Home Blog Page 13

Perkuat Tambora Menuju Geopark Dunia, NTB Jadikan Teluk Saleh sebagai Penyangga Konservasi

By
ekbisntb.com
-
0
Perkuat Tambora Menuju Geopark Dunia, NTB Jadikan Teluk Saleh sebagai Penyangga Konservasi
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal bersama Sekretaris Bappeda NTB Baiq Yunita Puji Widiani , General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora Makdis Sari, serta General Manager Rinjani UNESCO Global Geopark Qwadru P. Wicaksono mempresentasikan pengajuan Geopark Tambora di hadapan tim panelis UNESCO secara daring, Rabu (13/5/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terus memperkuat langkah menjadikan Tambora sebagai UNESCO Global Geopark (UGGp) dengan menempatkan konservasi lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan kawasan. Salah satu penguatan penting dilakukan melalui perlindungan kawasan Teluk Saleh yang dinilai menjadi penyangga utama ekosistem dan biodiversitas Geopark Tambora.

Komitmen tersebut disampaikan langsung Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, saat mempresentasikan pengajuan Geopark Tambora di hadapan tim panelis UNESCO secara daring, Rabu (13/5/2026).

Dalam presentasi itu, Gubernur Miq Iqbal didampingi Sekretaris Bappeda NTB Baiq Yunita Puji Widiani, General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora Makdis Sari, serta General Manager Rinjani UNESCO Global Geopark Qwadru P. Wicaksono.

Di hadapan panelis UNESCO, Gubernur menegaskan bahwa NTB tidak memulai pengelolaan geopark dari titik nol. Pengalaman mengelola Rinjani UNESCO Global Geopark menjadi modal penting dalam memperkuat tata kelola Tambora menuju standar geopark dunia.

“We don’t start from the scratch. Kami sudah memiliki pengalaman bagaimana mengelola geopark sebagai pusat konservasi lingkungan, pelestarian geologi, dan pemberdayaan masyarakat,” terang mantan Duta Besar Republik Indonesia di Turki ini.

Menurutnya, Tambora merupakan forgotten gem yang selama ini belum sepenuhnya dikenal dunia, padahal memiliki kekayaan geologi, sejarah, budaya, dan biodiversitas yang sangat besar.

Berbeda dengan Rinjani yang dikenal sebagai destinasi wisata pegunungan dunia, Tambora menyimpan jejak salah satu letusan vulkanik terbesar dalam sejarah modern manusia. Letusan Gunung Tambora tahun 1815 tidak hanya mengubah bentang alam Pulau Sumbawa, tetapi juga memengaruhi iklim dunia dan memicu fenomena The Year Without Summer di Eropa akibat penyebaran abu vulkanik ke atmosfer bumi.

“Tambora bukan hanya tentang gunung api. Ia adalah bagian penting dari sejarah dunia,” ujarnya.

Ia menjelaskan, kawasan Geopark Tambora mencakup tiga wilayah budaya besar, yakni Bima, Dompu, dan Sumbawa, yang menjadi bagian penting dalam penguatan konservasi berbasis masyarakat dan pelestarian budaya lokal.

Selain nilai sejarah dan budaya, kawasan Tambora juga berada di wilayah timur garis Wallace (Wallace Line), yang dikenal memiliki tingkat biodiversitas tinggi dengan banyak spesies flora dan fauna endemik.

Miq Iqbal mengungkapkan, sedikitnya 275 spesies telah berhasil diidentifikasi di kawasan tersebut, meskipun jumlah sebenarnya diyakini jauh lebih besar dan sebagian berada dalam kondisi terancam akibat kerusakan hutan serta aktivitas ilegal.

“Karena itu konservasi menjadi hal yang sangat penting dalam pembangunan kawasan ini,” jelasnya.

Komitmen tersebut diperkuat melalui kebijakan konservasi Teluk Saleh yang menjadi habitat hiu paus (whale shark) serta kawasan penting ekosistem laut di Pulau Sumbawa.

Menurut Gubernur, perlindungan Teluk Saleh menjadi bagian penting dalam memastikan pembangunan kawasan geopark tetap berjalan seimbang dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem.

“Konservasi bukan pelengkap pembangunan, tetapi fondasi utama pembangunan kawasan,” tegasnya.

Sementara itu, General Manager Badan Pengelola Geopark Tambora, Makdis Sari, menegaskan bahwa Tambora memiliki nilai universal yang sangat kuat sebagai warisan geologi dunia.

