Thursday, April 9, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 262

Pemkab Lobar Bakal Tegur Pemilik Vila Bodong Tak Mau Urus Izin

By
ekbisntb.com
-
0
Lalu Rarnawi (ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemkab Lombok Barat telah melakukan upaya jemput bola dengan membuka klinik percepatan pelayanan perizinan untuk melayani pemilik vila bodong yang ada di wilayah Batulayar. Selama lima hari dibuka layanan tersebut, masih ada pelaku usaha usaha yang tidak mengurus izinnya. Bagi pemilik vila yang tak mau mengurus izin tersebut, Pemkab akan melayangkan teguran.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Lalu Rarnawi mengatakan pelayanan klinik perizinan di Batulayar berdampak bagi pelaku usaha untuk mengurus izinnya ke Pemkab. Dari data 73  pengusaha yang belum mengantongi izin, puluhan pengusaha tercatat mengurus izin. “Dari sekian itu sudah diproses (mengurus) izin. Yang ada orangnya dan cepat melengkapi kekurangan syarat kita proses,”kata Rarnawi, kemarin.

Dari pengajuan izin pelaku usaha ada persyaratan yang belum lengkap. Namun kendalanya pemilik vila yang mau dihubungi tidak ada. “Makanya mana yang bisa kita proses, itu yang kita proses,”imbuhnya. Bagi pelaku usaha yang sudah selesai pun telah dikeluarkan izinnya, sehingga kalau izin PBG nya keluar tentu mereka membayar retribusi sesuai ketentuan.

Sedangkan pelaku usaha yang Izinnya belum selesai, karena masih dilengkapi persyaratan teknis. “Dan pemilik vila ini banyak yang tidak domisili di sini. Ya (ada orang asing), pokoknya ndak ada di lokasi. Itu kesulitan kita menghubungi,”ujarnya. Terhadap pelaku usaha atau pemilik vila yang tak mengurus, tentu ada langkah dari Pemkab. Pihaknya akan memberikan Surat teguran kepada mereka. “Nanti kita kasih surat teguran,”tegasnya.

Sebab sesuai instruksi pimpinan agar semua vila harus terdata. Tim-nya pun melakukan upaya melacak pemilik vila ini, walupun banyak tak berdomisili di daerah setempat namun ada warga lokal yang diminta mengurus atau mengunggu. “Itu lagi proses kontak oleh teman-teman,”kata dia. (her)

Produksi Lobster di Lotim Tembus 100 Ton Per Tahun

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, Muhammad Zainudin memperlihatkan lobster di atas KJA di kawasan Kampung Lobster Teluk Jukung beberapa waktu lalu. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Selama kurun waktu lima tahun terakhir, produksi lobster di Kampung Lobster Kabupaten Lombok Timur (Lotim) cukup signifikan. Lotim tetap mempertahankan pasar ekspor. Rata-rata produksi lebih dari 100 ton per tahun.

Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim, Sumaryadi, Jumat 12 Juni 2025 menguraikan tahun 2020, dari 1.809 Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang melakukan budidaya lobster di dalam 8.438 petak atau lobang Keramba Jaring Apung (KJA) memproduksi 82.568 kilogram (kg) atau 82 ton lobster jenis mutiara dan pasir.

Tahun 2021, produksi melonjak menjadi 128 ton atau 128.902 kg dengan jumlah RTP yang sama. Perbedaanya, jumlah KJA bertambah menjadi 8.762 petak atau lubang.

Selama lima tahun terakhir, produksi paling banyak tahun 2022 yang tembus 150 ton. Produksinya meningkat karena mulai diwujudkan Kampung Lobster utamanya yang ada di Teluk Jukung yang berada di wilayah Kecamatan Jerowaru dan Keruak. ‘’Jumlah RTP memang sama, tapi KJA yang bertambah menjadi 8.838 lubang,’’ ujarnya.

