Tuesday, April 21, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 368

Bunga Dibayarkan Pemkab Lobar, Pinjaman Modal Usaha untuk Tekan Kemiskinan dan Pengangguran

0
Hj Nurul Adha bersama pelaku usaha kecil (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Wakil Bupati Lombok Barat (Wabup Lobar), Hj Nurul Adha mengatakan Pemda ingin mengurangi angka kemiskinan dengan menggulirkan program baru yaitu memberikan pinjaman modal tanpa bunga dan tanpa agunan. Nantinya Pemkab akan menggandeng perbankan BSI ataupun BPR. Dimana rencananya bunga atau bagi hasil akan di bayarkan oleh daerah dan disiapkan dari dana APBD.

Wabup menyampaikan, Bupati adalah sosok yang gerak cepat (gercep) dalam segala hal, karena itu semua jajaran harus menyesuaikan dan mengikuti apa yang diinginkan, sesuai dengan pola pikirnya. Saat ini ia bersama Bupati menggulirkan program pinjaman modal tanpa bunga dan agunan. “Ini untuk mengurangi angka kemiskinan dengan menggulirkan program baru yaitu memberikan pinjaman modal tanpa bunga dan tanpa agunan,”kata dia.

Untuk program ini Pemkab akan menggandeng perbankan. Nantinya bunga atau bagi hasil akan dibayarkan oleh pemkab melalui APBD. Pemkab akan mengalokasikan Rp5 miliar untuk membayar bunga atau subsidi pinjaman. Rencananya program ini akan diluncurkan pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-67 Bumi Patut Patuh Patuh pada 17 April 2025.

Program ini jelasnya, diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.  Sehingga mampu mengurangi pengangguran dan Kemiskinan. Program ini dirancang untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan usahanya. Hal ini untuk memudahkan UMKM dalam mendapatkan modal, sehingga perputaran ekonomi dapat berjalan dengan cepat.

Dalam skema ini, masyarakat hanya perlu membayar cicilan pokok pinjaman tanpa dikenakan bunga. Karena Pemkab sudah menyiapkan subsidi bunganya dari APBD. “Ini salah satu upaya pemerintah daerah dalam memberikan akses permodalan yang lebih mudah dan ringan bagi masyarakat. Targetnya untuk pelaksanaan program ini sebanyak Rp 5 miliar untuk subsidi pinjaman modal tanpa bunga. Kami telah melakukan pertemuan dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam rangka mempersiapkan program tersebut,” jelasnya.

Ia mengatakan, UMKM tersebut nantinya akan diverifikasi terlebih dahulu terutama terhadap UMKM yang memiliki izin dari Dinas Koperasi dan UKM Lobar.  Pelaku UMKM tersebut sudah memiliki usaha, sudah mempunyai izin selanjutnya akan diverifikasi apakah layak atau tidak menerima pinjaman tanpa bunga tersebut. “Misalkan nanti Rp5 juta yang dipinjam nggak usah bayar bunga. Nanti bunganya ditanggung sama Pemda. Jadi UMKM nggak mikirin bunga lagi. Berapa dia pinjam itu yang dia kembalikan,” jelas Nurul.

Menurutnya, jumlah UMKM yang tercatat sementara ini di Diskop dan UKM Lobar sebanyak 7.000 UMKM. Pelaku UMKM nantinya akan diverifikasi lagi oleh dinas, kemudian diverifikasi lagi secara ketat oleh pihak bank.(her)

Dua Hektare Lahan Padi di Kalabeso Belum Dinyatakan Gagal Panen

0
Toni Hamdani(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa, memastikan lahan padi yang terjang banjir di Desa Kalabeso, Kecamatan Buer belum dinyatakan gagal panen (puso) bahkan kondisinya sudah berangsur pulih.

“Memang padi itu sempat terendam banjir, tetapi tidak berlangsung lama sehingga diyakini tidak sampai menimbulkan gagal panen dan kondisinya saat ini berangsur pulih,” kata Kadistan melalui Kabid perlindungan tanaman dan pengembangan usaha, Toni Hamdani kepada Ekbis NTB, Rabu 19 Maret 2025.

