Beranda blog Halaman 328

DPRD KLU Klaim Potensi Temuan BPK, Retribusi Masuk Objek Wisata “Hilang” Rp7,4 Miliar dalam Dua Tahun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengunjung tiga gili saat mengantre di pintu masuk pelabuhan Bangsal, Lombok Utara. (suarantb.com/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Pimpinan DPRD Lombok Utara mengatensi serius potensi “hilangnya” Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari item Retribusi Masuk Kawasan Wisata dan Rekreasi, khususnya tiket masuk tiga gili. Dalam dua tahun (2024-2025). Nilai uang yang idealnya masuk ke kas daerah harusnya bertambah sebesar Rp7,4 miliar lebih. Angka yang setara dengan pagu proyek bangunan gedung DPRD KLU tahap I.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara, I Made Karyasa, S.Pd.H., MM., Kamis (5/2/2026) menerangkan potensi temuan BPK atas potensi kebocoran PAD kunjungan masuk wisatawan ke tiga gili, terjadi dalam dua tahun terakhir.

Tahun 2024 lalu, muncul selisih perhitungan kunjungan wisatawan sejumlah 212.681 orang. Angka ini setara dengan nilai uang sebesar Rp4,2 miliar lebih dari jasa tiket masuk (WNA) sebesar Rp20.000 per orang.

Selanjutnya pada tahun 2025, Pemda KLU masih harus kecolongan dengan potensi temuan item yang sama (selisih data pengunjung) sejumlah 164.637 orang atau setara dengan nilai uang sebesar Rp3,2 miliar lebih.

“Menurut temuan BPK, ada potensi selisih jumlah kunjungan riil wisatawan dengan data laporan di pemerintah daerah,” tegas Karyasa.

Politisi PDIP ini menegaskan, potensi kerugian daerah dari sektor pariwisata pada tahun-tahun mendatang tidak hanya harus dicegah. Namun, Pemda harus melakukan evaluasi terhadap pola maupun pelibatan pihak ketiga. Selain itu, potensi kerugian PAD juga harus ditindaklanjuti dengan pembenahan sistem birokrasi di OPD terkait.

Pasalnya, kata dia, selisih angka data wisatawan yang masuk sebanyak 377.318 orang, dapat mengaburkan potensi pendapatan lain dari sektor pajak hotel, pajak restoran, maupun pajak makan minum. Oleh karenanya, Karyasa mendesak agar Bupati merespons tegas dengan langkah evaluasi.

“Potensi temuan tersebut sudah diketahui Bupati. Apalagi dalam LHP BPK tahun sebelumnya, Dinas Pariwisata disebutkan tidak memiliki kertas kerja atau dokumen valid dalam penentuan target pendapatan Retribusi Rekreasi Pantai,” paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Lombok Utara, Denda Dewi Tresni Budiastuti, kepada wartawan tak menyangkal adanya potensi temuan tersebut. Ia mengakui, tidak tertagihnya sejumlah pengunjung itu lantaran pihaknya masih mencari pola yang baik sehingga tidak menganggu kenyamanan wisatawan.

Tahun 2024, kata dia, penarikan retribusi jasa wisata melibatkan Asosiasi Pengusaha Kapal Cepat Indonesia (Akacindo) yang berbasis di Bali. Pola yang dilakukan kala itu, Dispar memberikan tiket karcis ke pengusaha untuk dijual ke wisatawan. Hanya saja bundel tiket penjualan tidak dikembalikan oleh pengusaha.

“Memang betul ada temuan di sana terkait dengan pola penarikan retribusi, karena mereka (Akacindo) yang rata-rata membawa penumpang. Ketika evaluasi mereka baru melakukan kerja sama B to B mereka akui belum siap, karena pola tiket titip ke operator, kemudian pemahaman operator, bundel tidak dikembalikan lagi. Sementara kita harus catat kode yang keluar dan yang masuk supaya sesuai,” jelasnya.

Denda menyatakan, Dispar telah merespons dengan ikhtiar penagihan kepada pihak mitra.

Temuan tahun 2024 itu lantas dievaluasi. Di tahun 2025, pola penarikan retribusi diubah dengan menitipkan tiket langsung ke armada. Tetapi, Dispar masih kesulitan mengidentifikasi dan memilah antara penumpang Akacindo dan penumpang kapal cepat lain di luar asosiasi Akacindo. Manakala penarikan retribusi di luar penumpang Akacindo dilakukan secara manual, dampaknya menyebabkan penumpukan penumpang di pintu masuk dermaga. Kendala lain yang bersifat konvensional adalah minimnya tenaga penarik retribusi, serta dihadapkan pada akses satu jalur dermaga sebagai pintu masuk dan keluar wisatawan.

