Beranda blog Halaman 807

Persiapan Ite Begawe Fest, Disperin NTB Berikan Arahan kepada 30 IKM

0
Bimbingan dan arahan Disperin NTB kepada 30 IKM, Jum’at, 8 November 2024 di Mataram.(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Perindustrian (Disperin) Provinsi NTB, Hj Nuryanti, SE., ME., berikan arahan kepada 30 Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang akan tampil pada acara Bangga Buatan Indonesia (BBI) pada tanggal 6-8 Desember 2024 nanti.

30 IKM tersebut merupakan hasil kurasi dari ribuan IKM yang ada di NTB. Yang mana mereka diberikan arahan dan bimbingan serta didorong untuk memperluas jangkauan industri mereka secara nasional bahkan global.

“Kita baru briefing menyiapkan 30 IKM yang akan tampil pada gelar Bangga Buatan Indonesia tanggal 6-8 Desember. Itu puncak dari rangkaian pembinaan yang sudah berjalan selama setahun,” ujar  Nuryanti.

Ia membeberkan, dari 1.047 IKM di NTB, hanya 30 yang terpilih. Diharapkan para IKM next level yang sudah terpilih tersebut dapat dijadikan contoh oleh IKM-IKM lain sehingga bisa memicu perkembangan industri di NTB.

“Dari 1.047 terpilih 30 yang akan kita tampilkan produknya dan siap kita dorong secara global pada saat BBI,” lanjutnya.

30 IKM tersebut berasal dari enam sektor industri prioritas di NTB, kecuali industri permesinan dan otomotif. Di antaranya yaitu industri hulu agro, industri olahan pangan, Industri kreatif, industri elektronika dan energi terbarukan, industri turunan hasil tambang (smelter).

Untuk dapat mengikuti event BBI ini, Nuryanti membeberkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh IKM di antaranya adalah memiliki website dan digital marketing sehingga penjualan dan omset IKM ini dapat diketahui dengan jelas.

“IKM yang terbina memang seluruh 6 sektor prioritas yang di canangkan oleh NTB ada disini, kecuali permesinan karena salah satu kelemahan IKM ini belum memiliki website, jadi ada seleksi yg sangat ketat,” jelasnya.

Meski tidak termasuk dalam 30 IKM yang akan tampil pada BBI nanti, namun industri permesinan tergabung dalam 1.047 IKM NTB. Sehingga kedepan dengan adanya event Ite Begawe Fest yang termasuk dalam kampanye Bangga Buatan Indonesia (BBI) Bangga Berwisata Indonesia (BBWI) dan Produk Dalam Negeri bisa memacu keinginan industri permesinan untuk turut unjuk gigi dalam event ini.

“Dari 1.047 IKM, permesinan juga masuk, tapi ketika di seleksi jadi 30, permesinan kayaknya tidak ada terwakili tapi dari 100 itu ada, tapi tetap kita kasih ruang nanti,” ucapnya.

Pada acara BBI nanti tidak hanya pertunjukan industri pada IKM, tetapi juga dilaksanakan Business Matching yang mana para pembisnis akan hadir untuk melihat dan membeli produk para IKM. Nantinya, setiap IKM akan dibuatkan e-katalog agar pembeli dari luar daerah bisa melakukan pembelian produk NTB.

Diundang juga Pemerintah Pusat yaitu Kementerian Perindustrian, pembeli, dan beberapa Pemda dari berbagai daerah agar business matching ini dapat terlaksana sehingga promosi produk IKM yang menjadi tujuan event ini dapat terjalin.

Event Ite Begawe Fest tidak hanya tentang BBI, tetapi juga BBWI. Sehingga Disperin NTB akan menyiapkan shuttle bus di beberapa titik yang ada di Pulau Lombok untuk membawa para tamu, peserta event Ite Begawe Fest melakukan touring menikmati keindahan pulau ini. (era)

Dinas PUPR Normalisasi Muara Kali Unus Loang Baloq

0
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, melakukan normalisasi di muara Kali Unus di Loang Baloq, Kota Mataram. (ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram, melakukan normalisasi muara Kali Unus Loang Baloq sebagai langkah antisipasi fenomena La Nina.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Mataram Lale Widiahning di Mataram, Jumat 8 November 2024, mengatakan kegiatan normalisasi di muara Kali Unus Loang Baloq menggunakan satu unit alat berat untuk percepatan. ‘’Kegiatan normalisasi kami targetkan rampung dalam waktu 3-4 hari ke depan,’’ katanya.

