Beranda blog Halaman 364

Syukuran HUT ke 67 Provinsi NTB, Gubernur Iqbal Akui Capaian dan Penghargaan Bukti Kerja Keras Bersama

Penulis
Marham
-
0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri

Lombok (ekbisntb.com) –

Rabu, 17 Desember 2025 merupakan hari bersejarah bagi Provinsi NTB. Provinsi yang dipimpin Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri ini, tepat berusia 67 tahun.

Syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Provinsi NTB di halaman Kampus Institut Pendidikan Dalam Negeri ((IPDN) Praya, Lombok Tengah, Rabu (17/12/2025). Syukuran ini dihadiri Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bupati/Wali Kota Se NTB, tokoh agama, tokoh masyarakat, pelajar dan mahasiswa.

Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal dalam sambutannya, menyampaikan jika pada momen HUT ke-67 Provinsi NTB, setiap capaian dan penghargaan yang diraih menjadi bukti kerja keras bersama seluruh elemen masyarakat.

‘’Semoga pengabdian ini senantiasa menuntun kita mewujudkan visi NTB Makmur Mendunia, menghadirkan kesejahteraan, kemajuan, dan prestasi yang membanggakan bagi seluruh warga, kini dan di masa depan,’’ terangnya.

Gubernur menjelaskan, HUT NTB tahun 2025 dirayakan dengan tema “Gerak Cepat NTB Hebat.” tema yang mencerminkan semangat untuk bangkit dan bekerja bersama. Dalam hal ini, ujarnya, semua harus cepat, tepat, dan berdampak.

Pihaknya ingin memastikan setiap kebijakan bergerak cepat menyentuh masyarakat, dan setiap langkah pembangunan memberi hasil yang hebat dan nyata. ‘’Tema ini sejalan dengan triple agenda NTB Makmur Mendunia, yaitu angka kemiskinan yang diturunkan, ketahanan pangan yang dikuatkan, dan pariwisata yang diduniakan,’’ terangnya. 

Diakuinya, dalam waktu hanya 10 bulan terakhir sejak dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, dan di tengah berbagai keterbatasan, termasuk keterbatasan  fiskal yang ada, pihaknya sudah bisa membuat capaian-capaian yang sangat berarti ke arah realisasi triple agenda.

Dalam hal penurunan angka kemiskinan, tingkat kemiskinan di NTB telah menurun dari 11,91 di tahun 2024 menjadi 11,78 persen di tahun 2025.  ‘’Dengan dimulainya program berdaya transformatif sejak kemarin, insya Allah penurunan angka kemiskinan akan semakin progresif,’’ tambahnya.

Pada bidang ketahanan pangan, pemerintah fokus kepada upaya peningkatkan produksi tanaman pangan dan meningkatkan nilai tukar petani.  Program Optimalisasi Lahan (Oplah) sudah lakukan di lebih dari 10.700 hektare sawah, untuk memastikan ketersediaan air, sehingga petani yang semula hanya sekali tanam menjadi dua kali dan yang semula dua kali menjadi tiga kali.

‘’Karena itu, alhamdulillah, produksi padi NTB yang pada tahun 2024 pada angka 1,45 juta ton akan mengalami kenaikan drastis menjadi lebih dari 2 juta ton pada akhir tahun 2025 ini. Lebih membahagiakan lagi, nilai tukar petani NTB yang pada Desember tahun 2024 berada pada angka 123, mengalami kenaikan drastis menjadi 128 pada November 2025,’’ terangnya.

Dijelaskannya, seperti yang selalu diimpikan Presiden Prabowo Subianto, merupakan impian bersama, sehingga petani sudah mulai tersenyum. ‘’Tapi kita ingin senyum petani lebih lebar. kita akan terus berjuang untuk itu,’’ tambahnya.

Di sektor pariwisata, fondasi menuju destinasi kelas dunia terus diperkuat melalui peningkatan konektivitas. Frekuensi penerbangan ke Sumbawa meningkat dari satu menjadi dua kali sehari, sementara ke Bima dari dua menjadi tiga kali sehari.

Sepanjang 2025, NTB juga membuka lima rute penerbangan nasional baru menuju Labuan Bajo, Tambolaka, Waingapu, Malang, dan Banyuwangi. Ke depan, tiga rute penerbangan internasional baru ke Perth, Darwin, dan Bangkok dipersiapkan mulai 2026, disertai upaya membuka konektivitas ke Timur Tengah, Asia Tengah, dan Eropa.

Selain itu, jalur kapal cepat Sanur–Senggigi–Mandalika serta layanan seaplane yang menghubungkan Bandara Bizam dengan destinasi pulau-pulau kecil di NTB tengah dipersiapkan dan ditargetkan beroperasi pada 2026.

Di luar Triple Agenda, sejumlah langkah fundamental juga berhasil dituntaskan, antara lain perbaikan total empat ruas jalan strategis provinsi, yakni Simpang Tano Seteluk, Lenangguar Lunyuk, Pohgading Dasan Gres, dan Wakul Ketejer, yang selama bertahun-tahun berdampak besar terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Di bidang kesehatan, RSUD Manambai Sumbawa berhasil naik kelas dari tipe C ke tipe B, sehingga masyarakat Pulau Sumbawa kini dapat mengakses layanan kesehatan rujukan tanpa harus ke Mataram.