Sebaliknya, Denda membantah kerugian daerah muncul dari tidak disetorkannya dana setelah retribusi ditarik. Namun tidak menutup kemungkinan, potensi kebocoran akan selalu muncul akibat adanya penumpang yang tidak dipungut karena luput dari sistem yang diterapkan pihak ketiga. (ari)

Bupati LAZ Realisasikan Produk UMKM Lobar Masuk Ritel Modern

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati LAZ Realisasikan Produk UMKM Lobar Masuk Ritel Modern
Bupati Lobar, H. Lalu Ahmad Zaini meresmikan produk UMKM masuk ke ritel modern, Kamis (5/2/2026). (suarantb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Produk UMKM Kabupaten Lombok Barat (Lobar) resmi masuk ritel modern. Bupati Lombok Barat H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) secara resmi melakukan peresmian atau launching masuknya beberapa produk olahan makanan dari beberapa UMKM di Lombok Barat di gerai Alfamart, Kamis (5/2/2026).

Beberapa produk UMKM Lobar yang sudah masuk seperti produk olahan serbat Jahe, produk olahan kripik nangka, pisang, dan abon ikan tuna. Ditemui usai peresmian, Bupati menegaskan, produk UMKM Lobar yang sudah masuk gerai moderen ini merupakan salah satu janji politiknya untuk mensejahterakan masyarakat. Pihaknya memperjuangkan agar pelaku usaha yang ada di Lobar mau mengambil produk UMKM Lobar untuk dijual.

“Ini bukti kita wujudkan agar produk UMKM kita bisa masuk di pasar modern,” kata Bupati.

Ia meminta pelaku UMKM harus bisa kreatif untuk menyiapkan produk yang menarik dan enak supaya laris di pasaran. “Yang menguji dan menentukan keberlanjutan itu kan bukan Pemda bukan Alfamart yang tentukan, tapi tergantung pembeli, kalau laris pasti akan dicari dan akan terus bertahan,” jelasnya.

Bupati berpesan, pelaku UMKM harus bisa menyuguhkan kualitas produk dan tingkatkan kualitas sebab yang menseleksi nantinya pembeli. Yang perlu dan patut disyukuri adalah bahwa ikhtiar pemerintah sudah membantu menyiapkan ruang dari sebelumnya tidak ada menjadi ada.

“Mau seberapa banyak produk yang disiapkan semuanya bisa diakomodir oleh pasar modern yang ada. Semoga dengan disiapkan space (ruang) ini masyarakat bisa lebih terbuka untuk membangun dan memperluas UMKM-nya,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengingatkan agar tidak ada monopoli produk yang masuk dalam pasar modern ini. Bupati meminta agar masing-masing UMKM diberikan kesempatan untuk menjual produk mereka yang paling laku untuk bisa masuk ritel modern.

Corporate communication specialist Alfamart Bali Nusra Mahnan menjelaskan Pemkab Lombok Barat telah secara resmi bekerja sama dengan Alfamart untuk meluncurkan produk UMKM lokal di gerai ritel modern tersebut. Peluncuran ini bertujuan memberikan panggung strategis bagi para pelaku usaha kecil agar produk mereka lebih dikenal luas.

“Produk UMKM tidak hanya sekadar masuk ke toko, tetapi mendapatkan perlakuan khusus, dengan kita berikan space di tempat yang sangat strategis dalam rak gondola di setiap gerai Alfamart,” katanya.

Meskipun diberikan kemudahan, produk UMKM harus tetap memenuhi standar kualitas ritel modern, antara lain, kemasan harus menarik dan memenuhi standar keamanan pangan. Pelaku UMKM harus mampu menjaga konsistensi stok dan suplai barang, wajib memiliki izin resmi seperti P-IRT, BPOM, sertifikasi halal, dan standar lain yang ditetapkan pemerintah. (her)

Wacana Gaji PPPK SPPG Dibebankan ke Daerah, Masih Dikaji Pemkot Mataram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H. Mohan Roliskana (ekbisntb.com/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram merespons wacana penggajian pegawai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut akan berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pembiayaan gajinya dibebankan kepada pemerintah daerah.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Suara NTB, pada awal 2026 lalu, sebanyak 32.000 pegawai SPPG yang terlibat dalam program nasional Makan Bergizi Gratis direncanakan akan diangkat menjadi PPPK mulai 1 Februari 2026. Dengan pengangkatan tersebut, para pegawai SPPG akan resmi berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sebagai PPPK, pegawai SPPG nantinya akan menerima gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang besarannya disesuaikan dengan golongan serta masa kerja. Sementara itu, skema pendanaan gaji dan tunjangan PPPK tersebut disebut akan mengikuti mekanisme PPPK daerah yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah.

