Home Blog Page 14

Konsultasi DPRD Provinsi NTT ke PLN UIP Nusa Tenggara, Penguatan Strategi Edukasi Publik Pengembangan Geothermal di NTT

0
Konsultasi DPRD Provinsi NTT ke PLN UIP Nusa Tenggara, Penguatan Strategi Edukasi Publik Pengembangan Geothermal di NTT

Mataram (ekbisntb.com) – Upaya pengembangan energi panas bumi (geothermal) di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Pulau Flores dan Lembata, terus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah daerah dan PT PLN (Persero). Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan konsultasi Ketua DPRD Provinsi NTT bersama Komisi IV DPRD NTT ke PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra), Selasa, 12 Mei 2026.

Pertemuan yang berlangsung di Kantor PT PLN (Persero) UIP Nusra itu menjadi ruang diskusi bersama untuk memperkuat langkah pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sekaligus membangun pemahaman publik mengenai proyek geothermal yang tengah dikembangkan di Flores.

Kunjungan tersebut dihadiri Ketua DPRD NTT Ir. Emelia Julia Nomleni, Wakil Ketua Komisi IV DPRD NTT Drs. Obed Naitboho, M.Si, Sekretaris Komisi IV Ana Waha Kolin S.H, anggota Komisi IV Antonius D. Mahemba, S.H dan Simson Polin, S.Sos, beserta jajaran Sekretariat DPRD NTT.

General Manager PT PLN (Persero) UIP Nusra, Rizki Aftarianto, mengatakan NTT menjadi salah satu wilayah strategis dalam pengembangan energi baru terbarukan nasional. Menurut dia, pengembangan geothermal di Flores merupakan bagian dari upaya menghadirkan sistem kelistrikan yang lebih andal, bersih, dan berkelanjutan di wilayah Nusa Tenggara.

“NTT memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan energi bersih nasional. Kami berharap pertemuan ini menjadi ruang diskusi yang konstruktif untuk membahas berbagai langkah yang telah, sedang, dan akan dilakukan PLN dalam pengembangan geothermal di Flores. Sinergi bersama DPRD dan seluruh pemangku kepentingan sangat penting agar pengembangan energi dapat berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Rizki.

Ketua DPRD NTT Ir. Emelia Julia Nomleni menegaskan bahwa pemerataan akses listrik menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTT. Karena itu, menurut dia, pengembangan geothermal perlu diiringi edukasi dan penyampaian informasi yang utuh kepada masyarakat.

“Kami DPRD berdiri di satu sisi yang sama dengan masyarakat, semua pekerjaan diutamakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat, masyarakat harus mendapatkan informasi seluas-luasnya terkait pengembangan panas bumi di NTT. Masyarakat perlu memahami apa itu geothermal dan manfaatnya. Ketika informasi tidak tersampaikan dengan baik, maka kekhawatiran akan mudah muncul. Di sini PLN memiliki peran penting dalam membangun komunikasi kepada masyarakat,” Ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tantangan dalam pengembangan geothermal tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pembangunan, tetapi juga menyangkut pendekatan sosial dan kemampuan menjaga ruang dialog dengan masyarakat.

“Yang terpenting adalah bagaimana ruang dialog tetap dibuka. Saya percaya kita bisa menemukan jalan bersama antara kepentingan pembangunan dan kebutuhan masyarakat,” tambahnya.

Dalam pemaparannya, PT PLN (Persero) UIP Nusra menjelaskan bahwa berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, wilayah Nusa Tenggara direncanakan mendapatkan pembangunan 132 proyek ketenagalistrikan dengan total kapasitas mencapai 2.182 MW. Sebanyak 47 persen atau sekitar 1.016 MW di antaranya berasal dari energi baru terbarukan.

Khusus di wilayah NTT, potensi energi baru terbarukan yang tengah dikembangkan meliputi tenaga air sebesar 48 MW, panas bumi 177 MW, tenaga surya 279 MW, dan tenaga bayu 50 MW.

PLN juga memaparkan perkembangan PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai yang telah beroperasi sejak 2012. Saat ini, pengembangan dilakukan melalui pengeboran tujuh sumur baru dengan target tambahan kapasitas hingga 40 MW. Jika terealisasi, tambahan kapasitas tersebut diproyeksikan mampu menyuplai lebih dari setengah kebutuhan listrik Pulau Flores.

Selain pengembangan infrastruktur kelistrikan, PT PLN (Persero) UIP Nusra juga menjelaskan berbagai program sosial yang dijalankan di sekitar wilayah pengembangan geothermal. Sejak 2020 hingga 2026, PLN telah melaksanakan puluhan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta pemberdayaan masyarakat di wilayah Ulumbu, Mataloko, hingga Atadei.

Program-program tersebut meliputi pembangunan sarana air bersih, bantuan pendidikan, pembangunan rumah adat, pengembangan kelompok tani hortikultura, bantuan ternak, listrik gratis, pengembangan UMKM, pengobatan gratis, hingga pelatihan keterampilan masyarakat.