Menurutnya, normalisasi muara Kali Unus Loang Baloq mendesak, karena kondisi muara sudah sempit dan hampir tertutup oleh pasir yang terbawa arus gelombang pantai.

Jika muara tersebut tidak segera dinormalisasi, ketika terjadi puncak hujan bisa berpotensi meluapnya air sungai ke permukaan badan jalan hingga ke pemukiman warga. ‘’Karena itu, kegiatan normalisasi muara sungai ini kami lakukan percepatan,’’ katanya.

Sementara untuk muara sungai lainnya, seperti Sungai Jangkuk, sejauh ini masih relatif aman, sebab kondisi muara masih lebar dan lebih tinggi dibandingkan pesisir pantai.

Lale mengatakan sekitar 320 petugas harian lepas di Dinas PUPR Kota Mataram sedang melakukan kegiatan normalisasi di saluran dan sungai tersebar di enam kecamatan se-Kota Mataram.

Normalisasi saluran dimaksudkan agar saluran dapat berfungsi maksimal saat masuk musim hujan. Dengan normalisasi sungai dilakukan untuk mengangkat sedimen serta sampah yang dapat menghalangi aliran air menuju hilir.

‘’Normalisasi untuk mengatasi permasalahan sampah yang menyumbat saluran. Langkah itu kami ambil sebagai upaya proaktif dalam mengurangi risiko genangan air dan banjir di awal musim hujan,’’ katanya. (ant)

Jadi Atensi BPK, Bapenda Lobar Surati Pelindo Soal Pajak Parkir Pelabuhan Lembar

0
Lahan lokasi Pelabuhan Gili Mas Lembar belum dibayar sepenuhnya oleh pihak Pelindo. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Bapenda Lobar, H. Muhammad Adnan mengatakan bahwa kaitan dengan potensi parkir di pelabuhan dikelola oleh Pelindo Lembar, BPK menyarankan agar Pemkab berkoordinasi dengan pelabuhan Pelindo dan ASDP untuk bisa menarik pajak parkir tersebut.

“BPK sarankan kita berkoordinasi dan komunikasi dengan Pelindo dan ASDP, karena di sana ada potensi pajak parkir,”jelasnya, kemarin. Pihaknya pun sudah mengundang BPK terkait peluang potensi parkir tersebut. Pemkab juga diminta bersurat ke ASDP dan Pelindo. “Dan kami sudah bersurat ke Pelindo sebagai pengelola pelabuhan tersebut soal pajak parkir itu,’’ kata Adnan.

Pihak pelabuhan pun telah meneruskan surat itu ke Pelindo pusat. Surat dari Bapenda ini menjadi dasar pihak pelabuhan yang ada di Lembar akan melaporkan ke Pusat soal ini. “Kita sudah Surati, dan sudah teruskan ke Pelindo pusat. Mudahan ada peluang (potensi PAD parkir),” ujarnya.

Dua pelabuhan besar di Lembar Lombok Barat yakni Pelindo dan PT ASDP Indonesia Ferry belum memberikan kontribusi berupa pajak parkir ke daerah. Padhal dalam Perda Pemkab Lobar, bahwa Pemda bisa menarik pajak dari usaha parkir di wilayah Lobar. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pun disorot oleh DPRD, lantaran dinilai tak jeli melihat potensi ini.

Wakil Ketua DPRD Lobar H Abubakar Abdullah mengatakan, potensi parkir di dua pelabuhan itu belum ditarik pajaknya oleh pemkab. “Ini tugas kita mengambil hak kita, karena pajak itu diatur undang-undang,”kata Politisi PKS ini. Terkait aturan main parkir itu sendiri, tertuang dalam Perda. Dimana siapapun yang menjalankan usaha entah itu basah Usaha maka harus menyetor pajak ke Pemda. “Karena Mereka menjalankan usaha,”ujarnya.

