Beranda blog Halaman 330

Pemprov NTB Pastikan Kelanjutan Nasib NTB Mall

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pemprov NTB Pastikan Kelanjutan Nasib NTB Mall
Irnadi (suarantb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB memastikan NTB Mall masih akan terus dilanjutkan, namun dengan arah dan fungsi yang tengah dibenahi. Ke depan, NTB Mall tidak hanya diposisikan sebagai etalase pemasaran, melainkan sebagai pusat pembinaan, pendampingan, dan peningkatan kualitas produk UMKM.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi NTB, H. Irnadi, mengatakan penguatan peran NTB Mall menjadi bagian dari action plan kerja sama regional antara Provinsi NTB, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang baru-baru ini ditandatangani oleh para kepala daerah.

“Salah satu fokus utama dari kerja sama regional ini adalah bagaimana pembinaan UMKM dilakukan secara lebih terarah,” ujar Irnadi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi NTB ini menegaskan, saat ini NTB Mall belum difokuskan sebagai pusat penjualan langsung. Fungsinya masih berada dalam konteks pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi UMKM.

“Secara fungsi, NTB Mall masih dalam konteks pembinaan dan pendampingan UMKM. Jadi, untuk saat ini belum diarahkan ke aktivitas penjualan,” ujarnya.

Ia menambahkan, NTB Mall saat ini sedang dalam proses pembenahan seiring dengan adanya penyesuaian Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru. Penyesuaian ini akan menentukan arah dan peran NTB Mall ke depan.

“Tim pengkaji akan merumuskan kegiatan dan peran NTB Mall agar lebih optimal dalam mendukung UMKM,” kata Irnadi.

Ke depan, NTB Mall diharapkan mampu berperan signifikan dalam promosi sekaligus peningkatan kualitas produk UMKM NTB. Fokusnya tidak hanya pada pemasaran, tetapi juga pada pengembangan mutu produk dan kapasitas pelaku usaha.

“Tidak semata-mata dalam konteks menjual, tetapi bagaimana kualitas produk UMKM itu sendiri bisa meningkat,” jelasnya.

Terkait suntikan anggaran untuk NTB Mall, Irnadi menyebutkan hingga kini belum ada angka pasti karena masih dalam tahap pembenahan dan pengkajian arah pengelolaan.

Irnadi lebih jauh menjelaskan, upaya pemerintah daerah dalam mendorong UMKM naik kelas tidak lagi semata-mata bertumpu pada aspek pemasaran. Pembinaan kini diarahkan secara menyeluruh, mulai dari kualitas produk, kemasan, hingga pemenuhan standar sertifikasi.

“Kalau kita ingin bersaing di pasar global, sertifikasi produk menjadi hal yang sangat penting dan mutlak dibutuhkan,” tegasnya.

Menurutnya, sertifikasi akan didorong agar dilakukan secara lebih terencana dan sistematis. Dengan sertifikasi tersebut, produk UMKM NTB diharapkan memiliki branding yang kuat dan nilai daya saing, tidak hanya di tingkat daerah, tetapi juga nasional hingga global.

Terkait dukungan pemerintah daerah, Irnadi mengakui bahwa sertifikasi UMKM membutuhkan intervensi anggaran. Hal ini karena sertifikasi menyentuh langsung pelaku UMKM, yang sebagian besar masih memiliki keterbatasan modal.

“Karena menyentuh langsung UMKM, tentu harus ada dukungan anggaran. Anggaran ini nantinya diperuntukkan untuk membantu UMKM dalam proses sertifikasi produk,” jelasnya.

Meski demikian, hingga saat ini belum ditetapkan target jumlah UMKM yang akan disertifikasi. Pemerintah masih melakukan pendataan, klasifikasi, serta pemutakhiran data UMKM di seluruh NTB.

“Setelah data terbaru tersedia dan valid, baru kita bisa menentukan target sertifikasi secara lebih tepat,” katanya.