Menanggapi informasi tersebut, Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, mengaku belum dapat mengambil langkah konkret. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi yang lengkap dan resmi terkait kebijakan tersebut.

“Nanti kita pelajari dulu. Saya belum mendapatkan informasi yang utuh, jadi belum bisa menyampaikan langkah apa yang akan diambil ke depan,” ujarnya, Kamis (5/2).

Meski demikian, Mohan menegaskan bahwa pada prinsipnya pemerintah daerah akan mengikuti dan melaksanakan setiap kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan pengangkatan ASN dan penganggarannya.

Ia menambahkan, sebagai bagian dari struktur pemerintahan, pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi kebijakan yang sudah menjadi keputusan pusat. Namun, sebelum itu, diperlukan kejelasan regulasi dan petunjuk teknis secara resmi agar daerah dapat menyiapkan langkah lanjutan, khususnya terkait kesiapan anggaran.

“Kalau posisi kita di daerah, ketika pusat sudah menetapkan kebijakan, tentu harus kita laksanakan di daerah. Tapi sejauh ini kami masih menunggu informasi resminya,” tegas Mohan.

Pemkot Mataram pun akan mencermati secara seksama dampak kebijakan tersebut, terutama jika penggajian PPPK SPPG benar-benar dibebankan ke daerah, mengingat hal itu berpotensi memengaruhi struktur belanja pegawai dalam APBD. (pan)

Mulai Ramadan, PKL Jalan Adisucipto akan Direlokasi ke Eks Bandara Selaparang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Mulai Ramadan, PKL Jalan Adisucipto akan Direlokasi ke Eks Bandara Selaparang
Sejumlah lapak PKL berjejer di trotoar Jalan Adisucipto depan Eks Bandara Selaparang, Kamis (5/2/2026). Lapak tersebut akan direlokasi ke area dalam bandara mulai awal Ramadan. (suarantb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kecamatan Ampenan mengungkapkan hasil rapat koordinasi dengan pihak Koperasi Angkasa Pura terkait rencana relokasi pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini berjualan di trotoar Jalan Adisucipto ke area eks Bandara Selaparang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya penertiban PKL agar tidak lagi menempati trotoar dan memicu kemacetan serta menjaga estetika kota.

Camat Ampenan, Muzakkir Walad, mengatakan kesepakatan tersebut diambil setelah pertemuan lintas pihak untuk menindaklanjuti penataan PKL di kawasan Jalan Adisucipto. Dalam rapat tersebut, pihak Angkasa Pura menyatakan kesiapan mengakomodasi dan memfasilitasi para PKL dengan menyediakan lokasi berjualan di area eks bandara.

“Angkasa Pura siap mengakomodasi PKL. Rencananya mulai memasuki bulan Ramadan akan diawali dengan kegiatan Ramadan Festival. Lokasinya di area parkir eks Bandara Selaparang bagian barat,” ujar Muzakkir, Kamis (5/2/2026).

Selain menyediakan lapak bagi pedagang, pihak kecamatan juga meminta agar fasilitas parkir di area eks bandara turut disiapkan guna menghindari persoalan baru. Pengelolaan area parkir nantinya akan diserahkan sepenuhnya kepada pihak Angkasa Pura.

Muzakkir menjelaskan, permintaan terkait pengelolaan lapak dan parkir di area eks Bandara Selaparang telah disetujui oleh manajemen Angkasa Pura. Bahkan, relokasi tersebut direncanakan dapat berlangsung selama dua tahun ke depan, dengan peluang untuk dijadikan permanen apabila dinilai memungkinkan.

“Sudah disetujui oleh manajer Angkasa Pura. Kemungkinan diakomodasi selama dua tahun, dan kalau memungkinkan bisa bersifat permanen,” jelasnya.

Hasil rapat tersebut dihadiri langsung oleh Camat Ampenan, Camat Selaparang, lurah setempat, serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram. Selanjutnya, hasil kesepakatan ini akan disampaikan oleh Satpol PP melalui Asisten II kepada Wali Kota Mataram untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.