Seharusnya Pemda ini segera melakukan langkah menarik pajak tersebut. Sebab kalau melihat di daerah lain, pajaknya disetor ke daerah. Disinilah kepandaian dari pemda mencari celah. Karena hal ini diatur dalam Perda. Seperti halnya ritel modern Pemda menerima pajak parkir atau semacamnya.”Ada aturan nya itu,”imbuhnya. Memang ada perdebatan terkait adanya UU Ciptaker dan UU HKPD, parkir itu mau ditiadakan. Namun ia berkeyakinan, keberadaan pelabuhan itu tidak berkontribusi ke daerah. “Masak kita dapat sampahnha dari pelabuhan ini,”sambungnya.

Pemkab Lobar sendiri disarankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menarik potensi  pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak parkir di dua pelabuhan, yakni pelabuhan ASDP dan Pelindo. Menyusul adanya aktivitas parkir di dua pelabuhan tersebut sehingga perlu berikan kontribusi ke Pemkab setempat (her)

Pjs Walikota Mataram Tantang DPRD Selesaikan Pembahasan APBD pada 22 November

0
Tri Budi Prayitno dan Abdul Malik(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Pjs Walikota Mataram, Drs. Tri Budi Prayitno, M.Si., menantang DPRD Kota Mataram untuk merampungkan pembahasan APBD Kota Mataram tahun anggaran 2025 paling lambat pada tanggal 22 November 2024. ‘’Masa tugas saya akan berakhir tanggal 23 November, melalui kesempatan ini saya mengajak teman-teman dewan untuk bisa menyelesaikan pembahasan APBD pada tanggal 22 November,’’ ujarnya dalam rapat paripurna di DPRD Kota Mataram, baru-baru ini.

Pada RAPBD 2025, target pendapatan daerah Kota Mataram diperkirakan mencapai Rp 1,814 triliun, lebih tinggi Rp 176,37 miliar dibandingkan dengan tahun anggaran 2024. Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam struktur pendapatan daerah, PAD berkontribusi 31,29%, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 27,97%.

Belanja daerah dalam RAPBD 2025 direncanakan mencapai Rp 1,881 triliun, dengan alokasi terbesar untuk belanja operasional yang diperkirakan sebesar Rp 1,565 triliun, meningkat 9,76% dibandingkan tahun lalu. Dalam alokasi belanja operasional, belanja pegawai akan mengalami kenaikan signifikan, yakni sebesar 15,72% menjadi Rp 768,371 miliar.

DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyatakan kesiapannya untuk melanjutkan pembahasan anggaran dalam kerangka KUAPI-PIS yang merupakan gambaran makro dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam diskusi yang berlangsung, disebutkan bahwa setelah dokumen anggaran disampaikan, pembahasan akan dilanjutkan melalui komisi-komisi, termasuk komisi gabungan.

Untuk menutupi defisit anggaran yang diperkirakan sebesar Rp 66,9 miliar, pemerintah daerah menganggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 66,9 miliar, yang berasal dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya dan penerimaan bagi hasil keuntungan dari PT AMNT.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, S.Sos., yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, meskipun ada tantangan dalam hal waktu, Dewan optimis bahwa proses ini dapat dilakukan lebih cepat dari jadwal yang ditetapkan. “Kami sudah menyiapkan jadwal, dan mudah-mudahan proses ini bisa lebih cepat,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini berharap bahwa proses pembahasan dan kesepakatan mengenai angka dalam APBD  dapat segera selesai sesuai dengan jadwal yang telah disusun. (fit)

Ratusan Bungkus Rokok dan Tembakau Iris Tanpa Cukai Disita Petugas

0
Ilustrasi rokok dan tembakau(ekbisntb.com/tribunnews.com)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Tim gabuangan penegakan ketentuan cukai dan hasil tembakau (DBHCHT) mengamankan sedikitnya sekitar 320 bungkus rokok dan tembakau iris diduga ilegal terjaring dari sejumlah kios di Kecamatan Lape dan Labangka.

“Ratusan bungkus rokok tersebut kami sita karena peruntukan pita cukai yang menyalahi aturan dan barang bukti tersebut sudah kami serahkan ke petugas bea dan Cukai Sumbawa,” kata Kasat Pol PP Sumbawa, Abdul Haris, kepada wartawan, Jumat 8 November 2024.

