Beranda blog Halaman 263

Program MBG Dongkrak Penjualan Kendaraan Pikap di NTB

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Program MBG Dongkrak Penjualan Kendaraan Pikap di NTB
Kendaraan pikap yang dioperasikan untuk kebutuhan MBG. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) disebut memberi dampak positif terhadap sektor otomotif di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya penjualan kendaraan niaga jenis pikap. Kehadiran dapur-dapur MBG di berbagai daerah mendorong meningkatnya kebutuhan armada distribusi logistik dan bahan pangan.

Branch Manager Suzuki Cakra Mobilindo, Edy Khairuddin, mengatakan geliat ekonomi dari program MBG mulai terasa sejak semester kedua tahun 2025, setelah banyak dapur MBG memperoleh persetujuan operasional.

Menurutnya, pada triwulan pertama 2025 kondisi pasar otomotif cukup lesu. Namun setelah program MBG berjalan, permintaan kendaraan niaga mulai meningkat signifikan.

“Begitu program MBG mulai berjalan dan dapur-dapur sudah di-approve, dampaknya langsung terasa ke penjualan mobil, terutama pikap,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelumnya banyak pelaku usaha mengira pengadaan kendaraan untuk kebutuhan MBG harus dilakukan dari luar daerah atau dari pusat. Namun belakangan diketahui pembelian kendaraan bisa dilakukan langsung di daerah, sehingga dealer-dealer di daerah juga terdampak secara positif penjualannya.

Tak hanya Suzuki, kata Edy, peningkatan permintaan ini juga dirasakan hampir seluruh merek kendaraan niaga yang beroperasi di NTB.

Edy mengungkapkan, dari sisi Suzuki saja, penjualan pick up untuk kebutuhan MBG mengalami kenaikan sekitar 40 unit per bulan dibanding kondisi normal. Jika digabung dengan merek lain, total tambahan penjualan di NTB diperkirakan mencapai 100 unit per bulan sepanjang 2025.

“Kalau dipukul rata semua merek, tambahan market pikap di NTB bisa sekitar 100 unit per bulan,” katanya.

Meski secara persentase kenaikannya hanya sekitar 10 persen, angka tersebut dinilai cukup baik karena di banyak daerah lain justru terjadi penurunan pasar otomotif.

Ia menuturkan, mayoritas pembeli kendaraan pikap saat ini berasal dari pemilik dapur MBG maupun pihak ketiga yang menyewakan armada ke dapur-dapur tersebut. Selain itu, ada pula pembeli yang memanfaatkan kendaraan untuk memasok bahan baku dan kebutuhan logistik ke dapur MBG.

“Kebanyakan memang untuk kebutuhan dapur, baik dipakai sendiri maupun disewakan,” jelasnya.

Edy memastikan lonjakan permintaan kendaraan belum menyebabkan kenaikan harga jual secara signifikan. Namun ia mengkhawatirkan rencana kenaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dapat berdampak terhadap harga on the road (OTR) dan menekan daya beli masyarakat.

Menurutnya, jika tarif pajak dinaikkan hingga dua persen, maka harga kendaraan baru bisa bertambah sekitar Rp3 juta hingga Rp5 juta per unit. “Kalau harga naik cukup tinggi, otomatis permintaan bisa turun. Ini yang kami khawatirkan,” ujarnya.

Ia berharap pemerintah daerah mempertimbangkan stabilitas pasar otomotif agar volume penjualan tetap tumbuh. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan baru yang diregistrasi, pendapatan daerah juga dinilai tetap dapat meningkat tanpa harus membebani konsumen.

Terkait prospek ke depan, Edy menilai permintaan kendaraan pikap masih berpotensi tumbuh seiring perluasan program MBG secara nasional. Jika jumlah dapur terus bertambah, maka kebutuhan armada logistik juga akan ikut meningkat.

“Waktu pembukaan dapur dilakukan besar-besaran tahun lalu, dampaknya luar biasa. Ekonomi di semester kedua 2025 benar-benar terasa bergerak. Mudah-mudahan ini berlanjut,” tandasnya. (bul)

Musim Haji, Penukaran Riyal Melonjak 200 Persen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penukaran mata uang rupiah ke riyal di Asrama Haji NTB. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Memasuki musim pemberangkatan haji 2026, permintaan penukaran mata uang riyal Arab Saudi mengalami lonjakan tajam. Ketua Asosiasi Perdagangan Valuta Asing (APVA) Provinsi NTB, Darda Subadra, menyebut peningkatan transaksi penukaran mata uang rupiah ke mata uang riyal saat musim haji bisa mencapai 200 persen dibanding hari biasa.

Lonjakan tersebut dipicu tingginya kebutuhan calon jamaah haji (CJH) yang mempersiapkan uang tunai sebelum berangkat ke Tanah Suci. Sebagian besar jamaah memilih menukar uang di daerah asal agar lebih praktis dan tidak perlu mencari tempat penukaran setibanya di Arab Saudi.

“Kalau musim haji begini memang banyak penukaran riyal. Ada kenaikan, bahkan bisa sampai 200 persen,” ujar Darda, Senin, 27 April 2026.