Diketahui, kawasan produksi lobster juga cukup besar di perairan Teluk Ekas Kecamatan Jerowaru. Akan tetapi, tahun 2023, meski dengan jumlah RTP 1.809 anggota dan KJA sama dengan tahun 2022, namun produksi merosot tajam dengan capaian 114.190 ton. Data terakhir Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim memperlihatkan produksi tahun 2024 hanya 117.159 kg.

Program Kampung Lobster ini, katanya berakhir 2023 dan sempat diperpanjang 2024 lalu. Kini sudah tidak lagi ada program tersebut, karena pergantian penentu kebijakan di tingkat pusat. Meski begitu, karena diketahui Menteri Kelautan dan Perikanan RI masih Sakti Wahyu Trenggono, harapannya program untuk pembinaan Kampung Lobster tetap berlanjut.

‘’Saat ini tinggal  menjaga dan kembangkan lobster. Persoalan bibit dan pakan yang sempat dikeluhkan oleh pembudidaya dapat dicarikan solusi terbaik,’’ harapnya.

Soal bibit, menurut informasi dari pada PPL Kelautan di lapangan, harga Benih Bening Lobster (BBL) saat ini justru tengah anjlok. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan memang sempat mematok harga Rp 8.500 per ekor BBL. Akan tetapi sekarang merosot menjadi Rp 3 ribu per ekor.

Diduga, ketersediaan BBL informasinya cukup banyak, sehingga membuat harganya menurun. Akibatnya, mau tidak mau para pencari bibit ini menjual sesuai mekanisme pasar tersebut.

Sumaryadi mengaku, lobster ini cukup eksklusif. Masih banyak tantangan dan peluang yang akan dihadapi. Mulai dari pakan, bibit hingga harga jual. ‘’Harga jual lobster kabarnya sekarang hanya Rp350-500 ribu per kilogram di pasar. Para pengepul dari Jawa yang banyak datang membeli untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional,’’ ujarnya. (rus)

51.233 Benih Lobster Ilegal Senilai Rp5,19 Miliar Diamankan di Lunyuk

By
ekbisntb.com
-
0
Danlanal Mataram Achmad Hadi Alhasny (paling kanan) dan Plh Kepala Dislutkan NTB Hj Hikmah Aslinasari menunjukan barang bukti BBL ilegal di Lanal Mataram, Senin 16 Juni 2025.(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim gabungan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Mataram bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB berhasil mengamankan sebanyak 51.233 ekor benih bening lobster (BBL) yang ditangkap secara ilegal di Pantai Liang Bagek, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, pada Sabtu 14 Juni 2025. Nilai total benih lobster tersebut diperkirakan mencapai Rp5,19 miliar.

Komandan Lanal Mataram, Kolonel Marinir Achmad Hadi Alhasny, mengungkapkan bahwa BBL tersebut diamankan dari 19 nelayan asal Lampung dan dua pengepul lokal asal Kecamatan Lunyuk. Penangkapan dilakukan setelah tim menerima laporan masyarakat mengenai aktivitas ilegal nelayan luar daerah di perairan tersebut.

“Sebagai tindak lanjut, kami melakukan pengintaian di Pantai Liang Bagek. Tim melihat aktivitas mencurigakan dan langsung melakukan penyergapan di tengah laut,” ujar Hadi saat konferensi pers, Senin 16 Juni 2025.

Saat penyergapan, salah satu nelayan sempat membuang styrofoam berisi BBL ke laut untuk menghilangkan barang bukti. Tim gabungan pun sempat mengeluarkan tembakan peringatan sebelum menangkap para pelaku.

Dalam operasi tersebut, tim mengamankan sejumlah barang bukti, antara lain: 51.233 ekor benih bening lobster. 1 unit mobil Toyota Innova hitam. Motor tempel 15 PK. 12 unit tangki bahan bakar. 15 unit telepon genggam.

2 karung jaring dan lampu longline. 2 bilah sangkur.