“Tambora bukan sekadar gunung berapi. Ia adalah arsip hidup dari peristiwa geologis yang mengubah sejarah manusia,” ujarnya.

Menurut Makdis, jejak letusan Tambora tahun 1815 hingga kini masih dapat ditelusuri melalui berbagai bukti ilmiah, geologi, dan budaya yang menjadikan kawasan tersebut memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan dunia.

Pengajuan Tambora sebagai UNESCO Global Geopark menjadi bagian dari langkah strategis Pemerintah Provinsi NTB dalam memperkuat posisi daerah sebagai pusat konservasi, geopark dunia, dan pembangunan berkelanjutan berbasis lingkungan di Indonesia timur. (r/ham)

Diduga Sewakan Kasur ke Penumpang, Pemprov NTB Ingatkan Manajemen Kapal Jurusan Padangbai-Lembar

By
ekbisntb.com
-
0
Kapal rute Pelabuhan Lembar-Padangbai saat sedang bongkar muat di Pelabuhan Lembar. (Suara NTB/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemprov NTB memberikan surat peringatan kepada kapal rute penyeberangan Padangbai-Lembar yang diduga menyewakan kasur kepada penumpang. Praktik sewa-menyewa di dalam kapal tidak diperbolehkan lagi berdasarkan surat imbauan Nomor 500.11/226/Dishub/III.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB, Ervan Anwar mengaku pihaknya sudah memberikan peringatan pada manajemen kapal yang bersangkutan untuk tidak lagi melakukan praktik tersebut. Dikatakan, praktik sewa-menyewa itu dilakukan oleh oknum Anak Buah Kapal (ABK).

“Itu sudah kita tegur, perusahaannya kita tegur untuk menilai. Karena kita kan ada surat untuk melarang, segala fasilitas yang disiapkan untuk penumpang tidak boleh disewa,” ujarnya.

Apabila teguran Dishub tidak diindahkan, Ervan menegaskan akan memberikan sanksi tegas, berupa menunda pelayaran hingga mencabut izin pihak yang bersangkutan. Sebab menurutnya, seluruh fasilitas di dalam kapal tidak boleh disewakan. Kecuali fasilitas-fasilitas premium misalnya fasilitas untuk penumpang VIP.

“Nanti, tahapannya, jadwalnya dia kita pending, lalu lama-lama kita cabut, kita bekukan, gitu. Ya, namanya oknum,” katanya.

Diketahui, Ombudsman RI Perwakilan NTB mengungkapkan praktik pungutan liar berupa penyewaan kasur kepada penumpang di atas kapal penyeberangan lintas Lembar-Padangbai. Berdasarkan hasil penelusuran Tim Pemeriksa Ombudsman NTB, sejumlah penumpang mengeluhkan adanya oknum yang menawarkan fasilitas tempat tidur di atas kapal dengan tarif tidak resmi. Tarifnya mencapai Rp50 ribu per kasur.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB, Ratih Wulandari menegaskan, pelayanan publik yang berkualitas harus secara transparan dan bebas dari pungutan ilegal.

“Tidak boleh ada biaya siluman di luar tiket resmi yang sudah dibayar oleh masyarakat. Praktik seperti ini harus dihentikan, karena merugikan pengguna jasa dan mencoreng citra pelayanan transportasi publik,” tegasnya. (era)

Pengusaha Muda NTB Bandingkan Manfaat Berusaha, Ketimbang Investasi di Pasar Modal

By
ekbisntb.com
-
0
Fatahillah (Suara NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com) – Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia sekaligus pengusaha muda NTB, Lalu Fatahillah, menilai generasi muda saat ini sebaiknya lebih didorong untuk masuk ke sektor usaha riil dibanding hanya berfokus pada investasi di pasar modal.

Menurutnya, kondisi ketenagakerjaan saat ini masih menjadi tantangan besar karena masih banyak generasi muda yang belum mendapatkan pekerjaan. Dalam situasi tersebut, keberadaan usaha baru dinilai lebih memberikan dampak langsung terhadap perekonomian karena mampu membuka lapangan kerja baru.

“Kalau pandangan pribadi saya, di tengah kondisi sekarang yang masih banyak anak muda belum bekerja, lebih baik kita membuka sektor riil. Dari sana lapangan pekerjaan bisa terbuka lebih luas,” ujarnya.