Sementara itu, studi kelayakan pembangunan jalan bebas hambatan port to port Lembar–Kayangan ditargetkan rampung pada 2025, dengan harapan konstruksi dapat dimulai pada 2027.

Sepanjang 2025, NTB juga menorehkan berbagai prestasi membanggakan, di antaranya TPAKD Awards sebagai provinsi terbaik wilayah timur dalam akses dan literasi keuangan, Juara I SPM Awards tingkat nasional, Penghargaan Kemendagri dan Majalah Tempo atas peningkatan layanan kesehatan, Konsisten masuk tiga besar nasional realisasi pendapatan dan belanja daerah dan Juara I Anugerah Adinata Syariah 2025, serta sejumlah penghargaan lain di kategori halal, pendidikan, dan keuangan syariah

“Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Namun kita tidak boleh berpuas diri. NTB harus terus bergerak lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih adaptif,” tegas Gubernur. (ham)

ITDC akan Bangun Marina di Kawasan Mandalika

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Jakarta (ekbisntb.com)- Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dikembangkan oleh InJourney Tourism Development Corporation (ITDC), memasuki fase pengembangan tahap berikutnya (Next Chapter of The Mandalika) seiring meningkatnya intensitas event dan aktivitas kawasan.
Hal ini disampaikan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko sekaligus Pelaksana Harian (Plh.) Direktur Utama ITDC Ahmad Fajar, pada ajang Indonesia SEZ Business Forum 2025 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Jakarta.
Sejumlah inisiatif strategis tengah dipersiapkan, antara lain masuknya brand internasional, pengembangan marina untuk memperkuat konektivitas laut, pembentukan eastern premium zone, penguatan central zone sebagai tuan rumah event global, serta komersialisasi kawasan hunian dan retail–lifestyle untuk mendukung aktivitas ekonomi jangka panjang.
ITDC menegaskan peran strategis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sebagai sportstainment destination sekaligus value creator bagi perekonomian nasional , khususnya melalui pemanfaatan Pertamina Mandalika International Circuit sebagai traffic puller di kawasan.
“Mandalika tidak hanya kami posisikan sebagai destinasi pariwisata, tetapi sebagai mesin penggerak ekonomi kawasan. Setiap aktivasi di sirkuit dan kawasan dirancang untuk menciptakan multiplier effect yang nyata, mulai dari peningkatan kunjungan wisatawan, penguatan perputaran ekonomi lokal, hingga penyerapan tenaga kerja,” ujar Ahmad Fajar.
Ahmad Fajar menegaskan dampak ekonomi signifikan dari berbagai ajang internasional yang diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit. Event MotoGP Indonesia, misalnya, mencatat tren peningkatan jumlah penonton dari tahun ke tahun dengan total penonton sebanyak 140.324 ribu orang.
Ajang MotoGP Indonesia juga berhasil menciptakan dampak ekonomi hingga Rp4,96 triliun, menghasilkan media value hingga Rp1,33 triliun, dan menyerap lebih dari 3.000 tenaga kerja lokal, yang mencerminkan kontribusi nyata KEK Mandalika terhadap perekonomian daerah dan nasional.
Selain menjadi tuan rumah dalam berbagai ajang balap kelas dunia, Pertamina Mandalika International Circuit saat ini mencatat lebih dari 309 aktivasi per tahun yang mencakup olahraga internasional, hiburan, budaya, dan kegiatan komunitas.
Aktivasi yang berlangsung secara berkelanjutan tersebut mendorong progres ekosistem usaha di kawasan The Mandalika, yang tercermin antara lain dari keberadaan 128 homestay, 965 kamar hotel, puluhan restoran, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta berbagai fasilitas pendukung pariwisata lain.
Untuk terus menjaga keberlangsungan dampak aktivasi Pertamina Mandalika International Circuit, ITDC telah menyiapkan rangkaian event dalam kalender yang terstruktur sepanjang tahun 2026, antara lain melalui penyelenggaraan Mandalika Racing Series dan Mandalika Festival of Speed yang digelar dalam beberapa putaran sepanjang tahun.  Sejumlah event unggulan lainnya seperti GT World Challenge Asia, Pertamina Mandalika Racing Series, hingga Grand Prix of Indonesia (MotoGP), tetap diposisikan sebagai anchor event guna menjaga visibilitas KEK Mandalika di panggung global sekaligus memberi kepastian pasar bagi pelaku industri dan investor.
“Event besar menjadi anchor, namun dampak sesungguhnya tercermin dari kesinambungan aktivitas kawasan. Hal ini tercermin dari tumbuhnya UMKM, meningkatnya tingkat okupansi hotel yang kini berada di kisaran 54 persen per tahun, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap KEK Mandalika sebagai KEK pariwisata,” terang Ahmad Fajar.

