Beranda blog Halaman 382

Belanja Wisatawan di NTB Rp19,4 Triliun Selama Januari-September 2025

0
Aktivitas wisatawan di Holiday Resort Lombok.

Lombok (ekbisntb.com) – Belanja wisatawan di Provinsi NTB belum setahun sudah mencapai Rp19,4 triliun. Nilai belanja ini dihitung dari rata rata belanja wisatawan versi Badan Pusat Statistik (BPS).

Jumlah kunjungan wisatawan di Provinsi NTB dari Januari hingga September 2025 mencapai 1.802.785 orang. Terdiri dari wisatawan mancanegara (asing) sebanyak 806.798 orang. Sementara jumlah kunjungan wisatan dalam negeri sebanyak 995.988 orang.

Jika dihitung menggunakan perhitungan tahun 2024 rata-rata pengeluaran wisatawan nusantara di Provinsi NTB menurut BPS terdiri dari , Akomodasi Rp543.028. Makanan minuman Rp485.091. Angkutan Rp497.017.  Cinderamata Rp271.050 . Belanja Rp224.031. Pemandu Rp37.052. Jasa hiburan/rekreasi Rp157.004.  Kesehatan Rp64.055 . Paket wisata Rp138.033. Lainnya Rp154.015 . Secara total menjadi Rp2.573.076.

Jika dikalikan jumlah wisatawan yang berkunjung ke NTB dari Januari hingga September 2025, yaitu sebanyak 995.988 orang x belanjanya Rp2.573.076 totalnya menjadi Rp Rp2.562.677.124.000.

Sementara itu, rata rata kunjungan wisatawan mancanegara dalam sekali kunjungan senilai menurut BPS berdasarkan perhitungan tahun 2024 adalah USD 1.391,85. = Rp20.856.000 (menggunakan nilai tukar rupiah Rp15.000). Jika dikalikan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 806.798 orang x belanjanya Rp20.856.000, maka total belanja wisatawan asing sudah mencapai Rp16.826.570.088.000.

Dengan demikian, jumlah belanja wisatawan Nusantara dan wisatawan asing di Provinsi NTB dari Januari hingga September 2025, sudah mencapai Rp19.389.247.212.000 (Rp19,4 triliun).

Sebagai informasin, Pemprov NTB menargetkan kunjungan wisatawan ke NTB tahun 2025 capai 2,3 juta orang.  Kepala Dinas Pariwisata NTB, Ahmad Nur Aulia menegaskan optimistismenya terhadap capaian target kunjungan wisatawan ini.

Apalagi dengan banyaknya event pariwisata yang digelar di daerah. Ditambah adanya Kerjasama antara Bali dan Nusa Tenggara (NTB dan NTT) juga dinilai mampu mendongkrak kunjungan wisatawan.

Selain itu, dengan dijadikannya Bali, NTB, dan NTT sebagai superhub pariwisata juga dinilai mampu menambah jumlah kunjungan wisatawan mancanegara. Dengan kerja sama provinsi di Bali Nusra ini, antar wilayah dapat mentransfer wisatawan ke masing-masing daerah untuk saling melengkapi kebutuhan wisatawan. (bul)

New Honda ADV160 Resmi Mengaspal di Lombok, Tawarkan Diskon Angsuran Rp300 Ribu

0
Press Conference Regional Launching New Honda ADV 160 oleh Manajamen Astra Motor NTB, Sabtu, 15 November 2025. (fan)
Press Conference Regional Launching New Honda ADV 160 oleh Manajamen Astra Motor NTB, Sabtu, 15 November 2025. (fan)

Lombok (ekbisntb.com) – Astra Motor NTB resmi meluncurkan skutik penjelajah premium terbarunya, New Honda ADV160, dalam acara yang digelar meriah di Lombok Epicentrum Mall (LEM), Sabtu, 15 November 2025. Skutik yang mengusung konsep “The SUV Pride” ini hadir dengan tampilan yang semakin gagah, mesin bertenaga 160cc eSP+, serta penyematan fitur konektivitas canggih Honda RoadSync.