“Kami juga berupaya memastikan masyarakat di sekitar proyek dapat tumbuh bersama dengan pengembangan yang dilakukan. Karena itu, pendekatan sosial dan budaya terus kami kedepankan agar pembangunan berjalan selaras dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Rizki.

PT PLN (Persero) UIP Nusra menegaskan bahwa seluruh proses pengembangan geothermal dilakukan dengan mengedepankan keterbukaan informasi, pendekatan dialog, serta memperhatikan aspek sosial dan lingkungan.

Melalui konsultasi tersebut, PT PLN (Persero) UIP Nusra dan DPRD NTT berharap sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pengembang dapat terus diperkuat sehingga pengembangan energi panas bumi di NTT mampu menjadi fondasi penting menuju kemandirian energi dan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.(bul)

Mantan Pembalap Indonesia Ananda Mikola Ditunjuk Kelola Sirkuit Mandalika

0


Mataram (ekbisntb.com) – InJourney Tourism Development Corporation atau PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) melakukan perombakan jajaran pengurus di anak usahanya, PT MGPA Nusantara Jaya, yang mengelola Sirkuit Mandalika. Dalam perubahan ini, mantan pembalap Indonesia, Ananda Mikola resmi ditunjuk sebagai Direktur Utama MGPA.


Keputusan tersebut ditetapkan oleh pemegang saham sebagai bagian dari langkah strategis perusahaan untuk memperkuat organisasi, meningkatkan efektivitas operasional, serta mendorong pengembangan bisnis MGPA ke depan.


Corporate Secretary Group Head InJourney Tourism Development Corporation, I Gusti Ngurah Agung Dwipramana, mengatakan perubahan susunan manajemen ini dilakukan untuk memperkuat pengelolaan operasional sirkuit sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem sport tourism di kawasan The Mandalika.


“Perubahan susunan pengurus merupakan langkah strategis perusahaan dalam memperkuat organisasi, pengelolaan operasional, dan pengembangan bisnis MGPA ke depan, khususnya dalam mendukung operasional Sirkuit Mandalika serta penguatan ekosistem sport tourism di kawasan The Mandalika,” ujarnya.


Dalam susunan baru tersebut, jajaran Dewan Komisaris PT MGPA Nusantara Jaya terdiri atas RM Gusthilantika Marrel Suryokusumo sebagai Komisaris Utama, Quinta Komara sebagai Komisaris, serta Sabolah sebagai Komisaris.


Sementara jajaran direksi diisi oleh Ananda Mikola sebagai Direktur Utama, Donny Mahardjono sebagai Direktur Operasional, dan Aletta Marjorie Senduk sebagai Direktur Komersial.


Penunjukan Ananda Mikola menjadi perhatian tersendiri mengingat rekam jejaknya di dunia balap nasional maupun internasional. Kehadirannya dinilai dapat memperkuat positioning Mandalika International Street Circuit sebagai salah satu pusat ajang motorsport nasional dan internasional.


Sebagai mantan pembalap nasional, Ananda diharapkan membawa perspektif baru dalam pengelolaan sirkuit, terutama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan event balap serta memperluas daya tarik kawasan Mandalika bagi wisatawan.


ITDC juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran pengurus sebelumnya atas kontribusi mereka dalam perkembangan perusahaan, khususnya kepada Wenda R Nabiel selaku komisaris dan Priandhi Satria sebagai Direktur Utama MGPA sebelumnya.


Keduanya dinilai telah berperan penting dalam perjalanan awal pengembangan MGPA, termasuk dalam mendukung penyelenggaraan berbagai ajang balap internasional di Mandalika.


Manajemen ITDC optimistis kepengurusan baru mampu membawa MGPA semakin kompetitif dan memperkuat posisi The Mandalika sebagai destinasi sport tourism unggulan Indonesia.(bul)

Pertamina Patra Niaga Tambah 89 Ribu Tabung LPG 3 Kg di NTB, Siaga Libur Panjang Kenaikan Isa Almasih

0
Pertamina Patra Niaga Tambah 89 Ribu Tabung LPG 3 Kg di NTB, Siaga Libur Panjang Kenaikan Isa Almasih

Mataram (ekbisntb.com) – Pekan ini, masyarakat di seluruh Indonesia dapat menikmat _long weekend_ selama empat hari berturut-turut mulai Kamis 14 Mei hingga Minggu 17 Mei 2026. Kamis (14/5) merupakan momen penting bagi seluruh umat Kristiani, yakni perayaan sukacita Kenaikan Isa Almasih. Dengan adanya momen _long weekend_ ini, Pertamina Patra Niaga pastikan pasokan energi di wilayah NTB, baik BBM maupun LPG dalam kondisi aman dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Pertamina Patra Niaga sebagaimana disampaikan Area Manager Communication, Relations & CSR Jatimbalinus, Ahad Rahedi, selama libur panjang ini, stok BBM dan LPG dipastikan dalam kondisi aman tercukupi dan seluruh infrastruktur telah disiagakan. Pertamina juga tetap _standby_ di lokasi untuk memastikan penyaluran BBM dan LPG berjalan lancar.

