Beranda blog Halaman 351

Kepala Bappeda NTB Tekankan Pembangunan Butuh Kolaborasi Kuat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kepala Bappeda NTB Tekankan Pembangunan Butuh Kolaborasi Kuat
Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti memberikan sambutan pada Lokakarya Inisiasi Pembentukan FP3HI di Hotel Aston Inn, Selasa (13/1/2026). (suarantb.com/ist)

Mataram (suarantb.com) – Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, membuka Lokakarya Inisiasi Pembentukan Forum Perempuan Penjaga dan Pengelola Hutan Indonesia (FP3HI) di Hotel Aston Inn, Selasa (13/1/2026). Kegiatan yang diinisiasi oleh Mitra Pembangunan KONSEPSI ini menjadi langkah awal penguatan peran perempuan dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB ini menyampaikan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tidak dapat dilakukan oleh pemerintah secara sendiri, melainkan membutuhkan kolaborasi yang kuat dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemprov NTB, lanjutnya, berkomitmen mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan melalui program NTB Lestari dan Berkelanjutan, dengan memberi ruang lebih besar bagi peran perempuan sebagai penggerak ekonomi lokal.

Pembentukan FP3HI diharapkan menjadi wadah koordinasi dan diskusi lintas desa serta lintas sektor dalam memetakan potensi hutan, mulai dari hasil hutan non-kayu, pertanian, hingga pariwisata berbasis alam. Dengan dukungan data yang akurat dan kolaborasi antarperangkat daerah, forum ini diharapkan mampu menghadirkan program yang tepat sasaran, khususnya bagi perempuan di sekitar kawasan hutan yang berada dalam kantong kemiskinan.

Melalui sinergi yang berkelanjutan, Pemprov NTB optimistis potensi sumber daya alam yang dimiliki dapat dikelola secara optimal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan, dan mewujudkan NTB yang makmur, berdaya saing, serta mendunia.

Sejalan dengan itu, Direktur KONSEPSI, Dr. Muhammad Taqiuddin, menekankan peran strategis perempuan dalam perhutanan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Menurutnya, forum FP3HI diharapkan menjadi ruang penguatan jejaring, berbagi praktik baik, serta mendorong keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan pengelolaan hutan.

“Perempuan memiliki peran strategis dalam menjaga kelestarian hutan. Melalui Forum FP3HI, kami ingin membangun jejaring yang kuat agar perempuan semakin berdaya, terlibat dalam pengambilan keputusan, dan menjadi aktor penting dalam perhutanan sosial yang inklusif dan berkeadilan,” ujarnya. (r)

Jalin Kerja SAMA dengan Kejaksaan, Pembayaran Retribusi Sampah Gunakan Non-Tunai

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jalin Kerja SAMA dengan Kejaksaan, Pembayaran Retribusi Sampah Gunakan Non-Tunai
Syahrial Nuryadin foto bersama dengan Kepala Kejaksaan Negeri Bima Heru Kamarullah pada Selasa (13/1/2026). (Suara NTB/ist)

Kota Bima (suarantb.com) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima terus melakukan pembenahan layanan publik, baik dari sisi kemudahan pelayanan maupun penguatan tata kelola pemerintahan. Salah satunya menerapkan pembayaran retribusi sampah menggunakan non tunai.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, Syahrial Nuryadin, S.IP., M.M., menjelaskan bahwa pembayaran retribusi sampah non tunai diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar retribusi sampah. Selain itu, sistem non-tunai dinilai dapat meminimalisasi potensi kebocoran serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

“Melalui QRIS, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan tercatat secara digital. Ini bagian dari upaya kami untuk membangun sistem pengelolaan persampahan yang transparan dan berkelanjutan,” ujarnya pada Selasa (13/1/2026).

Selain inovasi layanan, DLH Kota Bima juga memperkuat aspek kepastian hukum dengan menjalin kerja sama resmi bersama Kejaksaan Negeri Bima. Penandatanganan kerja sama tersebut dilaksanakan pada, Selasa (13/1/2026) sebagai langkah strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang berlandaskan hukum.

“Kerja sama ini mencakup pemberian bantuan hukum, konsultasi hukum, serta pertimbangan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Kejaksaan Negeri Bima akan memberikan pendampingan apabila menghadapi permasalahan hukum, seperti sengketa aset, sengketa lahan, gugatan terhadap keputusan administrasi hingga persoalan kerja sama dengan pihak ketiga,” paparnya.

