Beranda blog Halaman 349

Perputaran Ekonomi di Kawasan TN Gunung Rinjani Melonjak Jadi Rp182 Miliar pada 2025

0
Aktivitas pariwisata dan jasa lingkungan di kawasan TNGR memberikan dampak ekonomi signifikan. (suarantb.com/ist)

Mataram (suarantb.com) — Aktivitas pariwisata dan jasa lingkungan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) dinilai memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat sekitar. Sepanjang tahun 2025, perputaran uang dari berbagai usaha jasa di kawasan konservasi tersebut tercatat mencapai Rp182,05 miliar.

Kepala Balai TN Gunung Rinjani, Budhy Kurniawan, mengatakan nilai tersebut berasal dari perputaran ekonomi di sektor jasa porter, pemandu wisata (guide), akomodasi, hingga restoran yang berkembang di lingkar kawasan Rinjani.

“Pada 2025, nilai perputaran uang dari aktivitas jasa di kawasan TNGR mencapai Rp182.053.372.040,” ujar Budhy.

Nilai tersebut mengalami lonjakan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2024, perputaran ekonomi di kawasan TNGR tercatat sekitar Rp109 miliar, sementara pada 2023 masih berada di kisaran Rp78 miliar.

“Kalau dibandingkan dengan 2023 yang hanya sekitar Rp78 miliar, kenaikannya cukup besar, bisa dibilang mendekati 300 persen. Ini menunjukkan kontribusi ekonomi yang nyata dari aktivitas di kawasan taman nasional,” jelasnya.

Menurut Budhy, peningkatan nilai ekonomi tersebut tidak semata-mata berasal dari kenaikan transaksi, tetapi juga karena semakin berkembangnya ragam usaha jasa di sekitar kawasan konservasi.

“Jasa guide, porter, akomodasi, restoran, semuanya berkembang. Sekarang semakin banyak usaha yang tumbuh di lingkar Taman Nasional Gunung Rinjani, sehingga perputaran uangnya juga meningkat signifikan,” ungkapnya.

Negara mengomersialkan sumber daya alam melalui pengelolaan kawasan konservasi? Budhy menegaskan bahwa pengelolaan taman nasional berbasis pada sistem zonasi dan prinsip konservasi.

“Pengelolaan taman nasional itu bukan mengomersialkan. Basisnya adalah zonasi. Ada zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, hingga zona khusus. Pengelolaan kawasan konservasi berlandaskan tiga prinsip, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, pemanfaatan yang dimaksud adalah pemanfaatan jasa lingkungan yang berkelanjutan, salah satunya melalui ekowisata. Pemanfaatan ini berbeda dengan pola pengelolaan di hutan produksi.

“Di kawasan konservasi, pemanfaatan diarahkan pada jasa lingkungan, seperti wisata alam. Ini salah satu bentuk pemanfaatan yang menjamin keberlanjutan kawasan,” katanya.

Aktivitas wisata di TNGR tidak hanya terbatas pada pendakian ke puncak Rinjani. Budhy menyebut, wisata non-pendakian juga terus berkembang, seperti kunjungan ke air terjun, kolam alami, dan objek wisata alam lainnya.

“Pengunjung non-pendakian juga menikmati kawasan, hanya saja tidak menuju puncak atau danau. Tipologinya berbeda, tapi tetap memberikan nilai ekonomi,” jelasnya.

Meski demikian, Budhy menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan pertumbuhan penduduk di sekitar kawasan, tantangan pengelolaan ke depan semakin kompleks.

“Kami perlu dukungan semua pihak. Di satu sisi, kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam karena itu sumber kehidupan. Di sisi lain, kita juga harus terus berinovasi untuk mendiversifikasi mata pencaharian masyarakat,” ujarnya.

Selain jasa wisata, TNGR juga mulai mengembangkan potensi plasma nutfah sebagai sumber pendapatan alternatif masyarakat, salah satunya melalui pengembangan jamur morel, tanaman obat, dan potensi hayati lainnya.

