Tuesday, April 21, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 364

Tambang Emas Jereweh, Dinas LH KSB Dorong Penindakan Pakai UU Kehutanan

0
Mars Anugerainsyah(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Aktivitas tambang emas di Desa Belo, Kecamatan Jereweh ditengarai telah melanggar sejumlah aturan. Dan salah satunya terkait aturan kehutanan karena kegiatannya terindikasi berada dalam kawasan hutan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Sumbawa Barat, Mars Anugerainsyah mengatakan, pihaknya telah melakukan turun lapangan ke lokasi tambang emas di Kecamatan Jereweh itu. Hasilnya Dinas LH KSB menemukan indikasi adanya perusahaan menempatkan fasilitas perendaman dan pengambilan materialnnya dalam kawasan hutan. “Jadi kami melihat mereka beraktivitas dalam kawasan hutan,” cetusnya.

Atas temuannya itu, Dinas LH KSB telah berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB. Mars menyebut, pihaknya telah menyarankan jika akan dilakukan penindakan terhadap aktivitas penambangan emas dengan sistem perendaman di Kecamatan Jereweh itu. Agar pendekatan penindakannya dilakukan dengan mengunakan Undang Undang Kehutanan. “Saran kami ini oleh Dinas LHK Provinsi sudah disetujui dan akan segera ditindaklanjuti,” kata Mars seraya mengungkap bahwa Dinas LHK NTB juga akan turut melaporkan hal tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

“Kata Pak Kadis (LHK NTB) segera juga akan dilaporkan ke Deputi Gakkum (Penegakan Hukum) Kementerian LH,” sambung mantan sekretaris Disnakertrans KSB ini.

Mars mengatakan, kegiatan penambangan emas dengan sistem perendaman di Desa Belo, Kecamatan Jereweh itu sebelumnya banyak dikeluhkan warga setempat. Aktivitasnya selain merusak lingkungan juga dianggap mengganggu usaha pertanian masyarakat.

Atas keluhan warga tersebut, pada bulan Februari 2025 lalu Dinas LH KSB melalukan turun lapangan perdana. Dan hasil lapangannya, beberapa temuan baru mengenai aktivitas penambangan emas itu diperoleh. Salah satunya mengenai jumlah titik lokasi kegiatan. Dikatakan Mars, jika dari laporan masyarakat disebutkan ada dua titik. Namun temuan lapangan Dinas LH ditemukan sebanyak tiga titik kegiatan.

“Semua data temuan kami itu sudah kami laporkan ke LHK Provinsi. Jadi sekarang terkait peninandakan atas indikasi pelanggaran kegiatan penambangan emas di Jereweh itu ada di provinsi. Mungkin itu tindaklanjutnya oleh LHK sesuai saran kami atau Dinas ESDM,” imbuh Mars. (bug)

Paling Lambat 2027, NTB Nihil Kemiskinan Ekstrem

0
Mahjulan (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Salah satu fokus Pemprov NTB saat ini yaitu mengentaskan kemiskinan. Khusus untuk kemiskinan ekstrem, penanganannya terus diintensifkan bersama dengan pemda kabupaten/kota di NTB dengan target nol angka kemiskinan ekstrem. Paling lambat tahun 2027 mendatang, tak ada lagi kasus kemiskinan ekstrem di daerah ini.

Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB Dr. Mahjulan mengatakan, secara umum angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem terus menurun setiap tahun. Di era pemerintahan Jokowi, kemiskinan ekstrem sebenarnya harus tuntas akhir tahun 2024 kemarin. Namun demikian target tersebut belum bisa tercapai, sehingga upaya pengentasannya tetap berlanjut di tahun ini.

“Harapan presiden sebelumnya kemiskinan ekstrem nol persen. Tapi kalau nol bulat sepertinya belum memungkinkan di 2024. Nggak tahu saya skenario teman-teman itu antara 2025 atau 2026 harus diselesaikan. Ada target seperti itu. Paling lama 2027 kemiskinan ekstrem sudah tak ada,” kata Mahjulan kepada Ekbis NTB, Jumat 21 Maret 2025 kemarin.