Kehadiran model terbaru ini disambut dengan program promosi spesial khusus bagi konsumen di NTB. Kepala Wilayah Astra Motor NTB, Jeffry Mei Gamastra, mengumumkan bahwa selama periode pemesanan di Bulan November ini, konsumen akan mendapatkan keuntungan ganda.

“Kami memberikan potongan harga angsuran sebesar Rp300 ribu per bulan selama 36 bulan (3 tahun). Selain itu, konsumen juga berhak mendapatkan gratis oli selama setahun penuh dan gratis jasa servis untuk tiga kali perawatan berkala. Program ini berlaku eksklusif hanya untuk pembelian selama Bulan November,” jelas Jeffry.

Peluncuran Honda ADV 160 terbaru oleh manajamen Astra Motor NTB di LEM, Sabtu, 15 November 2025. (fan)
Regional Launching New Honda ADV 160 oleh Manajamen Astra Motor NTB di Lombok Epicentrum Mall, Sabtu, 15 November 2025. (fan)

Fitur Canggih RoadSync dan Keselamatan Premium

Marketing Manager Astra Motor NTB, Adrian Arlim, menyoroti pembaruan utama motor ini, yaitu fitur Honda RoadSync yang memungkinkan pengendara menghubungkan smartphone ke motor via Bluetooth. Fitur ini dapat diakses melalui panel meter TFT 5 inci, memungkinkan navigasi, kontrol panggilan, pesan, hingga musik tanpa mengganggu fokus berkendara.

Dari sisi teknis, Kepala bagian Technical Service Astra Motor NTB I Gusti Ngurah Dhrama Palguna, memastikan mesin 160cc eSP+ 4 katup menawarkan performa responsif. “Motor ini juga dibekali fitur keselamatan premium sekelas big bike, yakni HSTC (Honda Selectable Torque Control), yang berfungsi menjaga stabilitas dan menghindari potensi ban selip di berbagai kondisi jalan,” ujar Palguna.

Jaminan Suku Cadang dan Layanan Purna Jual

Untuk menjamin kenyamanan konsumen, jaminan layanan purna jual turut ditekankan. Kepala Bagian Sparepart Astra Motor NTB, Nyoman Purnama Jaya, menegaskan ketersediaan suku cadang New Honda ADV160 telah disiapkan dengan matang.

Sementara itu, Customer Care Manager Astra Motor NTB, Anggi Irawan, memastikan layanan purna jual berupa gratis oli hingga satu tahun dan jasa perawatan sesuai KPB akan diberikan, didukung oleh jaringan AHASS yang luas di seluruh NTB.

New Honda ADV160 hadir dengan pilihan warna Matte Green (tipe ABS) dan Glossy Brown (tipe RoadSync) yang mempertegas karakter adventure look-nya. Harga On The Road Lombok untuk New Honda ADV160 adalah:

  • Tipe CBS: Rp38.340.000
  • Tipe ABS: Rp41.170.000
  • Tipe RoadSync: Rp42.810.000. (fan)

Pasokan Pertamax ke Lombok Terus Ditambah

0
Ahad Rahedi

Lombok (ekbisntb.com)- Pertamina Patra Niaga terus menambah stok BBM jenis Pertamax ke Pulau Lombok untuk menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap stabil.

“Pada Sabtu (15/11), Pertamina telah menyalurkan 350 kiloliter (KL) Pertamax untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Lombok dan wilayah sekitarnya. Upaya tersebut dilanjutkan Minggu pagi (16/11) dengan kedatangan kapal pengangkut berisi 680 KL Pertamax yang telah sandar di Terminal BBM Ampenan sebagai supply point utama Lombok,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi.

Selain penambahan pasokan, Ahad juga menyampaikan, Pertamina Patra Niaga juga memastikan Terminal BBM Ampenan beroperasi 24 jam penuh. Langkah ini ditempuh untuk menjamin penyaluran BBM berjalan maksimal, sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi meski sempat terjadi kendala distribusi beberapa hari terakhir.

Diketahui, dalam beberapa hari terakhir ketersediaan BBM jenis Pertamax di sejumlah SPBU di Pulau Lombok limit. Hal ini dipicu kendala cuaca yang memengaruhi kapal pengangkut menuju Terminal BBM Ampenan.

