Mataram (ekbisntb.com)- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat capaian membanggakan dalam pengukuran Indeks Zakat Nasional (IZN) tahun 2026. BAZNAS NTB meraih predikat “Sangat Baik” dengan skor akhir 0,83, yang menempatkan pengelolaan zakat di daerah ini dalam kategori berkelanjutan.
Capaian ini mendapat apresiasi dari Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, yang menilai keberhasilan ini menjadi bukti pengelolaan zakat di NTB semakin profesional, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Gubernur Iqbal menyampaikan, capaian ini patut disyukuri karena menunjukkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, BAZNAS, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan zakat di NTB.
“Pemerintah Provinsi NTB mengapresiasi kerja keras BAZNAS NTB. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di daerah kita semakin baik, transparan, dan berkelanjutan. Harapannya, zakat bisa terus menjadi instrumen penting dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan laporan hasil penghitungan IZN 2025 yang diumumkan pada 2026, pengelolaan zakat di NTB dinilai melalui dua dimensi utama, yakni dimensi makro dan mikro.
Pada dimensi makro, BAZNAS NTB memperoleh skor 0,89 dengan kategori Sangat Baik. Bahkan, NTB masuk dalam lima besar nasional pada dimensi ini. Penilaian makro mencakup sejumlah indikator, seperti regulasi, dukungan APBN/APBD, database zakat, penguatan jaringan, serta literasi dan dakwah zakat.
Indikator regulasi dan dukungan APBN/APBD menjadi aspek dengan nilai tertinggi, masing-masing memperoleh skor sempurna 1,00. Hal ini menunjukkan kuatnya dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap pengelolaan zakat.
Sementara itu, indikator literasi dan dakwah zakat meraih nilai 0,85, indeks tata kelola 0,82, penguatan jaringan 0,81, serta indeks dampak zakat sebesar 0,80.
Adapun aspek database zakat memperoleh skor 0,74 dan masih berada dalam kategori baik. Meski demikian, indikator ini dinilai masih memiliki ruang untuk terus diperkuat agar pengelolaan data zakat semakin optimal.
Pada dimensi mikro, BAZNAS NTB mencatat skor 0,81 dengan kategori Sangat Baik. Penilaian ini menitikberatkan pada tata kelola lembaga serta efektivitas penyaluran zakat kepada masyarakat penerima manfaat.
Secara keseluruhan, skor akhir 0,83 menandakan pengelolaan zakat di Provinsi NTB telah berada pada tahap matang dan berkesinambungan, serta memiliki kapasitas untuk terus berkembang secara stabil di masa mendatang.
Ketua BAZNAS NTB, Dr. H. Lalu. M. Iqbal menyebut, capaian ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan pengelolaan zakat, memperluas dampak program bagi mustahik, serta memperkuat kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.
Ke depan, Pemerintah Provinsi NTB berharap capaian ini dapat menjadi dorongan bagi seluruh kabupaten/kota di NTB untuk terus meningkatkan tata kelola zakat sehingga manfaatnya semakin luas dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Badan Amil Zakat Nasional RI, Dr. Ir. H. Sodik Mudjahid.,M. Sc, turut memberikan apresiasi atas capaian BAZNAS NTB yang berhasil meraih predikat “Sangat Baik” dalam Indeks Zakat Nasional. Menurutnya, hasil tersebut menunjukkan komitmen kuat daerah dalam membangun tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat.
Ia menegaskan, capaian NTB diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengoptimalkan potensi zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Kami mengapresiasi kerja keras BAZNAS NTB bersama Pemerintah Provinsi NTB dalam menghadirkan pengelolaan zakat yang akuntabel dan berdampak. Semoga capaian ini terus dipertahankan dan ditingkatkan agar manfaat zakat semakin luas dirasakan masyarakat,” tandasnya.(r)

