Wednesday, April 15, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 328

Kadis Nakeswan Luruskan Informasi Ternak Mati di Pelabuhan Gili Mas

0
Muhamad Riadi(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemprov NTB menepis informasi matinya 12 ekor sapi akibat menumpuk di Pelabuhan Gilimas. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, Muhamad Riadi mengatakan jumlah sapi yang mati hanya dua ekor.

“Ndak ada yang mati 12. Itu kan yang mati hari Jumat dua. Diinjak karena dicampur dia yang kecil dengan yang besar. Karena ini terlalu padat truknya,” ujarnya, Senin, 21 April 2025.

Karena Pelabuhan Gilimas dipadati oleh truk sapi, terjadi penumpukan sehingga beberapa sapi mengalami kelelahan dan dehidrasi. Dua mati dan empat mengalami kram.

Riadi menyatakan, penumpukan terjadi bukan hanya disebabkan oleh kekurangan armada pengangkut sapi. Melainkan perhitungan keberangkatan pengusaha yang terlalu dini.  “Idealnya mereka berangkat sejak tanggal 12, tapi ini kemarin dari hari Rabu itu dia bergerak dari Bima. Rabu, Kamis brojol semua. Kalau dia bertahap kan tidak terjadi penumpukan,” jelasnya.

Untuk mengurai penumpukan, Pelindo memperpendek waktu sandar kapal. Kemarin pagi kapal sudah mengangkut sekitar 46 truk sapi menuju Pelabuhan Perak. ‘’Cuma masuk lagi, sehingga sekarang masih 97,’’ sebutnya.

Menurutnya, penumpukan akan terus terjadi sampai dengan mendekati Idul Adha. Oleh karenanya, pihaknya mengambil langkah untuk menghentikan rekomendasi pengeluaran sapi. “Mulai hari ini (kemarin), saya stop untuk rekom yang keluar. Yang kami keluarkan sudah 8.907 populasi dengan 37 rekom melalui Pelabuhan Lembar. Kita selesaikan itu dulu,” terangnya.

Sementara itu, terkait dengan permintaan penambahan armada kapal, dia mengaku telah meminta tambahan. Namun, hampir seluruh daerah membutuhkan tambahan armada, sehingga belum ada tambahan kapal untuk NTB.

Hal serupa disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan NTB, Lalu Mohamad Faozal yang menyampaikan bahwa tidak ada penelantaran sapi di pelabuhan, termasuk dengan menepis informasi tewasnya 12 ekor sapi.

“Tidak benar jumlahnya 12 ekor. Berdasarkan laporan di lapangan, hanya dua ekor yang mati. Dan tidak benar kalau dibilang tidak ada langkah dari Pemprov,” katanya.

Adapun sejak penumpukan terjadi di pelabuhan Lembar dan Gili Mas, pihak Dishub telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan penguraian. Termasuk dengan meminta adanya tambahan armada untuk mengangkut truk sapi yang akan dikiriim ke Pulau Jawa.

“Saya secara langsung sudah memerintahkan penambahan armada di Poto Tano, termasuk di Pelabuhan Gilimas,” ucapnya.

Penyebab terjadinya penumpukan pengiriman sapi adalah karena tidak adanya jeda dalam proses pengangkutan. Sehingga, perlu adanya pengaturan pengiriman dari Pulau Sumbawa.

“Pengiriman ini harusnya diatur, tidak bisa semua dilakukan serentak. Kapal juga tidak semuanya bisa memuat sapi. Ada kapal penumpang, ada kapal barang. Ini harus dibagi dengan bijak,” pungkasnya. (era)

Peternak Protes Kurang Diprioritaskan, Sekitar 2.000 Ekor Sapi Masih Tertahan di  Pelabuhan Gilimas

0
Truk mengangkut sapi masih tertahan antre di Pelabuhan Gilimas, Lembar. (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Antrean truk tronton dan truk besar yang mengangkut ternak sapi dari Bima ke Wilayah Jabodetabek, belum juga terurai. Menyusul truk berdatangan secara bertahap. Diperkirakan 2.000 ekor lebih yang masih tertahan di Pelabuhan Gilimas Lembar untuk menunggu keberangkatan. Untuk itu, peternak mendesak agar ditambah armada kapal. Selain itu mereka ingin diprioritaskan untuk diberangkatkan.

