Beranda blog Halaman 350

Pemkab Dompu Targetkan Angka Kemiskinan 9,8 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dompu, Yani Hartono, SP saat menunjukan perjanjian kerja yang ditandatangani Bersama Bupati Dompu usai pelantikan, Senin (12/1/2026) lalu. (suarantb.com/ist)

Dompu (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Dompu menargetkan angka kemiskinan 9,8 persen. Sejumlah langkah harus dilakukan secara tepat dan terukur.

Berdasakan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Dompu di tahun 2025, angka kemiskinan di daerah dengan julukan “Nggahi, Rahi, Pahu” menyisakan 32.080 jiwa atau 11,59.

Yani Hartono, SP, Rabu (14/1/2026) mengungkapkan, pemutakhiran data menjadi prioritas untuk dilakukan dalam penanganan kemiskinan di Dompu. Data yang valid dan akurat menjadi kunci penanganan kemiskinan tepat sasaran. Pemutakhiran melalui padu padan data dengan program JKN dan Dinas Dukcapil.

Sehingga penerima JKN yaitu masyarakat yang berada pada desil 1 – 5 bisa terdata dengan akurat. Menurutnya, kecocokan data dapat dicek melalui nomor induk kependudukan. “Targetnya tidak ada kelompok masyarakat miskin dan rentan yang datanya tidak padan dan tidak aktif,” ungkapnya.

Pemaduan data ini, lanjut Yani, semua ada sistem dan aplikasinya. Dinas Sosial memiliki data kemiskinan dan sasaran program penanganan kemiskinan dari pusat. Data ini kemudian dikoordinasikan secara efektif dengan pihak lainnya. “Hari ini kami sudah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan,” terangnya.

Desa / Kelurahan yang menjadi bagian pelaksana di lapangan, juga akan dilibatkan secara aktif dengan memaksimalkan saluran komunikasi yang ada. “Kita pastikan, setiap bulan ada update data, itu menjadi target kita,” ungkap Yani Hartono. (ula)

Konflik Pengelolaan Mangrove di Lotim Terselesaikan, Destinasi Wisata Segera Dibuka

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bale Mangrove Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru. Konflik pengelolaan kawasan mangrove di Lombok Timur akhirnya menemui titik terang. (suarantb.com/ist)

Selong (suarantb.com) – Konflik pengelolaan kawasan mangrove di Lombok Timur (Lotim) akhirnya menemui titik terang. Melalui mediasi yang digelar di tingkat kecamatan, semua pihak bersepakat pada solusi sementara untuk mengambil alih pengelolaan oleh Desa Jerowaru selama enam bulan ke depan.

Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Samsul Hakim, menjawab Suara NTB, menjelaskan bahwa mediasi telah dilaksanakan oleh tim kecil di kecamatan setempat. Pertemuan itu dihadiri oleh perwakilan dari Dinas Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Bakesbangpoldagri, serta Polsek, Kodim, dan Camat setempat.

“Sudah mulai tenang. Tidak konflik,” ujar Samsul Hakim, menegaskan bahwa suasana telah kondusif pascamediasi.

Berdasarkan kesepakatan, pengelolaan kawasan mangrove untuk sementara waktu diambil alih oleh pemerintah desa. Skema yang disepakati adalah pembentukan pengurus baru dengan tetap melibatkan fasilitasi dari pengurus lama.

“Pengurus lama siap kolaborasi dengan masyarakat. Tidak semestinya jadi bendahara atau ketua, tetapi secara regulasi bisa tetap terlibat dalam pengelolaan,” jelas Hakim. Ia menambahkan bahwa nantinya akan ada proses penyerahan dari desa kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).

Meski pengurus lama menyatakan kesiapan berkolaborasi, Hakim mengakui bahwa ada aspirasi dari sebagian masyarakat yang menghendaki pergantian pengurus sepenuhnya. Menyikapi dinamika tersebut, Dispar Lotim mengusulkan untuk mengambil jalan tengah. “Kami harap tidak berlarut-larut. Yang penting segera dibuka, kembali dibuka untuk pengunjung,” tekan Hakim.

