Mataram (ekbisntb.com) — Komitmen Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel kembali mendapat pengakuan. Pada ajang Anugerah Keterbukaan Informasi Publik, Dinas Perindustrian NTB berhasil meraih nilai 98,16 dengan kategori Informatif, sekaligus mempertahankan predikat tersebut berturut-turut dan masuk dalam 10 besar badan publik paling informatif di Provinsi NTB.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Nuryanti, M.E., menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut dan menegaskan bahwa penghargaan ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran Dinas Perindustrian NTB. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari komitmen pelayanan publik yang bertanggung jawab dan berorientasi pada kepercayaan masyarakat.

“Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Keterbukaan informasi adalah fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan setiap program dan kebijakan perindustrian dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat,” ujar Nuryanti.

Selanjutnya, Gubernur NTB, H. Lalu Muhammad Iqbal, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada Komisi Informasi Provinsi NTB konsisten mendampingi Pemerintah Provinsi NTB dalam memastikan institusi pemerintah menjadi information friendly. Ia berharap seluruh badan publik yang belum meraih kategori informatif dapat meningkatkan kinerjanya pada tahun mendatang.

Gubernur juga menekankan pentingnya transformasi digital yang dibarengi dengan penguatan kelembagaan dan tata kelola pemerintahan, serta mendorong perubahan paradigma badan publik dari pasif menjadi aktif dalam penyediaan informasi publik.

Sementara itu, Komisioner Komisi Informasi Provinsi NTB, M. Zaini, menjelaskan bahwa Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan rangkaian akhir dari Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publiksebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan Komisi Informasi. Tahapan penilaian meliputi pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) serta visitasi lapangan untuk menilai strategi, inovasi, dan tingkat digitalisasi badan publik.

Pada tahun ini, Monev menyasar 10 kabupaten/kota, 45 OPD, dan 22 desa di Provinsi NTB. Hasil penilaian menunjukkan peningkatan signifikan tingkat keterbukaan informasi publik, dengan sejumlah badan publik berhasil mencapai kategori informatif.

Dinas Perindustrian NTB selalu berkomitmen untuk terus memperkuat sistem layanan informasi publik yang transparan, responsif, dan berbasis digital, sebagai bagian dari dukungan terhadap pembangunan sektor industri daerah yang inklusif dan berkelanjutan.(r)

Mataram (ekbisntb.com) — Pemerintah Provinsi NTB menetapkan peta jalan hilirisasi 38 komoditas agro maritim sebagai pedoman pengembangan industri dari hulu hingga hilir. Peta jalan ini menjadi bagian dari strategi pembangunan industri agro maritim NTB yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE.,ME dalam kegiatan Ekspos Dokumen Roadmap Industri Agromaritim yang digelar Dinas Perindustrian Provinsi NTB di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Jumat (19/12/2025) menyampaikan, pemerintah Provinsi NTB mematangkan arah pembangunan industri daerah melalui penyusunan Roadmap Industri Agromaritim NTB Tahun 2025–2029.

Berdasarkan dokumen NTB Agro Maritim, 38 komoditas tersebut tersebar pada enam sektor utama, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, serta kehutanan.

Pada sektor tanaman pangan, komoditas yang menjadi perhatian antara lain padi, jagung, kedelai, dan singkong. Sementara sektor hortikultura meliputi cabai, bawang merah, tomat, pisang, dan nangka.

Untuk sektor perkebunan, komoditas unggulan yang didorong hilirisasinya antara lain kopi, tembakau, tebu, vanili, kakao, kelapa, cengkeh, aren, dan porang. Di sektor perikanan dan kelautan, NTB menargetkan pengembangan ikan jenis pelagis dan demersal, seperti tuna, cakalang, kakap, kerapu, rajungan, udang vaname, lobster, rumput laut, hingga teripang.

Sektor peternakan mencakup sapi, ayam, telur, kambing, serta produk turunan seperti kerupuk kulit dan sarang walet. Sedangkan sektor kehutanan diarahkan pada pengembangan komoditas kemiri, madu, rotan, jahe, serta hasil hutan bukan kayu dan kerajinan ketak.

Dari keseluruhan komoditas tersebut, 12 komoditas unggulan ditetapkan untuk dihilirisasi lebih lanjut. Penetapan ini didasarkan pada tiga kriteria utama, yakni pemenuhan kebutuhan lokal, substitusi impor, serta peluang ekspor.