Irnadi mengajak seluruh pelaku UMKM NTB untuk terus meningkatkan kualitas produk dan sumber daya manusia, sejalan dengan visi Gubernur NTB “NTB Makmur Mendunia”.

“Peningkatan kualitas produk dan sumber daya pelaku UMKM menjadi kunci agar UMKM NTB mampu bersaing dan berkembang secara berkelanjutan di tengah persaingan global,” pungkasnya. (bul)

Jelang Ramadan, DKP Mataram Siapkan Gerakan Pangan Murah

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Jelang Ramadan, DKP Mataram Siapkan Gerakan Pangan Murah
Sejumlah warga sedang membeli kebutuhan pokok di pasar murah di Lapangan Karang Genteng, Kelurahan Pagutan, Kecamatan Mataram yang dipotret beberapa waktu lalu. Jelang Ramadan DKP Mataram akan gelar gerakan pasar murah. (suarantb.com/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram menyiapkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Program ini digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas daya beli warga.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Sudirman, mengatakan GPM dijadwalkan berlangsung selama dua hari, yakni pada 15–16 Februari 2026. Kegiatan tersebut digelar menjelang awal puasa Ramadan yang diperkirakan jatuh pada 18 Februari 2026. “Pelaksanaan GPM ini dilaksanakan secara serentak se-Indonesia, sesuai dengan jadwal dari pemerintah pusat,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, lokasi pelaksanaan GPM masih dalam tahap penentuan. DKP memprioritaskan wilayah kelurahan dengan jumlah penduduk padat dan lokasi yang relatif jauh dari pasar tradisional agar manfaat program bisa dirasakan langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, GPM dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan sedikitnya 17 distributor bahan pokok dan komoditas pertanian. Keterlibatan para distributor ini bertujuan mendekatkan akses masyarakat terhadap bahan pangan sekaligus menyediakan harga kebutuhan pokok di bawah harga pasar.

Sudirman menyebutkan, terdapat perbedaan harga yang cukup signifikan antara harga bahan pokok di GPM dengan harga di pasar tradisional. Sebagai contoh, minyak goreng merek Minyakita di GPM dijual seharga Rp15.500 per liter, sementara harga di pasar berkisar antara Rp18.500 hingga Rp19.000 per liter.

Selain itu, telur ayam broiler ukuran besar dijual Rp53.000 per tray berisi 30 butir, dan ukuran sedang Rp50.000 per tray. Harga tersebut lebih rendah dibandingkan harga di pasar yang mencapai Rp58.000–Rp60.000 per tray untuk ukuran besar dan Rp53.000–Rp55.000 per tray untuk ukuran sedang.

“Selisih harga ini cukup besar dan tentunya sangat membantu masyarakat,” katanya.

Selain melibatkan distributor, DKP Kota Mataram juga menggandeng Perum Bulog untuk menyediakan beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng Minyakita, gula, telur, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya.

Untuk kebutuhan komoditas hortikultura, DKP turut melibatkan Bank Indonesia (BI) dengan menurunkan petani-petani binaan agar menjual langsung hasil panen mereka, seperti cabai, tomat, bawang, dan aneka sayur-mayur. Kehadiran petani secara langsung di lokasi GPM diharapkan dapat menekan rantai distribusi sehingga harga menjadi lebih terjangkau.

“Harga bahan pokok di GPM rata-rata memiliki selisih Rp1.000 hingga Rp5.000 per item dibandingkan harga pasar. Ini tentu sangat membantu masyarakat,” jelas Sudirman.

