Monday, April 20, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 384

Bulog Massifkan Serapan Gabah, Petani Masih Ada yang Bergantung ke Tengkulak

0
Petani di Dompu saat melakukan panen padi(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Bulog ditugaskan negara untuk menyerap gabah petani dengan harga Rp6.500 per kg untuk Gabah Kering Panen (GKP) tanpa memperhatikan kualitas gabahnya. Kendati sudah dipatok dengan harga tinggi, masih banyak petani menjual gabahnya ke tengkulak dengan harga jauh di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Kondisi ini diakui juga oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu, Syahrul Ramadhan, SP saat dihubungi kemarin. “Ada banyak petani menghubungi saya terkait harga gabah. Saya bilang, Bulog menyerap gabah dengah harga Rp6.500 per kg untuk gabah kering panen. Tapi ada juga Sebagian petani masih bergantung ke palele (tengkulak), karena mereka kekurangan modal, sehingga mengambil lebih dulu ke palele,” kata Syahrul Ramadhan.

Yang diatur pemerintah, kata Syahrul, adalah pembelian oleh Bulog. Untuk memudahkan komunikasi, pemerintah membentuk Satgas yang melibatkan TNI dan Polri. Ketika hendak panen agar dikoordinasikan dengan Babinsa, Babinkamtibmas, dan penyuluh. Sehingga bisa disampaikan ke Bulog dan disiapkan tim dengan kendaraannya. “Terkadang petani ini mau langsung terima uang tunai usai ditimbang. Kadang tim Bulog terbatas bawa uang tunai. Itu juga yang membuat Sebagian petani menjual ke palele,” katanya.

Pimpinan Bulog Cabang Bima, Heri Sulistiyo yang dihubungi, Kamis 6 Maret 2025 siang mengatakan, pihaknya setiap hari tetap melakukan penyerapan gabah petani. Hingga saat ini, ada sekitar 1.000 ton setara beras yang berhasil diserap dari petani. “Sampai (Rabu) kemarin, sekitar 1.000 ton setara beras berhasil diserap dari petani,” katanya.

Target penyerapan gabah petani untuk Bulog cabang Bima, kata Heri sebanyak 43 ribu ton setara beras. Tim Bulog langsung turun ke lapangan melakukan pembelian. Beberapa dibayar langsung di tempat dan Sebagian besar ditransfer melalui rekening petani. (ula)

Penuntasan Kasus TBC Butuh Pelibatan Desa

0
Omiyati Fatimah(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Penuntasan kasus Tuberkulosis (TBC) masih dalam program prioritas nasional untuk dituntaskan pada kepemimpinan H Prabowo Subianto – Gibran Raka Buming Raka. Upaya penuntasan kasus TBC di Dompu juga sudah massif dilakukan dengan pelibatan lintas sektor sejak 2023. Namun pelibatan Pemerintah desa (Pemdes) masih harus dipacu untuk screening kasus dan penyembuhannya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Omiyati Fatimah, S.Sos, MPH mengungkapkan, Dompu telah memiliki Peraturan Bupati (Perbup) No 38 tahun 2023 tentang penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Dompu. Tim penanggulangan juga sudah dibentuk pada tahun 2023, sehingga penanggulangan penyakit TBC di Kabupaten Dompu sudah massif dilakukan dengan melibatkan lintas sektor. “Karena penanggulangan TBC ini masuk dalam SPM (standar pelayanan minimum) Kesehatan,” katanya.

Berbagai inovasi dilakukan jajaran Kesehatan Kabupaten Dompu dalam mempromosi dan melakukan screening terhadap warga yang terindikasi menderita TBC dan dengan kesembuhan di atas target. “Dengan pelibatan lintas sektor dan didukung regulasi (Perbup), target SPM kita sudah meningkat,” ungkapnya.

Pada 2023, target sasaran screening terduga TBC sebanyak 4.590 orang dan berhasil discreening sebanyak 4.143 orang atau 90,26 persen. Pada 2024 targetnya 3.824 orang dan berhasil discreening sebanyak 6.227 orang atau 162,84 persen.