Ia mengatakan, ketika sebuah usaha baru tumbuh, dampaknya tidak hanya dirasakan pemilik usaha semata. Perusahaan yang berkembang akan terus merekrut tenaga kerja baru sehingga menciptakan efek berantai bagi perekonomian daerah.

“Kalau perusahaan baru berkembang, otomatis dia akan merekrut lagi, merekrut lagi. Perputaran ekonomi juga akan semakin besar,” katanya.

Selain membuka lapangan kerja, pengusaha juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menularkan semangat kewirausahaan kepada masyarakat. Menurut pengusaha property ini, edukasi tentang dunia usaha penting agar masyarakat semakin terbuka terhadap peluang menjadi entrepreneur.

“Kita sebagai pengusaha punya tanggung jawab moral dan sosial untuk menyebarkan ilmu entrepreneur agar masyarakat terbuka wawasannya,” ujarnya.

Ia menilai, bekerja di sektor usaha riil memberikan dampak ekonomi yang lebih nyata karena aktivitas bisnis dapat langsung terlihat melalui proses produksi, distribusi hingga transaksi di masyarakat.

“Secara ekonomi dampaknya lebih terlihat. Ada proses belanja, transaksi, produksi, semuanya berjalan dan manfaatnya langsung dirasakan,” katanya.

Meski demikian, Fatahillah tidak menampik bahwa pasar modal juga bisa jadi salah satu instrumen investasi. Namun menurutnya, masyarakat harus memahami terlebih dahulu fungsi investasi sebagai bagian dari pengelolaan keuangan pribadi.

Ia menambahkan, baik investasi di pasar modal maupun pengembangan bisnis memiliki risiko masing-masing. Karena itu, masyarakat perlu memahami profil risiko dan tujuan keuangan sebelum mengambil keputusan.

“Semua ada risikonya. Kalau bermain di pasar modal tentu harus melihat portofolio dan memahami risikonya. Tapi bagi saya, membangun usaha adalah pilihan hidup,” katanya.

Namun secara pribadi, ia tetap lebih memilih mengembangkan usaha di sektor riil karena dinilai memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

“Kalau saya pribadi tetap lebih memilih sektor riil karena manfaatnya jauh lebih terasa bagi banyak orang,” tegasnya.

Fatahillah berharap semakin banyak generasi muda di NTB berani terjun ke dunia usaha agar dapat memperkuat perekonomian daerah sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran. Menurutnya, semakin banyak pelaku usaha baru yang tumbuh, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan kerja di daerah sendiri. (bul)

Putra NTB Sabolah Resmi Diangkat Jadi Komisaris MGPA

By
ekbisntb.com
-
0
Sabolah (kiri) menerima keputusan penunjukannya sebagai Komisaris MGPA. (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Putra daerah NTB asal Kabupaten Lombok Tengah, Sabolah resmi ditunjuk sebagai Komisaris PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA) melalui InJourney yang berada di bawah naungan Danantara.

Penunjukan tersebut menjadi bagian dari perombakan struktur manajemen MGPA, sebagai pengelola kawasan Sirkuit Mandalika. Pergantian juga terjadi pada jajaran direksi dan komisaris perusahaan. Dalam susunan baru, posisi Komisaris Utama diisi Marrel, sementara jabatan komisaris ditempati Ara dan Sabolah.

Adapun jajaran direksi dipimpin legenda balap nasional Ananda Mikola sebagai Direktur Utama, didampingi Dony Mahardjono dan Poppy Senduk sebagai direktur. Ananda Mikola menggantikan Priandhi Satria yang sebelumnya menjabat Direktur Utama MGPA sejak 2022 hingga 2026.

Menanggapi penunjukan tersebut, Sabolah menyampaikan rasa syukur sekaligus berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik demi kemajuan daerah dan bangsa. “Mohon doa, semoga amanah ini bisa saya jalankan dengan baik. Mohon dukungan dan support dari semua pihak,” ujarnya, Rabu malam (13/5/2026).

Ia menegaskan, posisi yang diembannya merupakan bentuk pengabdian untuk memberikan kontribusi nyata, khususnya dalam memperkuat posisi NTB di mata dunia melalui pengembangan kawasan Mandalika. “Ini adalah tugas pengabdian dari negara untuk sebaik mungkin dapat berkontribusi bagi negara dan tentu untuk menduniakan NTB,” katanya.