Ia menambahkan, kegiatan GPM tidak hanya bertujuan membantu pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, stabilisasi harga, serta bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan daya beli masyarakat menjelang Ramadan. (pan)

KDMP Dipastikan Tidak Saingi Usaha Masyarakat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
KDMP Dipastikan Tidak Saingi Usaha Masyarakat
Jimmy Nelwan (suarantb.com/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat mulai menggencarkan pembangunan koperasi desa kelurahan merah putih (KDKMP) di seluruh kabupaten/kota. Empat koperasi juga dibangun di Kota Mataram. Koperasi desa kelurahan merah putih dipastikan tidak menyaingi usaha masyarakat.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram, Jimmy Nelwan menjelaskan, Pemerintah Kota Mataram telah membentuk 50 koperasi merah putih di 50 kelurahan. Dari 50 kelurahan itu, baru empat lokasi pembangunan koperasi. Yakni, Kelurahan Ampenan Utara, Abian Tubuh, Mandalika, dan Karang Baru.

“Dua kelurahan sudah proses pembangunan. Sementara, di Kelurahan Mandalika dan Karang Baru masih proses penyelesaian lahan,” kata Jimmy ditemui pada, Rabu (4/2/2026).

Empat gerai koperasi merah putih ini, sebenarnya ditargetkan tuntas bulan Maret. Gerai ini akan menjual produk kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, olahan dari pelaku UMKM dan industri kecil lainnya, dapat dijual di gerai KDKMP.

Mantan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Mataram menegaskan, keberadaan gerai koperasi merah putih tidak akan menyaingi usaha masyarakat. “Jadi tidak menyaingi usaha warga, justru mereka nanti akan dibantu karena produk olahan mereka bisa dijual di sana,” jelasnya.

Koperasi merah putih jelasnya, akan menjadi mitra pelaku UMKM. Kendati demikian, koperasi harus bersaing dengan pasar modern dari sisi harga, pengemasan, dan lain sebagainya.

Keberlangsung usaha dari KDKMP akan didampingi langsung oleh. PT Agrinas Pangan Nusantara. Perusahaan plat merah ini, akan membantu pengurus koperasi untuk mengakses permodalan melalui himpunan bank milik pemerintah. “Kalau masalah permodalan kewenangan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Kewenangan pemerintah daerah kata Jimmy, fokus melakukan pendampingan dan pembinaan saja. “Kita hanya pembekalan dan pelatihan saja,” demikian kata Jimmy. (cem)

Ditargetkan Nol Persen pada 2029, Kemiskinan Ekstrem di Mataram Capai 1,09 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ditargetkan Nol Persen pada 2029, Kemiskinan Ekstrem di Mataram Capai 1,09 Persen
H. Muhammad Ramadhani (suarantb.com/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Mataram mencatat angka kemiskinan ekstrem di Kota Mataram mencapai 1,09 persen atau setara dengan 5.938 jiwa. Pemerintah Kota Mataram menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen paling lambat pada akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bappeda Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani, menjelaskan secara keseluruhan angka kemiskinan di Kota Mataram berada pada level 7,15 persen. Dari jumlah tersebut, 1,09 persen masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

“Kita sejalan dengan Pemerintah Provinsi NTB yang menargetkan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga nol persen. Untuk Kota Mataram, targetnya nol persen pada akhir RPJMD 2029,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).

Ia menjelaskan, kemiskinan ekstrem merupakan lapisan kemiskinan paling bawah yang penanganannya tidak mudah. Kelompok masyarakat yang masuk kategori tersebut umumnya adalah penyandang disabilitas, lanjut usia (lansia), serta kelompok rentan lainnya yang memiliki keterbatasan dalam meningkatkan pendapatan secara mandiri.

“Kelompok ini sulit keluar dari kemiskinan. Intervensinya tidak bisa melalui pemberdayaan ekonomi biasa, tetapi lebih banyak melalui bantuan sosial langsung sesuai program pemerintah pusat,” jelasnya.

Ramadhani yang akrab disapa Dhani menambahkan, data kemiskinan kerap mengalami perubahan. Ketika masyarakat menerima bantuan, statusnya dapat meningkat menjadi tidak miskin. Namun, ketika bantuan dihentikan, status tersebut bisa kembali turun.