Saat ini, pelaku dan barang bukti telah diamankan di Markas Komando Lanal Mataram untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari pemeriksaan awal, diketahui para pelaku telah beroperasi selama tiga bulan terakhir. “Kami masih mendalami apakah mereka bagian dari jaringan lokal, nasional, atau internasional,” tambah Hadi.

Ia juga menegaskan bahwa penangkapan benih lobster secara ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak ekosistem laut dan merugikan ekonomi nelayan lokal. Menurutnya, BBL seharusnya dimanfaatkan untuk pembudidayaan dalam negeri, bukan diekspor secara ilegal.

Para pelaku diduga melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, serta Pasal 92 Jo Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ancaman hukuman bagi pelanggar mencapai 8 tahun penjara dan denda maksimal Rp1,5 miliar. (mit)

Sumbawa Siapkan Rp2,5 Miliar untuk Beasiswa Kedokteran dan Farmasi

By
ekbisntb.com
-
0
H. Syarafuddin Jarot(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, mengaku sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,5 miliar untuk mendukung program beasiswa pendidikan di fakultas kedokteran dan farmasi di Universitas Mataram (Unram) setelah sebelumnya melakukan penandatanganan kerjasama.

“Jadi, anggaran tersebut kita rincikan masing-masing mahasiswa akan menerima beasiswa sebesar Rp200 juta untuk kedokteran dan Rp100 juta untuk farmasi dan saat ini masih dalam proses,” kata Bupati Ir. H. Syarafuddin Jarot, Senin 16 Juni 2025.

Haji Jarot melanjutkan, program beasiswa tersebut diluar dari biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang harus dikeluarkan per semester. Beasiswa inipun terbuka bagi siswa-siswa dari seluruh kecamatan di  Sumbawa sebagai bentuk upaya dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga dokter.

“Kita hanya membayar uang masuk saja bukan full termasuk biaya hidup dan segala macam,” ucapnya.

Haji Jarot melanjutkan, program beasiswa ini untuk tahap pertama pemerintah menyiapkan kuota sebanyak 15 orang siswa. 10 orang untuk fakultas kedokteran dan 5 orang lainnya untuk fakultas farmasi dengan besaran anggaran sebesar Rp100 juta per orang atau sekitar Rp500 juta.

“Jadi, beasiswa kita siapkan kuota 10 orang untuk fakultas kedokteran dan 5 orang untuk fakultas farmasi yang akan diseleksi  berdasarkan pada standar kelulusan yang telah ditentukan,” ujarnya.

Haji Jarot pun menyebutkan, beasiswa tahap pertama ini akan ditujukan untuk siswa-siswa terkhususnya dari desa terpencil. Hanya pendaftarnya kurang dari wilayah tersebut sehingga pemerintah membuka program tersebut secara umum.

“Memang penerima beasiswa tersebut adalah siswa yang berasal dari desa kalau ada, tetapi nilainya tergantung hasil tes dan standar nilai yang diberlakukan oleh Unram,” ucapnya.

Ia pun menyebutkan, pendaftaran penerima beasiswa ini sudah di buka bagi masyarakat Sumbawa dan sudah ada yang mendaftar. Sementara untuk tahap seleksi nanti akan dilaksanakan pada tanggal 20 Juni mendatang.

“Sudah ada pendaftarnya tinggal kita menunggu hasil seleksi yang akan dilakukan pada tanggal 20 Juni mendatang,” tukasnya. (ils)

Pansus Diminta Tegas Lindungi Kawasan Pertanian dan Irigasi

By
ekbisntb.com
-
0
Anggota Komisi IV DPRD Kota Mataram, Herman meminta Pansus RTRW melindungi kawasan pertanian dan irigasi Kota Mataram(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) — Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram kembali memantik perdebatan dalam rapat pleno di DPRD Kota Mataram, Senin 16 Juni 2025. Sejumlah anggota DPRD menyoroti belum jelasnya status pembangunan kolam retensi di RTH (Ruang Terbuka Hijau)  Pagutan serta lemahnya perlindungan terhadap jalur irigasi di wilayah pertanian timur kota.