Pantauan media di Pelabuhan Gilimas, hampir penuh oleh kendaraan truk tronton dan truk besar yang mengangkut ternak. Bak kendaraan ditutup menggunakan terpal dan pakan yang disiapkan untuk makanan ternak. Hal ini untuk mengurangi panas terik matahari menerpa ternak hingga menyebabkan dehidrasi. Peternak pun standby di kendaraan melihat ternaknya. Ada yang mengambil air dan memberikan pakan ternaknya.

Sebagian terlihat istirahat di bawah kendaraan dan sekitar halaman parkir. Tidak ada tempat khusus yang disiapkan bagi peternak sehingga mereka mencari pohon untuk tempat berteduh. Ditemui di lokasi, peternak bernama Ihratul menuturkan bahwa ia telah mengantre di pelabuhan selama tiga hari. Ia membawa 60 ekor sapi yang muat dalam dua truk besar. “Kita saat ini butuh kapal, kalau masalah air, rumput bisa kita beli berutang. Intinya yang kami butuh sekarang kapal,”katanya.

Menurutnya, percuma juga ternak diberikan makan minum akan tetap mengalami kepanasan karena terlalu lama antre di pelabuhan. Dan itu pun tanpa ada kepastian kapan diberangkatkan. “Sampai siang ini aja ada 150 unit truk yang menunggu diangkut kapal, masih antre. Kalau satu truk berisi rata-rata 25 ekor, maka ada ribuan ekor yang masih tertahan antre,”sebutnya. Truk tronton bisa mengangkut 25 hingga 30 ekor, sedangkan truk besar itu kisaran 21 ekor.

Pengeluaran pun bertambah akibat antre di pelabuhan. Untuk makan ternak harus dibeli ditambah sewa kendaraan. Belum lagi untuk biaya makan sehari – hari peternak. Sehingga dari persiapan awal bekal yang disediakan tidak mencukupi. Ia pun terpaksa meminta dikirimkan uang dari Bima. “Ini saja sudah jutaan uang yang habis, belum lagi nanti ke Luar daerah,”imbuhnya. Uang yang dipakai pun harus dipinjam dulu di bank, sehingga mau tidak mau ternaknya harus segera terjual.

Ia mendesak agar kondisi ini disikapi pemerintah. “Khusus kami berharap ke Bu Wagub, karena beliau dari Bima, dan saya juga pilih dia kemarin pas Pilkada,’’ujarnya menambahkan. Hal senada disampaikan peternak lain, bernama Saidin. Bahwa ia berharap agar armada kapal segera ditambah untuk mengangkut ternak yang masih antre.

“Kami berharap ditambah armada kapal, itu paling mendesak,”tegasnya. Ia juga minta pengangkutan ternak diprioritaskan. ‘’Mohon ternak sapi diprioritaskan, jangan barang karena ini (sapi) barang hidup,”harapnya. (her)

Wisata Hiu Paus, Jadikan Rumah Warga sebagai Sumber Pendapatan Baru

0
Kadispar, Jamaluddin Malady(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Rumah nelayan di kawasan Teluk Saleh sebagian besar merupakan rumah dari kayu. Keberadaan rumah ini tidak hanya dijadikan sebagai lokasi tempat tinggal oleh pemilik rumah. Namun, bagian rumah yang kosong ini bisa dimanfaatkan pemilik rumah sebagai lokasi penginapan atau homestay.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi NTB Jamaluddin, S.Sos., MT., menjelaskan, jika pemanfaatan bagian rumah milik warga di sekitar Teluk Saleh ini sebagai homestay sama halnya dengan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah.