Ia juga memperjelas bahwa dalam skema ini, pengelolaan tidak masuk ke dalam anggaran Dispar atau PAD (Pendapatan Asli Daerah), tetapi akan dikelola melalui anggaran desa (PADes).

Untuk memastikan keberlanjutan komunikasi, Dispar Lotim akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kecamatan Jerowaru. “Intinya, kita semua menginginkan destinasi ini beroperasi normal, dikelola secara baik, dan mendatangkan manfaat bagi masyarakat,” pungkas Samsul Hakim.

Dengan kesepakatan ini, diharapkan kawasan wisata mangrove dapat segera beraktivitas kembali dan dikelola secara lebih kolaboratif oleh seluruh pemangku kepentingan.

Kawasan itu kini menjadi tak pernah sepi dari kunjungan wisatawan lokal maupun mancanegara. Tanaman yang memiliki multifungsi ini telah menjadi salah satu daya tarik baru untuk berwisata. Karenanya, tempat ini secara spesifik dinamakan ekowisata bale Mangrove.

Tempat ini tampak menjadi satu-satunya tempat berwisata dengan konsep hutan di atas perairan. Tanaman peredam gelombang besar serta penahan abrasi air laut ini juga menjadi tempat wisata edukasi. Belajar tentang mangrove itu sendiri dan jenis ikan serta burung-burung yang berkicau di ranting pohon.

Bale Mangrove ini terbilang menjadi tempat satu-satunya juga di Lotim yang menyuguhkan konsep wisata yang sedikit berbeda. Wisata di pantai itu tak selamanya menikmati butiran pasir putih, pink ataupun hitam karena kandungan pasir besinya. Tapi wisata bale mangrove ini di tengah hutan namun pinggir pantai.

Indahnya pemandangan Teluk Jukung yang diapit pulau-pulau kecil menambah keunikan kawasan wisata Bale Mangrove ini. Selain belajar tentang mangrove dan satwa yang ada di dalamnya, pengunjung juga akan dimanjakan dengan pemandangan indah perairan Teluk Jukung yang tenang. Ribuan keramba jaring apung tempat budidaya lobster menambah kekhasan kawasan wisata ini.

Seperti tempat-tempat wisata lainnya, Bale Mangrove juga menjadi pilihan tempat berswa foto yang digemari pengunjung. Semua pengunjung tidak melewati kesempatan mengabadikan gambar saat berada di tengah kawasan hutan mangrove tersebut. (rus)

Transfer Pusat Menyusut, Bupati Lotim Gencarkan Peningkatan PAD di Tahun 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Haerul Warisin (suarantb.com/dok)

Selong (suarantb.com) – Menyusutnya dana transfer dari pemerintah pusat mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim) untuk semakin menggenjot kemandirian fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menjadi pesan kunci dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pelaksanaan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Aula Pendopo Bupati, Rabu (14/1/2026).

Rakor yang dipimpin langsung Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, dan diikuti seluruh jajaran perangkat daerah ini bertujuan menyelaraskan program dan kegiatan untuk tahun depan di tengah tantangan ketidakpastian aliran dana pusat.

Dalam arahannya, Bupati Haerul Warisin mengapresiasi capaian kinerja keuangan daerah Tahun Anggaran (TA) 2025 yang dinilai sangat baik. Realisasi pendapatan daerah mencapai 100,78 persen, dengan PAD menyentuh 99,5 persen, dan belanja daerah sebesar 98,33 persen. “Capaian ini menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang semakin baik, berkat kerja keras dan motivasi seluruh perangkat daerah,” ujarnya.

Meski demikian, Bupati menegaskan agar tidak muncul rasa puas diri. Ia menginstruksikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama yang menjadi penghasil PAD, untuk terus meningkatkan kontribusi. Ia juga meminta agar eksekusi program dan kegiatan, khususnya yang bersifat fisik, dilakukan sejak awal tahun untuk menghindari penumpukan pekerjaan di akhir periode.

