Home Blog Page 15

Mataram Ajukan Sapi Limosin di Atas 500 Kilogram untuk Bantuan Kurban Presiden

0
Mataram Ajukan Sapi Limosin di Atas 500 Kilogram untuk Bantuan Kurban Presiden
H. Lalu Martawang (suarantb.com/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram kembali mengusulkan bantuan sapi kurban kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk perayaan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Bantuan sapi kurban tersebut nantinya direncanakan disalurkan kepada masyarakat melalui masjid penerima yang telah dipersiapkan pemerintah daerah.

Asisten I Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang, mengatakan usulan tersebut merupakan tindak lanjut atas surat permintaan dari Sekretariat Negara Republik Indonesia kepada pemerintah daerah terkait calon penerima bantuan sapi kurban presiden.

Menurutnya, Pemerintah Kota Mataram telah mengajukan sapi dengan spesifikasi khusus sebagaimana yang biasa diberikan Presiden pada tahun-tahun sebelumnya. Sapi yang diusulkan merupakan jenis limosin dengan bobot di atas 500 kilogram.

“Sebagaimana biasanya, kami juga mengusulkan sapi yang tergolong limosin dengan berat di atas 500 kilogram,” ujarnya, Selasa (12/5).

Martawang menjelaskan, pengusulan sapi kurban presiden tidak hanya mempertimbangkan bobot hewan, tetapi juga kondisi kesehatan ternak yang harus memenuhi standar kesehatan hewan kurban. Karena itu, proses pengadaan dilakukan secara selektif dan melibatkan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait.

Ia mengatakan, saat ini proses pengadaan masih berjalan melalui koordinasi dengan Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi NTB dan Sekretariat Negara. Pemerintah daerah juga menunggu hasil verifikasi terhadap sapi yang telah diusulkan.

Menurut dia, bantuan sapi kurban presiden setiap tahun selalu menjadi perhatian masyarakat karena selain memiliki ukuran besar, penyalurannya juga dianggap sebagai bentuk kepedulian pemerintah pusat kepada masyarakat di daerah.

Terkait lokasi penyaluran, Martawang menyebut pemerintah kota telah menyiapkan satu masjid yang direncanakan menjadi penerima bantuan sapi kurban tersebut. Namun, identitas masjid penerima masih dirahasiakan hingga seluruh proses administrasi dan persetujuan dari pemerintah pusat selesai.

“Kami sudah menyiapkan rencana masjid yang akan menerima,” katanya.

Mantan Kepala Bappeda Kota Mataram itu menilai belum etis menyampaikan nama masjid penerima pada tahap sekarang karena proses pengadaan sapi masih berlangsung sesuai usulan yang telah diajukan pemerintah daerah.

Selain itu, kata dia, keputusan akhir terkait lokasi penyaluran tetap menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah memilih menunggu proses administrasi rampung sebelum mengumumkan secara resmi kepada publik.

Martawang menambahkan, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sapi bantuan presiden umumnya dibeli dari peternak lokal di daerah setempat. Kebijakan tersebut dinilai mampu membantu meningkatkan pendapatan peternak lokal sekaligus mendorong sektor peternakan daerah.

“Prinsipnya, berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sapi diambil dari peternak lokal,” pungkasnya. (pan)

Lapak Kurban Bermunculan, Pemkot Mataram Minta Pedagang Utamakan Ketertiban

0
Sejumlah hewan kurban di salah satu lapak di Majeluk, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram pada Selasa (12/5/2025). Pemkot Mataram minta pedagang utamakan ketertiban. (Suara NTB/pan)

Mataram (ekbisntb.com) – Menjelang Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, lapak pedagang hewan kurban musiman mulai menjamur di sejumlah ruas jalan di Kota Mataram. Lapak penjualan kambing dan sapi tampak bermunculan di kawasan Jempong Baru, Rembiga, Tanjung Karang, hingga sejumlah titik strategis lainnya.

Fenomena maraknya pedagang hewan kurban yang memanfaatkan trotoar maupun bahu jalan menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Mataram. Pemerintah daerah berupaya memastikan aktivitas penjualan hewan kurban tetap berjalan lancar tanpa mengganggu kenyamanan dan mobilitas masyarakat.