Menurutnya, keterbatasan kamar hotel di Lombok Tengah, khususnya dan NTB pada umumnya saat event MotoGP membuat pemerintah harus mengambil kebijakan dengan menjadikan rumah warga sebagai homestay.

Untuk itu, ujarnya, keberadaan ruang kosong di bawah rumah warga di Kawasan Teluk Saleh bisa menjelma menjadi peluang besar.

“Di bawah rumah itu kan ada ruang kosong, dijadikan homestay. Jadi kamar, kamar mandi, bisa berhasil. Harapan saya supaya mereka bisa menginap di sana. Karena wisatawan yang mau lihat hiu paus itu wajib menginap, dini hari baru bisa nyebrang,” ujar Jamaluddin, kemarin.

Ia menjelaskan, perjalanan ke spot hiu paus di Teluk Saleh memakan waktu dua jam dari darat ditambah waktu menyeberang. Wisatawan harus berangkat sebelum Subuh agar tiba di lokasi sebelum pukul 06.00 pagi—karena setelah pukul 08.00, hiu paus sudah menyelam menjauh dari permukaan.

Bagi masyarakat pesisir, momen ini menjadi peluang ekonomi baru. Rumah-rumah panggung dari kayu, yang dulunya hanya dihuni keluarga, kini mulai dimodifikasi. Bagian bawah rumah disulap jadi kamar untuk tamu, lengkap dengan tempat tidur, kipas angin, dan kamar mandi sederhana.

“Perputaran ekonomi paling cepat itu ya kalau ada pembangunan homestay,” ujarnya. “Tamu-tamu itu bisa mengalami hidup di desa, masak bareng tuan rumah, makan ikan segar dari laut. Itu pengalaman yang dicari wisatawan sekarang,” tambahnya.

Homestay menjadi jawaban atas keterbatasan akomodasi di daerah-daerah wisata baru seperti Teluk Saleh, yang belum memiliki hotel berbintang. Meniru keberhasilan homestay di Mandalika—yang kini memiliki ribuan unit berkat dukungan pemerintah pusat—Jamaluddin berharap pola serupa bisa dikembangkan di kawasan lain NTB.

“Waktu itu saya di Perkim, saya kawal betul pembangunan homestay di Mandalika. Sekarang desa-desa penyangga punya penginapan sendiri. Itu solusi ketika ada event besar seperti MotoGP. Kita harap di Sumbawa juga begitu, khusus, lokal, terjangkau,” katanya.

Lebih dari sekadar penginapan, homestay di NTB menjadi jembatan antara tamu dan tuan rumah. Di sanalah cerita dan budaya dibagikan, masakan lokal dimasak bersama, dan ekonomi rakyat digerakkan.

Nantinya, warga di Kawasan Teluk Saleh tak lagi sekadar menatap laut, berharap tangkapan ikan yang banyak. Selain itu di daratan, warga menyiapkan tempat terbaik bagi tamu yang ingin merasakan hangatnya keramahan warga NTB. (ham)

Putus Rantai Kemiskinan Ekstrem, Sekolah Rakyat Harus Tepat Sasaran

0
Made Slamet(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Program Sekolah Rakyat gratis yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat benar-benar mengentaskan kemiskinan ekstrem, terutama di Provinsi NTB.

Anggota Komisi V DPRD NTB, Made Slamet, menyatakan, “Program ini bertujuan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dan memutus mata rantai kemiskinan. Kami mendukung penuh pelaksanaan program ini,” kata Made Slamet pada Senin 21 April 2025.

Politisi PDIP tersebut menegaskan, pendidikan gratis untuk anak-anak dari keluarga miskin sangat penting untuk mencegah kemiskinan diturunkan ke generasi berikutnya. Sekolah Rakyat, lanjutnya, menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memutus mata rantai kemiskinan tersebut.