Haris melanjutkan, ratusan bungkus rokok yang disita tersebut merupakan hasil kegiatan operasi yang dilaksanakan tanggal 6- 7 November untuk menekan maraknya penyalahgunaan pita cukai yang sangat merugikan negara.

“Tim Satgas DBHCHT tetap bermomitmen dalam pemberantasan rokok dan tembakau kemasan Ilegal melalui operasi gabungan supaya kebocoran anggaran dari cukai rokok tersebut bisa terus ditekan, ” ucapnya.

Ia mengingatkan masyarakat untuk tidak menjual rokok atau tembakau kemasan yang menyalahi ketentuan cukai. Karena jika ditemukan saat operasi gabungan dilakukan akan berdampak pada konsekwensi hukum.

“Kami berkomitmen untuk menekan peredaran rokok dan tembakau kemasan ilegal sehingga penerimaan Negara dari Cukai rokok dan tembakau bisa terus meningkat,” tambahnya.

Berdasarkan data yang diterima Suara NTB, barang bukti yang disita terdiri dari 100 bungkus rokok merek Connexct isi 20 batang, 53 bungkus Rokok merek Lato isi 20 batang. Selain itu ada 35 bungkus rokok merek Manchester isi 20 batang tanpa pita cukai, 17 bungkus rokok merek tiga daun isi 12 batang tanpa Pita Cukai.

“Jadi, rokok- tersebut ada yang tidak memiliki pita cukai dan ada juga cukai yang salah peruntukkan,” timpalnya.

Selain itu ada juga, 9 bungkus rokok merek Seven isi 12 batang pita cukai salah peruntukan, 7 bungkus rokok merek Plus isi 20 batang, 7 bungkus rokok merek LX Bold Isi 20 batang. Ada juga 6 bungkus rokok merek Omni isi 20 batang pita cukai salah peruntukkan.

“Kami juga menyita 66 bungkus tembakau Iris merek Kasturi Al Ikhsan kemasan 15 gram  pita cukai salah personalisasi, 11 Bungkus tembakau iris Merek Perahu layar kemasan 10 gram tanpa pita cukai, tutupnya. (ils)

Penyusutan Lahan Sawah Paling Tinggi di Taliwang

0
Area persawahan di sekitar KTC yang perlahan berubah menjadi pemukiman.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penyusutan lahan pertanian di wilayah kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat sangat masif. Dalam 20 tahun terakhir sejumlah blok persawahan hampir hilang dan berubah menjadi kawasan perkantoran pemerintah, pemukiman dan area kegiatan perekonomian masyarakat.

Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) KSB, Muhammad Naf’an membenarkan kondisi tersebut. Menurut dia, penyusutan lahan pertanian di kota Taliwang tidak dapat terhindarkan. Pasalnya tidak ada kawasan lain untuk area pemukiman dan pusat perekonomian masyarakat yang terus mengalami perkembangan setiap waktunya. “Mau kemana coba? KTC (pusat perkantoran Pemda) saja kan pakai lahan sawah,” katanya.

Meski memanfaatkan lahan pertanian, Naf’an menyatakan, pemerintah selama ini tidak serta merta melakukannya secara serampangan. Setiap penggunaan lahan perasawahan, pemerintah kata dia, terlebih dahulu telah merubah status pemanfaatannya dalam RTRW daerah. Dan tak kalah penting lagi menyiapkan lahan penggantinya. “Jadi setiap penyusutan lahan di Taliwang ini kita sudah ada penggantinya,” cetusnya.

Ia mencontohkan, pemanfaatan lahan pertanian di sekitar KTC untuk kawasan pemukiman. Disebutkan Naf’an, lahan penggantinya disipakan oleh Pemda KSB ke wilayah kecamatan Seteluk dan Poto Tano. Luasannya pun sesuai ketentuan seluas 3 kali luas lahan persawahan yang dirubah statusnya. “Lahan penggantinya sudah ada ya dan itu sudah masuk dalam RTRW kita,” ujarnya.

