Beranda blog Halaman 369

Baru Ruas Jalan Batudulang-Tepal Ditangani Melalui IJD

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Sofyan(ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sumbawa memastikan dari tiga ruas jalan yang ditangani melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) hanya ruas Batudulang- Tepal disetujui pemerintah dengan skema Multi Years Contract (MYC). Sementara dua ruas jalan lainnya masih berproses.

“Dari tiga yang kita usulkan yang sudah disetujui baru ruas jalan Batudulang-Tepal dan duanya belum. Kami juga akan terus berupaya agar dua ruas jalan itu bisa ditangani melalui IJD,” kata Kepala Dinas PU, Muhammad Sofyan, kepada Suara NTB, pekan kemarin.

Selain ruas jalan tersebut, pihaknya juga menerima kunjungan dari tim dari Balai Jalan Nasional (BJN). Kunjungan ini berkaitan dengan rencana penanganan ruas jalan Tepal- Baturotok sepanjang 12 kilometer dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp282 miliar.

“Ruas jalan ini (Tepal-Baturotok) rencananya akan ditangani melalui direktif Menteri pekerjaan umum. Kami juga sudah menyerahkan desain ruas jalan itu dengan harapan bisa terealisasi,” ucapnya.

Sebelumnya Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal saat kunjungannya di Sumbawa, meyakinkan bahwa pembangunan tiga ruas jalan tersebut akan dilakukan melalui Inpres Jalan Daerah (IJD) dengan skema Multi Years Contract (MYC).

“Tiga ruas jalan ini selama puluhan tahun tidak memiliki kondisi yang memadai. Target kami, dalam dua tahun ke depan, ketiganya sudah selesai dibangun sehingga konektivitas antar kecamatan di Sumbawa dapat terwujud,” ujar Gubernur, beberapa waktu lalu.

Perjuangan untuk memastikan ruas jalan-jalan ini masuk IJD tidaklah mudah karena kondisi keuangan negara yang terbatas. Tetapi karena komitmen yang kuat Pemerintah Provinsi bersama Pemda Sumbawa terus berjuang agar pembangunannya masuk skema multi years.

“Saya bersama Bupati Sumbawa harus mengejar Pak Menteri hingga jam satu pagi. Akhirnya, pembangunan ketiga ruas ini disetujui untuk dilaksanakan dengan skema multi years contract,” ucapnya.

Selain pembangunan tiga ruas jalan utama, Gubernur Iqbal juga menyebutkan satu pekerjaan rumah lain, yaitu kelanjutan jalan Samota, yang memerlukan pembangunan jembatan penghubung. “Skemanya masih diusulkan, apakah berupa jembatan layang atau penimbunan. Ini masih menjadi PR kami,” tukasnya. (ils)

HKN Ke 61 dan HUT Korpri Ke 54, Pemkab Lobar Launching Desa Siaga TBC

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Peringatan HKN ke-61 yang dirangkai dengan HUT Korpri ke 54 Tahun 2025 digelar Dikes Lobar di Pasar Seni Sesela ini diisi berbagai kegiatan. Salah satunya launching desa Siaga TBC (ekbis NTB/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-61 yang dirangkai dengan HUT Korprii ke 54 Tahun 2025 digelar Dinas Kesehatan (Dikes) Lombok Barat (Lobar) di Pasar Seni Sesela, Kecamatan Gunungsari, Jumat (28/11/2025). HKN ini tidak sekadar kegiatan seremonial namun diisi berbagai kegiatan mengena dan menyasar masyarakat.

Wakil Bupati Lobar Hj. Nurul Adha  menghadiri kegiatan tersebut bersama para Asisten, Staf Ahli Bupati. Kadis kesehatan Lobar Hj. Erni Suryana, para kepala OPD, Ketua DWP Lobar, para camat, para kepala desa, Kepala UPT BLUD Puskesmas, para tenaga medis dan tim kesehatan, serta masyarakat Desa Sesela.

Dalam sambutannya, Wabup Hj. Nurul Adha menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Dikes Lobar serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dan berpartisipasi dalam menyukseskan peringatan HKN tahun ini.