Selain itu, ruang lingkup kerja sama juga meliputi pemberian pendapat hukum atau legal opinion terhadap kebijakan dan program dinas, telaah hukum terhadap perjanjian atau kontrak, serta pendampingan dalam pengambilan keputusan strategis agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, dukungan lembaga adhyaksa tersebut, sangat penting dalam menjaga agar setiap kebijakan dan langkah pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat.

“Kerja sama ini memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi kami sebagai perangkat daerah. Pendampingan yang profesional akan membantu kami bekerja lebih fokus dan bertanggung jawab dalam melayani masyarakat,” katanya.

Melalui dua langkah strategis ini, DLH Kota Bima berharap dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, serta membangun kepercayaan masyarakat. Sinergi antara inovasi digital dan penguatan hukum tersebut diharapkan menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, transparan, dan berpihak pada kepentingan publik. (hir)

Apresiasi Capaian PAD, Bupati Lotim Beri Hadiah Umrah untuk Dua ASN Berprestasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Haerul Warisin (suarantb.com/rus)

Selong (suarantb.com) – Pencapaian monumental Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur (Lotim) pada tahun 2025 direspons dengan apresiasi nyata oleh Bupati, Drs. H. Haerul Warisin. Atas realisasi PAD yang menyentuh 99,5 persen dari target, Bupati memberikan hadiah umrah kepada dua Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dinilai berprestasi.

Kunjungan Bupati ke Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim pada Selasa (13/1/2026) menjadi momen penyerahan penghargaan tersebut. Berdasarkan data Sistem Evaluasi dan Monitoring Pendapatan Asli Daerah (Sempad), realisasi PAD hingga Desember 2025 mencapai Rp553.768.271.412, atau 99,50 persen dari target Rp556.548.670.438. Ini merupakan capaian tertinggi sepanjang sejarah Lotim.

“Hari ini saya tepati janji itu. Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas, Sekretaris, dan para Kabid, ada dua orang yang akan langsung saya umrahkan sebagai tanda penghargaan atas dedikasi mereka,” tegas Bupati Haerul Warisin yang akrab disapa Iron.

Meski sangat memuaskan, Bupati mengingatkan bahwa angka 99,5 persen itu adalah hasil kerja keras sejak Maret hingga Desember. Masih ada sisa 0,5 persen atau sekitar Rp2,78 miliar yang berasal dari masa transisi di Januari dan Februari yang harus dituntaskan.

“Kita tidak boleh langsung puas. Kita baru akan benar-benar puas jika capaian melampaui 100 persen. Saya minta sisa 0,5 persen ini segera dicari solusinya agar semua kewajiban pajak benar-benar clear,” pesannya.

Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyoroti masih adanya sektor potensial, seperti restoran dan penginapan, yang belum terjangkau maksimal. Ia menginstruksikan agar pendekatan penagihan pajak di lapangan dilakukan dengan santun dan penuh kerendahan hati.

“Penagih pajak tidak boleh emosi. Berikan penjelasan yang baik kepada masyarakat. Jelaskan bahwa pajak yang mereka bayar akan kembali ke mereka dalam bentuk pembangunan jalan, sekolah, dan kepentingan publik lainnya,” pesan Iron.

Ia mengakui bahwa sosialisasi manfaat pajak masih menjadi kendala. Untuk itu, ia berharap petugas pajak dapat menjadi jembatan informasi yang efektif untuk menghilangkan keraguan masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakannya.

Pemberian hadiah umrah ini diharapkan dapat memotivasi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Lotim untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam mendongkrak pendapatan daerah, sekaligus menegaskan komitmen kepemimpinan dalam memberikan apresiasi terhadap dedikasi dan prestasi para ASN. (rus)

Empat Investor Incar Objek Wisata “Sunrise Land Lombok” Labuhan Haji

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Empat Investor Incar Objek Wisata “Sunrise Land Lombok” Labuhan Haji
Kawasan Wisata Sunrise Land Lombok yang tengah ramai diperbincangkan di Lotim karena diperebutkan oleh sejumlah pihak atas nama investor. (suarantb.com/ist)

Selong (suarantb.com) – Empat Investor disebut mengincar objek wisata Sunrise Land Lombok (SLL). Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) sedang melakukan penilaian mendalam terhadap sejumlah investor yang berminat mengelola kawasan wisata yang dibangun oleh Pemda Lotim. Proses ini dilakukan setelah kontrak pengelolaan sebelum berakhir tanpa adanya perpanjangan dari pengelola lama.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Lotim, Widayat menjelaskan, bahwa aset wisata daerah tersebut saat ini dalam tahap evaluasi oleh Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TK-KSD). Penilaian ini melibatkan beberapa pihak untuk memastikan transparansi dan keputusan terbaik bagi daerah.