Hingga Triwulan 4 Tahun 2025, total investasi yang telah masuk ke KEK Mandalika mencapai angka Rp5,73 triliun dengan estimasi Internal Rate of Return (IRR) sebesar 11,2 persen. Ini mencerminkan daya tarik KEK Mandalika sebagai destinasi investasi yang kompetitif dan berkelanjutan.

KEK Mandalika yang dikelola oleh ITDC memiliki luas kawasan 1.175 hektar dengan garis pantai sepanjang 16 kilometer, serta didukung oleh infrastruktur strategis yang terintegrasi.

Kawasan The Mandalika dilengkapi dengan sirkuit bertaraf internasional, hotel, kawasan komersial, dan konektivitas yang memadai melalui bypass Bandara Internasional Lombok. KEK Mandalika juga memperoleh berbagai fasilitas fiskal dan nonfiskal, seperti insentif pajak, pembebasan bea masuk, serta skema pemanfaatan lahan jangka panjang hingga 80 tahun,  yang memberikan kepastian dan daya tarik bagi investor.

KEK Mandalika dirancang sebagai sportstainment ecosystem yang terintegrasi dalam satu masterplan, mencakup pengembangan motosport, watersport, golf course, hingga equestrian, sehingga mampu memperluas segmentasi pasar wisata sekaligus membuka peluang investasi lintas sektor.(bul)

Desa Berdaya dan Tantangan Mengubah Kemiskinan Desa

Penulis
Marham
-
0

Mansur Afifi, Guru Besar Ekonomi Universitas Mataram

Pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah meluncurkan sebuah program yang progresif, komprehensif, terstruktur, dan masif yang diberi nama Program Desa Berdaya pada Selasa (16/12/2025).

Program ini dimaksudkan sebagai upaya memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan di pedesaan. Secara eksplisit disebutkan bahwa target dari program ini adalah menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada tahun 2029.

Data statistik menunjukkan bahwa Provinsi NTB  masih menghadapi persoalan struktural kemiskinan perdesaan, dengan keberadaan 106 desa kantong kemiskinan ekstrem dan 336 desa kantong kemiskinan absolut. Biro Pusat Statistik melaporkan bahwa tingkat kemiskinan  terbaru per Maret 2025 adalah 11,78 persen, atau sekitar 654,57 ribu jiwa.

Sementara itu, data kemiskinan ekstrem yang tersedia per Maret 2024 menunjukkan angka 2,04 persen. Kondisi kemiskinan masyarakat bersifat multidimensi yang dicirikan oleh keterbatasan pemilikan aset produktif, akses layanan dasar yang minimal, kerentanan sosial, dan lemahnya kapasitas ekonomi rumah tangga.

Program Desa Berdaya kemudian dirancang untuk menjawab tantangan tersebut melalui pendekatan place-based development, dengan fokus pada desa sebagai unit transformasi ekonomi dan sosial. Program ini tidak hanya menargetkan penurunan angka kemiskinan, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi, ketahanan sosial, dan peningkatan kesejahteraan berkelanjutan.

Pendekatan Pengentasan Kemiskinan

Pengentasan kemiskinan sering terjebak pada logika jangka pendek: bantuan disalurkan, angka kemiskinan menurun sesaat, lalu perlahan naik kembali. Pola ini berulang di banyak daerah. Di tengah kenyataan tersebut, Program Desa Berdaya yang dirancang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menarik perhatian karena mencoba keluar dari pendekatan konvensional. Program ini tidak semata bertanya berapa bantuan yang diberikan, tetapi bagaimana rumah tangga miskin benar-benar keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Desa Berdaya menempatkan desa bukan sebagai objek pasif pembangunan, melainkan sebagai ruang transformasi ekonomi dan sosial. Sasaran program difokuskan pada desa-desa kantong kemiskinan ekstrem dan kemiskinan absolut—sebuah langkah penting agar kebijakan tidak terjebak pada pemerataan semu, tetapi tepat sasaran. Dalam konteks NTB, di mana kemiskinan perdesaan bersifat struktural dan multidimensi, pendekatan seperti ini memang dibutuhkan.

Hal paling progresif dari Desa Berdaya adalah adopsinya terhadap pendekatan Graduasi (Graduation Approach). Pendekatan ini telah digunakan di berbagai negara berkembang dan terbukti mampu mengeluarkan rumah tangga miskin dari perangkap kemiskinan dalam jangka menengah. Intinya sederhana namun sering diabaikan: orang miskin tidak cukup diberi bantuan, tetapi perlu dorongan awal yang kuat, pendampingan intensif, serta waktu yang memadai untuk membangun mata pencaharian yang stabil.

Graduasi bekerja secara berurutan. Rumah tangga miskin terlebih dahulu dipastikan mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, kemudian diberi aset atau modal produktif sebagai big push, disertai pendampingan yang membantu mereka membangun keterampilan, kepercayaan diri, dan jejaring ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan ekonom peraih Nobel, Amartya Sen, bahwa pembangunan sejati bukan sekadar peningkatan pendapatan, melainkan perluasan kemampuan manusia untuk menentukan masa depannya sendiri.