Dikatakan Toni, berdasarkan laporan yang diterima luas lahan padi yang terdampak banjir mencapai 3 hektare. Luas lahan itupun hanya berada di satu kelompok tani (poktan) karena berdekatan dengan sungai tanpa ada pengaman.

“Jadi, posisi sungai tersebut tepat berada di pinggir lahan padi masyarakat sehingga ketika terjadi luapan air sungai pasti akan langsung menghantam lahan pertanian,” ucapnya.

Toni pun menyebutkan, hingga saat ini jumlah lahan padi yang masuk dalam kategori gagal panen (puso) mencapai 4,5 hektare di Kecamatan Unter Iwes setelah diterjang banjir bandang di awal tahun 2025.

“Total luas lahan yang terdampak banjir di sejumlah kecamatan sebanyak 70,5 hektare, hanya saja yang masuk dalam kategori puso (gagal panen) hanya 4,5 hektare,” ujarnya.

Toni merincikan, di kecamatan Moyo Hilir ada sekitar 2 hektare, di kecamatan Utan 2 hektare, kecamatan Unter Iwes 4,5 hektare, dan kecamatan Empang 15 hektare. Sementara untuk tanaman jagung ada sekitar 47 hektare yang terdampak banjir yang terjadi belum lama ini.

“Hanya 4,5 hektare saja yang puso, kalau untuk lahan terdampak lainnya saat ini masih dilakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan kondisi saat ini,” sebutnya.

Pemerintah juga akan terus mendorong agar petani bisa mengikuti program Asuransi Usaha Pertanian (AUTP) yang masih minim peminat hingga saat ini. Hal itu dilakukan agar petani bisa mendapatkan bantuan sebesar Rp6 juta per hektare nya jika terjadi gagal pangan.

“Masih minim petani yang mengikuti program AUTP padahal manfaatnya sangat besar. Kami akan terus berupaya agar petani bisa mendaftar sebagai peserta AUTP,” tukasnya. (ils)

IWAPI NTB Dukung Pemprov Wujudkan “NTB Makmur Mendunia”

0
Hj. Rita Siswati(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua DPD Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Provinsi NTB periode 2024-2029, Dr. Hj. Rita Siswati, menegaskan komitmennya untuk bersinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB dalam mewujudkan visi “NTB Makmur Mendunia”.

Usai dilantik pada Selasa, 25 Februari 2025, Rita menyatakan bahwa IWAPI NTB akan fokus meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah tersebut.

“Kami dari IWAPI siap berkolaborasi dengan pemerintah, khususnya dalam mewujudkan NTB Makmur Mendunia. Kami ingin memastikan bahwa program-program yang sudah ada dapat berjalan lebih efektif dan membawa dampak nyata bagi pengusaha lokal,” ujarnya.

Rita menambahkan, IWAPI NTB memiliki jaringan luas yang dapat membantu anggotanya mengembangkan produk hingga ke pasar ekspor. Namun, tantangan utama saat ini adalah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh negara tujuan ekspor.

“Kami tidak hanya fokus pada peningkatan kualitas produk, tetapi juga pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Standar produk dan SDM harus ditingkatkan agar bisa memenuhi persyaratan ekspor. IWAPI siap membantu para anggotanya dalam mencapai standar tersebut,” jelasnya.

Untuk memperkuat dukungan terhadap pelaku UMKM, IWAPI NTB juga mencatat bahwa beberapa anggotanya telah siap menandatangani kontrak ekspor dengan sejumlah negara. Namun, masih ada kendala yang perlu diselesaikan.

“Kami berencana melakukan audiensi dengan Gubernur NTB, Lalu Iqbal, dan Ketua Dekranasda NTB untuk membahas langkah-langkah sinergi yang bisa dilakukan,” tambahnya.

Menurut Rita, salah satu permasalahan utama yang dihadapi UMKM NTB adalah praktik perusahaan besar yang mengambil produk UMKM lokal, melakukan rebranding, lalu mengekspornya. Hal ini mengurangi nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha kecil di NTB.

“Jika kapasitas produksi dan branding UMKM NTB ditingkatkan, mereka bisa langsung mengekspor produknya sendiri dengan nilai ekonomi yang lebih besar. Ini yang akan kami dorong ke depan,” tegasnya.