Anggota DPRD Kota Mataram, Herman, A.Md., menyesalkan tidak dimasukkannya kolam retensi yang telah dibangun di RTH Pagutan ke dalam dokumen resmi rencana tata ruang. Padahal, keberadaan kolam tersebut kerap diklaim sebagai solusi banjir di kawasan timur kota.

“Sudah ada pembangunan, tapi tidak masuk dalam pointer-pointer dokumen ini. Statusnya jadi tidak jelas, apakah ini kolam retensi untuk rekreasi atau bagian dari fasilitas pengendalian banjir,” ujar Herman.

Selain itu, Herman juga mengkritik Raperda RTRW karena belum mengatur jalur irigasi yang penting bagi kelangsungan pertanian di kawasan seperti Selagalas, Bertais, hingga Sandubayu. Anggota dewan dari daerah pemilihan Sandubaya ini mengingatkan jangan sampai raperda ini gagal melindungi area yang menjadi penyangga ketahanan pangan kota.

“Ini menyangkut masa depan petani kita. Jika jalur irigasi tidak dilindungi sekarang, dua puluh tahun ke depan bisa jadi petani kita terpaksa menjual lahannya karena tak bisa lagi bertani,” tegas anggota Komisi IV ini.

Herman menyinggung maraknya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman atau kawasan hiburan dengan dalih investasi. Dia mendesak agar zona peruntukan lahan ditegaskan dan tidak ada lagi kawasan “campuran” yang rawan dimanfaatkan untuk kepentingan komersial.

“Permukiman yang berubah menjadi tempat hiburan sudah banyak terjadi. Ini bisa berdampak buruk bagi generasi muda dan tatanan sosial kota kita,” ungkapnya.

Kekhawatiran juga muncul terkait pesisir Kota mataram yang kini mengalami pembangunan masif seiring perkembangan pariwisata. Herman menekankan pentingnya penetapan garis sempadan pantai secara tegas dan perlindungan terhadap ekosistem laut.

“Dari 9 kilometer garis pantai kita, sebagian sudah tersertifikasi dan dibangun. Tapi tidak semua pembangunan memperhatikan aturan sempadan pantai. Ini bisa merusak lingkungan pesisir kita secara permanen,” ujar Herman.

Oleh karena itu, politisi Partai Gerindra ini meminta Pansus meninjau ulang pasal-pasal dalam Raperda RTRW sebelum disahkan. Poin-poin yang dianggap krusial seperti perlindungan irigasi, status kolam retensi, serta penetapan zona pembangunan dianggap harus diperjelas agar Raperda benar-benar menjadi acuan pembangunan yang berkelanjutan dan berpihak pada masyarakat. (fit)

PTAM Giri Menang Luncurkan Program Pelayanan 24 Jam Prestasi

By
ekbisntb.com
-
0
Acara tasyakuran dan launching program pelayanan 24 jam PTAM Giri Menang, Senin, 16 Juni 2025 di Mataram. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Air Mineral (PTAM) Giri Menang luncurkan program pelayanan 24 Jam Prestasi (mewujudkan layanan prima 24 jam, sehat, dan lingkungan lestari) untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Peluncuran program ini termasuk dalam rangkaian program PTAM yang kini telah berusia 45 tahun.

Peluncuran program ini dilakukan di Kantor Pusat PTAM Giri Menang Mataram oleh Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, Wakil Wali Kota Mataram, Mujiburrahman, dan Direktur Utama PTAM Giri Menang, H. Sudirman, Senin, 16 Juni 2025. Sekaligus melaksanakan tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) PTAM ke-45.

Rangkaian kegiatan pada tasyakuran HUT PTAM ke-45 dimulai dengan upacara bersama yang dipimpin langsung oleh Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Dilanjutkan dengan Pelantikan Pengurus Ikatan Istri Pegawai PTAM Giri Menang, dan peluncuran program Peayanan 24 Jam.