Menurutnya, HKN bukan sekadar seremoni atau agenda tahunan, tetapi merupakan momentum penting untuk merefleksikan capaian sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun kesehatan masyarakat, baik di tingkat nasional maupun khususnya di Kabupaten Lobar.

Tahun ini, peringatan HKN mengangkat tema “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat.” Tema tersebut memiliki makna strategis bagi pembangunan bangsa, terutama dalam menyongsong Bonus Demografi tahun 2045.

Wabup menegaskan bahwa generasi muda tidak akan mampu menjadi motor perubahan apabila tidak dibekali kesehatan yang kuat, baik fisik, mental, maupun sosial.“Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menegaskan kembali prinsip penting dalam pembangunan bangsa, bahwa kesehatan adalah fondasi utama produktivitas. Tanpa kesehatan yang kuat, mustahil kita mencapai kemajuan yang berkelanjutan,” ujarnya.

Selain itu, ujarnya, kesehatan merupakan modal dasar yang menentukan kualitas hidup masyarakat, daya saing generasi muda, serta kemampuan setiap individu dalam bekerja, belajar, dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Ketika masyarakat sehat, roda ekonomi bergerak lebih cepat dan pelayanan publik berjalan lebih optimal. Ia juga memberikan penghargaan dan apresiasi kepada seluruh tenaga kesehatan dan kader yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Sementara itu Kepala Dikes Lobar Hj. Erni Suryana dalam laporannya menyampaikan tema peringatan HKN tahun ini adalah “Generasi Sehat, Masa Depan Hebat.” Tema tersebut selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Lobar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, berdaya saing, dan berkarakter. Ia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk selalu hadir dan memberikan pelayanan tanpa pengecualian kepada seluruh masyarakat.

Kegiatan peringatan HKN rencananya diawali dengan gowes bersama. Namun, karena kondisi cuaca kurang mendukung, tidak seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan tersebut. Meski demikian, beberapa kepala OPD tetap bersepeda di tengah hujan sebagai bentuk semangat, dan hal ini mendapat apresiasi dari seluruh peserta. Selain gowes, rangkaian acara juga mencakup jalan sehat, senam bersama, serta edukasi kesehatan yang difokuskan di Pasar Seni Desa Sesela.

Seluruh rangkaian acara yang berlangsung meriah dan penuh kebersamaan tersebut turut dirangkaikan dengan deklarasi komitmen atau launching Desa Siaga TB. Sebanyak 27 kepala desa menyatakan komitmennya untuk mewujudkan Desa Siaga TB. Langkah ini menjadi bagian penting dari peringatan HKN sekaligus bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menekan kasus tuberkulosis (TB) dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Selanjutnya di berikan penghargaan kepada Posyandu terbaik se Kabupaten Lombok Barat, dan pemberian satu unit ambulan untuk lima puskesmas di Lombok Barat. (her)

Raperda APBD 2026 Lotim Ditetapkan Senilai Rp 3,72 Triliun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Suasana Rapat Paripurna DPRD Lotim dalam membahas RAPBD kerap banyak tidak dihadiri penuh oleh para wakil rakyat. (ekbis NTB/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) akhirnya menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun 2026 sebesar Rp 3,72 triliun. Penetapan yang dilakukan pada Sabtu (29/11/2025) malami, menyelesaikan pembahasan anggaran sebelum batas waktu akhir 30 November.

Wakil Bupati Lotim, H. Edwin Hadiwijaya, menyampaikan apresiasi atas kerja cepat para wakil rakyat. “Penetapan ini dilakukan sebelum batas waktu akhir 30 November 2026. Kami menyampaikan terima kasih kepada para wakil rakyat Lotim yang telah membahas APBD,” tegas Edwin.

Meski waktu pembahasan relatif singkat, pemerintah daerah meyakini bahwa kualitas perencanaan tetap tidak berkurang.