Sementara kasus positif hasil screening dari target 945 tercapai 65,08 persen pada tahun 2023. Pada 2024 ditargetkan 787 kasus positif, terealisasi 643 orang atau 81,70 persen. Untuk angka kesembuhannya di tahun 2023 mencapai 94,2 persen dari target 90 persen. Begitu juga dengan tahun 2024 dari target 90 persen kesembuhan, tercapai hingga 95,06 persen. “Semakin banyak orang yang dideteksi, itu semakin bagus. Karena kita bisa lakukan pengobatan,” kata Omiyati Fatimah.

Kepala Bidang Pelayanan, Pencegahan, dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, Hj Maria Ulfah, SST., M.Kes yang dihubungi terpisah mengatakan, dengan dijadikan dalam salah satu program prioritas nasional untuk ditangani akan semakin baik bagi perwujudan Masyarakat yang sehat. Dengan Upaya yang dilakukan selama ini saja, berhasil meningkatkan capaian penanganan kasus TBC di Kabupaten Dompu.

“Harapannya sih agar ditambah anggarannya. Kalau kita di kabupaten sudah ada anggaran dan di Puskesmas tergantung penganggarannya. Yang kita harapkan itu dari desa. Mereka diharapkan bisa mengalokasikan di Dana Desa-nya,” kata Hj Maria Ulfah.

Dikatakan Hj Maria Ulfah, baru sebagian kecil desa di Dompu yang mengalokasikan anggaran untuk sosialisasi TBC di APBDes-nya. Harapannya minimal 30 persen desa se Kabupaten Dompu dapat menganggarkan untuk kegiatan sosialisasi dan kader pendamping minum obat (PMO) pada pasien positif. “Walaupun tidak banyak penderita positif TBC yang tidak teratur minim obat selama 6 bulan, tapi kasusnya ada. Ini yang kita hindari agar tidak terjadi kekebalan obat,” harapnya.

Ketika itu bisa dipenuhi, Hj Maria Ulfah mengatakan, Kabupaten Dompu bakal meraih ATM Award. Yaitu penghargaan terhadap Upaya penanggulangan penyakit Aids, TBC, dan Malaria (ATM). Untuk kasus Malaria sendiri, Kabupaten Dompu sudah dinyatakan eliminasi atau bebas. Kalau pun ada, itu merupakan kasus impor. Kasus yang terjangkit dari luar daerah dan menderita sakitnya di Dompu. (ula)

Hari Ini, Gelegar Pesona Khazanah Ramadhan Dibuka

0
Sejumlah pekerja sedang menyiapkan lokasi kegiatan Gelegar Pesona Khazanah Ramadhan 2025 di Kompleks Islamic Center, Kamis 6 Maret 2025. (ekbisntb.com/ham)

Lombok (ekbisntb.com) – Gelegar Pesona Khazanah Ramadhan 2025 di Kompleks Islamic Center, Kota Mataram, dibuka Jumat 7 Maret 2025. Pembukaan Gelegar Pesona Khazanah Ramadhan 2025 ini direncanakan dibuka Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan dihadiri Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri, Sekda NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pejabat utama lingkup Pemprov NTB.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB Jamaluddin, S.Sos., M.T., menjelaskan acara yang akan berlangsung hingga 21 Maret 2025 ini mengusung tema “Nasional Halal Fair di Negeri Seribu Masjid”,akan menggelar berbagai macam kegiatan, seperti beragam perlombaan anak hingga kuliner khas untuk menu berbuka puasa maupun sahur.

Selain itu, ujarnya, kegiatan yang didukung Bank NTB Syariah ini dimeriahkan  hapalan Al-Qur’an, lomba mewarnai kaligrafi, pameran Al-Qur’an maupun kuliner halal dari 90 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah terkurasi oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Menurutnya, Gelegar Pesona Khazanah Ramadhan merupakan salah satu event yang sudah masuk ke dalam Calendar of Event NTB, sehingga akan rutin dilakukan setiap tahunnya. Begitu juga tahun 2025, event ini tetap digelar dengan melibatkan Pemkot Mataram dan Bank NTB Syariah sebagai pendukung utama. “Terkait dengan perputaran ekonomi, tahun lalu bisa mencapai Rp 4 hingga 5 miliar, sehingga tahun ini diharapkan akan lebih meningkat,” ujarnya dalam keterangan pada wartawan di Kompleks Islamic Center, Kamis 6 Maret 2025.

