2030–2034, fase ketiga tahun 2035–2039 dan fase terakhir tahun 2040–2045. Karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus mempedomani RPJPD yang ada.

Artinya, setiap kepala daerah yang terpilih disetiap fase pembangunan yang ada, visi dan misinya harus selaras dengan RPJPD. Supaya apa yang menjadi target dan tujuan pembangunan yang tertuang dalam RPJPD Loteng bisa tercapai di tahun 2045 mendatang.

“Masing-masing RPJMD tersebut dijabarkan nantinya akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah. Memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan perangkat daerah,” paparanya.

Pihaknya menyadari bahwa dalam penyusunan RPJPD Loteng tersebut masih memerlukan banyak penyempurnaan. Untuk itu, masukan, kritik dan saran dari seluruh anggota DPRD Loteng sangat diharapkan. Demi penyempurnan dokumen RPJPD Loteng tersebut. (kir)

Haji Mo Resmikan Rute Wings Air Denpasar-Sumbawa

By

ekbisntb.com

-

22 June 2024

0

Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah alias Haji Mo meresmikan dibukanya rute baru maskapai Wings Air dengan tujuan Denpasar-Sumbawa, di bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, Jumat 21 Juni 2024.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Bupati Sumbawa, Drs. H. Mahmud Abdullah alias Haji Mo meresmikan dibukanya rute baru maskapai Wings Air dengan tujuan Denpasar-Sumbawa, di bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, Jumat 21 Juni 2024. Penambahan rute baru ini dinilai akan membuat sektor pariwisata Sumbawa semakin bergairah.

Ia mengatakan, dengan adanya pembukaan rute baru ini, akses transportasi masyarakat akan lebih beragam. Selain itu, rute baru ini diharapkan mampu mengembangkan sektor pariwisata di Sumbawa.

“Masalah utama kita berada di akses transportasi, dengan adanya tambahan rute penerbangan baru ini maka persoalan tersebut bisa kita selesaikan,” harapnya.

Ia menambahkan, dengan rute baru tersebut, sektor pariwisata di Sumbawa akan semakin menggeliat karena aksesnya sudah semakin mudah. Karena selama ini Sumbawa masih terkendala akses transportasi, dimana wisatawan harus menghabiskan waktu di perjalanan sebelum mencapai lokasi tujuan.

“Kami sangat mendukung adanya rute baru ini, sehingga akses transportasi semakin beragam dan waktu tempuh bisa semakin singkat,” tukasnya.

Maskapai Wings Air resmi membuka rute penerbangan baru Denpasar-Sumbawa dan Sumbawa-Denpasar yang ditandai dengan prosesi water salute.

“Sebelum pembukaan rute baru, kita sudah melakukan survey dengan melihat jumlah penumpang, jadi kita tidak masuk begitu saja melainkan tetap melihat potensi,” kata Capt. Iyus Susianto, Direktur Keselamatan, Keamanan dan Kualitas Wings Air, kepada wartawan, Jumat 21 Juni 2024.

Dikatakannya, di pendaratan perdana keterisian kursi penumpang hampir mencapai 100 persen. Bahkan dirinya meyakini bahwa Sumbawa sangat menjanjikan karena didukung sektor pariwisata yang sangat bagus.

“Sumbawa ini sangat menjanjikan bagi kami (Wings Air), kami juga tengah melakukan kajian untuk pengembangan dengan rute Sumbawa- Labuhan Bajo, NTT,” ucapnya.

Dia pun meyakinkan, bahwa penerbangan dengan rute baru tersebut rutin setiap harinya. Bahkan dengan dibukanya, rute baru tersebut maka akses transportasi di Sumbawa akan lebih beragam karena tidak hanya jalur darat sehingga bisa memudahkan akses masyarakat.

“Jadi, dengan satu tiket bisa ke seluruh Indonesia dari Sumbawa karena pilihan maskapai di Denpasar nantinya akan lebih beragam,” jelasnya.