“Pada momen libur panjang ini, produk LPG menjadi primadona yang digunakan dalam aktivitas masyarakat. Guna menghadapi lonjakan permintaan, kami telah memitigasi melalui pelaksanaan penyaluran fakultatif sebagai tambahan penyaluran diluar penyaluran reguler untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat. Di sisi lain untuk layanan BBM, Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus akan melaksanakan _build up stock_ sesuai kebutuhan dan pengecekan sarfas SPBU secara intensif berikut pengecekan aspek _Quantity and Quality_ (QQ) BBM,” terang Ahad.

Sebagai informasi, Pertamina Patra Niaga telah menyiapkan penyaluran fakultatif hingga 60 persen dari rata-rata penyaluran harian dengan jumlah 89.960 tabung untuk seluruh wilayah NTB. Jumlah ini diharapkan dapat mencukupi kebutuhan aktivitas masyarakat selama libur panjang pekan ini, sehingga masyarakat dapat menikmat _long weekend_ kali ini dengan tenang.

Ahad juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena stok energi dalam kondisi aman dan tercukupi, serta mengimbau masyarakat untuk tidak _panic buying_ dan tetap membeli secara bijak sesuai kebutuhan.

“Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak membeli produk secara berlebihan, terutama LPG. Masyarakat jangan mudah terpancing atas informasi yang belum tentu kebenarannya, jangan sampai kekhawatiran masyarakat dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab,” tutup Ahad.

Pertamina juga mengajak masyarakat untuk dapat menggunakan LPG sesuai peruntukannya, dimana LPG 3 kg merupakan produk subsidi yang ditujukan khusus masyarakat yang kurang mampu. Serta menggunakan LPG Non Subsidi (Brightgas) bagi masyarakat mampu.

Bagi masyarakat dan pelanggan setia Pertamina yang membutuhkan informasi terkait produk dari Pertamina dapat memanfaatkan layanan Pertamina Contact Center di nomor 135.(bul)

Stok Pupuk Subsidi di Lombok Tersedia, Petani Kini Tebus Cukup Bawa KTP

0

Lombok Barat (ekbisntb.com) – Sistem digitalisasi penyaluran pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers PT Pupuk Indonesia (Persero) sangat dirasakan manfaatnya oleh petani, pun penyalur pupuk (kios) yang ada di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Selain membuat proses penebusan lebih cepat dan transparan, sistem baru ini juga dinilai mampu menjamin ketersediaan stok pupuk di tingkat kios sehingga petani tidak lagi khawatir kehabisan pupuk saat musim tanam berlangsung.

Pemilik kios pupuk subsidi UD Arif Tani, H. Sabri M Amin, di Dusun Kedondong Anyar, Desa Kekeri, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Kamis, 14 Mei 2026 menjelaskan, sistem penebusan pupuk saat ini jauh lebih baik dibandingkan pola manual yang diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya.

“Kalau sekarang sistemnya lebih canggih karena sudah menggunakan aplikasi i-Pubers yang terintegrasi langsung dengan penyaluran pupuk bersubsidi. Semua data petani sudah tercantum di sana, mulai dari nama petani, luas lahan garapan sampai kuota pupuk yang diterima,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum sistem digital diterapkan, proses penebusan pupuk masih dilakukan secara manual dan kerap memicu kesalahpahaman antara petani dan kios. Tidak sedikit petani yang memprotes jumlah pupuk yang diterima karena mengira kios mengurangi jatah pupuk mereka.

“Dulu sering ada petani protes karena merasa pupuk yang diterima sedikit. Mereka kadang mengira kios yang mengurangi. Sekarang kami tinggal tunjukkan datanya di aplikasi, semuanya sudah tercatat sehingga lebih transparan,” katanya.

Ia menegaskan, kios tidak bisa lagi mengubah data penerima pupuk karena seluruh data telah tersimpan dalam sistem pusat. Bahkan, sistem terbaru juga telah menggunakan pemetaan lahan berbasis poligon sehingga meminimalisasi manipulasi data luas lahan.

“Kalau dulu ada petani yang luas lahannya 50 are tapi mengaku 75 are. Sekarang tidak bisa lagi karena semuanya sudah terdata dengan rapi,” jelasnya.

Mantan Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Provinsi NTB ini mengakui, respons petani terhadap sistem baru penebusan pupuk subsidi ini sangat positif. Selain proses penebusan yang lebih cepat, petani kini hanya perlu membawa KTP untuk menebus pupuk.

“Sekarang petani cukup datang bawa KTP, kami cocokkan datanya di aplikasi. Kalau namanya terdaftar dan kuotanya ada, langsung bisa ditebus,” katanya.