“Tanggung jawab pengelolaan keuangan kini melekat langsung pada kepala dinas atau kepala badan sebagai pengguna anggaran. Mereka harus bekerja lebih keras dan cerdas,” tegas Haerul.

Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, H. Muhammad Juaini Taofik, dalam laporannya menyampaikan bahwa seluruh dokumen pendukung pelaksanaan APBD TA 2026, termasuk DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), telah disiapkan. Dasar hukumnya adalah Perda Nomor 5 Tahun 2025 dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 38 Tahun 2025.

Juaini menyoroti capaian PAD TA 2025 sebesar 99,50 persen sebagai realisasi tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir. Beberapa OPD dinilai berkinerja luar biasa, seperti BPKAD (125 persen), RSUD dr. R. Soedjono Selong (108 persen), dan Dinas Lingkungan Hidup (107,4 persen).

“Prestasi ini harus dipertahankan dan ditingkatkan, khususnya oleh OPD yang realisasinya masih di bawah target. Dengan dana transfer yang cenderung berkurang, inovasi dan optimalisasi PAD adalah kunci kemandirian daerah,” jelas Sekda.

Rakor ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan APBD 2026 berjalan lebih efektif, tepat waktu, dan memberikan dampak maksimal bagi pembangunan serta pelayanan masyarakat Lombok Timur, meski di tengah tekanan untuk mandiri secara finansial.(rus)

Cuaca Ekstrem, Ratusan Nelayan di Taman Ayu Tak Bisa Melaut

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Nelayan di Taman Ayu tak bisa melaut mengisi waktu dengan memperbaiki jaring. (suarantb.com/her)

Giri Menang (suarantb.com) – Ratusan nelayan di Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) tak bisa melaut, akibat cuaca ekstrem yang terjadi sejak beberapa hari terakhir. Akibat tak melaut, mereka pun kehilangan penghasilan. Untuk membantu kebutuhan sehari-hari mereka, pihak Pemerintah Desa (Pemdes) setempat mengusulkan bantuan pangan ke Pemkab.

Kepala Desa Taman Ayu, M. Tajudin mengatakan, cuaca buruk di desanya terjadi sejak hampir sepekan terakhir. Dampaknya cukup dirasakan oleh warganya di beberapa dusun yang notebene sebagai nelayan. “Dampaknya nelayan tidak bisa melaut, sejak cuaca buruk sekitar beberapa hari terakhir,” kata Tajudin, Selasa (13/1/2026).

Jumlah warga yang terdampak cuaca ekstrem ini sebut dia ada sekitar 137 Kepala Keluarga (KK). Mereka bermata pencaharian sebagai sebagai nelayan. Di luar itu ada juga yang bermata pencaharian lain. Mengantisipasi kebutuhan warga ini, pihaknya pun sudah membuat surat ditujukan kepada Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan untuk mengusulkan bantuan pangan berupa beras kepada warganya.

Ia berharap agar bantuan diberikan kepada warganya sampai cuaca membaik. Sebab Pemdes tidak bisa mengalokasikan dari Dana Desa (DD). Pemdes mengalokasikan untuk kebencanaan, tidak bisa untuk bantuan langsung. Begitu pula bantuan ketahan pangan yang dialokasikan melalui DD, dalam bentuk program, tidak bisa langsung. “Mudah-mudahan nanti ada dari OPD,” harap dia.

Kondisi ini diakuinya tiap tahun dialami nelayan setempat. Biasanya terjadi pada awal tahun, pada bulan Januari. Untuk itu pihaknya berharap agar ada program intervensi berupa usaha lain bagi nelayan agar ketika musim paceklik seperti saat ini mereka bisa memiliki pendapatan. Namun kata dia, ada juga nelayan yang sudah antisipasi dengan menyiapkan simpanan untuk kebutuhan masa seperti ini. (her)

Pembangunan Pariwisata Kerakyatan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Amar Nurmansyah (suarantb.com/bug)

BUPATI Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), H. Amar Nurmansyah menyatakan konsep pembangunan Pariwisata Kerakyatan yang diusungnya saat ini akan tetap memadukan semua kepentingan. Investasi dan masyarakat dikolaborasikan, sehingga saling memberi manfaat nyata antara keduanya.

