Beranda blog Halaman 708

Harga Emas Antam Melonjak Jadi Rp1,620 Juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat, naik sebesar Rp14.000 per gram, dari Rp1.606.000 per gram menjadi Rp1.620.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.471.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

– Harga emas 0,5 gram: Rp860.000.
– Harga emas 1 gram: Rp1.620.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.180.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.745.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.875.000.
– Harga emas 10 gram: Rp15.695.000.
– Harga emas 25 gram: Rp39.112.000.
– Harga emas 50 gram: Rp78.145.000.
– Harga emas 100 gram: Rp156.212.000.
– Harga emas 250 gram: Rp390.265.000.
– Harga emas 500 gram: Rp780.320.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.560.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Kapal Perang Perancis Bersandar di Lombok, Awaknya Main ke Sirkuit Mandalika

0
Awak kapal perang prancis di sirkuit mandalika(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kapal Perang Perancis atau Kapal Induk Charles de Gaulle (R91) bersandar di Pelabuhan Gili Mas, Desa Tereng, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, Selasa, 28 Januari 2025.

Kepala Staf Korem 162 Wira Bhakti, Kolonel Inf Wirawan Eko Prasetyo, bersama Sekda NTB, Lalu Gita Aryadi, menyambut kedatangan kapal perang asing (KPA) Prancis Charles de Gaulle tersebut.

Eko mengatakan, kapal perang canggih Angkatan Laut Perancis itu tiba di Pelabuhan Gili Mas sebagai kunjungan rutin.

Salah satu kapal perang terbesar dan termodern di dunia itu, kata Eko, membawa lebih dari 1.780 awak kapal. “Kapal canggih ini memiliki panjang 262 meter dan dilengkapi dengan berbagai persenjataan canggih serta sejumlah pesawat tempur,” katanya.

Hari Jumat pagi (31-Jan), 15-orang crew Kapal Induk Charles de Gaulle (R91) dari berbagai divisi, datang ke Pertamina Mandalika International Circuit untuk melihat keindahan sirkuit dan juga mencoba berbagai kegiatan di sirkuit.

Awak kapal yang hadir secara bergantian untuk mencoba berbagai kegiatan seperti track-experience, lampaq, drifting hingga track-day di dalam circuit. Beberapa crew bahkan mencoba mengendari Krida Toyota Agya Arrive and Drive, Mandiri Agya Arrive and Drive dan juga mencoba Pertamina Safety Car.

“Kami sangat senang Pertamina Mandalika International Circuit dikunjungi crew Kapal Induk Charles de Gaulle (R91). Tidak kalah pentingnya adalah bagaimana Pertamina Mandalika International Circuit di Mandalika, Lombok, NTB dan Indonesia dapat lebih dikenal di dunia”, tutup Priandhi Satria, Direktur Utama MGPA selaku pengelola sirkuit.(r/bul)

Kuota Vaksin Habis, DKP3 KLU Minta Bantuan APBD Akselerasi Pengobatan Ternak PMK

0
Petugas DKP3 KLU turun menangani PMK di Kecamatan Bayan. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Lombok Utara (KLU) tengah mengintervensi pengobatan ternak sapi yang terjangkit Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Sejak vaksin didatangkan 2 pekan lalu sampai hari ini (Kamis, 30/1), kuota bantuan vaksin PMK untuk 1.000 ekor sudah selesai disuntikkan. Namun DKP3 KLU rupanya kekurangan vaksin mengingat masih lebih banyak populasi sapi yang belum dapat ditangani.

Kepala Dinas KP3 KLU, Tresnahadi, S.Pt., mengungkapkan, virus PMK yang menyerang ternak sapi kembali terjadi sebagaimana kasus tahun lalu. Seiring laporan kasus yang masuk, Dinas merespon cepat dengan mengirim informasi ke provinsi dan pusat agar mendapat penanganan.

“PMK kembali merebak, dan kita sudah lakukan vaksinasi sejak sekitar 2 Minggu lalu. Jatah vaksin untuk KLU hanya untuk 1.000 ekor, sampai hari ini (kemarin), sudah habis,” ungkap Tresnahadi, Kamis 30 Januari 2025.

Ia memastikan, kuota bantuan vaksin dari pusat tersebut tidak cukup. Pemerintah pusat akan mengirim bantuan vaksin secara bertahap, namun kepastian tibanya vaksin untuk tahap berikutnya belum dapat dikonfirmasi.