Kekuatan lain Desa Berdaya adalah upayanya mengintegrasikan berbagai sektor: ekonomi lokal, kesehatan, pendidikan, lingkungan, hingga penguatan kelembagaan desa. Kemiskinan jarang berdiri sendiri. Ia tumbuh dari kombinasi keterbatasan aset, akses layanan dasar, kerentanan sosial, dan minimnya kesempatan kerja. Pendekatan terpadu semacam ini memberi peluang lebih besar untuk menghasilkan perubahan yang bertahan lama.

Tantangan Empiris

Program Desa Berdaya dengan desainnya yang luas dan ambisius memunculkan tantangan yang besar pada tahap implementasi. Dengan puluhan agenda prioritas dan berbagai klaster desa tematik, risiko paling nyata adalah kehilangan fokus. Tanpa prioritas yang jelas, program berpotensi berubah menjadi kumpulan kegiatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri, tanpa dampak transformatif yang nyata bagi rumah tangga miskin.

Kunci keberhasilan Desa Berdaya terletak pada pendampingan. Dalam pendekatan Graduasi, pendamping bukan sekadar pelaksana administratif, melainkan figur penting yang menemani keluarga miskin mengambil keputusan ekonomi yang menentukan hidup mereka. Jika pendamping tidak dibekali kapasitas, pelatihan, dan insentif yang memadai, maka transfer aset berisiko tidak menghasilkan perubahan berarti.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keberlanjutan pasca program. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa rumah tangga yang telah “lulus” dari kemiskinan tetap rentan jatuh kembali jika tidak terhubung dengan pasar, kelembagaan ekonomi lokal, dan akses pembiayaan yang berkelanjutan. Karena itu, keterkaitan Desa Berdaya dengan BUMDes, koperasi, dan ekosistem usaha lokal harus diposisikan sebagai bagian inti dari strategi, bukan sekadar pelengkap.

Selain itu, untuk menjamin keberlanjutan pasca program maka pengembangan sumber daya non material perlu diupayakan. Kemiskinan bukan semata disebabkan oleh kelangkaan atau tidak ter alokasikannya sumber daya material secara merata tetapi lebih disebabkan oleh kelangkaan sumber daya non material.

Sumber daya non material terdiri dari pengetahuan, keterampilan, reputasi, jaringan sosial, dan sumber daya spiritual. Sumber daya spiritual meliputi rasa haus akan ilmu pengetahuan, visi terhadap kesempatan, etika kerja, kepekaan terhadap disiplin, solidaritas kekeluargaan, solidaritas dalam komunitas, dan iktikad baik. Bentuk yang paling sederhana dari hasil pengembangan sumber daya non material adalah munculnya pemahaman bersama dan kesepakatan bersama sehingga muncul rasa memiliki di antara pemangku kepentingan. Karena itu, pada tahap implementasi program Desa Berdaya program pengembangan sumber daya non material harus pula diprioritaskan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat sehingga efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan kegiatan tersebut dapat diwujudkan.

Pada akhirnya, Desa Berdaya adalah taruhan kebijakan yang patut diapresiasi. Program ini menunjukkan keberanian pemerintah daerah untuk tidak sekadar mengejar penurunan angka kemiskinan, tetapi membangun fondasi kemandirian ekonomi masyarakat desa. Jika dijalankan dengan fokus, disiplin, dan komitmen jangka menengah, Desa Berdaya berpotensi menjadi contoh bahwa pembangunan desa di Indonesia dapat bergerak dari pendekatan karitatif menuju transformasi yang lebih bermartabat dan berkelanjutan.

Taati Ketentuan SIPD, BPD Bali Kolaborasi dengan Bank NTB Syariah

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- Bank NTB Syariah memperkuat posisinya sebagai pengelola utama pembiayaan aparatur sipil negara (ASN) daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah menerima pelimpahan pembiayaan PNS senilai sekitar Rp200 miliar dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali. Pelimpahan tersebut dilakukan seiring penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang mengatur penyaluran gaji pegawai daerah secara langsung ke rekening masing-masing pegawai.

Kesepakatan itu dituangkan dalam penandatanganan perjanjian kerja sama antara Direktur Utama PT Bank NTB Syariah, Nazaruddin dengan Direktur Kredit PT Bank Pembanguan Daerah Bali, Made Lestara Widiatmika, di Denpasar, Senin (15/12/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Divisi Kredit Ritel & Konsumer (KRK) BPD Bali, I Gede Sukanada, Kepala BPD Bali Cabang Mataram, Anak Agung Ngurah Aryadiputra, serta GM Divisi KSM Bank NTB Syariah, Andreas Mauludy.

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menjelaskan bahwa kebijakan SIPD membuat bank yang tidak mengelola rekening gaji pegawai daerah menjadi sulit mengendalikan risiko pembiayaan. Pasalnya, pemotongan kewajiban pinjaman kini hanya dapat dilakukan oleh bank pengelola rekening gaji.

“Dengan SIPD, seluruh gaji harus masuk ke rekening pegawai terlebih dahulu, baru kemudian dipotong untuk kewajiban. Artinya, bank yang tidak mengelola rekening gaji tidak lagi memiliki kontrol terhadap cash flow nasabah,” ujar Nazaruddin.