Dari sisi pengelola kios, sistem digital juga memangkas beban administrasi. Jika sebelumnya petani harus membawa surat dari kelompok tani lengkap dengan berbagai persyaratan administratif lainnya, kini proses tersebut jauh lebih sederhana.

“Administrasinya jauh lebih simpel. Dulu banyak berkas yang harus dibawa, sekarang lebih praktis,” ujarnya.

Selain kemudahan penebusan, ketersediaan stok pupuk juga disebut jauh lebih terjamin. Sabri mengatakan kios diwajibkan memiliki stok minimal untuk kebutuhan tujuh hari ke depan agar petani tetap terlayani meski pola tanam di lapangan tidak serempak.

Ia menjelaskan saat ini petani memiliki jadwal tanam yang berbeda-beda. Ada yang sudah menanam, ada yang masih tahap semai, sehingga kebutuhan pupuk bisa datang sewaktu-waktu. Karena itu, kios harus selalu siap melayani agar petani tidak mengalami keterlambatan pemupukan yang berpotensi menurunkan produktivitas pertanian.

Distribusi pupuk dari distributor ke kios pun berjalan lancar. Menurutnya, jika kios melakukan pemesanan hari ini, pupuk biasanya tiba dalam waktu satu hingga dua hari.

“Distributor kami dari Puskud NTB. Kalau pesan hari ini, biasanya satu atau dua hari sudah datang. Distribusi dari distributor ke kios juga ndak ada masalah. Begitupun distribusi dari kios hingga ke petani,” ujarnya.

Sabri juga melihat peningkatan alokasi pupuk subsidi yang diterima petani belakangan ini memberikan dampak positif terhadap produktivitas pertanian di wilayahnya. Ia mengaku sering turun langsung ke kelompok tani untuk melihat kondisi tanaman petani.
“Alhamdulillah sekarang produktivitas pertanian juga lebih baik karena kebutuhan pupuk petani lebih terpenuhi,” katanya.

Ia juga memastikan harga pupuk subsidi di tingkat kios tetap mengikuti Harga Eceran Tertinggi (HET) baru yang ditetapkan pemerintah. Jika ada biaya tambahan, kata dia, hal itu hanya berasal dari ongkos angkut apabila petani meminta pupuk diantar ke lahan.

“Kalau harga di kios tetap sesuai HET. Tidak ada tambahan biaya lain. Kecuali kalau petani yang datang ambil pupuknya pakai ojeg, tambahan biayanya hanya diongkosnya. Tapai kalau datang sendiri bawa kendaraan, ndak ada harga lebih petani,” tegasnya.

Hal senada disampaikan petani asal Kelompok Tani Kekeri Timur, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Edi Suryadi. Petani yang menggarap lahan seluas sekitar 92 are ini mengaku sistem penebusan pupuk saat ini jauh lebih mudah dibanding sebelumnya.

“Sistem sekarang sangat mempermudah petani. Stok pupuk selalu tersedia, jadi kami merasa lebih tenang,” katanya.

Edi mengaku selama menggunakan sistem i-Pubers, dirinya belum pernah mengalami kendala saat menebus pupuk subsidi.
“Belum ada kendala sejauh ini,” ujarnya.

Ia menyebut kelancaran distribusi pupuk sangat berdampak terhadap produktivitas pertanian. Dengan pupuk yang selalu tersedia dan harga yang terjangkau, biaya produksi petani menjadi lebih hemat dan hasil panen meningkat.

“Hasil pertanian jadi lebih baik dan biaya produksi juga lebih rendah dibanding dulu,” katanya.

Dalam satu musim tanam, Edi mendapatkan alokasi pupuk subsidi sebanyak 250 kilogram pupuk urea dan 250 kilogram pupuk NPK. Ia mengaku seluruh kebutuhannya selalu tersedia di kios.

“Kalau datang ke kios, pupuk selalu ada. Saya tinggal bawa KTP lalu langsung ambil pupuk,” ujarnya.

Dengan kondisi stok yang terjaga, harga sesuai ketentuan pemerintah, serta sistem penebusan yang semakin sederhana, petani di Lombok Barat kini mengaku lebih tenang menjalani musim tanam tanpa dihantui kekhawatiran kelangkaan pupuk seperti yang kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.(bul)

Ekonomi NTB Tumbuh Pesat, Begini Cara Bank Indonesia Tekan Inflasi Jelang Lebaran Haji

0
Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB bertema "Pengendalian Harga Jelang HBKN Iduladha" di Kota Mataram, Selasa (12/5)

Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mulai tancap gas menjaga stabilitas harga pangan. Langkah ini diambil menyusul potensi kenaikan permintaan kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026.

Dalam Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB bertema “Pengendalian Harga Jelang HBKN Iduladha” di Kota Mataram, Selasa (12/5), Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, Ak., menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi NTB yang positif pada triwulan I-2026.