“Jamur morel saat ini sedang dalam tahap penelitian. Ke depan, jika potensinya terbukti, ini bisa menjadi sumber usaha baru bagi masyarakat sekitar. Rinjani kita dorong sebagai sumber plasma nutfah dan bibit,” ungkap Budhy.

Ia menegaskan, pemanfaatan sumber daya hayati di kawasan konservasi tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus melalui tahapan penelitian serta regulasi ketat.

“Dalam konservasi, semua harus melalui proses. Tidak bisa langsung diambil. Kita lakukan penelitian terlebih dahulu untuk memastikan pemanfaatannya tetap menjaga kelestarian kawasan,” pungkasnya.

Dengan pendekatan konservasi berkelanjutan dan penguatan ekonomi masyarakat, TN Gunung Rinjani diharapkan tetap menjadi sumber kehidupan sekaligus tetap menjadi destinasi wisata unggulan NTB. (bul)

Astindo NTB Incar Wisatawan Arab Saudi dan India

0
Sahlan M Saleh mendapat mandat dari Ketua Umum DPP Astindo, Pauline Suharno secara resmi, setelah terpilih kembali secara aklamasi pada Musda tahun 2026 di Mataram. (Suara NTB/ist)

Mataram (suarantb.com) — Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Nusa Tenggara Barat (NTB) menatap optimistis tahun pariwisata 2026 dengan membidik pasar wisatawan Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, serta India. Langkah ini ditempuh sebagai strategi menghadapi dinamika global yang tidak menentu sekaligus menjaga pertumbuhan kunjungan wisatawan ke NTB.

Ketua Astindo NTB, Sahlan M. Saleh, mengatakan, untuk pasar baru ini, Arab Saudi memiliki potensi sangat besar. Astindo NTB pun intens menjalin kerja sama dengan mitra di Timur Tengah serta aktif mengikuti pameran dan bursa pariwisata internasional.

“Kami ingin mendorong lebih banyak wisatawan dari Saudi. Kami bekerja sama dengan partner di sana dan mengikuti kegiatan travel di Riyadh, seperti Arabian Travel Market,” jelasnya.

Selain Timur Tengah, pasar India juga mulai dilirik, khususnya segmen menengah ke atas. Meski masih terbatas, Sahlan menilai pasar India memiliki potensi jangka panjang bagi pariwisata NTB.

“India punya segmen wisatawan menengah ke atas yang cukup besar. Ini peluang yang terus kami pelajari dan kembangkan,” pungkasnya.

Sahlan mengemukakan, sepanjang 2025 pihaknya aktif menginisiasi berbagai event untuk meningkatkan permintaan (demand) kunjungan wisatawan ke NTB. Upaya tersebut menjadi bagian dari kontribusi industri pariwisata dalam mendukung program pemerintah daerah.

“Capaian kami di 2025 salah satunya dengan membuat event-event yang mampu mendorong kunjungan wisatawan ke NTB. Astindo terus aktif sebagai bagian dari industri yang ikut mengembangkan pariwisata daerah,” ujar Sahlan.

Menurutnya, sektor pariwisata sangat rentan terhadap isu global, mulai dari konflik internasional hingga fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar seperti yang terjadi saat ini. Namun, justru di situlah kekuatan sebuah destinasi diuji.

“Kehebatan sebuah destinasi adalah ketika tetap bisa mendatangkan wisatawan di saat situasi global tidak baik-baik saja. Karena itu, tahun ini kami tetap menggelar event internasional yang sudah kami launching sejak Desember lalu,” jelasnya.

Astindo NTB juga mendorong strategi penjualan lebih awal (early sales) untuk mengantisipasi berbagai isu global. Beberapa event olahraga dan pariwisata, seperti fun run hingga MotoGP Mandalika, diarahkan untuk dipasarkan lebih dini dengan skema harga khusus.

“Kami berharap dengan penjualan lebih awal, termasuk paket MotoGP, destinasi NTB bisa dipasarkan sejak dini. Ini penting agar kita tidak terlalu terdampak isu-isu global yang berkembang,” kata Sahlan.

Ia menambahkan, pelaku industri pariwisata dituntut adaptif dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Pengalaman saat pandemi Covid-19 menjadi pelajaran berharga, ketika industri tetap bergerak melalui inovasi seperti virtual tour.