Sebagai langkah cepat, Pertamina Patra Niaga melakukan alih suplai dari Terminal BBM Badas (Sumbawa) dan Terminal BBM Manggis (Bali) untuk memastikan distribusi ke SPBU tetap berjalan. Langkah ini menjadi solusi jangka pendek hingga pasokan via jalur laut ke Ampenan kembali normal.

“Dengan adanya alternatif ini, semoga keadaan semakin membaik menuju distribusi normal,” ujar Ahad.

Pertamina memastikan pengiriman BBM ke SPBU di Lombok mendapat prioritas distribusi demi menjamin pelayanan publik tidak terganggu. Proses loading, pengiriman, dan pengawasan stok dilakukan lebih ketat, seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat dan kondisi cuaca yang tidak menentu.

“Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memastikan seluruh langkah mitigasi dilakukan sebagai bentuk komitmen menjaga ketahanan energi bagi masyarakat Lombok dan sekitarnya. Upaya ini menjadi bagian dari tanggung jawab Pertamina dalam memastikan ketersediaan BBM tetap aman di tengah tantangan operasional,” tambahnya.

Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat membeli BBM secara bijak sesuai kebutuhan, agar distribusi berjalan lebih merata dan terhindar dari penumpukan permintaan di SPBU.

Selain itu, Pertamina mengajak masyarakat ikut mengawasi layanan SPBU. Jika menemukan pelanggaran atau ketidaknyamanan dalam pelayanan BBM, masyarakat dapat menyampaikan laporan melalui Pertamina Contact Center 135 agar dapat segera ditindaklanjuti.(bul)

Pj.Sekda NTB akan Merangkap Tiga Jabatan Setelah Ditunjuk Jadi Komisaris Utama BPR NTB

0
Pj. Sekda NTB, Lalu. Faozal

Mataram (ekbisntb.com) – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal ditunjuk jadi komisaris utama PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB. Ia ditunjuk pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan tersebut pada 27 Oktober 2015.

Faozal sendiri mengatakan penugasan ini langsung dari pimpinan, sehingga mau tidak mau harus dikerjakan.

“Namanya penugasan, minat aja lah. Selama menjadi tugas saya, saya kerjakan,” ujarnya, Senin, 10 November 2025.

Kendati demikian, Faozal mengaku hingga saat ini pihaknya belum mengikuti uji kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test) di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Orang tes belum ada, baru RUPS,” lanjutnya.

Saat ini, Faozal tercatat menjabat posisi definitif Asisten II Setda NTB, ia diamanahkan menjadi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. Dengan demikian, Mantan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB dan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB ini otomatis akan merangkap tiga jabatan sekaligus.

Diketahui, pemegang saham merombak jajaran direksi dan komisaris PT BPR NTB pada RUPS Luar Biasa pada Selasa, 15 Juli 2025 lalu.

Kinerja PT BPR NTB menunjukan tren positif dari tahun ke tahun. Di tahun ini saja, Perusahaan tersebut menyumbang dividen senilai Rp9,7 miliar kepada Pemprov NTB, selaku Pemegang Saham Pengendali (PSP).

Tahun buku 2022, BPR NTB menyetor Rp7,6 miliar kepada Pemprov NTB. Di tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp8,1 miliar. Selanjutnya, pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp9,7 miliar.(era)

KSB Siapkan 21 Ton Beras Antisipasi Dampak Bencana

0
Amin Sudiono(ekbis NTB/dok)

Taliwang (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyiapkan sebanyak 21 ton beras cadangan pangan untuk mengantisipasi dampak bencana yang kemungkinan dapat terjadi selama musim penghujan tahun ini.

Kepala DKP KSB, Amin Sudiono mengatakan, stok beras tersebut saat ini sudah tersedia dan setiap waktu dapat disalurkan jika terjadi bencana. “Berasnya ready (siap) di gudang. Jadi seandainya ada bencana banjir misalnya, maka beras itu bisa disalurkan langsung ke warga terdampak,” katanya, Jumat 14 November 2025.