“Kita tidak bekerja sendiri. Ada beberapa investor yang sedang dinilai, termasuk yang lama dan beberapa calon baru, totalnya ada empat,” jelas Widayat, menjawab Suara NTB, Selasa (13/1/2026).

Dia menegaskan bahwa kriteria pemilihan investor tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial (profit oriented), tetapi lebih pada keberlanjutan (sustainable oriented) dan dampak bagi masyarakat. Pemerintah ingin memastikan destinasi wisata itu dapat menarik wisatawan secara kualitas dan kuantitas.

Mengenai berakhirnya kontrak dengan pengelola sebelumnya, Widayat memberikan penjelasan. Menurutnya, seharusnya perpanjangan kontrak diajukan paling lambat tiga bulan sebelum berakhir. Namun, hingga batas waktu 31 Desember 2025, tidak ada pengajuan sama sekali dari pihak pengelola lama, yang disebutnya sebagai SLL.

Keempat calon investor yang sedang dalam proses penilaian tersebut beragam latarnya. Salah satunya adalah sebuah perusahaan dari Jakarta yang berpengalaman mengelola kawasan seperti Ancol. Ada juga kelompok pemuda lokal dan investor dari luar daerah lainnya.

Widayat menyampaikan harapan agar aset daerah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kesehatan ekonomi masyarakat. Dari kontrak sebelumnya, Pemda Lotim hanya menerima sekitar Rp50 juta per tahun. Untuk masa depan, harapannya tentu lebih besar.

“Harapannya lebih dong, kalau bisa satu miliar harapan kami. Tetapi yang logisnya kami masih menunggu penilaian dari TK-KSD, berapa pantasnya aset itu dihargai,” imbuhnya.

Kawasan wisata yang luasnya sekitar 4 hektare itu rencananya akan ditata ulang. Pemerintah berkomitmen untuk mengikuti master plan yang telah dibuat oleh Kementerian Pariwisata, baik dengan investor baru maupun lama yang akan terpilih nanti.

Proses penilaian oleh TK-KSD ini menjadi penentu bagi masa depan kawasan wisata tersebut, dengan tujuan akhir menciptakan destinasi yang berkelanjutan dan memberi manfaat optimal bagi masyarakat Lombok Timur.

Harapkan Tetap Berlanjut

Direktur SLL, Qori’ Bayyinaturrosy saat dikonfirmasi menyampaikan harapannya tetap berlanjut kontraknya sisa satu tahun 2026 saja. Dia sampaikan, niatan awalnya memang akan mengakhiri masa kontraknya pada tahun ini. Dimana, semua yang sudah disiapkan dalam master plan sudah diimplementasikan.

“Secara pribadi, semua konsep saya sudah terealisasi. Dan saya sendiri sudah ada niat lama mau mundur dari Direktur SLL,” ungkapnya.

Untuk tahun 2027 dipastikan tidak akan dilanjutkan lagi. Akan tetapi, kalau ada kebijakan Bupati yang memberikan masa perpanjang lebih lama, akan dipertimbangkan. Masa kontrak yang lebih panjang akan memudahkan pengelola lebih leluasa untuk menata objek wisata bahari tersebut menjadi lebih baik.

Menurut Qori’, Dispar tidak etis melalukan tindakan pemutusan kontrak secara sepihak. Dikatakan, sebenarnya sudah lama mengajukan permohonan kontrak dan sudah disiapkan dokumen perpanjangan 2026 dan sudah siap diteken. Akan tetapi dibatalkan secara sepihak.

Direktur SLL ini meminta diberikan masa transisi tiga bulan ke depan jika dipaksa untuk tetap meninggalkan SLL. Ditambahkan, sejumlah pengelola sudah memilih keluar dan menjadi tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Disebutkan, jumlah karyawan tetap 24 orang dan tidak tetap 28 orang. Sebagian besar karyawan juga merupakan warga sekitar Labuhan Haji. (rus)

Jelang Panen Raya Jagung, DPRD NTB Minta Pemprov Hadir Jaga Stabilitas Harga

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hulaemi (suarantb.com/ist)

Mataram (suarantb.com) – Anggota Komisi II DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB), Hulaemi, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB untuk menyiapkan gudang penyimpanan jagung menjelang panen raya kuartal I tahun 2026 yang telah mulai berlangsung di sejumlah wilayah.

