Taliwang (Ekbis NTB) – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), meminta pemerintah daerah memperjelas target Pendapatan Asli Daerah (PAD), rincian anggaran program unggulan, serta penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebelum ditetapkan. Permintaan tersebut disampaikan Fraksi PAN dalam pemandangan umum terhadap penjelasan Bupati KSB tentang pengantar Nota Keuangan dan Raperda RAPBD 2027 pada rapat paripurna DPRD KSB, Rabu (14/10).
Dalam penyampaiannya, Fraksi PAN menyoroti target PAD 2027 sebesar Rp268,2 miliar. Angka tersebut meningkat sekitar Rp109,2 miliar atau 68,7 persen dibandingkan proyeksi PAD 2026 sebesar Rp159 miliar.
“Kami meminta pemerintah daerah menjelaskan asumsi perhitungan target dari masing-masing jenis pajak dan retribusi, termasuk langkah konkret yang akan dilakukan untuk mencapai target tersebut,” kata Iwan Irawan Marhalim membacakan pemandangan Fraksi PAN.
Selain target PAD, PAN juga meminta kejelasan strategi pemerintah daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Dalam rancangan pendapatan 2027, dana transfer ditargetkan sebesar Rp1,145 triliun atau sekitar 75,72 persen dari total pendapatan daerah.
Menurut PAN, tingginya porsi pendapatan transfer menjadi risiko bagi kapasitas fiskal daerah karena penerimaannya dipengaruhi kebijakan pemerintah pusat dan dinamika dana bagi hasil. Karena itu, pemerintah daerah diminta menjelaskan langkah antisipasi serta bentuk dan target kerja sama dengan PT Amman Mineral maupun badan usaha lainnya sebagai salah satu sumber penerimaan.
Pada sisi belanja, PAN menyoroti belum terperincinya alokasi anggaran untuk program unggulan Kartu Sumbawa Barat Maju dan Sumbawa Barat Maju Luar Biasa. Meski kedua program tersebut menjadi bagian dari arah kebijakan pembangunan daerah, PAN menilai nota keuangan belum menyajikan pagu anggaran, target, indikator kinerja, dan sasaran penerima manfaat secara jelas.
Berikutnya PAN meminta pemerintah daerah memetakan anggaran setiap layanan dalam tujuh program Kartu Sumbawa Barat Maju serta alokasi untuk tiga klaster ekonomi yang menjadi prioritas. Pemerintah daerah juga diminta menjelaskan jumlah dan kriteria penerima manfaat serta indikator hasil yang hendak dicapai.
Rincian tersebut, menurut Fraksi PAN, diperlukan agar DPRD dapat menilai kesesuaian alokasi anggaran dengan program prioritas dan memastikan belanja daerah berorientasi pada hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah rencana penerimaan pembiayaan daerah dari SILPA sebesar Rp450 miliar. Nilai tersebut setara hampir 30 persen dari target pendapatan daerah 2027.
Fraksi PAN mengingatkan bahwa SILPA dapat bersumber dari pelampauan pendapatan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan, maupun tidak tercapainya target kinerja pada tahun sebelumnya. Karena itu, proyeksi SILPA harus disusun secara realistis dengan mempertimbangkan potensi realisasi anggaran tahun berjalan.
Fraksi PAN menilai ketergantungan yang besar terhadap SILPA perlu dicermati, terutama ketika pemerintah daerah menargetkan percepatan pembangunan. Penggunaan sisa anggaran tahun sebelumnya, menurut fraksi, harus diimbangi dengan upaya memastikan program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana secara optimal.
Meski menyampaikan sejumlah catatan, Fraksi PAN pada prinsipnya menerima Raperda APBD KSB 2027 untuk dibahas lebih lanjut dan meminta Bupati memberikan jawaban tertulis atas seluruh catatan dan pertanyaan dalam rapat paripurna berikutnya.(bug)
Target PAD dan Anggaran Program Unggulan Minta Diperjelas
Aktivitas Penumpang di Bandara Sumbawa Turun
Sumbawa Besar (Ekbis NTB)- Otoritas Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin mengaku terjadi penurunan pergerakan jumlah penumpang di bulan September. Hal ini disebabkan kondisi turunnya tingkat kunjungan ke Kabupaten Sumbawa.