Berbicara di Forum Orientasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, di hadapan seluruh kepala OPD yang hadir, Rabu (14/1/2026), Bupati menjelaskan, bahwa Pariwisata Kerakyatan saat ini menjadi arah baru pengelolaan pariwisata KSB. Di mana semua kegiatan pariwisata harus dikelola dengan keterlibatan dan pemberian manfaat langsung bagi masyarakat.

“Apapun itu yang berkaitan dengan pariwisata masyarakat harus dilibatkan. Tahun ini kita mulai intervensi dan harapan saya semua OPD bisa menterjemahkan lewat program-program kerjanya,” tegas Bupati.

Lewat Pariwisata Kerakyatan itu, Bupati menyebut, pemerintah tetap akan terbuka dengan setiap investasi yang masuk ke daerah. Namun investasi itu harus melibatkan masyarakat sekitar tempatnya berada. “Mau bangun hotel, resort atau mengelola objek wisata. Semua boleh. Tapi jangan tinggalkan masyarakat sekitarnya,” ujarnya.

Bupati menambahkan, pengelolaan pariwisata saat mulai tahun ini akan melibatkan masyarakat secara aktif. Ia mencontohkan, saat ini pemerintah tengah bersiap membangun jogging track berkonsep ekowisata di Kecamatan Brang Ene. Fasilitas jogging track itu nantinya akan dikelola penuh oleh warga yang dilembagakan secara profesional seperti BUMDes di bawah koordinasi dinas teknis.

“Kalau itu sudah jadi, wisatawan yang datang ke sini yang selama ini hanya menikmati pantai dan ombak saja, kita akan geser ke sana juga. Jadi pengusaha hotel atau resort dapat manfaat, masyarakat juga dapat untung dari wisatawan itu,” kata Haji Amar sapaan akrab Bupati.

Masih dalam kesempatan itu, Bupati mengungkapkan, bagaimana konsep pengelolaan Pariwisata Kerakyatan yang ingin dijalankannya. Ia menyebut, sistemnya akan mengadopsi praktik-praktik terbaik yang sudah berjalan di sejumlah daerah di Indonesia.

Dicontohkannya, seperti pengelolaan objek wisata Jatim Park dan Bali Zoo. Model itu dinilai Bupati berhasil memadukan rekreasi dengan pelayanan yang terstruktur. “Di Brang Ene kita akan seperti itu pengelolaannya. Dan tidak saja Brang Ene, kita juga akan kembangkan destinasi wisata Brang Rea dengan Rarak Ronges sebagai desa Kopi sebagai objeknya,” imbuhnya. (bug)

Desa Berdaya NTB Diwujudkan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Baiq. Nelly Yuniarti

Mataram (Suara NTB) – Pemerintah Provinsi NTB gerak cepat merealisasikan program unggulan “Desa Berdaya” sebagai upaya membangkitkan perekonomian masyarakat dari tingkat desa. Program ini dieksekusi pada awal 2026 ini, setelah seluruh regulasi dan kesiapan data penerima diselesaikan.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan Pemprov NTB telah memantapkan langkah awal pelaksanaan Desa Berdaya melalui rapat internal bersama sejumlah perangkat daerah terkait, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BPKAD, serta Biro Hukum.

“Kami ingin seluruh regulasi Desa Berdaya selesai di bulan Januari ini. Pergubnya sudah diselesaikan, tinggal penetapan SK desa transformatif untuk 40 desa serta SK kepala keluarga penerima manfaat,” ujar Nelly, usai menggelar rapat bersama terkait Desa Berdaya di Kantornya, Rabu, 14 Januari 2026.