Kendati belum mendapat laporan jumlah kasus secara detail, Tresnahadi merasa sebaran PMK terjadi di tiap kecamatan dengan. Oleh karenanya, ia memandang, Pemda perlu mengambil langkah strategis untuk mencegah penyebaran PMK. Mengingat saat ini, peternak di KLU rata-rata memelihara ternak pada kandang kolektif. Artinya, potensi dan ancaman penyebaran PMK bisa lebih massif jika tidak dikendalikan.

Terkait perlunya daerah mengintervensi PMK melalui APBD, Tresnahadi menegaskan jika pihaknya sudah bersurat ke pemegang kebijakan di Pemda. DKP meminta supaya TAPD mengalokasikan penanganan PMK melalui pagu Biaya Tidak Terduga (BTT) – APBD.

“Kami sudah bersurat meminta, supaya Pemda bisa bantu. Paling tidak biaya operasional petugas lapangan karena sampai hari ini bantuan untuk petugas lapangan yang turun ke kandang-kandang masyarakat, tidak ada. Surat Edaran Pusat juga sudah ada, mengarahkan agar ada dukungan dari APBD, minimal support untuk biaya operasional (bensin dan konsumsi),” sambungnya.

Tresnahadi mengakui, dalam usulannya di BTT, tidak menyebut nominal. Namun demikian dia berharap, alokasi dari APBD menyerupai alokasi penanganan PMK tahun 2024. Dimana ketika itu, Pemda melalui BTT mendukung penanganan PMK dari pengadaan obat hingga operasional petugas.

“Karena usulan sudah masuk, ya kita sifatnya meunggu supaya dipanggil diskusi terkait masalah ini. Bagaimanapun untuk operasional saja cukup besar, karena penanganan tahun lalu untuk satu hari bisa 200 sampai 250 ekor,” jelasnya. (ari)

Dukung Ketahanan Pangan, Potensi PAT KLU Capai 3.744 Hektare

0
Tresnahadi (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Utara (KLU) termasuk satu daerah yang diharapkan dapat berkontribusi mendukung ketahanan pangan nasional dari segi komoditas padi dan jagung. Merespon program tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) KLU mencatat jumlah lahan potensial Perluas Areal Tanam (PAT) sejumlah 3.744 hektare.

“Luas areal lahan reguler untuk padi dan jagung sejumlah 5.988 hektare, sedangkan lahan potensial PAT, artinya di luar reguler, untuk padi dan jagung mencapai 3.744 hektare. Kalau ini bisa kita optimalkan, kita optimis KLU bisa berkontribusi mendukung Ketahanan Pangan Nasional,” ungkap Kepala Dinas KP3 KLU, Tresnahadi, S.Pt., Kamis 30 Januari 2025.

Ia menerangkan, Pemda KLU melalui APBD telah mengalokasikan anggaran untuk perluasan areal tanam jagung (di luar areal reguler) seluas 9,5 ha. Budidayanya sendiri sudah dilakukan bekerjasama dengan Polres Lombok Utara dan petani yang siap mensukseskan program ini. Melalui APBD, Pemda KLU mengucurkan bantuan berupa alsintan, bibit, pupuk serta obat-obatan pertanian.

Bantuan tersebut, menurut Tresnahadi, dikucurkan serentak mengikuti alur musim tanam serentak di sejumlah petani. Mengingat lahan sasaran adalah di luar reguler, maka lahan budidaya rata-rata merupakan lahan tadah hujan.

Tresnahadi menyambung, program ketahanan pangan di KLU masih menunggu mekanisme dari pemerintah pusat, terutama menyangkut kuota pupuk bersubsidi. Pasalnya, alokasi pupuk bersubsidi tahun 2025 masih sama dengan tahun 2024. Artinya, alokasi peruntukan pupuk bersubsidi terbatas pada areal reguler 5.988 hektare.

Untuk mendukung ketahanan pangan, harus ada tambahan pupuk untuk areal PAT. Saat ini kita masih menunggu info dari pusat, bagaimana mekanismenya. Apakah kita usul lagi sesuai target PAT atau (tetap) sesuai RDKK (rencana definitif kebutuhan kelompok),” terangnya.