Menurut Sabolah, Sirkuit Mandalika kini telah berkembang menjadi ikon internasional yang tidak hanya dikenal sebagai tuan rumah MotoGP, tetapi juga menjadi pusat berbagai kegiatan berskala nasional hingga internasional.

“Sirkuit Mandalika adalah sirkuit kelas dunia yang sudah dikenal mancanegara dengan berbagai event tiap tahunnya. Dahulu kita tahu hanya untuk balapan MotoGP, tetapi beberapa tahun terakhir sudah banyak event lain yang terlaksana, baik skala lokal, nasional maupun internasional,” tuturnya.

Ia menilai, tantangan berikutnya bagi MGPA adalah memperbanyak kegiatan dan event internasional agar kawasan Mandalika semakin dikenal luas sekaligus memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat NTB. “Kedepan tugas kita insyaAllah memperbanyak event agar Mandalika makin dikenal dunia dan tentu memberikan dampak kepada perputaran ekonomi daerah,” tegasnya.

Sabolah juga menekankan pentingnya sinergi antara MGPA dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah agar pengembangan kawasan Mandalika berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah.

“InsyaAllah akan semaksimal mungkin melakukan koordinasi intensif dengan Pak Gubernur NTB dan Bupati Lombok Tengah agar sejalan dengan visi beliau, yaitu NTB Makmur Mendunia,” ucap Sabolah.

Menurutnya, pengembangan Mandalika dan visi besar pembangunan daerah hanya bisa dicapai melalui kolaborasi seluruh pihak. “Visi besar yang ujungnya untuk kemanfaatan kepada masyarakat harus dilakukan secara bersama-sama dalam kolaborasi,” pungkasnya. (ndi)

Inflasi Masih di Atas Nasional, BI NTB Perkuat Operasi Stabilisasi Harga Jelang Iduladha

By
ekbisntb.com
-
0
Hario K Pamungkas (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB bersama Bank Indonesia dan seluruh pemangku kepentingan yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat sinergi menjaga stabilitas harga menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Adha 2026.

Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB bertema “Pengendalian Harga Jelang HBKN Iduladha” yang digelar pada Selasa, 12 Mei 2026.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi NTB masih berada dalam rentang target inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen, baik secara tahunan (year on year/yoy) maupun inflasi tahun kalender (year to date/ytd). Meski demikian, laju inflasi NTB masih tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sehingga perlu diantisipasi.

Sejumlah komoditas pangan dinilai berpotensi mengalami kenaikan harga menjelang Iduladha. Komoditas tersebut antara lain daging ayam ras, cabai rawit, serta minyak goreng yang umumnya mengalami peningkatan permintaan saat momentum hari besar keagamaan.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Hario K. Pamungkas, mengatakan pihaknya telah menjalankan berbagai langkah konkret untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan di NTB sejak awal tahun.

Hingga Mei 2026, BI NTB telah mendukung pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di 37 titik di berbagai wilayah di NTB sebagai upaya menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat.

Selain itu, BI NTB juga bersinergi dengan Badan Pangan Nasional dalam program Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dengan mendatangkan cabai rawit sebanyak 2,48 ton dari Enrekang saat momentum Ramadan dan Idulfitri 2026.
Langkah tersebut dilakukan untuk menekan gejolak harga cabai rawit yang sempat meningkat akibat keterbatasan pasokan di daerah.

Tak hanya fokus pada distribusi, BI NTB juga turut memperkuat produksi pangan melalui penyaluran berbagai sarana dan prasarana pertanian kepada petani guna menjaga keberlanjutan pasokan komoditas strategis.

“Hingga Mei 2026, kami telah mendukung stabilisasi harga melalui Gerakan Pangan Murah di 37 titik, fasilitasi distribusi cabai rawit, serta penyaluran sarana dan prasarana kepada petani,” ujar Hario.

Menjelang Iduladha, BI NTB memastikan akan terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan seluruh anggota TPID agar gejolak harga pangan tetap terkendali.