DPRD memprediksi hasil panen tahun ini akan melimpah, sehingga diharapkan menjadi momentum penguatan ketahanan pangan, sekaligus ujian bagi kesiapan pemerintah daerah dalam melindungi petani dari permainan harga oleh tengkulak dan spekulan.

“Kebutuhan jagung dalam negeri sangat tinggi. Bahkan pabrik pengolahan jagung masih sering impor. Artinya, sebenarnya hasil produksi dalam negeri bisa terserap semua,” kata Hulaemi pada Selasa (13/1/2026).

Ia menilai, kekhawatiran harga jagung anjlok saat panen raya semestinya tidak terjadi jika pemerintah hadir sejak awal. Hulaemi menekankan kunci utamanya adalah kesiapan gudang dan penyerapan hasil panen, khususnya oleh Bulog.

“Kemungkinan harga jagung turun itu kecil, apalagi kalau pemerintah turun tangan. Ketika harga ditekan tengkulak, pemerintah harus langsung menyerap hasil panen,” ujarnya.

Sebagi seorang yang berlatar belakang pengusaha, Hulaemi menilai pengendalian harga jagung sebenarnya bukanlah hal yang sulit, selama ada sikap tegas dari pemerintah dan keberpihakan yang jelas kepada petani.

“Pemerintah bisa mengatur pabrik pengolahan jagung agar membeli dari Bulog. Kalau tidak mau, izinnya bisa dicabut. Sebenarnya mudah, asal ada kemauan,” katanya.

Saat ini, harga jagung di tingkat petani dan pasar disebut berada di kisaran Rp6.500 per kilogram, menurutnya harga tersebut terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan sektor lainnya, yakni khususnya peternak ayam petelur. “Idealnya harga di kisaran Rp5.500. Kalau terlalu tinggi, peternak menjerit. Ini harus dijaga keseimbangannya,” ujar Hulaemi.

Hulaemi mengingatkan pengalaman tahun sebelumnya, ketika harga jagung dipermainkan atau diatur oleh spekulan, yang justru mengakibatkan harga jagung melonjak terlalu tinggi di pasaran karena pemerintah terlambat melakukan penyerapan dengan alasan keterbatasan gudang.

Hingga hal tersebut pun membuat para peternakan ayam petelur dan sebagainya menjerit, lantaran harga pakan mahal. “Tahun lalu harga melonjak karena pemerintah terlambat menyerap panen dengan alasan gudang tidak tersedia. Ke depan, gudang harus dipersiapkan sejak sekarang, jangan menunggu panen,” tegasnya.

Jika pemerintah benar-benar serius berada di pihak petani, dengan menyiapkan gudang penyimpanan kemudian menyerap hasil panen lebih awal, Hulaemi menilai hal tersebut akan tetep menempatkan NTB pada posisi strategis dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional.

Ia menambahkan, langkah ini juga sejalan dengan visi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Damayanti Putri dalam salah satu triple agendanya, yakni ketahanan pangan. “Petani adalah pahlawan pangan. Mereka harus dihargai dengan menjaga harga hasil panennya,” pungkasnya. (ndi)

Targetkan 8.125 Titik, Program “Tempah Dedoro” Butuh Anggaran Rp8 Miliar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Targetkan 8.125 Titik, Program “Tempah Dedoro” Butuh Anggaran Rp8 Miliar
H. Lalu Alwan Basri

Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Kota Mataram akan mengalokasikan anggaran untuk memperluas cakupan program Tempah Dedoro dengan target pembangunan 8.125 titik yang tersebar di 50 kelurahan. Program ini disiapkan sebagai solusi jangka panjang penanganan sampah dari hulu dengan mengkombinasikan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta optimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR).

Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri, mengatakan sebagai langkah awal pada tahun 2026, pemerintah telah menyiapkan dana stimulan sebesar Rp5 juta untuk setiap kelurahan. Dana tersebut diharapkan menjadi pemantik partisipasi masyarakat untuk membangun minimal lima unit Tempah Dedoro di setiap lingkungan.