Hadir juga Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank NTB Syariah H. Nurul Hadi, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB Baiq Nelly Yuniarti, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah NTB H. Ahmad Masyhuri dan  Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram Sri Wahyunida.

Jamaluddin menambahkan para pengunjung yang datang ke Gelegar Pesona Khazanah Ramadhan juga akan diberikan voucher belanja oleh pendukung acara. Bahkan, panitia mempersilakan pihak manapun yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan membagi voucher pada pengunjung dan bisa ditukarkan pada stan UMKM yang berjualan di kegiatan Gelegar Pesona Khazanah Ramadhan.

Selain UMKM yang dipersilakan berjualan, ungkapnya, pihaknya juga menyediakan tempat bagi pedagang asongan untuk berjualan. Hal ini bertujuan bisa menambah semarak Gelegar Pesona Khazanah Ramadhan 2025 dengan melibatkan masyarakat dalam jumlah banyak. Tidak hanya itu, Dinas Perdagangan Provinsi NTB dan Kota Mataram akan menggelar pasar murah dalam mengatasi lonjakan harga kebutuhan pokok di bulan Ramadan.

‘’Selain itu tanggal 17 Ramadan nanti ada kegiatan Nuzulul Qur’an yang dibuka oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Secara nasional tanggal 19 Ramadan di 30 provinsi akan ada pembuatan mushaf Al-Qur’an dan akan live dari pagi sampai sore. Alhamdulillah NTB mendapatkan 1 juz dengan ukuran 1,25 meter 25 dengan lebar 80 cm. Yang satu juz itu ditulis oleh 20 orang dan nanti akan dikumpulkan ke Pak Presiden akan dijadikan Mushaf Nusantara,’’ terangnya.

Hal senada disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Ahmad Masyhuri, jika pada event Gelegar Pesona Khazanah Ramadhan ada 90 UKM dan puluhan pedagang kaki lima siap berpartisipasi. Pihaknya menyiapkan 45 tenda untuk sekitar 90 UKM, karena satu tenda diisi oleh dua UKM. Sedangkan untuk pedagang kaki lima ada 10 tenda. (ham)

Gubernur Iqbal Tertarik Kembangkan Mesin Pirolisis dalam Skala Besar

0
Gubernur saat meninjau aneka mesin di Brida NTB awal pekan kemarin (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Gubernur NTB Dr. Lalu Muhamad Iqbal menunjukkan ketertarikan untuk mengembangkan mesin pirolisis atau teknologi pemanasan tanpa oksigen yang mampu mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar. Ketertarikan ini muncul setelah Gubernur menyaksikan secara langsung teknologi tersebut di kawasan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) NTB pada Senin 3 Maret 2025 awal pekan lalu.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Brida NTB, Lalu Suryadi mengatakan, saat meninjau Brida NTB, banyak mesin, peralatan dan prototipe hasil inovasi yang diamati oleh Gubernur, termasuk alat pirolisis tersebut. Bagaimana pun mesin ini dinilai mampu menjawab persoalan lingkungan dan sampah jika dikembangkan dalam skala yang lebih besar.

“Beliau ingin agar itu dikembangkan dalam skala yang lebih besar, bila perlu ditempatkan di TPAR Kebon Kongok, sehingga persoalan sampah selesai. Karena beliau sangat konsen dengan persoalan sampah ini,” Lalu Suryadi kepada Ekbis NTB, Kamis 6 Maret 2025.

Menurut Suryadi, sampah masih menjadi problem yang perlu terus dituntaskan dengan berbagai macam cara, termasuk dengan pendekatan teknologi. Terlebih daerah yang bersih dari sampah akan berdampak positif bagi banyak sektor di masyarakat, terutama pariwisata. “Pariwisata tak akan menarik jika banyak sampah yang tak terkelola,” tambahnya.