“Kalau kemiskinan ekstrem ini, mau dibantu atau tidak, kondisinya cenderung tetap miskin. Itulah yang membuat pengentasan kemiskinan ekstrem tidak mudah,” ungkapnya.

Dhani yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram mengatakan, strategi penanganan kemiskinan ekstrem dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, peningkatan pendapatan melalui bantuan tunai. Kedua, pemenuhan jaminan pendidikan dan kesehatan. Ketiga, memastikan masyarakat memiliki tempat tinggal yang layak.

Ia mengakui, salah satu tantangan terbesar dalam penanganan kemiskinan adalah persoalan basis data yang selama ini bersumber dari berbagai instansi, sehingga seringkali tidak sinkron. Namun, saat ini pemerintah pusat telah menghadirkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Dinas Sosial dan terintegrasi secara nasional.

Untuk mengoptimalkan DTSEN, pemerintah pusat juga merancang sistem digitalisasi bantuan sosial dengan mengintegrasikan seluruh dinas terkait, baik dalam pendataan maupun penyaluran bantuan di setiap kabupaten dan kota. Melalui sistem ini, data yang sebelumnya tumpang tindih diharapkan dapat diseragamkan.

“Tujuannya agar tidak terjadi salah sasaran dalam intervensi kemiskinan, khususnya untuk jaminan dan perlindungan sosial,” pungkasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Mataram bahwa penduduk miskin di Kota Mataram, pada 2022, jumlah penduduk miskin di Kota Mataram sekitar 45,30 ribu orang (8,63 persen). Sementara,pada 2023 tercatat sekitar 46,21 ribu orang (8,62 persen). Di tahun 2024, tercatat jumlah kemiskinan mencapai 8 persen atau 42.514 jiwa. (pan)

Biaya Operasional Membengkak, Pengusaha Pelayaran Swasta Desak Kemenhub Berikan Insentif

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com) – Sejumlah pengusaha angkutan pelayaran mengeluhkan tingginya biaya operasional di tengah situasi perekonomian global dan pertumbuhan ekonomi domestik saat ini. Salah satunya PT Dharma Lautan Utama.

Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama (DLU), Erwin H Poedjono mengungkapkan, bahwa biaya operasional perusahaan angkutan pelayaran sangat rentan terhadap fluktuasi mata uang asing.

Terpantau pada Senin (2/2/2026), kurs Dolar AS terhadap Rupiah telah menyentuh angka Rp16.806,15. Sementara, Kementerian Perhubungan dinilai belum menunjukkan keberpihakan pada pengusaha swasta yang selama ini telah membantu mobilitas perekonomian lintas pulau. Sedangkan operasional kapal tetap berjalan di tengah tantangan pembengkakan biaya komponen.

“Sekitar 80 persen komponen biaya operasional kami, mulai dari suku cadang (spare parts), perawatan harian, pengedokan (docking), hingga pemenuhan alat keselamatan, mengikuti kurs Dolar AS,” ungkap Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama, Erwin H Poedjono.

Meskipun tantangan itu sangat memberatkan, kata Erwin, perusahaannya terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik tanpa menurunkan standar keselamatan angkutan pelayaran.

“Selama ini kami dituntut untuk memberikan layanan keselamatan dan kenyamanan sesuai dengan standarisasi UU Pelayaran no 17 Tahun 2008, dan persyaratan internasional (SOLAS) sebagai konsekuensi ratifikasi IMO yang membutuhkan biaya cukup tinggi,” ucapnya

“Hal ini menjadikan komponen biaya kami bersifat tetap (fixed cost). Ketika kurs Dolar naik, beban fixed cost ini melonjak signifikan, termasuk biaya Sumber Daya Manusia (SDM),” jelasnya.