“Dalam kondisi sulit, kita harus bisa survive. Kreativitas dan inovasi menjadi kunci,” tegasnya.

Sepanjang 2025, Astindo NTB mencatat total sekitar 6.200 wisatawan yang datang melalui jaringan agen perjalanan anggotanya. Komposisi kunjungan didominasi wisatawan mancanegara sekitar 60 persen, sementara wisatawan domestik sekitar 40 persen.

“Wisatawan mancanegara masih cukup dominan, terutama dari Eropa. Bahkan kemarin ada charter flight dari Slovakia yang membawa tamu-tamu kelas atas,” ungkap Sahlan.

Memasuki 2026, Astindo NTB menargetkan dapat mendatangkan hingga 10 ribu wisatawan, dengan komposisi kunjungan tetap dijaga pada rasio 60 persen wisatawan mancanegara dan 40 persen domestik.

Dengan strategi pemasaran agresif, kolaborasi internasional, serta inovasi produk wisata, Astindo NTB optimistis pariwisata NTB tetap tumbuh dan kompetitif di tengah tantangan global.

Untuk diketahui, Sahlan M Saleh Sh.,MH kembali terpilih secara aklamasi sebagai Ketua DPD Astindo NTB pada Musda Astindo NTB, Kamis 15 Januari 2025 di Hotel Golden Palace, Mataram. Musda dihadiri langsung Ketua Umum DPP Astindo, Pauline Suharno. (bul)

Gubernur NTB Dukung Ekonomi Produktif Warga Binaan

0
Gubernur NTB Dukung Ekonomi Produktif Warga Binaan
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal meninjau galeri produk UMKM hasil karya warga binaan lapas di Kampung Pas, Sabtu (17/1/2026). (suarantb.com/ist)

Mataram (suarantb.com) – Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Galeri Produk Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berlokasi di Kampung Pas, Kota Mataram, Sabtu (17/1/2026).

Peresmian tersebut ditandai dengan peninjauan galeri produk UMKM hasil karya warga binaan lapas dari berbagai kabupaten dan kota di NTB. Kampung Pas dirancang sebagai ruang kreatif yang memadukan aktivitas ekonomi, kuliner, dan hiburan.

Gubernur mengatakan Kampung Pas merupakan ruang berjualan UMKM dengan konsep santai dan inklusif, dilengkapi hiburan musik langsung yang terbuka untuk masyarakat umum.

“Hari ini kami meresmikan Kampung Pas, tempat UMKM berjualan dengan suasana santai dan live music. Yang paling istimewa, kawasan ini dibangun dan diisi oleh karya warga binaan,” ujar Gubernur.

Kampung Pas merupakan inisiatif Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB yang didukung seluruh kepala lapas se-NTB, dengan melibatkan warga binaan sejak proses pembangunan hingga pengelolaan produk.

Gubernur mengajak masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya menjadikan Kampung Pas sebagai alternatif destinasi rekreasi sekaligus bentuk dukungan terhadap proses pembinaan warga binaan.

“Bagi warga Mataram yang mencari tempat berkumpul dengan suasana nyaman, pilihan kuliner beragam, dan parkir mudah, Kampung Pas bisa menjadi pilihan, sekaligus ikut mendukung pembinaan warga binaan,” katanya.

Menurutnya, keberadaan Kampung Pas menjadi wujud nyata pemberdayaan warga binaan melalui kegiatan produktif dan bernilai ekonomi, serta bagian dari upaya menyiapkan mereka agar lebih siap kembali dan berkontribusi di tengah masyarakat.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan NTB serta Plt. Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB. (r)

Menteri Haji dan Umrah Sebut Kurma KLU Berpotensi Jadi Ekosistem Haji Nasional

0
Menteri Haji dan Umrah, Muhammad Irfan Yusuf, saat melihat dari dekat kurma yang sedang berbuah di luar musim di Dusun Jugil, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga, KLU, Sabtu (17/1/2026). (suarantb.com/ist)

Tanjung (suarantb.com) – Menteri Haji dan Umrah, KH. Muhammad Irfan Yusuf, mengunjungi Kabupaten Lombok Utara (KLU), tepatnya area perkebunan kurma di Dusun Jugil, Desa Samik Bangkol, Kecamatan Gangga, Sabtu (17/1/2026). Baik Menteri Haji dan Umrah maupun Pemda KLU berharap komoditas kurma KLU menjadi bagian dari sistem haji nasional di mana kurma menjadi logistik dalam perjalanan jemaah haji.