Made Slamet juga menambahkan bahwa Sekolah Rakyat memiliki peran penting dalam menciptakan generasi unggul yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Program ini akan menyediakan pendidikan layak dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dengan konsep asrama yang mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA.

Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah dalam menghadirkan pendidikan yang merata. “Kami akan mendukung penuh agar Sekolah Rakyat dapat mengedukasi masyarakat miskin ekstrem, sehingga mereka tetap bisa bersekolah,” tegas Made Slamet.

Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah asrama gratis, dengan seluruh biaya pendidikan, makan, dan tempat tinggal ditanggung oleh negara. Program ini bertujuan untuk menghasilkan siswa yang tidak hanya memiliki keterampilan akademik, tetapi juga karakter yang baik dan dapat berperan sebagai agen perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Jenjang pendidikan yang tersedia mulai dari SD hingga SMA, dengan kurikulum yang mencakup pendidikan formal dan pendidikan karakter. Sekolah Rakyat diharapkan dapat menyiapkan sumber daya manusia yang siap bersaing di perguruan tinggi dan berkontribusi dalam memutus transmisi kemiskinan antargenerasi.

Berdasarkan data BPS NTB per Maret 2024, angka kemiskinan ekstrem di Provinsi NTB tercatat sebesar 2,04 persen, turun 0,6 persen dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 2,64 persen. Meskipun demikian, terdapat lima kabupaten/kota yang mengalami kenaikan angka kemiskinan ekstrem, yakni Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kota Bima. (ndi)

Sumbawa Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan di Angka 1 Persen

0
E. S. Adi Nusantara(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa, kembali menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 1 persen di tahun 2025 dari angka 12,87 persen atau sekitar 4. 400 penduduk miskin yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di wilayah setempat.

“Kami menargetkan di akhir RPJPD penurunan angka kemiskinan kita di angka satu digit karena saat ini kita masih di angka dua digit atau sekitar 12 persen,” kata kepala Bappeda Sumbawa, E. S. Adi Nusantara, kepada Suara NTB, kemarin.

Adi meyakinkan, target tersebut dianggap sangat realistis untuk bisa terealisasi di tahun 2025. Dimana penduduk miskin pada Maret 2024 turun 1,04 persen terhadap Maret 2023 dan angka itu merupakan angka penurunan tiga terbesar dari Kabupaten/ Kota di Provinasi NTB.

“Jadi, saat penyusunan program kita sudah berbicara untuk RPJPD tahun 2026 dengan tetap fokus untuk menurunkan angka kemiskinan dan acuannya sudah kita serahkan ke OPD by name by address penduduk miskin,” ujarnya.

Adi melanjutkan, berdasarkan data pemetaan yang dilakukan ada beberapa kantong kemiskinan di Sumbawa yang perlu dilakukan intervensi lebih lanjut. Beberapa kantong kemiskinan tersebut yakni di kecamatan Utan yang paling utama, Alas, Plampang, Empang dan kecamatan yang memiliki penduduk terbesar.

“Kita sudah memberikan data-data tersebut ke OPD untuk dilakukan intervensi lebih lanjut sehingga penanganan yang dilakukan bisa lebih komprehensif,” sebutnya.

Dijelaskannya, fenomena naik atau turunnya angka kemiskinan di Sumbawa dipengaruhi oleh beberapa faktor  dan bukan kemiskinan berlarut atau kemiskinan yang akut. Akan tetapi kemiskinan itu terjadi karena faktor-faktor eksternal termasuk kejadian bencana alam.

“Salah satu contoh penyebab utama yakni inflasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa membeli kebutuhan pokok salah satunya beras,” sebutnya.