Di sisi lain, Erwin juga mengungkapkan tantangan menghadapi iklim kompetisi yang tidak setara, di mana operator pelayaran pemerintah/BUMN mendapatkan fasilitas subsidi Public Service Obligation (PSO) yang nilainya bisa mencapai 2-3 kali lipat dari harga tiket untuk total penumpang mereka.

Angka tersebut kemudian disesuaikan setiap tahun mengikuti kenaikan komponen biaya. Selain itu, operator pelayaran pemerintah/BUMN juga mendapatkan suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan bantuan modal kerja berupa armada kapal. Sementara, pihak swasta harus berjuang mandiri tanpa fasilitas tersebut.

“Akibatnya, kami kesulitan bersaing dengan mereka yang dapat menetapkan harga tiket rendah karena adanya PSO,” keluhnya.

Erwin mewakili sejumlah perusahaan angkutan pelayaran swasta berharap agar Kementerian Perhubungan segera mengambil tindakan cepat untuk menentukan kebijakan yang benar-benar berpihak.

Antara lain seperti adanya penurunan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), biaya sandar, biaya sertifikasi, dan perpajakan.

“Kami juga meminta agar pihak swasta diberikan kesempatan yang sama untuk melayani rute lintas keperintisan (subsidi) yang selama ini didominasi oleh perusahaan BUMN, karena selama ini ada perlakuan yang tidak adil yaitu ketika swasta beroperasi menggantikan kapal BUMN di lintas keperintisan, maka keperintisan tersebut dicabut,” ucap Erwin.

Pihaknya juga menginginkan penambahan fasilitas sandar kapal untuk mengatasi antrean trafik. Keterbatasan fasilitas saat ini disebutnya menyebabkan inefisiensi waktu dan lonjakan biaya bahan bakar (BBM) akibat waktu tunggu yang lama.

Berikutnya, Erwin meminta kepada pemerintah agar melakukan pengerukan akibat pendangkalan alur masuk pelabuhan dan area dermaga.

Kondisi ini dinilai sangat membahayakan keselamatan pelayaran akibat risiko kandas atau gesekan lunas kapal dan memicu high cost economy akibat kerusakan sistem pendingin mesin kapal yang terhisap lumpur.

“Jika langkah-langkah perbaikan ini tidak segera dilakukan, hal ini akan mengancam keberlanjutan usaha dan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Erwin. (bul)

Stok dan Harga Bapok di Lobar Relatif Stabil Jelang Bulan Ramadan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tim Pemkab bersama instansi terkait turun memantau harga Bapok di sejumlah pasar di Lobar.

Giri Menang (ekbisntb.com) – Harga bahan pokok (Bapok) di Lombok Barat diklaim relatif stabil jelang bulan suci Ramadan. Selain itu, stok sejumlah Bapok ini diperkirakan mencukupi hingga Lebaran atau Hari Raya Idulfitri.

Guna memastikan harga dan stok stabil, pihak Pemkab melalui OPD bersama instansi terkait turun memantau, baik ke pasar maupun gudang distributor, SPBE, dan Bulog.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Lobar, Lale Widiani, SH., menerangkan, pihaknya tiap hari turun ke pasar untuk memantau harga Bapok seperti cabe, bawang, tomat, telur, beras dan minyak goreng. “Selama ini harga masih stabil, yang naik turun kemarin itu cabe karena cuaca, kemudian tomat tapi sekarang sudah stabil lagi,” jelas dia Selasa (3/2/2026).

Dampak cuaca ekstrem, sempat mempengaruhi harga ikan tongkol, tetapi berangsur normal kembali. Harga Bapok ini, kata dia, mengalami naik turun namun tidak terlalu signifikan dan tidak menyebabkan inflasi. Seperti harga cabai Rp65 ribu per kilogram naik dari 60 ribu. Untuk minyak goreng harganya Rp15-20 ribu per kilogram. Bawang merah dan bawang putih Rp38-39 ribu per kilogram. Harga telur Rp40 ribu per kilogram. Dan daging harganya pada kisaran Rp70 ribu per kilogram.

