Beranda blog Halaman 368

Wamen PKP Pastikan Program 3 Juta Rumah Berjalan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Fahri Hamzah(ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) H. Fahri Hamzah, memastikan untuk program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah tetap berjalan dan di tahap pertama ada sekitar 450 ribu rumah di seluruh Indonesia.

“Untuk tahap awal ada sekitar 450 ribu unit rumah yang akan kita lakukan renovasi di seluruh Indonesia dengan opsi rumah yang akan kita tangani masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” kata Fahri, kepada wartawan saat kunjungan di Sumbawa, Senin 1 Desember 2025.

Ia melanjutkan, DTSEN menjadi acuan utama pemerintah dilakukan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Penggunaan DTSEN sebagai acuan tersebut dilakukan supaya lebih fokus pada target yang telah dtetapkan pemerintah dan tidak boleh menggunakan jalur lain.

“Jadi, kita harus pake DTSEN sebagaimana intruksi dari Bapak Presiden Probowo Subianto tidak boleh melalui jalur lain. Nanti kemiskinannya tidak selesai-selesai termasuk juga untuk renovasi rumah,” ucapnya.

Ia pun meyakinkan, data 450 ribu merupakan data secara nasional (seluruh Indonesia) sementara khusus untuk Kabupaten Sumbawa, pasti akan mengacu DTSEN. Tentu DTSEN ini juga akan tetap dilakukan pengecekan lebih lanjut di tahap verifikasi dan validasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

“450 ribu unit rumah itu di seluruh Indonesia kalau di Sumbawa akan disesuaikan dengan DTSEN sehingga target yang ditetapkan pemerintah bisa tercapai,” ujarnya.

Disinggung terkait jumlah Backlog di Sumbawa sebanyak 48.000 unit rumah, Fahri mengaku data Backlog tersebut merupakan data yang berasal dari Pemerintah. Data itu nantinya akan di skrining untuk memastikan masyarakat yang masuk dalam desil satu, dua, tiga dan empat kemiskinan ekstrem.

“Ketika data mereka masuk dalam empat desil tersebut pasti akan kita tangani dan selesaikan dulu sebagai komitmen dari pemerintah,” jelasnya.

Sementara itu Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot memastikan apa yang menjadi kebutuhan pemerintah untuk mengintervensi program itu tetap akan dipenuhi. Hal itu dilakukan dengan harapan penanganan terhadap rumah tidak layak huni (RTLH) milik masyarakat bisa dilakukan.

“Apa yang menjadi kebutuhan tetap akan kita penuhi dengan harapan bisa diintervensi oleh pusat. Karena tidak mungkin daerah bisa menangani sendiri di tengah anggaran yang terbatas,” tukasnya. (ils)

Ratusan Kilometer Jalan di Sumbawa Berada dalam Kategori Kritis

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Mustafa Barak(ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Pulau Sumbawa, mencatat sekitar 178 kilometer yang menjadi kewenangan BPJP yang masuk dalam kondisi kritis dan rusak parah. Kondisi itu harus ditangani segera.

“178 kilometer tersebut tersebar di beberapa wilayah terutama di Kecamatan Moyo Hilir khususnya ruas jalan Batu Bangka-Prajak yang rusak akibat longsor dan banjir,” kata Kepala Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi (BPJP) Pulau Sumbawa, Mustafa Barak, kepada Suara NTB, Senin 1 Desember 2025.

Ia melanjutkan, selain ruas jalan tersebut Lenangguar-Lunyuk juga mengalami rusak parah. Hanya untuk ruas jalan itu mulai ditangani dengan skema long segmen dengan harapan akses masyarakat tidak lagi terganggu terutama saat musim penghujan.

“Kalau ruas jalan Lenangguar-Lunyuk saat ini sudah mulai ditangani dengan skema long segmen mudah-mudahan tahun ini bisa tuntas sehingga akses masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.