Ia menjelaskan, sebanyak 7.250 kepala keluarga di 40 desa akan menjadi penerima program Desa Berdaya dengan sistem by name, by address. Data penerima tersebut akan diverifikasi secara ketat oleh tenaga pendamping yang telah ditetapkan sejak tahun sebelumnya.

“Tenaga pendamping akan bekerja sampai Februari. Target kami, data penerima sudah final di Februari, sehingga Maret kita bisa langsung mulai eksekusi program,” katanya.

Menurut Nelly, ketepatan perencanaan dan penganggaran menjadi perhatian utama agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan. Ia menegaskan, jenis bantuan akan disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku.

“Kalau bentuknya bantuan sosial, harus masuk ke Dinas Sosial. Kalau bantuan keuangan, pengelolaannya tetap di BPKAD. Dari sisi perencanaan anggaran, kami ingin semuanya jelas agar pelaksanaan berjalan lancar,” jelasnya.

Selain regulasi utama, Pemprov NTB juga tengah menyusun pedoman turunan sebagai acuan pelaksanaan program. Pedoman Desa Transformatif akan disusun oleh Dinas Desa, sementara pedoman tematik menjadi tanggung jawab Bappeda.

“Kerja bersama lintas perangkat daerah inilah yang kami matangkan. Insya Allah seluruh regulasi dan pedoman selesai di Januari ini,” tambahnya.

Nelly menegaskan, Program Desa Berdaya sudah mulai berjalan secara bertahap. Setelah legalitas rampung pada Januari, Pemprov akan melakukan pembaruan data pada Februari dengan melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS), sebelum program dijalankan penuh pada Maret 2026.

Meski tahap awal menyasar 40 desa, Pemprov NTB memastikan desa-desa lain tetap akan mendapatkan sentuhan program pembangunan melalui skema kolaborasi.

“Kami juga akan berkolaborasi dengan NGO. Minggu depan kami rencanakan coffee morning untuk memastikan NGO masuk di desa mana, sehingga tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.

Ia menambahkan, sesuai arahan Gubernur NTB, Lalu Iqbal, bahwa keberadaan ratusan NGO diharapkan dapat diorkestrasi agar menghasilkan pembangunan yang harmonis dan saling menguatkan.

Lebih jauh, Nelly menegaskan bahwa Desa Berdaya bukan sekadar program bantuan, melainkan strategi membangkitkan ekonomi masyarakat dari desa.

“Kita ingin menggerakkan ekonomi masyarakat melalui desa. Karena sebagian besar masyarakat NTB ada di desa. Kalau ingin berbicara pembangunan dan kemakmuran, maka harus dimulai dari desa,” tegasnya.

Intervensi dalam Program Desa Berdaya meliputi bantuan keuangan, pendampingan, pelatihan, serta penguatan kapasitas ekonomi masyarakat. Fokus awal program ini akan menyasar 106 desa prioritas dari total lebih dari seribu desa yang ada di NTB.

“Persiapan sudah dilakukan sejak 2025. Tahun 2026 ini kita mulai gas pelaksanaan,” pungkas Nelly.(bul)

Bappeda NTB Pacu Percepatan Perencanaan, Hindari Penumpukan Program di Akhir Tahun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Baiq. Nelly Pun kartu


Mataram (Suara NTB) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB mendorong percepatan pelaksanaan program pembangunan dengan menekankan ketepatan jadwal sejak tahap perencanaan. Langkah ini dilakukan untuk menghindari penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran serta memastikan manfaat pembangunan lebih cepat dirasakan masyarakat.


Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, di ruang kerjanya, Rabu, 14 Januari 2026 menegaskan, bahwa percepatan pelaksanaan program sangat bergantung pada kedisiplinan seluruh perangkat daerah dalam mematuhi jadwal perencanaan yang telah disepakati bersama.