“Setelah disampaikan ke wali kota, mungkin ada masukan atau arahan tambahan. Kalau sudah final, penertiban bisa kita upayakan dalam pekan ini,” katanya.

Sebelum dilakukan penertiban, pihak kecamatan akan lebih dulu melakukan sosialisasi kepada para pedagang agar proses pemindahan lapak dapat dilakukan secara mandiri dan tertib.

Terkait pengaturan parkir di kawasan eks bandara, Muzakkir menambahkan kewenangannya berada di pihak Angkasa Pura dengan tetap berkoordinasi bersama Dinas Perhubungan Kota Mataram.

Menjawab kekhawatiran pedagang terkait keberlanjutan tempat berjualan setelah Ramadan Festival berakhir, Muzakkir menegaskan para PKL tetap akan menggunakan area eks Bandara Selaparang.

“Setelah Ramadan Festival selesai, pedagang tetap berjualan di area bandara. Artinya, seluruh aktivitas UMKM yang sebelumnya berada di trotoar Jalan Adisucipto, baik sisi utara maupun selatan, tidak lagi berjualan di sana,” tegasnya.

Ia menambahkan, relokasi seluruh PKL ke area eks Bandara Selaparang merupakan keputusan bersama yang telah disepakati dalam rapat koordinasi yang digelar pada Rabu malam (4/2/2026). (pan)

Tekan Kemiskinan Ekstrem hingga Nol Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hj. Istiningsih(ekbis NTB/dok)

DPRD Kota Mataram menegaskan komitmennya untuk mendukung upaya pemerintah daerah dalam menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai nol persen pada 2029. Berdasarkan data yang ada, tingkat kemiskinan ekstrem di Kota Mataram saat ini masih berada pada angka 1,09 persen.

Wakil Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Istiningsih, S.Ag., menyampaikan bahwa DPRD memiliki prinsip yang sejalan dengan Pemkot Mataram dalam meminimalkan bahkan menghapus kemiskinan ekstrem. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif menjadi kunci utama agar target tersebut dapat tercapai sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

“Kesiapan kami jelas, bagaimana DPRD membahas dan kemudian menetapkan anggaran yang pro terhadap masyarakat, apalagi masyarakat yang masuk kategori miskin ekstrem,” ujarnya menjawab Suara NTB melalui pesan WhatsApp, Kamis (5/2/2026).

Namun demikian, Isti menekankan bahwa peran DPRD tidak berhenti pada tahap penetapan anggaran semata. Lembaga legislatif juga memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap seluruh program yang telah direncanakan agar pelaksanaannya sesuai dengan target yang ditetapkan pemerintah daerah.

“Tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan saja tanpa ada evaluasi dan pengawasan yang lebih jelas. Program harus dipastikan benar-benar efektif dan tepat sasaran,” tegasnya.

Ketua DPD PKS Kota Mataram ini menyoroti pentingnya perhatian khusus bagi kelompok masyarakat rentan, termasuk penyandang disabilitas. Bentuk keberpihakan tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas layanan publik maupun skema bantuan yang lebih adaptif terhadap kebutuhan mereka.

Menurut Istiningsih, keistimewaan layanan bagi kelompok rentan diperlukan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, dewan memanfaatkan momentum reses serta berbagai agenda kunjungan kerja ke tengah masyarakat. Pada momen tersebut, masyarakat biasanya menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk terkait bantuan sosial dan program pemberdayaan ekonomi.

Melalui penyerapan aspirasi secara langsung itu, DPRD dapat menilai efektivitas kebijakan serta memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan sesuai kebutuhan riil masyarakat.

Isti menekankan bahwa strategi penghapusan kemiskinan ekstrem harus direncanakan secara matang dan dilaksanakan sebagai kerja bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar pemerintah mampu menghadirkan alternatif solusi yang tepat bagi masyarakat rentan secara sosial maupun ekonomi.

“Jangan hanya sekadar menyusun program, tetapi pada tahap eksekusinya tidak berjalan benar dan tidak transparan. Tujuan yang baik harus diawali dengan niat tulus untuk membantu dan menyejahterakan masyarakat Kota Mataram,” pungkasnya. (fit)

Gubernur Pastikan Kesiapan NTB Gelar MotoGP 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur Pastikan Kesiapan NTB Gelar MotoGP 2026
Gubernur, Lalu Muhamad Iqbal, Direktur InJourney, Maya Watono, dan Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri memberikan keterangan usai rapat, Rabu (4/2/2026) petang. (suarantb.com/era)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai melakukan evaluasi-evaluasi untuk kesempurnaan pelaksanaan MotoGP 2026 yang akan berlangsung Oktober mendatang. Bersama dengan Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) dan Pemda Lombok Tengah, Gubernur NTB memastikan kesiapan menjadi tuan rumah agenda motor dunia tersebut.