Adi pun meyakinkan, sebenarnya orang-orang tidak miskin, tetapi karena mahalnya harga barang sehingga mereka masuk dalam kategori miskin. Apalagi garis kemiskinan di Sumbawa juga naik dari Rp404 ribu menjadi Rp441 ribu di tahun 2023.

“Garis kemiskinan kita yang cukup tinggi juga menjadi faktor lain sehingga angka kemiskinan masih cukup tinggi dan penurunannya belum mencapai satu digit,” tambahnya.  (ils)

Harga Jagung Anjlok, Petani di Sumbawa Curhat ke Mentan

0
Petani jagung asal Labuan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, Maemunah saat dipanggil Menteri Andi Amran Sulaiman untuk menyampaikan keluhannya ke Menteri.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Maemunah salah seorang petani jagung asal Labuan Mapin, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, meminta Menteri Pertanian (Mentan) Dr. Andi Amran Sulaiman untuk menyikapi harga jagung yang anjlok di tengah panen raya yang dilakukan pemerintah.

“Jadi, keluhan saya saat ini terkait bibit jagung yang kurang bagus dan harganya yang anjlok. Harga jagung saat ini Rp3.700 per kilogram untuk yang kering dari HPP yang ditetapkan pemerintah di angka Rp5.500 per kilogram,” Kata Maemunah saat curhat ke Mentan, Senin 21 April 2025.

Selain persoalan harga, dirinya juga mengaku saat itu khusus di Kecamatan Alas Barat tidak memiliki dryer (pengeringan jagung). Sehingga jagung masyarakat rentan rusak dan akan mempengaruhi harga nantinya ketika dijual.

“Karena beberapa hari kemarin hujan saat ini jagung saya hitam dan rusak, sehingga kami meminta ke Mentan untuk segera membangun drayer di kecamatan Alas Barat agar digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Pimpinan wilayah Bulog NTB, Sri Muniati memastikan kesiapan pihaknya untuk membeli jagung dengan harga yang ditetapkan pemerintah. Tentu dengan syarat yang ditetapkan pemerintah khususnya terkait Kadar Air (KA).

“Kami siap melakukan pembelian dan penyerapan jagung petani yang ada di Sumbawa,” singkatnya yang disertai sorakan dari masyarakat yang hadir di lokasi panen raya jagung.

Menteri Pertanian (Mentan) Dr. Andi Amran Sulaiman, memastikan Bulog akan membeli jagung petani sesuai dengan HPP yang ditetapkan pemerintah. Bahkan Mentan meminta kepada Bulog untuk tidak main-main dalam melakukan penyerapan jagung jika tidak maka jabatannya akan dicopot.

“Bapak masih suka jabatannya dan masih mau disini, mau naik atau turun. Sekarang jangan pernah ada petani di Sumbawa yang mengeluhkan terkait harga jagung,” tegasnya.

Mentan pun menegaskan, karena slot yang tersedia masih sekitar 78.000 ton atau sekitar Rp400 miliar sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak membeli sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.

“Saya tidak mau lagi ada petani yang berteriak terkait harga jagung. Kami tadi malam diperintah presiden untuk melindungi rakyat, pupuknya sudah oke, benihnya sudah oke dan harganya juga harus oke dan tidak ada keluhan lagi,” ucapnya.

Mentan pun menegaskan hingga sore ini produksi jagung sudah mencapai 3 juta di Seluruh Indonesia. Bulan Mei dan April menjadi puncak panen raya jagung disejumlah daerah dan serapan 3 juta ton sore ini, tidak pernah terjadi angka produktivitas swasembada jagung sejak 20 tahun terakhir.

“Kami minta panen raya ini jangan disia-siakan. Petani kita sudah bekerja keras dan kami meminta Bulog untuk menyerap jagung petani agar harga terjamin, jangan sampai harga anjlok karena kesejahteraan petani taruhannya,” tukasnya. (ils)

Sumbawa Tunggu Kepastian 3.500 Hektare Program Cetak Sawah Baru

0
Ni Wayan Rusmawati(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa, mengaku belum menerima kepastian dari Kementerian Pertanian (Kementan) terkait 3. 500 hektare lahan program cetak sawah baru untuk mensukseskan program swasembada pangan.