“Pertumbuhan ekonomi yang baik harus diimbangi dengan stabilitas harga. Meski inflasi April 2026 terkendali, kita tetap harus waspada terhadap potensi lonjakan permintaan pangan dan transportasi menjelang Iduladha,” ujar Abul Chair.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB sebenarnya mencatatkan deflasi sebesar -0,11% (mtm) pada April 2026, yang dipicu oleh penurunan harga cabai rawit, daging ayam, dan emas perhiasan. Namun, secara tahunan (yoy), angka inflasi NTB masih terpantau berada di atas rata-rata nasional, sehingga langkah antisipasi tetap menjadi prioritas.

Antisipasi Komoditas Strategis Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, mengidentifikasi beberapa komoditas yang rawan mengalami kenaikan harga, di antaranya daging ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng.

Sebagai bentuk nyata intervensi, BI NTB bersama pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah program strategis hingga Mei 2026, meliputi:

  • Gerakan Pangan Murah (GPM): Telah terlaksana di 37 titik di seluruh NTB.
  • Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP): Penyaluran 2,48 ton cabai rawit dari Enrekang untuk memperkuat stok lokal.
  • Dukungan Produksi: Penyaluran sarana dan prasarana kepada kelompok tani.
  • Edukasi Masyarakat: Kampanye “Belanja Bijak” melalui berbagai kanal media massa.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi melalui GPM yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat lokasi, serta memastikan rantai distribusi bahan pokok tetap lancar melalui kerja sama antar daerah,” jelas Hario.

Sekda NTB juga mendorong TPID di tingkat Kabupaten/Kota untuk bekerja lebih detail dan responsif, termasuk melakukan pemantauan harga harian secara real-time guna meminimalisir disparitas harga antarwilayah di NTB. (r/fan)

Pembangunan Lapangan Serasuba Segera Ditender

0
Pemkot Bima akan merevitalisasi Lapangan Serasuba. Tender ditargetkan pada bulan Mei, sehingga diharapkan segera dimanfaatkan sebagai lokasi rekreasi dan edukasi bagi masyarakat.(Suara NTB/hir)

Kota Bima (Suara NTB) – Pemerintah Kota Bima segera memproses lelang lanjutan revitalisasi Lapangan Serasuba. Paket pekerjaan difokuskan pada penataan area tengah dan sisi barat kawasan dengan pagu anggaran sekitar Rp4,8 miliar.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dokumen perencanaan proyek masih dalam tahap review di Inspektorat Kota Bima, sebelum diunggah ke sistem pengadaan barang dan jasa. Pekerjaan diperkirakan berlangsung selama 130 hari kalender.

Paket pekerjaan tahun ini mencakup pembangunan fasilitas ruang terbuka hijau (RTH), seperti jogging track, ruang publik, wahana permainan anak, dan penyempurnaan infrastruktur pendukung lainnya.

Juru Bicara Pemerintah Kota Bima, Dr. Muhammad Hasyim, membenarkan rencana lelang tersebut. Terkait kemungkinan penutupan kawasan selama pengerjaan tahap lanjutan pemerintah masih menunggu hasil kajian teknis setelah proses pelelangan rampung dan kontraktor ditetapkan.

“Iya. Nanti para teknis akan melakukan analisis dan menentukan apakah pekerjaannya dilakukan tertutup setelah proses pelelangan dan diketahui pemenangnya,” ujarnya, Selasa (12/5).

Ia mengatakan, kawasan Serasuba tetap dibuka dan ramai dimanfaatkan masyarakat untuk olahraga, rekreasi keluarga, hingga aktivitas sosial.

Meningkatnya aktivitas warga di kawasan itu dinilai ikut berdampak pada bertambahnya volume sampah. Pihaknya melakukan gotong royong dan pembersihan area untuk menjaga kenyamanan pengunjung.

“Lingkungan yang bersih akan menciptakan rasa nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas maupun berinteraksi di ruang publik,” katanya.
Pembersihan juga dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan salat Iduladha yang direncanakan digelar di Lapangan Serasuba.

Menanggapi opini yang berkembang terkait masa pemeliharaan proyek, Hasyim menegaskan tanggung jawab menjaga kawasan publik tidak hanya dibebankan kepada pihak ketiga,melainkan tanggungjawab bersama untuk menjaga kebersihan dan merawat fasilitas yang lain.

“Kalau ada kerusakan fisik bangunan atau fasilitas selama masa pemeliharaan, itu tetap menjadi tanggung jawab pihak ketiga sesuai mekanisme yang berlaku. Tetapi urusan menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan publik adalah tanggung jawab bersama,” tegasnya.

Ia mengimbau masyarakat menjaga fasilitas yang telah dibangun oleh pemerintah, termasuk tidak membuang sampah sembarangan di kawasan Serasuba. (hir)

Jelang Iduladha, TPID Harus Bergerak Cepat Kendalikan Inflasi

0
Sekda NTB Abul Chair memimpin Rakor Pengendalian Inflasi di Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB, Selasa (12/5). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi se-Provinsi NTB di Kantor Bank Indonesia Perwakilan NTB, Selasa (12/5/2026).

Rakor tersebut membahas langkah strategis menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 1447 Hijriah.