Dengan komitmen tersebut, IWAPI NTB siap berkolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan UMKM di NTB tidak hanya berkembang di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar internasional. (bul)

Polresta Mataram Awasi Ketersediaan Bahan Pokok Jelang Lebaran

0
Ariefaldi Warganegara(ekbisntb.com/ant)

Lombok(ekbisntb.com) – Kepolisian Resor Kota Mataram, mengawasi ketersediaan bahan pokok seperti minyak goreng, beras, gula, daging, dan telur mulai dari tingkat agen, distributor, hingga pengecer menjelang Lebaran 2025.

“Kami sifatnya membantu satgas pangan dan pemerintah kota untuk memantau dan mengawasi, baik dalam hal ketersediaan maupun harga jual di pasaran,” kata Kepala Polresta Mataram Kombes Pol. Ariefaldi Warganegara di Mataram, Rabu.

Apabila ada temuan lapangan, dia memastikan pihaknya akan meneruskan persoalan kepada Satgas Pangan NTB yang berada di Polda NTB.

“Kalau ada didapatkan temuan penyimpangan di lapangan, pastinya ditindaklanjuti ke Satgas Pangan NTB di polda karena kewenangan ada di sana,” ujarnya.

Selama bulan puasa tahun ini, Kombes Pol. Ariefaldi mengatakan bahwa Pemerintah Kota Mataram pernah menemukan penyimpangan dalam penjualan minyak goreng dengan merek Minyakita.

“Informasi dari pemerintah kota, temuan soal kurangnya takaran itu sudah diserahkan ke polda untuk tindak lanjutnya. Apakah temuannya sama dengan persoalan di pusat? Satgas yang lebih tahu itu,” ucap Kapolresta.

Kombes Pol. Ariefaldi hanya memastikan persoalan yang menjadi temuan pihak Pemerintah Kota Mataram berkaitan dengan pengurangan takaran Minyakita pada kemasan 1 liter.

“Jadi, kalau di Mataram ini yang didapatkan informasinya hanya soal kekurangan takaran saja. Pemalsuan, belum ada,” katanya.

Sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan stok bahan pokok di Kota Mataram, Kombes Pol. Ariefaldi mengatakan bahwa pemerintah kota sudah menggiatkan kegiatan pasar murah secara masif.

“Pasar murah ini dibuka tiap hari sampai 26 Maret 2025. Bahan pokok dijual di bawah harga pasar, ambil harga distributor,” ujar dia. (ant)

Antisipasi Puncak Panen, Bulog Kediri Gandeng TNI dan Dinas Pertanian Serap Gabah Beras Petani

0
Bulog Kediri Gandeng TNI dan Dinas Pertanian Serap Gabah Beras Petani(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Perum BULOG Kantor Cabang (Kancab) Kediri, Jawa Timur menggandeng TNI dan Dinas Pertanian untuk mengantisipasi puncak panen raya yang diperkirakan terjadi pada akhir Maret hingga April 2025. Langkah ini diambil untuk memaksimalkan penyerapan gabah dan beras petani di wilayah Kediri dan sekitarnya.

Kepala Perum BULOG Kancab Kediri, Imam Mahdi, menyatakan bahwa pihaknya telah siap dan serius untuk menyerap hasil panen petani.

“Serapan Kancab Kediri telah mencapai 33.600 ton setara Gabah Kering Panen (GKP) atau 16.800 ton setara beras, dan ini merupakan yang tertinggi di Jawa Timur,” ujarnya.

Namun, Imam Mahdi mengakui bahwa puncak panen membawa tantangan tersendiri. Salah satu tantangan utama adalah jumlah produksi yang melebihi kapasitas pengeringan yang tersedia.

“Jumlah produksi berdasarkan data Dinas Pertanian mencapai sekitar 5.600 ton per hari pada periode puncak panen, sementara kapasitas pengeringan kami hanya 450 ton per hari,” jelasnya.

Untuk mengatasi tantangan ini, BULOG Kancab Kediri berkolaborasi dengan TNI, Pemerintah Daerah, dan Dinas Pertanian melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL).