Secara umum kata Suryadi, Gubernur NTB sangat mendukung kebijakan yang telah berjalan di Brida, namun menekankan pentingnya akselerasi peran OPD ini dalam riset dan inovasi serta fungsi sosial. Hasil inovasi Brida diharapkan dapat ditingkatkan untuk mendukung perekonomian, serta peran sosial Brida sebagai pusat pembelajaran bagi anak-anak pelajar agar mereka tertarik dengan sains.

Ke depannya, Brida akan mengembangkan kompleks sains yang layak untuk pembelajaran bagi masyarakat, terutama anak-anak muda. Terlebih Brida NTB tidak pernah sepi kunjungan para pelajar dan mahasiswa, dengan total kunjungan mencapai 12 ribu orang per tahun. Umumnya kunjungan berasal dari mahasiswa, pelajar, dan studi komparasi dari masyarakat luar daerah.

Selain itu, Gubernur juga meninjau pertanian hidroponik di Brida dan menunjukkan ketertarikannya untuk mengembangkan hidroponik dalam skala yang lebih besar.

Masyarakat NTB yang mayoritas masih bertani dengan sistem tradisional didorong untuk mencoba sistem hidroponik guna meningkatkan kualitas dan nilai jual produk pertanian mereka. “Karena hidroponik di sana sudah sampai ke hypermart, bahkan masih kekurangan. Dan pariwisata juga harus didukung dengan hal itu,” tambah Suryadi.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan, Brida diminta agar terus berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta meningkatkan fungsi sosialnya.

“Pertama, fungsi sosialnya. Bagaimana caranya agar Brida menjadi inkubator bagi UMKM dan usaha-usaha lokal untuk lebih berkembang, baik dari sisi teknologi maupun bisnisnya. Kedua, fungsi ekonominya, bagaimana fasilitas ini bisa memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Iqbal, Senin 3 Maret 2025.

Selain meninjau inovasi teknologi, Gubernur NTB juga mengunjungi Pabrik Kosmetik, Pabrik Batako Plastik Tahan Gempa, serta melihat secara langsung berbagai produk hasil pertanian hidroponik. Dengan kunjungan ini, Gubernur NTB menegaskan komitmennya untuk mendorong hilirisasi riset Brida agar inovasi yang dihasilkan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan ekonomi daerah. (ris)

Produksi Daging Ayam Lokal Sumbawa Masih Sangat Rendah

0
H. Junaidi(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Sumbawa, mengaku produksi daging ayam lokal masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat sehingga harus dipenuhi dari luar daerah.

“Produksi daging ayam lokal kita hanya mampu di angka 20 persen dari total kebutuhan masyarakat makanya kita sangat terbantu dengan banyaknya daging yang masuk dari luar daerah, ” kata kepala DPKH Ir. H. Junaidi, kepada Ekbis NTB, Kamis 6 Maret 2025.

Dikatakan haji Jun, di Sumbawa ini  ada dua pelaku usaha daging ayam lokal yakni secara mandiri dan mitra dengan perusahaan. Pemerintah pun mendorong agar peternak lokal ini bisa menjadi mitra perusahaan sehingga produksinya tetap terjaga dan tidak bergantung dari luar daerah.

“Kalau kita melihat hanya Sumbawa saja yang masih sedikit peternak yang bermitra dengan perusahaan kalau ditempat lain seperti Bima, Dompu dan di Pulau Lombok rata-rata sudah bermitra,” ucapnya.

Haji Jun memastikan, meski pemerintah membuka keran masuknya daging ayam beku dari luar daerah, tetapi pihaknya tetap membatasi jumlahnya. Hal tersebut dilakukan agar peternak ayam lokal tetap bersaing sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di lapangan.

“Kami tetap membatasi jumlah tonase daging ayam yang masuk ke Sumbawa untuk melindungi peternak lokal, jika tidak kita lakukan demikian maka akan terjadi inflasi,” ucapnya.

Ia menambahkan, bahkan pengawasan masuknya daging dari luar daerah tersebut dilakukan secara intensif di sejumlah pasar tradisional. Salah satunya yakni dengan menempatkan petugas di masing-masing pasar dan diminta untuk tetap melapor setiap harinya.