“Kita sudah usulkan kemarin tinggal tetapi kami belum menerima kepastian dari pemerintah termasuk verifikasi terhadap usulan itu untuk kita laksanakan,” kata Kadistan Sumbawa Ir. Ni Wayan Rusmawati, kepada Ekbis NTB, Senin 21 April 2025.

Wayan melanjutkan, sebenarnya luas lahan untuk cetak sawah baru masih sangat banyak tidak hanya 3.500 hektar saja. Bahkan di angka 5000 hektare untuk cetak sawah baru masih sangat mungkin untuk bisa dilaksanakan di Sumbawa dan akan tetap diusulkan lebih lanjut.

“Potensi lahan kita masih sangat banyak dan kami tetap akan mengusulkan lebih lanjut. Kami juga berharap supaya usulan awal kita (3.500 hektare) bisa terealisasi,” ujarnya.

Ia menyebutkan, berdasarkan data lokasi program cetak sawah baru tersebut paling banyak berada di Kecamatan Utan yang mencapai 1.100 hektar. Sedangkan untuk Kecamatan lainnya hanya dibawah 1.000 hektare karena potensi airnya yang sedikit.

“Memang Kecamatan Utan yang paling banyak mengusulkan untuk program cetak sawah baru karena potensi air dari bendungan Beringin Sila sangat besar,” ucapnya.

Ia menambahkan, ada beberapa kriteria lahan yang bisa diusulkan untuk mendapatkan program tersebut dan yang paling utama memiliki sumber air. Hal tersebut dikarenakan program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian.

“Jadi, tidak semua lahan kita bisa usulkan untuk mendapatkan program tersebut, melainkan harus memiliki sumber air,” ujarnya.

Sementara terhadap lahan yang tidak memiliki sumber air tidak akan diusulkan. Hal tersebut dilakukan karena banyak lahan cetak sawah baru yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena tidak memiliki sumber mata air.

“Jadi, syarat utamanya harus memiliki air baik itu dari sumber mata air maupun dari bendungan dan nanti juga akan kita bantu dengan mesin pompa air,” ujarnya.

Dia pun menegaskan, program ini dihajatkan pemerintah untuk terus mendongkrak produksi hasil pertanian khususnya beras. Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan pangan nasional sehingga tidak terjadi krisis pangan khusus beras.

“Kami berharap program ini bisa berjalan sesuai target dalam menjaga keamanan pangan nasional serta menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)

Ternak Mati di Antrean Kapal, Kadisnakeswan Dompu Ingatkan Ketersediaan Pakan dan Istirahat di Jalan

0
Muhammad Abduh(ekbisntb.com/ist)

Dompu (ekbisntb.com) – Kematian ternak potong yang hendak dibawa ke daerah Jabodetabek untuk kebutuhan hewan qurban di Pelabuhan Gilimas Lombok Barat karena lama mengantre kapal cukup memprihatinkan. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Kabupaten Dompu memastikan ternak – ternak tersebut bukan milik pengusaha asal Kabupaten Dompu.

“Hampir dipastikan, ternak – ternak yang mati di mobil tronton itu bukan dari pengusaha ternak kita. Itu rata – rata dari pengusaha Bima,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Kabupaten Dompu, Muhammad Abduh, MSi., Senin 21 April 2025.

Ada 3 perusahaan yang baru – baru ini izinnya keluar dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB asal Kabupaten Dompu untuk dikirimkan ke Jabodetabek. Yaitu CV Dikah 300 ekor, UD Anton Jaya sebanyak 200 ekor, dan UD Tani Mulya 200 ekor.