Selain harga, stok Bapok juga masih aman. Seperti gas LPG dari hasil sidak ke SPBE di wilayah Narmada, kondisi relatif aman hingga puasa dan Lebaran. Pihaknya juga sidak ke Bulog, stok beras dan minyak goreng banyak untuk kebutuhan Lebaran kedepan. Harga beras juga relatif terjangkau, Rp15 ribu per kilogram untuk kelas premium. (her)

Ratusan Randis di Lobar Dilelang, Tekan Biaya Operasional dan Pasok PAD

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ratusan Randis di Lobar Dilelang, Tekan Biaya Operasional dan Pasok PAD
Kendaraan dinas ini dilelang oleh BPKAD Lobar.

Giri Menang (ekbisntb.com) – Ratusan unit kendaraan dinas (Randis) milik Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dilelang. Langkah ini dilakukan Pemkab untuk menertibkan aset daerah sekaligus menekankan biaya operasional serta memberikan pemasukan pendapatan bagi daerah.

Kepala BPKAD Lobar Hj.Baiq Yeni S Ekawati menjelaskan proses lelang ini sudah berproses cukup lama, karena menunggu keputusan dari KPKNL, saat ini beberapa kendaraan sudah selesai sehingga beberapa unit kendaraan sudah siap dilelang bahkan sudah ditempel pengumumannya lelang. “Ini sudah kita usulkan lama oleh OPD,baru sekarang kita ekskusi,” ujarnya.

Randis yang dilelang ini merupakan kendaraan yang ada di beberapa OPD yang sudah rusak dan tidak dimanfaatkan lagi, pihaknya sudah mengusulkan ke KPKNL dan sekarang sudah dalam proses input untuk data-data Randis yang sudah siap dilelang. “Hari ini masih kita input data Randis yang mau dilelang,” tegasnya.

Jumlah Randis yang akan lelang sejumlah 141 unit terdiri dari roda empat dan roda dua, di mana roda empat ada 33 unit, roda dua ada 56 unit. “Totalnya ada 141 unit Randis baik roda empat dan roda dua,” ujarnya.

Selain itu untuk, barang-barang limbah padat jumlahnya sebanyak 51 unit, sedang untuk limbah-limbah yang lain, nanti akan dijual kiloan.

Terkait target PAD yang akan didapatkan dari lelang Randis, Yeni belum bisa memperkirakan itu karena itu tergantung ada atau tidak peminat dari Randis yang dilelang.

Kalaupun nantinya setelah dilelang tidak ada yang minat, Mantan Kasat Pol PP ini menyatakan agar tetap melakukan lelang dengan proses yang berbeda dengan tujuan agar randis yang sudah banyak tidak dimanfaatkan itu bisa terjual dan masuk menjadi pendapatan daerah.

Mekanisme lelang, untuk menjaga transparansi dan mencegah praktik “permainan” harga, BPKAD Lobar akan menggunakan sistem e-Auction atau lelang elektronik. Peserta wajib mendaftar melalui situs resmi lelang.go.id. Selain itu Peserta harus menyetorkan uang jaminan sesuai nominal yang ditetapkan untuk setiap lot kendaraan. (her)

Produksi Kopi Sumbawa Tembus 20.000 Ton Per Tahun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Produksi Kopi Sumbawa Tembus 20.000 Ton Per Tahun
Ni Wayan Rusmawati (suarantb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa, berkomitmen untuk memperluas tanaman kopi. Sebab, lahan potensial untuk tanaman kopi terutama di beberapa wilayah potensial seperti di Kecamatan Batulanteh, Alas Barat, dan Ropang.

“Total luas lahan yang sudah tergarap saat ini baru 3.798 hektare dengan potensi produksi di angka 20.000 ton per tahun. Kami pun terus berkomitmen untuk terus mengembangkan potensi tersebut,” kata Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Ir. Ni Wayan Rusmawati, Selasa (3/2/2026).