Dalam arahannya, Sekda NTB menegaskan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya menjelang momentum Idul Adha yang biasanya diikuti peningkatan permintaan sejumlah komoditas pangan dan peternakan.

“Kita masih memiliki kesempatan untuk terus menjaga stabilitas ekonomi daerah kita, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Iduladha 1447 Hijriah,” ujarnya.

Menurut Abul Chair, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan capaian positif. Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan bermakna apabila masyarakat masih kesulitan memenuhi kebutuhan pokok akibat harga yang tidak terkendali.

“Pengendalian inflasi bukan sekadar urusan angka dan statistik, tetapi menyangkut dapur masyarakat, ketenangan ibu rumah tangga, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan,” tegasnya.

Berdasarkan data inflasi tahunan NTB pada April 2026 sebesar 3,27 persen, Sekda menilai kondisi tersebut masih relatif terkendali meskipun sedikit berada di atas rata-rata nasional. Ia mengingatkan adanya potensi kenaikan harga, terutama pada sektor transportasi dan kebutuhan pokok menjelang HBKN.

Menurutnya, tantangan pengendalian inflasi saat ini tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga distribusi pangan, rantai pasok, hingga kecepatan pengambilan keputusan di lapangan.

“Kadang harga naik bukan karena kelangkaan barang, tetapi karena spekulasi dan distribusi yang tidak lancar. Karena itu kita harus bekerja lebih responsif dan terintegrasi,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut, Sekda menyampaikan sejumlah poin strategis yang perlu menjadi perhatian bersama menjelang Idul Adha. Di antaranya memastikan distribusi komoditas peternakan berjalan lancar, memperkuat kerja sama antar daerah, meningkatkan pemantauan harga secara harian dan real time, memperkuat operasi pasar bila diperlukan, serta membangun sistem pengendalian inflasi berbasis data dan teknologi. “Semangat kita bukan kompetisi antarwilayah, tetapi menjaga NTB secara bersama-sama,” katanya.

Ia juga menegaskan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus mampu bekerja cepat dalam merespons perkembangan harga di lapangan. “TPID harus menjadi sistem respons cepat, bukan sekadar forum rapat,” tegasnya.

Selain itu, Sekda mengingatkan bahwa operasi pasar hanya merupakan solusi jangka pendek. Menurutnya, upaya yang lebih penting adalah memperbaiki rantai distribusi dan efisiensi pasokan pangan.

“Data yang tidak akurat akan menghasilkan kebijakan yang terlambat, sementara keterlambatan penanganan justru membuat biaya pengendalian semakin mahal,” ujarnya.

Sekda mengajak seluruh pemerintah kabupaten/kota dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat sinergi menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan di NTB.

“Mari kita pastikan pasar tetap terjaga, pasokan tersedia, harga stabil, dan masyarakat dapat menjalankan Idul Adha dengan tenang dan penuh kebahagiaan,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) NTB, Hario Kartiko Pamungkas, memaparkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), NTB mengalami deflasi bulanan sebesar 0,11 persen pada April 2026, yang terutama disumbang oleh Kabupaten Sumbawa.

“NTB mengalami deflasi bulanan minus 0,11 persen. Ini patut kita syukuri karena di sebagian wilayah Indonesia masih terjadi inflasi,” ujarnya.

Bank Indonesia menegaskan pentingnya sinergi seluruh pihak dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok agar inflasi di NTB tetap terkendali sesuai target nasional dan tidak memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat. (r/ham)

SPPG Wilayah Terpencil Se-Nasional Diluncurkan

0
Kepala BGN Dadan Hindayana meluncurkan SPPG Modular secara nasional di KLU, Selasa (12/5/2026). (Suara NTB/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Badan Gizi Nasional (BGN) meluncurkan SPPG Modular Krakatau Steel Wilayah Terpencil se-Indonesia, di Dusun Gitak Demung, Desa Genggelang, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, Selasa (12/5/2026). Sarana Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) wilayah terpencil ini dibangun tanpa dana APBN oleh BUMN PT. Krakatau Steel berkolaborasi dengan pihak yayasan pengelola SPPG setempat.

Untuk diketahui, pada peluncuran kemarin, hadir antara lain, Kepala BGN, Dr. Ir. Dadan Hindayana, Komisaris Independen PT. Krakatau Steel, sekaligus Ketua DPD HKTI NTB, H. Willgo Zainar, SE., MBA., Gubernur NTB diwakili Asisten I Setda NTB, H. Fathul Gani M.Si., Danrem 162/WB diwakili Kasiter Kasrem 162/WB, Kolonel Czi Irawan Agung Wibowo, S.T., M.Tr (Han)., Kapolda NTB diwakili Irwasda Polda NTB, Kombespol Sigit Hari wibowo S. I. K. MH. Bupati KLU, Dr. H. Najmul Akhyar SH. MH., beserta sejumlah kepala OPD, Dandim 1606/Mataram Kol. Inf. Nyarman M. Tr. Han, Kapolres KLU diwakili AKP Agus Sugianto, serta Korwil MBG, para kepala SPPG wilayah Lombok Utara dan tamu undangan.