Meski permintaan meningkat signifikan, pelaku usaha penukaran valuta asing di NTB justru menghadapi keterbatasan stok riyal. Kondisi itu membuat sejumlah permintaan terpaksa ditolak karena ketersediaan uang asing tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat.

“Kita kebanyakan menolak permintaan karena stoknya sangat terbatas,” katanya.

Menurut Darda, mayoritas penukar riyal adalah jamaah haji yang datang langsung ke gerai penukaran. Nilai transaksi pun bervariasi, mulai dari Rp2 juta hingga Rp5 juta per orang, tergantung kebutuhan masing-masing jamaah selama menjalankan ibadah di Makkah dan Madinah.

“Yang menukar itu jamaah langsung. Tidak banyak, rata-rata Rp2 juta sampai Rp5 juta,” jelasnya.

Ia mengatakan, keterbatasan stok terjadi karena pelaku usaha harus berhitung cermat dalam menyediakan riyal. Jika stok terlalu banyak dan tidak terserap pasar, maka dana akan tertahan dalam bentuk mata uang asing.

“Kalau kita terlalu banyak stok dan tidak habis, nanti harus disimpan lagi. Jadi seadanya saja,” ujarnya.

Sementara itu, suasana penukaran uang juga terlihat ramai di Asrama Haji Embarkasi Lombok, Kota Mataram. Calon jamaah mendatangi stan penukaran riyal yang disediakan untuk memudahkan kebutuhan sebelum keberangkatan.

Petugas penukaran uang di lokasi, Rohani, mengatakan seluruh pecahan riyal disiapkan, mulai dari nominal kecil hingga besar. Namun pecahan kecil menjadi yang paling diminati karena lebih mudah digunakan untuk kebutuhan harian.

“Semua pecahan ada, dari 5 sampai 500 riyal. Kebanyakan jamaah ambil pecahan kecil karena lebih mudah dipakai,” katanya.

Layanan penukaran di asrama haji sendiri disebut sudah menjadi agenda rutin setiap musim haji. Bahkan penyedia jasa telah bersiaga sejak pagi sebelum jamaah mulai masuk ke area asrama. (bul)

Pelemahan Nilai Mata Uang Rupiah Belum Pengaruhi Penukaran Valas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penukaran valas di money changer. (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus berlanjut. Rupiah melemah menyentuh Rp17.236,96 per USD pada Senin, 27 April 2026. Namun kondisi ini belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas penukaran valuta asing (valas) di NTB. Pasar valas di daerah justru masih dipengaruhi rendahnya kunjungan wisatawan karena masih berada pada periode low season.

Ketua Asosiasi Perdagangan Valuta Asing (APVA) Provinsi NTB, Darda Subadra, mengatakan transaksi penukaran mata uang asing saat ini cenderung menurun dibanding musim ramai wisatawan. Menurutnya, faktor utama bukan karena gejolak nilai tukar rupiah, melainkan berkurangnya jumlah tamu yang datang ke NTB.

“Penukaran valuta asing agak berkurang karena tamunya berkurang. Sekarang memang masih low season,” ujarnya di Mataram.

Meski demikian, Darda menilai masih ada pergerakan transaksi yang menunjukkan tren membaik. Aktivitas penukaran uang asing masih berjalan normal dan pelaku usaha tetap optimistis kondisi akan pulih seiring meningkatnya kunjungan wisatawan pada musim liburan berikutnya.

Pelemahan rupiah secara teori seharusnya menjadi keuntungan bagi sektor pariwisata. Ketika nilai tukar rupiah melemah, wisatawan asing akan memperoleh nilai tukar lebih tinggi sehingga biaya berwisata di Indonesia terasa lebih murah.

“Seharusnya kalau tamu banyak, penukaran juga naik. Kita tentu senang kalau begitu,” katanya.

Namun realitas di lapangan, dampak positif tersebut belum terasa kuat. Darda menilai keputusan wisatawan untuk datang ke destinasi seperti Lombok umumnya sudah direncanakan jauh hari, sehingga fluktuasi kurs tidak langsung memengaruhi jumlah kunjungan dalam waktu singkat.

“Mereka biasanya sudah terjadwal dari jauh hari, sudah booking. Jadi bukan karena situasi sekarang langsung berubah,” jelasnya.

Selain itu, perubahan rute penerbangan internasional akibat dari perang di Timur Tengah juga ikut memengaruhi arus wisatawan. Beberapa wisatawan dari Eropa kini harus menempuh perjalanan lebih panjang dengan transit tambahan, berbeda dengan sebelumnya yang memiliki rute lebih langsung melalui Timur Tengah.

“Sekarang transitnya lebih jauh, ada yang lewat China dulu. Dulu lewat Emirat atau Doha lebih langsung ke Asia,” ujarnya.

Darda menambahkan, dalam transaksi sehari-hari, mata uang yang paling banyak ditukar di NTB masih didominasi dolar Amerika Serikat, euro, dan dolar Australia. Selain itu, mata uang negara tetangga seperti ringgit Malaysia dan riyal Arab Saudi juga cukup diminati.