Kendati demikian, Abduh mengingatkan kepada pengusaha untuk memperhatikan ketersediaan air minum dan pakan bagi ternak yang dikirim antar daerah. Perjalanan Panjang membuat ternak – ternak ini kecapean dan membutuhkan pakan yang cukup. “Sebelum diberangkatkan, harus bisa dipastikan ketersediaan pakannya selama di jalan,” ingatnya.

Soal Kesehatan ternak, Abduh mengatakan, semua ternak yang dikirim antar daerah sudah dinyatakan bebas dari penyakit. Untuk memastikannya, semua ternak harus dinyatakan sehat dari pemeriksaan laboratorium dan disuntik vaksin. “Itu sudah menjadi keharusan,” jelasnya. (ula)

Mahasiswa Universitas Hamzanwadi Eksplorasi Geologi di Goa Bangkang

0
Eksplorasi Goa Bangkang(ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Mahasiswa Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Hamzanwadi melakukan eksplorasi geologi dan geomorfologi di Goa Bangkang, Desa Prabu, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Minggu, 20 April 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari pembelajaran lapangan untuk memahami kondisi geologi dan bentang alam kawasan karst di selatan Pulau Lombok.

Kegiatan eksplorasi ini dipandu oleh tiga dosen pendamping dan diikuti oleh sejumlah mahasiswa yang berangkat dari kampus di Lombok Timur. Goa Bangkang, yang terletak tidak jauh dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, menjadi lokasi strategis untuk praktik lapangan karena keunikan geologi dan keberagaman ekosistemnya.

“Goa Bangkang merupakan salah satu situs penting dalam kajian geologi dan geomorfologi. Goa ini terbentuk dari batuan kapur melalui proses pelarutan air selama ribuan tahun,” ujar Koordinator Program Studi Pendidikan Geografi, Baiq Ahda Razula Apriyeni, M.Si, saat dikonfirmasi pada Senin, 21 April 2025.

Menurutnya, kondisi geomorfologi di sekitar Goa Bangkang menunjukkan bentuk lahan khas kawasan karst, seperti tebing curam dan lembah sempit, yang terbentuk akibat proses geologis seperti pelipatan dan retakan batuan. Selain nilai ilmiah, kawasan ini juga memiliki potensi wisata yang cukup tinggi, sehingga penting untuk dikenalkan kepada generasi muda melalui kegiatan edukatif.

Goa Bangkang juga dikenal sebagai habitat alami berbagai spesies kelelawar dan fauna lainnya. Vegetasi khas karst di sekitar mulut goa menjadi tempat hidup bagi serangga, burung, dan reptil, termasuk beberapa spesies endemik yang bernilai konservasi tinggi.

“Penelitian ini diharapkan bisa memberikan rekomendasi terkait pengelolaan kawasan secara berkelanjutan. Dengan meningkatnya aktivitas wisata di Lombok, penting untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian alam dan pemanfaatan ekonomi,” tambah Baiq Ahda.

Selama eksplorasi, mahasiswa diminta untuk melakukan pengamatan langsung terhadap struktur batuan, proses erosi, serta bentuk lahan di sekitar goa. Mereka juga diajak mengaitkan hasil temuan dengan teori yang telah dipelajari di kelas.

Bagi sebagian mahasiswa, kegiatan ini menjadi pengalaman pertama menjelajahi goa secara langsung. Salah seorang peserta mengaku sempat gugup saat memasuki lorong sempit goa, namun merasa antusias karena mendapatkan pembelajaran yang aplikatif.

“Belajar di lapangan seperti ini jauh lebih mengesankan dibandingkan hanya membaca buku. Kami bisa melihat langsung bagaimana teori bekerja di alam nyata,” ujarnya.