Menteri Haji dan Umrah RI, Muhammad Irfan Yusuf dan rombongan meninjau keberadaan perkebunan kurma yang saat ini dikembangkan oleh Ukhuwah Datu Nusantara melalui Sistem/Pola Nyakap. Rombongan Menteri Haji dan Umrah diterima Sekda KLU, Sahabudin, S.Sos., M.Si., serta sejumlah Kepala Dinas.

Irfan Yusuf menegaskan bahwa penguatan ekosistem ekonomi haji merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah mendorong agar kebutuhan jemaah haji, khususnya pangan, dapat dipenuhi dari produk dalam negeri. Oleh karenanya, tidak menutup kemungkinan, kurma KLU ke depannya menjadi bagian dari sistem pangan nasional untuk Jemaah Haji asal Indonesia.

“Pengembangan ekosistem ekonomi haji merupakan arahan langsung Bapak Presiden, Prabowo Subianto. Beliau berharap kebutuhan jamaah haji, termasuk konsumsi pangan, dapat dipenuhi dari produk dalam negeri,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan mengadaptasi kemajuan teknologi dan inovasi pertanian, tidak ada hal yang mustahil, termasuk menjadikan kurma dari NTB sebagai bagian dari konsumsi jemaah haji Indonesia di masa depan.

“Tidak mustahil, ke depan kurma asal Lombok Utara dapat menjadi bagian dari konsumsi jemaah haji Indonesia, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional,” tegasnya.

Sementara, Sekda KLU Sahabudin, menyatakan kunjungan Menteri Haji dan Umrah ke area kebun kurma tidak sekadar agenda formal. Baginya, kunjungan Menteri Haji dan Umrah menjadi ajang penegasan besarnya potensi kurma sebagai komoditas strategis daerah untuk mendukung sistem pangan nasional.

“Keberadaan Kampung Kurma Gangga membuktikan bahwa tanaman kurma mampu tumbuh produktif di Lombok Utara dan berpeluang menjadi sumber ekonomi baru berbasis agribisnis dan religi,” ujarnya.

Untuk diketahui, jumlah pohon kurma yang berbuah secara konsisten sepanjang musim di perkebunan kurma Jugil adalah 30 pohon. Kurma tersebut mampu berbuah dua kali dalam setahun dengan nilai ekonomi yang dinilai cukup menjanjikan. Potensi pendapatan bersih yang mencapai ratusan juta rupiah menjadi sinyal kuat bahwa kurma bukan sekadar tanaman percobaan, tetapi komoditas serius untuk dikembangkan.

Ia menjelaskan, struktur PDRB KLU masih ditopang sektor pertanian dengan komoditas unggulan seperti kakao, kopi, durian, vanili, hingga kurma.

” Pembangunan Lombok Utara ke depan diarahkan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui integrasi sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan, termasuk membuka peluang keterlibatan dalam rantai pasok kebutuhan jemaah haji,” tandas Sekda. (ari)

1,4 Juta Orang Berkunjung ke KEK Mandalika Selama 2025

0
Dokar Listrik Dino, salah satu atraksi baru untuk wisatawan di KEK Mandalika

Mataram (Suara NTB) – InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) merilis kunjungan wisatawan di tiga kawasan strategis di Bali, Nusa Tenggara meliputi Nusa Dua di Bali, KEK Mandalika di NTB, dan Golo Mori di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Plt. Direktur Utama ITDC, Ahmad Fajar menyampaikan, Di The Nusa Dua, rata-rata tingkat hunian hotel sepanjang 2025 tercatat sebesar 76,93%. Capaian ini diraih di tengah tantangan eksternal berupa penurunan perjalanan dinas dan aktivitas MICE pada awal tahun, sejalan dengan kebijakan efisiensi anggaran Pemerintah Pusat.