Beras cadangan pangan itu menurut Amin, adalah pengadaan daerah. Dalam hal penanganan dampak bencana, sebenarnya pemerintah pusat telah menyedikan beras sebanyak 100 ton bagi tiap kabupaten/kota. Namun untuk mengakses bantuan pusat itu, status bencana harus dinyatakan menyeluruh atau sebagian besar wilayah terdampak.

“Jadi beras yang kita siapkan 21 ton itu kalau ada bencana skala kecil. Contoh karena angin kencang dan ombak besar, nelayan tidak bisa melalut. Nah kita bisa bantu dengan beras itu,” papar Amin.

Berdasarkan pengalaman penanganan dampak bencana selama ini, diungkapkan Amin, pada kondisi bencana terjadi secara meluas, kebutuhan bantuan pangan (beras) dapat mencapai ratusan ton. “Sekitar tahun 2021 pernah terjadi banjir hanpir di seluruh kecamatan. Dan kalau tidak salah kita salurkan beras untuk membantu warga terdampak sampai 112 ton,” ujarnya seraya mengurai ketentuan penyaluran bantuan pangan untuk penanganan dampak bencana.

“Standar bantuan bencana itu 250 gram/kapita/hari. Dan biasanya diberikan selama tujuh hari kepada warga terdampak,” sambung Dion sapaan akrabnya.

Selanjutnya, mantan kepala Dinas Koperindag KSB ini menyebutkan, saat ini ada standar baru yang ditetapkan daerah untuk kebutuhan cadangan pangan. Merunu Peraturan Daerah (Perda) Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah yang baru disahkan oleh DPRD di bulan Juli 2025 lalu. Bahwa stok cadangan pangan daerah yang harus tetap tersedia yakni berkisar sekitar 65 hingga 70 ton. Beras sebanyak itu ditentukan berdasarkan perhitungan jumlah masyarakat KSB terkini.

“Kalau mengacu aturan itu, maka yang 21 ton sekarang tidak relevan lagi. Tapi bertahap ke depan akan kita cukupkan. Tahun depan kita akan tambah 5 ton di awal tahun sampai akhirnya bisa kita penuhi standar baru cadangan pangan daerah itu,” tukasnya. (bug)

Antisipasi Bencana di Lingkar Tambang, BPBD KSB akan Perkuat Koordinasi dengan PT AMNT

0
Abdullah(ekbis NTB/dok)

Taliwang (ekbisntb.com) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menyatakan akan berkoordinasi dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dalam rangka mengantisipasi berbagai kejadian bencana hidrologi di wilayah lingkar tambang.

“Kami tetap ada komunikasi dengan otoritas PT AMNT. Dan sekarang memasuki musim penghujan ini, koordinasi itu akan semakin kami perkuat,” cetus Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD KSB, Abdullah, Jumat 14 November 2025.

Abdullah menyebut, koordinasi dengan PT AMNT penting. Sebab selama ini BPBD KSB dalam menanggulangi bencana di sekitar lingkar tambang tidak dapat cepat. Kendala jarak menjadi salah satu masalah klasik yang dihadapi BPBD KSB. “Kalau PT AMNT kan dekat. Jadi mereka bisa segera sampai ke lokasi kalau ada kejadian bencana,” paparnya.

Selama ini diakui Abdullah, kecepatan aksi tanggap bencana yang dilaksanakan PT AMNT membantu warga lingkar tambang jika terjadi bencana sangat baik. Ia mencontohkan, pada tahun lalu saat banjir di kecamatan Sekongkang hingga menyebabkan putusnya jalan provinsi. Tidak butuh waktu lama, jalan tersebut dapat dilalui kembali dengan kesigapan otoritas PT AMNT.\

“Beberapa longsor di jalan menuju Tongo juga saat itu, perusahaan menurunkan alat-alat beratnya membersihkan material dengan cepat,” urainya sembari menambahkan, potensi bencana hidrologi di wilayah lingkar tambang sangat tinggi.