Saat ini lanjut Barak, pihaknya juga sedang menangani ruas jalan dari Palempat-Lenangguar. Ruas jalan ini juga banyak yang berada dalam kondisi kerusakan parah dan setiap minggu pasti dilakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan kenyamanan masyarakat.

“Penanganan ruas jalan itu saat ini masih terus berproses dan kami targetkan dalam waktu dekat bisa tuntas dan bisa digunakan oleh masyarakat,” ucapnya.

Disinggung terkait kondisi kemantapan jalan di Sumbawa, Barak mengaku saat ini berada pada posisi 76 persen dari tahun sebelumnya 84 persen. Hal itu terjadi karena banyaknya bencana yang terjadi di wilayah setempat terutama longsor.

“Panjang ruas jalan yang masuk dalam kewenangan kami (BPJP) mencapai 407 kilometer yang mencakup dua wilayah Sumbawa dan Sumbawa Barat,” sebutnya.

Ia melanjutkan, penurunan persentase tersebut terjadi akibat bencana alam yang terjadi di wilayah setempat terutama banjir dan tanah longsor. Bahkan hingga saat ini masih ada beberapa ruas jalan yang belum bisa ditangani optimal hanya sebatas penanganan darurat.

“Kalau untuk kebutuhan anggaran dalam upaya penanganan terhadap ruas jalan itu mencapai Rp20 miliar per tahunnya dan anggaran yang disediakan hanya Rp2 miliar,” ucapnya.

Terhadap ruas jalan tersebut, Mus mengaku sudah melaporkan ke pemerintah provinsi untuk bisa dilakukan penanganan lebih lanjut. Hal itu dilakukan karena jika terus dibiarkan kerusakannya akan semakin parah dan anggaran yang dibutuhkan nantinya juga besar.

“Rata-rata kerusakan jalan yang terjadi di Sumbawa dan Sumbawa Barat karena faktor alam. Jika kita tidak tangani segera akan mengganggu kenyamanan masyarakat,” tukasnya. (ils)

Target Dipatok Rp18,5 Miliar, Tarif Retribusi Parkir Tidak Dinaikkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Seorang juru parkir di Pasar Cakranegara menunggu kendaraan pada, Senin 1 Desember 2025. Pemkot Mataram mematok target retribusi parkir di tahun 2026, mencapai Rp18,5 miliar. Kendati demikian, tarif parkir tidak dinaikkan.(ekbis NTB/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram mematok target retribusi parkir pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2026, sebesar Rp18,5 miliar. Meskipun target ini relatif sama seperti tahun ini, namun tarif retribusi parkir tidak dinaikkan.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin ditemui Senin 1 Desember 2025 menerangkan, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Kota Mataram, telah mematok target retribusi parkir tahun 2026, senilai Rp18,5 miliar. Sementara, tarif retribusi parkir tetap sama atau tidak dinaikkan. Untuk tarif parkir tepi jalan umum kendaraan roda dua Rp1.000 sekali parkir dan kendaraan roda empat Rp2.000 sekali parkir. “Kita masih menunggu kebijakan dari pimpinan. Untuk saat ini tarif tidak dinaikkan,” terangnya.

Pihaknya tidak ingin penerapan tarif baru, justru menimbulkan kebocoran pendapatan asli daerah yang lebih besar. Masukan dari Bank Indonesia dan Ombudsman RI Perwakilan Nusa Tenggara Barat, meminta perbaikan layanan karena juru parkir banyak belum tertib.

Sedangkan dari aspek pelayanan dinilai cukup signifikan dibandingkan sebelumnya. Sebagian besar jukir telah menggunakan qr-code untuk menawarkan ke pengendara. “Sudah jarang kita menemukan jukir tidak ada sangat kita parkir dan muncul saat mau menarik pembayaran,” jelasnya.