“Kami sudah menganggarkan dana stimulan untuk kelurahan, masing-masing Rp5 juta. Ini untuk mendorong masyarakat mulai bergerak,” ujarnya, Selasa (13/1/2026).

Untuk menguji efektivitas program secara masif, Pemkot Mataram menetapkan Kelurahan Karang Baru sebagai pilot project atau proyek percontohan. Di wilayah tersebut, partisipasi masyarakat dinilai cukup tinggi, terbukti dengan terbangunnya 25 titik Tempah Dedoro secara swadaya hanya dalam satu lingkungan.

“Karang Baru akan menjadi percontohan. Di sana ada sembilan lingkungan, dan kita targetkan masing-masing lingkungan memiliki 25 titik. Kita akan evaluasi efektivitasnya dalam enam bulan ke depan sebelum diterapkan secara masif di seluruh kelurahan,” jelas Alwan.

Ia merincikan, untuk menuntaskan persoalan sampah di hulu secara optimal, satu lingkungan idealnya memiliki 25 titik Tempah Dedoro. Dengan total sekitar 325 lingkungan di Kota Mataram, maka kebutuhan keseluruhan mencapai 8.125 titk.

“Jika satu titik kita estimasikan sekitar Rp1 juta, maka kebutuhan anggaran secara keseluruhan mencapai kurang lebih Rp8 miliar. Ini hitungan ideal agar sampah organik benar-benar dapat ditangani di tingkat lingkungan,” tambahnya.

Mengingat besarnya kebutuhan anggaran tersebut, Alwan menegaskan Pemkot Mataram tidak hanya bergantung pada APBD. Saat ini, pemerintah tengah menjajaki kerja sama dengan berbagai pihak melalui dana CSR, baik dari perbankan, BUMN, maupun BUMD yang beroperasi di Kota Mataram.

Sementara itu, Wali Kota Mataram Dr. H. Mohan Roliskana menegaskan Tempah Dedoro merupakan salah satu strategi utama pemerintah kota dalam mereduksi sampah dari sumbernya. Menurutnya, meskipun Mataram telah memiliki insinerator serta merencanakan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Sandubaya, pengelolaan dari hulu tetap menjadi kunci.

“Kita sudah memiliki insinerator dan rencana pembangunan TPST Sandubaya. Namun, jika pengelolaan dari hulunya tidak dilakukan dengan baik, maka hasilnya tidak akan maksimal. Tempah Dedoro ini menjadi salah satu alternatif strategis,” ujarnya.

Berdasarkan hasil evaluasi di Lingkungan Marong Karang Tatah, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Mohan menyebut produksi sampah rata-rata mencapai 200 kilogram per hari. Setelah diterapkan 25 titik Tempah Dedoro, volume sampah berhasil direduksi hingga 50 persen.

“Dari sekitar 200 kilogram per hari, bisa ditekan menjadi 100 kilogram. Ini capaian yang sangat signifikan hanya dari satu lingkungan. Karena efektivitasnya nyata, program ini akan kita perluas,” pungkasnya. (pan)

Antisipasi Kebencanaan, Pemkot Mataram Siapkan 20 Ton Cadangan Beras

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Antisipasi Kebencanaan, Pemkot Mataram Siapkan 20 Ton Cadangan Beras
Sudirman (suarantb.com/cem)

Mataram (suarantb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram menyiapkan 20 ton cadangan beras, guna mengantisipasi bencana. Distribusi cadangan beras pemerintah diprioritaskan bagi warga terdampak bencana.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Sudirman ditemui pada, Selasa (13/1/2026) menegaskan, pihaknya telah menyiapkan cadangan beras pemerintah sejumlah 20 ton untuk mengantisipasi potensi bencana. Cadangan beras ini didistribusikan bagi warga yang terdampak bencana. “Kita siapkan cadangan beras pemerintah sekitar 20 ton untuk antisipasi bencana,” terangnya.

Menurut Sudirman, bencana alam tidak dapat diprediksi. Prakiraan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bakal terjadi hujan lebat disertai angin kencang dan gelombang pasang. Cadangan beras akan dikeluarkan apabila terjadi kondisi kedaruratan.