Tapi jumlah kunjungan kawasan menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. Dari sekitar 3,2 juta kunjungan pada 2024 menjadi hampir 3,8 juta kunjungan pada 2025, atau tumbuh sekitar 18,5%.

Sementara di KEK Mandalika, tercatat performa okupansi dengan rata-rata tingkat hunian hotel, sepanjang tahun 2025 berada di kisaran 55%. Kinerja tersebut didukung oleh tingginya aktivitas kawasan, dengan total kunjungan mencapai lebih dari 1,4 juta pengunjung sepanjang tahun.

Puncak okupansi terjadi pada periode Juli hingga Agustus, seiring penyelenggaraan berbagai event nasional dan internasional serta momentum libur sekolah. Lonjakan hunian terjadi secara merata di berbagai kelas hotel, yang mencerminkan kuatnya multiplier effect event terhadap pergerakan wisatawan, sektor pariwisata, dan ekonomi lokal.

Dan Golo Mori mencatat kinerja yang positif. Kunjungan kawasan sepanjang tahun 2025 mencapai 28.406 pengunjung. Realisasi kunjungan Golo Mori melampaui target pada kedua semester 2025, masing-masing mencapai 139% pada Semester I dan 140% pada Semester II.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh strategi aktivasi kawasan yang kian terarah, melalui penyelenggaraan event berskala menengah hingga besar yang mampu mendatangkan jumlah pengunjung lebih tinggi, meski jumlah event yang diselenggarakan lebih terkurasi.

“Ke depan, ITDC berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan kawasan, mendorong length of stay dan visitor spending yang lebih tinggi, serta memperkuat pengembangan event dan amenitas berstandar internasional untuk mendukung pertumbuhan pariwisata yang berkelanjutan,” demikian Fajar.(bul)

Pertamina Patra Niaga Tambah Lebih Dari 80 Ribu Tabung LPG 3 Kg Periode Libur Panjang Isra Miraj di NTB

0
Pangkalan Elpiji
Tabung LPG 3 Kg

 

Mataram (ekbisntb.com) – Umat muslim di seluruh Indonesia sambut Isra Miraj yang jatuh pada hari ini, jumat, 16 Januari 2026  yang diikuti libur akhir pekan.

Masyarakat akan menikmati libur panjang selama tiga hari berturut-turut mulai Jumat 16 Januari hingga Minggu 18 Januari 2026. Pada kondisi libur panjang ini, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus juga memastikan pasokan energi wilayah NTB, baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan cukup.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi menyampaikan, selama libur panjang Isra Miraj ini, stok BBM dan LPG dipastikan dalam kondisi aman tercukupi dan seluruh infrastruktur telah disiagakan. Pertamina juga tetap standby di lokasi untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG berjalan lancar.

” Guna menghadapi lonjakan permintaan, kami telah memitigasi melalui pelaksanaan penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran diluar penyaluran reguler untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat, terutama pada saat libur panjang atau peristiwa khusus, salah satunya libur panjang Isra Miraj ini. Di sisi lain untuk layanan BBM, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus akan melaksanakan build up stock sesuai kebutuhan dan pengecekan sarfas SPBU secara intensif berikut pengecekan aspek Quantity and Quality (QQ) BBM,” terang Ahad.

Sebagai informasi, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus telah menyiapkan penyaluran fakultatif lebih dari 50 persen dari rata-rata penyaluran harian dengan jumlah 88.920 tabung untuk seluruh wilayah NTB.
Jumlah ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat selama libur panjang Isra Miraj sehingga masyarakat dapat menikmat libur panjang kali ini dengan tenang.

Pertamina juga mengajak masyarakat untuk dapat menggunakan LPG sesuai peruntukannya, dimana LPG 3 Kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu. Serta menggunakan LPG Non Subsidi (Brightgas) bagi masyarakat mampu.