Realisasi retribusi parkir di tahun ini kata Zul, diproyeksikan sampai Rp10 miliar. Dengan penetapan target Rp18,5 miliar, Dishub memiliki program baru yakni, koordinator lapangan diminta menunggu jukir di seluruh kawasan yang masuk kategori merah. Tujuannya untuk melihat pelayanan dan kesadaran menggunakan qr-code. “Korlap sekarang sudah dibekali kendaraan dinas dari OPD yang tidak terpakai. Jadi satu korlap menunggu satu jukir, supaya tahu berapa pendapatan dan bagaimana pelayanan mereka ke pelanggan,” jelasnya.

Saat ini kata mantan Camat Selaparang, sedang dilakukan uji petik di beberapa titik parkir. Hasil uji petik akan disampaikan ke kepala daerah untuk mempertimbangkan kebijakan lainnya. Akan tetapi, pihaknya tetap fokus pada peningkatan kualitas pelayanan. (cem)

Disos Gelar Pelatihan Barista, Masyarakat Diharapkan Mampu Buka Peluang Usaha Mandiri

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Plt. Kadis Sosial Kota Mataram, Lalu Syamsul Adnan berfoto bersama dengan perwakilan peserta pelatihan barista usai menyerahkan bantuan pada, Senin 1 Desember 2025.(ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bisnis kopi di daerah perkotaan seperti Kota Mataram, cukup menjanjikan. Peluang usaha ini berkembang dan diminati oleh masyarakat secara luas. Dinas Sosial Kota Mataram melihat peluang itu dan menggelar pelatihan bagi masyarakat. Tujuannya agar masyarakat mampu membuka peluang usaha secara mandiri.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Drs. Lalu Syamsul Adnan dikonfirmasi pada, Senin 1 Desember menerangkan, pihaknya telah melaksanakan pelatihan barista khusus bagi warga Kota Mataram. Keterampilan meracik kopi ini, cukup menjanjikan seiring berkembangnya dan tingginya pecinta kopi di kalangan generasi muda.

Peserta pelatihan sebanyak 25 orang berbeda dari sebelumnya. Mereka adalah anak jalanan dan pengamen yang ditemukan di jalanan. “Jadi kita assesment dulu untuk direkrut mengikuti pelatihan barista,” terang Syamsul.

Menurut Syamsul, peluang bisnis kopi di Kota Mataram sangat besar. Jika memperhatikan seluruh sudut kota ramai masyarakat dari semua kalangan menikmati secangkir kopi dari racikan para barista. Peserta yang dibekali kemampuan dan peralatan diharapkan bisa menciptakan pekerjaan sendiri. “Peluang bisnis kopi di Mataram sangat besar. Kita lihat kopi keliling banyak di tempat tongkrongan bahkan di pinggir jalan,” ujarnya.

Peluang usaha harus dimaksimalkan dengan menciptakan racikan kopi yang berkualitas, sehingga peserta pelatihan juga mampu membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. “Bantuan kita berikan juga mirip seperti alat meracik kopi di kafe-kafe itu,” sebutnya.

Mantan Camat Sandubaya menekankan pelatihan dan pemberian alat bagi anak jalan dan pengamen, tidak hanya bertujuan memberi ruang bagi mereka untuk berkreatifitas dan mencari lapangan pekerjaan, melainkan sebagai upaya menekan permasalahan sosial serta mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan ekstrem di ibukota Provinsi NTB tersebut. (cem)

Penyaluran Bantuan Capai 95 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Erma Suryani(ekbis NTB/pan)

PROGRES penyaluran bantuan pangan untuk warga di Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, hampir rampung. Pemerintah kelurahan melaporkan bahwa hingga awal Desember 2025, penyaluran bantuan berupa beras dan minyak goreng telah mencapai sekitar 95 persen.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari program pangan cadangan pemerintah yang disalurkan melalui Perum Bulog untuk alokasi Oktober–November 2025. Setiap keluarga penerima manfaat (KPM) memperoleh 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng untuk kebutuhan dua bulan.

Lurah Ampenan Selatan, Erma Suryani mengatakan, dari total 704 KPM, hanya empat orang yang belum mengambil bantuan. “Sampai hari ini, yang belum mengambil ke kantor tinggal empat orang dari 704 penerima. Selebihnya sudah tersalurkan,” ujarnya, Senin 1 Desember 2025.