“Salah satu langkah yang kami lakukan adalah penjadwalan panen oleh petani. Tujuannya adalah agar setiap hasil panen dapat langsung diproses di pengeringan, sehingga kualitas gabah tetap terjaga,” kata Imam Mahdi.

Selain itu, penjadwalan panen juga penting untuk menghindari penumpukan gabah kering panen yang belum dapat diproses akibat penuhnya kapasitas pengeringan. “Kami membutuhkan dukungan dari semua pihak, terutama TNI dan PPL, untuk menyosialisasikan hal ini kepada petani,” tambahnya.

Imam Mahdi juga menegaskan bahwa isu yang menyebutkan Kancab Kediri tidak mau menyerap gabah petani adalah tidak benar.

“Kami setiap hari menyerap lebih dari 1.500 ton GKP. Jika ada yang belum tersentuh, itu mungkin karena keterbatasan kapasitas. Oleh karena itu, kami membutuhkan dukungan dari semua pihak,” ujarnya.

Sebagai upaya konkret, BULOG Kancab Kediri telah membentuk 18 Tim Jemput Gabah yang setiap hari berkeliling menjemput hasil panen petani dan melakukan pembayaran secara tunai.

“Kami juga sedang mengusahakan adanya tambahan pengering (dryer) untuk meningkatkan kapasitas pengeringan dan pengolahan gabah hasil panen petani,” pungkas Imam Mahdi.(r)

IHSG Ditutup Menguat di Tengah Pelemahan Bursa Kawasan Asia

0
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI)(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu sore ditutup menguat di tengah pelemahan mayoritas bursa saham kawasan Asia.

IHSG ditutup menguat 88,27 poin atau 1,42 persen ke posisi 6.311,66. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 2,66 poin atau 0,38 persen ke posisi 711,67.

“Pulihnya kepercayaan pasar tampaknya di topang dari tanggapan langsung Menteri keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa tetap berada di dalam kabinet. Katalis lainnya OJK resmi berlakukan ketentuan buyback tanpa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berlaku selama enam bulan sejak tanggal dikeluarkan, yaitu 18 Maret 2025,” ujar Associate Director Pilarmas Investindo Sekuritas Maximilianus Nicodemus atau Nico dalam kajiannya di Jakarta, Rabu.

Kedua sentimen itu memberikan peluang positif untuk pasar, sehingga meredakan kecemasan pasar akibat tekanan jual dan plus diberlakukan aksi buyback itu akan memberikan stabilitas harga.

Sehingga, emiten yang memiliki fundamental dan tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kepercayaan pasar dan memberikan fleksibility bagi emiten-emiten dalam menghadapi tekanan harga saham.

Di sisi lain, Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) Bulan Maret 2025 pada Selasa 18 Maret 2025 dan Rabu 19 Maret 2025, memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada pada level 5,75 persen.

Dari mancanegara, pelaku pasar menantikan keputusan suku bunga The Fed, dan selanjutnya fokus perhatian terhadap proyeksi ekonomi terkait proyeksi suku bunga dan prospeknya terhadap pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran.

Di sisi lain, pelaku pasar juga terus menilai akan prospek ekonomi China, setelah sebelumnya meluncurkan rencana aksi khusus selama akhir pekan yang bertujuan untuk meningkatkan belanja konsumen dan menstabilkan pasar saham

Dibuka melemah, IHSG bergerak ke teritori positif hingga penutupan sesi pertama perdagangan saham. Pada sesi kedua IHSG betah di zona hijau hingga penutupan perdagangan saham.

Berdasarkan Indeks Sektoral IDX-IC, sepuluh sektor menguat yaitu dipimpin sektor teknologi yang naik sebesar 9,77 persen, diikuti oleh sektor energi dan sektor barang baku yang masing- masing naik sebesar 1,97 persen dan 1,97 persen.

Sementara itu, satu sektor melemah yaitu sektor transportasi & logistik turun sebesar 0,25 persen.