Ia menyebutkan, kondisi tersebut membuat BPD Bali menilai pembiayaan PNS daerah di NTB tidak lagi manageable dari sisi manajemen risiko. Setelah melakukan asesmen, BPD Bali memutuskan melimpahkan portofolio pembiayaan PNS yang tersisa ke Bank NTB Syariah.

“Nilainya saat ini sekitar Rp200 miliar. Sebenarnya dulu lebih besar, bisa mencapai Rp300 hingga Rp400 miliar. Namun, dalam setahun terakhir mereka sudah tidak lagi menyalurkan pembiayaan baru karena menyadari risiko ke depan,” katanya.

Menurut Nazaruddin, langkah BPD Bali ini didasarkan pada filosofi dasar kredit perbankan, yakni pembiayaan seharusnya dilakukan oleh bank yang menguasai arus kas nasabah. Dalam konteks ASN daerah NTB, penguasaan tersebut berada pada Bank NTB Syariah sebagai bank pengelola rekening gaji.

“Kalau tidak menguasai cash flow, maka pembiayaan hanya bergantung pada itikad baik nasabah. Itu tentu berisiko. Karena itu, pelimpahan ini menjadi langkah yang rasional dan patuh terhadap prinsip manajemen risiko,” ujarnya.

Saat ini, Bank NTB Syariah baru menguasai dibawah 50 persen pangsa pembiayaan PNS daerah di NTB. Sisanya masih dikelola oleh sejumlah bank lain, termasuk bank-bank BUMN. Nazaruddin berharap, langkah BPD Bali dapat menjadi pemicu bagi bank lain untuk mengikuti kebijakan serupa.

“Kami melihat ini sebagai bola salju pertama. Ke depan, bank-bank yang tidak menguasai cash flow ASN daerah semestinya akan mengambil langkah yang sama, karena secara filosofi kredit sudah tidak sesuai,” ucapnya.

Meski pembiayaan PNS merupakan captive market bagi Bank NTB Syariah, Nazaruddin menegaskan pihaknya tetap berkomitmen mendorong pertumbuhan pembiayaan produktif. Namun demikian, segmen pembiayaan ASN tetap menjadi bagian penting yang tidak akan ditinggalkan.

“Ini bukan soal meninggalkan pembiayaan produktif, tetapi menjaga pasar yang memang menjadi tanggung jawab kami sebagai bank daerah,” demikian Nazaruddin.(bul)

Capai 81 Persen, 423 Ribu Sasaran di NTB Telah Terima Bantuan Pangan Beras dan Minyak Goreng

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)— Penyaluran Bantuan Pangan (Banpang) alokasi Oktober dan November 2025 di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah mencapai 81,29 persen. Hingga 15 Desember 2025 pukul 08.00 WITA, Perum Bulog Kantor Wilayah NTB mencatat sebanyak 423.688 Penerima Bantuan Pangan (PBP) telah menerima bantuan dari total 521.185 PBP yang menjadi sasaran program tersebut.
Berdasarkan data penyaluran Banpang, Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar capaian penyaluran tertinggi berada di wilayah KC Lombok Timur. Dari total 132.039 PBP, sebanyak 126.993 PBP telah menerima bantuan atau setara 96,18 persen. Capaian ini menjadi yang paling tinggi di antara seluruh wilayah kerja Bulog di NTB.
Sementara itu, wilayah kerja Kanwil NTB yang meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Kota Mataram mencatat total sasaran 257.136 PBP. Dari jumlah tersebut, realisasi penyaluran mencapai 235.804 PBP atau 91,70 persen. Kota Mataram bahkan telah menuntaskan penyaluran dengan capaian 100 persen, sementara Lombok Tengah mencapai 89,72 persen, Lombok Barat 87,84 persen, dan Lombok Utara 98,21 persen.
Di wilayah KC Sumbawa, penyaluran juga menunjukkan progres positif. Dari total 49.359 PBP, bantuan telah disalurkan kepada 45.411 PBP atau sekitar 92 persen. Kabupaten Sumbawa Barat mencatat capaian hampir sempurna yakni 99,37 persen, sementara Kabupaten Sumbawa mencapai 89,68 persen.
Namun demikian, penyaluran di wilayah KC Bima masih relatif rendah dibandingkan daerah lain. Dari total sasaran 82.651 PBP, bantuan baru tersalurkan kepada 15.480 PBP atau sekitar 18,73 persen. Rinciannya, Kabupaten Bima belum terealisasi, Kabupaten Dompu baru mencapai 27,45 persen, dan Kota Bima mencapai 80,04 persen.
Perum Bulog Kanwil NTB menurut Regar, panggilan akrabnya, terus melakukan percepatan penyaluran dengan berkoordinasi bersama pemerintah daerah, aparat desa, serta pihak terkait lainnya.
“Upaya ini dilakukan agar seluruh PBP dapat segera menerima bantuan pangan sesuai jadwal, terutama menjelang akhir tahun 2025,” ujarnya.
Program Bantuan Pangan merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat serta menekan dampak inflasi, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Bulog berharap sisa penyaluran yang belum terealisasi dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga manfaat program dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di seluruh wilayah NTB.(bul)

Rangkaian HUT NTB Ke 67, Pemprov Gelar NTB Bermunajat

Penulis
Marham
-
0

Mataram (ekbisntb.com) –

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ke-67, Pemerintah Provinsi NTB menyelenggarakan kegiatan NTB Bermunajat pada Rabu, 17 Desember 2025, bertempat di halaman Kantor Gubernur NTB.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi NTB H. Yusron Hadi, ST., MUM., menjelaskan, NTB Bermunajat merupakan kegiatan doa dan refleksi spiritual bersama yang dipersembahkan untuk seluruh umat beragama di Provinsi NTB.