Oleh: Riduan Mas’ud

Guru Besar Ekonomi Syariah FEBI UIM Mataram

Tulisan yang mengkritik narasi “memuliakan kaum duafa” melalui Program Desa Berdaya di Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadirkan satu pengingat penting: bahwa kesejahteraan rakyat adalah kewajiban negara, bukan kemurahan hati. Kritik ini layak diapresiasi, karena ia mengembalikan kita pada prinsip dasar kebijakan publik—hak warga negara dan tanggung jawab pemerintah.
Namun, persoalannya tidak sesederhana memilih antara “memuliakan” atau “mensejahterakan”.
Membenturkan keduanya justru berisiko menyederhanakan masalah. Dalam praktik pembangunan, dimensi etik dan dimensi struktural bukanlah dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua fondasi yang saling menguatkan.
Benar bahwa negara tidak boleh memposisikan diri sebagai dermawan. Kesejahteraan adalah hak, dan pemenuhannya adalah kewajiban politik. Namun, pada saat yang sama, kebijakan publik tidak boleh kehilangan orientasi moralnya.
Al-Qur’an sendiri tidak hanya berbicara tentang distribusi, tetapi juga tentang bagaimana memperlakukan kelompok lemah dengan penuh penghormatan. Allah SWT berfirman:

“Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardik.” (QS. Ad-Dhuha: 9–10)

Ayat ini menegaskan bahwa memuliakan kaum duafa bukan sekadar simbol, tetapi sikap dasar dalam membangun relasi sosial yang berkeadilan.
Bahkan lebih tegas lagi, Al-Qur’an mengaitkan keimanan dengan kepedulian terhadap kelompok rentan:

“Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin.” (QS. Al-Ma’un: 1–3)

Pesan ini sangat kuat: mengabaikan kaum duafa bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga persoalan moral dan spiritual.

Namun, Al-Qur’an tidak berhenti pada dimensi etik. Ia juga menegaskan prinsip struktural:

“Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.” (QS. Al-Hasyr: 7)

Di sinilah kita menemukan keseimbangan: Islam mengajarkan memuliakan sekaligus mensejahterakan. Nilai dan sistem berjalan bersama.
Dalam konteks NTB, kritik terhadap implementasi Program Desa Berdaya tetap relevan. Perubahan fokus, perluasan cakupan tanpa kedalaman intervensi, serta potensi lemahnya integrasi kebijakan adalah persoalan nyata yang harus dibenahi.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan NTB per September 2025 masih berada di angka 11,38 persen atau sekitar 637 ribu jiwa. Dengan garis kemiskinan sekitar Rp556 ribu per kapita per bulan, banyak keluarga hidup dalam kondisi rentan.

Artinya, tantangan kita bukan hanya menurunkan angka, tetapi memastikan keberlanjutan kesejahteraan.
Kritik bahwa pemberdayaan tanpa dukungan struktur akan menjadi jargon juga tidak bisa diabaikan. Tanpa akses pasar, modal, dan perlindungan sosial, masyarakat miskin akan tetap berada dalam posisi yang tidak setara.
Di sinilah negara harus hadir—bukan sebagai pemberi belas kasih, tetapi sebagai penjamin keadilan.
Namun demikian, menghilangkan sepenuhnya dimensi “memuliakan” juga bukan jawaban. Tanpa nilai, kebijakan bisa kehilangan arah. Tanpa empati, pembangunan bisa menjadi dingin dan mekanistik.
Pemikiran Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa peradaban bertahan bukan hanya karena sistem yang kuat, tetapi juga karena solidaritas sosial yang hidup. Struktur tanpa nilai akan rapuh; nilai tanpa struktur akan lumpuh.
Karena itu, Program Desa Berdaya tidak perlu dipertentangkan dalam dikotomi sempit.
Yang diperlukan adalah memastikan bahwa “memuliakan” tidak berhenti sebagai retorika, tetapi diterjemahkan menjadi sistem yang mensejahterakan. Dan sebaliknya, “mensejahterakan” tidak kehilangan ruh kemanusiaannya.
Ukuran keberhasilan tetap harus konkret: apakah pendapatan meningkat, apakah akses kerja terbuka, apakah ketimpangan menurun.
Memuliakan tanpa mensejahterakan adalah ilusi.
Mensejahterakan tanpa memuliakan adalah kekosongan makna.

Pembangunan yang utuh membutuhkan keduanya.

Dan di situlah tantangan NTB ke depan: menghadirkan kebijakan yang tidak hanya tepat secara angka, tetapi juga benar secara nilai—membangun kesejahteraan sekaligus menjaga kemuliaan manusia.(*)