Selanjutnya Naf’an mengatakan, secara umum wilayah KSB sebagian besar merupakan kawasan hutan. Kondisi ini kemudian mau tidak mau dalam upaya pengembangan kawasan untuk kebutuhan pemukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat mengorbankan lahan pertanian. Kendati begitu, penggunaan lahan pertanian tersebut selama ini tetap dilakukan penggantian untuk mempertahankan jumlah luasan pertanian daerah.

“Jadi biar kita lihat dalam kota ini banyak sawah yang kemudian jadi rumah. Kami pastikan itu statusnya sudah dirubah di RTRW dan pasti sudah ada lahan penggantinya,” tegas Naf’an.

Sementara itu ditanya mengenai luasan lahan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD)? Naf’an mengaku tak mengetahui persis angkanya. Namun perkiraannya untuk KP2B saat ini mencapai 13 ribu hektar, sementara yang berstatus LSD sekitar 8 ribu hektar lebih. “Seperti saya bilang tadi LSD itu paling luas di Seteluk-Tano kita arahkan. Pertimbangannya karena irigasi bendungan Bintang Bano pengembangannya ke wilayah sana,” imbuhnya. (bug)

Antisipasi Bencana, Disos Siapkan Satu Ton Beras Bantuan

0
Lalu Syamsul Adnan. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Sosial Kota Mataram telah menyediakan satu ton beras untuk mengantisipasi terjadi bencana. Penyaluran bantuan berdasarkan assesment dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kepala Dinas Sosial Kota Mataram, Drs. Lalu Syamsul Adnan dikonfirmasi pada, Jumat 8 November 2024 mengatakan, pihaknya telah mengantisipasi apabila terjadi bencana alam akibat dampak hidrometeorologi, terutama menyiapkan bahan pangan untuk didistribusikan ke warga tertimpa musibah. Bantuan yang disiapkan berupa beras satu ton, gula, sarden, selimut, matras, dan lain sebagainya. “Kita siapkan beras satu ton seperti pengalaman dari tahun sebelumnya,” ujarnya.

Prakiraan hidrometeorologi terjadi mulai Desember 2024 sampai Maret 2025. Stok satu ton beras dinilai sangat mencukupi. Bantuan ini tidak disalurkan secara keseluruhan melainkan didistribusikan saat dibutuhkan.

Syamsul menambahkan, sistem penyaluran bantuan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram. Pendistribusian logistik setelah dilakukan assesment oleh OPD teknis kemudian ditindaklanjuti dengan assesment mandiri oleh Disos. “Kita tidak mungkin bekerja sendiri sehingga hasil assesment dari BPBD dijadikan rujukan untuk menyalurkan bantuan,” jelasnya.

Mantan Camat Sandubaya mengatakan, pendistribusian bantuan juga melibatkan pekerja sosial. Artinya, seluruh kebutuhan korban bencana alam akan didata sehingga pendistribusian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing keluarga.

Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Mataram, Ahmad Muzaki menambahkan, antisipasi dampak hidrometeorologi tidak hanya dari kesiapan personil maupun peralatan, melainkan kesiapan logistik atau bantuan kepada warga terdampak juga sangat penting. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Disos Kota Mataram, untuk menyiapkan bantuan seperti beras, matras, selimut, dan lain sebagainya. “Kesiapan logistic juga sangat penting untuk korban yang terdampak bencana alam,” terangnya.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Perikanan Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah. Bencana alam seperti gelombang pasang menjadi ancaman bagi nelayan. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Disos Kota Mataram, untuk menyediakan bantuan beras dan barang pokok lainnya selama nelayan tidak turun melaut. (cem)

BNPB Salurkan Bantuan Korban Angin Puting Beliung di Loteng dan Lobar

0
Pihak BNPB bersama Komisi VIII DPR RI didampingi BPBD Provinsi NTB, Kepala BPBD Lobar saat meninjau lokasi warga yang menjadi korban angin puting beliung, kemarin. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Penanganan terhadap warga yang menjadi korban angin puting beliung, Sabtu 2 November 2024 lalu segera direspons pemerintah. Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Komisi VIII DPR RI sudah menyalurkan bantuan logistik kebencanaan, termasuk uang tunai sebesar Rp150 juta pada Pemkab Lombok Tengah (Loteng) dan Lombok Barat (Lobar) pekan kemarin.