Berdasarkan laporan gabungan komisi yang dibacakan oleh Hj. Nirmala Luksanti, RAPBD 2026 memiliki postur pendapatan dan belanja yang seimbang. Pendapatan daerah sebesar Rp3,72 triliun bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp584 miliar, Pendapatan Transfer Rp2,4 triliun. Lain-lain PAD yang Sah Rp 500 miliar.

Sementara Belanja Daerah dialokasikan untuk Belanja Operasi Rp2,3 triliun, dengan rincian Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp927 miliar. Belanja Modal Rp267 miliar, yang akan dipergunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana ekonomi daerah. Belanja Tidak Terduga (BDT) Rp10 miliar, dialokasikan khusus untuk penanggulangan bencana alam.

Penyusunan RAPBD 2026 disebutkan sebagian besar untuk menyesuaikan dengan program pemerintah pusat, yang telah menetapkan arah penggunaan anggaran transfernya. Dewan juga memberikan sejumlah rekomendasi dan saran kritis kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan APBD 2026. Beberapa poin pentingnya antara lain, percepatan dan efisiensi: Pemda diminta mempercepat realisasi belanja fisik dan pendapatan, serta menghentikan sistem manual untuk menghindari kebocoran anggaran.

Kedua, dewan menyarankan melakukan penataan birokrasi. Bupati didorong untuk menata personalia melalui sistem penataan birokrasi guna mengejar ketertinggalan. Dewan meminta penanganan serius pada sejumlah isu, seperti penurunan stunting, antisipasi inflasi dan kelangkaan pupuk, serta pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan dan pendidikan.

Guna meningkatkan perekonomian masyarakat , dewan meminta Bupati terus didorong untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan pemberian modal. Selanjutnya, Pemda diharap segera melakukan mitigasi bencana, mengatasi masalah sampah untuk mencegah banjir, serta menyiapkan langkah antisipasi penyakit musim hujan.

Dengan telah dilakukan koreksi dan penyempurnaan, Raperda APBD 2026 dinyatakan telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mempertimbangkan kondisi daerah. Raperda ini kini tinggal menunggu pengesahan menjadi Perda oleh Bupati Lotim. (rus)

Target PAD Digenjot Lewat PBB dan Pajak Restoran

Penulis
ekbisntb.com
-
0
 H. Muhammad Ramayoga (ekbis NTB/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2026 mencapai Rp656 miliar. Target tersebut naik Rp40 miliar dari target PAD tahun 2025 sebesar Rp616 miliar. Peningkatan ini difokuskan pada optimalisasi penerimaan dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak restoran, yang dinilai memiliki ruang pengembangan cukup besar.

Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga, mengatakan penyusunan target PAD 2026 dilakukan dengan memperhitungkan tren peningkatan sejumlah jenis pajak daerah.

“Target PAD kita tahun 2026 Rp656 miliar, atau meningkat Rp40 miliar dari target sebelumnya Rp616 miliar,” ujarnya, Minggu 30 November 2025.

Menurut Ramayoga, sektor-sektor pajak yang diproyeksikan naik meliputi PBB, pajak restoran, pajak hiburan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak pelayanan kesehatan, pajak pasar, pajak parkir hingga pajak kebersihan. Seluruhnya menjadi bagian dari strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah.

Ia merinci, PBB ditargetkan naik Rp1 miliar, pajak restoran naik Rp2 miliar, pajak hiburan naik Rp1 miliar, PKB naik Rp5 miliar, serta pajak pelayanan kesehatan ikut naik Rp5 miliar. Adapun kenaikan pada pajak pasar, parkir, dan kebersihan saat ini masih dalam tahap penyesuaian dan perhitungan teknis. “Kenaikannya bervariasi,” jelasnya.

Meski demikian, Pemkot Mataram memutuskan tidak menaikkan target pajak hotel. Menurut Ramayoga, sektor tersebut berpotensi menurun seiring kebijakan efisiensi perjalanan dinas dari pemerintah pusat yang berdampak pada berkurangnya jumlah tamu hotel.