Mantan Staf Ahli Setda Kota Mataram mengakui, cadangan beras milik pemerintah sejumlah 20 ton dapat mencukup mengcover seluruh masyarakat yang terdampak. Prioritas distribusi tidak saja ke wilayah pesisir, melainkan enam kecamatan di Kota Mataram. “Pengalaman sebelumnya 20 ton itu sangat mencukupi untuk seluruh wilayah,” ujarnya.

Ketersediaan stok beras dipastikan mencukupi. Tahun ini kata Sudirman, akan ada pengadaan beras sekitar 5 ton. Pengadaan beras itu sebagai cadangan beras milik pemerintah, sehingga akan didistribusikan apabila terjadi kondisi kedaruratan. “Insya Allah, ada pengadaan tambahan sekitar 5 ton beras cadangan pemerintah,” ujarnya.

Mantan Kepala Dinas Sosial ini, kembali memastikan cadangan beras pemerintah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat apabila terdampak bencana seperti gelombang pasang dan banjir. “Sekarang ini, sudah ada warga terdampak gelombang pasang,” ujarnya.

Pendistribusian cadangan beras milik pemerintah lanjutnya, berdasarkan rekomendasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan permintaan dari kecamatan serta kelurahan. Tujuannya agar bantuan tepat sasaran. (cem)

Pastikan Selesai dalam 50 Hari, Pemprov Terus Kawal Pengerjaan Proyek Lenangguar-Lunyuk

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pastikan Selesai dalam 50 Hari, Pemprov Terus Kawal Pengerjaan Proyek Lenangguar-Lunyuk
Perbaikan ruas jalan provinsi Lenangguar–Lunyuk di Kabupaten Sumbawa pengerjaannya dikebut . Proyek dengan pagu Rp19 miliar lebih, merupakan poros vital yang menjadi urat nadi perekonomian wilayah Selatan Kabupaten Sumbawa. (suarantb.com/ist)

Mataram (suarantb.com) – Pemprov NTB melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Permukiman (PUPR-Perkim) menegaskan memantau langsung pengerjaan proyek peningkatan jalan Lenangguar-Lunyuk di Pulau Sumbawa. Proyek yang menelan anggaran hingga Rp19 miliar itu belum tuntas hingga dengan tutup buku tahun 2025. Untuk itu, Pemprov NTB memberikan tambahan waktu sekitar 50 hari kepada investor untuk menuntaskan jalan tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas PUPR-Perkim Provinsi NTB, Budi Herman menegaskan pihaknya akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana progress penanganan yang masuk dalam proyek log segmen Dinas PUPR di tahun 2025 lalu.

“Pasti saya akan ke sana. Kita minta kontraktornya untuk segera menyelesaikan pekerjaan itu,” ujarnya.

Dia memastikan, proyek jalan strategis yang menghubungkan Lunyuk dengan pusat Kabupaten Sumbawa itu akan bisa terselesaikan dalam 50 hari kerja. Apalagi, jalan ini menjadi satu-satunya jalan penghubung ke Lunyuk.

“Kontraktor harus serius. Logikanya kan sudah dikasih perpanjangan waktu. Ya harus serius. Apalagi ini kan proyek strategis Pak Gubernur juga,” tegasnya.

Hingga akhir Desember 2025, progres pembangunan proyek jalan Lenangguar-Lunyuk baru mencapai 72 persen. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR NTB, Miftahuddin Anshary, menjelaskan, saat ini, pekerjaan telah memasuki tahap persiapan pengaspalan pada long segment. Sementara itu, untuk pekerjaan bore pile, masih harus dilanjutkan dan diselesaikan pada segmen 2 dan segmen 5.

Adanya keterlambatan ini membuat Pemprov NTB memberikan tambahan waktu selama 50 hari untuk menuntaskan proyek jalan sepanjang 20 kilometer tersebut. Kebijakan penambahan waktu dilakukan dengan tetap mengacu pada ketentuan kontrak. Dalam masa perpanjangan, pelaksana proyek tetap dikenakan denda keterlambatan. “Pelaksana tetap dikenakan denda, yakni satu per mil per hari,” katanya.

Proyek penanganan jalan Lenangguar – Lunyuk cukup sulit. Hal ini karena di sejumlah titik perbaikan berada di pengkolan, melewati tebing, sehingga cukup sulit untuk melakukan pengeboran. Selain karena tebing, di titik lain proyek pengerjaan terkendala tanah. Menurut Sadimin, tanah di segmen itu terus bergerak

“Bergerak karena memang dari awal lebarnya itu kurang lebih 60, panjangnya 60 meter. Kemudian kedalamannya itu kurang lebih 10 sampai 15 meter. Itu memang dari awal sudah bongkahan besar itu sudah mulai turun,” ungkap mantan Kadis PUPR NTB, Sadimin pada November 2025 lalu.