Bagi masyarakat dan pelanggan setia Pertamina yang membutuhkan informasi terkait produk dari Pertamina, disarankan memanfaatkan layanan Pertamina Contact Center di nomor 135.(bul)

ITDC Gandeng Investor Spanyol, Kembangkan Villa Premium di Mandalika

0
ITDC Gandeng Investor Spanyol, Kembangkan Villa Premium di Mandalika

 

Praya (Suara NTB)– InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) dan PT SAPO Development Lombok, yakni perusahaan penanaman modal asing yang berelasi dengan grup investor asal negara Spanyol, menandatangani Land Utilization and Development Agreement (LUDA) perjanjian pemanfaatan dan pengelolaan lahan untuk Lot KGH1 dan KGH2 di KEK Mandalika.

PT SAPO Development Lombok akan mengembangkan proyek akomodasi, berupa high-end villa (vila premium) yang menargetkan segmen wisatawan leisure and experiential stay.
Direktur Komersial ITDC, Febrina Meidiana, menerangkan bahwa masuknya investasi ini merupakan cerminan kepercayaan investor asing, terhadap prospek pengembangan The Mandalika sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.
“Kerja sama ini menunjukkan bahwa The Mandalika semakin dipercaya sebagai kawasan investasi yang terkelola dengan baik, memiliki kepastian hukum, serta menawarkan potensi pengembangan yang berkelanjutan. Kehadiran investor asal Spanyol ini juga memperkuat positioning The Mandalika sebagai destinasi yang menarik bagi pasar global,” ujar Febrina.

Nilai investasi yang direalisasikan oleh PT SAPO Development Lombok mencapai EUR 2,76 juta atau setara dengan Rp54,17 miliar, yang dialokasikan untuk pengembangan di Lot KGH1 dan KGH2. Dengan tambahan investasi tersebut, maka total nilai investasi kumulatif di KEK Mandalika hingga tahun 2025 menjadi Rp5,96 Triliun.

Febrina menambahkan bahwa dalam pengembangan proyek, ITDC selalu mengacu pada masterplan kawasan serta ketentuan tata kelola dan desain yang berlaku di The Mandalika. ITDC memastikan kerja sama pemanfaatan lahan dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab, yakni dengan tetap menjaga kepentingan jangka panjang kawasan dan pemberdayaan masyarakat sekitar.

“ITDC berharap pengembangan villa ini tak hanya memberikan nilai tambah bagi investor dan kawasan, tetapi juga menciptakan dampak ekonomi yang luas, mulai dari penciptaan lapangan kerja hingga penguatan ekosistem pariwisata lokal di Nusa Tenggara Barat, sejalan dengan upaya mendorong The Mandalika sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia,” tutup Febrina.(bul)

Bangun 80 Vila, Investor Spanyol Siap Investasi Rp 55 Miliar di Kawasan The Mandalika

0
Penandatanganan LUDA antara perwakilan ITDC dan PT. Sapo Development Lombok yang aman membangun sebanyak 80 villa di kawasan The Mandalika, di kantor ITDC The Mandalika, Rabu (14/1/2026). (Suara NTB/ist)

Praya (suarantb.com) – Memasuki awal tahun 2026 ini InJourney Tourism Development Corportion (ITDC) sukses mengamankan satu kesepakatan kerjasama investasi dengan investor asal Spanyol yang berencana membangun sebanyak 80 villa di kawasan The Mandalika. Kesepakatan investasi ditandai dengan penandatanganan Land Utilization and Development Agreement (LUDA) antara ITDC dengan PT Sopa Development Lombok, bertempat di kantor ITDC kawasan The Mandalika, Rabu (14/1/2026).

Kepastian investasi dari investor Spanyol tersebut kian menambah panjang daftar investor yang membangun di kawasan The Mandalika. Di mana sejauh total sudah ada 33 investor dan pelaku usaha yang berinvestasi di kawasan ekonomi khusus tersebut. Dengan total nilai investasi yang masuk mencapai Rp. 5,96 triliun. “Ini investor yang ke 34 yang berinvestasi di kawasan The Mandalika,” sebut Direktur Operasi ITDC Troy R. Warokka, kepada awak media usai penandatanganan LUDA di kantor ITDC.