“Kami tetap akan melakukan pengawasan secara intensif terkait daging ayam ini, sehingga tidak terjadi gejolak dan inflasi di daerah bisa terus terjaga,” tukasnya. (ils)

Musim Mudik Lebaran, BIZAM Pertimbangkan Operasi 24 Jam

0
Sejumlah penumpang sedang menunggu keberangkatan di BIZAM. Pada Idul Fitri nanti, PT. AP mempertimbangkan operasional bandara menjadi 24 jam. (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – PT. Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airport mempertimbangkan untuk membuka operasional 37 bandara di seluruh Indonesia selama 24 jam penuh pada musim mudik lebaran kali ini. Hal ini sebagai langkah antisipasi lonjakan penumpang serta pesawat udara selama musim lebaran. Namun kebijakan tersebut masih bersifat opsional untuk beberapa bandara, termasuk Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM).

“Karena masih harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan permintaan penerbangan dari maskapai,” terang  Stakeholder Relation Departemen Head PT. Angkasa Pura Indonesia KC Bandara Lombok Arif Hariyanto, kepada Ekbis NTB, Kamis 6 Maret 2025.

Menurutnya, sejalan dengan penurunan harga tiket pesawat, jumlah pergerakan penumpang diperkirakan mengalami peningkatan secara nasional, sehingga Injourney Airport mempertimbangkan menyiagakan operasional 37 bandara yang dikelolanya selama 24 jam. Tetapi sekali lagi itu tergantung permintaan dari pihak maskapai.

Sejauh ini bandara yang sudah pasti beroperasi 24 jam yakni Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, I Gusti Ngurah Rai Bali, Kualanamu Deli Serdang, Halim Perdanakusuma Jakarta, Hang Nadim Batam serta Sultan Hasanuddin Makassar dan Sam Ratulangi Manado.

‘’Adapun BIZAM masih tetap akan beroperasi selama 15 jam mulai pukul 06.00 sampai 21.00 Wita.   Operasional BIZAM 24 jam masih mempertimbangkan kebutuhan dan permintaan maskapai,” tegasnya kembali.

Disinggung prediksi lonjakan penumpang pesawat udara di BIZAM pada musim lebaran tahun ini, Arif mengaku sampai sejauh ini belum bisa diprediksi. Pihaknya juga belum mendapat konfirmasi dari pihak maskapai soal permintaan extra flight pada angkutan mudik tahun ini. “Belum ada estimasi. Masih nunggu info maskapai terkait rencana extra flight mereka,” tandasnya.

Terkait penurunan tarif jasa kebandarudaraan berupa PJP2U dan PJP4U sebesar 50 persen, ia menegaskan saat ini sudah berlaku di BIZAM. Langkah itu diambil Injourney Airport untuk mendukung upaya pemerintah dalam menurunkan harga tiket pesawat udara jelang lebaran tahun ini.

Kebijakan penurunan tarif jasa kebandarudaraan tersebut berlaku bagi penumpang pesawat yang memesan tiket penerbangan rute domestik kelas ekonomi dan penerbangan extra flight pada periode 1 Maret – 7 April 2025. Dengan periode keberangkatan penerbangan pada 24 Maret – 7 April 2025 mendatang.

PJP2U atau dikenal juga dengan Passenger Service Charge (PSC) sendiri tarif atas pelayanan di bandara dan dititipkan di dalam tiket pesawat. Ketika calon penumpang pesawat membeli tiket penerbangan, maka nominal tiket penerbangan sudah termasuk tarif PJP2U. Begitu juga penurunan farif PJP4U (Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara) bagi maskapai untuk penerbangan domestik berlaku pada periode 24 Maret sampai 7 April 2025.

