Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB mengingatkan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB agar penggunaan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap sektor pariwisata daerah.
Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, H. Lalu Ahmad Nur Aulia, menegaskan BPPD dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memperkuat promosi pariwisata NTB dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri pariwisata.
Menurutnya, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal juga telah memberi mandat agar seluruh program BPPD berjalan searah dengan konsep pariwisata berkualitas yang saat ini menjadi fokus pemerintah daerah.
“BPPD ini dibentuk pemerintah daerah dan diharapkan membantu penguatan, khususnya di bidang promosi. Karena di dalamnya melibatkan seluruh stakeholder dan pelaku industri. Saya juga ditugaskan Pak Gubernur untuk memastikan program BPPD berjalan seiring dengan konsep pariwisata berkualitas yang sedang kita ikhtiarkan,” ujarnya, Selasa, 5 Mei 2026.
Ia menjelaskan, dalam pelaksanaannya BPPD tidak hanya menjalankan promosi wisata, tetapi juga melakukan konsolidasi terhadap berbagai kebutuhan dan tantangan sektor pariwisata, termasuk menyesuaikan strategi di tengah kondisi global yang terus berubah.
Menurutnya, target pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga target BPPD harus selaras agar promosi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran.
“Jangan sampai Dinas Pariwisata dan BPPD punya pandangan yang berbeda. Harus ada konsolidasi antara target pusat, target daerah, termasuk target BPPD sebagai representasi asosiasi pelaku pariwisata agar langkah yang diambil tepat sasaran,” tambahnya.
Pada tahun 2026, Pemprov NTB mengalokasikan dana hibah sebesar Rp1 miliar untuk mendukung operasional dan program promosi BPPD. Anggaran tersebut juga mencakup kebutuhan internal lembaga.
Namun, Nur Aulia menegaskan besaran anggaran bukan fokus utama pemerintah. Yang lebih penting adalah hasil nyata dari program yang dijalankan.
“Kalau bicara anggaran itu berdasarkan kebutuhan. Kita tidak semata melihat angka, tapi programnya apa, targetnya apa. Kalau hasil evaluasi menunjukkan dampaknya besar, tentu bisa jadi perhatian pemerintah ke depan,” tegasnya.
Ia juga memastikan penggunaan anggaran hibah akan terus diawasi secara ketat oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif NTB, termasuk melalui proses audit.
“Penggunaan anggaran itu melalui dinas, sehingga kita melakukan pendampingan dan memastikan konsepnya sesuai target. Tidak hanya dievaluasi oleh dinas, tapi juga akan diaudit,” katanya.
Saat ini, kata dia, pemerintah belum memberikan penilaian akhir terhadap kinerja BPPD karena masih memasuki triwulan awal tahun. Meski demikian, evaluasi akan dilakukan setelah program berjalan penuh.
“Sekarang masih tahap konsolidasi. Bulan Mei ini kegiatan mulai berjalan, nanti kita lihat hasilnya setelah program berjalan,” ujarnya.
Pemprov NTB berharap BPPD tidak hanya menjadi lembaga penerima anggaran, tetapi benar-benar menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat promosi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi NTB di tingkat nasional maupun internasional.
“BPPD harus bisa mengawal pemerintah, begitu juga sebaliknya. Mereka mewakili asosiasi-asosiasi pariwisata, jadi harus menjadi titik temu dalam menyusun langkah promosi ke depan,” pungkasnya.(bul)