Asisten I Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang, mengatakan keberadaan lapak musiman yang menggunakan fasilitas umum, seperti trotoar, menjadi salah satu catatan penting pemerintah kota.

Menurutnya, Pemkot Mataram tetap memberikan ruang bagi pedagang musiman untuk berjualan menjelang Iduladha. Namun, para pedagang diminta tetap mematuhi aturan dan menjaga ketertiban sesuai semangat “Mataram Harum” yang merupakan akronim dari Harmonis, Aman, Ramah, Unggul, dan Mandiri.

“Prinsip dasarnya adalah tidak mengganggu mobilitas, aksesibilitas warga, dan pengguna jalan,” ujarnya, Selasa (12/5/2026).

Martawang menjelaskan, pengawasan di lapangan akan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) guna memastikan posisi lapak tetap berada pada jarak aman dari badan jalan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemacetan maupun potensi gangguan terhadap keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, para pedagang juga diminta mengedepankan etika bertetangga dengan masyarakat sekitar lokasi berjualan. Pemerintah kota mengimbau agar pedagang berkoordinasi dengan kepala lingkungan setempat sebelum membuka lapak penjualan hewan kurban.

Ia menegaskan, pemerintah memahami aktivitas penjualan hewan kurban bersifat sementara dan rutin terjadi setiap menjelang Iduladha. Meski demikian, kondisi tersebut tidak berarti lapak dibiarkan semrawut tanpa penataan.

“Karena ini sifatnya temporer, tentu kita maklumi. Tetapi tetap harus tertib dan tertata rapi,” katanya.

Di sisi lain, Martawang menyebut Wali Kota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana, telah menginstruksikan Dinas Pertanian Kota Mataram untuk melakukan pengawasan ketat terhadap kesehatan hewan kurban yang diperjualbelikan.

Pengawasan dilakukan langsung di lapak-lapak penjualan guna memastikan hewan kurban dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Pemeriksaan kesehatan tersebut juga dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap penyebaran penyakit hewan.

“Pengecekan dilakukan di lapak-lapak untuk memastikan kesehatan hewan, baik saat dijual maupun saat pemotongan nanti. Kita pastikan hewan dalam kondisi sehat,” pungkasnya. (pan)

Presiden Prabowo Pesan Sapi Kurban Berbobot 1,030 Ton di Lobar

0
Sapi Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) Prabowo Subianto dibeli dari peternak di Lingkungan Menang Kecamatan Gerung Lobar. (Suara NTB/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Sapi kurban Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) Prabowo Subianto di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) diperkirakan memiliki bobot mencapai 1,030 ton. Sapi yang diberi nama Rengganis (Ireng Gagah Manis) tersebut merupakan jenis simmental cross milik warga di Lingkungan Menang, Kecamatan Gerung, Lobar.

Pemilik kandang ternak Atang Setyanoro, mengatakan, untuk kali ketiga sapi peliharaannya bisa terpilih untuk dibeli oleh Presiden sebagai hewan kurban pada hari raya Iduladha nanti. Kendati berat sapinya di urutan ketiga di NTB, tetapi lolos seleksi oleh tim Pusat. Berat sapinya pada penimbangan pada saat puasa lalu mencapai 1,030 ton, tetapi sedikit mengalami penurunan. “Tetapi alhamdulillah sudah mulai normal (naik beratnya) saat ini mungkin ada sudah 1,015 ton,” kata Atang, pada media saat ditemui di kandang ternaknya, Selasa (12/5).

Untuk harga sapi yang dibeli presiden ini, sejauh ini belum dipastikan tetapi ditafsir akan dibeli seharga Rp136 juta. Harga sapi kurban Banpres ini naik dari tahun lalu sebesar Rp128 jutaan. Karena kondisi harga ternak sapi saat ini memang mengalami kenaikan.

Dalam memelihara sapi bakalan ini, kata dia, terletak pada kenyamanan sapi. Rajin dimandikan, tidak banyak nyamuk sehingga nyaman untuk makan. “Intinya kebersihan kandang dan vitamin, dan paling utama pemberian pakan. Tapi kembali lagi kenyamanan sehingga nafsu makannya bagus,” imbuhnya.