Gubernur NTB, H. Lalu Muhamad Iqbal mengaku melakukan pemetaan terhadap sejumlah persoalan pelaksanaan MotoGP tahun sebelumnya. Yang menjadi sorotan yaitu skema pembayaran hosting fee kepada Dorna, sebagai pihak pemilik hak komersil event MotoGP.

“Kita mulai dengan evaluasi dulu, apa sih tahun kemarin persoalan-persoalannya. Termasuk hosting fee juga tadi kita bahas,” ujarnya.

Ia mengatakan, beberapa persoalan yang ditemukan pada pelaksanaan tahun sebelumnya, sudah ditemukan solusinya. Namun terkait skema pembayaran hosting fee, sudah ada kesepakatan akan sama-sama diskusi dengan pemerintah pusat.

“Beberapa masalah sudah ada hilal untuk penyelesaiannya satu per satu. Termasuk hosting fee juga tadi kita bahas dan itu akan menjadi kesepakatan kita untuk sama-sama diskusi dengan pemerintah pusat,” jelasnya.

Menyinggung soal skema pembayaran yang akan diterapkan, Iqbal mengaku belum dapat membeberkan secara detail. Namun demikian, ia menegaskan bahwa persoalan tersebut akan dibahas terlebih dahulu bersama pemerintah pusat.

“Belum (tahu skemanya) itu akan kita bahas dengan pemerintah pusat. Tapi kita sudah memahami persoalannya dan itu menjadi salah satu isu utama yang akan kita perjuangkan sama-sama ke depannya,” ungkapnya.

Sementara itu, Direktur InJourney, Maya Watono, menilai event MotoGP memiliki peran strategis sebagai pendorong pengembangan destinasi pariwisata. Menurutnya, kehadiran event internasional mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara, sekaligus membuka peluang masuknya investor. “Jadi event ini sebenarnya pemantik, kenapa ini pentingnya,” ujar Maya.

Maya juga menyoroti jadwal MotoGP Mandalika 2026 yang berpotensi berbenturan dengan ajang Formula 1 di Singapura. Kondisi tersebut, kata dia, menuntut dukungan penuh dari seluruh pihak agar pelaksanaan event internasional tahunan tersebut tetap berjalan optimal.

“Jadi kita tahu bahwa memang ini adalah suatu kompetisi. Jadi bagaimana kita juga harus bertahan bahwa ini suatu event yang baik untuk NTB. Pastinya, Pemprov dan stakeholder sangat mendukung, dan kami sebagai penyelenggara juga berkomitmen untuk mendukung lebih terhadap pelaksanaan event ini,” jelasnya.

Ke depan, Mandalika juga akan diramaikan dengan berbagai agenda berskala nasional dan internasional. Selain MotoGP, pada Juni mendatang dijadwalkan berlangsung Pocari Run serta sejumlah event lari maraton yang memanfaatkan lintasan sirkuit.

Dalam pengembangan sport tourism, ia memastikan perhelatan MotoGP 2026 pasti terlaksana. Untuk mendukung pariwisata kelas dunia, pihaknya terlebih dahulu mendorong pembenahan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (Lombok Airport).

Pembenahan bandara guna meningkatkan kenyamanan wisatawan, khususnya penumpang transit, sekaligus memperkuat posisi Lombok sebagai gerbang pariwisata dan penerbangan kelas dunia. Melalui pembaruan Masterplan Mandalika 2026, kawasan seluas sekitar 1.175 hektare ini dikembangkan dengan konsep berkelanjutan, dimana 66 persen merupakan area developable dan 34 persen non-developable, termasuk ruang terbuka hijau publik yang mencapai 19 persen dari total kawasan.

“Saya berharap Bandara Lombok segera melakukan perbaikan fisik agar wisatawan yang transit merasa betah berlama-lama. Desain ruang tunggu perlu dipercantik dan peralatan bagasi harus diperbarui dengan teknologi yang lebih modern,” ujar Gubernur.