“Kalau dari perencanaan sudah sesuai jadwal, maka kami berharap pelaksanaannya oleh OPD juga berjalan sesuai rencana masing-masing. Dengan begitu, penumpukan kegiatan di akhir tahun bisa dihindari,” ujar Nelly yang baru-baru dilantik Gubernur NTB, Lalu. Iqbal ini sebagai Kepala Bappeda NTB.


Mantan Kepala Dinas Kominfotik NTB, Dinas Perdagangan NTB, dan Kepala BPSDM Provinsi NTB ini menambahkan, jika kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan sejak awal tahun, dampaknya akan lebih cepat dirasakan oleh masyarakat. Hal inilah yang menjadi pedoman bersama agar seluruh OPD benar-benar mematuhi kalender perencanaan yang telah ditetapkan oleh Bappeda.


Menurut Nelly, selama ini keterlambatan pelaksanaan program kerap terjadi karena adanya pergeseran atau perubahan dalam perencanaan yang belum optimal. Akibatnya, banyak kegiatan menumpuk di penghujung tahun anggaran.


“Dalam perencanaan itu sudah ada jadwal pelaksanaan. Kalau perencanaannya matang dan on the track, pelaksanaan juga tidak akan menumpuk di akhir tahun,” katanya.
Untuk itu, Bappeda meminta OPD mulai menajamkan dokumen perencanaan dan penganggaran masing-masing, termasuk DPA, agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD.


Ia juga mengungkapkan bahwa sejak awal tahun 2026, Bappeda sudah mulai membahas perencanaan untuk tahun 2027. Langkah ini dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan serupa pada tahun berikutnya.


“Kami berharap perencanaan 2027 benar-benar berjalan sesuai jadwal. Tapi ini tidak bisa kami lakukan sendiri. Kami membutuhkan kecepatan dan komitmen dari teman-teman OPD,” tegasnya.


Lebih lanjut, Nelly menekankan bahwa percepatan perencanaan dan pelaksanaan program memiliki dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Keterlambatan program, menurutnya, akan berdampak pada tertundanya pembangunan di masyarakat.
“Kalau proses perencanaan terlambat, pelaksanaan juga terlambat. Otomatis pembangunan di masyarakat ikut tertunda dan itu akan mengganggu pertumbuhan ekonomi,” jelasnya.


Ia menambahkan, belanja daerah memiliki peran besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi NTB. Oleh karena itu, realisasi anggaran harus dijaga agar sesuai dengan target yang telah disepakati.


Bappeda NTB juga akan secara rutin melakukan evaluasi realisasi program dan anggaran setiap bulan. Target realisasi pun telah ditetapkan secara bertahap, yakni 20 persen pada triwulan pertama, 30 persen pada triwulan kedua, 30 persen pada triwulan ketiga, dan 20 persen pada triwulan keempat.

“Kesepakatan angka-angka inilah yang harus kita eksekusi dengan baik. Ini yang terus kami jaga agar pembangunan berjalan sesuai rencana,” jelas Mantan Pj. Bupati Dompu ini.(bul)

Wujudkan Sinergi Hijau, Bank NTB Syariah Serahkan Fasilitas Nursery Farm untuk Program Sumbawa Hijau Lestari

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Sumbawa (ekbisntb.com) – Sebagai wujud nyata komitmen terhadap kelestarian lingkungan dan dukungan penuh terhadap pembangunan daerah, Bank NTB Syariah secara resmi menyerahkan bantuan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) berupa fasilitas Nursery Farm (Kebun Bibit) kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis oleh Branch Manager Bank NTB Syariah KC Sumbawa, Ika Gita Listiana dan Analis Program Corporate Secretary Bank NTB Syariah, I Gede Wiradharma kepada Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., bertempat di lokasi pembibitan, Desa Karang Dima, Kecamatan Labuhan Badas, Jumat (09/01).

