Pungutan di CFD DihentikanAPKLI Akui Pungut Iuran dari Non Anggota

By

-

16 October 2026

Pungutan di CFD DihentikanAPKLI Akui Pungut Iuran dari Non Anggota — TANDATANGAN - Ketua APKLI Kota Mataram, M. Syahidin disaksikan Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, Ketua Komisi II Irawan Aprianto, Ketua M3 Muhammad Reza menandatangani tuntutan Majelis Muda Mentaram untuk menghentikan pungutan tidak sah kepada pedagang.(EKBIS NTB/ist)

Mataram (EKBIS NTB) –Audiensi M3 (Majelis Muda Mentaram) ke DPRD Kota Mataram, Kamis (15/10) berhasil menghentikan pungutan tidak sah yang dilakukan APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima) kepada pedagang non anggota di CFD (Car Free Day) Udayana yang berlangsung setiap hari Minggu dengan nominal Rp5.000 per pedagang.

Dalam audiensi yang dipimpin Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik, S.Sos., dihadiri jajaran Komisi II, Dinas Perdagangan serta APKLI Kota Mataram, ormas pimpinan M. Syahidin itu, sepakat dan berjanji menghentikan pungutan iuran bagi pedagang di CFD sampai ada keputusan pascapertemuan lanjutan yang nantinya akan dilakukan Komisi II dengan Dinas Perdagangan dan DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kota Mataram.

Sebelumnya, Ketua M3, Muhammad Reza dan pengurus M3 lainnya Risky Febrian S dan Zidni Chaeru Zadi menyuarakan soal pungutan tidak sah yang dilakukan korlap APKLI Kota Mataram kepada sejumlah pedagang non anggota di CFD Udayana.

‘’Kalau iuaran itu dipungut kepada anggota APKLI, tidak masalah. Tapi yang pedagang bukan anggota pun ikut dipungut. Kami tidak mempermasalahkan nominalnya, mau serratus ribu sekalipun tidak masalah, asal diberlakukan hanya kepada anggota APKLI. Tapi ini yang bukan anggota juga dipungut. Meskipun pedagang sudah bilang mereka bukan anggota APKLI, minggu depannya didatangi lagi,’’ terang Risky.

Oleh karena itu, Ketua M3 Muhammad Reza melalui pernyataan sikap resmi M3, mendesak dihentikannya penarikan pungutan tidak sah kepada pedagang di CFD Udayana. Mendesak audit dan pemeriksaan menyeluruh atas praktik pungutan di Udayana. Selain itu, M3, kata Reza mendesak Pemkot Mataram mengambilalih pengelolaan Kawasan Udayana.

Menyikapi desakan M3, Ketua DPRD Kota Mataram Abdul Malik, mencecar Ketua APKLI Kota Mataram perihal pungutan kepada non anggota. ‘’Berarti benar, ada pungutan kepada pedagang yang bukan anggota,’’ tanyanya. ‘’Iya pak,’’ aku Ketua APKLI Kota Mataram. Atas dasar itu, Dewan meminta APKLI menghentikan penarikan iuran kepada pedagang di CFD.

Keputusan itu mendapat dukungan penuh dari Dinas Perdagangan Kota Mataram. ‘’Kami sangat setuju dengan keputusan itu, karena memang pada dasarnya CFD itu disediakan oleh Pemerintah sebagai wadah gratis bagi pedagang berjualan,’’ terang kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Irwan Harimansyah, ST. (fit)

Batik Mataram Tampil di Panggung Nasional

By

ekbisntb.com

-

16 October 2026

0

Batik Mataram Tampil di Panggung Nasional — Jemmy Nelwan. (Suara NTB/cem )

Mataram (EKBIS NTB) –Produk Batik Mataram kini mulai melenggang di panggung nasional. Perancang busana Najua Yanti berkolaborasi dengan Dekranasda Kota Mataram menampilkan koleksi spesial di ajang IN2MOTIONFEST 2026 x JMFW pada, 14-18 Oktober di Jakarta Internasional Covention Center (JICC) Jakarta.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Mataram, Jemmy Nelwan menjelaskan, Dekranasda Kota Mataram bekerja sama dengan Perancang Busana Najua Yanti untuk mempromosikan Batik Mataram di tingkat nasional dan internasional. Batik Mataram telah ditampilkan di panggung nasional pada ajang IN2MOTIONFEST 2026 x JMFW pada, 14-18 Oktober di Jakarta Internasional Covention Center (JICC) Jakarta. “Nanti Batik Mataram kembali digaungkan di Kota Mataram,” kata Jimmy dikonfirmasi, Kamis (15/10).

Jemmy mengatakan, Batik Mataram yang sudah merambah ke panggung nasional sebenarnya cikal bakal dibentuknya kampung batik di enam kecamatan di Kota Mataram. Harapannya Batik Mataram semakin banyak dikenal oleh seluruh kalangan.

Mantan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kota Mataram mengakui bahwa produksi Batik Mataram dinilai tidak mudah. Pihaknya terkendala sumber daya manusia, harga bahan baku yang mahal serta lain sebagainya. “Tantangan kita di SDM dan bahan baku,” sebutnya.

Pihaknya berharap bahan baku Batik Mataram bisa diperoleh lebih murah,sehingga perajin bisa memproduksi skala besar serta mampu bersaing dengan produk batik dari Pulau Jawa dan daerah lainnya di Indonesia. “Sebenarny akita ingin Batik Mataram bisa bersaing dengan batik dari daerah lain,” katanya.