Menurutnya, saat ini saat ini yang perlu diberikan atensi besar oleh pemda yaitu terkait dengan validasi data. Setelah datanya valid, maka prioritas selanjutnya adalah bagaimana ketepatan sasaran di dalam implementasi program.

“Ini terus diupayakan oleh teman-teman karena memang elemen pembentuk kemiskinan itu cukup banyak ya. Ada sekitar 12 elemen,” katanya.

Dalam pernyataan sebelumnya, Kepala Bappeda NTB Dr. H Iswandi mengatakan, berdasarkan rilis BPS Maret 2024, Kemiskinan Ekstrem Provinsi NTB Tahun 2024 sebesar 2,04 persen. Turun 0,6 persen dibanding tahun 2023 yang berjumlah sebanyak 2,64 persen.

“Angka Kemiskinan Ekstrem NTB yang 2,04 persen tahun 2024 berada di posisi delapan besar nasional,” kata Iswandi.

Jika dipilah per kabupaten/kota di NTB, angka kemiskinan ekstrem terendah berada di Kabupaten Lombok Tengah yaitu 0,72 persen dan tertinggi di Kabupaten Lombok Utara dengan angka 5,79 persen.

Ada lima kabupaten/kota yang mengalami penurunan angka kemiskinan yaitu Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Mataram. Sementara lima kabupaten/kota yang mengalami kenaikan angka kemiskinan ekstrem yaitu Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima.

Adapun jumlah penduduk miskin ekstrem di NTB mengacu pada dua data yang berbeda. Mengacu data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), warga miskin ekstrem di NTB sebanyak 282.486 jiwa. Sedangkan berdasarkan angka regsosek, warga miskin ekstrem di daerah ini sebanyak 119.932 jiwa.

“Yang terpenting di tahun 2025, angka kemiskinan ekstrem yang 119.932 jiwa jangan sampai tak tertangani, itu harapan kita, sehingga ini menjadi prioritas yang menggunakan data regsosek” tegasnya.

Dikutip dari berbagai sumber, kemiskinan ekstrem diartikan sebagai kondisi di mana individu atau kelompok hidup di bawah garis kemiskinan internasional, yaitu dengan pendapatan kurang dari 1,90 Dolar AS per hari berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity). Kondisi ini mencerminkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan.

Paritas daya beli ditentukan menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antarnegara dan antarwaktu. Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp10.739/orang/hari atau Rp322.170/orang/bulan. Sehingga jika dalam 1 keluarga terdiri dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara atau di bawah Rp1.288.680 per keluarga per bulan maka mereka dikategorikan sebagai miskin ekstrem.(ris)

Survei Bank Indonesia, Daya Beli Masyarakat NTB Masih Kuat

0
Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi NTB, Berry A Harahap (paling kiri), di ruang kerjanya, Jumat 21 Maret 2025 menyampaikan hasil survei terbaru Bank Indonesia yang menunjukkan optimisme yang sangat positif. (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Daya beli masyarakat NTB dinilai masih kuat di tengah ketidakpastian global dan tantangan ekonomi nasional. Kesimpulan ini berdasarkan hasil survei konsumen yang dilakukan oleh Bank Indonesia, dimana Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) meningkat dari 135 pada triwulan IV 2024 menjadi 137 pada triwulan I 2025.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB, Berry A Harahap, di ruang kerjanya, Jumat 21 Maret 2025 menyampaikan hasil survei terbaru Bank Indonesia yang menunjukkan optimisme yang sangat positif.

Berbeda dengan tren nasional yang menunjukkan tekanan terhadap kelas menengah akibat ketidakpastian global. Daya beli masyarakat Indonesia secara umum mengalami tekanan akibat penurunan sektor manufaktur dan jasa yang terdampak oleh perlambatan ekonomi global. Banyak kelompok masyarakat yang sebelumnya berada di kelas menengah mengalami penurunan status ekonomi menjadi kelas bawah karena sektor tempat mereka bekerja mengalami kontraksi.