Direktur Utama PTAM Giri Menang, Sudirman mengatakan pelayanan 24 jam PTAM merupakan cita-cita PTAM. Pelayanan 24 jam ini berbentuk penyediaan call center selama 24 jam, petugas operasional, pusat informasi/command center akan tersedia selama 24 jam, database pelanggan terintegrasi selama 24 jam.

“Ujungnya itu kami ingin fokus memaksimalkan pelayanan. Masalah di PDAM kami ingin membuka seluas-luasnya, kemana dia mengadu jika ada yang kurang dari PTAM,” ujarnya dalam sambutannya, Senin, 16 Juni 2025.

Secara administrasi, disampaikan setiap proses pengerjaan di PTAM membutuhkan tanda tangan dari pihak terkait, dengan adanya sistem terintegrasi 24 jam, nantinya persetujuan proses aduan bisa dilakukan di mana saja, dan kapan saja, non stop selama 24 jam. Sehingga, dengan terintegrasinya database ini, PTAM bisa dengan mudah memberikan pesan kepada wilayah yang terdampak, begitupun dengan pemberitahuan jadwal pembayaran kepada pelanggan.

“Tanggal 25 Juni kami akan ke Jakarta untuk tanda tangan Beid BSSN untuk tanda tangan elektornik. Sehingga manajer kami bisa bekerja dari rumah menyetujui atau memberi petunjuk untuk mempercepat proses diselesaikannya aduan,” sambungnya.

Ia berharap, program layanan 24 jam PTAM bisa berjalan optimal, sehingga layanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal hingga menjangkau masyarakat lebih luas, termasuk bisa berkontribusi kepada Pemda Lombok Barat dan Pemkot Mataram.

Untuk mencapai cita-cita ini, Sudirman menyatakan perlu adanya kolaborasi dan keterbukaan antara seluruh pegawai PTAM. Begitupun dengan saran dan masukan dari masyarakat sehingga PTAM terus berbenah dalam memberikan pelayanan terbaik kepda masyarakat, serta memastikan penyaluran air bersih dan bebas polusi bisa menjangkau seluruh Mataram dan Lombok Barat.

“Outcomenya kita berharap bahwa masyarakat bisa lebih sehat, dan kami terus menerus berjuang dan berusaha untuk melestarikan lingkungan. Karena air sangat terpengaruh oleh kondisi lingkungan,” jelasnya.

PTAM, lanjutnya juga rutin melakukan clean up atau pembersihan sungai inti tempat perusahaan tersebut mengambil air, seperti sungai Remeneng, Desa Peresak, Kecamatan Narmada, Lombok Barat.

Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan usia 45 tahun merupakan usia emas bagi perusahaan daerah ini. Untuk itu, mantan Dirut PTAM ini menyampaikan agar seluruh pegawai perusahaan terus meningkatkan kemampuan guna menghadapi tantangan ke depannya.

“Ke depan tugas kita sebagai manusia banyak diganti mesin, siapa yang memiliki kompetensi yang mampu bertahan,” ujarnya.

Disampaikan, pondasi PTAM sebagai sebuah perusahaan air minum sudah sangat kuat. Untuk mengembangkan perusahaan ini, perlu adanya kerja sama dari semua pihak yang ada dalam lingkungan PTAM. “Menjaganya dengan kebersamaan, merasa memiliki perusahaan ini menjadi sangat penting,” ucapnya.

Dengan adanya komitmen kerja sama mengembangkan PTAM, orang nomor satu di Lombok Barat ini mengatakan bukanlah suatu kemustahilan menjadikan PTAM Giri Menang sebagai perusahaan air minum terbaik di Indonesia Timur.

“Akan sangat mudah didapatkan kalau bapak/ibu bekerja keras mewujudkan keinginan itu dengan bersama-sama saling bahu membahu,” katanya.

Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha mengatakan selain membangun perubahan, PTAM Giri Menang juga bisa membangun dan memperluas jaringan kepada masyarakat Lombok Barat dan Kota Mataram. Dikatakan, salah satu indikator kemiskinan adalah saat masyarakat tidak bisa mengakses air bersih. Sehingga, adanya PTAM dinilai mampu menekan angka kemiskinan maupun kemiskinan ekstrem baik di Lobar maupun di Mataram.

“Berubah dari PD menjadi PT lebih besar lagi kontribusinya kepada pembangunan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan,” katanya.

Wakil Wali Kota Mataram, Mujiburrahman menyampaikan, tugas PTAM Giri Menang tidak hanya berkontribusi pada pemberian PAD kepada pemilik saham utama, melainkan bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kalau Jendral Sudirman berjuang sampai titik darah terakhir, saya berharap Pak Sudirman juga berjuang sampai tetes air yang terakhir. Jangan sampai ada air yang tidak menetes,” ujarnya.

Untuk mencapai cita-cita PTAM, pegawai di lingkup PTAM, lanjut Wakil Wali Kota dua periode ini harus rajin, tekun, dan gigih berjuang. “Kalau rajin, tekun, gigih berjuang InsyaAllah apa yang menjadi cita-citanya akan tercapai,” pungkasnya. (era)

BI: Utang Luar Negeri Indonesia Naik pada April, Namun Tetap Terjaga

By
ekbisntb.com
-
0
Bank Indonesia (BI)(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisnbt.com) – Bank Indonesia (BI) mengatakan, utang luar negeri (ULN) Indonesia pada April 2025 tetap terjaga yang tercatat 431,5 miliar dolar AS atau tumbuh 8,2 persen secara tahunan (year-on year/yoy).

Posisi ULN Indonesia pada April 2025 tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2025 sebesar 6,4 persen (yoy).

​Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi ​BI Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa perkembangan posisi ULN April 2025 bersumber dari sektor publik.

“Kenaikan posisi ULN juga dipengaruhi oleh faktor pelemahan mata uang dolar AS terhadap mayoritas mata uang global,” kata Ramdan.

Lebih lanjut, Ramdan menyampaikan bahwa ULN pemerintah tetap terjaga. Posisi ULN pemerintah pada April 2025 sebesar 208,8 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 10,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan 7,6 persen (yoy) pada Maret 2025.

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh penarikan pinjaman dan peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik, seiring dengan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia yang tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi.

Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan mengelola ULN secara hati-hati, terukur, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas pemerintah.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22,3 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,7 persen); jasa pendidikan (16,4 persen); konstruksi (12,0 persen); serta transportasi dan pergudangan (8,7 persen).

“Posisi ULN pemerintah tersebut tetap terjaga karena didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.

Sementara itu, ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan yang lebih rendah. Pada April 2025, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,8 miliar dolar AS atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,6 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0 persen (yoy).

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN lembaga keuangan (financial corporation) yang tumbuh sebesar 2,9 persen (yoy), setelah pada Maret 2025 terkontraksi 2,2 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 80,0 persen dari total ULN swasta.

ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,9 persen terhadap total ULN swasta.

Ramdan menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang turun menjadi 30,3 persen pada April 2025, dari 30,6 persen pada Maret 2025, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,1 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (ant)

OJK Sebut Premi Asuransi Syariah Rp9,84 Triliun per April 2025

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menuturkan total pendapatan premi asuransi syariah, termasuk industri asuransi jiwa, asuransi umum, dan reasuransi, senilai Rp9,84 triliun hingga April 2025.

“Per April 2025, asuransi syariah mencatatkan premi sebesar Rp9,84 triliun atau meningkat sebesar 8,04 persen yoy (year-on-year/secara tahunan),” kata Ogi Prastomiyono di Jakarta, Senin.