Beberapa strategi yang akan terus dilakukan antara lain memperkuat distribusi pangan antarwilayah, menjaga kelancaran pasokan, memperluas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat sasaran, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat untuk berbelanja secara bijak.
Langkah ini diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan inflasi NTB tetap terkendali di tengah meningkatnya permintaan pangan menjelang Hari Raya Idul Adha. (bul)

Pembahasan Royalti Mataram Mall Belum Ada Titik Temu

By
ekbisntb.com
-
0
Kepala Dinas BKD Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga melakukan tukar data penilaian (apraisal) dengan perwakilan pihak PT PCF Mataram Mall di Aula Kenari Kantor Wali Kota Mataram pada Rabu, (13/5/2026). (Suara NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bersama PT Pasifik Cilinaya Fantasi (PCF) dan kuasa hukum menggelar pertemuan lanjutan terkait pembayaran royalti Mataram Mall di Ruang Kenari Kantor Wali Kota Mataram, Rabu (13/5/2026).

Namun, pertemuan tersebut belum menghasilkan kesepakatan mengenai selisih perhitungan appraisal royalti. Bahkan, peluang dilakukannya penilaian ulang atau re-appraisal masih terbuka.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Mataram, H. Muhammad Ramadhani selaku juru bicara Pemkot Mataram mengatakan, pembahasan masih berada pada tahap saling mempelajari dokumen dan data perhitungan masing-masing pihak.

“Pertemuan tadi hanya sampai pada level tukar-menukar data perhitungan. Kami belum sepakat soal besaran royalti,” ujarnya.

Terkait kemungkinan appraisal ulang, Ramadhani menilai peluang tersebut tetap ada meskipun cukup berat untuk direalisasikan. Hal itu mengingat sisa masa kontrak kerja sama yang tinggal kurang dari satu bulan.

“Saya pikir kecil kemungkinannya, walaupun tetap ada potensi,” katanya.

Meski belum ada kesepakatan, kedua belah pihak sepakat untuk kembali mengevaluasi data yang ada guna memastikan tidak terdapat kekeliruan informasi. Pertemuan lanjutan yang dinilai krusial dijadwalkan berlangsung pada Senin, 18 Mei 2026.

Sementara itu, penasihat hukum PT PCF, Bambang Widjojanto, enggan memberikan banyak komentar terkait hasil pertemuan tersebut. Menurutnya, terdapat kesepakatan antara pihak perusahaan dan Pemkot Mataram agar isi pembahasan tidak dipublikasikan secara rinci.

“Tadi kesepakatannya bukan untuk konsumsi publik. Saya melanggar dong kalau menjawab,” ujarnya.

Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga memahami bahwa selama ini informasi yang berkembang di publik lebih banyak berasal dari satu pihak, yakni Pemkot Mataram. Karena itu, hasil pertemuan disepakati untuk tidak diumbar ke publik dan difokuskan pada penyelesaian internal kedua belah pihak.

“Saya tidak enak karena kesepakatan di dalam tadi diselesaikan di sana,” katanya.

Sebagai informasi, pengelolaan Mataram Mall dilakukan oleh PT PCF melalui skema bangun guna serah dengan Pemerintah Kota Mataram selaku pemilik lahan. Kerja sama tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 8 Tahun 1996.

Kontrak kerja sama antara Pemkot Mataram dan PT PCF dijadwalkan berakhir pada 11 Juli 2026 sesuai butir kesatu perjanjian.

Sebelumnya, Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, H. Muhammad Ramayoga mengungkapkan, nilai royalti yang seharusnya disetorkan ke kas daerah mencapai sekitar Rp1,2 miliar per tahun. Namun, pihak pengelola selama ini disebut baru menyetorkan sekitar Rp350 juta per tahun.

Dengan demikian, terdapat selisih sekitar Rp850 juta per tahun yang hingga kini masih menjadi pembahasan antara kedua pihak.

“Royalti yang harus dibayar itu nilainya sekitar Rp1,2 miliar per tahun, sementara yang dibayarkan sekitar Rp350 juta. Jadi selisihnya itu yang kita bahas. Ini yang belum ada kata sepakat antara pihak perusahaan dengan hasil appraisal,” ujar Ramayoga.

Persoalan selisih royalti tersebut bukan hal baru, melainkan akumulasi selama lima tahun terakhir sejak 2021 hingga menjelang berakhirnya kontrak pada 2026. Pemkot Mataram menegaskan pemenuhan kewajiban royalti menjadi poin krusial sebelum kerja sama resmi berakhir. (pan)

Lapak Hewan Kurban di Mataram Mulai Diperiksa

By
ekbisntb.com
-
0
Seorang petugas kesehatan hewan Kota Mataram didampingi peternak melakukan pemeriksaan pada hewan sapi di salah satu lapak kurban di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang pada Rabu (13/5/2026). (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Menjelang Iduladha, Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram mulai mengintensifkan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di sejumlah titik penjualan. Pemeriksaan perdana dilakukan di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, guna memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat dan layak kurban.