Adapun saham-saham yang mengalami penguatan terbesar yaitu WAPO, LION, BESS, IFII dan NAIK. Sedangkan saham-saham yang mengalami pelemahan terbesar yakni FMII, IKAI, BISI, GPSO dan SSTM.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 1.084.000 kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,46 miliar lembar saham senilai Rp13,94 triliun. Sebanyak 368 saham naik, 225 saham menurun, dan 364 tidak bergerak nilainya.

Bursa saham regional Asia sore ini antara lain Indeks Nikkei melemah 93,54 poin atau 0,25 persen ke 37.751,88, indeks Shanghai melemah 3,33 poin atau 0,10 persen ke 3.426,43, indeks Kuala Lumpur melemah 10,15 persen atau 0,66 poin ke posisi 1,517,66, dan indeks Straits Times menguat 12,08 poin atau 0,31 persen ke 3.907,05. (ant)

Emas Antam Terus Naik, Kini Melonjak Rp14.000 ke Angka Rp1,759 juta

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia terus mengalami kenaikan sejak dua hari sebelumnya. Kini, Rabu 19 Maret 2025 emas buatan Antam naik Rp14.000 menjadi Rp1.759.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut melonjak menjadi Rp1.608.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

– Harga emas 0,5 gram: Rp929.500.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.759.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.458.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.162.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp8.570.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp17.085.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp42.587.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp85.095.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp170.112.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp425.015.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp849.820.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.699.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

BI: KLM Naik Satu Persen akan Semakin Dorong Kredit ke Sektor Prioritas

0
Gubernur BI Perry Warjiyo(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Bank Indonesia (BI) menyampaikan bahwa peningkatan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) sebesar 1 persen, dari paling besar 4 persen menjadi paling besar 5 persen dari DPK, akan semakin mendorong penyaluran kredit ke sektor-sektor prioritas pertumbuhan.

Ke depan, Bank Indonesia akan turut mendorong pertumbuhan kredit melalui berbagai kebijakan makroprudensial yang akomodatif sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi, termasuk mengoptimalkan peningkatan KLM yang berlaku mulai 1 April 2025.

“Peningkatan KLM sebesar 1 persen tersebut akan semakin mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita pemerintah,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Maret 2025 di Jakarta, Rabu.

Adapun Bank Indonesia mencatat kredit perbankan tetap tinggi untuk mendukung upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan kredit mencapai 10,30 persen year on year (yoy) pada Februari 2025, yang didorong oleh sisi penawaran dan permintaan.

Dari sisi penawaran, pertumbuhan kredit ditopang oleh realokasi alat likuid ke kredit oleh perbankan yang masih berlanjut, dukungan pendanaan dari pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang terus mencatatkan tren positif sejak 2025, serta ketersediaan likuiditas yang tetap baik sejalan dengan implementasi penguatan KLM.

Hingga minggu kedua Maret 2025, Bank Indonesia telah memberikan insentif KLM sebesar Rp291,8 triliun, masing-masing kepada kelompok bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp125,7 triliun, Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sebesar Rp132,8 triliun, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebesar Rp27,9 triliun, dan Kantor Cabang Bank Asing (KCBA) sebesar Rp5,4 triliun.

“Secara sektoral, insentif tersebut disalurkan kepada sektor-sektor prioritas yakni pertanian, real estate, perumahan rakyat, konstruksi, perdagangan dan manufaktur, transportasi, pergudangan, pariwisata dan ekonomi kreatif, serta UMKM, ultra mikro, dan hijau,” jelas Perry.

Dari sisi permintaan, Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja penjualan korporasi yang masih tumbuh positif.

Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi, masing-masing sebesar 14,62 persen (yoy), 7,66 persen (yoy), dan 10,31 persen (yoy).

Adapun pembiayaan syariah tumbuh sebesar 9,15 persen (yoy), sementara kredit UMKM tumbuh 2,51 persen (yoy).

Sementara itu, ketahanan perbankan juga tetap kuat mendukung stabilitas sistem keuangan. Perry menyebutkan bahwa likuiditas perbankan memadai, tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) pada Februari 2025 yang tinggi sebesar 26,32 persen.

Dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan pada Januari 2025 tercatat tinggi sebesar 27,01 persen.

Kualitas kredit juga tetap sehat tercermin pada rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) perbankan pada Januari 2025 yang terjaga rendah, sebesar 2,18 persen (bruto) dan 0,79 persen (neto).