Peternak, Makbul mengatakan bahwa jenis sapi Banpres itu simmental cross berwarna hitam. Sapi ini hasil penyimpangan simmental dan berangus. “Sapi ini memang kita siapkan ikut seleksi Banpres,” imbuhnya. Tahun lalu, sapinya dibeli oleh presiden Jokowi, dilanjutkan kali ini oleh Presiden Prabowo.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Lombok Barat, Lalu Mohammad Hakam, mengatakan dari tiga sapi yang diusulkan pihaknya, hanya satu yang lolos verifikasi. “Satu yang lolos verifikasi dengan berat 1,01 ton,” ujarnya.

Hakam menjelaskan bobot sapi kurban pesanan Presiden Prabowo tahun ini lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 1,26 ton. “Plafon harganya itu Rp 139 juta. Kalau sapi ini belum kami tahu harganya, yang pasti harganya di atas Rp100 juta,” imbuhnya.

Ia mengaku belum mengetahui jadwal distribusi (dropping) sapi kurban tersebut. Penentuan lokasi penyaluran daging kurban sepenuhnya menjadi kewenangan Sekretariat Presiden (Setpres). “Terkait dengan dropping-nya bukan kewenangan kami, itu pembeli atau Presiden melalui Setpresnya,” jelasnya.

Di sisi lain, Hakam menyebut jumlah hewan kurban yang dipotong di Lombok Barat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2024.Untuk tahun 2026, ia memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi surplus bahkan sebagian dikirim ke luar daerah. “Untuk hewan kurban kita di Lombok Barat surplus, bahkan kami yang mengirim ke luar daerah,” katanya. (her)

Pemberangkatan JCH Embarkasi Lombok Tuntas

0
Jemaah Calon Haji (JCH) asal NTB berjalan menuju pesawat untuk diterbangkan ke Tanah Suci. Proses pemberangkatan JCH embarkasi Lombok saat ini sudah tuntas. (Suara NTB/ist)

Praya (ekbisntb.com) – Proses pemberangkatan Jemaah Calon Haji (JCH) embarkasi Lombok melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) akhirnya tuntas. Total ada 5.862 JCH asal NTB termasuk petugas haji yang sudah diterbangkan ke tanah suci. Mereka terbagi dalam 15 kelompok terbang (kloter), dengan kloter terakhir diterbangkan langsung ke Mekkah pada Minggu (10/5/2026) malam.

“Seluruh jemaah calon haji asal Provinsi NTB telah diberangkatkan menuju tanah suci. Jemaah terakhir yang diterbangkan yakni kloter campuran yang berasal dari Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Lombok Timur (Lotim), Lombok Barat (Lobar), Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Sumbawa, Dompu, dan Kota Mataram diberangkatkan menuju tanah suci pada Minggu (10/05) pukul 23.51 Wita,” ungkap General Manager (GM) PT. Angkasa Pura Indonesia kantor cabang Bandara Lombok Aidhil Philip Julian, dalam keterangnya, Selasa (12/5).

Ia mengatakan, secara umum pelaksanaan operasional embarkasi haji tahun ini berjalan dengan aman, tertib dan lancar. Itu semua berkat sinergi seluruh stakeholder. Mulai dari Otoritas Bandara, Kementerian Haji dan Umrah, maskapai, TNI/Polri, Satpol PP dan hingga seluruh personel operasional lainnya. Di mana semua telah bekerja bersama-sama untuk memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah calon haji tahun ini.

Dari sisi ketepatan waktu penerbangan (On Time Performance/OTP) tercatat sebesar 100 persen. Jadi seluruh penerbangan haji berjalan tepat waktu. Hal itu menunjukkan upaya berkelanjutan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kelancaran operasional selama angkutan haji berlangsung. Dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, pelayanan serta kenyamanan pengguna jasa bandara.

Untuk mendukung kelancaran pelayanan jemaah calon haji, pihaknya menghadirkan sejumlah inovasi layanan. Misalnya, penggunaan garbarata untuk memberikan kenyamanan lebih selama proses keberangkatan. Kemudian penyediaan fasilitas eskalator dan tangga manual guna memudahkan mobilitas jemaah. Termasuk fasilitas kursi roda dan elevator untuk mendukung aksesibilitas jemaah lansia dan penyandang disabilitas.

“Berbagai inovasi layanan dan fasilitas tersebut memang dikhususkan bagi jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas dan jemaah dengan kebutuhan khusus. Guna memastikan proses keberangkatan berlangsung nyaman, aman, dan lancar bagi seluruh jemaah,” tegas Aidhil.