“Yang terbanyak tetap dolar AS, euro, Australia. Lalu Malaysia dan riyal,” kata Darda.

Di tengah perlambatan transaksi, ia memastikan seluruh pelaku usaha penukaran valuta asing di NTB masih tetap beroperasi. Tidak ada anggota APVA yang menutup usaha meskipun volume transaksi belum seramai periode puncak wisata.

“Tidak ada yang tutup, semua tetap beroperasi. Walaupun mungkin tidak banyak (penukaran), lebih baik tetap buka,” tegasnya.

Darda mengungkapkan perkembangan industry money changer, saat ini pemerintah pusat masih memberlakukan moratorium penerbitan izin baru maupun pembukaan cabang usaha penukaran valuta asing hingga sekitar September 2026. Kebijakan tersebut disebut berkaitan dengan pembenahan tata kelola industri. (bul)

Strava Ungkap “Baby Boomer” Rajai Tren Bersepeda ke Kantor

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Mataram (ekbisntb.com)- Strava, aplikasi kebugaran merilis laporan perdana Strava Metro: Commute Report. Laporan ini membahas kebiasaan masyarakat dunia berangkat kerja atau beraktivitas menggunakan sepeda sepanjang tahun 2025, berdasarkan laporan resmi kepada media ini.

Hasilnya, total jarak yang ditempuh pesepeda untuk berkomuter mencapai 550 juta mil atau sekitar 885,1 juta kilometer. Jarak tersebut setara dengan mengelilingi bumi sebanyak 22 ribu kali.

Laporan ini dibuat berdasarkan data anonim pengguna Strava selama Januari hingga Desember 2025. Data tersebut juga digunakan lebih dari 4.000 mitra global, seperti pemerintah dan perencana kota, untuk membantu membangun jalur sepeda dan infrastruktur pejalan kaki yang lebih baik.

Salah satu temuan menarik, generasi Baby Boomer menjadi kelompok usia yang paling aktif bersepeda untuk berkomuter. Sementara generasi Gen Z tercatat 21 persen lebih rendah kemungkinannya menggunakan sepeda untuk pergi bekerja dibanding Baby Boomer.

Selain itu, penggunaan sepeda listrik (e-bike) juga terus meningkat. Baby Boomer menjadi kelompok yang paling banyak menggunakan e-bike. Secara global, negara dengan penggunaan e-bike tertinggi untuk komuter adalah Islandia, disusul Belgia dan Norwegia.

Laporan ini juga menunjukkan bahwa cuaca bukan halangan bagi pesepeda. Dari suhu dingin di Finlandia hingga cuaca panas di Jepang, masyarakat tetap menggunakan sepeda untuk sampai ke tujuan.

Wakil Presiden Komunikasi dan Dampak Sosial Strava, Brian Bell, mengatakan Strava Metro menjadi bagian penting dari upaya perusahaan menciptakan dampak positif melalui data perjalanan aktif masyarakat.

Menurutnya, laporan ini menunjukkan bahwa bersepeda untuk berkomuter memberi manfaat besar, sekaligus membantu mendorong terciptanya perjalanan yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang.(bul)

Tinggi Animo Masyarakat Meriahkan Pawai Rimpu Mantika

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri bersama puluhan ribu peserta memadati ruas jalan Kota Bima, untuk mengikuti Pawai Festival Rimpu Mantika 2026 pada, Sabtu (25/4/2026). (Suara NTB/ist)

Kota Bima (ekbisntb.com) – Sekitar 85 ribu peserta memadati ruas jalan dalam Pawai Festival Rimpu Mantika 2026 yang digelar pada, Sabtu (25/4/2026). Antusiasme tinggi masyarakat menandai kuatnya dukungan terhadap festival budaya tahunan tersebut.

Pawai dimulai dari Paruga Nae dan berakhir di halaman Istana Kesultanan Asi Mbojo. Sejumlah tamu kehormatan turut hadir di antaranya, Wakil Gubernur NTB Hj. Dinda Dhamayanti Putri, perwakilan Kementerian Pariwisata RI Joko Suharbowo, serta Tenaga Ahli Menteri Ekonomi Kreatif Bidang Isu Strategis Gemintang Kejora Malarangeng.

Wali Kota Bima H. A. Rahman H. Abidin, S.E., bersama Wakil Wali Kota Feri Sofiyan, SH., juga turut berjalan kaki mengikuti pawai bersama ribuan peserta.
Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima H. Soekarno, SH., menyampaikan tingginya jumlah peserta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan pawai tahun ini. Panitia menyiapkan puluhan ribu kupon doorprize bagi peserta.

“Kupon yang dibagikan mencapai 85.600 lembar, dengan hadiah utama lima unit sepeda motor yang diundi di lokasi finis,” ujarnya, Sabtu (25/4).

Menurut Soekarno, kelancaran pelaksanaan pawai merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, masyarakat, sponsor hingga dukungan insan pers.

Wali Kota Bima, H.A.Rahman H.Abidin menyampaikan apresiasi atas keterlibatan seluruh unsur dalam menyukseskan Festival Rimpu Mantika 2026. Ia menegaskan, kegiatan tersebut melibatkan berbagai elemen masyarakat, mulai dari perangkat daerah, kelurahan, sekolah, organisasi, perguruan tinggi, instansi vertikal, BUMN, BUMD hingga pelaku usaha.