“Kalau hotel itu kita tidak naikkan. Dengan adanya kebijakan pusat ini, pendapatan hotel otomatis berkurang karena tamu juga berkurang,” terangnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pelayanan Penagihan dan Penyuluhan BKD Kota Mataram, Achmad Amrin, telah memaparkan proyeksi kenaikan sejumlah sektor pajak. Ia menyebut PBB P2 diproyeksikan naik Rp1 miliar, dari target Rp29 miliar menjadi Rp30 miliar. Selain itu, pajak restoran menjadi salah satu penyumbang kenaikan tertinggi, dengan target baru Rp43 miliar dari sebelumnya Rp40 miliar.

Dengan kenaikan target di berbagai sektor tersebut, Pemkot Mataram optimistis realisasi PAD 2026 dapat tercapai. Pemerintah daerah menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari penguatan pengawasan, optimalisasi penagihan, hingga percepatan digitalisasi layanan pajak untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. (pan)

Antisipasi Kenaikan Harga Jelang Nataru

Penulis
ekbisntb.com
-
0
 Pedagang daging ayam di Pasar Mandalika baru-baru ini menunggu pembeli. Kenaikan harga daging ayam perlu diantisipasi terutama menjelang Natal dan Tahun Baru 2026. (ekbis NTB/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Kebutuhan bahan pokok menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) , diprediksi mengalami peningkatan. Hal ini berpotensi terjadi kenaikan harga. Langkah antisipasi perlu dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak harga di tengah masyarakat.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Pariwisata Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, pihaknya akan mengundang seluruh distributor di Kota Mataram, untuk menghadapi tingginya kebutuhan menjelang Perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2026. Saat ini, perlu diantisipasi adalah daging ayam segar dan telur ayam.

Harga dua komoditi tersebut, tidak pernah mengalami penurunan sejak tiga bulan terakhir. “Iya, harga telur ayam di pasar tradisional sampai Rp60 ribu per terai. Kalau daging ayam bisa mencapai Rp43 ribu per kilogram,” sebutnya.

Nida membandingkan harga telur ayam di tingkat distributor relatif sangat murah, sehingga akan dicek ke pasar tradisional penyebab pedagang menjual dengan harga tinggi.

Ia tidak memungkiri harga ayam dan telur ayam mahal, karena tingginya permintaan untuk pemenuhan makan bergizi gratis. “Kita sadari bahwa tingginya permintaan untuk MBG ini,” pungkasnya.

Langkah antisipasi menekan gejolak harga jelang Nataru dengan menggelar pasar murah. Selain itu kata Nida, kenaikan harga minyak goreng juga perlu diantisipasi. Pasalnya, bantuan minyak subsidi dari pemerintah dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh pedagang untuk menaikan harga dengan alasan stok terbatas.

Hal ini berpotensi menimbulkan kepanikan bagi masyarakat, sehingga terjadi gejolak harga. “Padahal ada minyak goreng merk lain, tetapi masyarakat selalu mencari minyakita dan ini yang perlu diantisipasi,” pungkasnya.

Oleh karena itu, masyarakat diingatkan tidak perlu khawatir bahwa kebutuhan barang pokok aman. Selain itu, pedagang maupun distributor diingatkan tidak memanfaatkan momen untuk menaikan harga. (cem)

Gubernur NTB dan FWE Tebar 1 Juta Ikan di Perairan Lombok

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. M. Iqbal bersama FWE dan stakeholder melepas simbolis 1 juta ikan di Bendungan Meninting

Lombok (ekbisntb.com)- Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal melaksanakan kegiatan tebar benih ikan di Bendungan Meninting, Lombok Barat, Sabtu (29/11/2025). Acara yang diinisiasi Forum Wartawan Ekonomi dan Bisnis (FWE) NTB itu menebar hampir 1 juta benih ikan yang terdiri dari nila, patin, hingga karper.

Gubernur Iqbal menyampaikan terima kasih kepada FWE NTB serta para mitra yang telah berkolaborasi mendukung upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar bendungan.

“Alhamdulillah bisa hadir di Bendungan Meninting. Terima kasih kepada teman-teman FWE yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Bendungan Meninting semakin indah, tertata, dan siap menjadi tujuan ekowisata,” ujar Gubernur dalam sambutannya.

Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki ini menegaskan bahwa kegiatan tebar benih sejalan dengan fokus pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yakni memperkuat ketahanan pangan melalui sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.

Menurut Iqbal, penebaran benih ikan menjadi bagian dari upaya menjaga ekosistem sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi warga.

“Nanti kalau ikan sudah besar, masyarakat bisa memancing, menangkap ikan, dan mengembangkan kuliner ikan, hingga membuka UMKM. Ini pemberdayaan ekonomi jangka panjang,” katanya.

Menebar ikan menurutnya bagian dari upaya menjaga ekosistem air, karena itu, tidak hanya menebar ikan, masyarakat juga diingatkan untuk tetap menjaga kelestarian alam dengan menanam pohon, dan menjaganya agar keberadaan bendungan sebagai sumber air bisa bertahan dalam jangka panjang.

Gubernur bahkan mendorong masyarakat untuk mengembangan pesantren berbasis pelestarian lingkungan, khususnya pondok pesantren di sekitar bendungan.

“Bila perlu ponsep di sekitar bendungan ini jadikan sebagai ponpes berbasis pelestarian dan menjadi sekolah lapang. Sehingga Ketika mereka sudah lulus di pesantren, mereka sudah bisa menikmati dampak ekonominya dan bisa menciptakan lapangan kerja di sekitarnya,” tandasnya.

Perwakilan FWE NTB, Ahmad Yani, menjelaskan bahwa program tebar benih ikan sudah memasuki tahun kelima. Dimulai dari 100 ribu benih di tahun pertama, program ini terus meningkat hingga mencapai setengah juta, dan dua tahun terakhir menembus angka 1 juta benih.

“Pelepasan dengan target 1 juta ekor ini tidak dilakukan sekaligus, tetapi bertahap. Semoga tahun depan bisa lebih dari 1 juta,” ujar Yani.

Ia menambahkan, tebar benih ikan tahun ini dilakukan tidak hanya di Bendungan Meninting, tetapi juga di Bendungan Pandanduri Lombok Timur, Bendungan Gunung Jae Lombok Barat, dan beberapa perairan umum lainnya.

Kegiatan tebar benih ikan ini adalah kegiatan sosial tahunan yang terus dilaksanakan FWE NTB bersama stakeholder, untuk memperkuat cadangan ikan di perairan umum sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

“Karena itu, program penebaran benih secara berkala kami anggap penting untuk memulihkan ekosistem dan membantu ketersediaan pangan bagi masyarakat agar konsumsi ikan masyarakat bisa ditingkatkan, selain untuk membantu perekonomian masyarakat penangkap ikan,” tandasnya.

Pada kegiatan tebar benih ikan tahun 2025 ini, sejumlah pihak yang turut berpartisipasi diantaranya, Dinas Kelautan Perikanan NTB (Pemprov NTB), Bank Indonesia NTB, OJK NTB, Bank NTB Syariah, BPR NTB, Bank Mandiri, Telkomsel, PLN UIP Nusra, MIM Foundation, Bank Dinar, PLN UIW NTB, Asosiasi Pengusaha Hiburan Senggigi, Perbarindo NTB, Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) NTB, Bank Amali, PT. AMNT, Sumbawa Timur Mining,Hiswana Migas NTB, Kanwil Bulog NTB, Lombok Taksi (Blue Bird), BPP MHKP Mataram.

Kanwil Kemenag NTB, BPTN Syariah, APPI NTB, Dharma Lautan Utama, BRI, Astra Motor NTB, Indosat, Alfamart, Jamkrida NTB Syariah, LWC.  Dan didukung oleh juga oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara I. Dan Pemkot Mataram.

