Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa, mengaku belum menerima kepastian dari Kementerian Pertanian (Kementan) terkait 3. 500 hektare lahan program cetak sawah baru untuk mensukseskan program swasembada pangan.
“Kita sudah usulkan kemarin tinggal tetapi kami belum menerima kepastian dari pemerintah termasuk verifikasi terhadap usulan itu untuk kita laksanakan,” kata Kadistan Sumbawa Ir. Ni Wayan Rusmawati, kepada Ekbis NTB, Senin 21 April 2025.
Wayan melanjutkan, sebenarnya luas lahan untuk cetak sawah baru masih sangat banyak tidak hanya 3.500 hektar saja. Bahkan di angka 5000 hektare untuk cetak sawah baru masih sangat mungkin untuk bisa dilaksanakan di Sumbawa dan akan tetap diusulkan lebih lanjut.
“Potensi lahan kita masih sangat banyak dan kami tetap akan mengusulkan lebih lanjut. Kami juga berharap supaya usulan awal kita (3.500 hektare) bisa terealisasi,” ujarnya.
Ia menyebutkan, berdasarkan data lokasi program cetak sawah baru tersebut paling banyak berada di Kecamatan Utan yang mencapai 1.100 hektar. Sedangkan untuk Kecamatan lainnya hanya dibawah 1.000 hektare karena potensi airnya yang sedikit.
“Memang Kecamatan Utan yang paling banyak mengusulkan untuk program cetak sawah baru karena potensi air dari bendungan Beringin Sila sangat besar,” ucapnya.
Ia menambahkan, ada beberapa kriteria lahan yang bisa diusulkan untuk mendapatkan program tersebut dan yang paling utama memiliki sumber air. Hal tersebut dikarenakan program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi hasil pertanian.
“Jadi, tidak semua lahan kita bisa usulkan untuk mendapatkan program tersebut, melainkan harus memiliki sumber air,” ujarnya.
Sementara terhadap lahan yang tidak memiliki sumber air tidak akan diusulkan. Hal tersebut dilakukan karena banyak lahan cetak sawah baru yang tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal karena tidak memiliki sumber mata air.
“Jadi, syarat utamanya harus memiliki air baik itu dari sumber mata air maupun dari bendungan dan nanti juga akan kita bantu dengan mesin pompa air,” ujarnya.
Dia pun menegaskan, program ini dihajatkan pemerintah untuk terus mendongkrak produksi hasil pertanian khususnya beras. Hal itu dilakukan untuk menjaga keamanan pangan nasional sehingga tidak terjadi krisis pangan khusus beras.
“Kami berharap program ini bisa berjalan sesuai target dalam menjaga keamanan pangan nasional serta menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan,” tukasnya. (ils)