Dengan nilai produksi tersebut, Sumbawa mampu menyumbang 42,27 persen terhadap produksi kopi yang ada di wilayah NTB. Pemerintah pun berkomitmen untuk terus meningkatkan produksi salah satunya dengan memperluas area tanam.

“Memang produksi kopi kita cukup tinggi di NTB dari 3.798 hektare yang sudah dimanfaatkan. Kita juga masih memiliki lahan potensial yang mencapai 20.000 hektare,” ujarnya

Pemkab Sumbawa memastikan, akan tetap berusaha mengoptimalkan potensi lahan tersebut, terutama di daerah dataran tinggi. Apalagi harga kopi saat ini, dianggap cukup bagus sehingga bisa meningkatkan perekonomian petani kopi.

“Di program Sumbawa hijau lestari yang dicanangkan pemerintah kita juga sudah melalui melakukan penanaman kopi di Batudulang sebanyak 10.000 bibit kopi,” jelasnya.

Selain meningkatkan produksi, pihaknya memastikan akan memantapkan infrastruktur pendukung. Salah satunya lantai jemur termasuk alat pemasaran,sehingga Kopi Sumbawa bisa lebih maju dan bersaing dengan kopi dari daerah lainnya.

“Kami juga akan mendorong adanya gerai penjualan kopi dengan melibatkan UMKM sehingga kedepannya kopi Sumbawa lebih dikenal,” tukasnya. (ils)

Sukses di Gelaran Perdana, Pertamina 6-Hours Endurance Masuk Jadi Ajang Tahunan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Sukses di Gelaran Perdana, Pertamina 6-Hours Endurance Masuk Jadi Ajang Tahunan
Mobil balap Pertamina 6 Hours Endurance memasuki garis finis usai membalap selama 6 jam di sirkuit Mandalika, akhir pekan kemarin. (suarantb.com/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Ajang atau event Pertamina 6 Hours Endurance by Racing Sun Academy bakal masuk menjadi salah satu event balap tahunan yang diselenggarakan di Pertamina Mandalika International Circuit atau Sirkuit Mandalika. Hal ini setelah ajang tersebut meraih sukses pada gelaran perdana akhir pekan kemarin.

Kehadiran ajang balap ketahanan tersebut diharapkan bakal semakin melengkapi ajang balap yang sudah ada sebelumnya di Sirkuit Mandalika.

“Sukses gelaran Pertamina 6-Hours Endurance by Racing Sun Academy menunjukkan bahwa Sirkuit Mandalika sangat ideal untuk menggelar balapan ketahanan. Kami berharap event ini terus berkembang dan menjadi agenda rutin yang dinanti para pecinta balap,” ungkap Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria, dalam keterangannya, Selasa (3/2/2026).

Terlebih ajang tersebut juga mendapat antusiasme tinggi dari penonton. Terbukti dengan hadirnya ribuan penggemar motorsport di Sirkuit Mandalika untuk menyaksikan langsung aksi para pembalap di lintasan. Sekaligus menikmati suasana balap ketahanan yang jarang digelar di Indonesia.

“Event balap ketahanan seperti ini menjadi menarik karena tidak hanya menguji kemampuan pembalap, tetapi juga kekuatan tim secara keseluruhan,” ujarnya.

Bagi MGPA sendiri, lanjut Priandhi, ajang Pertamina 6 Hours Endurance sendiri juga menjadi pembuktian komitmen dalam mengembangkan ekosistem motorsport di Indonesia. Tidak hanya roda dua saja, tetapi juga roda empat. Sebagai salah satu kompetisi balap mobil ketahanan paling bergengsi di Indonesia, sukses ajang Pertamina 6 Hours Endurance kian menegaskan kesiapan Sirkuit Mandalika sebagai tuan rumah berbagai kejuaraan motorsport nasional maupun internasional.