Selain itu, Iqbal juga membuka peluang kerja sama pengelolaan layanan VIP Airport dengan pihak swasta untuk melayani tamu-tamu penting, termasuk investor dan delegasi internasional. (era)

50 Agen Terbaik Pegadaian di Indonesia Terima Penghargaan

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok (ekbisntb.com) – PT Pegadaian memberikan penghargaan kepada 50 agen terbaik tahun 2025 di Prime Park Hotel Mataram, Rabu, 4 Februari 2026 malam. Apresiasi ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas kontribusi dan kinerja para agen dalam memperluas akses layanan keuangan kepada masyarakat di berbagai daerah.

Direktur Jaringan dan Operasi Pegadaian, Eka Pebriansyah, menyampaikan bahwa penghargaan tersebut merupakan bagian dari evaluasi sekaligus pembinaan berkelanjutan terhadap agen Pegadaian. Agen dinilai memiliki peran penting sebagai mitra strategis perusahaan dalam menjangkau masyarakat hingga ke tingkat paling bawah.

Sebanyak 50 agen terbaik dipilih dari berbagai wilayah di Indonesia berdasarkan sejumlah indikator kinerja. Kategori penilaian meliputi agen dengan omzet tertinggi, jumlah nasabah terbanyak, serta outstanding loan terbesar. Selain itu, Pegadaian juga memberikan penghargaan kepada outlet terbaik di tingkat wilayah, area, dan kantor cabang, termasuk kepada petugas pendamping agen yang berprestasi sepanjang 2025.

Menurut Eka, keberadaan agen Pegadaian menjadi ujung tombak perusahaan dalam melayani kebutuhan masyarakat, terutama bagi mereka yang berada jauh dari kantor Pegadaian.

“Kita ingin agen-agen yang produktif, yang selalu aktif melakukan transaksi produk-produk Pegadaian. Agen ini menjadi channel Pegadaian untuk melayani kebutuhan masyarakat luas,” jelasnya.

Rangkaian kegiatan penghargaan tidak hanya diisi dengan seremoni apresiasi, tetapi juga program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dalam kesempatan tersebut, Pegadaian menggelar kegiatan pelepasan tukik sebagai wujud komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan.

Pemilihan Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi acara didasarkan pada kinerja bisnis yang dinilai sangat positif. NTB disebut sebagai salah satu area dengan pertumbuhan bisnis Pegadaian tertinggi secara nasional, sekaligus meraih predikat pemenang pada kategori kantor area terbaik.

Eka menambahkan, penghargaan kepada 50 agen terbaik akan dijadikan agenda rutin tahunan. Melalui kegiatan ini, Pegadaian berharap dapat memacu semangat agen lain untuk terus meningkatkan kinerja dan produktivitas.

“Kita siarkan juga melalui YouTube agar agen-agen lain termotivasi untuk bisa berhasil seperti 50 agen hebat yang menjadi pemenang malam ini,” pungkasnya. (era)

Bappeda NTB Libatkan NGO untuk Keroyok Program Unggulan Desa Berdaya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bappeda NTB Libatkan NGO untuk Keroyok Program Unggulan Desa Berdaya
 Baiq. Nelly Yuniarti.

Mataram (ekbisntb.com) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi NTB melibatkan ratusan organisasi non-pemerintah (NGO) untuk memperkuat pelaksanaan Program Unggulan Desa Berdaya. Langkah ini dilakukan guna memastikan intervensi pembangunan desa berjalan terarah, terukur, dan terorkestrasi dengan baik.

Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, di ruang kerjanya, Kamis, 5 Februari 2026 menjelaskan, saat ini Pemprov NTB menetapkan 40 desa sebagai fokus utama intervensi Desa Berdaya yang menjadi program perioritas pemerintahan Gubernur Lalu. Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Putri Damayanti. Namun, bagi NGO yang telah lebih dulu memiliki program di desa lain, pemerintah tetap membuka ruang kolaborasi pada 106 desa binaan lainnya.

“Program ini 40 desa fokus kami. Tapi kalau tidak masuk di 40 desa itu, minimal di 106 desa lainnya. Silakan NGO memilih desa mana untuk berkegiatan,” ujar Nelly.

Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci utama agar berbagai program pemberdayaan desa tidak berjalan sendiri-sendiri. Selama ini, Bappeda mencatat terdapat sekitar 200 NGO yang aktif di NTB, namun belum seluruhnya terdata secara rinci terkait lokasi dan bidang kerja masing-masing.
“Kita coba memetakan, karena selama ini kita tidak sepenuhnya paham mereka kerja di mana dan ngapain. Data sebenarnya ada, tapi memang beberapa masih bermasalah,” ungkapnya.