Festival ini adalah bukti nyata kebersamaan dan kecintaan masyarakat terhadap budaya daerah. Rimpu bukan hanya identitas, tetapi juga kekuatan untuk mendorong pariwisata dan ekonomi kreatif. “Atas nama Pemerintah Kota Bima, kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, tenaga, pikiran, dan kontribusinya demi suksesnya Festival Rimpu Mantika Tahun 2026,” jelasnya.

Meski berlangsung meriah dan aman, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Hal itu akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan berikutnya.

“Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyelenggaraan Festival Rimpu Mantika Tahun 2026 masih terdapat kekhilafan dan kekurangan. Hal ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk penyelenggaraan yang lebih baik di masa mendatang,” pungkasnya.

Pemerintah Kota Bima mencatat tingginya jumlah peserta Pawai Festival Rimpu Mantika 2026, sebagai indikator meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya rimpu sebagai identitas daerah, sekaligus memperkuat posisinya sebagai agenda budaya unggulan.

Wagub Hj. Indah Dhamayanti Putri dalam sambutannya, menyampaikan rasa bangga atas eksistensi budaya rimpu yang terus dijaga dan dilestarikan oleh masyarakat Dana Mbojo.

“Hari ini kita kembali membuktikan sebagai masyarakat Dana Mbojo, bahwa kita memiliki khazanah budaya rimpu yang kita banggakan bersama,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat yang terus memasukkan Festival Rimpu Mantika dalam kalender event nasional, termasuk Karisma Event Nusantara 2026.

“Kehadiran Kementerian Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pariwisata menunjukkan bahwa rimpu telah menjadi bagian penting dari event nasional yang harus kita jaga bersama,” katanya.

Menurutnya, festival tersebut tidak hanya menjadi ajang pelestarian budaya, tetapi juga memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan pengrajin lokal.

“Kita berharap kegiatan ini terus memberikan efek positif hingga ke tingkat bawah, menghidupkan para pengrajin dan UMKM kita,” ungkapnya.

Wagub menegaskan bahwa Festival Rimpu Mantika merupakan identitas khas yang tidak dimiliki daerah lain dan telah menjadi kebanggaan masyarakat Bima di tingkat nasional maupun internasional.

“Sebagai Dou Mbojo, saya bangga Festival Rimpu ini semakin mendunia dan menunjukkan jati diri kita yang kuat,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Bima yang secara konsisten menyelenggarakan festival tersebut setiap tahun sebagai ruang kebersamaan sekaligus sarana promosi budaya daerah. (hir)

MRS 2026 Putaran Pertama, Dua Pembalap Andalan NTB Raih Hasil Berbeda

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pembalap NTB Aldiaz Aqsal Ismaya (tengah) merayakan kemenangan setelah meraih podium kedua di kelas NS 250cc diajang balap Mandalika Racing Series (MRS) di Sirkuit Internasional Mandalika, Sabtu (25/4/2026). (Suara NTB/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Dua pembalap asal NTB yang turut berlaga di ajang Pertamina Mandalika Racing Series (MRS) seri perdana 2026 yang berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika memperoleh hasil berbeda pada sesi balapan pertama, Sabtu (25/42026). Arai Agaska yang untuk pertama kalinya turun di kelas Nasional Supersport (NSS) 600cc, gagal meraih podium. Sementara rekan sesama pembalap Yamaha Aldiaz Aqsal Ismaya, sukses meraih podium kedua di dua kelas sekaligus.

Di kelas Nasional Sport (NS) 250cc Aldiaz harus mengakui keunggulan pembalap Honda Andi Farid Izdihar. Sedangkan di kelas NS 150cc, pembalap asal Mataram tersebut kalah tipis 0,081detik dibelakang pembalap Yamaha lainnya Fahmi Bazam. Pembalap asal Jakarta tersebut yang sukses menyentuh garis finis pertama dengan catatan waktu 15 menit 37,475 detik dalam balapan yang berlangsung sebanyak 8 laps.

Dalam balapan kelas NSS 600cc, Arai sebenarnya menunjukkan potensil baik. Memulai balapan dari posisi lima, Arai sukses merangsek di posisi depan di awal-awal balapan. Sempat bertarung memperebutkan posisi ketiga di beberapa laps, namun akhirnya Arai harus puas berada di posisi lima di akhir balapan. “Jalannya balapan berlangsung ketat,” aku Aldiaz.

Di kelas Junior Sport 250cc U-18 yang baru pertama kali digelar di ajang MRS, pembalap Jakarta M. Abid Ashar jadi yang tercepat. Diikuti Abimanyu Bintang (Yogyakarta) dan Ahmad Azel Savero (Kalimantan Selatan) di posisi dua serta tiga.