Tresnahadi berharap pemerintah pusat memberi dukungan Saprodi baik pupuk, bibit dan obat untuk menambah penanaman pada areal PAT baik untuk Padi maupun Jagung. Mengingat di KLU, masyarakat masih bisa melakukan perluasan budidaya dengan sistem tumpang sari di bawah tanaman tegakan.

Di sisi lain, pihak Dinas juga akan menyusun CPCL sebagai gambaran data kepada pemerintah pusat terhadap kebutuhan bantuan benih dan Saprodi lainnya.

“Sedangkan untuk tambahan pupuk masih kita konsultasikan untuk memenuhi kebutuhan PAT jagung. Untuk lahan 1 hektare saja, bibit jagung yang dibutuhkan oleh petani sekitar 15 kg. Artinya untuk pupuk, harus kita hitung betul agar produksinya maksimal,” paparnya. (ari)

Seluruh Daerah di Pulau Sumbawa Dilarang Masukkan Sapi ke Lotim

0
Ternak sapi di Desa Lenek Daya. Lotim menolak masuknya sapi dari semua daerah di Pulau Sumbawa. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Kabupaten Lombok Timur (Lotim) kini berstatus sebagai daerah terduga terkena penyakit menular pada ternak, khususnya sapi. Sementara itu, hampir seluruh daerah di Pulau Sumbawa, kecuali Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), telah dikategorikan sebagai daerah tertular penyakit ternak.

Berdasarkan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, ternak sapi dari daerah tertular dilarang masuk ke wilayah yang berstatus terduga, apalagi ke daerah yang masih bebas penyakit. Oleh karena itu, sapi dari seluruh daerah di Pulau Sumbawa, tidak diperbolehkan masuk ke Lotim.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lotim drh. Hultatang menjelaskan pemerintah telah menerapkan sistem pemantauan lalu lintas ternak secara ketat. Pengiriman ternak harus melalui aplikasi khusus untuk memastikan bahwa ternak yang dikirim tidak berasal dari daerah tertular.

“Aplikasi lalu lintas ternak ini digunakan untuk mengelola dan memantau pergerakan produk hewan. Di dalamnya terdapat fitur untuk pengajuan izin pemasukan dan pengeluaran produk hewan, serta sertifikasi veteriner,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa hanya Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang diperbolehkan mengirim ternak ke Pulau Lombok, itupun hanya ke Kabupaten Lombok Tengah (Loteng). Sementara Lotim tidak boleh menerima ternak dari daerah manapun di Pulau Sumbawa.

“Kami mengikuti rilis status dari pusat. Saat ini, hanya KSB yang diperbolehkan mengirim ternak ke Lombok, tetapi bukan ke Lotim, melainkan hanya ke Loteng,” tambahnya.

Keputusan ini diambil sebagai langkah pencegahan penyebaran penyakit menular pada ternak, seperti antraks, Septicemia Epizootica (SE), Surra, dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Pemerintah berharap aturan ini dapat membantu menekan penyebaran penyakit dan melindungi peternak di wilayah yang masih berstatus terduga maupun bebas penyakit. (rus)

Harga Melampaui HET, Distan Jelaskan Dua Faktor Penyebab  

0
Petani di Lotim saat melakukan pemupukan di sawahnya beberapa waktu lalu. Sekarang ini harga pupuk subsidi di Lotim melampaui HET. (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) –  Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menjelaskan dua faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya penjualan pupuk subsidi melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET). Hal ini melanggar Keputusan Menteri Pertanian no. 644/KPTS/ST.310/M/11/2024 yang mengatur bahwa harga pupuk subsidi tidak boleh melebihi HET yang ditetapkan.

Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian Lotim Lalu Fathul Kasturi, praktik penjualan di atas HET terjadi karena beberapa alasan yang sudah teridentifikasi. Pertama, petani sering kali mendapatkan alokasi pupuk subsidi melalui E-RDKK yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka terpaksa membeli pupuk non-subsidi tambahan. Akumulasi dari pembelian ini sering kali melebihi HET yang telah ditetapkan.

Kedua, dalam proses penebusan pupuk di lapangan, petani sering dikenakan biaya tambahan atau ongkos pengiriman ke tempat tujuan, yang juga berkontribusi terhadap peningkatan biaya pembelian pupuk.