‘’Jadi kita sudah melaksanakan rapat koordinasi pada tanggal 5 November, kemudian kita juga sudah meminta bantuan dari BNPB untuk memberikan bantuan logistik dan biaya-biaya lainnya. Dan juga kita sudah meninjau lapangan. Memang ternyata kerusakannya itu rata-rata atap yang terbuat dari galvanis, asbes dan seng itu yang tekelep (diterbangkan angin), sehingga sekarang rumah orang ini tidak ada lagi atapnya,’’ ujar Kepala Pelaksana (Kalak) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB H. Ahmadi, SP-1., pada Ekbis NTB di sela-sela mengikuti kegiatan bersih pantai di Pantai Loang Baloq, Jumat 8 November 2024.

Masyarakat yang menjadi korban ini, ungkapnya, sudah mendapatkan bantuan logistik dari BNPB berupa light tower sebanyak 10 unit, terpal 300 unit, selimut, makanan siap saji berupa rendang bagi 300 Kepala Keluarga per kabupaten.

‘’Di samping itu juga diberikan uang fresh. Uang tunai sebesar 150 juta per kabupaten. Lombok Tengah sama Lombok Barat yang sudah ditinjau oleh Deputi Kedaruratan BNPB bersama anggota Komisi VIII DPR RI Hj Lale Syifa’un Nufus,’’ terangnya.

Menurutnya bantuan yang diberikan dari BNPB ini tinggal dieksekusi oleh BPBD Kabupaten Lobar dan BPBD Kabupaten Loteng.

Disinggung terkait bantuan uang tunai sebesar Rp150 juta dari BNPB bagi dua kabupaten di Pulau Lombok ini, ujarnya, dipergunakan untuk pembelian atapnya rumah warga yang rusak, karena banyak korban bencana yang rumahnya atapnya diterbangkan angin puting beliung. ‘’Bisa dipergunakan untuk pembelian atap galvanis, rangka baja, termasuk juga baut-bautnya,’’ ujarnya.

Pihaknya berharap bantuan ini akan cukup membantu warga yang menjadi korban. Warga juga bisa memanfaatkan sisa material rumah yang masih dipakai untuk memperbaiki rumahnya yang rusak akibat bencana.

Sebelumnya, pada akhir pekan lalu terjadi bencana angin puting beliung menimbulkan kerusakan cukup parah di Kabupaten Lobar yang menyebabkan sekitar 375 bangunan dengan total kerusakan dan kerugian mencapai Rp2 miliar lebih. Disusul Kabupaten Lombok Tengah yang terjadi di tiga kecamatan dan merusak sekitar 183 bangunan, total kerugian dan kerusakan di kabupaten ini mencapai Rp1,6 miliar. Kabupaten Bima mengalami kerugian hingga Rp863 juta, yang mana puting beliung terjadi di tiga kecamatan yang merusak 138 bangunan. Terakhir ada Kabupaten Lombok Utara dan Dompu yang mengalami kerugian masing-masing Rp17 juta. (ham)

APBN Digelontorkan di NTB, Atasi Kemiskinan Ekstrem Rp270 Miliar, Stunting Rp26 Miliar

0
Maryono (Ekbis NTB/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Sampai dengan 30 September 2024, kinerja APBN lingkup Provinsi NTB tercatat on track dan dalam posisi yang tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi penerimaan maupun belanja. Selain belanja untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, kebijakan fiskal tahun 2024 juga diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB Maryono mengatakan, upaya percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan ditempuh melalui target-target jangka pendek-menengah. Antara lain penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan dukungan investasi.

Dalam rangka melalui pengendalian inflasi, pemerintah pusat telah membelanjakan sebesar Rp457,06 miliar untuk program-program yang berkaitan dengan penanganan inflasi dan mendukung empat cara intervensi pengendalian inflasi, yaitu menjaga kelancaran distribusi sebesar Rp67,04 miliar. Kemudian menjaga keterjangkauan harga Rp8,31 miliar.

“Menjaga ketersediaan pasokan 380,8 miliar rupiah dan memastikan komunikasi yang efektif dalam pengendalian inflasi 904,17 juta rupiah,” kata Maryono kepada wartawan kemarin.