‘’Di NTB, kondisinya berbeda. Ekonomi kita didominasi oleh sektor pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Ini membuat daya tahan ekonomi kita masih bagus,’’ ujar Berry A Harahap.

Ia menambahkan bahwa di daerah lain, seperti Jawa yang lebih banyak bergantung pada sektor industri dan jasa, tekanan ekonomi lebih terasa akibat ketidakpastian global yang tinggi. Perang dagang antara Amerika Serikat, China, dan Kanada telah mengganggu perdagangan global, yang berdampak pada permintaan industri domestik seperti tekstil dan barang mineral.

Meskipun NTB juga memiliki sektor tambang yang terdampak, sektor pertanian menjadi faktor utama yang menjaga kestabilan daya beli masyarakat.

“Dana pihak ketiga (DPK) seperti tabungan dan deposito masih tumbuh dengan baik. Kredit perbankan juga tetap tumbuh. Sehingga dampak ketidakpastian global terhadap NTB relatif lebih kecil dibandingkan daerah lain di Jawa. Kemeriahan menjelang Lebaran juga menunjukkan daya beli yang masih kuat, terlihat dari ramainya pusat perbelanjaan dan toko pakaian,” jelas Berry.

Cuaca yang mendukung juga turut berperan dalam meningkatkan produksi pertanian, yang pada akhirnya menjaga kesejahteraan masyarakat. Sektor pertanian di NTB tumbuh sebesar 30 persen, yang berdampak positif pada perekonomian daerah.

Demikian juga kebijakan efisiensi anggaran pemerintah, Berry menjelaskan bahwa dampaknya terhadap daya beli di NTB tidak terlalu signifikan.

Ia menegaskan bahwa daya beli masyarakat NTB tetap kuat, yang tercermin dari hasil survei Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang meningkat dari 135 pada triwulan IV 2024 menjadi 137 pada triwulan I 2025.

“Jika indeks berada di atas 100, itu menandakan optimisme masyarakat, dan angka 137 cukup tinggi,” ungkapnya. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) sektor hortikultura juga cukup tinggi yang menandakan, pendapatan petani masih cukup tinggi.

Bank Indonesia memberikan beberapa rekomendasi untuk menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi NTB. Ia menekankan pentingnya fokus pada sektor yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian daerah.

Sektor pertanian perlu menjadi prioritas karena melibatkan banyak tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyoroti pentingnya membangun ekosistem pertanian dari hulu ke hilir, meningkatkan produksi, dan menggunakan teknologi yang tepat agar lebih efisien. Teknologi yang diterapkan harus sesuai dengan kondisi petani NTB agar dapat dijalankan secara optimal tanpa biaya tinggi.

Selain itu, sektor pariwisata, akomodasi, serta makanan dan minuman juga bisa didorong untuk meningkatkan perputaran ekonomi. “Dengan strategi yang tepat, pertumbuhan ekonomi bisa terus didorong,” tutup Berry.(bul)

Kutipan: Berry A Harahap

“Di NTB, kondisinya berbeda. Ekonomi kita didominasi oleh sektor pertanian, tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Ini membuat daya tahan ekonomi kita masih bagus”.

Jelang Lebaran, Pasar Baju Rombengan Karang Sukun Sepi Pembeli

0
Suasana Pasar baju rombengan Karang Sukun sepi pembeli  pada Jumat, 21 Maret 2025.(ekbisntb.com/hir)

Lombok (ekbisntb.com) – Menjelang Idulfitri 1446 Hijriah/2025, Pasar Rombengan Karang Sukun di Kota Mataram mengalami penurunan jumlah pembeli. Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana pasar biasanya mulai ramai sejak pertengahan Ramadan.