Sedangkan di kelas Underbone 150cc pembalap M. Syirat Syauki sukses finis pertama. Dengan podium kedua dan ketiga diisi Rendi Oding dan M. Jordan Badaru. Terakhir dikelas Indonesia Junior Talent Cup pembalap Jawa Tengah Resky YH menjadi yang tercepat. Disusul pembalap asal Yogyakarta Anindya Baskoro di posisi kedua dan pembalap junior NTB Clevan L.V.O., mengisi podium ketiga.

CEO PRIDE Motosport Edy Saputra mengatakan persaingan ketat terjadi hampir disemua kelas di ajang MRS kali ini. Hal itu dikarenakan secara kualitas, tim-tim yang berlaga di ajang MRS secara gapnya tidak terlalu jauh. Bahkan bisa dikatakan bisa dikatakan setara. Sehingga bisa menghadirkan persaingan ketat antar para pembalapnya.

“Kita lihat gap antar satu tim dengan tim lainnya di ajang MRS kali ini tidak terlalu jauh. Ini yang membuat persaiangan menjadi sangat ketat,” ujarnya seraya menambahkan balapan kedua akan berlangsung mulai Minggu siang hingga sore.

Balapan Berlangsung Ketat

Ajang balap motosport nasional Pertamina Mandalika Racing Series (MRS) 2026 putaran pertama yang berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit mulai 24 sampai 26 April 2026 menghadirkan aksi balapan yang seru dan ketat. Dalam dua kali balapan pada Sabtu (25/4) dan Minggu (26/4), jarak waktu antar pembalap sangat tipis di enam kelas yang dipertandingkan.

Tipisnya selisih waktu antara para pembalap tersebut menunjukkan kalau kualitas dan kemampuan tim dan pembalap yang berlaga di kejuaraan nasional tersebut hamper merata. Tidak ada tim yang terlalu mencolok atau mendominasi. Begitu juga antar para pembalapanya.

“Persaingan yang sangat ketat di semua kelas ini menunjukkan bahwa pembinaan balap di Indonesia berjalan ke arah yang positif. Selisih waktu yang tipis, bahkan hingga seperseratus detik, menandakan kemampuan para pembalap sudah sangat kompetitif dan merata,” ungkap Direktur Utama Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) Priandhi Satria, dalam keterangannya, Minggu (26/4).

Dengan kualitas dan kemampuan yang hamper merata tersebut maka faktor fisik, strategi hingga kesiapan tim menjadi kunci penting untuk memenangkan balapan. Terlebih dengan suhu di lintasan yang begitu tinggi turut menghadirkan tantangan tersendiri bagi pembalap dan tim dalam menentukan strategi balapan yang tepat.

“Balapan di Sirkuit Mandalika tidak hanya sekadar soal kecepatan saja. Tetapi juga manajemen stamina, konsistensi dan strategi tim. Dengan suhu lintasan yang tinggi, pembalap dituntut untuk lebih cermat dalam mengatur ritme. Ini yang membuat balapan semakin menarik sekaligus menantang,” sebutnya.

Ketatnya persaingan tersebut menjadi salah satu indikator positif bagi masa depan motorsport nasional. Bahwa ada potensi dari para pembalap muda hingga senior yang tampil kompetitif di ajang balapan kali ini. Mulai dari kelas pembinaan seperti kelas Indonesia Junior Talent Cup hingga kelas tertinggi Nasional Supersport (NSS) 600cc.

“Potensi besar dari para pembalap tersebut bisa menjadi fondasi penting untuk mendorong mereka ke level yang lebih tinggi ke kejuaraan-kejuaraan internasional. Dan, MRS bisa menjadi pintu gerbang bagi pembalap nasional untuk bisa menapaki karir balapan di panggung dunia,” tambah CEO PRIDE Motosport Eddy Saputra. (kir)

NTB Dapat Jatah 11 Sapi Kurban dari Presiden

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk pemerintah kabupaten/kota di NTB. (Suara NTB/Artificial Intelligence)

Mataram (Suara NTB) – Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapatkan jatah 11 hewan kurban dari Presiden RI, Prabowo Subianto. Setiap kabupaten/kota termasuk juga provinsi mendapatkan masing-masing satu ekor sapi yang akan dikurbankan pada Hari Raya Iduladha bulan Mei mendatang. Hewan kurban jatah provinsi rencananya akan diserahkan di Kabupaten Bima.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakkeswan) NTB, Muhamad Riadi mengatakan setiap daerah mengusulkan tiga ekor sapi sebagai calon hewan kurban. Dari total 33 calon yang masuk, sebanyak 30 ekor dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan kesehatan untuk dinilai lebih lanjut. Proses seleksi dilakukan dengan mempertimbangkan bobot serta kondisi kesehatan hewan.

“Kita seleksi yang sehat, kemudian kita nilai mana bobotnya paling besar dan memenuhi syarat kesehatan. Itu yang kita usulkan,” ujarnya pekan kemarin.
Dari hasil sementara, sapi dengan bobot paling berat berasal dari Kabupaten Lombok Utara (KLU), dengan berat mencapai sekitar 1,1 ton lebih 7 kilogram. Sementara itu, rata-rata bobot sapi dari daerah lain berada di kisaran 900 kilogram hingga 1 ton.