Ia mengatakan, dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrim, pemerintah pusat telah membelanjakan sebesar Rp270,49 miliar melalui sebelas kementerian/lembaga. Target ini dicapai dengan pemberian bantuan pendidikan tinggi sebesar 33,72 miliar rupiah, pelatihan bidang industri sebesar Rp12,98 miliar rupiah, pendidikan vokasi bidang pariwisata dan kebudayaan sebesar 1,79 miliar rupiah, dan berbagai program lainnya.

Sementara dalam rangka penanganan stunting, pemerintah pusat telah membelanjakan sebesar Rp26,05 miliar yang ditujukan untuk mendukung tiga intervensi penanganan stunting, yaitu intervensi sensitif Rp19,72 miliar, intervensi spesifik Rp546,37 juta, dan intervensi dukungan Rp5,78 miliar.

“Belanja tersebut  digunakan untuk melaksanakan pelatihan bidang kesehatan bagi masyarakat, pembinaan, penyelenggaraan air minum yang layak, sampai peningkatan mutu tenaga kesehatan,” terangnya.

dapun dalam rangka peningkatan investasi, pemerintah pusat telah membelanjakan sebesar Rp1,93 miliar  yang mana Rp304,17 juta rupiahnya digunakan untuk program penanaman modal oleh BKPM. Kemudian, Kementerian Perindustrian melalui program nilai tambah dan adya saing industri untuk menumbuh dan mengembangkan IKM dan Aneka telah didanai sebesar Rp1,43 miliar.(ris)

Sembilan Penyakit Dapat Layanan Prioritas

0
Lalu Hamzi Fikri (ekbisntb.com/dok)

Pemerintah saat ini memberikan perhatian khusus pada sembilan penyakit agar mendapat layanan prioritas, salah satunya adalah stroke. Karena itulah, diperlukan adanya peningkatan fasilitas dan kemampuan sumber daya manusia (SDM) khsususnya dalam pelayanan pasien stroke.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr.dr. H.Lalu Hamzi Fikri mengatakan, penanganan pasien stroke harus dilakukan dengan cepat dan tepat untuk memperbesar peluang kesembuhannya. Sebab penanganan yang tertunda bisa berisiko pada kematian penderita serangan stroke.

 “Penanganan stroke harus dilakukan dengan cepat dan tepat terutama setelah pasien dibawa ke rumah sakit. Karena jika penanganannya tertunda makan dapat menyebabkan kematian,” kata H. Lalu Hamzi Fikri dalam kegiatan Workhsop Code Stroke di Mataram, kemarin.

Fikri menyebut, sesuai Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yang memuat tentang tugas dan fungsi Rumah Sakit, pelayanan pasien stroke menjadi salah satu prioritas tenaga medis atau fasilitas kesehatan. Sehingga dalam penanganan stroke diperlukan adanya koordinasi yang baik antara perawat IGD, dokter umum IGD, dokter spesialis syaraf dan dokter spesialis radiologi.

Kegiatan Workhsop Code Stroke sebagai upaya untuk peningkatan akses mutu dan pelayanan serta penanganan permasalahan kesehatan stoke di rumah sakit lingkup Provinsi NTB, khususnya pelayanan medik spesialis dan sub spesialis secara komprehensif dan terpadu.

Peserta yang hadir secara langsung berasal dari RSUD Patut Patuh Patju, RSUD Praya, RSUD Kota Bima dan sisanya melalui daring. Adapun peserta ini merupakan 11 RSUD yang masuk dalam lokus jejaring pangampuan layanan prioritas.

Stroke merupakan penyakit yang terjadi ketika pembuluh darah otak pecah atau mengalami penyumbatan yang mnyebabkan pasokan darah ke otak menurun. Akibatnya sel-sel otak mengalami kerusakan/kematian karena kekurangan oksigen dan zat makanan yang seharusnya dibawa oleh darah.

Dinas Kesehatan NTB meminta masyarakat untuk mencegah terjadinya Stroke dengan perilaku “CERDIK” yang merupakan akronim dari Check Kesehatan secara berkala, Enyahkan Asap Rokok, Rajin Aktivitas Fisik, Diet seimbang, Istirahat yang cukup dan Kelola Stress dengan baik.(ris)