Penyaluran bantuan dilakukan secara terpusat di aula Kantor Lurah Ampenan Selatan. Warga datang sesuai jadwal yang telah diatur melalui sistem pembagian kupon untuk menghindari antrean panjang dan kerumunan.

Erma menilai mekanisme tersebut membuat proses pendistribusian jauh lebih tertib. “Penyaluran terbilang lancar karena masing-masing kepala lingkungan berperan aktif mengoordinir warganya. Pembagian dilakukan langsung oleh petugas Bulog, sementara pihak kelurahan membantu teknis pelaksanaannya,” jelasnya.

Selain progres penyaluran, Erma juga mengungkapkan adanya perubahan jumlah penerima. Pada alokasi Agustus–September 2025, Ampenan Selatan tercatat memiliki 716 KPM. Namun, pada alokasi terbaru jumlahnya berkurang menjadi 704 KPM.

“Secara umum, memang terjadi penurunan jumlah penerima bantuan di Kota Mataram. Untuk Ampenan Selatan sendiri ada pengurangan sekitar 12 orang,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa perubahan data ini merupakan hasil verifikasi dan validasi pemerintah pusat melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pendataan itu dilakukan untuk memastikan bantuan tepat sasaran serta menghindari tumpang tindih penerima.

Erma menegaskan bahwa pemerintah kelurahan terus memastikan agar warga yang berhak mendapatkan bantuan tidak terlewat. Bagi empat KPM yang belum datang mengambil bantuan, pihak kelurahan telah menghubungi mereka melalui kepala lingkungan.

“Kami berharap mereka bisa segera mengambil bantuannya karena ini menyangkut kebutuhan dasar mereka,” pungkasnya. Dengan tingkat penyaluran yang hampir tuntas, pemerintah kelurahan menilai program bantuan pangan ini sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan pokok, terutama menjelang akhir tahun. (pan)

Kebijakan Sewa Mobil Listrik, Ini Pertimbangan Pemprov NTB

Penulis
Marham
-
0
ilustrasi mobil listrik.

Lombok (ekbisntb.com) –

Pemprov NTB melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfptik) Provinsi NTB kembali menegaskan terkait kebijakan penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas dengan sistem sewa. Menurut Kepala Diskominfotik Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST., MUM., terkait kebijakan sewa mobil listrik oleh Pemprov  didasari dua pertimbangan.

Dasar pertama, ujarnya, adalah merupakan upaya efisiensi yang dilakukan pemerintah. Menurutnya, sekarang ini APBD 2026 sedang dihadapkan dengan tekanan, karena berkurangnya pos dana transfer ke daerah. Untuk itu, ujarnya, pemerintah provinsi harus mencari kiat dan upaya agar APBD tetap berupaya untuk meraih target pembangunan sesuai RPjMD.

‘’Langkah penghematan di sektor belanja operasional, termasuk pemeliharaan kendaraan dinas telah lama menjadi catatan evaluasi APBD. Hal ini tentu sudah dikaji secara mendalam dari berbagai aspek,’’ ungkapnya dalam penjelasannya, Senin (1/12/2025).

Mantan Pelaksana Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB ini mengilustrasikan, jika biaya pemeliharaan kendaraan dinas per tahun sekitar Rp19 miliar ditambah rata-rata belanja modal pengadaan mobil baru per tahun antara Rp9 miliar hingga Rp14 miliar per tahun.

‘’Artinya kisaran Rp28-33 miliar harus kita siapkan untukk operasional mobil dinas per tahun. Sementara biaya sewa dan lain-lain yang terkait dengan penerapan kebijakan tersebut sekitar Rp25 miliar. Jadi dipastikan bisa menghemat miliaran yang bisa dioptimalkan untuk membiayai program strategis dan unggulan,’’ terangnya.