Secara keseluruhan ketahanan perbankan yang tetap kuat dalam menghadapi berbagai risiko tercermin pada tetap baiknya hasil stress-test yang dilakukan Bank Indonesia, serta ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga.

“Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang dapat mengganggu ketahanan perbankan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,” kata Perry.(ant)

Pertamina Tindak SPBU Nakal Demi Utamakan Layanan Masyarakat

0
Pertamina Tindak SPBU Nakal Demi Utamakan Layanan Masyarakat(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Pertamina Patra Niaga menyatakan, pihaknya secara tegas akan menindak stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), yang melakukan kecurangan atau nakal, demi mengutamakan layanan kepada masyarakat.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Heppy Wulansari dalam keterangan di Jakarta, Rabu mengatakan, penyegelan SPBU di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat hari ini merupakan bentuk keseriusan Pertamina Patra Niaga bersama Bareskrim Polri dan Kementerian Perdagangan menjaga hak konsumen atas jumlah dan kualitas BBM yang diterima masyarakat.

“Kami tidak menolerir segala bentuk kecurangan dan menindak secara hukum kepada SPBU yang melanggar ketentuan dan mengapresiasi kerja sama kepolisian serta Kementerian Perdagangan yang membantu mengungkap kasus ini,” ujar Heppy.

Penyegelan dispenser SPBU di Bogor itu juga menandai langkah tegas Pertamina Patra Niaga, Kementerian Perdagangan, dan Polri dalam meningkatkan pengawasan BBM menjelang arus mudik Idul Fitri 2025.

Menteri Perdagangan Budi Santoso, bersama Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Polisi Nunung Syaifuddin, dan Pelaksana Tugas (PLT) Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra, hadir dalam aksi penyegelan tersebut sebagai komitmen melindungi hak-hak konsumen atas BBM yang tepat dan berkualitas.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan apresiasi atas kerja sama antara Kemendag, Pertamina Patra Niaga, dan Polri dalam menindaklanjuti aduan masyarakat terkait dugaan kecurangan di SPBU.

Budi juga menyampaikan komitmen Kementerian Perdagangan untuk mengawasi alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan (UTTP) metrologi di seluruh Indonesia.

“Kami mengimbau kepada pengusaha SPBU yang berkaitan dengan takaran, ukuran, dan alat timbangan agar tidak melakukan praktik seperti ini lagi, karena ini merugikan masyarakat. Pemerintah akan bertindak tegas untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha,” tegasnya.

Sementara, Direktur Tipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol Nunung Syaifuddin mengungkapkan, hasil penelusuran timnya yang menemukan praktik pengurangan volume BBM yang melampaui batas toleransi.

“Penyembunyian alat tambahan berupa komponen elektronik pada PCB yang terbukti berfungsi mencurangi atau mengurangi takaran BBM yang dibeli oleh konsumen pengguna BBM,” jelasnya.

Nunung juga menambahkan kepolisian akan terus mengawasi dan menindak tegas setiap praktik ilegal yang merugikan konsumen.

“Terhadap penggunaan alat tambahan secara ilegal yang dipasang pada dispenser BBM melanggar hukum, pemilik SPBU diduga telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Semoga ini bisa menjadi shock therapy bagi pengusaha SPBU untuk tidak melakukan kecurangan-kecurangan lagi, karena cepat atau lambat kami pasti akan menemukan kecurangan itu dan akan kita tindak tegas,” sebut Nunung.

Heppy menambahkan sebagai bukti keseriusan Pertamina membenahi layanan operasional SPBU, pengelolaan pom bensin tersebut akan dialih kelola oleh Pertamina Retail, anak perusahaan Pertamina Patra Niaga.

“Tujuan alih kelola ini untuk memastikan bahwa konsumen mendapat layanan prima dari SPBU dan operasional SPBU berjalan lancar sesuai dengan SOP yang telah diatur perusahaan,” tambahnya.

Menurut dia, kegiatan penyegelan diharapkan dapat memberikan rasa percaya dan aman pada konsumen untuk bertransaksi di SPBU, terutama menjelang perjalanan mudik Lebaran.