Salah seorang pedagang, Mariana, warga Narmada yang telah berjualan di Pasar Karang Sukun selama sekitar 10 tahun, mengungkapkan bahwa pasar ini sudah mulai sepi pembeli bahkan sebelum Ramadan. Ia menduga kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadi penyebab utama lesunya penjualan.

“Walaupun Lebaran tinggal sembilan hari lagi, pasar masih sepi. Biasanya, sejak hari ke-15 Ramadan sudah mulai ramai, apalagi saat Lebaran tinggal seminggu, biasanya padat sekali,” ujarnya saat ditemui Suara NTB, Jumat, 21 Maret 2025.

Mariana mengungkapkan bahwa omzet hariannya saat ini berkisar antara Rp 300 ribu hingga Rp 400 ribu. Padahal, pada Ramadan tahun sebelumnya, ia bisa meraup omzet hingga Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta per hari. “Sekarang sedikit yang laku, untung-untung bisa dapat Rp 500 ribu sehari,” keluhnya.

Biasanya, saat Ramadan, Mariana berani membeli hingga empat bal pakaian dengan berbagai jenis. Namun, akibat penurunan jumlah pembeli, ia kini lebih berhati-hati dalam menambah stok dagangannya. “Saya tidak berani pesan banyak karena harga barang juga mahal. Satu bal saja bisa lebih dari Rp 10 juta,” jelasnya.

Pantauan Ekbis NTB pada Jumat, 21 Maret 2025, pengunjung yang datang ke Pasar Karang Sukun memiliki berbagai tujuan. Ada yang membeli pakaian untuk dijual kembali, sementara yang lain membeli untuk keperluan pribadi, baik untuk sehari-hari maupun persiapan Lebaran.

April, warga Kota Mataram, memilih berbelanja di pasar ini untuk mencari pakaian yang akan dijual kembali. “Saya belanja di sini karena pilihannya lebih beragam dan minim kesamaan model dibandingkan di toko. Harganya juga lebih murah,” katanya.

Sementara itu, Nihal, pembeli asal Lombok Barat, datang ke Pasar Karang Sukun untuk mencari blus yang akan digunakan sehari-hari. “Lagi cari blus buat dipakai sehari-hari,” ujarnya singkat. Berbeda dengan Nihal, Ahmad, warga Kota Mataram, berburu celana jins bermerek untuk dipakai saat Lebaran.

“Saya cari di sini karena anggaran saya hanya Rp100 ribu. Kalau di toko-toko, harganya di atas Rp200 ribu. Setelah mencari selama satu setengah jam, akhirnya dapat yang harganya Rp75 ribu,” katanya. (hir)

BPJS Ketenagakerjaan Jalin Sinergi dengan Pertamedika

0
Penandatangan kerjasama antara Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia, dan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC, Lukman Ma'ruf, di Gedung Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta Selatan.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – BPJS Ketenagakerjaan terus memperkuat komitmennya dalam memberikan pelayanan optimal bagi pekerja, salah satunya dengan memperluas jaringan Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK).

Sebagai langkah strategis, BPJS Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dengan PT Pertamina Bina Medika IHC (Pertamedika), yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Roswita Nilakurnia, dan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC, Lukman Ma’ruf, di Gedung Plaza BPJAMSOSTEK, Jakarta Selatan.

Kerja sama ini menjadi dasar bagi seluruh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk bersinergi dengan jaringan fasilitas kesehatan yang dikelola Pertamedika di seluruh Indonesia.

Roswita Nilakurnia menyatakan bahwa kolaborasi ini bertujuan mengintegrasikan fasilitas layanan kesehatan Pertamedika Group ke dalam ekosistem pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Langkah ini dinilai krusial untuk memastikan peserta yang mengalami kecelakaan kerja mendapatkan layanan terbaik, sehingga mereka dapat bekerja dengan aman dan tanpa rasa cemas.