Eksplorasi ini tidak hanya memperkaya pengetahuan mahasiswa tentang geologi, tetapi juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi alam di tengah geliat pariwisata Lombok. (rus)

Keterbatasan Anggaran Tak Halangi BPPD NTB Promosikan Pariwisata

0
Ketua BPPD NTB, Sahlan M. Saleh(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tetap berkomitmen memajukan sektor pariwisata. Salah satu langkah strategis yang dilakukan yakni penyusunan dan penyempurnaan Key Performance Indicator (KPI) periode 2024–2027 yang digelar dalam rapat pada Sabtu, 12 April 2025.

Ketua BPPD NTB, Sahlan M. Saleh, menyatakan KPI yang dirancang diselaraskan dengan visi dan misi Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, dan Wakil Gubernur Hj. Dinda Damayanti, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB 2025–2029.

“KPI ini akan menjadi alat ukur kinerja yang langsung dilaporkan kepada Gubernur. Penyusunan indikator juga mempertimbangkan kebutuhan pasar pariwisata untuk mendorong NTB menjadi destinasi wisata berkelas dunia,” ujarnya.

Beberapa indikator baru dalam KPI mencakup sektor strategis seperti Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) serta sport tourism. Menurut Sahlan, penambahan ini merupakan bentuk inovasi agar KPI BPPD NTB semakin adaptif terhadap perkembangan industri pariwisata global.

Anggota BPPD NTB, Dr. Ali Muhtasom, menambahkan bahwa KPI yang disusun fokus pada output, outcome, dan impact jangka panjang dari program-program promosi pariwisata.

“Kami sedang membangun fondasi kerja yang terukur, realistis, dan berdampak nyata terhadap kemajuan pariwisata NTB,” ujar Direktur Poltekpar tersebut.

Rapat penyempurnaan KPI diikuti oleh jajaran pengurus BPPD NTB, termasuk Ketua Sahlan M. Saleh, Wakil Ketua Dewantoro Ombu Joka, Sekretaris HL Fatwir Uzali, serta anggota lainnya seperti Dr. Ali Muhtasom, Mustamar, Abdus Syukur, dan Badrun.

Dalam dokumen KPI terbaru, BPPD NTB menetapkan visi menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelanjutan berkelas dunia. Strategi utama meliputi promosi digital terintegrasi, penguatan wisata ramah muslim, pelestarian budaya lokal, peningkatan kualitas SDM dan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dan riset pasar berbasis big data.

Indikator kuantitatif yang ditetapkan mencakup target kunjungan wisatawan, tingkat hunian hotel, frekuensi penerbangan langsung, dan volume investasi sektor pariwisata. Sementara indikator kualitatif meliputi tingkat kepuasan wisatawan, ulasan positif di media sosial, keberlanjutan lingkungan, dan keamanan destinasi.

BPPD NTB juga menargetkan produksi dua hingga tiga konten promosi baru setiap bulan, unggahan harian di media sosial, serta peningkatan pengunjung situs resmi hingga 100.000 per bulan. Empat event promosi besar dan 20 pelatihan kolaboratif untuk 500 pelaku pariwisata juga direncanakan setiap tahun.

Hasil jangka panjang diukur melalui peningkatan pengikut media sosial sebesar 20–30 persen per tahun dan peningkatan daya saing NTB sebagai destinasi unggulan global.

Untuk mendukung target tersebut, BPPD NTB aktif memproduksi konten kreatif seperti video, artikel tematik, kontes foto dan video wisata, serta kampanye media internasional. Seluruh strategi dilakukan melalui pendekatan kolaboratif hexahelix yang melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, media, komunitas, dan pelaku usaha.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pariwisata berkelanjutan, BPPD NTB juga mendorong pemanfaatan energi terbarukan, pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah di destinasi wisata. Pelibatan masyarakat lokal diperkuat melalui pelatihan dan pendampingan intensif.

Dengan KPI yang strategis dan adaptif, BPPD NTB optimistis dapat mengakselerasi pertumbuhan sektor pariwisata NTB secara berkelanjutan dan kompetitif, baik di tingkat nasional maupun internasional. (bul)