PT Sapo berencana akan membangun sebanyak 50 villa ekslusif ditambah 30 vila standar. Dengan total investasi mencapai Rp 55 miliar. Di atas lahan seluas 1,6 hektare di lot KGH1 dan KGH2 kawasan The Mandalika. Proses groundbreaking pembangunan vila-vila tersebut direncanakan pada sekitar bulan April mendatang. Dengan target rampung pembangunan dan operasional villanya di tahun 2028 mendatang.

Tambahan vila itu nantinya akan semakin menambah ketersediaan akomodasi pariwisata, khusus vila di kawasan The Mandalika. “Tidak kalah penting masuknya PT. Sapo ini diharapkan bisa menjadi pembuka jalan bagi masuknya investor-investor lainya di kawasan The Mandalika. Terutama yang berasal dari Spanyol dan negara-negara eropa lainya,” tambah Vice President Business Development ITDC Vicki Denisa, di tempat yang sama.

Ia menegaskan berinvestasi di kawasan The Mandalika punya banyak kelebihan dan keuntungan. Selain karena memang potensi luar biasa yang dimiliki, sebagai KEK kawasan The Mandalika juga menawarkan berbagai kemudahan dalam fiskal maupun non fiskal. Seperti kemudahan berupa pembebasan bea impor untuk barang-barang habis pakai hingga pembebasan pajak lainya. Pihak ITDC menegaskan siapa membantu mengawal PT. Sapo selama proses pembangunannya.

“Termasuk soal tenaga kerja, kita siap untuk memfasilitasi dengan menyiapkan jaringan yang siap menyediakan tenaga kerja yang berkompeten. Ini juga bentuk komitmen ITDC, bahwa dalam setiap proses pembangunan di kawasan The Mandalika bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar,” imbuh Troy.

Hal senada juga disampaikan Kepala Administrator KEK Mandalika Bambang Wicaksono. Menurutnya, berinvestasi di kawasan The Mandalika adalah pilihan yang tepat dan terbaik. Karena memang banyak kemudahan yang bisa diperoleh para investor ketika berinvestasi di kawasan The Mandalika.

“Kawasan The Mandalika merupakan kawasan pariwisata premiun dengan berbagai potensi luar. Dan, kita selaku administrator kawasan siap mengawal proses pembangunan serta memastikan fasilitas dan semua kemudahan yang ada diterima oleh investor,” tegas Bambang. (kir)

7.000 Hektare Lahan Tambak Garam Rakyat Terdeliniasi di Sumbawa

0
Ilustrasi. (pexels-hson-27098287)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sumbawa, memastikan penyiapan lahan program tambak garam rakyat terus dilakukan bahkan yang sudah terdeliniasi (penentuan garis batas) sekitar 7.000 hektare.

“Dari 7.000 hektare tersebut kami tetap akan melakukan pengecekan lebih lanjut untuk memastikan kondisinya apakah layak dijadikan tambak garam atau tidak,” kata Kadis Lutkan Sumbawa, Rahmat Hidayat, kepada wartawan, Rabu (14/1/2026).

Dayat melanjutkan, dari 7.000 hektare ada sekitar 2.000 hektare yang sebelumnya berkategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Status LP2B tersebut sudah dikeluarkan seiring adanya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang dilakukan pemerintah.

“Status lahannya yang Pemerintah siapkan sudah tidak ada masalah untuk LP2B karena status tersebut sudah kita revisi di Perda RTRW yang baru,” ujarnya.

Berdasarkan hasil kordinasi dengan Dislutkan Provinsi NTB, untuk penyusunan feasibility study (studi kelayakan) sudah disiapkan anggaran sekitar Rp300 juta. Selain itu, Dislutkan Provinsi NTB,juga akan membuat rencana bisnis kaitannya dengan pola investasi yang dilakukan nantinya.

“Jadi, FS itu dilakukan untuk bisa mendapatkan gambaran lebih detail lagi terkait topografi lahan termasuk kadar tanah yang dianggap layak untuk dijadikan tambak garam,” ucapnya.