Namun, terdapat kendala dalam proses distribusi, khususnya terkait mobilisasi sapi berukuran besar. Pengiriman sapi dari KLU ke Bima dinilai berisiko tinggi terhadap keselamatan hewan. “Kalau kita mobilisasi yang paling besar dari KLU ke Bima, kita khawatir ada risiko cedera di jalan karena ukurannya besar,” jelasnya.

Sebagai alternatif, sapi untuk kebutuhan di Bima kemungkinan akan diambil dari wilayah yang lebih dekat seperti Lombok Timur, Sumbawa, atau Bima sendiri.

Menyinggung soal harga, peternak sempat mengusulkan harga hingga Rp200 juta untuk sapi dari KLU. Namun, pihak pemerintah menegaskan bahwa harga tersebut masih dalam tahap negosiasi dan akan disesuaikan dengan kewajaran pasar. Setelah finalisasi, daftar sapi terpilih akan diajukan ke Sekretariat Negara (Setneg) untuk ditetapkan secara resmi.

Selain itu, mantan Kepala Biro Umum Setda NTB itu menyinggung kondisi kasus rabies di NTB. Hingga saat ini, Pulau Lombok masih dinyatakan bebas rabies, sementara di Pulau Sumbawa ditemukan puluhan kasus, jumlah ini relatif sama dengan tahun sebelumnya.

Dalam kurun waktu tiga bulan, terjadi 82 kasus rabies di NTB. Berdasarkan data terakhir, kasus rabies didominasi di wilayah Sumbawa dengan total 78 kasus. Dengan rincian Januari 21 kasus, Februari 29 kasus, Maret 28 kasus. Dan di Bima ditemukan 4 kasus.

Terkait insiden gigitan anjing di Lombok Timur yang sempat menyebabkan korban meninggal dunia, dipastikan bukan akibat rabies. Kejadian tersebut dipicu oleh agresivitas anjing yang merasa terganggu karena baru melahirkan. (era)

Belanja Pegawai Pemprov dan 10 Kabupaten/Kota di NTB Berada di Atas Ambang Batas

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Data belanja pegawai. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru saja mengumumkan terdapat sekitar 300 daerah dengan belanja pegawai di atas 30 persen. Termasuk di Pemerintah Provinsi NTB yang belanja pegawainya tembus 33,8 persen. Begitupun dengan sepuluh kabupaten/kota di NTB yang rata-rata di atas batas yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Sepuluh kabupaten/kota di NTB dengan alokasi belanja pegawai melebihi 30 persen yaitu Kota Mataram dengan belanja pegawai mencapai 40 persen. Kabupaten Lombok Barat mencapai 34 persen, Lombok Tengah hingga 40 persen. Begitupun dengan Kabupaten Lombok Utara yang mencapai 39 persen, Lombok Timur 36 persen, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) 41 persen, Sumbawa 44 persen, Dompu 51 persen, Kabupaten Bima 48 persen dan Kota Bima menjadi yang tertinggi mencapai 58 persen.

Apabila tahun 2027 Pemda tidak bisa menekan angka belanja pegawai, daerah terancam mendapat sanksi berupa penundaan atau pemotongan transfer Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH). Di samping itu, karena banyaknya daerah dengan belanja pegawai di atas ambang batas yang ditentukan, pemerintah pusat berencana memberikan relaksasi kepada daerah.
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (Dirjen PK) Kementerian Keuangan, Askolani memberi catatan serius terhadap tata kelola belanja Provinsi NTB pada 2025. Ia menyebut, pola belanja di NTB didominasi belanja pegawai.

Menurutnya, sejumlah Pemda kerap mempertanyakan terkait kebijakan maksimal belanja pegawai 30 persen. Kebijakan itu memang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Apalagi Transfer ke Daerah (TKD) pada 2026 mengalami penurunan. Di sisi lain, penambahan jumlah PPPK dan juga PPPK Paruh Waktu juga turut membebani daerah.

“Mengantisipasi ini dan melihat kebijakan TKD 2026, kemudian penambahan PPPK yang menjadi tantangan di Pemda. Insyallah Pak Gub kebijakan ini akan kita relaksasi,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Dengan rencana kebijakan ini, Askolani berharap Pemda tidak perlu lagi khawatir melanggar kebijakan terhadap batas pagu anggaran yang telah ditetapkan. “Sehingga ini kekhawatiran pemda bahwa melanggar terkait pagu 30 persen ini kita coba di 2027 kita bisa harmonisasikan,” jelasnya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim mengatakan tingginya persentase belanja pegawai di NTB bukan karena adanya tambahan alokasi belanja. Namun karena adanya pengurangan transfer ke daerah hingga Rp1,2 triliun. Di tahun 2025, saat tidak terjadi pengurangan, persentase belanja pegawai hanya 18 persen.