“Melalui penandatanganan MoU ini, kami ingin memberikan payung hukum serta pedoman bagi jajaran di bawah kami. Hal ini diharapkan dapat menjadi standar dalam penyelenggaraan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) guna melindungi pekerja dari risiko saat bekerja,” ujar Roswita.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kecelakaan kerja mengalami peningkatan setiap tahun. Sepanjang 2024, tercatat lebih dari 462 ribu kasus, meningkat 24,7 persen dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perlindungan bagi pekerja, baik dalam perjalanan menuju tempat kerja, saat bekerja, maupun saat pulang, menjadi sangat penting.

Kerja sama ini juga bertujuan untuk memastikan peserta BPJS Ketenagakerjaan memperoleh layanan kesehatan berkualitas dalam program JKK.

Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC, Lukman Ma’ruf, mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan wujud nyata komitmen pihaknya dalam mendukung perlindungan sosial ketenagakerjaan.

“Kami bangga dapat menjalin kerja sama strategis ini. Sinergi ini tidak hanya mencerminkan kolaborasi yang erat, tetapi juga menjadi bentuk dukungan kami dalam perlindungan pekerja. Dengan jaringan rumah sakit dan klinik yang kami kelola, kami berharap dapat memberikan layanan terbaik bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Nota Kesepahaman ini juga menjadi dorongan bagi seluruh kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan dan fasilitas pelayanan kesehatan di bawah Pertamedika untuk meningkatkan cakupan layanan, guna memastikan perlindungan sosial ketenagakerjaan semakin luas dan merata.

“Kami berharap kerja sama ini dapat meningkatkan kualitas hidup pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, meminimalkan risiko kecacatan, serta membantu mereka kembali produktif (return to work). Dengan demikian, pekerja dapat menjalani Kerja Keras Bebas Cemas,” kata Roswita.

Sementara itu, Pjs. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan NTB, Darmawati Arifin, menyambut baik kerja sama ini. “Seperti yang kita ketahui, angka kecelakaan kerja terus meningkat. Oleh karena itu, perluasan PLKK melalui kerja sama ini sangat penting untuk memberikan layanan terbaik bagi peserta,” tutup Darmawati. (bul)

Anjlok, Tingkat Hunian Hotel di Mataram Hanya 20-30 Persen

0
Made Adiyasa(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Industri perhotelan di Kota Mataram menghadapi tantangan berat dengan tingkat hunian yang terus menurun. Pada triwulan pertama 2025 (Januari-Maret), okupansi hotel tercatat di bawah 30 persen, bahkan rata-rata hanya mencapai 20-30 persen.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Made Adiyasa, mengungkapkan bahwa kondisi ini berdampak signifikan pada bisnis perhotelan, terutama bagi hotel yang mengandalkan kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).

“Saat ini, dari 29 hotel anggota AHM dengan total sekitar 2.700 kamar, hanya 20-30 persen yang terisi. Jika kondisi ini berlanjut hingga semester pertama 2025, kemungkinan besar akan terjadi pengurangan jam kerja karyawan, penurunan upah, bahkan pemutusan hubungan kerja (PHK),” ujar Made, Jumat, 21 Maret 2025.

Penurunan pasar MICE menjadi tantangan utama bagi industri perhotelan di Mataram. Menurut Made, kontribusi MICE terhadap tingkat hunian hotel di kota ini sebelumnya mencapai 40-50 persen.

“Hotel-hotel yang bergantung pada MICE paling merasakan dampaknya. Untuk mengatasi situasi ini, kami berusaha meningkatkan porsi tamu leisure. Namun, tantangannya cukup besar karena harus bersaing dengan resor yang memang menjadi destinasi utama wisatawan leisure,” jelasnya.

Untuk menghadapi tantangan ini, AHM menerapkan beberapa strategi, antara lain, peningkatan Aksesibilitas – Mempermudah akses bagi wisatawan dengan harga bersaing. Beberapa hotel bahkan menurunkan tarif hingga 40 persen untuk menarik lebih banyak tamu. Kolaborasi dengan MotoGP – AHM telah meminta kepada Mandalika Grand Prix Association (MGPA) agar dilibatkan dalam promosi MotoGP di luar Lombok. Tujuannya adalah mencegah spekulasi harga kamar yang bisa membuat wisatawan enggan menginap di Mataram.