Tidak saja dengan PT AMNT, menurut Abdullah koordinasi dengan berbagai otoritas lainnya juga turut diperkuat pihaknya. Di beberapa wilayah lain, kata dia bencana yang disebabkan oleh musim penghujan juga berpotensi terjadi. “Masyarakat secara luas kami juga ajak agar selalu siaga. Misalnya sigap melaporkan kalau terjadi bencana di wilayahnya,” tukasnya.

Sementara itu ditanya mengenai intensitas hujan yang terjadi saat ini. Abdullah mengaku, sesuai prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) wilayah KSB telah memasuki musim lenghujan. Setiap hari, intensitas hujan dengan curah tinggi bertahap mulai terjadi.

“Dan seminggu terakhir ini hujan sudah merata di seluruh kecamatan. Maka dari itu kami mengimbau masyarakat untuk selalu waspada dengan kemunvmgkinan terjadinya bencana banjir,” imbuhnya. (bug)

Pimpin Kerja Bakti, Wabup Tegaskan Komitmen Jaga Aset Daerah

0
Wabup Lotim H. Moh. Edwin Hadiwijaya memimpin aksi kerja bakti di Pasar Kuliner Kelayu, Jumat 14 NOvember 2025. (ekbis  NTB/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Wakil Bupati Lombok Timur (Lotim), H. Moh. Edwin Hadiwijaya, secara langsung memimpin aksi kerja bakti membersihkan kawasan Pasar Kuliner Kelayu Selatan, Jumat 14 November 2025. Kegiatan ini merupakan langkah nyata pemerintah daerah (pemda) dalam mengamankan dan merawat aset strategis menuju optimasi fungsi di masa mendatang.

Aksi bersih-bersih yang digelar pagi itu melibatkan sinergi lintas instansi, mulai dari Lurah, Camat, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), jajaran Polsek, Danramil, hingga Kanit UPTD. Kehadiran seluruh elemen ini menegaskan komitmen kolektif untuk menjaga aset publik.

Di lokasi, Wabup Edwin menegaskan bahwa pasar kuliner tersebut merupakan aset milik sah pemerintah daerah yang harus dilindungi dari ancaman kerusakan dan pendudukan ilegal.

“Kerja bakti ini adalah langkah awal kita. Fokus utama adalah menjaga aset ini agar tidak rusak dan tetap terpelihara sambil menunggu langkah tindak lanjut,” tegas Wabup Edwin dalam arahannya.

Wabup menjelaskan seluruh rencana pemanfaatan aset akan dikoordinasikan secara matang antara lurah, camat, dan Dinas Perdagangan. Koordinasi ini penting untuk memastikan proses berjalan secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ia juga menyoroti potensi besar yang dimiliki lokasi pasar kuliner tersebut. Dengan pengelolaan yang tepat, kawasan ini diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi baru yang akan memberi dampak positif bagi masyarakat sekitar.

Melalui langkah kolaboratif ini, Wabup berharap tidak hanya tercipta aset yang terawat dan aman, tetapi juga terbangunnya sistem pengelolaan aset yang berkelanjutan dengan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dan instansi pemerintah. Hal ini diyakini akan menjadi fondasi kokoh untuk memberdayakan potensi ekonomi lokal. (rus)

Bupati Tekankan Penurunan Kemiskinan Melalui Sektor Pertanian

0
Salurkan bibit jagung bantuan pusat, Pemda KLU harap sektor pertanian menurunkan kemiskinan secara massif. (ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bupati Kabupaten Lombok Utara (KLU), Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., menekankan sektor pertanian sebagai sektor inklusif tidak hanya berperan menjaga stabilitas ketahanan pangan. Lebih jauh, sektor ini berpeluang memberi kontribusi besar dalam penurunan angka kemiskinan di KLU.

Hal tersebut ditegaskan Bupati, saat menyerahkan bibit jagung bantuan pemerintah pusat kepada petani di Desa Andalan, Kecamatan Bayan.

Najmul menegaskan, Pemda Lombok Utara terus berikhtiar untuk mengintervensi angka kemiskinan melalu berbagai sektor, baik kesehatan, pendidikan, pariwisata maupun pertanian. Selaras dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran, swasembada pangan adalah tujuan yang harus dipastikan di Lombok Utara, sehingga berdampak pada tingkat kemakmuran masyarakat.