Pihaknya menekankan pengawasan terhadap penyaluran pupuk subsidi dilakukan secara intensif oleh tim KP3, yang bekerja sama dengan pengecer untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan tepat sasaran. Jika ditemukan pelanggaran, tim KP3 siap memberikan teguran dan rekomendasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Adanya pengawasan yang ketat ini diharapkan dapat mengurangi praktik penjualan pupuk subsidi di atas HET, sehingga manfaat pupuk subsidi dapat dirasakan secara merata oleh petani di Lotim.

Selanjutnya dikatakan, soal alokasi pupuk di Lotim  bertambah dari 27 ribu ton pada 2024 menjadi 35 ribu ton pada tahun 2025. Ketersediaan pupuk cukup tinggal menunggu petani menebus sesuai dengan  alokasi yang didapat di E-RDKK. (rus)

Mutiara Perairan NTB Berkualitas Tinggi, Ekspor Capai Ratusan Miliar Per Tahun

0
Wisatawan sedang melihat gerai penjualan mutiara milik Autore di Lombok Utara (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Mutiara yang dihasilkan dari perairan NTB, khususnya di Lombok dan Sumbawa, telah lama dikenal akan kualitasnya yang sangat baik. Ciri khas dari mutiara NTB terletak pada kilaunya yang sangat memukau, yang dianggap lebih menarik dibandingkan dengan mutiara dari wilayah lain.

Pengelola Autore, salah satu perusahaan mutiara di NTB Francesco Bruno mengungkapkan bahwa kualitas mutiara yang dihasilkan di perairan NTB tidak kalah dengan mutiara asal Australia, meskipun ada perbedaan pada ukuran karena suhu perairannya.

“Saya rasa di NTB, kilaunya sangat bagus sekali. Mutiara yang dihasilkan di sini memang punya daya tarik tersendiri,” ujar Francesco Bruno kepada Ekbis NTB, Kamis 30 Januari 2025.

Menurut Bruno, kualitas mutiara dilihat dari lima ciri utama, yakni kilau, permukaan, warna, bentuk, dan ukuran. Semakin berkilau mutiara, semakin tinggi pula harganya. Permukaan yang bersih juga menjadi indikator kualitas, semakin halus dan bebas cacat, semakin mahal harganya.

“Warna mutiara yang umum adalah putih, namun mutiara dengan sentuhan pink justru memiliki harga yang paling mahal. Mutiara dengan warna kuning atau pucat biasanya lebih murah,” tambahnya.

Bentuk mutiara juga mempengaruhi harga, di mana mutiara dengan bentuk bulat menjadi yang paling bernilai tinggi. “Mutiara yang bulat nilainya paling tinggi, karena itu dianggap sebagai bentuk sempurna,” katanya.

Harga mutiara sendiri bervariasi tergantung kualitasnya. Mutiara berkualitas terbaik dapat dihargai sekitar Rp4-5 juta per gram.

Perusahaannya tidak hanya memproduksi dan menjual mutiara dalam bentuk mentah, tetapi juga menjual sebagian dalam bentuk perhiasan di Lombok.

Namun, sebagian besar produksi mereka diekspor ke luar negeri, dengan pasar utama di Australia, yang kemudian mendistribusikannya ke berbagai negara seperti Tiongkok, Eropa, dan Amerika.

“Ekspor kami ke Australia cukup besar. Di sana, pembeli-pembeli dari seluruh dunia datang untuk membeli mutiara NTB,” ujar Bruno.

Nilai ekspor tahunan Autore sendiri mencapai sekitar Rp120-150 miliar, menjadikan perusahaan ini salah satu penggerak utama ekonomi di sektor industri mutiara Indonesia, khususnya di NTB. Dengan kualitas yang terus diakui dunia, mutiara NTB semakin memperkuat posisinya di pasar internasional.

Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB Wahyudin mengatakan, selain bahan galian tambang, ekspor NTB bulan Desember 2024 juga berupa perhiasan / permata sebesar 3,8 juta Dolar AS lebih. Nilai ekspor perhiasan bervariasi setiap bulan, namun NTB adalah daerah yang potensial untuk pengembangan mutiara dan barang perhiasan lainnya.(ris)

Optimalkan APHT Paok Motong

0
Fathul Gani (ekbisntb.com/ris)

PEMPROV NTB terus memberikan dukungan terhadap operasional Aglomerasi Pabrik Hasil Tembakau (APHT) Paok Motong, sebuah kawasan industri pengelolaan tembakau di Provinsi NTB.