Dasar kedua, tambahnya, adalah semangat memperbaiki tata kelola kendaraan dinas. Dijelaskannya, Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal ingin menyelesaikan temuan dan rekomendasi BPK bertahun-tahun mengenai buruknya tata kelola randis ini.

Untuk itu, jelasnya, dengan kebijakan sewa ini maka randis lama sebagian besar akan dihapus melalui mekanisme yang sesuai aturan. Selain menghasilkan pendapatan juga menyelesaikan rekomendasi BPK.  

”Dalam konteks inilah hadirnya kebijakan Bapak Gubernur terkait mobil listrik Pemprov dapat dimaklumi. Penggunaan  mobil listrik selain menghemat, perbaikan tata kelola juga kita menunjukkan keberpihakan NTB mendukung program blue energy yang ramah lingkungan. Jadi semua kebijakan ini dijalankan dengan penuh perhitungan,’’ tegasnya. (ham)

BPPD NTB akan Promosi Pariwisata di Malang, Dukung Dibukanya Rute Penerbangan Baru Lombok–Malang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ketua BPPD NTB, Sahlan M . Saleh

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi NTB menyiapkan langkah strategis untuk memaksimalkan peluang pembukaan rute penerbangan baru Lombok–Malang–Lombok yang mulai dilayani Lion Group pada 15 Desember 2025.

Menyambut momentum tersebut, BPPD NTB bersama pelaku industri pariwisata dan Dinas Pariwisata NTB akan menggelar misi promosi terpadu di Kota Malang pada minggu pertama Desember 2025 ini.

Ketua BPPD NTB, Sahlah M. Saleh, menjelaskan bahwa agenda promosi ini menjadi langkah penting agar rute baru yang menghubungkan Lombok dan Malang dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberi dampak ekonomi signifikan bagi daerah. Ia menegaskan, konektivitas udara merupakan salah satu kunci utama dalam memperkuat daya saing pariwisata NTB.

“Kami dari BPPD akan melakukan promosi di Kota Malang tanggal 7 Desember 2025 guna mendukung penerbangan langsung Lombok–Malang–Lombok yang akan mulai dilayani Lion Group pada 15 Desember 2025,” ujarnya.

Sahlah menyebutkan, pembukaan rute baru tersebut menjadi peluang besar bagi NTB untuk meningkatkan arus wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, terutama melalui bandara-bandara di Jawa Timur yang selama ini menjadi hub penting perjalanan wisata di Indonesia bagian tengah dan timur.

“Upaya ini adalah bagian dari langkah bersama BPPD dan industri untuk mendongkrak kunjungan wisatawan. Peluang ini harus segera kita sambut agar rute ini bisa berkelanjutan dan memberikan peluang bagi NTB untuk meningkatkan ekonomi, khususnya di sektor pariwisata,” jelasnya.

Promosi Budaya dan Publikasi Rute Penerbangan di CFD Ijen Malang

Sebagai strategi memperluas jangkauan publik, BPPD NTB juga akan menggelar parade budaya NTB di kawasan Car Free Day (CFD) Jalan Ijen, Kota Malang. Kegiatan tersebut akan menampilkan seni, budaya, dan kekayaan tradisi Lombok–Sumbawa sebagai daya tarik utama untuk menggaet wisatawan.

“Kunjungan ke Malang akan diikuti oleh BPPD bersama industri pariwisata serta Dinas Pariwisata NTB. Kami akan melakukan promosi berupa parade budaya NTB di kawasan CFD Jalan Ijen agar masyarakat mengetahui keunggulan destinasi Lombok dan Sumbawa. Selain itu, rute Malang–Lombok juga akan kami publikasikan di CFD,” terang Sahlah.

Ia menilai, pendekatan langsung kepada masyarakat melalui ruang publik seperti CFD akan membantu meningkatkan awareness terhadap daya tarik NTB sekaligus memperkenalkan akses penerbangan baru yang lebih efisien untuk berwisata ke Lombok dan Sumbawa.