“Alhamdulillah, penyusunan roadmap ini telah melalui berbagai tahapan sejak awal. NTB memiliki 38 komoditas unggulan agromaritim yang kemudian dikaji, dikonsepkan, dan dipilah untuk menjadi prioritas pengembangan, dengan pendekatan pembangunan ekosistem industri dari hulu hingga hilir,” ujar Nuryanti.

Ia menjelaskan, roadmap industri agromaritim dirancang selaras dengan kebijakan nasional, termasuk arah kebijakan hilirisasi industri sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden. Dalam lima tahun ke depan, Pemerintah Provinsi NTB akan memfokuskan pembangunan pada penguatan sektor hulu, pengembangan sentra-sentra industri yang telah ada di 10 kabupaten/kota, serta penguatan industri halal sebagai salah satu keunggulan kompetitif daerah.

“Pengembangan ekosistem industri agromaritim merupakan langkah strategis untuk mendorong peningkatan produksi secara maksimal. Seiring dengan penguatan NTB sebagai pusat investasi atau NTB Capital, kami optimistis sektor ini dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.

Pemerintah Provinsi NTB menargetkan peta jalan ini menjadi acuan bagi perangkat daerah teknis dalam menyusun program pengembangan industri, mendorong investasi, serta memperkuat daya saing produk agro maritim NTB di pasar nasional maupun global.(bul)

Lombok Timur (ekbisntb.com)- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan pemerintah mulai menunjukkan keberhasilan di tingkat daerah. Salah satu cerita sukses datang dari Lombok Timur, dimana seorang guru SMKN 1 Selong, Lombok Timur, Abdul Basir, berhasil menginisiasi dan membangun dua dapur MBG untuk melayani ribuan penerima manfaat.

Keberhasilan Basir ini menjadikannya salah satu sosok inspiratif dari kalangan pendidik yang terjun langsung dalam penguatan gizi masyarakat. Hingga Desember 2025, ia tercatat telah mengelola dua unit dapur yang berlokasi di Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur.

Basir menyebutkan dapur pertama telah beroperasi sejak Februari 2025. Fasilitas ini didukung oleh 50 karyawan dan mampu menyuplai makanan untuk 4.000 penerima manfaat.

“Penerima manfaatnya mulai dari tingkat TK, PAUD, hingga SMA, baik sekolah negeri maupun swasta, termasuk pondok pesantren,” ujar Basir dalam keterangan kepada media ini, Rabu, 17 Desember 2025.

Melihat tingginya kebutuhan, Basir baru saja mengoperasikan dapur kedua seminggu terakhir. Dapur baru ini mempekerjakan 30 karyawan untuk melayani 1.800 penerima manfaat. Tidak hanya menyasar pelajar, program ini kini diperluas untuk kelompok B3, yakni ibu hamil (bumil), ibu menyusui, dan bayi di bawah usia dua tahun.

Pengelolaan dapur MBG yang dijalankan Basir mengikuti standar anggaran nasional sebesar Rp15.000 per porsi atau ompreng. Basir merincikan alokasi dana tersebut secara transparan guna menjaga keberlangsungan program selama 10 bulan terakhir.

“Untuk setiap porsi, Rp10.000 dialokasikan untuk bahan baku, Rp3.000 untuk biaya operasional, dan Rp2.000 untuk gaji karyawan,” jelasnya.

Dengan manajemen yang tertata, program ini tidak hanya memberikan asupan gizi yang layak bagi masyarakat, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar di tengah tantangan ekonomi.

Keberhasilannya membangun dapur MBG di Kecamatan Aikmel membuat Basir optimis untuk memperluas jangkauan program ini ke wilayah lain. Ia melihat masih banyak area yang jauh dari akses dapur pusat sehingga membutuhkan unit dapur satelit.

“Jika ada lokasi yang pas dan sekolah-sekolah jauh dari lokasi dapur yang ada sekarang, kami berencana untuk membangun lagi. Misalkan di Kabupaten Sumbawa atau lokasi lain di luar Lombok Timur,” pungkasnya.

Langkah Abdul Basir ini diharapkan menjadi pemantik bagi tenaga pendidik lainnya di Nusa Tenggara Barat untuk berkontribusi dalam kesuksesan program prioritas nasional di sektor kesehatan dan pendidikan.(r)