Asisten II Setda NTB Dr. Fathul Gani mengatakan, pihaknya akan terus bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) untuk memastikan keberlangsungan dan optimalisasi APHT Paok Motong di tahun 2025.

Salah satu fokus Pemprov NTB adalah memastikan keberlanjutan bagi tenaga honorer yang telah bekerja di APHT Paok Motong sejak tahun 2022. Pekerja honorer tersebut akan tetap diupayakan untuk dipekerjakan dengan catatan mereka terdaftar di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola APHT, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB.

Pemprov juga berharap agar proses transisi berjalan lancar, dengan mengalihkan pengelolaan APHT dari Distanbun NTB ke Dinas Perindustrian sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub).

“UMKM yang sekarang mengelola APHT sudah mulai berfungsi dengan baik. Saat ini sudah ada lebih dari 250 pekerja di sana. Kami berharap di 2025, pemanfaatan sarana dan prasarana di APHT bisa lebih optimal dan terdata dengan baik,” jelas Fathul Gani kepada wartawan, Kamis 30 Januari 2025.

Ia mengatakan, proses pemetaan dan pendataan aset di APHT Paok Motong juga menjadi salah satu atensi Pemda. Sehingga kegiatan labelisasi aset di APHT dianggap penting agar seluruh aset yang dimiliki dapat diketahui dan dikelola dengan baik. Hal ini bertujuan agar fasilitas di kawasan tersebut dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

“Ini masih masa transisi menuju pemerintahan baru. Kami terus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan OPD terkait agar operasional APHT berjalan sesuai dengan harapan,” tambah Dr. Fathul Gani.

Dengan adanya APHT Paok Motong, NTB tidak hanya dikenal sebagai penghasil tembakau, tetapi juga sebagai penghasil cukai. Pemprov NTB berharap bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBHCT) yang diterima daerah dapat meningkat setiap tahunnya, memberikan dampak positif terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat NTB.

“Melalui optimasi APHT Paok Motong, kami berharap dapat meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap pendapatan daerah, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat NTB,” pungkas Gani.

Sebelumnya, Kepala Kantor Bea Cukai Mataram, I Made Aryana mengatakan, ada tiga perusahaan pengolahan tembakau yang menempati APHT. Namun baru satu yang benar-benar aktif berproduksi.

Aryana berharap perusahaan yang menempati APHT tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi rokok, sehingga peredaran rokok ilegal bisa diantisipasi dan dicegah. Sebab semakin banyak rokok yang legal memenuhi pasar, maka akan semakin sedikit rokok ilegal yang beredar.

Ia mengatakan, satu ruang usaha di APHT bisa menampung sampai 200 orang pekerja. Diharapkan, lima ruang produksi bisa terisi penuh di tahun 2025 ini untuk memaksimalkan potensi usaha. Jika semua potensi terisi, maka APHT Paok Motong bisa menampung sebanyak 1000 pekerja.

Dari catatan Kantor Bea Cukai Mataram, penerimaan cukai dari APHT Paok Motong tercatat mencapai Rp 1,9 miliar pada 2024. Aryana mengatakan target untuk cukai paling banyak dari cukai hasil tembakau.(ris)

Seluruh Event Bau Nyale Dipusatkan di Kuta

0
H. Lendek Jayadi (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Seluruh rangkaian kegiatan event budaya Bau Nyale tahun ini diputuskan dipusatkan di kawasan Kuta Mandalika. Dengan rangkaian side event akan dimulai pada tanggal 14 Februari 2025 mendatang, dibuka dengan event presean selama tiga hari. Dilanjutkan dengan carnaval budaya pada tanggal 17 Februari 2025. Sedangkan event utamanya digelar pada tanggal 18 sampai 19 Februari 2025, bertempat di Pantai Seger, Kuta.

Demikian diungkapkan Asisten II Setda Loteng H. Lendek Jayadi, saat ditemui Ekbis NTB di kantornya, Kamis 30 Januari 2025 kemarin. “Tahun ini semua event pendukung dan utama Bau Nyale dipusatkan kegiatanya di kawasan Kuta. Tidak lagi terpencar-terpencar di lokasi yang lain,” terangnya.