Untuk mencegah praktik penggunaan alat manipulatif di dispenser SPBU, Pertamina Patra Niaga bersama Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan membekali pengetahuan tim di lapangan guna memastikan keakuratan dispenser SPBU dan mempertebal pengawasan kualitas produk di lapangan.

“Jika masyarakat menemukan adanya indikasi praktik pelayanan yang tidak sesuai di SPBU, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau menghubungi Pertamina Call Center 135,” sebut Heppy. (ant)

Kemenhub Sebut 404 Pesawat Siap Operasi Dukung Angkutan Lebaran

0
Pesawat Terbang(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebutkan sebanyak 404 armada pesawat siap beroperasi mendukung kelancaran arus mudik dan balik angkutan Lebaran Idul Fitri 2025/1446 Hijriah.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa di Jakarta, Selasa mengatakan bahwa pihaknya memprediksi terjadi peningkatan penumpang pesawat udara pada periode angkutan Lebaran tahun 2025 sebesar 12 persen dengan total penumpang sebanyak 6.186.298 dibanding tahun sebelumnya tercatat 5.529.659 penumpang. “Ditjen Hubud memastikan kebutuhan kapasitas angkutan udara pada periode Angkutan Lebaran 2025 telah tercukupi, di mana dari proyeksi jumlah penumpang yang ada dibutuhkan 325 armada pesawat udara, sementara saat ini tersedia 404 armada yang siap beroperasi,” kata Lukman di Jakarta, Rabu.

Dia menyampaikan, dengan kondisi itu maka layanan penerbangan reguler dinilai mampu mengakomodasi lonjakan penumpang dengan optimal. Ditjen Hubud Kemenhub akan melaksanakan Posko Terpadu Angkutan Lebaran 2025 di Ruang Mataram Kantor Pusat Kementerian Perhubungan mulai H-10 yaitu tanggal 21 Maret 2025 sampai H+10 tanggal 11 April 2025.

“Ditjen Hubud akan melakukan pemantauan di 60 bandar udara terdiri dari 25 bandar udara yang dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara, 1 bandar Udara yang dikelola oleh Pemda, dan 34 bandar udara yang dikelola oleh PT Angkasa Pura Indonesia,” katanya.

Selain posko, para inspektur penerbangan di bidang angkutan udara, bandara udara, navigasi penerbangan, keamanan penerbangan dan kelaikudaraan dan operasi pesawat udara juga melakukan pengawasan dan ramp check sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Adapun perkiraan jumlah penumpang pesawat udara selama posko terpadu angkutan Lebaran 2025 untuk penumpang domestik sebanyak 4.951.391 dan internasional sebanyak 1.234.907 penumpang.

“Puncak arus mudik diperkirakan akan terjadi pada tanggal 28 Maret 2025 dan puncak arus balik pada tanggal 6 April 2025,” ujar Lukman.

Untuk memastikan kelancaran arus mudik hingga arus balik nanti, maka dibutuhkan kolaborasi lintas Kementerian dan Lembaga sehingga masyarakat terlayani dengan baik, memberikan rasa aman dan nyaman ketika melakukan perjalanan.

Dia menjelaskan, pihaknya telah menginstruksikan kepada para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I hingga X, penyelenggara navigasi penerbangan, Badan Usaha Angkutan Udara dan penyelenggara bandar udara untuk dapat bekerja secara optimal sesuai tugas masing-masing.

“Dalam memastikan seluruh aspek keselamatan, keamanan, kenyamanan dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku terpenuhi. Bersama-sama kita sukseskan Angkutan Lebaran Tahun 2025,” ucapnya.

Selain itu Lukman juga mengingatkan selain persiapan fasilitas sarana, prasarana dan personel, hal lain yang perlu diantisipasi yaitu cuaca ekstrem dengan mempersiapkan Contingency Plan jika terjadi accident dan force majeure (bencana alam), ancaman keamanan dan ketertiban.

“Begitupun dengan pelayanan delay management dipersiapkan untuk memastikan pelayanan kepada pengguna jasa transportasi udara berjalan dengan baik sesuai aturan yang berlaku,” kata Lukman. (ant)