“Tidak ada naik belanja pegawai sebenarnya. Kalau nanti pemerintah pusat memotong-motong (anggaran, red) besar lagi belanja pegawai kita,” katanya.
Adapun dengan belanja pegawai ini, Pemprov NTB tidak akan melakukan kebijakan yang dapat merugikan pegawai seperti Penghentian Hubungan Kerja (PHK) ataupun pemotongan Tambangan Penghasilan Pegawai (TPP). Melainkan memaksimalkan potensi-potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB dengan optimalisasi kantong-kantong baru, termasuk salah satunya Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Begitupun dengan Kabupaten Lombok Tengah, kini Pemkab tersebut sedang mencari solusi terbaik untuk menekan jumlah belanja pegawai. Salah satunya adalah dengan meningkatkan PAD, termasuk juga mempertimbangkan opsi memangkas anggaran belanja pegawai secara langsung atau dengan cara mengurangi jumlah pegawai.

Termasuk juga Pemkab Lombok Barat yang berencana memutus hubungan kerja ribuan PPPK Paruh Waktu yang dinilai menjadi salah satu faktor pemicu tingginya belanja pegawai.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Utara (KLU), Sahabudin meminta adanya kebijakan dari pemerintah pusat agar dapat menganggarkan gaji PPPK Paruh Waktu lewat APBN. Namun demikian, pihaknya berkeyakinan pemerintah pusat tidak akan merespons usulan daerah.
Di Kabupaten Lombok Timur, Pemkab Lotim tidak berencana menambah jumlah pegawai, melainkan mendorong PPPK Paruh Waktu untuk diusulkan berdasarkan analisis beban kerja menjadi penuh waktu. Selain itu, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) menjadi fokus utama.

Begitu juga di Kabupaten Bima, Pemkab Bima hingga saat ini belum memiliki kebijakan resmi terkait penghentian kontrak maupun merumahkan tenaga PPPK. Pemerintah daerah dikatakan masih melakukan kajian dan menunggu regulasi lanjutan dari pemerintah pusat.

Sementara di Dompu, beberapa upaya akan dilakukan Pemkab setempat yaitu efisiensi belanja pegawai dengan mengendalikan rekrutmen, rasionalisasi TPP, hingga mengurangi honor non-prioritas. Kota Mataram juga menerapkan kebijakan yang sama, yaitu melakukan efisiensi di berbagai sektor, termasuk pengeluaran operasional.

Pemkot juga tengah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait skema pembiayaan pegawai, khususnya bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Disebutkan, saat ini tengah disusun kebijakan agar pembiayaan PPPK dapat ditanggung oleh pemerintah pusat.

Berbeda dengan beberapa Pemkab/Pemkot, Pemkab Sumbawa Barat mengaku akan selalu berupaya memastikan seluruh hak-hak kepegawaian terpenuhi. Dengan manajemen keuangan yang baik, ia yakin pemerintah akan mampu selalu menyeimbangkan porsi pendapatan dan pengeluaran tanpa harus mengorbankan pegawai. (era)

Di Tengah Bayang-Bayang Perang Dunia, Holiday Resort Lombok Tetap Diserbu Wisatawan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
wisatawan domestik dan mancanegara tetap ramai di Holiday Resort Lombok

Mataram (ekbisntb.com) – Ketegangan geopolitik dunia yang memicu kekhawatiran terhadap sektor pariwisata ternyata belum menggoyahkan daya tarik Lombok di mata wisatawan mancanegara. Di tengah bayang-bayang konflik Timur Tengah akibat serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap iran yang hingga kini belum ada kejelasan akan berakhir telah melonjaknya harga bahan bakar global, namun kontras, Ketika hotel di Kawasan Senggigi, Lombok Barat, salah satunya Holiday Resort Lombok justru tetap dipadati tamu.

Suasana liburan akhir pekan pada Minggu, 26 April 2026, di hotel yang berada di pesisir Pantai Mangsit itu terlihat ramai. Wisatawan domestik maupun mancanegara tampak menikmati akhir pekan dengan bersantai di tepi pantai, berenang, menikmati panorama unset, hingga memanfaatkan berbagai fasilitas hotel.

Pemandangan ini memang kontras dengan kekhawatiran banyak pelaku usaha wisata yang memprediksi gejolak global akan berdampak pada turunnya kunjungan wisatawan ke Indonesia, termasuk Lombok.

General Manager Holiday Resort Lombok, yang juga Ketua Asosiasi Hotel Senggigi, Ketut Murtajaya, mengungkapkan Holiday Resort Lombok hingga kini masih mencatat performa yang sangat baik.

“Bulan ini rata-rata okupansi mencapai 86 persen,” ungkapnya.

Bahkan, tren pemesanan untuk musim liburan pertengahan tahun menunjukkan angka lebih tinggi. Untuk Juli dan Agustus, tingkat booking rata-rata telah mencapai 87 persen.

Ketut menjelaskan, komposisi tamu di Holiday Resort Lombok saat ini masih didominasi wisatawan asing.

“Sekitar 67 persen wisatawan mancanegara dan 33 persen domestik,” katanya.
Pasar internasional utama berasal dari Australia, Asia, dan Eropa. Namun saat ini, kunjungan dari Australia dan Asia mengalami peningkatan, sedangkan wisatawan Eropa cenderung menurun.

Menurutnya, salah satu penyebab adalah gangguan jalur penerbangan yang umumnya transit di kawasan Timur Tengah.

“Khusus pasar Eropa menurun karena banyak penerbangan mereka transit di Timur Tengah,” jelasnya.

