Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Bank Indonesia dan pemangku kepentingan lainnya yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mulai tancap gas menjaga stabilitas harga pangan. Langkah ini diambil menyusul potensi kenaikan permintaan kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026.

Dalam Rapat Koordinasi TPID Provinsi NTB bertema “Pengendalian Harga Jelang HBKN Iduladha” di Kota Mataram, Selasa (12/5), Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, Ak., menekankan pentingnya menjaga daya beli masyarakat di tengah pertumbuhan ekonomi NTB yang positif pada triwulan I-2026.

“Pertumbuhan ekonomi yang baik harus diimbangi dengan stabilitas harga. Meski inflasi April 2026 terkendali, kita tetap harus waspada terhadap potensi lonjakan permintaan pangan dan transportasi menjelang Iduladha,” ujar Abul Chair.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB sebenarnya mencatatkan deflasi sebesar -0,11% (mtm) pada April 2026, yang dipicu oleh penurunan harga cabai rawit, daging ayam, dan emas perhiasan. Namun, secara tahunan (yoy), angka inflasi NTB masih terpantau berada di atas rata-rata nasional, sehingga langkah antisipasi tetap menjadi prioritas.

Antisipasi Komoditas Strategis Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, mengidentifikasi beberapa komoditas yang rawan mengalami kenaikan harga, di antaranya daging ayam ras, cabai rawit, dan minyak goreng.

Sebagai bentuk nyata intervensi, BI NTB bersama pemerintah daerah telah menjalankan sejumlah program strategis hingga Mei 2026, meliputi:

• Gerakan Pangan Murah (GPM): Telah terlaksana di 37 titik di seluruh NTB.
• Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP): Penyaluran 2,48 ton cabai rawit dari Enrekang untuk memperkuat stok lokal.
• Dukungan Produksi: Penyaluran sarana dan prasarana kepada kelompok tani.
• Edukasi Masyarakat: Kampanye “Belanja Bijak” melalui berbagai kanal media massa.

“Ke depan, kami akan terus memperkuat sinergi melalui GPM yang tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat lokasi, serta memastikan rantai distribusi bahan pokok tetap lancar melalui kerja sama antar daerah,” jelas Hario.

Sekda NTB juga mendorong TPID di tingkat Kabupaten/Kota untuk bekerja lebih detail dan responsif, termasuk melakukan pemantauan harga harian secara real-time guna meminimalisir disparitas harga antarwilayah di NTB. (r/fan)