Khusus bagi masyarakat pengantar calon jemaah haji, pihaknya juga menghadirkan layanan nonton bersama di area parkir terminal kargo. Layanan tersebut dihadirkan supaya para pengantar bisa menyaksikan langsung proses keberangkatan jemaah mulai dari asrama haji sampai dengan menuju pesawat melalui live streaming.

Semua itu sebagai bentuk komitmen jajaranya untuk menghadirkan pelayanan prima serta mendukung kelancaran operasional penerbangan. Terutama pada periode layanan khusus seperti angkutan haji seperyti sekarang. “Semua keberhasilan merupakan hasil kolaborasi dan koordinasi seluruh pihak terkait,” ujarnya seraya berharap seluruh jemaah embarkasi Lombok diberikan kelancaran dan kesehatan selama menjalankan ibadah haji hingga kembali ke tanah air. (kir)

Belanja Pegawai Maksimal 30 Persen, Loteng Butuh Tambahan Anggaran Rp1,1 Triliun

0
Taufikurrahman PN (ekbisntb.com/dok)

Praya (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini masih terus mencari jalan untuk bisa memenuhi ketentuan dari pemerintah pusat terkait belanja pegawai maksimal 30 persen mulai tahun 2027 mendatang. Selain terus berusaha menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD), opsi memangkas belanja pegawai yang sudah ada juga terus dimatangkan. Baik dengan menekan belanja operasi pegawai yang kurang prioritas hingga mengurangi jumlah pegawai, melalui skema minus growt.

Tidak hanya itu, Pemkab Loteng juga berencana untuk mengusulkan sejumlah pos belanja pegawai ke pemerintah pusat. Dengan begitu, bisa menekan alokasi anggaran belanja pegawai di APBD Loteng tahun 2027 mendatang. “Beberapa skema penganggaran sedang kita siapkan. Untuk bisa memenuhi ketentuan belanja pegawai maksimal 30 persen di tahun 2027 mendatang,” ungkap Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng Taufikurrahman, PN., kepada Suara NTB, Selasa (12/5).

Saat ini, belanja pegawai di APBD Loteng persentasenya sekitar 42 persen. Jika komposisi anggaran tidak ada perubahan, Pemkab Loteng butuh tambahan anggaran sebesar Rp1,1 triliun lagi supaya pos belanja pegawai bisa ditekan menjadi 30 persen. Dengan catatan seluruh tambahan anggaran tersbeut dialokasi untuk belanja program.

Hanya saja, untuk bisa mendapatkan tambahan anggaran sebesar itu bukan perkara mudah. Upaya-upaya efisiensi belanja pegawai jadi opsi yang paling realistis untuk dilakukan, sembari terus menggenjot PAD. Baik itu yang bersumber dari pajak maupun retribusi daerah dan sumber-sumber pendapatan lainnya.

“Saat ini APBD Loteng di angka Rp2,4 triliun. Untuk bisa menekan belanja pegawai menjadi 30 persen, APBD Loteng setidaknya berada diangka Rp3,5 triliun. Tapi untuk mencapai angka itu bukan perkara mudah. Maka solusinya efisien belanja pegawai, PAD digenjot,” terangnya.

Terkait kebijakan efisiensi belanja pegawai, Pemkab Loteng sendiri masih terus mengkaji pos-pos belanja pegawai mana saja yang masih diefisiensikan. Misalnya, untuk mengurangi beban gaji dan tunjangan, tahun ini Pemkab Loteng menerapkan skema minus growt dalam rekrutment Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Di mana jumlah CPNS yang akan direkrut jumlahnya lebih sedikit dari jumlah PNS yang memasuki purna tugas pada tahun ini. Dengan cara itu alokasi anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN bisa berkurang. “Rata-rata per tahun ada sekitar 300-an ASN Loteng yang pensiun. Tahun ini memang ada rekrutmen CPNS tapi hanya sekitar 63 orang saja. Jauh lebih sedikit dari yang akan pensiun,” sebutnya.

Disinggung terkait wacana relaksasi atau penundaan penerapan kebijakan 30 persen belanja pegawai tahun depan, mantan Kepala Dinas Pertanian Loteng ini mengaku memang sudah mendengar informasi tersebut. Namun Pemkab Loteng belum bisa memastikan informasi tersebut, karena sampai saat ini belum ada keterangan tertulis dari pemerintah pusat.