Langkah itu diambil agar event Bau Nyale bisa terkonsentrasi disatu lokasi. Supaya gaungnya lebih besar lagi. Dari sisi lokasi, kawasan Kuta Mandalika juga akan mendapat branding tersendiri sebagai lokasi gelaran event budaya nasional sekelas Bau Nyale.

Cara tersebut juga akan memudahkan para wisatawan untuk bisa menikmati semua rangkaian event Bau Nyale secara utuh. Mulai dari event pendukung sampai event utamanya. Tidak harus berpindah-pindak ke lokasi perayaan yang lain. Sehingga nantinya ada alasan bagi wisatawan untuk menginap lebih lama di kawasan Kuta dan sekitarnya.

“Jadi wisatawan yang semula hanya menginap semalam saja saat event utama Bau Nyale, tapi karena ada side event yang juga digelar di satu lokasi bisa jadi menginapnya lebih awal dan lebih lama,” ujarnya.

Semakin banyak dan lama wisatawan menginap, tentu itu juga bisa memberikan dampak positif bagi pemasukan daerah. Karena Bau Nyale sendiri memang digelar tidak hanya sebagai upaya melestarikan tradisi dan budaya masyarakat saja.  Tetapi lebih dari itu, ada misi ekonomi yang diemban. Bagaimana event bisa meriah, sehingga bisa menarik minat wisatawan untuk datang dan berkunjung ke daerah ini.

Lebih lanjut Lendek menjelaskan, selain presean dan carnaval yang menjadi side event Bau Nyale tahun ini, ada juga event lainnya pemilihan Putri Mandalika. Di mana saat ini proses audisinya sudah dimulai dan pengukuhannya akan digelar pada malam puncak Bau Nyale di Pantai Seger Kuta.

Di luar itu pihaknya juga sedang berkomunikasi dengan ITDC selaku pengelola kawasan The Mandalika soal dukungan event nantinya. Termasuk juga dengan teman-teman pelaku pariwisata di kawasan Kuta. Harapanya, event Bau Nyale tahun ini bisa lebih semarak dan meriah. Dengan dukungan berbagai side event didalamnya.

“Kalau polanya penyelenggaraan terkonsentrasi seperti ini, baru bisa kita hitung seberapa besar dampak perputaran ekonomi yang ditimbulkan dari event Bau Nyale itu sendiri. Seperti halnya event MotoGP yang digelar di sirkuit Mandalika,” pungkas Lendek. (kir)

Bea Cukai Mataram Targetkan Penerimaan Cukai Rp25 Miliar

0
I Made Aryana(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Bea Cukai Mataram di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, menargetkan angka penerimaan cukai dari produk sigaret kretek tangan dan tembakau iris senilai Rp25 miliar pada tahun 2025.

“Tahun lalu realisasi penerimaan cukai Rp23,26 miliar, sedangkan tahun ini target kami sebesar Rp25 miliar,” kata Kepala Bea Cukai Mataram I Made Aryana di Mataram, Kamis.

Made optimis target itu tercapai karena ada satu perusahaan masuk ke dalam aglomerasi pabrik hasil tembakau atau APHT di Desa Paok Motong, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur.

APHT Desa Paok Motong memiliki lima ruang untuk perusahaan rokok, namun yang kini baru ada tiga perusahaan yang beroperasi di sana.

“Di Paok Motong sekarang ada tiga perusahaan, kami sedang mengupayakan satu perusahaan masuk ke sana…, sekitar 230 orang sudah diberikan pelatihan. Mudah-mudahan kalau perusahaan ini jalan dan sudah memiliki perizinan,” kata Made.

“Proses bisnis sudah dilakukan untuk mendapatkan nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC), sehingga mereka siap untuk operasi untuk dilaksanakan di Paok Motong,” imbuhya.

Selain penambahan perusahaan APHT di Lombok Timur, ada pula peresmian APHT baru di Lombok Tengah. Sentra baru bagi usaha, mikro, kecil, menengah (UMKM) rokok di Kabupaten Lombok Tengah berpusat di Desa Barabali, Kecamatan Batukliang.

Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menargetkan peresmian APHT Barabali bisa dilakukan pada Juni 2025 mendatang.

“Kami berharap pengusaha lokal masuk ke APHT Barabali,” kata Made. (ant)