Komitmen Terhadap Kelestarian Lingkungan

Fasilitas Nursery Farm ini dirancang sebagai pusat penyediaan bibit berkualitas guna mendukung program unggulan “Sumbawa Hijau Lestari”. Selain bangunan sarana prasarana, Bank NTB Syariah juga menyerahkan 2.000 bibit tanaman produktif, yang terdiri dari komoditas Kelengkeng, Nangka, Alpukat, hingga Matoa.

“Penyerahan Nursery Farm ini adalah wujud nyata komitmen Bank NTB Syariah untuk senantiasa hadir dan bersinergi dengan Pemerintah Daerah. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran bank syariah ini memberikan dampak langsung bagi pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam mendukung program lingkungan yang manfaatnya akan dirasakan oleh generasi mendatang di Kabupaten Sumbawa.” Ujar I Gede Wiradharma, Analis Program Corporate Secretary Bank NTB Syariah.

“Sebagai bank milik daerah, kami merasa bangga dapat berkontribusi dalam memperkuat sektor pertanian melalui penyediaan kebun bibit ini. Kami berharap fasilitas ini tentunya dirawat sebagai sarana penghijauan, tetapi juga menjadi motor penggerak kesejahteraan bagi para petani kita di masa depan.”, tambahnya.

Langkah ini diambil sejalan dengan semangat perbankan syariah yang mengedepankan kemaslahatan umat dan keseimbangan alam. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan:
• Ketersediaan bibit mandiri bagi para petani di Kabupaten Sumbawa dapat terjamin.
• Rehabilitasi lahan melalui program penghijauan dapat berjalan lebih cepat dan masif.
• Peningkatan ekonomi masyarakat melalui penanaman pohon buah produktif di masa depan.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P.,, dalam sambutannya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bank NTB Syariah. Beliau menegaskan bahwa kolaborasi ini sangat strategis dalam mewujudkan tatanan lingkungan yang hijau sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumbawa..

“Kami telah menerima nursery farm atau kebun bibit yang dibuat oleh Bank NTB Syariah. Fasilitas ini sangat menunjang program penghijauan Sumbawa Hijau Lestari yang tengah kami laksanakan. Dengan adanya nursery farm ini, kebutuhan bibit bagi petani-petani kita untuk periode penanaman 2025-2026 dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Bupati Jarot.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Sumbawa, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bank NTB Syariah yang telah menyediakan sarana ini. Ini adalah penunjang program unggulan kami dalam rangka mewujudkan Sumbawa yang Unggul, Maju, dan Sejahtera melalui semangat Sumbawa Hijau Lestari,” tandasnya.(bul)

Pakai CSR Perusahaan, Gerbang Perbatasan dan Ikon Patung Sapi Lobar Bakal Dipoles

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pakai CSR Perusahaan, Gerbang Perbatasan dan Ikon Patung Sapi Lobar Bakal Dipoles
Patung sapi di wilayah Narmada ini bakal dipoles oleh Pemkab Lobar. (suarantb.com/her)

Giri Menang (suarantb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Pemkab Lobar) menata wilayah Lobar agar semakin cantik. Setelah merevitalisasi ikon monumen Giri Menang Squre (GMS), giliran Monumen Patung Sapi di Gerung dan Narmada serta gapura pintu masuk Kabupaten Lobar siap dipoles.

Beberapa tugu monumen yang berada di titik strategis, seperti di depan Pasar Narmada, juga masuk dalam daftar prioritas perbaikan.

Kepala Dinas PUPR Lobar, Lalu Ratnawi, menegaskan langkah ini diambil agar setiap orang yang melintas di wilayah Lobar selalu terkesan dengan keindahannya. “Patung Sapi di GMS dan beberapa tugu monumen di depan Pasar Narmada kita poles tahun ini,” ujarnya, Selasa (13/1/2026).

Tampilan monumen itu akan dipoles sehingga terlihat megah dan estetik. Kemudian untuk gapura atau gerbang perbatasan akan didesain khusus dengan konsep menonjolkan kekayaan budaya lokal. Sebab seperti arahan bupati Gerbang ini dianggap sebagai “wajah” pertama yang dilihat wisatawan maupun warga saat memasuki wilayah Lobar. Sehingga harus memperlihatkan estetik yang terkesan.