“Kami sudah mengajukan permintaan kepada MGPA agar asosiasi akomodasi dilibatkan dalam promosi MotoGP di luar Lombok. Harapannya, ini bisa menghilangkan kekhawatiran terkait lonjakan harga kamar dan menarik lebih banyak wisatawan untuk menginap di Mataram,” tambah Made.

AHM berharap langkah-langkah ini dapat membantu meningkatkan tingkat hunian hotel di Mataram serta menjaga keberlangsungan industri perhotelan di tengah tantangan yang ada. (bul)

PIM NTB dan BKKBN Gagas Desa Percontohan Penanganan Stunting dan Pencegahan Pernikahan Anak

0
Foto bersama pengurus PIM NTB bersama jajaran BKKBN NTB(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Perempuan Indonesia Maju (PIM) NTB bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB menggagas program desa percontohan untuk menekan angka stunting dan mencegah pernikahan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Desa percontohan ini akan dipilih berdasarkan tingkat prevalensi stunting yang tinggi sebagai tolak ukur efektivitas intervensi yang dilakukan.

Ketua PIM NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, SH, bersama jajaran pengurus menggelar pertemuan strategis dengan Kepala BKKBN NTB, Lalu Makripuddin, pada Kamis, 20 Maret 2025, di Kantor BKKBN NTB.

Kolaborasi dalam Penanganan Stunting dan Pencegahan Pernikahan Anak

Dalam pertemuan tersebut, Ratu Ganefi menegaskan pentingnya sinergi dalam menangani isu kesehatan perempuan dan anak.

“Kami siap bersinergi dengan BKKBN untuk melakukan pengecekan rutin, penyuluhan, serta pemberian bantuan di desa percontohan ini guna menekan angka stunting. Selain itu, pencegahan pernikahan anak juga menjadi fokus utama kami,” ujarnya.

Selain isu stunting dan pernikahan anak, Ratu Ganefi juga menyoroti tingginya angka kasus kanker di kalangan perempuan.

“Satu hingga dua dari setiap delapan perempuan mengidap kanker, yang sebagian besar dipicu oleh pola makan dan gaya hidup tidak sehat. Ini ancaman serius bagi kesejahteraan perempuan dan masa depan bangsa,” tandasnya.

Sebagai langkah konkret, PIM NTB berkomitmen untuk berkolaborasi dalam penyediaan layanan berkualitas bagi perempuan, menekan angka stunting, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga di NTB.

“Bonus demografi adalah peluang emas. Perempuan yang sehat, berdaya, dan terampil akan menentukan masa depan bangsa,” kata Ratu Ganefi.

Kepala BKKBN NTB, Lalu Makripuddin, menambahkan bahwa bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan jika perempuan memiliki keterampilan dan kesehatan yang optimal.

“Ibu yang sehat dan memiliki pemahaman yang baik tentang pengasuhan akan melahirkan anak-anak yang cerdas, sehat, dan berkarakter. Inilah kunci utama dalam memanfaatkan bonus demografi untuk kemajuan Indonesia,” ujarnya. (bul)

Gunung Lewotobi Erupsi Lagi, Penerbangan Scoot Singapura-Lombok Ditunda

0
Gunung Lewotobi(ekbisntb.com/wikimapia.org)

Lombok (ekbisntb.com) – Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) erupsi lagi, pada Kamis malam, 20 Maret 2025 sekitar pukul 22.45 WITA. Letusan besar yang terjadi menyebabkan warga sekitar gunung bergegas mengungsi. Bahkan Kota Larantuka, yang berjarak cukup jauh dari lokasi letusan juga ikut terdampak.

Meski demikian, hingga saat ini, operasional di Bandara Lombok, di Kabupaten Lombok Tengah, masih berlangsung normal.