“Kalau dari sisi kami sebenarnya berharap ada relaksasi terkait kebijakan 30 persen belanja pegawai tersebut. Meski demikian Pemkab Loteng melakukan upaya maksimal untuk bisa memenuhi ketentuan itu ditahun 2027 mendatang,” tanda Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Loteng ini. (kir)

Tekan Emisi dan Dorong Ekonomi Sirkular, PLN EPI Luncurkan Program Pengelolaan Sampah di Wisata Bagek Kembar

0
PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna menggulirkan program pengembangan dan pendampingan pengelolaan sampah terpadu di kawasan wisata Pantai Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/5).
PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna menggulirkan program pengembangan dan pendampingan pengelolaan sampah terpadu di kawasan wisata Pantai Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Selasa (12/5).

Mataram (Ekbis NTB) – PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna meresmikan program pengembangan dan pendampingan pengelolaan sampah terpadu di kawasan wisata Pantai Bagek Kembar, Kelurahan Tanjung Karang Permai, Kota Mataram, Selasa (12/5/2026).

Langkah ini diambil sebagai upaya nyata menekan timbulan sampah pesisir sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi sirkular di sekitar wilayah operasional PLTMGU Lombok Peaker.

Manager Stakeholder Management Korporat PLN EPI, Candra Bastian Rahadi ; Manager Komunikasi Korporat & TJSL PLN EPI, Dita Artsana ; Manager UP3 Mataram, Hengky Purbo Lesmono ; Lurah Kelurahan Tanjung Karang Permai, Nani Nurkomala, S.Adm.ME ; Kepala Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram : I Made Wibisana Gunaksa dalam acara Kick Off Program TJSL Pengembangan dan Pendampingan Pengolahan Sampah Terpadu di Kawasan Project Gasifikasi PLTMG Lombok Peaker.
Manager Stakeholder Management Korporat PLN EPI, Candra Bastian Rahadi ; Manager Komunikasi Korporat & TJSL PLN EPI, Dita Artsana ; Manager UP3 Mataram, Hengky Purbo Lesmono ; Lurah Kelurahan Tanjung Karang Permai, Nani Nurkomala, S.Adm.ME ; Kepala Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram : I Made Wibisana Gunaksa dalam acara Kick Off Program TJSL Pengembangan dan Pendampingan Pengolahan Sampah Terpadu di Kawasan Project Gasifikasi PLTMG Lombok Peaker.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI, Mamit Setiawan, menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan. Fokus utamanya adalah menghadirkan dampak lingkungan sekaligus meningkatkan kapasitas ekonomi warga sekitar.

“Peningkatan aktivitas wisata memicu kenaikan volume sampah. Karena itu, kami menjalankan program integratif mulai dari pelatihan pemilahan sampah, penguatan kelembagaan Pokdarwis, hingga pengembangan budidaya maggot agar sampah memiliki nilai ekonomi,” ujar Mamit.

Senada dengan hal tersebut, Manajer PLN UP3 Mataram, Hengky Purbo Lesmono, menegaskan bahwa kehadiran PLN di NTB tidak hanya untuk menyediakan listrik yang andal, tetapi juga menjadi solusi atas persoalan sosial dan lingkungan di masyarakat.

Program pengembangan dan pendampingan pengelolaan sampah terpadu di kawasan wisata Pantai Bagek Kembar
dilaksanakan sebagai upaya menekan timbulan sampah pesisir sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dan pemberdayaan masyarakat.
Program pengembangan dan pendampingan pengelolaan sampah terpadu di kawasan wisata Pantai Bagek Kembar
dilaksanakan sebagai upaya menekan timbulan sampah pesisir sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca melalui pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular dan pemberdayaan masyarakat.

Tantangan Sampah di Kota Mataram

Persoalan sampah di ibu kota provinsi ini memang menjadi perhatian serius. Data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram mencatat produksi sampah mencapai 311 ton per hari pada tahun 2025.

“Lebih dari 70 persen sampah tersebut masih bergantung pada Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Hanya sekitar 28 persen yang mampu dikelola secara mandiri oleh masyarakat dan pemerintah,” ungkap I Made Wibisana Gunaksa, Kepala Seksi Pengurangan Sampah DLH Kota Mataram.