Komisaris Independen PT. Krakatau Steel, Willgo Zainar menyampaikan, jumlah SPPG Modular/terpencil yang dibangun mencapai 500 unit, baik di NTB, Papua, Kalimantan, mauoun di sejumlah provinsi di Indonesia. Pada launching itu, pengelola SPPG terpencil di sejumlah provinsi turut mengikuti sesi seremoni secara daring.

“Untuk di Lombok Utara sendiri, SPPG Modular ada 6 unit. Dan kita harapkan proses operasionalnya bersinergi dengan HKTI kabupaten untuk menyerap produk-produk pertanian lokal,” ungkap Willgo.

Sementara, Kepala BGN, Dadan Indrayana menyampaikan MBG yang dicanangkan Presiden merupakan jawaban atas masalah sosial di Indonesia. Berdasarkan statistik angka kelahiran di Indonesia saat ini, diketahui 6 orang anak lahir tiap menit, atau kurang lebih 3 juta orang dalam satu tahun.
“Anak lahir rata-rata dari keluarga indo yang pendidikannya 9 tahun. Saya mengatakan ini karena ada angka statistiknya,” ujar Dadan.

Ia menyambung, sebaran populasi penduduk di tiap tingkatan status ekonomi keluarga masih didominasi oleh kelompok keluarga dengan kategori kurang mampu dengan jumlah 4,21jiwa. Sementara pada kelompok keluarga ekonomi menengah, populasi dalam keluarga berjumlah sekitar 3,21 jiwa. Sedangkan kelompok keluarga ekonomi atas populasinya 2,84 jiwa. “Keluarga ekonomi atas lebih sibuk dengan pekerjaan,” imbuhnya.

BGN kata dia, berkomitmen untuk mensukseskan jalannya program MBG. Dimana, standar pelayanan dengan distribusi jangkauan lebih dari 30 menit, diwajibkan terdapat 1 unit SPPG.

Dadan mengatakan, saat ini sudah terbangun hampir 1400 SPPG yang berada di wilayah terpencil, terluar, terdalam se-Indonesia. Menjadi kebanggan, seluruh unit tersebut tidak menggunakan Rp 1,- pun uang APBN.

“SPPG di wilayah perkotaan atau aglomerasi, berjumlah sekitar 28.930 yang melayani sekitar 62,1 juta penduduk. Ini sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 4 bulan. Progres ini bisa cepat karena adanya kontribusi seluruh masyarakat,” paparnya.

Dadan optimis MBG memiliki dampak positif tidak hanya pada penanganan masalah gizi. Tetapi juga, dampak ekonomi.

MBG kata dia, menyentuh akar kebutuhan gizi anak mulai dari dalam kandungan dan usia 1000 hari pertama. Gizi pada periode tersebut sangat penting karena mempengaruhi perkembangan otak, kecerdasan maupun pertumbuhan fisik pada anak-anak Indonesia.

Kesempatan yang sama, Bupati Lombok Utara, Dr. H. Najmul Akhyar, SH., MH., mengapresiasi peluncuran SPPG Modular di wilayahnya. Ia sependapat, program MBG sangat strategis bagi keberlangsungan pembangunan SDM di daerah.

“Sumber daya manusia tidak bisa hanya dibangun lewat pendidikan, tapi butuh asupan gizi cukup yang mendukung generasi sehat. SPPG 3T ini sangat penting bagian ikhtiar bersama,” ujarnya.

Najmul juga meminta agar pengelola SPPG mengoptimalkan daya dukung daerah. Berbagai sumber bahan pangan yang dihasilkan masyarakat agar diserap SPPG untuk mendukung keberlangsungan ekonomi masyarakat Lombok Utara.

“Harapan kami, SPPG ada dampak langsung, baik menyangkur kualitas gizi anak, penyerapan tenaga kerja dapur dan lain sebagainya.” Harapnya. (ari)

Inventarisasi 75 Titik Aset untuk Pembangunan KDKMP

0
Lalu Suharmaji Kertawijaya. (Suara NTB/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Sumbawa sedang melakukan inventarisasi ulang terhadap 75 titik aset pemerintah pemerintah untuk percepatan pembangunan pembangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Program prioritas pemerintah pusat diharapkan segera terealisasi.

“Yang paling ruwet itu di aset yang masih menunggu persetujuan. Bahkan ada 8 aset milik kementerian atau lembaga yang belum disetujui untuk digunakan oleh KDKMP,” kata Asisten perekonomian pembangunan Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya kepada Suara NTB, Selasa (12/5).

Menurutnya, proses pengalihan aset tersebut tidak serta merta bisa dilakukan, karena butuh proses yang cukup panjang, terutama untuk menghibahkan lahan sebagai lokasi KDKMP maupun memberikan secara langsung ke pemerintah daerah.