Kondisi penurunan aktivitas penumpang tersebut hanya terjadi di bulan September kalau di bulan lainnya cenderung stabil di angka 7. 737. Sementara di bulan September merosot ke angka 4.338,” kata Kepala Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, Tri Pono Basuki Wijianto, Rabu (14/10).
Tri melanjutkan, faktor cuaca menjadi salah satu pemicu rendahnya aktivitas penumpang selama bulan September. Berdasarkan data dan hasil evaluasi di beberapa bulan sebelumnya tingkat keterisian kursi bisa mencapai 100-120 kursi per satu kali penerbangan.
Sementara di bulan September tingkat keterisian kursi hanya mampu berada 60-70 orang dengan intensitas penerbangan rutin Bali- Sumbawa pulang pergi dan Lombok- Sumbawa pulang pergi. Namun, secara keseluruhan terhitung sejak bulan Januari- September tingkat pertumbuhan penumpang di Sumbawa mencapai 90 persen.
“Jadi kenaikannya hanya 150 orang dibandingkan tahun 2023 karena maskapai penerbangan dari Bali ke Sumbawa pulang pergi masuk di pertengahan tahun 2024,” ujarnya.
Ia menyebutkan, penumpang yang berangkat dari Sumbawa-Denpasar dan Lombok-Sumbawa mencapai 61.383 penumpang dengan keterisian kursi mencapai 80,3 persen. Kondisi ini juga hampir sama dengan pergerakan kargo mengalami peningkatan dengan berat rata-rata berkisar 643 kilogram hingga 7.554 kilogram.
Ia berharap penambahan rute baru bisa berjalan lancar dan bisa bertahan lama,sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dari sektor wisata dan meningkatkan investasi di Sumbawa.
“Penambahan rute baru ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian sehingga akses transportasi masyarakat bisa lebih cepat ke daerah tujuan,” harapnya. (ils)
Serapan Anggaran Capai 48,87 Persen
Taliwang (Ekbis NTB) – Realisasi serapan anggaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) tahun 2026 baru mencapai 48,87 persen hingga September. Meski begitu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) KSB menilai capaian tersebut, masih dalam kondisi normal jika dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.
Kepala BPKAD KSB, H. Amir Syarifuddin mengatakan, realisasi anggaran hingga September belum menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan. “Membandingkan capaian tersebut dengan pola serapan anggaran pada periode yang sama dalam beberapa tahun terakhir, itu masih normal,” ungkapnya, Rabu (14/10).
Amir menjelaskan, salah satu faktor yang memengaruhi perkembangan serapan anggaran saat ini adalah pelaksanaan sejumlah pekerjaan fisik di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD). Pekerjaan tersebut masih berlangsung sehingga penyerapan anggarannya akan meningkat seiring dengan progres pelaksanaan kegiatan.
Saat ini, rata-rata realisasi anggaran pada dinas di lingkungan Pemda KSB telah mendekati 50 persen dari total anggaran yang dikelola. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menilai peluang peningkatan serapan anggaran pada sisa waktu pelaksanaan APBD 2026.
“Dinas rata-rata realisasinya sudah mendekati 50 persen totalnya. Jadi, kami optimistis bisa mengoptimalkan serapan anggaran di akhir tahun,” klaimnya.
Amir menambahkan, capaian serapan anggaran pada akhir tahun sangat bergantung pada percepatan pelaksanaan program dan kegiatan masing-masing OPD. Terutama, kegiatan fisik yang saat ini masih dalam tahap pengerjaan dan akan berkontribusi terhadap peningkatan realisasi belanja daerah.
Sebagai pembanding kata dia, realisasi serapan anggaran Pemerintah KSB pada akhir 2025 mencapai 92,08 persen. Menurut Amir, capaian tersebut ditopang oleh realisasi anggaran mayoritas OPD yang berada di atas 90 persen.
“Kalau berkaca tahun lalu, realisasi serapan anggaran kita di posisi 92,08 persen dan kami anggap itu sangat signifikan. Rata-rata OPD di atas 90 persen dan tahun ini bisa kita kejar lebih maksimal,” tandas mantan Inspektur KSB ini.