Dengan angka tersebut, ia mengatakan asuransi syariah berkontribusi sebesar 8,45 persen dari total premi asuransi komersial serta memiliki porsi polis sebesar 2,8 persen dari total polis asuransi.

Sementara terkait klaim, ia menyatakan klaim asuransi syariah tercatat Rp7,39 triliun atau naik 8,10 persen yoy. Sedangkan aset asuransi syariah mengalami peningkatan sebesar 4,35 persen yoy.

Ogi menyampaikan bahwa pencapaian kinerja per April 2025 tersebut mengindikasikan peningkatan minat dan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk asuransi syariah.

Ia berharap kondisi Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya produk perlindungan yang sesuai prinsip syariah dapat menjadi peluang untuk mengembangkan industri asuransi syariah lebih lanjut.

“Selain itu, regulasi yang semakin kuat dan inovasi produk yang terus berkembang juga menjadi faktor pendorong yang akan mempercepat pertumbuhan pangsa pasar asuransi syariah di Indonesia,” ujar Ogi.

OJK mencatat bahwa kinerja intermediasi sektor jasa keuangan syariah masih tumbuh positif secara tahunan pada April 2025, sebagaimana tercermin dari kinerja di bank syariah, asuransi syariah, serta perusahaan pembiayaan syariah.

Secara rinci, pembiayaan perbankan syariah tumbuh sebesar 8,87 persen yoy menjadi Rp653,44 triliun pada April 2025.

Pada periode yang sama, kontribusi atau pendapatan premi asuransi syariah tumbuh 8,04 persen yoy mencapai Rp9,84 triliun. Sedangkan piutang pembiayaan syariah tumbuh 8,03 persen yoy mencapai Rp28,76 triliun.

Sementara di pasar modal, per Mei 2025, Indeks Saham Syariah (ISSI) menguat 4,81 persen secara year-to-date (ytd) dan aset kelolaan (Asset Under Management/AUM) reksa dana syariah tumbuh 16,74 persen yoy menjadi Rp59,01 triliun. (ant)

Harga Emas Antam Terus Merangkak Naik, Kini ke Angka Rp1,968 juta/gram

By
ekbisntb.com
-
0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia terus mengalami kenaikan sejak 10 Juni, kini Senin 16 Juni 2025 kembali naik Rp8.000 menjadi Rp1.968.000 dari semula Rp1.960.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik lagi ke angka Rp1.812.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback. Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.034.000.
– ⁠Harga emas 1 gram: Rp1.968.000.
– ⁠Harga emas 2 gram: Rp3.876.000.
– ⁠Harga emas 3 gram: Rp5.789.000.
– ⁠Harga emas 5 gram: Rp9.615.000.
– ⁠Harga emas 10 gram: Rp19.175.000.
– ⁠Harga emas 25 gram: Rp47.812.000.
– ⁠Harga emas 50 gram: Rp95.545.000
– ⁠Harga emas 100 gram: Rp191.012.000.
– ⁠Harga emas 250 gram: Rp477.265.000.
– ⁠Harga emas 500 gram: Rp954.320.000.
– ⁠Harga emas 1.000 gram: Rp1.908.600.000.
Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Pelanggan Indosat Tembus 2,9 Juta se Bali Nusa Tenggara

By
ekbisntb.com
-
0
Fahd Yudhanegoro, Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison(ekbisntb.com/bul)

Yogyakarta (ekbisntb.com) – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat atau IOH) terus ekspansif untuk menghadirkan jaringan telekomunikasi yang handal di region Bali dan Nusa Tenggara.

Melalui kedua brand-nya, IM3 dan Tri, Indosat konsisten untuk memperluas jangkauan serta meningkatkan kualitas jaringan di wilayah ini.