“Melalui peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan teknologi pertanian modern dan pengembangan infrastruktur pertanian, kita ikhtiarkan ketahanan pangan untuk menunjang taraf hidup masyarakat khususnya para petani,” ujar Najmul.

Ia menyambung, KLU menjadi daerah dengan penurunan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia yakni mencapai angka  3,2 persen. Pencapaian ini tidak lahir dari pemerintah saja, melainkan kontribusi seluruh stakeholder, termasuk masyarakat petani di dalamnya.

Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan KLU, Tresnahadi, S.Pt., menyampaikan bahwa pada anggaran tahun 2025 KLU mendapat bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 45 ton bibit jagung unggulan. Jumlah tersebut dialokasikan untuk ditanami pada area 3.000 hektare.

“Setiap hektare mendapat bantuan bibit 15 kg. Bibit adalah bibit R1 Nusantara yang dipasok oleh PT. Restu Agropro Jayamas (Raja) untuk meningkatkan produktivitas hasil panen sehingga para petani dapat merasakan manfaatnya dalam segi peningkatan perekonomian,” ucapnya.

Ditambahkan, perwakilan PT. Restu Agropro Jayamas (Raja), Muhammad Al Kautsar menyatakan PT. Raja merupakan perusahaan yang memproduksi benih jagung hibrida unggul di Indonesia yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen jagung dengan menyediakan juga dukungan dan bimbingan kepada para petani dalam proses penanaman dan perawatan jagung. (ari)

Ombudsman NTB Tuntaskan Ratusan Sertifikat PTSL yang Tertunda Sejak 2021

0
Yudi Darmadi(ekbis NTB/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kantor Perwakilan Ombudsman RI NTB memastikan telah menuntaskan ratusan laporan terkait keterlambatan penerbitan sertifikat tanah dalam program Prona/Program Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Lombok Timur.

Kepala Bidang Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman NTB, Yudi Darmadi, menyebut kasus tersebut cukup mendominasi aduan masyarakat sejak tahun 2021 hingga 2024.

“Yang sudah tuntas kami kawal adalah program Prona dulu di BPN, sekarang namanya PTSL,” ujar Yudi di Mataram, Jumat, 14 November 2025.

Menurut Yudi, terdapat 200–300 laporan yang masuk ke Ombudsman terkait sertifikat Prona/PTSL yang tidak kunjung terbit.

“Enggak terbit sertifikatnya yang masuk dalam program Prona, sekarang PTSL. Iya, melewati tahun anggaran,” jelasnya.

Menurut Yudi, laporan terbanyak berasal dari wilayah Sukadana–Paokmotong di Lombok Timur.

“Lombok Timur semua. Di satu dusun saja kolektif, seperti di Paokmotong, soalnya kan satu warga ngurus barengan,” ucapnya.

Yudi menjelaskan bahwa sebagian masyarakat telah mendaftar sejak tahun 2021, 2022, hingga 2024, namun sertifikat belum juga diterbitkan.

Padahal di juknis PTSL itu harusnya selesai dalam tahun anggaran berjalan.

Keterlambatan penerbitan sertifikat, dijelaskannya, disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari sisi pemohon maupun dari pihak BPN.

“Macam-macam alasannya. Ada pemohon yang belum melengkapi dokumen syarat, ada juga dari sisi BPN-nya yang tidak kru. Padahal si pemohon sudah nyerahin semuanya secara kolektif dari desa,” jelas Yudi.

Ketidaksesuaian dokumen serta kendala teknis di BPN membuat proses pemeriksaan berkas melewati batas waktu, sehingga sertifikat tak kunjung diserahkan kepada masyarakat.

Melalui serangkaian tindak lanjut, mediasi, dan koordinasi dengan BPN serta pemerintah desa, Ombudsman akhirnya berhasil memastikan persoalan tersebut diselesaikan.

Ia menegaskan bahwa hak masyarakat kini telah dipulihkan.