Pihaknya berharap pelaksanaan program dan kegiatan pada sisa tahun anggaran 2026 dapat berjalan sesuai rencana. Optimalisasi serapan anggaran diharapkan dapat dilakukan melalui penyelesaian pekerjaan dan realisasi belanja oleh masing-masing OPD hingga akhir tahun.(bug)
Kekeringan Ekstrem Dorebara dan Mbawi Harus Disuplai Air Bersih Setiap Hari
Dompu (Ekbis NTB) Kekeringan ekstrem yang melanda Kabupaten Dompu hingga pertengahan Oktober 2026 masih menyisakan persoalan serius bagi warga di sejumlah wilayah. Desa Dorebara dan Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, menjadi dua wilayah yang paling parah terdampak. Warga di kedua desa tersebut masih bergantung pada suplai air bersih dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Dompu, H. Wan Muhtajun, ST., kepada Suara NTB, Rabu (14/10), mengatakan, kekeringan ekstrem masih terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Dompu. Penyaluran air bersih melalui mobil tangki menjadi solusi sementara yang dapat dilakukan pemerintah untuk membantu masyarakat terdampak. “Untuk sementara, upaya yang bisa kita lakukan adalah menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Wan Muhtajun mengungkapkan, sejumlah wilayah mengalami dampak kekeringan cukup parah di antaranya Desa Dorebara dan Mbawi di Kecamatan Dompu serta Desa Tembalae di Kecamatan Pajo.
Namun, kondisi di Desa Tembalae mulai teratasi setelah adanya bantuan pembangunan jaringan perpipaan dari PT Sumbawa Timur Mining (STM). Fasilitas tersebut berhasil menyalurkan air bersih hingga ke permukiman warga,sehingga kebutuhan air masyarakat setempat mulai tertangani. “Kalau Tembalae sudah teratasi dengan bantuan perpipaan dari PT STM. Air bersih sudah bisa disalurkan ke permukiman warga,” jelasnya.
Berbeda dengan Tembalae, warga Desa Dorebara dan Mbawi hingga kini masih membutuhkan suplai air bersih setiap hari. Keterbatasan sumber air alternatif membuat masyarakat di kedua desa tersebut,sangat bergantung pada distribusi air bersih dari pemerintah daerah.
Menurutnya, penyaluran air bersih masih difokuskan pada wilayah yang mengalami kesulitan air paling parah. Sementara itu, wilayah terdampak lainnya mendapatkan bantuan secara bergiliran sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Hingga Rabu (14/10), BPBD Dompu telah menyalurkan sebanyak 152 tangki air bersih untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan. Distribusi tersebut menjangkau sejumlah wilayah di Kecamatan Woja, Dompu, Pajo, dan Manggelewa.
Penyaluran air bersih masih menjadi langkah penanganan darurat di tengah berlanjutnya kekeringan. Pemerintah daerah diharapkan terus memastikan kebutuhan dasar masyarakat, terutama air bersih untuk konsumsi dan keperluan rumah tangga, tetap terpenuhi selama kondisi kekeringan berlangsung. (ula)
Sebelum ke Malaysia Calon PMI Dibekali di SMK PP Negeri Mataram
Mataram (Ekbis NTB) – Calon pekerja migran Indonesia (PMI) asal NTB yang akan bekerja di perkebunan kelapa sawit Malaysia dibekali keterampilan teknis melalui Pelatihan Keterampilan Plantation Worker.
Program kerja sama BP3MI NTB dengan SMK PP Negeri Mataram ini menjadi bagian dari upaya menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan memenuhi persyaratan bekerja di luar negeri
Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarta, S.Pi., M.Pd., M.Si., mengatakan pelatihan telah memasuki angkatan kedua dan ketiga. Masing-masing angkatan menargetkan 100 peserta. “Kami menyiapkan kelas-kelas pelatihan, teori dan praktik,” kata Sugiarta, Rabu, 14 Oktober 2026.
Menurutnya, pelatihan tidak sekadar memberikan pengetahuan dasar mengenai pekerjaan di perkebunan sawit. Peserta juga dibekali keterampilan teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan pekerjaan secara profesional, mulai dari pembibitan hingga pemeliharaan tanaman.
Materi pelatihan mencakup persiapan persemaian, pemeliharaan bibit, penentuan titik tanam, persiapan lubang tanam, penanaman, pemupukan, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Peserta juga diperkenalkan dengan tahapan pemeliharaan tanaman hingga siap dipanen.