Dukung NTB sebagai Destinasi Berkelas Dunia

Sahlah menambahkan, kerja kolaboratif yang dilakukan BPPD NTB bersama pemerintah dan pelaku industri merupakan bagian dari upaya besar untuk menjadikan NTB sebagai destinasi berkelas dunia. Baginya, konektivitas udara yang semakin terbuka akan memperluas pasar wisata dan memperkuat posisi NTB sebagai tujuan unggulan di Indonesia.

“Kerja ini merupakan upaya besar BPPD NTB mendukung pemerintah menjadikan NTB sebagai destinasi berkelas dunia melalui semua konektivitas. Harapan kami, semua pihak terus bergerak bersama untuk menjaga dan membuka rute-rute baru ke kota-kota lainnya,” katanya.

Dengan adanya rute langsung Lombok–Malang, NTB berharap dapat memaksimalkan potensi kunjungan wisata dari Jawa Timur yang memiliki pasar wisatawan cukup besar. Selain itu, promosi budaya dan destinasi di Malang diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk menjadikan Lombok dan Sumbawa sebagai tujuan wisata utama selama liburan akhir tahun dan seterusnya.(bul)

Bank NTB Syariah Raih Penghargaan “Bank Dengan Sinergi Program Akselerasi QRIS Terbaik”

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin menerima penghargaan Bank Dengan Sinergi Program Akselerasi QRIS Terbaiksaat PTBI 2025 di Mataram ​

Lombok (ekbisntb.com)- Bank NTB Syariah menorehkan prestasi dengan meraih penghargaan sebagai “Bank Dengan Sinergi Program Akselerasi QRIS Terbaik” dalam acara Anugerah BI NTB 2025, yang merupakan bagian dari rangkaian Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 Kantor Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

​Penghargaan ini diserahkan langsung pada malam puncak PTBI 2025 yang bertema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan,” di Ballroom Prime Park Hotel & Convention, Mataram.

Komitmen Digitalisasi untuk Akselerasi Ekonomi Daerah
​Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menyampaikan rasa syukur dan bangga atas apresiasi yang diberikan oleh Bank Indonesia.

​“Penghargaan ini adalah buah dari kerja keras dan komitmen seluruh Insan Bank NTB Syariah, serta sinergi yang erat dengan Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ekosistem pembayaran digital di NTB,” ujarnya.

​Penghargaan ini menegaskan peran strategis Bank NTB Syariah sebagai agent of development di Nusa Tenggara Barat.

Bank NTB Syariah dinilai telah berhasil menjalankan program akselerasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara masif dan terintegrasi, mencakup berbagai sektor mulai dari UMKM, pariwisata, retribusi daerah, hingga transaksi di pondok pesantren, dan lembaga pendidikan lainnya.

QRIS Sebagai Pilar Inklusi dan Efisiensi

​Pengembangan QRIS oleh Bank NTB Syariah bertujuan untuk:

Mendorong Inklusi Keuangan

  • Memudahkan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan pelaku UMKM, untuk bertransaksi secara non-tunai dan aman.

Mendukung Perekonomian Daerah:

  • Menciptakan efisiensi dalam sistem pembayaran, yang tujuannya meningkatkan transparansi dan mempercepat perputaran roda perekonomian daerah.

Memperkuat Ketahanan Daerah

  • Mendukung program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah (P2DD) dalam rangka mewujudkan NTB yang tangguh dan mandiri sesuai dengan tema PTBI 2025.

​Nazaruddin menambahkan, Bank NTB Syariah berkomitmen untuk terus berinovasi dan bersinergi, menjadikan teknologi digital sebagai sarana utama untuk memberikan layanan terbaik, memperluas jangkauan, dan bersama-sama Bank Indonesia serta Pemerintah Provinsi NTB, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.

​Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Bank NTB Syariah untuk terus meningkatkan kualitas layanan digitalnya, memastikan bahwa seluruh masyarakat NTB dapat merasakan kemudahan dan manfaat dari sistem pembayaran modern.(bul)

Meriahkan Hari Guru, SDN 43 Mataram Gelar Pagelaran Budaya

Penulis
Marham
-
0

Lombok (ekbisntb.com) –

Halaman SDN 43 Mataram berubah menjadi panggung megah perayaan budaya pada Sabtu, 29 November 2025. Pagelaran Budaya Sasak yang digelar untuk memperingati Hari Guru Nasional itu kembali mencuri perhatian publik, memasuki tahun pelaksanaannya yang kedua. Mengusung tema “Kagumi dan Lestarikan Budaya Sasak”, acara ini tidak hanya menghadirkan hiburan, tetapi juga menjadi ruang edukasi budaya bagi ratusan siswa, orang tua, dan masyarakat Kota Mataram.

Acara dibuka secara resmi dengan pemukulan bedug begubah bedug oleh Camat Selaparang, Mulya Hidayat, S.STP., yang menandai dimulainya rangkaian penampilan seni dan tradisi yang digarap apik oleh tim guru dan siswa-siswi SDN 43 Mataram.

Hadir pula Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mataram, Naufal Aldian, S.Pt.; Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Mataram, Ahadi Hudaya, SE.; perwakilan Dinas Pariwisata Kota Mataram, Harun Jayadi; pemerhati budaya H. Ramiun, S.Pd.; Lurah Rembiga; serta Kepala SDN 43 Mataram, Ima Nadia Ningsih, S.Pd.

Pagelaran budaya tahun ini menampilkan deretan pertunjukan khas Sasak, mulai dari drama tari legenda Putri Mandalika, parade Pemucuk dan Sesatang, Cupak Gerantang, Rudat, Jaran Kamput (Praje Sunat), barisan pembawa dulang, hingga tradisi Jurakan yang kini mulai jarang diperlihatkan. Denting musik Gule Gending mengalun meriah, sementara parade Ecobrick memamerkan kreativitas siswa lewat busana plastik daur ulang dan wayang botol.

Tak hanya seni, pengunjung juga disuguhkan bazar UMKM siswa dan wali murid yang dipadati sejak pagi. Beragam jajanan tradisional Sasak seperti Kelepon, Cerorot, Gegulik, hingga Serebat dan Cendol tersaji di setiap stan yang ditata rapi oleh orang tua siswa kelas I hingga VI.

Kepala SDN 43 Mataram, Ima Nadia Ningsih, S.Pd., menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara. “Kegiatan ini bertujuan menyiapkan anak-anak yang tidak hanya mengenal budaya dari media sosial, tetapi sungguh-sungguh mencintai dan menjaganya. Ini adalah ruang belajar yang hidup,” ujarnya.

Dukungan juga disampaikan oleh Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kota Mataram, Ahadi Hudaya, SE., yang menekankan pentingnya pendidikan karakter sejak dini.

“Siswa tidak melulu mengejar prestasi akademik. Mereka adalah calon pemimpin bangsa yang harus dibekali akhlak, kreativitas, dan kecintaan terhadap warisan leluhur,” tegasnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Mataram, Naufal Aldian, S.Pt., bersama perwakilan Dinas Pariwisata Kota Mataram turut mengapresiasi gelaran ini. Mereka memandang Pagelaran Budaya SDN 43 Mataram sebagai langkah nyata dalam pelestarian budaya di tengah perkembangan teknologi.

“Kita tidak anti teknologi, namun budaya harus dikenalkan sejak dini. SDN 43 Mataram menjadi satu-satunya sekolah yang menggelar acara budaya sebesar ini,” ungkapnya.

Hadir pula Fatia Nur Zahira, mahasiswa Universitas Mataram yang tengah menjalankan program Project Volunteer. Bersama sepuluh rekannya, ia membuka stan edukasi kewirausahaan bagi siswa kelas V sebagai bagian dari pembelajaran ekonomi kreatif.

Sementara itu, dua wali murid kelas V, Kartika Candra dan Sumianti, mengaku terharu dan bangga menyaksikan pertunjukan budaya yang disajikan.