Kegiatan tebar benih ikan tahun 2025 ini juga menjadi rangkaian peringatan HUT NTB ke -67 (tahun 2025), yang diisi juga dengan kegiatan sosial dengan pembagian telur omega untuk membantu penanganan stunting. Dan penyaluran paket sembako, bagi masyarakat sekitar Bendungan Meninting.(bul)

Dilepas Gubernur, Bank Mandiri Sumbang 40 Ribu Benih Ikan untuk Pelestarian Perairan Lombok

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok (ekbisntb.com)- Bank Mandiri menyalurkan bantuan sebanyak 40 ribu ekor benih ikan dalam program Tebar 1 Juta Benih Ikan yang digelar bersama Forum Wartawan Ekonomi dan Bisnis (FWE) NTB dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Bendungan Meninting, Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Sabtu (29/11/2025).

Acara tersebut dihadiri Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal, jajaran pemerintah daerah, perwakilan Bank Mandiri, serta anggota FWE NTB yang sekaligus melakukan penebaran ikan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pelestarian lingkungan sekaligus penguatan ketahanan pangan berbasis perairan darat.

Ketua Panitia kegiatan, Lukmanul Hakim, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan program tersebut, khususnya Bank Mandiri yang secara konsisten ambil bagian setiap tahun.
“Kami mengapresiasi dukungan semua pihak, termasuk Bank Mandiri, yang terus menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan melalui program tebar benih ikan ini,” ujarnya.

Lukmanul menjelaskan, program Tebar 1 Juta Benih Ikan tahun 2025 menandai tahun kelima pelaksanaan kegiatan yang diinisiasi FWE NTB. Program ini tidak hanya bertujuan menjaga ekosistem perairan, tetapi juga memberi manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat sekitar.

Sementara itu, partisipasi Bank Mandiri dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan di NTB. Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan insan pers, Bank Mandiri berharap program ini dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal dalam kesempatan tersebut menyambut baik sinergi antara dunia usaha, media, dan pemerintah daerah. Ia menilai kolaborasi semacam ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Program Tebar 1 Juta Benih Ikan di Bendungan Meninting diharapkan mampu menjaga kelestarian sumber daya perairan serta memperkuat kesadaran bersama akan pentingnya menjaga lingkungan hidup di Nusa Tenggara Barat.(r)

Pembangunan Gerai dan Gudang, Sejumlah KDMP di Kabupaten Bima Kesulitan Lahan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Salah satu KDMP di Desa Ntonggu, Kecamatsn Palibelo, Jumat 28 November 2025.(ekbis NTB/ist)

Bima (ekbisntb.com) – Rencana pembangunan gerai dan gudang Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Bima menghadapi kendala serius. Sejumlah koperasi desa belum memiliki lahan sesuai standar pemerintah pusat, sehingga pembangunan fisik gerai terancam tertunda.

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bima, H. Dahlan H. Muhammad, mengatakan pemerintah pusat mensyaratkan setiap KDMP wajib menyiapkan lahan seluas 10 hingga 20 are atau sekitar 20 kali 30 meter untuk pembangunan gerai dan gudang. Namun di lapangan, tidak semua desa memiliki aset tanah yang siap digunakan.

“Setiap KDMP harus punya gerai. Makanya kami akan koordinasi di tingkat kabupaten karena tidak semua KDMP siap lahannya,” ujarnya, Jumat (28/11/2025).

Ia menjelaskan, hanya KDMP yang telah memiliki lahan sesuai ketentuan yang akan langsung masuk tahap pembangunan. “KDMP yang memiliki tanah 10 sampai 20 are akan langsung dilakukan pembangunan,” katanya.

Sementara itu, KDMP yang belum memiliki lahan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. “Masih ada beberapa desa yang belum punya lahan. Ini perlu dikoordinasikan dengan pemerintah desa dan kabupaten,” tuturnya

Pemerintah Kabupaten Bima kini aktif mendampingi koperasi desa dalam proses pemenuhan syarat lahan tersebut. Koordinasi intensif dilakukan agar desa dapat memanfaatkan aset desa, hibah, atau mekanisme lain yang sah secara hukum. “Kita yang membina dan koordinasi intens terkait kesiapan KDMP,” tegasnya.