Pelaksanaan pembelajaran teori dipusatkan di SMK PP Negeri Mataram. Sementara itu, praktik lapangan dilaksanakan di kebun milik sekolah yang berlokasi di Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat.
Sugiarta menjelaskan, pelatihan berlangsung selama 15 hari dengan total 140 jam pembelajaran, mencakup teori dan praktik. Kurikulum yang digunakan masih mengacu pada standar pelatihan Kementerian Ketenagakerjaan yang tersedia.
Salah satu aspek penting dalam program ini adalah sertifikasi kompetensi. Menurut Sugiarta, peserta tidak hanya dituntut memahami pekerjaan secara teknis, tetapi juga harus memiliki bukti kompetensi yang diakui sesuai bidang pekerjaan yang akan dimasuki.
Setelah menyelesaikan pelatihan, peserta diarahkan mengikuti proses sertifikasi melalui lembaga sertifikasi profesi yang sesuai dengan bidangnya. Untuk pekerjaan perkebunan, sertifikasi dilakukan melalui lembaga sertifikasi kompetensi di bidang pertanian. (bul)
Organda NTB Khawatir Kelangkaan BBM di Bali Merembet
Mataram (Ekbis NTB) — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang kendaraan di Bali menimbulkan kekhawatiran bagi pengusaha transportasi publik di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB hingga meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan pasokan BBM tetap aman dan tidak mengganggu operasional transportasi, khususnya angkutan umum.
Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum, di Mataram, Rabu, 14 Oktober 2026, mengatakan antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM di Bali perlu menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut dikhawatirkan meluas ke NTB apabila tidak segera diantisipasi.
“Saya sangat khawatir karena BBM itu jantungnya transportasi. Kalau pasokannya terganggu, aktivitas transportasi juga akan terdampak,” ujarnya.
Di sisi lain, Organda mendorong pemerintah mengubah pendekatan kebijakan transportasi dengan memberikan prioritas lebih besar kepada angkutan umum, baik dalam dukungan anggaran penyelenggaraan layanan maupun penyediaan BBM bersubsidi.
Junaidi menilai, selama ini dukungan terhadap kendaraan pribadi dan angkutan umum belum mencerminkan perbedaan fungsi keduanya. Padahal, angkutan umum melayani mobilitas masyarakat secara luas dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
“Pemerintah harus memperbanyak pelayanan transportasi umum sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada kendaraan pribadi, baik untuk pergi bekerja maupun menjalankan aktivitas lainnya. Alihkan saja BBM subsidi untuk kendaraan pribadi itu kepada angkutan umum,” katanya.
Ia menjelaskan, usulan tersebut sejalan dengan dorongan Organda agar kebijakan subsidi lebih diarahkan untuk memperkuat layanan angkutan umum. Dengan layanan yang memadai dan terjangkau, masyarakat diharapkan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
Organda juga mengusulkan agar subsidi BBM khusus angkutan umum diberikan kepada kendaraan yang memiliki izin operasional aktif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Pembatasan penerima subsidi berdasarkan legalitas operasional, menurutnya, dapat membantu menjaga ketepatan sasaran penggunaan anggaran sekaligus mengendalikan kuota BBM bersubsidi.
“Sekarang ini angkutan pribadi itu kan sangat banyak. Dengan mengalihkan subsidi BBM ke angkutan umum lebih besar, masyarakat bisa dibiasakan menggunakan angkutan publik. Ini juga untuk mengurai kemacetan,” tambahnya.
Junaidi menyebutkan, jumlah angkutan umum di Indonesia tidak sampai 15 persen dari total kendaraan yang terdaftar di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Karena itu, ia menilai dukungan yang lebih terarah terhadap sektor angkutan umum berpotensi memperkuat layanan mobilitas masyarakat tanpa harus terus mendorong penggunaan kendaraan pribadi.
Ia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada upaya mengatasi antrean BBM ketika kelangkaan terjadi, tetapi juga membenahi kebijakan transportasi untuk mengurangi tekanan konsumsi BBM dalam jangka panjang. (bul)
Percepat Izin Investasi, Lotim Raih Predikat Sangat Baik dalam Penilaian Kinerja PTSP 2026
Selong (Ekbis NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) kembali menorehkan prestasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor perizinan dan kemudahan berusaha. Pada 2026, Lotim meraih predikat Sangat Baik dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah.
Penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap upaya Pemkab Lotim dalam meningkatkan kualitas pelayanan perizinan serta mempercepat pelaksanaan kegiatan berusaha di daerah.
Capaian ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk menghadirkan pelayanan yang efektif, transparan, dan akuntabel, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi para pelaku usaha.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Lotim, Sosiawan Putraji, menjelaskan, penghargaan tersebut bukan sekadar bentuk pengakuan atas kinerja yang telah dicapai, melainkan juga menjadi pemantik semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Kita terus bekerja untuk melayani masyarakat, memberikan yang terbaik untuk Lotim Smart,” ucapnya.
Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan publik harus terus menjadi perhatian agar masyarakat dan pelaku usaha dapat memperoleh layanan perizinan yang semakin mudah, cepat, dan berkualitas.
Perbaikan pelayanan PTSP dan percepatan perizinan berusaha juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Proses perizinan yang lebih efektif diharapkan dapat memperluas kesempatan usaha, menarik minat investor, serta membuka peluang ekonomi baru yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
Pemkab Lotim terus berupaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut sejalan dengan visi Lotim SMART, yakni Sejahtera, Maju, Adil, Religius, dan Transparan.
Dengan diraihnya predikat Sangat Baik dalam penilaian kinerja PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha tahun 2026, Pemkab Lombok Timur diharapkan semakin konsisten melakukan pembenahan dan inovasi pelayanan perizinan.
Prestasi ini diharapkan tidak hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menjadi motivasi untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin prima, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendorong masuknya investasi guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Lombok Timur. (rus)
Pertamina Patra Niaga Tambah 57,9 Juta Liter untuk Percepat Pemulihan Layanan BBM di Bali
Denpasar (Ekbis NTB) – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus mengoptimalkan berbagai upaya untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali. Upaya tersebut dilakukan secara terpadu melalui penambahan pasokan hingga 57,9 juta liter BBM, penambahan jam operasional SPBU, penguatan personel lintas fungsi, serta optimalisasi armada Mobil Tangki untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi masyarakat.
Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa langkah ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat, kesiapan operasional di lapangan, serta aspek keselamatan dalam setiap kegiatan.
“Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus mengoptimalkan seluruh lini operasional untuk mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali. Kami memperkuat pasokan, meningkatkan kesiapan SPBU, serta mengerahkan dukungan personel dan armada agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan semakin optimal. Seluruh upaya ini kami lakukan secara terkoordinasi dengan berbagai pihak, dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kebutuhan masyarakat,” ujar Ahad.
Dari sisi pasokan, Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan kedatangan kapal tanker secara bertahap pada 14–17 Oktober 2026 melalui Terminal Manggis dan Terminal Sanggaran. Berdasarkan jadwal kedatangan kapal yang disiapkan, tambahan pasokan tersebut mencapai total 57,9 juta liter, terdiri atas 44,9 juta liter Pertalite dan 13 juta liter Pertamax. Penguatan pasokan ini diharapkan dapat mendukung ketersediaan BBM serta memperkuat penyaluran ke SPBU di berbagai wilayah Bali.
Sejalan dengan upaya tersebut, Pertamina Patra Niaga juga meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pengisian BBM melalui penambahan jam operasional SPBU. Di Kota Denpasar, dari sebelumnya 24 SPBU yang beroperasi selama 24 jam, disiapkan penambahan 60 SPBU dengan jam operasional yang sama. Penambahan ini diharapkan memberikan lebih banyak pilihan waktu pengisian bagi masyarakat sekaligus mendukung pengelolaan antrean di lapangan.
Untuk menjaga kelancaran operasional, Pertamina Patra Niaga turut memperkuat kesiapan personel melalui penambahan operator SPBU cadangan dan koordinasi dengan Kodam IX/Udayana dalam mendukung kebutuhan operasional. Koordinasi juga dilakukan untuk menyiapkan pengemudi Mobil Tangki cadangan sebagai langkah antisipasi terhadap kebutuhan waktu istirahat pengemudi, sehingga kelancaran penyaluran BBM tetap berjalan dengan memperhatikan keselamatan kerja.