“Jadi penurunan tarif PJP2U berdampak langsung pada penurunan nominal tiket pesawat dan penurunan tarif PJP4U membantu operasional maskapai. Dengan begitu penurunan dua tarif jasa kebandarudaraan ini menjadi kontribusi nyata InJourney Airports dalam menurunkan harga tiket pesawat,” tambah Arif. (kir)

Berikan Pendampingan bagi UMKM

0
Herman(ekbisntb.com/dok)

PERTUMBUHAN Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Mataram menunjukkan perkembangan yang signifikan. Data dari DPMPTSP  menunjukkan bahwa sektor UMKM terus bertumbuh. Sehingga secara faktual, jumlah UMKM di Kota Mataram digambarkan tumbuh pesat. ‘’Ya, secara faktual data. Tapi, mari kita lihat kenyataannya,’’ ujar Anggota Pansus LKPJ Walikota, Herman, A.Md., baru-baru ini.

Dia menduga keberhasilan ini turut dipengaruhi oleh dorongan pemerintah dalam mendorong pelaku usaha untuk mengurus legalitas bisnisnya. “Capaian ini luar biasa, dan mungkin juga dipengaruhi oleh kebijakan JPS (Jaring Pengaman Sosial) yang sebelumnya diterapkan saat pandemi covid-19,” katanya. Untuk masuk dalam JPS, kala itu masyarakat diminta membuat  Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui DPMPTSP. Sehingga data pengajuan NIB ini terbaca sebagai pertumbuhan UMKM di Kota Mataram.

Sektor jasa dan perdagangan masih menjadi tulang punggung ekonomi di Kota Mataram. Berbeda dengan daerah lain yang memiliki industri besar dan rentan terkena dampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), ekonomi Mataram tetap stabil karena didominasi oleh UMKM. “Inilah keuntungan kita. Mataram adalah kota UMKM, ekonomi kreatif tumbuh pesat di jalan-jalan protokol,” ungkap Herman.

Meski berkembang, masih ada tantangan besar dalam pemberdayaan dan pendampingan usaha. Mantan Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram ini  menyoroti perlunya langkah nyata dari pemerintah untuk mendukung UMKM lebih dari sekadar bantuan sosial. “Bukan tidak setuju dengan bantuan usaha, tetapi lebih penting memberikan pendidikan dan pendampingan agar mereka benar-benar mandiri,” jelasnya.

Salah satu konsep yang diusulkan adalah meniru program One Village, One Product seperti di Jepang. Dengan konsep ini, setiap wilayah di Mataram dapat mengembangkan produk unggulan masing-masing. “Di Kota Mataram, setiap kecamatan punya potensi produk UMKM sendiri, baik kuliner maupun kerajinan,” kata Herman.

Untuk mempercepat pertumbuhan UMKM, akses terhadap permodalan juga perlu diperluas. Banyak pelaku usaha mengalami kendala dalam mendapatkan modal karena terbatasnya akses ke lembaga keuangan. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk memberikan stimulus usaha yang lebih tepat sasaran.

Dengan dukungan kebijakan yang tepat, Mataram diharapkan bisa semakin mengokohkan diri sebagai kota berbasis ekonomi kreatif dan UMKM yang mandiri. (fit)

WFA Diberlakukan, Balai Mutu KKP NTB Tetap Layani Ekspor Komoditas Kelautan dan Perikanan

0
Ilustrasi Work From Anywhere (WFA)(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Meskipun sistem Work From Anywhere (WFA) mulai diterapkan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pelayanan bagi calon eksportir komoditas kelautan dan perikanan tetap berjalan tanpa hambatan.

Plt. Kepala Balai Mutu KKP NTB, H. M. Farchan, memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengurangi kualitas pelayanan. Sistem piket telah diterapkan bagi pegawai yang bekerja di kantor agar layanan tetap optimal.

“Kami memastikan bahwa meskipun ada kebijakan WFA, dengan hari kerja di kantor hanya Senin hingga Kamis, pelayanan bagi calon eksportir tetap berjalan. Kami telah menugaskan petugas piket untuk memastikan masyarakat yang ingin melakukan ekspor tetap mendapatkan layanan yang dibutuhkan,” ujar H. M. Farchan di kantornya di Rembiga, Kota Mataram, Kamis, 6 Maret 2025.

Pelaksanaan sistem jaminan mutu dalam ekspor perikanan mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen-KP) RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengendalian Pelaksanaan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (SJMKHP).