Ia juga menyebut, pembangunan gerai dan gudang KDMP merupakan proyek nasional dengan skema top-down. “Menurut Kementerian, KDMP ini sifatnya dari atas ke bawah. Kita di daerah hanya memberikan pembinaan, sosialisasi, dan pencerahan kepada KDMP,” katanya.

Untuk pembangunan fisik, pemerintah pusat menggandeng unsur militer dan BUMN pangan. “Dari pusat sudah memerintahkan kesiapan lahan, lalu pembangunan gerai dan pergudangan akan dilakukan oleh TNI bekerja sama dengan PT Agrinas Pangan Nusantara Persero,” jelasnya.

Ia menambahkan, Kementerian Koperasi menargetkan KDMP mulai beroperasi Maret 2026. Karena itu, kesiapan lahan menjadi syarat utama agar koperasi tidak tertinggal dari desa lain. “Menurut Kementerian Koperasi, KDMP akan beroperasi Maret 2026. Kalau lahan belum siap, otomatis pembangunan tertunda,” ujarnya.

Selain persoalan lahan, para pengurus koperasi juga masih menunggu regulasi teknis dari pusat. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, pemerintah daerah optimistis pembinaan berkelanjutan dapat mendorong koperasi desa segera beroperasi. (hir)

Sumbawa Ikhtiarkan Kelanjutan Proyek RSUD Ditangani Melalui Inpres

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Syarafuddin Jarot(ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Bupati Sumbawa Ir. Syarafuddin Jarot terus mengikthiarkan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) melalui instruksi presiden (Inpres), mengingat untuk sementara ini belum ada alokasi anggaran yang disiapkan.

“Di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memang tidak ada anggaran yang disiapkan, tetapi kami tetap berikhtiar supaya ada inpres sehingga pembangunan rumah sakit tersebut tetap berlanjut,” kata Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, kepada wartawan, Jumat 28 November 2025.

Jarot meyakinkan, pemerintah akan tetap berusaha supaya pembangunan rumah sakit tersebut tidak terhenti. Karena rumah sakit yang berada di Jalan Garuda sudah tidak lagi memungkinkan untuk terus dikembangkan.

“Kami ikhtiarkan bisa ditangani melalui inpres. Kalau untuk inpres masih ada peluang yang bisa dimanfaatkan agar pembangunan rumah sakit ini berlanjut,” ujarnya.

Ia juga berharap apa yang diperjuangkan tersebut bisa membuahkan hasil yang baik bagi peningkatan pelayanan kesehatan di Sumbawa. Bahkan belum lama ini Menteri Kesehatan (Menkes) sudah datang ke Sumbawa untuk melakukan pengecekan lebih lanjut termasuk melalui proposal.

“Pak Menteri sudah datang melihat sendiri ke sini, saya juga sudah ke Kementerian untuk melakukan presentasi terkait kondisi rumah sakit yang eksis saat ini (RSUD jalan Garuda),” sebutnya.

Apalagi kondisi rumah sakit yang berada di jalan Garuda, lanjut Jarot tidak bisa lagi dikembangkan. Hal itu terjadi karena berada di lokasi lahan yang sangat sempit sehingga harus dipindahkan ke RSUD yang berada di Sering. “Di RSUD Sering kita punya lahan seluas 9 hektare dan sangat representatif untuk terus dikembangkan cuman anggaran kita yang sangat terbatas,” jelasnya.

Jarot tidak menampik pelayanan yang tidak maksimal yang dilakukan RSUD selama ini karena dianggap terlalu kumuh. Bahkan tidak ada tempat parkir sehingga dianggap sangat representatif untuk terus dikembangkan dan menganggu pelayanan kesehatan.

“Karena kita anggap sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan RSUD Sering, sehingga kami berharap pemerintah pusat bisa membantu dengan mengalokasikan anggaran,” ucapnya.

Jarot menyebutkan, untuk menuntaskan pembangunan rumah sakit tersebut, pemerintah masih membutuhkan anggaran sebesar Rp300 miliar. Karena masih ada beberapa gedung yang dibangun termasuk sarana penunjang pelayanan kesehatan ke masyarakat.