Pada aspek distribusi, perusahaan mengupayakan penambahan armada Mobil Tangki, termasuk melalui pengalihan sebagian armada dari Banyuwangi ke Bali. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkuat penyaluran BBM ke SPBU dan mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Pertamina Patra Niaga juga mengupayakan optimalisasi layanan motoris BBM bagi pengguna kendaraan roda dua sesuai ketentuan operasional dan keselamatan yang berlaku sebagai salah satu alternatif layanan untuk membantu mengurai antrean.
“Pemulihan layanan tidak hanya bergantung pada penambahan pasokan, tetapi juga pada kesiapan seluruh unsur operasional, mulai dari terminal, armada pengangkut, hingga pelayanan di SPBU. Karena itu, kami terus memperkuat koordinasi dengan para pemangku kepentingan dan melakukan evaluasi terhadap kondisi di lapangan agar langkah yang diambil dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara tepat,” tambah Ahad.
Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus terus memantau kondisi pasokan dan penyaluran BBM serta memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak terkait guna mempercepat pemulihan layanan BBM di Bali.
Masyarakat diimbau untuk tetap tenang, membeli BBM sesuai kebutuhan, serta mengikuti informasi melalui kanal resmi Pertamina.
Apabila masyarakat mengalami kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut seputar layanan energi Pertamina, dapat menghubungi Pertamina Contact Center 135.(bul)
Tekan Pengangguran, Pemkab Loteng Gelar “Job Fair”, Siapkan 1.282 Lowong Kerja
Praya (Ekbis NTB) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Pemkab Loteng) mengelar bursa kerja atau job fair dengan menggandeng sekitar 54 perusahaan yang ada di Loteng. Tidak kurang dari 1.282 lowongan kerja disiapkan. Langkah itu dilakukan Pemkab Loteng sebagai salah satu upaya menekan jumlah pengangguran, sekaligus memberikan kesempatan kerja yang luas bagi angkatan kerja di daerah ini.
Kegiatan dibuka langsung Bupati Loteng, H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P., M.A.P., bertempat di Bencingah Agung Masmirah, komplek Kantor Bupati Loteng, Rabu (14/10). Kegiatan yang merupakan rangkaian dari perayaan Hari Jadi yang ke-81 Loteng tersebut akan berlangsung selama tiga hari sampai Jumat (16/10/2026).
Lowongan pekerjaan yang ditawarkan pun cukup beragam dengan 13 bidang usaha. Mulai dari bidang hospitality, hotel dan restoran, transportasi dan telekomunikasi, keuangan, pendidikan dan kesehatan hingga kontruksi. Kegiatannya sendiri terbuka bagi semua angkatan kerja. Tentunya sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan.
“Job fair ini salah satu bentuk pelayanan yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat,” sebut Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri.
Kegiatan ini digelar dengan harapan bisa memudahkan para pencari kerja di daerah ini untuk bisa memperoleh pekerjaan sesuai bidang keilmuan dan kompetensinya. Sekaligus memudahkan perusahaan dalam merekrut tenaga kerja sesuai kebutuhannya. Dengan kata lain job fair tersebut menjadi wadah bertemunya para pencari kerja dan perusahaan yang membutuhkan pekerja.
Ia pun mengingatkan para pencari kerja agar merasa tidak rendah diri untuk bisa bersaing memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Semangat harus dijaga dan diperkuat. Jangan malu walau memiliki kekurangan.
“Jadikanlah kekurangan tersebut sebagai penambah semangat. Bahwa semua orang punya peluang dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan yang layak sesuai yang diharapkan,” ujar Bupati.
Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini pun meminta ke depan, kegiatan serupa bisa terus ditingkatkan. Baik secara kuantitas pelaksanaannya maupun kualitas penyelenggaraannya. Tidak hanya melibatkan perusahaan-perusahaan besar saja. Namun, juga bisa menggandeng perusahaan skala menengah dan kecil, karena mereka tentunya juga butuh karyawan.
“Untuk itu, ke depan kegiatan seperti ini harus benar-benar dipersiapkan dengan matang. Invetarisir perusahaan yang ada. Sehingga perusahaan yang terlihat bisa lebih banyak lagi kedepanya,” imbuhnya.