Ia menambahkan, pengelolaan sampah dari hulu seperti yang diinisiasi PLN Group sangat krusial untuk mengurangi gas metana yang memicu perubahan iklim.

Kepala Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram I Made Wibisana Gunaksa mengatakan Kegiatan ini sangat mendukung upaya pengurangan emisi karbon dan gas metana dari sampah yang menumpuk di TPA.
Kepala Seksi Pengurangan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram I Made Wibisana Gunaksa mengatakan Kegiatan ini sangat mendukung upaya pengurangan emisi karbon dan gas metana dari sampah yang menumpuk di TPA.

Dukungan Masyarakat Setempat

Lurah Tanjung Karang Permai, Nani Nurkomala, menyambut baik kolaborasi ini. Menurutnya, kenyamanan wisatawan di kawasan pesisir sangat bergantung pada kebersihan lingkungan yang dikelola secara kolektif.

Apresiasi juga datang dari Ketua Pokdarwis Bagek Kembar, H. Sukendi. Ia berharap pendampingan ini berkelanjutan agar kesadaran masyarakat terus meningkat. “Program ini membantu kami menyadari bahwa sampah yang dikelola dengan baik bisa menjaga lingkungan sekaligus memberikan nilai ekonomi tambahan,” tuturnya.

Melalui program ini, PLN EPI memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dengan menciptakan ekosistem wisata yang bersih, sehat, dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. (r/fan)

Pertamina Patra Niaga Hadirkan Program Magang dan Beasiswa bagi Generasi Muda 3T Berkembang

0
Pertamina Patra Niaga Hadirkan Program Magang dan Beasiswa bagi Generasi Muda 3T Berkembang

Reo-NTT (ekbisntb.com) – PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia Indonesia melalui Program Magang dan Beasiswa Daerah 3T bagi generasi muda di sekitar Fuel Terminal Reo, Manggarai, Nusa Tenggara Timur.
Program ini menjadi wujud nyata kepedulian perusahaan dalam membuka akses pendidikan serta pengembangan diri bagi generasi muda di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Peresmian program yang berlangsung pada Jumat, (8/5), dihadiri langsung oleh Direktur Sumber Daya Manusia PT Pertamina Patra Niaga, Dewi Kurnia Salwa; Executive General Manager Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa; jajaran manajemen perusahaan; kepala sekolah; guru; orang tua peserta; serta para siswa terpilih.

Dalam sambutannya, Direktur SDM PT Pertamina Patra Niaga, Dewi Kurnia Salwa, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan investasi jangka panjang perusahaan untuk mencetak generasi muda unggul yang mampu menjadi penggerak pembangunan di daerah masing-masing.

“Hari ini saya berdiri di hadapan Bapak, Ibu, dan anak-anakku bukan hanya sebagai Direktur SDM PT Pertamina Patra Niaga, tetapi juga sebagai seorang ibu. Saya percaya bahwa anak-anak dari daerah 3T memiliki potensi besar untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa keterbatasan wilayah bukanlah penghalang untuk bermimpi dan berprestasi.
“Tempat kalian lahir tidak pernah membatasi sejauh apa kalian bisa bermimpi,” tambahnya.

Program ini juga menjadi bentuk dukungan perusahaan terhadap pemerataan kesempatan pendidikan dan pengembangan kompetensi bagi generasi muda di wilayah timur Indonesia. Melalui proses seleksi yang ketat dan objektif, PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus memilih lima peserta terbaik dari total 46 siswa yang mengikuti tahapan seleksi dari MAN 1 Manggarai dan SMA Katolik St. Gregorius Reo.

Pada kesempatan yang sama, Executive General Manager Regional Jatimbalinus, Iwan Yudha Wibawa, menyampaikan bahwa perusahaan tidak hanya mencari peserta dengan prestasi akademik yang baik, tetapi juga generasi muda yang memiliki integritas, semangat belajar, dan daya juang tinggi.
“Kami percaya bahwa setiap anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk maju dan memberikan kontribusi terbaik bagi daerah maupun negara,” ungkapnya.

Melalui program magang ini, para peserta akan memperoleh pengalaman kerja langsung di lingkungan operasional Fuel Terminal Reo, mulai dari penguatan disiplin, pembinaan karakter, hingga pemahaman budaya kerja profesional. Selain itu, peserta terbaik juga berkesempatan mendapatkan bantuan biaya pendidikan melalui program beasiswa.