“Kita sudah bisa menyerahkan dokumen sertifikat setelah kita tindak lanjuti bersama BPN-nya dan pemerintah desa. Sudah selesai semua,” katanya.

Warga yang sebelumnya menunggu bertahun-tahun akhirnya menerima sertifikat tanah mereka.

Meski kasus ini telah tuntas, Ombudsman NTB tetap memberikan perhatian khusus terhadap penyelenggaraan PTSL di masa mendatang.

“Kami pastikan pengawasan tetap berjalan. Tujuannya agar masyarakat tidak lagi menunggu bertahun-tahun untuk hak administrasi dasar,” tegas Yudi. (bul)

Bulog NTB Beberkan Ketatnya Prosedur Menjaga Kualitas Beras

0
Pimwil Bulog NTB, Mara Kamin Siregar memastikan kualitas beras di gudang-gudang penyimpanan harus terjaga(ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) — Perum Bulog Kanwil Nusa Tenggara Barat  memastikan seluruh beras yang dikelola—baik untuk cadangan pangan pemerintah maupun penyaluran komersial—telah melalui prosedur ketat demi menjamin kualitas dan keamanan konsumsi. Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar menjelaskan standar pengelolaan beras Bulog dari hulu hingga hilir.

Regar mengatakan, Bulog mengelola dua jenis beras utama, yakni beras medium dan premium. Beras medium umumnya dipergunakan untuk kebutuhan cadangan pangan pemerintah, termasuk Bantuan Pangan, Operasi Pasar, maupun program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Sementara itu, beras premium diperuntukkan untuk penjualan komersial di pasar.

Proses pengecekan kualitas dilakukan sejak awal—bahkan sebelum beras masuk ke gudang Bulog. Quality control dari Ujicoba Sampel (Ujas) dan Satuan Tugas Pengawasan Mutu sudah melakukan pemeriksaan sejak beras diserap.

“Dari awal dia masuk, kualitasnya sudah diperiksa. Setelah disimpan, pengecekan dilakukan rutin setiap bulan. Jadi ada tahapan-tahapan yang sudah baku mulai dari panen sampai siap disalurkan,” tutur Regar.

Pada tahap penggilingan, Bulog bekerja sama dengan sejumlah mitra penggilingan padi. Ia mengakui bahwa tidak semua mitra menggunakan mesin berteknologi tinggi, namun standar mutu tetap diwajibkan sesuai SOP pemerintah.

“Ada yang teknologinya modern, ada yang standar. Tapi kualitas tetap harus mengikuti SOP yang ditetapkan Bappenas dan pemerintah pusat,” tegasnya.

Demikian juga saat di gudang.

“Untuk menjaga kualitas beras di gudang, kita memiliki petugas khusus quality control. Mereka melakukan pengecekan rutin terhadap beras, baik dari aspek visual, kadar air, hingga potensi serangan hama,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa proses monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan mutu beras selalu terjaga. Untuk beras premium, masa penyimpanan relatif singkat sehingga rotasinya cepat.

“Biasanya hanya satu hingga dua bulan. Karena pergerakannya cepat, risiko penurunan kualitas jauh lebih kecil,” tambahnya.

Regar juga memastikan kualitas beras yang disalurkan untuk bantuan pangan sekalipun, tidak dibedakan dengan distribusi komersial.

“Kualitas bantuan pangan itu tetap kita jaga. Walaupun itu beras bantuan, standarnya sama harus layak konsumsi, bersih, dan aman,” jelasnya.

Pun halnya soal beras berkutu, menurutnya, Bulog memiliki kontrol ketat sehingga beras berkutu tidak akan pernah sampai ke masyarakat.

“Kalau di gudang ditemukan ada beras berhama, itu tidak akan kita keluarkan. Kami selalu instruksikan kepala gudang untuk sering melakukan pengecekan dan memastikan tidak ada masalah hama,” ujarnya.

Dengan seluruh prosedur pengawasan tersebut, Bulog NTB memastikan beras yang beredar maupun disalurkan aman dan layak konsumsi.

“Dipastikan sekali lagi, kualitas beras Bulog sangat aman untuk dikonsumsi,” demikian Regar. (bul)