Dengan begitu, jumlah lowong pekerjaan yang tersedia bisa lebih banyak lagi. Dan, angkatan kerja yang terserap tentunya juga semakin banyak. Pada akhirnya bisa menekan jumlah pengangguran di daerah ini. “Bila perlu anggaranya pelaksanaanya ditambah,” tegas Pathul. (kir)
Pemprov NTB Coret Rp120 Miliar Pokir Dewan di APBD Perubahan
Mataram (Ekbis NTB) – Pemprov NTB mencoret Rp120 miliar anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD NTB. Pencoretan ini menyusul Pemprov yang tengah melakukan penataan kembali pelaksanaan pokir setelah adanya early warning dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu.
Inspektur Provinsi NTB, Budi Herman, mengatakan pencoretan ini atas kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Penataan pokir ini, katanya berdasarkan hasil reviu Inspektorat. Dalam audit tersebut, ditemukan adanya alokasi hibah pokir yang tidak sesuai ketentuan.
“Tidak sesuai ketentuan. Tahapan-tahapan kesepakatan itu kan ada yang tidak dilakukan. Misalnya tidak sesuai dapil, anomali dan verifikasi,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Rabu, 14 Oktober 2026.
Pokir anomali, lanjutnya seperti adanya temuan alokasi dana yang tidak sesuai dengan kesepakatan. Misalnya, beberapa kegiatan pokir dilaporkan sudah berjalan, namun saat dicek di lapangan, tidak sesuai laporan.
Pencoretan dana pokir ini, sambungnya hanya dilakukan di APBD Perubahan. Sementara, pokir yang sudah berjalan di APBD murni Tahun 2026 tetap berjalan. Hanya saja, Inspektorat NTB tetap akan melakukan audit setelah segala proses pelaksanaan pokir ini tuntas. “Kalau itu sudah berjalan ya silakan selesaikan. Tetapi nanti kita audit,” katanya.
Menurutnya, selama ini yang menjadi catatan karena banyaknya hibah pokir yang tidak sesuai sasaran. Bahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan audit terhadap dua ribu paket pokir yang diajukan pada APBD murni 2026. Sementara, pokir yang diusulkan sebanyak 13 ribu lebih, namun hanya dua ribuan paket yang tengah diaudit saat ini yang disetujui.
“Dia tidak menyarankan hilangkan (fresh money, red). Disarankan itu supaya pelaksanaan pokir, hibah, dan pengadaan barang dan jasa ini sesuai aturan,” katanya.
Dalam APBD 2026 terdapat 2.000 paket pokir yang sudah dan akan dilaksanakan. Inilah yang akan dievaluasi kembali oleh Inspektorat sebagai tindak lanjut evaluasi KPK. “Ada 2.000 yang terdapat dalam APBD murni,” katanya.
Budi mengatakan, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi kembali dalam pelaksanaan pokir di DPRD NTB, di antaranya permohonan pokir harus masuk sebelum musyawarah rencana pembangunan daerah (Musrenbang). Kemudian banyak ditemukan pokir lintas daerah pemilihan (Dapil), program yang diberikan tidak sesuai dengan permasalahan dan tidak sesuai dengan hasil reses yang dilakukan oleh anggota DPRD NTB.
Sebelumnya, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda mempersilakan Inspektorat Provinsi NTB melakukan audit terhadap ribuan paket pokir DPRD NTB. Hal ini disampaikan Isvie setelah rapat paripurna jawaban gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan dan Raperda tentang perubahan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2026, Rabu, 16 September 2026.
“Kita setuju itu. Bagi saya secara pribadi maupun bagi ketua lembaga sangat menyetujui apa yang menjadi langkah-langkah yang diambil oleh KPK, dan menyerahkannya ke Inspektorat,” ujarnya.
Menurutnya, baik Ketua maupun anggota DPRD tidak melakukan perlawanan terhadap apa yang direkomendasikan oleh KPK beberapa waktu lalu. “Sekiranya kita semua tunduk atas apa yang diperintahkan oleh KPK melalui inspektorat,” lanjutnya.
Dengan banyaknya temuan KPK terhadap hibah pokir DPRD NTB, Isvie mengaku akan melakukan evaluasi di lingkup DPRD NTB. Tidak semua hasil reses DPRD NTB, lanjutnya bisa mendapatkan anggaran untuk dieksekusi. Perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan program yang akan didanai oleh Pokir bisa bermanfaat bagi daerah dan masyarakat. (era)