Dari hasil pemeriksaan sementara, petugas menemukan beberapa hewan mengalami gangguan pada bagian mata. Meski demikian, secara umum kondisi hewan kurban dinyatakan sehat dan tidak ditemukan indikasi penyakit berbahaya.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Lalu Johari, mengatakan Pemerintah Kota Mataram telah membentuk tim pemeriksa yang disebar di enam kecamatan. Total terdapat 36 personel yang bertugas melakukan pengawasan kesehatan hewan kurban hingga menjelang Iduladha.

“Sudah ada timnya. Kita ada enam tim dan anggotanya 36 orang,” ujarnya, Kamis (14/5).

Ia menjelaskan, tim pemeriksa tidak hanya melibatkan jajaran Pemkot Mataram, tetapi juga mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi NTB dan kalangan perguruan tinggi. Salah satu institusi yang turut terlibat adalah Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma).

Menurut Johari, pemeriksaan difokuskan untuk mengantisipasi munculnya penyakit menular pada hewan ternak, seperti Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), antraks, maupun penyakit menular lainnya. Namun hingga saat ini, pihaknya memastikan belum ada hewan kurban yang terindikasi penyakit tersebut.

“Sementara ini tidak ada, masih aman. Kita temukan yang sifatnya bisa langsung ditangani petugas,” katanya.

Selain memeriksa kondisi fisik hewan, petugas juga memastikan hewan kurban telah memenuhi syarat, mulai dari usia yang cukup, kondisi mata yang tidak berair, hingga kaki yang tidak pincang. Pemeriksaan dilakukan agar hewan yang dijual benar-benar sehat dan layak dikurbankan.

Distan Kota Mataram juga mencatat jumlah lapak penjualan hewan kurban yang telah terdata mencapai sekitar 75 lapak. Jumlah tersebut diperkirakan masih akan bertambah seiring munculnya lapak-lapak baru milik pedagang musiman.

Johari menambahkan, hewan yang telah dinyatakan sehat nantinya akan diberikan stiker atau tanda khusus sebagai bukti telah lolos pemeriksaan kesehatan dari petugas.

“Hewan yang sehat akan diberikan stiker atau tanda khusus sebagai bukti telah melewati pemeriksaan,” jelasnya.

Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Mataram itu menyebutkan pemeriksaan akan berlangsung hingga sehari sebelum Hari Raya Iduladha.

Tidak hanya pemeriksaan fisik luar, petugas juga akan melakukan pemeriksaan organ dalam hewan saat proses pemotongan kurban berlangsung. Langkah itu dilakukan untuk memastikan tidak ada kontaminasi penyakit, termasuk cacing hati.

“Selain itu, kami juga melakukan pemeriksaan organ dalam hewan, seperti hati. Ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kontaminasi cacing hati,” pungkasnya. (pan)

Pengusaha Beras Lokal Terancam Bangkrut

By
ekbisntb.com
-
0
Ilustrasi Beras. (Ekbis NTB/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Pengusaha beras lokal di Kota Mataram, terancam gulung tikar alias bangkrut. Kenaikkan harga gabah dan plastik menambah biaya produksi. Sementara, pemerintah tidak menaikkan harga eceran beras premium.

Salah seorang pengusaha beras lokal Kota Mataram yang enggan disebutkan identitasnya mengeluhkan, bisnis beras premium bukan menjadi hal yang menarik dikelola oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Kebijakan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) beras premium Rp14.900, justru tidak menguntungkan bagi pengusaha beras. Sementara, harga plastik dan gabah basah melonjak drastis, sehingga biaya produksi membengkak. “Harga gabah basah di petani Rp7.600 -Rp7.700 per kilogram. Plastik naik gila-gilaan. Kita bukannya untung malah jadi buntung,” katanya mengeluh dikonfirmasi pada, Rabu (13/5).

Beras yang dijual atau dititip di toko di bawah harga HET. Pengusaha lokal terkadang memberikan harga dengan selisih Rp400-Rp500 per kilogram. Kondisi ini justru memparah bisnis beras lokal.