Dalam regulasi ini, Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) bertindak sebagai Otoritas Kompeten dalam pelaksanaan SJMKHP melalui kegiatan sertifikasi, inspeksi, dan surveilan.

Jenis sertifikasi yang diterbitkan meliputi:

  • Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) di kapal perikanan
  • Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB)
  • Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) di unit pembenihan
  • Cara Pembuatan Pakan Ikan yang Baik (CPPIB)
  • Cara Pembuatan Obat Ikan yang Baik (CPOIB)
  • Cara Distribusi Obat Ikan yang Baik (CDOIB)
  • Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) di unit pengolahan ikan
  • Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)
  • Sertifikasi Penerapan Distribusi Ikan (SPDI)

Dengan kebijakan WFA yang tetap memastikan kelancaran layanan, diharapkan para eksportir tidak mengalami kendala dalam proses ekspor. Standar mutu dan keamanan hasil perikanan tetap terjaga, sehingga ekspor komoditas kelautan dan perikanan dapat berjalan lancar sesuai regulasi yang telah ditetapkan. (bul)

Bank NTB Syariah Dukung Gelegar Pesona Khazanah Ramadhan di Islamic Center

0
Plt. Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Nurul Hadi, menyatakan dukungan Bank NTB Syariah dalam menyukseskan Gelegar Pesona Khazanah Ramadhan di Islamic Center NTB(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Bank NTB Syariah kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah daerah dengan menjadi sponsor utama dalam Gelegar Pesona Khazanah Ramadhan 2025. Acara ini berlangsung di Islamic Center NTB dari 7 hingga 22 Maret 2025.

Dengan mengusung tema “Nasional Halal Fair di Negeri Seribu Masjid”, kegiatan ini menjadi ajang pesta rakyat yang meriah dengan kehadiran para pelaku usaha lokal.

Plt. Direktur Utama Bank NTB Syariah, H. Nurul Hadi, menyatakan kebanggaannya atas keterlibatan dalam acara ini.

“Kami bersyukur bisa kembali berpartisipasi dalam event ini. Selain memberikan dukungan, kami juga akan aktif memperkenalkan produk-produk Bank NTB Syariah yang dapat diakses oleh UMKM dan masyarakat. Kami berharap acara ini menjadi wadah yang baik bagi UMKM untuk memasarkan produknya,” ujarnya, Kamis, 6 Maret 2025.

Acara ini turut melibatkan Pemerintah Kota Mataram sebagai bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha. Pemkot Mataram berperan penting dalam penyelenggaraan bazar UMKM, dengan menghadirkan beberapa distributor yang akan mengisi stand-stand yang telah disediakan.

Sebanyak 45 tenda telah disediakan secara gratis dan akan diisi oleh 85 pelaku UMKM, mayoritas bergerak di sektor kuliner. Tak hanya itu, pedagang kaki lima (PKL) dan pedagang asongan juga diberikan ruang agar berbagai lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari event ini.

Selain bazar, masyarakat juga dapat menikmati pasar murah yang berlangsung sepanjang acara. Dengan demikian, semakin banyak warga yang bisa berpartisipasi dan memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan ini.

Sebagai upaya mendukung transformasi digital, event ini juga menerapkan sistem pembayaran nontunai menggunakan QRIS untuk memudahkan transaksi. Dengan sistem ini, masyarakat tetap bisa berbelanja meskipun tidak membawa uang tunai.

“Kami ingin mendidik dan membiasakan masyarakat untuk menggunakan transaksi nontunai, tetapi tetap tidak menutup opsi pembayaran tunai. Ini bagian dari edukasi untuk mempermudah transaksi keuangan,” tambah H. Nurul Hadi.

Sebagai bank milik masyarakat NTB dan sahabat UMKM, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus mendukung pelaku usaha melalui berbagai produk keuangan inovatif. Bank ini juga aktif bekerja sama dengan berbagai instansi guna memberikan edukasi dan penguatan kepada UMKM.