Untuk itu, Bappeda NTB menginisiasi pertemuan bersama NGO yang sudah digelar. Dalam forum dimaksud, pemerintah secara terbuka memaparkan konsep dan menu Program Desa Berdaya, sekaligus mengajak NGO untuk masuk dalam skema kerja bersama.

“Kita sudah undang sekitar 200 NGO, alhamdulillah banyak yang hadir dalam peurtemuan kemarin. Kita lempar ini loh programnya, ayo kita kerja sama,” kata Nelly.

Ia menegaskan, kolaborasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk “keroyokan” program agar dampak pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat desa. NGO dipersilakan menyesuaikan program mereka, baik di 40 desa prioritas maupun di 106 desa pendukung, selama tetap berada dalam satu kerangka besar Desa Berdaya.

“Menunya sudah jelas, ada 40 desa yang kami intervensi. Kalau mereka sudah bekerja di desa lain, silakan masuk di 106 desa. Biar terkontrol dan terorkestrasi dengan baik,” tegasnya.

Ke depan, Bappeda NTB terus mengawal langsung pelaksanaan kolaborasi dengan NGO ini, termasuk melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan Program Desa Berdaya secara berkala, agar tujuan pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi desa di NTB dapat tercapai secara berkelanjutan.

Diketahui, Terdapat 20 tema Desa Berdaya Tematik yang dapat dipilih, antara lain: Desa Tanpa Kemiskinan, Desa BUMDes Maju, Desa Sadar Zakat dan Pajak, Desa Koperasi Merah Putih, Desa Tangguh Bencana, Desa Tanpa Banjir, Desa Mandiri Pangan, Desa Tanpa Rumah Tidak Layak Huni, Desa Hijau, Desa Bebas Sampah, Desa Bebas Narkoba dan Judi Online, Desa Sehat dan Bebas Stunting, Desa Belajar dan Literasi, Desa DIACantik, Desa Wisata Maju, Desa Tanpa Kawasan Kumuh, Desa Industri dan Produk Ekspor, Desa Tanpa Krisis Air Bersih, Desa Inklusi/GEDSI, serta Desa Agro-Maritim dan Agro-Forestry.

Dan 40 Desa Berdaya dan Kelurahan yang sudah ditetapkan Pemprov NTB antara lain, Desa Taman Ayu, Desa Buwun Mas, Desa Batu Putih, Desa Mekar Sari, Desa Batu Mekar, Desa Barabali, Desa Bangket Parak, Desa Banyu Urip, Desa Mangkung, Desa Pemepek, Desa Kelebuh, Desa Ungga.

Desa Pijot, Desa Sakra, Desa Tetebatu, Desa Lendang Nangka Utara, Desa Pringgabaya Utara, Desa Pesanggrahan, Desa Sembalun Bumbung. Desa Pada Suka, Desa Motong, Desa Lape, Desa Labuhan Aji.

Desa Saneo, Desa Sori Tatanga, Desa Mbawa, Desa Nipa, Desa Seteluk Tengah, Kelurahan Telaga Bertong, Desa Sigar Penjalin, Desa Gumantar, Desa Bayan, Desa Senaru, Desa Malaka, Kelurahan Bintaro, Kelurahan Pagutan Timur, Kelurahan Jempong Baru, Kelurahan Mandalika, Kelurahan Jatibaru dan Kelurahan Ntobo.(bul)

Ekspor dan Industri Pengolahan Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi NTB di Akhir 2025

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Foto : Wahyudin (Ekbis NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat kinerja perekonomian NTB menunjukkan tren positif pada Triwulan IV-2025. Pertumbuhan ekonomi daerah ini didorong kuat oleh sektor pertambangan, industri pengolahan, serta lonjakan ekspor barang dan jasa.

Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, MM, Kamis, 5 Februari 2026 mengungkapkan, berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), perekonomian NTB pada Triwulan IV-2025 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 52,04 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 tercatat sebesar Rp 30,07 triliun.

“Angka ini menunjukkan aktivitas ekonomi NTB tetap bergerak dan bertumbuh di tengah dinamika ekonomi nasional dan global,” ujar Wahyudin.

Secara kuartalan (quarter-to-quarter/q-to-q), ekonomi NTB pada Triwulan IV-2025 tumbuh 3,97 persen dibandingkan Triwulan III-2025. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian yang melonjak hingga 25,32 persen.
Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 64,09 persen, seiring meningkatnya aktivitas perdagangan luar negeri dan permintaan komoditas unggulan NTB.