“Rasanya seperti belajar melalui visual, bukan sekadar teori. Musik saat pembukaan Putri Mandalika saja sudah membuat saya merinding. Saya sangat bangga menjadi bagian dari budaya Sasak yang begitu kaya,” ungkap Kartika sambil berkaca-kaca.

Pagelaran ditutup dengan tradisi Begibung sebagai simbol kebersamaan dan persatuan masyarakat Sasak. Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menjadi penutup kegiatan yang meninggalkan kesan mendalam bagi seluruh peserta.

Dengan suksesnya penyelenggaraan tahun kedua ini, Pagelaran Budaya SDN 43 Mataram tidak hanya menjadi perayaan Hari Guru, tetapi juga momentum penting pelestarian identitas budaya Sasak di tengah pesatnya era modern. Semangat kolaborasi antara guru, siswa, dan orang tua semakin memantapkan pagelaran ini sebagai ikon budaya sekolah dasar di Kota Mataram. (ham)

Belanja Diperketat ke Layanan Dasar, APBD Kota Bima 2026 Dikunci Rp704,72 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
A. Rahman(ekbsi NTB/ist)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima resmi mengunci Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kota Bima, pada Jumat 28 November 2025 malam. Pengesahan ini menandai dimulainya kebijakan fiskal yang lebih ketat, setelah adanya penyesuaian kebijakan nasional terhadap transfer ke daerah.

Total anggaran Kota Bima tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp704,72 miliar. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp98,65 miliar, sedangkan sisanya sebesar Rp606,06 miliar bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dan nonfisik, serta Dana Bagi Hasil.

Badan Anggaran DPRD Kota Bima menegaskan bahwa struktur APBD 2026 disusun dalam kondisi fiskal yang ketat. Pemerintah daerah tidak memiliki ruang untuk belanja longgar, sehingga sejumlah pos kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung kepada masyarakat dipangkas.

Belanja daerah diarahkan untuk sektor prioritas, khususnya pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur pelayanan publik. Banggar juga menekankan agar pemerintah daerah lebih selektif dalam belanja pendukung, termasuk perjalanan dinas, kegiatan seremonial, serta belanja administratif yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Ketua DPRD Kota Bima, Syamsurih, S.H., menegaskan bahwa DPRD tidak hanya mengesahkan APBD, tetapi juga akan mengawal implementasinya sepanjang tahun anggaran berjalan. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah bekerja berbasis hasil dan dampak, bukan sekadar realisasi anggaran.

DPRD Kota Bima meminta pemerintah memperketat pengendalian belanja pegawai agar tidak membebani struktur keuangan daerah dalam jangka panjang. Selain itu, pemerintah daerah didorong menggali sumber PAD baru tanpa menambah beban masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Bima, H. A. Rahman, S.E., menyatakan bahwa APBD 2026 disusun dalam situasi fiskal yang menuntut efisiensi tinggi. “APBD 2026 kita susun dengan semangat efisiensi yang tidak mengurangi pelayanan, dan penghematan yang tidak mengurangi kepedulian. Setiap rupiah harus dipastikan sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.

Ia mengakui ruang fiskal Kota Bima semakin sempit, sementara tuntutan pelayanan publik terus meningkat. Pemerintah pun tidak lagi memiliki keleluasaan membiayai kegiatan yang tidak berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Persetujuan bersama atas Raperda APBD tahun 2026 ini merupakan bukti sinergi kuat antara DPRD dan pemerintah dalam merespons kondisi keuangan daerah,” tambahnya.

APBD 2026 selanjutnya akan dievaluasi oleh Gubernur NTB sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Pemerintah berharap evaluasi tidak menghambat pelaksanaan program awal tahun. Dengan anggaran yang telah dikunci sejak akhir November, Pemkot Bima dituntut bergerak cepat mengeksekusi program. APBD 2026 tidak boleh berhenti sebagai dokumen formal, tetapi harus hadir sebagai pelayanan nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (hir)

1...367368369...1,088Halaman 368 dari 1,088