Menurutnya, tingginya okupansi hotel disebut tidak lepas dari strategi pemasaran agresif yang dilakukan manajemen, didukung stakeholders, baik melalui promosi digital maupun kerja sama dengan agen perjalanan dan wholesaler luar negeri.

Holiday Resort dinilai berhasil menjaga eksistensinya di tengah kompetisi hotel dan tantangan global.

Selain lokasi strategis di tepi Pantai Senggigi, hotel seluas 15 hektare ini memiliki beragam fasilitas yang menjadi daya tarik utama wisatawan.

Di antaranya kolam renang utama berukuran besar untuk keluarga, infinity pool dengan pemandangan laut lepas, beach deck untuk menikmati sunset, gym, spa, eco-farm, playground indoor dan outdoor, beach club, tiga bar, tiga restoran, hingga fasilitas olahraga seperti voli, tenis, jogging, catur, serta yoga gratis setiap Selasa dan Kamis pagi.

“Kolam infinity dan beach deck menjadi spot favorit untuk menikmati sunset dan happy hours. Anak-anak juga senang karena playground dan aktivitas rekreasi cukup lengkap,” kata Ketut.

Ia menambahkan, kekuatan utama Holiday Resort Lombok adalah pengalaman menginap yang membuat tamu ingin kembali lagi.

“Kalau sudah pernah stay, biasanya ingin balik lagi,” ujarnya.

Tingginya okupansi Holiday Resort Lombok menjadi sinyal bahwa sektor pariwisata NTB, khususnya Lombok, masih memiliki daya tahan kuat di tengah tekanan global.

Ketika banyak destinasi di dunia dibayangi ketidakpastian, Lombok justru tetap menjadi pilihan wisatawan untuk mencari ketenangan, keindahan alam, dan pengalaman liburan tropis yang autentik.

Ditambahkan, tak hanya fokus pada tamu hotel, Holiday Resort juga memberi ruang bagi pelaku UMKM lokal untuk berjualan souvenir dan produk kerajinan di area hotel untuk ditawarkan kepada tamu. Namun UMKM juga sangat diatur, agar tidak mengganggu kenyamanan tamu yang bisa memicu tamu enggan datang berwisata lagi.

Kebijakan, kata Ketut, ini dinilai menjadi nilai tambah karena manfaat ekonomi pariwisata bisa langsung dirasakan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar pelaku UMKM souvenir lokal.(bul)

Direksi Baru PT GNE Sudah Bekerja

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Lalu Moh Faozal(ekbisntb.com/ant)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB memastikan proses pengisian jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Gerbang NTB Emas (GNE) tinggal menunggu tahapan akhir berupa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setelah seluruh kandidat dinyatakan lulus seleksi terbuka, pengesahan kepengurusan baru diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat.

Asisten II Setda NTB, Lalu Moh. Faozal, mengatakan seluruh proses seleksi telah rampung dan saat ini hanya menunggu penjadwalan gubernur untuk pelaksanaan RUPS.

“Tinggal RUPS untuk penetapan kepengurusan yang kemarin lulus seleksi. Mungkin minggu depan, menunggu waktu Pak Gubernur. Tinggal tahapan itu saja,” ujar Faozal, pekan kemarin.

Ia menjelaskan, meski belum dilakukan penetapan resmi, jajaran direksi yang telah terpilih saat ini sudah mulai bekerja menjalankan tugas awal dan mempersiapkan operasional perusahaan. Namun, legalitas penuh kepengurusan tetap menunggu keputusan melalui RUPS.

“Operasional sekarang mereka mulai kerja, cuma belum penetapan karena menunggu jadwal gubernur,” tambahnya.

Diketahui, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebelumnya telah menetapkan tiga nama yang akan mengisi posisi strategis direksi PT GNE.

Yuyud Indrayudi ditetapkan menjadi Direktur Utama PT. GNE. Karier profesionalnya dimulai di PT Newmont Nusa Tenggara, tempat ia menempa kemampuan strategis dan operasional dalam industri berskala global.

Ia kemudian melanjutkan kiprahnya di PT Amman Mineral Nusa Tenggara dengan fokus pada pengembangan masyarakat serta penguatan hubungan dengan para pemangku kepentingan. Pengalaman itu diperluas melalui perannya dalam hubungan pemerintahan di PT Sumbawa Timur Mining.

Sementara Posisi Direktur Keuangan diisi Sulman, profesional perbankan. Ia pernah menempati sejumlah posisi strategis di PT Bank KB Indonesia.

Sulman juga tercatat sebagai Branch Manager di PT Bank Mega Syariah.

Sementara itu, posisi Direktur Operasi dipercayakan kepada Suhaimi. Ia memiliki pengalaman luas lintas sektor, mulai dari perusahaan teknologi global Pepperl+Fuchs hingga proyek energi bersama Karpowership Indonesia.

Suhaimi juga pernah menjabat Electrical & Maintenance Manager di industri pertambangan serta terlibat dalam berbagai proyek kelistrikan berskala besar. (bul)

1...262263264...1,082Halaman 263 dari 1,082