BPS NTB juga mencatat pertumbuhan ekonomi NTB secara tahunan (year-on-year/y-on-y) pada Triwulan IV-2025 mencapai 12,49 persen dibandingkan Triwulan IV-2024. Pertumbuhan ini ditopang kuat oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang mengalami lonjakan signifikan hingga 137,78 persen.

“Industri pengolahan menjadi motor utama pertumbuhan tahunan NTB, sejalan dengan meningkatnya nilai tambah komoditas dan aktivitas hilirisasi,” jelas Wahyudin.
Dari sisi pengeluaran, Ekspor Barang dan Jasa kembali menjadi komponen dengan pertumbuhan tertinggi, yakni mencapai 103,11 persen.

Secara kumulatif (cumulative-to-cumulative/c-to-c), pertumbuhan ekonomi NTB selama Triwulan I hingga Triwulan IV-2025 dibandingkan periode yang sama tahun 2024 tercatat sebesar 3,22 persen.

Dari sisi produksi, Industri Pengolahan masih menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, mencapai 76,37 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga menunjukkan pertumbuhan paling tinggi sebesar 4,49 persen, mencerminkan daya beli masyarakat yang tetap terjaga.

“Pertumbuhan konsumsi rumah tangga menunjukkan peran masyarakat masih menjadi penopang utama perekonomian daerah,” pungkas Wahyudin.

Dengan capaian tersebut, BPS NTB menilai struktur ekonomi daerah semakin menguat, terutama melalui pengembangan industri pengolahan dan peningkatan kinerja ekspor, yang diharapkan terus berlanjut pada tahun-tahun mendatang.(bul)

Serapan Tenaga Kerja NTB Meningkat, Pengangguran Turun di November 2025

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wahyudin (ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) — Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi NTB menunjukkan perkembangan positif pada November 2025. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB mencatat peningkatan jumlah angkatan kerja dan penduduk bekerja, disertai penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Kepala BPS Provinsi NTB, Dr. Drs. Wahyudin, MM, menyampaikan bahwa berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), jumlah angkatan kerja NTB pada November 2025 mencapai 3,24 juta orang, meningkat 30,36 ribu orang dibandingkan Agustus 2025.
“Seiring bertambahnya angkatan kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga mengalami kenaikan sebesar 0,39 persen poin, menunjukkan semakin banyak penduduk usia kerja yang aktif di pasar tenaga kerja,” jelas Wahyudin.

BPS mencatat, jumlah penduduk yang bekerja pada November 2025 mencapai 3,14 juta orang, atau naik 29,57 ribu orang dibandingkan Agustus 2025. Dari sisi lapangan usaha, sektor konstruksi menjadi penyumbang peningkatan tenaga kerja terbesar, dengan tambahan sebanyak 28,69 ribu orang.

“Peningkatan di sektor konstruksi mengindikasikan masih bergulirnya berbagai proyek pembangunan, baik infrastruktur pemerintah maupun swasta,” ujarnya.

Selain itu, struktur ketenagakerjaan NTB juga menunjukkan pergeseran ke arah yang lebih formal. Pada November 2025, sebanyak 1,05 juta orang atau 33,45 persen penduduk bekerja berada di kegiatan formal. Angka ini meningkat 1,87 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

Menurut Wahyudin, peningkatan pekerja formal mencerminkan perbaikan kualitas kesempatan kerja serta meningkatnya perlindungan dan kepastian kerja bagi tenaga kerja.
Meski demikian, BPS juga mencatat adanya peningkatan pada kelompok setengah pengangguran dan pekerja paruh waktu. Pada November 2025, persentase setengah pengangguran naik 0,31 persen poin, sementara pekerja paruh waktu meningkat 3,64 persen poin dibandingkan Agustus 2025.

“Kondisi ini perlu menjadi perhatian bersama, karena menunjukkan sebagian tenaga kerja belum bekerja secara optimal dari sisi jam kerja,” tambahnya.

Kabar positif lainnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB pada November 2025 tercatat sebesar 3,05 persen, turun 0,01 persen poin dibandingkan Agustus 2025.
“Penurunan TPT ini mengindikasikan pasar kerja NTB relatif mampu menyerap tambahan angkatan kerja,” pungkas Wahyudin.

BPS NTB menilai, dinamika ketenagakerjaan pada November 2025 menunjukkan arah perbaikan, meskipun upaya peningkatan kualitas dan keberlanjutan lapangan kerja tetap perlu terus diperkuat.(bul)

1...327328329...1,088Halaman 328 dari 1,088