Sekitar empat hingga lima titik gerbang yang akan dibangun ulang atau diperbaiki secara total.

“Itu konsepnya Pak Bupati, memang itu harus kita buat desain khusus yang kelihatan corak Lobar,” jelasnya.

Prioritas pembangunan ini akan menyasar gerbang perbatasan dengan Kabupaten Lombok Tengah dan Kota Mataram, termasuk wilayah di Gerung, Mataram, dan Pusuk. Pembiayaan sejumlah proyek itu tidak seluruhnya bersumber dari dana APBD murni. Sebab untuk gerbang perbatasan yang membutuhkan anggaran lebih besar, Pemda akan berupaya mengoptimalkan kontribusi melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR).

“Ada sekitar empat atau lima titik gerbang yang akan kita bangun ulang, dan itu nanti Pak Bupati akan dari dana CSR,” ungkap Lalu Ratnawi.

Ia menilai penggunaan dana CSR menjadi strategi cerdas Pemda mempercepat pembangunan tanpa membebani kas daerah secara berlebihan. Sedangkan untuk pemeliharaan rutin seperti pemolesan patung dan monumen yang sudah ada, biayanya relatif lebih kecil dan sudah dialokasikan melalui dana pemeliharaan infrastruktur.

“Itu cuma sedikit, bagian dari dana yang kita untuk melakukan pemugaran perbatasan itu kita ambil. Tinggal mengecat saja itu, tidak banyak,” pungkasnya. (her)

Selama 2025, 2.015 Warga Sumbawa Bekerja sebagai Selama 2025, 2.015 Warga Sumbawa Bekerja sebagai PMI

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Selama 2025, 2.015 Warga Sumbawa Bekerja sebagai PMI
H. Varian Bintoro (suarantb.com/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumbawa, mencatat 2.015 warga Sumbawa berangkat ke luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Jadi, jumlah PMI yang sudah berangkat tersebut berdasarkan data yang tertera SISKOP2MI dengan berbagai negara tujuan, baik ke negara timur tengah maupun asia pasifik,” kata Plt Kepala Dinas Nakertrans Sumbawa, H. Varian Bintoro kepada Suara NTB, Selasa (13/1/2026).

Berdasarkan data tersebut, lanjut Varian, Asia dan Afrika masih menjadi salah satu negara tujuan yang paling dominan bagi PMI asal Sumbawa sebanyak 1.734 orang. Sementara untuk negera Eropa dan Timur Tengah (Timteng) masih di angka 280 orang serta Amerika dan Pasifik satu orang.

“Memang untuk negara Eropa dan Timur Tengah masih sangat sedikit. Di timur tengah masih sedikit karena masih adanya kebijakan moratorium di sejumlah negera,” ucapnya.

Selain itu lanjut Varian, dari segi pendapatan (gaji) negara asia pasifik lebih besar dibandingkan dengan negara timur tengah. Namun, karena masih adanya moratorium di sejumlah negara Timur Tengah menjadi kendala, sehingga penempatan di negera tersebut masih sedikit.

“Kita tetap bisa memaksa mereka untuk memilih negara tujuan tertentu, karena itu itu merupakan pilihan PMI itu sendiri,” tambahnya.

Ia berharap kepada masyarakat yang hendak menjadi pekerja migran untuk tetap berangkat secara legal atau secara prosedural. Termasuk harus melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).

“Sekarang PMI ini wajib didaftarkan ke aplikasi ke Siap Kerja Naker sehingga bisa ketahuan dia bekerja secara legal atau illegal. Kalau dia tidak dimasukan ke dalam Siap Kerja, walaupun dikirim perusahaan resmi dia pasti illegal, karena tidak masuk data,” tukasnya. (ils)

1...349350351...1,088Halaman 350 dari 1,088