Indosat terus melakukan penambahan BTS 4G baru di wilayah Bali Nusra, yakni naik sebanyak 6% secara tahunan (YoY) per akhir Maret 2025. Jumlah BTS 4G di wilayah ini telah mencapai lebih dari 7.600 sites. Sementara itu, jumlah pelanggan Indosat di region ini mencapai 2,9 juta atau bertambah sekitar 20,5% dibandingkan tahun lalu. Dengan data ini, pertumbuhan pelanggan di region Bali Nusra menjadi yang tertinggi di Indonesia pada kuartal I 2025. Selaras dengan kenaikan pelanggan tersebut, trafik data di region Bali Nusra mengalami peningkatan hingga 19,3% YoY.

Fahd Yudhanegoro, Head of Circle Java Indosat Ooredoo Hutchison mengatakan, wilayah Bali Nusra merupakan wilayah dengan pertumbuhan kinerja Indosat terbaik di Indonesia.

“Oleh karena itu, kami memperluas jangkauan dan meningkatkan kualitas jaringan di wilayah ini secara konsisten dari tahun ke tahun. Upaya ini dilakukan untuk terus memastikan pelayanan yang berkualitas bagi segenap pelanggan. Pada saat yang bersamaan, kami juga ingin berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian di wilayah Bali Nusra. Salah satu bentuk perwujudannya adalah dengan penciptaan lapangan kerja melalui jumlah Mitra IM3 dan 3Kiosk yang terus bertambah di wilayah ini.” ujarnya.

Hingga Maret 2025, Indosat mencatatkan 98 Mitra IM3 dan 99 3Kiosk di wilayah Bali Nusra. Jumlah ini bertambah masing-masing sebesar 47 Mitra IM3 dan 50 3Kiosk, dibandingkan setahun sebelumnya. Dari total Mitra IM3 dan 3Kiosk di Bali Nusra, Indosat juga menambah penyerapan lapangan pekerjaan yang berpotensi berdampak pada peningkatan ekonomi lokal masyarakat di wilayah Bali Nusra.

Dari sisi jangkauan, kini seluruh pelanggan IM3 maupun Tri sudah dapat merasakan jangkauan jaringan di 489 kecamatan per akhir Maret 2025, atau bertambah 125 kecamatan dalam setahun terakhir. Pada tingkat perdesaan, jaringan Indosat telah menjangkau 5.164 desa di wilayah Bali Nusra pada periode yang sama, atau bertambah 91 desa dalam setahun.

Dengan perluasan jaringan ini, Indosat berkomitmen untuk mendukung pengoptimalan potensi perekonomian di berbagai pelosok Bali Nusra, termasuk potensi UMKM dan pariwisata. Selaras dengan capaian ini, Network Coverage Population (NCP) Indosat di wilayah ini telah mencapai 87%.

“Menyadari wilayah Bali Nusra memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, kami berfokus untuk memperkuat layanan bagi pelanggan yang merupakan wisatawan domestik maupun mancanegara. Kami juga akan terus menjajaki perluasan layanan IM3 Platinum bagi wisatawan, dengan menggandeng mitra-mitra pariwisata strategis di wilayah Bali Nusra. Produk tersebut dirancang untuk memberikan pengalaman premium dengan kecanggihan teknologi kecerdasan AI di setiap fitur layanannya. Kami menargetkan pertumbuhan pengguna layanan IM3 Platinum sebesar double digit di wilayah Bali Nusra pada akhir tahun 2025,” tutup Fahd.(bul)

1...261262263...801Page 262 of 801

EKBISNTB.com adalah sebuah portal berita lokal yang merupakan bagian dari Kelompok Media Bali Post (KMB) di NTB. EKBISNTB.com didirikan oleh para awak Redaksi Harian Suara NTB, Untuk lebih dekat dengan kami, silakan berkunjung ke Redaksi EKBISNTB.com di Jalan Bangau Nomor 15 Cakranegara, Mataram. Telepon (0370) 639543. (*)

Copyright ©2024 EkbisNTB.com - PT. Suara NTB Pers

JARINGAN MEDIA

Ketentuan Pengguna

Pedoman Media Siber

Tentang Kami