Ia mengakui, memang yang sudah di deliniasi ada 7.000 hektare berdasarkan kesesuaian dengan RTRW. Tentu untuk membuat kebijakan lebih lanjut dibutuhkan data lebih detail lagi sehingga perlu dilakukan Studi kelayakan baik dari segi topografi maupun tekhnis lainnya.

“Kami berharap dari hasil FS tersebut kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih detail terkait kondisi lahan dan bisa sesuai untuk program pengembangan garam dengan tekhnologi evaporasi,” ucapnya.

Salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan tambak garam adalah kondisi lahannya jangan sampai tanahnya berpasir,sehingga penyusunan FS perlu dilakukan untuk memastikan kondisi kelayakannya dengan harapan program ini bisa berjalan sukses.

“Minggu depan kami berencana akan ke KKP dan bertemu langsung dengan dirjen yang membidangi program tersebut. Sehingga apa yang menjadi hajat pemerintah bisa berjalan lancar,” ujarnya.

Dayat meyakinkan, berdasarkan hasil inventarisasi awal terkait rencana lokasi lahan tersebut saat ini ada 180 orang pemilik dengan status sertifikat hak milik (SHM). Bahkan di lokasi tersebut juga sudah ada infrastruktur jalan usaha tani tinggal dilakukan penataan lebih lanjut untuk memudahkan akses.

“Jalanya sudah ada seleber 3-5 meter dan saat ini jalan tersebut digunakan oleh petani untuk membawa hasil pertanian dan perkebunan, ” tukasnya. (ils)

Belum Dihibahkan, Aset Kemensos di Sumbawa Mangkrak

0
Belum Dihibahkan, Aset Kemensos di Sumbawa Mangkrak
Nampak kendaraan Dinas Sosial yang mangkrak karena rusak akibat belum adanya hibah dari Kemensos. (Suara NTB/ils)

Sumbawa Besar (suarantb.com) – Sejumlah aset Kementerian Sosial (Kemensos) untuk penanganan bencana berupa kendaraan operasional) di Kabupaten Sumbawa, tidak bisa dioperasikan. Kendaraan dinas ini akhirnya mangkrak, karena dalam kondisi rusak berat.

“Jadi ada beberapa kendaraan yang dalam kondisi rusak seperti mobil dapur umum lapangan (Dumlap) yang digunakan saat bencana tidak saat ini tidak dimanfaatkan termasuk kendaraan operasional lainnya,” kata Kadisos Sumbawa melalui Kabid Linjamsos, Syarifah, kepada Suara NTB, Rabu (14/1/2026).

Ia melanjutkan, kendala utama sehingga kendaraan operasional ini dibiarkan mangkrak lantaran belum dihibahkan oleh Kemensos ke daerah. Pihaknya pun sudah meminta ke Kemensos untuk bisa segera menghibahkan ke daerah supaya bisa diperbaiki menggunakan APBD.

“Sudah kita minta kendaraan ini ke daerah supaya bisa kita perbaiki dan kita gunakan secara maksimal tetapi faktanya sampai saat ini belum juga dihibahkan yang berakibat tidak terawatnya aset tersebut,” akunya.

Ia menjelaskan, tidak beroperasinya sejumlah kendaraan dinas itu karena rusak dan sebagiannya tidak ada anggaran operasional. Apalagi selama ini dalam memperbaikinya, termasuk pembelian BBM, terkadang menggunakan dana pribadi karena tidak masuk dalam pembiayaan APBD lantaran belum dihibahkan ke daerah.

“Terpaksa kita pada dana pribadi dulu ketika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk penanganan bencana, karena dari APBD belum kita anggarkan,” terangnya.

Syarifah pun berharap ke depan semua kendala ini bisa teratasi, sehingga berdampak positif terhadap peningkatan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Apalagi ketika terjadi bencana, maka mobil dapur lapangan tersebut dianggap sangat penting.

“Kami berharap pemerintah bisa memberikan angin segar atas persoalan kendaraan dinas ini, sehingga asas manfaatnya bisa dirasakan dan tidak menjadi barang mangkrak, ” tukasnya. (ils)