Disinggung terkait dengan harga tiket, Capt Iyus mengatakan untuk tiket Sumbawa-Denpasar berkisar di angka Rp1,2 juta. Hal tersebut dengan mengacu pada ketentuan pemerintah terkait ambang atas dan ambang bawa dan itu tidak bisa dilanggar.

“Harga itu sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah, apalagi harga bahan bakar juga mahal, spare part juga tergantung dolar,” tambahnya.

Kepala Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin Sumbawa, Tri Pono Basuki Wijianto, mengatakan maskapai, Wings Air akan terbang dari Denpasar sekitar pukul 09.50 wita. Akan terbang kembali Sumbawa-Denpasar pukul 11.05 wita mengunakan pesawat tipe ATR 72-500/600.

“Kalau untuk jadwal Sumbawa- BIZAM tetap beroperasi normal tidak ada perubahan rute ini hanya penambahan slot untuk penerbangan Sumbawa-Denpasar saja,” ujarnya.

Dia pun berharap semoga penambahan rute baru bisa berjalan lancar dan bisa bertahan. Sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dari sektor wisata dan meningkatkan investasi di Sumbawa.

“Penambahan rute baru ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian sehingga akses transportasi masyarakat bisa lebih cepat ke daerah tujuan,” tambahnya. (ils)

Optimalkan Pendapatan dari Pajak dan Retribusi, Pemda KLU Gandeng APH

By

ekbisntb.com

-

22 June 2024

0

Danny Karter Febrianto Ridawan (ekbisntb.com/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) akan melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan penarikan pajak dan retribusi. Kendati PAD pada tahun 2023 lalu melampaui target, namun pada komponen pajak daerah dan retribusi daerah, masih jauh dari harapan. Untuk itu, Pemda akan melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk mendorong pemenuhan kewajiban masyarakat kepada pemerintah.

Wakil Bupati KLU, Danny Karter Febrianto R, ST., M.Eng., Jumat 21 Juni 2024 menjawab pandangan umum Fraksi-fraksi DPRD pada sidang paripurna kemarin mengatakan, pengelolaan keuangan daerah baik dari aspek perencanaan, eksekusi dan laporan keuangan akan diperbaiki kualitasnya. Pada aspek pendapatan daerah, diketahui masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki kembali.

Selain pendapatan transfer pemerintah pusat dan Bagi Hasil pemerintah daerah yang belum tercapai, pendapatan daerah juga masih harus diatensi.

“Pendapatan retribusi daerah tidak tercapai 32,18 persen atau Rp 4,826 miliar lebih. Masalah ini menjadi perhatian pemerintah daerah untuk optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah serta memaksimalkan bentuk kerja sama. Seperti kerjasama penarikan retribusi dengan Akacindo dan kerjasama dengan Kejaksaan untuk penagihan pajak daerah serta retribusi daerah,” ujar Wabup.

Menurut dia, peran serta APH dalam proses penagihan pajak daerah dan retribusi daerah diperlukan untuk mendorong partisipasi masyarakat. Sebab PAD yang dipungut ini, sah dan legal karena diatur dalam Peraturan Daerah.

Sebagai upaya dalam optimalisasi sumber pendapatan pajak daerah, tambahnya, tetap dilaksanakan dengan menginventaris wajib pajak baru. Sedangkan partisipasi pembayarannya akan dilakukan monitoring dengan meningkatkan frekuensi pemeriksaan sesuai kewenangan.

“Pemda juga memandang perlu menyesuaikan NJOP serta melakukan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat maupun lembaga yang ada di Lombok Utara,” ujarnya.

Sumber PAD lain yang menurut dia perlu mendapat perhatian adalah retribusi Perpanjangan Izin Kerja bagi TKA di sektor Pariwisata di KLU. Upaya yang perlu didorong adalah penyesuaian pendataan dan penarikan dengan memanfaatkan perkembangan digital dan teknologi.