Pada ajang perdana yang diikuti 29 pembalap dari 9 tim tersebut, tim Razaiq Motorsport dengan pembalapnya Rizky Rafi Thamrin, Junus Danuarjo, Hayden Haikal (Malaysia) dan Bradley B. Anthony (Malysia) sukses menjadi juara di kelas ITCR 1200. Dengan total 166 laps selama 6 jam 3 menit 13,796 detik. Diikuti Cargloss Racing Team, 165 lap serta Banteng Motorsport (164 laps).

Sedangkan di kelas ITCR 1500, Juara 1 diraih REA Siantar Racing dengan total 163 laps dan Wish Motorsport yang membukukan total sebanyak 160 laps.

“Dengan suksesnya penyelenggaraan Pertamina 6 Hours Endurance 2026 ini, Sirkuit Mandalika kembali menegaskan posisinya sebagai pusat motorsport tanah air dan destinasi sport tourism unggulan yang mampu menghadirkan event balap berkualitas tinggi,” tegas Priandhi. (kir)

Investasi Modal Asing di KSB Tembus Rp4,1 Triliun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Investasi Modal Asing di KSB Tembus Rp4,1 Triliun
Kamaluddin

Taliwang (ekbisntb.com) – Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) masih menjadi magnet bagi investor asing di NTB. Terbukti berdasarkan catatan realisasi investasi sepanjang tahun 2025, jumlah Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp4,1 triliun.

Dari jumlah itu, investasi PMA yang masuk ke KSB masih didominasi sektor pertambangan. Nilainya mencapai Rp3,3 triliun. Sedangkan, investasi lainnya bergerak di sektor pariwisata.

“Investasi asing yang masuk ke kita bergerak di dua sektor besar. Pertama sektor tambang dan sisanya bidang pariwisata,” terang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KSB, Kamaluddin, Selasa (3/2/2026).

Khusus di sektor pariwisata kata Kamaluddin, memberi gambaran secara perlahan terus mengalami peningkatan. Kegiatannya sebagian besar bergerak di bidang akomodasi pariwisata. “Mereka membangun hotel, penginapan berkonsep villa dan itu bisa dilihat, usahannya fokus di sepanjang kawasan pesisir KSB,” katanya.

Pada investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Kamaluddin mengurai, juga masih didominasi oleh sektor pertambangan. Di tahun 2025 lalu, angkanya mencapai Rp35,7 triliun. Kemudian, disusul oleh sektor industri, perdagangan, pertanian dan perikanan. “Kalau PMDN sektornya beragam. Tapi sektor tambang masih tetap dominan,” ujarnya.

Secara keseluruhan, capaian investasi di KSB tahun 2025 tidak memenuhi target yang ditetapkan Pemprov NTB. Sebagaimana diketahui, jumlah investasi yang ditargetkan untuk KSB sebesar Rp64 triliun. Namun, hingga akhir tahun capaian totalnya hanya berada diangka Rp45,4 triliun atau hanya sekitar 98,80 persen.

Menurut Kamaluddin, meski tidak memenuhi target, namun pencapaian tersebut sudah sangat memuaskan mengingat sepanjang tahun 2025, kontraksi ekonomi secara makro mengalami gejolak karena dipengaruhi kondisi global. “Secara nasional juga angka investasi juga turun. Jadi menurut saya di atas 98 persen itu sudah sangat baik,” klaimnya.

Ditanya mengenai kondisi investasi di daerah ke depan, Kamaluddin optimis masih sangat positif. Hal ini didasari dengan agenda Pemkab KSB menggali potensi-potensi baru lewat Program KSB Maju Luar Biasa. “Program Pak Bupati ini akan menggali semua potensi ekonomi masyarakat dan di sana ada peluang investasi yang bisa masuk. Misalnya pariwisata kerakyatan, potensi pertanian secara luas sampai sektor perikanan,” imbuhnya.(bug)

1...329330331...1,088Halaman 330 dari 1,088