Menurut Arif Haryanto, Humas Bandara Lombok, hasil paper test yang dilakukan di area bandara menunjukkan hasil negatif terhadap dampak letusan Gunung Lewotobi.

“Kami terus memantau situasi dan memastikan keselamatan penerbangan. Saat ini, aktivitas penerbangan di Bandara Lombok tidak terpengaruh,” ujar Arif.

Namun, ada satu penundaan penerbangan yang perlu diperhatikan, yakni penerbangan Scoot TR 258/259 rute Singapura-Lombok-Singapura yang dijadwalkan hari ini, Jumat, 21 Maret 2025. Penerbangan tersebut ditunda hingga Sabtu, 22 Maret 2025, pukul 08.40 WITA.

“ Penundaan karena erupsi Lewotobi. Untuk penerbangan AirAsia rute Kuala Lumpur hari ini hanya delayed saja. Penerbangan lain normal,” terangnya.

Masyarakat dan penumpang diimbau untuk tetap memantau informasi resmi dan mengikuti arahan dari pihak berwenang terkait perkembangan situasi ini.(bul)

Harga Emas Antam Jumat Naik Lagi, Kini Menjadi Rp1,779 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia pada Jumat, mencapai Rp1.779.000 per gram dari semula Rp1.774.000 atau naik Rp5.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik menjadi Rp1.630.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

– Harga emas 0,5 gram: Rp939.500.

– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.779.000.

– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.498.000.

– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.222.000.

– ⁠Harga emas 5 gram: Rp8.670.000.

– ⁠Harga emas 10 gram: Rp17.285.000.

– ⁠Harga emas 25 gram: Rp43.087.000.

– ⁠Harga emas 50 gram: Rp86.095.000.

– ⁠Harga emas 100 gram: Rp172.112.000.

– ⁠Harga emas 250 gram: Rp430.015.000.

– ⁠Harga emas 500 gram: Rp859.820.000.

– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.719.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Kemendag Temukan Sembilan Pelaku Usaha Beras Kurangi Takaran

0
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kemendag Moga Simatupang(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Perdagangan (Kemendag) menemukan sembilan pelaku usaha yang mengurangi takaran beras, sehingga tidak sesuai dengan label pada kemasan.

Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (Dirjen PKTN) Kemendag Moga Simatupang mengatakan selama Januari hingga Maret 2025 telah ditemukan sembilan pelaku usaha dari berbagai daerah di Indonesia.

“2025, ada sembilan,” ujar Moga, di Jakarta, Jumat.

Moga menyampaikan sembilan pelaku usaha beras tersebut telah diberikan sanksi administratif. Pelaku usaha tersebut berasal dari daerah Kendal, Jawa Tengah; Jakarta Selatan; Kediri, Jawa Timur; Pangkalan Baru, Bangka Tengah; Pangkalpinang; Lumajang, Jawa Timur; Mojokerto, Jawa Timur; dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat.

Lebih lanjut, kata Moga, Kemendag melakukan edukasi berupa pembinaan dan pendampingan terhadap pengemas di bawah pembinaan Perum Bulog.

Selain itu, pada Selasa 18 Maret 2025, Kemendag kembali melakukan sosialisasi dan edukasi kepada 74 anggota Persatuan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi), serta pembinaan kepada produsen/pengemas terkait dengan penggunaan alat ukur/timbangan yang digunakan sesuai dengan ketentuan.

Moga menegaskan sebagai tindak lanjut pengawasan apabila ada indikasi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Pasal 116, yaitu berupa teguran tertulis, penarikan barang, penghentian sementara kegiatan usaha, penutupan gudang, denda sampai dengan pencabutan perizinan berusaha.

“Setiap apa yang kami kerjakan, kami selalu koordinasi dengan kementerian/lembaga, tinggal nanti dikolaborasi saja. Cuma karena sejak Undang-Undang Cipta Kerja ini, kan kami lebih mengedepankan sanksi administratif,” katanya pula. (ant)