Dengan adanya Gelegar Pesona Khazanah Ramadhan 2025, diharapkan sektor UMKM di NTB semakin berkembang dan mampu bersaing untuk memperkuat perekonomian daerah. (bul)

Masih Ditemukan Jajanan Puasa Mengandung Bahan Berbahaya

0
Plt. Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irawan, saat melakukan pengawasan takjil di Kota Mataram(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram melakukan sampling dan uji cepat (rapid test) terhadap jajanan takjil yang dijual di Jalan Airlangga dan Jalan Majapahit, Kota Mataram, menggunakan Mobil Laboratorium Keliling.

Dari 50 sampel makanan yang diuji, seperti aneka lauk pauk, kue, gorengan, bakso, cilok, kerupuk, sambal pelecing, es berwarna merah, saus, dan lainnya, ditemukan 49 sampel bebas dari bahan berbahaya. Namun, 1 sampel kerupuk terigu yang diambil dari Jalan Airlangga terdeteksi mengandung boraks.

Hasil Pengawasan di Pasar Tradisional

Sebelumnya, tim BBPOM di Mataram juga melakukan uji cepat terhadap 75 sampel makanan di beberapa pasar tradisional, yaitu Pasar Mandalika, Pasar Jelojok, dan Pasar Renteng. Dari hasil pengujian tersebut, 69 sampel dinyatakan bebas bahan berbahaya, sementara 6 sampel positif boraks, yang terdiri dari 3 sampel kerupuk terigu dan 3 sampel mi basah.

Secara keseluruhan, hingga 5 Maret 2025, BBPOM di Mataram telah melakukan pengujian terhadap 125 sampel makanan, dengan hasil:

118 sampel (94,4%) bebas bahan berbahaya dan 7 sampel (5,6%) positif boraks.

Plt. Kepala BBPOM di Mataram, Yosef Dwi Irawan, mengungkapkan bahwa sebagian besar kerupuk terigu yang positif boraks berasal dari luar daerah, seperti Jawa, tetapi ada juga yang diproduksi secara lokal.

“Kami melihat bahwa sebagian produsen lokal sudah mulai sadar akan bahaya boraks dan tidak lagi menggunakannya. Ke depan, kami akan mendorong mereka untuk mengurus izin PIRT di Dinas Kesehatan. Dengan adanya Nomor PIRT, masyarakat bisa lebih mudah memilih kerupuk terigu yang aman untuk dikonsumsi,” ujarnya, Rabu, 5 Maret 2025.

Boraks (sodium tetraborate) adalah senyawa kimia yang biasa digunakan dalam industri sebagai pembersih, antiseptik, pengawet kayu, dan bahan dalam deterjen. Dalam industri makanan, penggunaan boraks dilarang karena dapat membahayakan kesehatan. Namun, beberapa oknum masih menggunakannya secara ilegal untuk mengawetkan makanan atau meningkatkan tekstur dan kekenyalan produk tertentu.

Jika dikonsumsi dalam jangka panjang, boraks dapat menyebabkan:Gangguan pencernaan.

  • Kerusakan ginjal dan hati
  • Gangguan sistem saraf
  • Gangguan reproduksi
  • Risiko kanker

Cara Menghindari Makanan Mengandung Boraks

  • Pilih makanan dari penjual atau produsen yang terpercaya
  • Hindari makanan dengan tekstur terlalu kenyal atau tidak mudah hancur (misalnya bakso yang terlalu elastis atau tahu yang sangat keras)
  • Cermati warna makanan, karena boraks bisa membuat makanan tampak lebih cerah dan menarik
  • Gunakan test kit boraks atau lakukan uji sederhana dengan merendam makanan dalam larutan kunyit—jika berubah merah kecokelatan, kemungkinan mengandung boraks

Kegiatan Intensifikasi Keamanan Pangan Ramadhan 1446 H akan terus dilakukan hingga Idul Fitri 1445 H. Masyarakat yang ingin bertanya atau melaporkan temuan terkait obat dan makanan dapat menghubungi Layanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat BBPOM di Mataram melalui nomor 0878-7150-0533 atau langsung datang ke kantor BBPOM di Mataram, Jalan Catur Warga – Mataram. (bul)