Ia menuntut pemerintah merevisi HET beras premium. Kebijakan ini justru akan menguntungkan segelintiran pengusaha terutama yang memiliki penggilingan, karena bisa memainkan harga. “Jadi pengusaha beras yang punya penggilingan diuntungkan. Kalau kami pengusaha kecil justru tidak dapat apa-apa,” katanya.

Pihaknya mengkhawatirkan jika kondisi ini berlarut-larut, maka tidak saja pengusaha beras lokal yang dirugikan melainkan masyarakat. Pasalnya, beras premium tidak bisa dipasok ke toko atau supermarket.

Menurutnya, satgas pangan semestinya tidak mengintervensi atau mengontrol pengusaha kecil melainkan mengatur pengusaha skala besar. Pengusaha kecil kata dia, hanya mengikuti kebijakan pemerintah. “Kalau kami ada kenaikkan berarti kita naikkan harganya. Kalau harga turun maka kita turunkan juga harganya,” ujarnya.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, keluhan pengusaha beras lokal akan disampaikan ke Pemprov NTB. Pihaknya akan mencoba mencari benang merah dari permasalahan tersebut. Penggilingan padi lebih banyak di Lombok Tengah, sehingga diharapkan pelaku UMKM dikumpulkan untuk mencari solusi.

Jangan sampai kata Nida, beras premium lokal kosong di toko atau ritel modern. “Kita khawatirkan tidak menutupi biaya produksi,” ujarnya.

Pihaknya tidak bisa mengubah HET beras premium, karena kebijakan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. (cem)

Perketat Pengawasan Pajak Hotel dan Restoran

By
ekbisntb.com
-
0
Hj. Baiq Mirdiati(ekbis NTB/ist)

WAKIL Ketua DPRD Kota Mataram, Hj. Baiq Mirdiati meminta Pemerintah Kota Mataram melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) untuk memperketat pengawasan terhadap pajak hotel dan restoran guna meminimalisasi potensi kebocoran pendapatan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas langkah Pemkot Mataram yang tengah menyiapkan sanksi bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan manipulasi pajak daerah.

Menurut Mirdiati, kelemahan dalam sistem pelaporan pajak daerah berpotensi membuka ruang terjadinya kecurangan maupun manipulasi omzet oleh sejumlah pelaku usaha. Karena itu, pengawasan yang lebih ketat dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami mendorong sistem pengawasan pajak daerah dilakukan lebih intensif, termasuk dengan sesering mungkin melakukan uji petik terhadap laporan pajak para pelaku usaha,” ujarnya kepada Suara NTB melalui pesan WhatsApp, kemarin.

Politisi Partai Gerindra ini menilai, pengawasan langsung di lapangan perlu diperkuat agar potensi kebocoran pajak dapat ditekan. Salah satu langkah yang diusulkan yakni menempatkan petugas BKD di lokasi usaha tertentu, khususnya pada bagian kasir, sehingga transaksi yang terjadi dapat dipantau secara langsung.

Menurut Mirdiati, keberadaan petugas di lokasi usaha akan membantu memastikan pelaporan pajak berjalan sesuai ketentuan dan menghindari praktik manipulasi omzet.

“Dengan adanya pengawasan langsung, tentu diharapkan tidak ada lagi kebocoran maupun kecurangan dalam pelaporan pajak,” katanya.

Selain itu, Mirdiati juga mendukung penerapan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti memanipulasi pajak daerah. Ia menegaskan, pemberian sanksi diperlukan untuk memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi pelaku usaha lainnya agar mematuhi aturan perpajakan.

Ia mengatakan, BKD juga perlu mencermati apabila terjadi penurunan signifikan pada penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Mataram. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi bahan evaluasi untuk menelusuri kemungkinan adanya ketidaksesuaian dalam pelaporan pajak.

Dewan, lanjut anggota dewan tiga periode ini, juga dapat meminta hasil audit guna mengetahui selisih potensi pajak yang seharusnya diterima pemerintah daerah. Jika ditemukan kerugian daerah yang cukup besar, maka pengawasan harus semakin ditingkatkan.

“Kalau memang ada selisih pajak yang merugikan daerah, tentu pengawasan harus diperketat dan dilakukan secara serius agar penerimaan pajak bisa lebih optimal,” tegasnya.