Akibat pergerakan tanah, setiap kali musim hujan terjadi longsor. Hal ini semakin mempersulit proses perbaikan jalan. “Jadi jalan awalnya itu yang tadinya di sini sudah bergeser sekitar 8 meter. Jadi itu dibersihkan dulu, dikembalikan ke jalan awal gitu,” sambungnya.

Di satu lokasi saja, ada 48 titik yang harus diperbaiki. Saat ini, sudah 32 titik rampung. Untuk menyelesaikan semua titik, lagi-lagi kontraktor mengalami kendala karena tanah yang terus bergerak. Untuk itu, pihaknya mengaku sempat menghentikan pengeboran di 16 titik itu. (era)

Dianggarkan Rp52 Miliar, Hutan Sumbawa Tak Kunjung Pulih

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Dianggarkan Rp52 Miliar, Hutan Sumbawa Tak Kunjung Pulih
Kondisi hutan Sumbawa. Pemerintah berusaha memulihkan kondisi hutan di Sumbawa, agar kondisi hutan kembali normal. (suarantb.com/ist)

Mataram (suarantb.com) – DPRD NTB kritisi penggunaan anggaran Tugas Pembantuan (TP) Pemprov NTB tahun 2023 yang mencapai Rp52 miliar, yang diperuntukkan untuk pemulihan hutan kritis dari hulu ke hilir Pulau Sumbawa. Kritik tersebut muncul menyusul bencana banjir tahunan di kawasan Bima dan Dompu akibat alih fungsi lahan.

Menanggapi hal ini, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB, Ir. Ahmadi, SP-1., mengatakan belum mengetahui soal anggaran penanganan hutan tersebut. Namun, ia memastikan alih fungsi lahan masih marak terjadi di hampir seluruh wilayah Pulau Sumbawa.

“TP Tahun 2023 saya belum tahu. Kalau masalah kerusakan hutan itu kan ketika rusak hutan ini terus kita adakan rehabilitasi, tidak bisa hari itu kita lihat manfaatnya kan. Butuh waktu,” ujarnya, Selasa, 13 Januari 2026.

Meski mengaku belum mengetahui anggaran Rp52 miliar di masa kepemimpinan gubernur sebelumnya, Ahmadi mengaku dana senilai tersebut belum bisa memulihkan kembali seluruh hutan Sumbawa. Setidaknya, Pemprov NTB membutuhkan sekitar Rp52 miliar per tahun untuk bisa menghijaukan kembali hutan kritis tersebut.

“Karena kan namanya setelah kita melakukan rehabilitasi hutan, tanam pohon, tentu ada anggaran lagi untuk pemeliharaannya. Itu yang terpenting,” katanya.

Selain alih fungsi lahan, banyaknya illegal mining atau tambang ilegal dan penebangan ilegal turut menjadi pemicu banjir tahunan di Bima dan Dompu. Ahmadi mengaku, Pemprov NTB menghadapi tantangan berat dalam menghentikan tindakan alih fungsi lahan. Pasalnya, pelaku alih fungsi lahan adalah masyarakat sendiri. Selain memperhatikan kondisi alam, Pemprov juga memperhatikan perekonomian masyarakat sekitar.

“Pemanfaatan kawasan hutan untuk pertambangan, alih fungsi lahan, kan tentu itu tidak bisa efektif. Kalau kita nilai daripada hari atau tahun pertama itu, ya tentu itu membutuhkan proses yang panjang,” lanjutnya.

“Memang perbaikan hutan secara vegetatif itu kan tidak bisa langsung kita lihat hasilnya. Beda dengan penanganan banjir. Penanganan kerusakan hutan kan tidak bisa hanya vegetatif ya, tetapi bisa juga secara penegakan hukum,” sambung Kepala Biro Organisasi Setda NTB itu.

Dalam memastikan tidak ada lagi pembabatan hutan ilegal, khususnya di Pulau Sumbawa, DLHK NTB juga melibatkan Aparat Penegak Hukum (APH). Per November 2025 lalu, Pemprov menemukan adanya aktivitas penebangan ilegal sebanyak lima truk pohon, dan langsung ditangani oleh APH.