Secara bertahap akan dilakukan pembinaan serta pelatihan kepada masyarakat untuk memproduksi batik. Pihaknya akan mendatangkan instruktur atau pelatih yang kompeten serta memberikan bantuan peralatan kepada masyarakat. Jemmy berharap produk Batik Mataram bisa dikenal lebih luas di kalangan masyarakat. (cem/*)

Soroti Teknis Penarikan Iuran PKL

By

ekbisntb.com

-

16 October 2026

0

Soroti Teknis Penarikan Iuran PKL — Irawan Aprianto (EKBIS NTB/ist)

KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., menyoroti teknis dan waktu penarikan iuran anggota pedagang kaki lima (PKL) yang dilakukan di kawasan Car Free Day (CFD). Persoalan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat karena dilakukan di ruang publik dan nominalnya disebut sama dengan pungutan dari instansi pemerintah.

Irawan mengatakan, persoalan ini perlu diklarifikasi agar masyarakat dapat membedakan antara iuran organisasi dengan retribusi atau pungutan resmi pemerintah daerah.

Menurutnya, keberadaan organisasi yang mewadahi PKL memiliki peran penting dalam memperjuangkan dan mengadvokasi kepentingan para pedagang. Organisasi tersebut juga menjadi wadah untuk mengawal aspirasi PKL, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Kami mengapresiasi keberadaan organisasi yang melakukan pengawalan terhadap teman-teman PKL. Organisasi semacam ini penting sebagai forum advokasi kepentingan pedagang kaki lima,” ujarnya.

Terkait persoalan iuran yang menjadi perhatian, Irawan menjelaskan, berdasarkan klarifikasi yang diterimanya, pungutan tersebut merupakan iuran anggota, bukan retribusi pemerintah. Iuran itu disebut memiliki dasar hukum dalam anggaran rumah tangga (ART) organisasi dan ketentuan internal yang mengatur mekanisme penarikan.

Meski demikian, ia menilai pelaksanaan penarikan iuran di lokasi CFD perlu dievaluasi. Pasalnya, kegiatan tersebut berlangsung di ruang publik yang juga menjadi tempat aktivitas masyarakat dan pedagang lainnya.

Kesalahpahaman berpotensi muncul karena terdapat pungutan lain dari instansi pemerintah dengan nominal yang sama, yakni Rp5.000. Kondisi tersebut membuat sebagian pedagang maupun masyarakat sulit membedakan apakah uang yang diminta merupakan iuran organisasi atau pungutan resmi pemerintah.

Karena itu, Politisi PKS ini meminta organisasi terkait memperjelas mekanisme penagihan, terutama dengan memastikan status keanggotaan pedagang sebelum meminta pembayaran.

“Jangan kemudian ditarik secara acak, semua ditarik, lalu klarifikasinya belakangan. Harus dipastikan terlebih dahulu apakah orang yang ditagih memang anggota organisasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, persoalan tersebut perlu diselesaikan melalui komunikasi dan koordinasi yang baik agar tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap organisasi maupun pemerintah daerah.

Irawan juga mengapresiasi inisiatif audiensi yang dilakukan kelompok masyarakat untuk menyampaikan persoalan tersebut kepada DPRD. Ia berharap kerja sama serupa dapat berlanjut sebagai bagian dari pengawasan dan penyampaian aspirasi masyarakat di Kota Mataram. (fit)

Anggaran Ditransfer ke Daerah

By

ekbisntb.com

-

16 October 2026

0

Anggaran Ditransfer ke Daerah — Budi Wahyudin (EKBIS NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, menjelaskan bahwa anggaran Program Desa/Kelurahan Berdaya dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah ditransfer ke pemerintah daerah. Namun, pencairan dan penggunaan anggaran di tingkat kelurahan harus melalui mekanisme Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan dimasukkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada APBD Perubahan.

Lurah Ampenan Utara, Budi Wahyudin, mengatakan bahwa anggaran program tersebut telah ditransfer ke daerah. Meski demikian, pelaksanaannya di tingkat kelurahan memiliki mekanisme berbeda dengan desa karena penggunaan anggaran harus melalui SIPD.

“Semua kelurahan sudah ditransfer ke daerah keuangannya. Cuma, khusus kelurahan, kami menggunakan mekanisme SIPD sehingga masuk dalam anggaran perubahan. Setelah itu, baru bisa dibahas,” ujarnya, Kamis (15/10).

Ia menjelaskan, mekanisme penyaluran dan penggunaan anggaran Program Desa/Kelurahan Berdaya berbeda antara pemerintah desa dan kelurahan. Anggaran untuk desa disalurkan melalui mekanisme tersendiri, sedangkan kelurahan harus mengikuti prosedur penganggaran melalui APBD Perubahan.

Budi menyebutkan, anggaran sebesar Rp300 juta harus terlebih dahulu dimasukkan dalam APBD Perubahan, kemudian dituangkan dalam DPA pemerintah kelurahan. Setelah seluruh tahapan tersebut selesai, anggaran dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan perencanaan kegiatan program.

“Kalau sudah melalui tahapan itu, kami langsung yang mengelolanya,” jelasnya.

Meski demikian, anggaran Rp300 juta tersebut tidak serta-merta dibelanjakan sekaligus. Penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.

Kelurahan Ampenan Utara merupakan salah satu dari 12 kelurahan di Kota Mataram yang menerima Program Desa/Kelurahan Berdaya. Dalam pelaksanaannya, Ampenan Utara memilih tema tematik dengan fokus pada dua sektor, yakni ketahanan pangan dan perikanan.

Budi mengatakan, pemilihan kedua sektor tersebut didasarkan pada kondisi wilayah serta potensi sumber daya alam yang dimiliki Kelurahan Ampenan Utara.

“Saya mengambil dua sektor itu karena sesuai dengan kondisi dan sumber daya alam,” pungkasnya. (pan)

Soroti Teknis Penarikan Iuran PKL

By

ekbisntb.com

-

16 October 2026

0