Mirdiati berharap, dengan sistem pengawasan yang lebih baik serta penegakan aturan yang konsisten, penerimaan pajak daerah dapat meningkat sehingga berdampak positif terhadap kenaikan PAD Kota Mataram.

“Tujuan akhirnya tentu agar PAD Kota Mataram semakin tinggi dan potensi kebocoran pajak bisa diminimalkan seperti yang kita harapkan bersama,” pungkasnya. (fit)

Jelang MotoGP, Infrastruktur Kelistrikan dan Air Bersih Sirkuit Mandalika Diperkuat

By
ekbisntb.com
-
0
Petugas PLN tengah melakukan peningkatan keandalan kelistrikan Sirkuit Mandalika jelang MotoGP Oktober 2026. (Suara NTB/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Jelang perhelatan akbar balap MotoGP pada Oktober 2026 mendatang, Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) terus memperkuat sistem mitigasi risiko serta keandalan infrastruktur pendukung yang ada di Sirkuit Internasional Mandalika. Terutama infrastruktur kelistrikan serta jaringan air bersihnya.

Langkah itu dilakukan untuk menjaga standar keselamatan dan kualitas event di tengah kian meningkatnya aktivitas dan intensitas penyelenggaraan ajang atau event di Sirkuit Mandalika.

“Peningkatan prasarana penunjang ini wujud komitmen ITDC dalam menjaga standar keselamatan, operational excellence serta kualitas layanan di kawasan untuk mendukung penyelenggaraan berbagai aktivitas di area sirkuit,” sebut Direktur Operasi ITDC Troy Warokka, dalam keterangnya, Kamis (14/5/2026).

Keandalan infrastruktur pendukung tersebut menjadi fondasi penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan berbagai event di Sirkuit Mandalika. ITDC secara berkelanjutan terus meningkatkan sistem keselamatan dan utilitas kawasan. Hal ini supaya operasional event dapat berjalan lebih aman, andal dan responsif terhadap berbagai potensi risiko yang ada.

Beberapa penguatan yang dilakukan di antaranya pembangunan sistem fire protection dan kelistrikan di sejumlah titik strategis di Sirkuit Mandalika. Dilaksanakan secara bertahap sejak tahun 2025 lalu. Dengan rencana beroperasi mulai Agustus dan September 2026 mendatang.

Untuk antisipasi kebakaran, ITDC telah mengoptimalkan sistem perlindungan dan mitigasi keadaan darurat di area paddock, Royal Box, dan Royal Hall. Dengan memasang fire alarm, pembangunan jaringan hydrant serta penyediaan fire pump house sesuai standar keselamatan kebakaran internasional. Sistem tersebut didukung oleh pompa utama dan pompa cadangan yang bekerja secara terintegrasi untuk memastikan jaringan hydrant siap digunakan dalam kondisi darurat.

“ITDC juga membangun Ground Water Tank (GWT) yang terhubung dengan jaringan air bersih kawasan The Mandalika untuk memastikan ketersediaan pasokan air yang memadai untuk mendukung kebutuhan sistem pemadam kebakaran di area sirkuit serta fasilitas pendukung lainnya,” imbuhnya.

Tidak hanya itu pihaknya juga turutu meningkatkan keandalan sistem kelistrikan sirkuit agar tetap stabil. Salah satunya dengan pemasangan kubikel tegangan menengah. Kemudian pemisahan jaringan listrik antara gedung dan peralatan utama balap (race equipment) di Race Control. Dengan dukungan UPS sirkuit, UPS PLN serta penyulang PLN dan hingga genset PLN. Sehingga pasokan listrik ke Sirkuit Mandalika bisa tetap terjaga dan stabil selama event berlangsung.

Untuk mendukung distribusi beban listrik yang lebih merata sekaligus menunjang kebutuhan operasional tim balap dan penyelenggaran event, di area paddock ITDC sudah menambahkan sumber listrik baru bertegangan tiga fase. Bersamaan dengan itu di area Royal Box kini sudah dilengkapi pasokan listrik yang mendukung layanan hospitality serta kebutuhan catering.

“Sedangkan di Royal Hall kini sudah memiliki jaringan listrik permanen untuk mempercepat proses persiapan event di kawasan sirkuit,” ujarnya seraya menambahkan, ITDC juga melengkapi seluruh panel di area sirkuit dengan power meter untuk memantau beban listrik secara real time dan menjaga kestabilan daya. (kir)

1...121314...851Page 13 of 851