“Kegiatan ini menjadi momentum kebersamaan dalam keberagaman, sebagai wujud rasa syukur atas perjalanan panjang NTB sekaligus ikhtiar batin untuk memohon keberkahan, kedamaian, dan kemajuan daerah,” ujarnya, Minggu, 14 Desember 2025.

Dengan mengusung tema “NTB Bermunajat untuk Makmur Mendunia”, tambahnya, acara ini bertujuan memperkuat nilai spiritual, toleransi, persatuan, dan harmoni sosial sebagai fondasi pembangunan daerah.

Melalui munajat dan doa bersama, masyarakat diajak untuk meneguhkan semangat kebersamaan dalam membangun NTB yang sejahtera, aman, dan berdaya saing.

Kegiatan NTB Bermunajat akan berlangsung mulai pukul 16.00 hingga 22.00 WITA, terbuka gratis untuk umum, dan diikuti oleh jajaran pemerintah daerah, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat, pemuda, serta masyarakat dari berbagai latar belakang.

Selain rangkaian doa dan munajat, acara ini juga dimeriahkan pengisi acara nasional akan, di antaranya Opick Tomboati, Habib Ali Zaenal Abidin Alkaf, dan Mohamed Youssef. Acara juga menampilkan kolaborasi seni religi dan budaya berupa Gending x Hadrah, Gambus, serta Pop Religi, yang mencerminkan kekayaan tradisi dan kearifan lokal NTB.

Melalui NTB Bermunajat, harapnya , Pemprov NTB mengajak seluruh masyarakat untuk memperkuat nilai spiritual, persatuan, dan kebersamaan sebagai fondasi pembangunan daerah.

Momentum ini diharapkan menjadi ruang refleksi dan doa bersama agar NTB senantiasa diberikan keberkahan, kedamaian, serta kemajuan di usia ke-67 tahun.

NTB Bermunajat menjadi salah satu rangkaian penting dalam peringatan HUT NTB ke-67, sekaligus simbol sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun NTB yang religius, harmonis, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global. (ham)

Dinas Perdagangan NTB Gencarkan Sosialisasi Gempur Rokok Ilegal di Sumbawa

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) — Dinas Perdagangan (Disdag) Provinsi NTB terus menggencarkan upaya pemberantasan rokok ilegal melalui kegiatan edukasi lintas sektor. Pada Selasa, 2 Desember 2025, Disdag NTB menggelar Aksi Perlindungan Konsumen bertajuk “Edukasi Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha Bertanggung Jawab dalam Peredaran Rokok Ilegal” di Kabupaten Sumbawa.
Kepala Disdag NTB, Jamaluddin, S.Sos., MT., membuka kegiatan sekaligus menjadi pemateri. Ia menegaskan bahwa peredaran produk tembakau, sebagai salah satu penyumbang penerimaan negara terbesar, harus diawasi dengan ketat agar tidak dimanfaatkan untuk peredaran rokok ilegal.
“NTB merupakan salah satu daerah penghasil tembakau terbesar di Indonesia, bahkan masuk empat besar nasional. Karena itu, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga ekosistem perdagangan hasil tembakau yang legal,” ujarnya.
Jamaluddin menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk mengenali ciri-ciri rokok ilegal dan memahami dampak negatifnya bagi konsumen, pelaku usaha, maupun negara. Sosialisasi ini diharapkan memperkuat kesadaran pedagang tembakau terhadap aturan peredaran barang dan membangun budaya perlindungan konsumen yang lebih baik.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Bea dan Cukai Wilayah Sumbawa yang memaparkan materi terkait peredaran rokok ilegal dan dampaknya terhadap penerimaan negara.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa membahas pengawasan barang beredar, dan Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP Kabupaten Sumbawa menyampaikan materi tentang penegakan hukum terhadap peredaran rokok ilegal.
Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang disampaikan kepada narasumber. Kegiatan ditutup dengan sesi kuis berhadiah doorprize bertema Gempur Rokok Ilegal.
Disdag NTB menegaskan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat menjerat pelaku—baik penjual maupun pembeli—dengan sanksi hukum. Melalui sosialisasi ini, peserta diharapkan menjadi konsumen dan pelaku usaha yang lebih cerdas dan bertanggung jawab dengan tidak membeli, mengonsumsi, maupun memperjualbelikan rokok ilegal.(bul)

UMP 2026 NTB Belum Terbit, ABUJAPI Khawatirkan Dampak ke Kontrak Kerja dan Upah Buruh