Sebaliknya, beberapa sumber PAD yang awalnya menjadi sumber pemasukan akan dihapus oleh Pemerintah Pusat. Sesuai UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, sumber penerimaan yang berasal dari retribusi Izin Minuman Beralkohol (Minol), retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi dan Retribusi Hasil Tambak Udang yang realisasi di tahun 2023 sebesar Rp 2,71 miliar, akan dihapus. “Penghapusan ini tentu mengurangi potensi sumber-sumber pendapatan dan retribusi Daerah,” imbuhnya. (ari)

Pemkot Mataram Sediakan Lahan Relokasi PKL “Bypass” Bandara

By

ekbisntb.com

-

22 June 2024

0

Bagian samping kanan areal Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakan Kota Mataram, akan ditata jadi lokasi relokasi PKL "bypass" Lingkar Selatan Kota Mataram. (ekbisntb.com/ant)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemkot Mataram telah menyediakan lahan untuk merelokasi puluhan pedagang kaki lima (PKL) di areal “bypass” Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid Jalan Lingkar Selatan, agar tidak mengganggu arus lalu lintas.

Walikota Mataram H Mohan Roliskana di Mataram, Jumat, mengatakan lokasi yang disediakan adalah bagian timur Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Mataram atau seberang Tugu Mataram Metro.

“PKL tidak jadi kita relokasi ke lahan bekas Lesehan Bebek Galih karena kawasan itu masih masuk jalur cepat dan saya lihat jumlah pedagang semakin bertambah,” katanya.

Karena itulah, wali kota memutuskan merubah rencana awal berkaitan dengan lokasi relokasi PKL Jalan Lingkar Selatan dengan pertimbangkan faktor keselamatan pedagang dan pengendara yang melintas.

Apalagi selain jumlah pedagang bertambah, pengunjungnya juga semakin bertambah sehingga dikhawatirkan itu menjadi masalah di kemudian hari.

“Lokasi bekas Lesehan Bebek Galih kurang terlihat sehingga bisa berpotensi tidak diminati pengunjung bahkan mungkin pengunjung akan malas ke sana,” katanya.

Sementara kondisi di samping Kantor Dinas Perpustakaan yang berada persis di sebelah barat Tugu Mataram Metro sehingga dinilai strategis.

Walaupun bentuk lahan-nya tidak bisa untuk membangun bangunan yang lain, tetapi masih bisa dimanfaatkan untuk relokasi PKL Jalan Lingkar Selatan.

Menurut Wali Kota, upaya relokasi PKL ini tidak sekedar untuk memindah lokasi berdagang PKL tetapi penataannya benar-benar di konsep lebih rapi dan bersih.

“Termasuk tempat berjualan harus lebih bagus, karena kawasan ini menjadi pintu utama masuk ke kota. Jadi harus betul-betul mengesankan dan bersih,” katanya.

Dalam konsepnya, lanjut wali kota akan disiapkan sesuai dan terkoneksi dengan sarana di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sehingga pengunjung bisa membaca sekaligus tersedia kuliner yang dibutuhkan.

“Jadi tempat ini bisa jadi satu kesatuan. Kita juga siapkan satu ruang ekspresi seperti untuk ‘live’ musik kecil-kecil sederhana,” katanya.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram Uun Pujianto mengatakan untuk relokasi PKL di “bypass” tersebut pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp190 juta untuk pembuatan lapak.

Relokasi PKL di kawasan “bypass” ini dinilai mendesak karena kawasan itu merupakan zona merah PKL atau harus steril dari aktivitas masyarakat sebab bisa mengganggu arus lalu lintas.

“Karena itu, PKL dan akan kita siapkan lapak seragam agar bisa terlihat rapi dan nyaman pada lahan yang sudah disiapkan,” katanya.

Dari data Disdag Kota Mataram mencatat jumlah PKL di kawasan tersebut sekitar 66 pedagang. Pedagang itu ada dari Kota Mataram dan ada juga dari luar kota terutama dari Kabupaten Lombok Barat karena berada di wilayah perbatasan. (ant)

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

JARINGAN MEDIA