“Saat ini progres pembangunan RSUD Sering baru di angka 27 persen di akhir tahun 2025 nanti kita targetkan 37 persen. Kami sangat berharap agar pembangunan tidak terhenti demi pelayanan maksimal ke masyarakat,” tukasnya. (ils)

Pro Kontra, Pencairan Bansos UMKM di Lotim Senilai Rp20 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Baiq Farida Apriani (ekbis NTB/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Pencairan bantuan sosial (bansos) untuk stimulan modal usaha senilai Rp20 miliar bagi 31.000 pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menuai pro dan kontra di masyarakat. Isu utama yang mencuat adalah tuduhan bahwa bantuan ini banyak diterima oleh kalangan yang bukan pelaku UMKM.

Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur, Baiq Farida Apriani, menegaskan seluruh proses penyaluran telah mengikuti prosedur dan mekanisme yang ditetapkan pemerintah.

“Dinamika di lapangan wajar terjadi mengingat jumlah usulan yang masuk sangat besar, sementara kemampuan verifikasi terbatas,” ujarnya, belum lama ini.

Farida mengakui dalam proses verifikasi yang sedemikian besar, kemungkinan terjadinya ketidaktepatan data bisa saja terjadi. “Yang tidak layak bisa saja dianggap layak, dan yang layak tidak mendapatkan, karena ini kan sudah barang jadi. Kalau kita kembali mengulang dari awal, hal ini tidak akan pernah selesai,” jelasnya.

Dia berpesan agar masyarakat yang belum menerima bantuan pada program kali ini tetap bersabar. Menurutnya, rezeki setiap orang sudah diatur dan masih terbuka peluang untuk memperoleh program bantuan lain di masa mendatang. “Bisa saja hadir dalam bentuk berbeda dan mungkin lebih baik,” imbuh Farida.

Farida memaparkan bahwa proses penerimaan usulan dilakukan secara terbuka. Dinas telah mengirim surat resmi kepada seluruh desa dan kelurahan pada Maret lalu yang berisi pemberitahuan mengenai bantuan modal UMKM dan imbauan agar masyarakat mengajukan proposal tanpa dipungut biaya.

“Semua usulan penerima bantuan dari Pemkab Lotim ini dari desa. Desa yang membuatkan surat keterangan usaha dan dilakukan verifikasi oleh tim dari Dinas Koperasi,” bebernya.

Menanggapi isu bahwa terdapat kerabat pejabat desa atau pihak tertentu yang memperoleh bantuan, mantan Kepala Satpol PP Lotim ini menegaskan bahwa proses verifikasi tidak didasarkan pada hubungan keluarga.

“Saat verifikasi, kita tidak melihat itu kerabat siapa. Yang penting ada usaha dan memenuhi persyaratan, maka bisa tercover dalam verifikasi,” tegas Farida.

Dijelaskannya, jumlah usulan awal calon penerima bantuan mencapai puluhan ribu. Setelah melalui proses verifikasi, akhirnya ditetapkan 31.000 calon penerima. Dia mengakui bahwa dalam verifikasi, tim memiliki keterbatasan sebagai manusia.

Terkait teknis pencairan, Farida menyebutkan bahwa proses dilakukan per kecamatan dan diajukan ke PPKA setelah Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dinyatakan lengkap. “Begitu selesai satu kecamatan, kita langsung ajukan. Karena ini kan masuk ke rekening pribadi masing-masing,” ujarnya.

Mengenai kemungkinan data Nomor Induk Kependudukan (NIK) tidak cocok saat pencairan, Farida mengatakan hal itu telah diminimalisasi melalui sinkronisasi data saat penandatanganan SPJ. Jika terdapat rekening yang bermasalah, pemilik bantuan wajib memperbaikinya, karena dana ditransfer langsung ke rekening masing-masing penerima tanpa melalui perantara dinas.

Adapun nilai bantuan modal UMKM yang diterima masyarakat berada dalam kisaran Rp600.000 hingga Rp640.000 per orang, dengan nilai rata-rata sebesar Rp630.000. (rus)

1...368369370...1,088Halaman 369 dari 1,088