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- Hingga menjelang berakhirnya tahun 2025, Surat Keputusan (SK) Gubernur Nusa Tenggara Barat tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 belum juga diterbitkan.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan dunia usaha, khususnya perusahaan jasa pengamanan dan alih daya, karena menghambat penyusunan perencanaan anggaran dan berpotensi merugikan pekerja.
Ketua Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) NTB, Iwan Balukea menilai, keterlambatan penetapan UMP 2026 menyulitkan pengusaha dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk tahun berikutnya. Menurutnya, kepastian upah minimum biasanya menjadi acuan utama dalam perencanaan pengupahan.
“Sudah akan berakhir tahun 2025, tetapi SK Gubernur tentang UMP 2026 belum juga terbit. Padahal, pengusaha membutuhkan kepastian ini untuk menyusun RAB tahun depan,” ujar Iwan.
Ia menjelaskan, biasanya perencanaan pengupahan di perusahaan umumnya mulai dilakukan pada Desember, atau paling lambat setelah SK Gubernur tentang UMP diterbitkan. UMP dan UMK tidak hanya menjadi dasar penentuan upah pekerja, tetapi juga memengaruhi berbagai komponen ketenagakerjaan lainnya.
“UMP dan UMK menjadi dasar pengenaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, dasar perhitungan THR, pesangon masa kerja, hingga cost structure yang kami tawarkan kepada pengguna jasa,” jelasnya.
Selain itu, Iwan menyoroti dampak keterlambatan UMP 2026 terhadap proses penawaran harga, khususnya pada sistem e-katalog. Hingga saat ini, harga yang tercantum dalam e-katalog masih menggunakan perhitungan UMP 2025.
“UMP juga menjadi dasar penawaran harga di e-katalog. Kalau UMP 2026 belum ditetapkan, maka harga yang digunakan masih UMP 2025,” katanya.
Ia mengkhawatirkan, keterlambatan tersebut berpotensi menyebabkan banyak kontrak kerja tenaga alih daya ditandatangani dengan menggunakan UMP 2025. Akibatnya, pekerja berisiko tidak menerima upah sesuai ketentuan UMP 2026 ketika sudah berlaku.
“Yang kami takutkan, kontrak-kontrak kerja ditandatangani dengan dasar UMP 2025, sehingga pekerja tidak mendapatkan hak UMP 2026,” tegasnya.
ABUJAPI berharap pemerintah pusat dan daerah dapat segera menerbitkan regulasi yang menjadi dasar penetapan UMP 2026 agar dunia usaha memiliki kepastian hukum, sekaligus menjamin perlindungan hak-hak pekerja, khususnya di Nusa Tenggara Barat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) NTB, H. Muslim, ST., M.Si, menjelaskan bahwa hingga kini pemerintah daerah masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat.
“Belum, masih menunggu petunjuk pelaksanaan dari pusat karena Peraturan Pemerintah (PP)-nya belum keluar,” jelas Muslim.(bul)

Bluebird Group Siap Temani Perjalanan Akhir Tahun yang Aman & Nyaman untuk Wisatawan Lombok

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- Liburan akhir tahun menjadi momen yang dinanti untuk melepas penat dan berkumpul dengan orang terdekat. Di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat dan wisatawan, rasa tenang selama perjalanan menjadi kunci agar momen ini benar-benar bermakna.

Memahami kebutuhan tersebut, Bluebird Group memastikan perjalanan di Lombok tetap aman, nyaman, dan bebas khawatir melalui pengalaman mobilitas berkualitas dengan standarisasi armada, pengemudi profesional, serta transformasi digital yang memudahkan akses layanan taksi dan rental mobil.

Kondisi mobilitas di Lombok memiliki tantangan tersendiri, mulai dari infrastruktur yang masih berkembang, ketersediaan layanan transportasi yang belum merata, hingga jarak antar destinasi yang relatif jauh.

Pada periode liburan, Lombok menjadi salah satu destinasi wisata utama dengan kunjungan yang secara historis meningkat lebih dari 23% dibanding bulan sebelumnya saat Natal dan Tahun Baru1, dan didominasi oleh wisatawan mancanegara.

Peningkatan aktivitas ini mendorong kebutuhan akan transportasi andal semakin tinggi. Selama hampir 30 tahun hadir di kota ini, Bluebird terus memperkuat perannya sebagai penyedia solusi mobilitas yang hadir di setiap momen, termasuk di perjalanan akhir tahun pelanggan.

Warga dan wisatawan di Lombok bisa menggunakan berbagai layanan, mulai dari Bluebird (taksi regular) untuk perjalanan harian, termasuk antar-jemput dari bandara, pusat perbelanjaan, hingga destinasi wisata; hingga Goldenbird (rental mobil) yang memberikan fleksibilitas rental per jam maupun harian untuk kebutuhan mobilitas selama liburan.

Fakhrizal Syam, Manager Bluebird Group Lombok, mengatakan, dengan layanan mobilitas yang lengkap, Bluebird siap menjadi teman perjalanan akhir tahun yang dapat diandalkan bagi pelanggan, mulai dari landing di bandara Zainuddin Abdul Madjid atau berlabuh di pelabuhan Bangsal, menuju ke berbagai titik strategis Lombok, seperti mall, hotel, pelabuhan, terminal, hingga rumah sakit.