Pihaknya menargetkan 75 titik lokasi yang belum memiliki lokasi untuk pembangunan KDKMP bisa segera tuntas. Pemerintah juga sudah bersurat secara resmi ke pemerintah pusat terkait kendala yang dihadapi, sehingga harapankan ada solusi.

“Secara data terealisasi, sampai saat ini baru dua yang sudah tuntas terbangun, 66 masih proses pembangunan dan 75 titik belum memiliki loaksi dan semuanya sudah kita laporkan,” ujarnya.

Selain persoalan lahan, kendala yang ditemukan lainnya di lapangan yakni lahan dan luasnya sudah sesuai persyaratan, tetapi posisinya tidak strategis. Artinya, lokasi pembangunan gerai terdekat tidak berada di dekat pemukiman masyarakat, sehingga menjadi pertimbangan lebih lanjut.

“Jadi, spesifikasi bangunan KDKMP ini kan tidak memanjang melainkan melebar ke samping karena ada kios dan gudang. Sehingga posisi lahan yang ada saat ini menjadi masalah yang sebenarnya di lapangan,” demikian kata dia. (ils)

Gubernur Iqbal Ingatkan Pengusaha Muda NTB Jangan Pesimis di Tengah Tantangan

0
Foto Bersama dalam kegiatan Forum Bisnis Daerah (Forbisda) 2026 yang digelar BPD HIPMI NTB di Mataram, Selasa, 12 Mei 2026. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal mengajak kalangan pengusaha muda agar tidak terjebak dalam pesimisme di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Menurutnya, setiap tantangan ekonomi selalu menyimpan peluang yang bisa dimanfaatkan, terutama dengan besarnya alokasi program pembangunan dari pemerintah pusat yang saat ini mengalir ke NTB.

Gubernur Iqbal saat menghadiri Forum Bisnis Daerah (Forbisda) 2026 yang digelar BPD HIPMI NTB di Mataram, Selasa, 12 Mei 2026 mengaku mendengar adanya kekhawatiran dari sejumlah pelaku usaha terkait kondisi ekonomi saat ini. Namun, ia menilai sikap pesimistis justru dapat membuat pelaku usaha kehilangan momentum untuk berkembang.

“Intinya begini, ada teman-teman yang menyampaikan pesimismenya terhadap kondisi ekonomi. Tapi justru saya ceritakan, melihat selalu ada peluang di balik setiap krisis yang ada,” ujar Iqbal.

Ia menegaskan, saat ini pemerintah pusat tengah menggelontorkan berbagai program pembangunan ke NTB. Nilianya bahkan berteriliun-teriliun. Kondisi ini dinilai sebagai peluang besar yang harus dimanfaatkan oleh pengusaha lokal, khususnya pengusaha muda.

“Begitu banyak anggaran program yang masuk dari pusat ke NTB. Teman-teman pengusaha muda harus mengambil bagian dari pembangunan itu. Jangan hanya jadi penonton,” tegasnya.

Menurut mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu, keterlibatan pelaku usaha lokal sangat penting agar manfaat pembangunan tidak hanya dinikmati investor besar dari luar daerah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat NTB.

Sementara itu, Ketua BPD HIPMI NTB, Ismet Maulana, mengatakan Forbisda 2026 dirancang sebagai ruang bagi pengusaha muda untuk memperluas wawasan bisnis sekaligus membuka akses terhadap peluang usaha baru.

Ia menjelaskan, forum yang berlangsung selama dua hari pada 12–13 Mei ini menghadirkan sejumlah agenda strategis, mulai dari diskusi bisnis, berbagi pengalaman dengan pengusaha nasional, hingga edukasi peluang perusahaan berkembang.

“Di forum bisnis ini kami ingin membahas potensi-potensi bisnis yang ada di NTB. Di nasional,” jelas Ismet.

Menurutnya, forum strategis diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan, jaringan bisnis, serta akses permodalan bagi pelaku usaha muda di NTB.

“Knowledge dapat, akses juga dapat. Harapannya ini bisa berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi NTB,” katanya.

Ismet mengakui sejumlah sektor usaha memang terdampak oleh kondisi global, termasuk gejolak harga minyak dunia yang berimbas pada sektor transportasi. Namun, ia menilai kondisi tersebut justru harus direspons dengan kemampuan beradaptasi dan mencari peluang baru.

“Memang ada beberapa segmen usaha yang terdampak, terutama transportasi. Tapi di balik semua ini kita harus survive dan adaptif. Kami coba membuka peluang-peluang usaha lain yang bisa digarap,” ujarnya.

Ia menambahkan, tren kewirausahaan di kalangan generasi muda saat ini justru menunjukkan perkembangan positif. Banyak anak muda yang mulai tertarik membangun usaha dengan memanfaatkan teknologi dan digitalisasi.

“Hari ini justru Gen Z lebih senang menjadi pengusaha. Mereka bermain di teknologi dan digitalisasi. Ini era yang sangat bagus untuk anak-anak muda menjadi pengusaha,” pungkasnya. (bul)