Saat ini, kondisi ekologis Pulau Sumbawa saat ini sudah mengkhawatirkan. Sekitar 85 persen kawasan pegunungan disebut dalam kondisi kritis, yang berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana hidrometeorologi.

Menurut anggota DPRD NTB, Muhammad Aminurlah, agenda pemulihan harus dimulai dari hulu, melalui program recovery dan reboisasi kawasan gunung, pengendalian sedimentasi di setiap Daerah Aliran Sungai (DAS), hingga pengembalian fungsi tanah produktif.

Data BPBD Kabupaten Bima mencatat, pada Rabu, 7 Januari 2026, banjir melanda empat kecamatan, yakni Woha, Bolo, Soromandi, dan Sanggar, mencakup delapan desa dan 15 RT. Sebanyak 456 kepala keluarga (KK) atau 1.244 jiwa terdampak.

Banjir kembali terjadi pada Kamis, 8 Januari 2026 di tiga kecamatan, yakni Monta, Bolo, dan Soromandi, meliputi tiga desa dan 19 RT. Sebanyak 208 KK atau 612 jiwa terdampak. (era)

Keterbatasan Anggaran Koperasi Dikhawatirkan Hambat Hilirisasi Garam Bima

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Keterbatasan Anggaran Koperasi Dikhawatirkan Hambat Hilirisasi Garam Bima
Pabrik garam yang ada di Bima. Pabrik ini nanti akan dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih. (suarantb.com/ist)

Mataram (suarantb.com) – Pabrik garam di Bima sudah mulai beroperasi sejak tahun 2025 lalu. Pabrik garam tersebut rencananya akan dikelola oleh koperasi, sesuai dengan program pemerintah pusat, Koperasi Desa Merah Putih.

Dalam perjalanannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB, Muslim, mengatakan koperasi memiliki anggaran terbatas. Sehingga cukup sulit mengoptimalkan pabrik garam berkapasitas 10 ribu ton yang berlokasi di Desa Pandai, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima.

“Masalahnya koperasi ini punya modal terbatas. Karena itu Pak Gubernur dan Wakil Gubernur mendorong agar kegiatan usaha koperasi bisa dimaksimalkan,” ujarnya, Selasa, 13 Januari 2025.

Sebagai langkah penguatan, pihaknya melakukan pendataan kemampuan fiskal koperasi serta mendalami rencana bisnis tahun 2026. Ia juga memetakan potensi hambatan agar solusi dan mitigasi dapat segera ditemukan.

Salah satu upaya yang akan ditempuh adalah dengan memfasilitasi akses permodalan melalui Bank NTB Syariah. Muslim berharap dengan adanya dukungan pembiayaan, dapat membantu koperasi dan UMKM agar lebih berkembang.

Pemprov NTB, lanjutnya, juga membuka peluang kerja sama dengan BUMN, BUMD, maupun pihak swasta sebagai mitra pengelola. Skema kemitraan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran kelembagaan bagi koperasi.

Dari sisi kualitas, keberadaan pabrik dinilai telah meningkatkan mutu garam K2 dan K3 setelah melalui proses pengolahan. Meski demikian, untuk memenuhi kebutuhan industri dengan standar kadar NaCl di atas 98 persen, masih diperlukan penyesuaian formula produksi.

“Basis kita bukan hanya soal uang. Yang lebih penting adalah penguatan kelembagaan koperasi, branding produk garam, dan memastikan masyarakat mendapatkan multiplier effect yang positif dari keberadaan pabrik garam ini,” terangnya.

Dari sisi pemasaran, garam Bima memiliki pasar sendiri, salah satunya Jawa Timur. Garam NTB ini dipergunakan untuk kebutuhan industri pakan ternak. Tidak hanya keterbatasan modal, tantangan lain yang dihadapi yaitu kondisi aset pabrik yang rentan terhadap korosi.

“Karena aset ini rawan korosi, kita perlu identifikasi lebih dini potensi hambatan supaya mitigasinya bisa cepat dilakukan dan aspek pengelolaan segera ditangani,” jelasnya.

Untuk itu, Pemprov berencana melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Bima guna mengevaluasi kinerja pabrik selama satu tahun terakhir, sekaligus memetakan potensi hambatan yang dihadapi koperasi. (era)

1...350351352...1,088Halaman 351 dari 1,088