“Fokus kami adalah memastikan seluruh armada beroperasi secara optimal melalui pengecekan harian dan pemeliharaan berkala, serta memastikan kesiapan pengemudi dengan pelatihan rutin setiap hari,” ujarnya.

Bluebird juga hadir lebih dekat melalui akses layanan yang semakin mudah di aplikasi MyBluebird, mulai dari pemesanan cepat, pelacakan real-time, hingga beragam metode pembayaran.

Salah satu fitur favorit pelanggan, Fixed Price, memberikan kepastian tarif sejak awal sehingga perjalanan lebih transparan dan bebas khawatir. Penggunaan fitur Fixed Price meningkat lebih dari tiga kali lipat sepanjang tahun 2025, sejalan dengan pertumbuhan adopsi aplikasi MyBluebird lebih dari 46% dibanding tahun sebelumnya.

Pelanggan juga bisa merencanakan perjalanan lebih awal melalui fitur advance booking untuk memastikan ketersediaan armada di periode liburan. Selain menggunakan aplikasi, pemesanan juga tetap dapat dilakukan melalui call center, memberikan fleksibilitas sesuai preferensi pelanggan.

“Kami melihat tren ini sebagai sinyal positif untuk terus memperkuat kehadiran Bluebird di Lombok dalam jangka panjang. Komitmen untuk terus mendengarkan pelanggan menjadi prioritas kami untuk bisa menghadirkan layanan yang relevan di masa depan,” tutup Fakhrizal.

Untuk melengkapi kenyamanan perjalanan akhir tahun, Bluebird juga menghadirkan beragam promo menarik di aplikasi MyBluebird. Pelanggan dapat menikmati potongan harga hingga Rp65.000 dengan menggunakan kode promo MYBBAJA.(bul)

Dukung UMKM, Bank NTB Syariah Teken Pembiayaan Empat Koperasi Merah Putih

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- Bank NTB Syariah memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Nusa Tenggara Barat dengan penandatanganan empat pembiayaan koperasi merah putih dengan akad murabahah secara serentak.

Acara penandatanganan bersejarah ini dilaksanakan bertepatan dengan momen pembukaan Rapat Kerja (Raker) Bank NTB Syariah yang bertema “Back On Track Menuju Jalan Berkah Bermakna” di Auditorium Raudhah Lantai 6 Kantor Pusat Bank NTB Syariah.

Kegiatan ini secara langsung disaksikan dan dibuka oleh Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal.

Empat koperasi yang menjadi mitra strategis dalam pembiayaan koperasi merah putih ini adalah:

1.          Koperasi Desa Merah Putih Ranjok

2.          Koperasi Desa Merah Putih Jembatan Kembar

3.          Koperasi Kelurahan Merah Putih Ampenan Utara

4.          Koperasi Desa Merah Putih Bilelando

Masing-masing koperasi mendapatkan persetujuan Pembiayaan Modal Kerja/Usaha untuk pembelian/pengadaan barang dagang berupa sembako.

Total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank NTB Syariah Kantor Cabang Sriwijaya kepada ketiga koperasi mencapai Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan disalurkan oleh Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pembantu Mujur, satu koperasi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dalam bentuk Pembiayaan Bank untuk modal usaha koperasi dengan jangka waktu 24 bulan.

Penandatanganan akad ini dilakukan oleh Branch Manager Bank NTB Syariah Kantor Cabang Sriwijaya, Irfan Firmansyah, dan Sub Branch Manager Bank NTB Syariah Kantor Cabang Pembantu Mujur, Bapak Edwin Satria, bersama dengan perwakilan dari masing-masing Koperasi.

Dalam sambutannya di pembukaan Raker, Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin menyampaikan bahwa, kegiatan ini merupakan wujud nyata implementasi dari tema Raker tahun 2025 ini.

“Penandatanganan empat pembiayaan koperasi merah putih  hari ini adalah bentuk komitmen kami untuk memastikan bahwa setiap langkah yang kami ambil harus membawa dampak ganda. Kami ingin Bank NTB Syariah menjadi institusi yang mampu memberikan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial,” ujarnya.

Ia menambahkan, “Filosofi Bank NTB Syariah adalah Berkah untuk kita, Bermakna untuk mereka.

“Keberkahan yang kami raih dari kinerja Bank harus bermakna nyata dalam membantu masyarakat, khususnya melalui pembiayaan kepada koperasi dan UMKM, agar mereka dapat bangkit dan maju bersama kami.” tambahnya.

Bank NTB Syariah berharap pembiayaam koperasi merah putih ini dapat membantu Koperasi meningkatkan volume usaha, memperkuat permodalan, dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Kegiatan Raker “Back On Track Menuju Jalan Berkah Bermakna” berlangsung 11 – 12 Desember 2025, membahas strategi korporasi untuk tahun 2026 dan seterusnya, dengan fokus pada penguatan bisnis inti, layanan digital, dan peningkatan kontribusi sosial-ekonomi berbasis syariah di NTB.(bul)

1...363364365...1,088Halaman 364 dari 1,088