Sejalan dengan program pembangunan berkelanjutan melalui implementasi aspek Environmental, Social, and Governance (ESG), khususnya di bidang pendidikan dan pengembangan masyarakat, Area Manager Communication, Relations & CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menyampaikan bahwa Program Magang dan Beasiswa Daerah 3T merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menciptakan dampak sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan.
“Melalui program ini, kami ingin menghadirkan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda di daerah 3T untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kompetensi, serta memiliki daya saing yang lebih baik di masa depan,” tutup Ahad.

Dari Reo, PT Pertamina Patra Niaga menghadirkan harapan baru bahwa generasi muda di daerah 3T memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan meraih mimpi demi masa depan Indonesia yang lebih baik.(bul)

Hadir di FORBISDA HIPMI NTB, Gubernur Iqbal Ajak Pengusaha Muda Ambil Bagian dalam Pembangunan

0
Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri pembukaan Forum Bisnis Daerah (Forbisda) HIPMI NTB 2026 yang digelar di Mataram, Selasa (12/05/2026).

Mataram (Ekbis NTB) – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menghadiri pembukaan Forum Bisnis Daerah (Forbisda) HIPMI NTB 2026 yang digelar di Mataram, Selasa (12/05/2026). Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Iqbal menekankan pentingnya peran pengusaha muda dalam menggerakkan roda ekonomi daerah di tengah tantangan global.

Dalam sambutannya, Gubernur Iqbal menyampaikan bahwa NTB memiliki potensi sumber daya manusia yang luar biasa besar. Ia berharap NTB dapat bertransformasi menjadi daerah yang maju dan mandiri secara ekonomi tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya serta religiusitas. “Sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama untuk mewujudkan perubahan tersebut,” tegasnya.

Saat ditemui usai acara, Lalu Muhamad Iqbal juga menanggapi adanya sikap pesimisme dari sebagian kalangan terkait kondisi ekonomi saat ini. Ia mengingatkan bahwa selalu ada peluang di balik setiap krisis. Gubernur Iqbal mendorong para pengusaha muda untuk tidak hanya menjadi penonton, melainkan aktif mengambil bagian dalam berbagai program pembangunan yang didanai oleh anggaran pusat di NTB.

“Begitu banyak anggaran program yang masuk dari pusat ke NTB sekarang ini. Teman-teman pengusaha muda harus mengambil bagian dari pembangunan itu,” ujar Gubernur.

Senada dengan Gubernur, Ketua HIPMI NTB, Ismed Maulana, menjelaskan bahwa Forbisda 2026 yang berlangsung pada 12-13 Mei ini memang dirancang untuk membuka wawasan dan akses bagi para pengusaha muda. Acara ini menghadirkan tokoh nasional seperti Calon Ketua Umum HIPMI Pusat, Ade Jona Prasetyo, serta sosialisasi mengenai pasar modal melalui Bursa Efek Indonesia.

Ismed mengakui bahwa beberapa sektor, terutama transportasi, terdampak oleh kenaikan harga minyak dan isu global. Namun, ia melihat adanya perubahan positif melalui kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN) yang mulai melibatkan sektor riil dan UMKM di tingkat lokal, seperti keterlibatan 15 UMKM dalam satu dapur kebijakan.

“Kami ingin mendorong pengusaha dari NTB tidak hanya bermain di skala lokal, tapi juga bisa melakukan IPO (Initial Public Offering) dan melantai di Bursa Efek Indonesia. Ini mimpi yang harus kita dorong bersama,” pungkas Ismed. (fan)

Bank NTB Syariah Lanjutkan Agenda Transformasi Melalui RUPS-LB 2026

0

Mataram (ekbisntb.com)– PT Bank NTB Syariah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) Tahun 2026 sebagai bagian dari kelanjutan agenda strategis perseroan pasca pelaksanaan RUPS Tahunan Buku 2025. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Raudhah Bank NTB Syariah tersebut dihadiri para pemegang saham dan jajaran pengurus perseroan.

RUPS-LB Tahun 2026 menjadi momentum lanjutan dalam memperkuat tata kelola perusahaan, penguatan struktur organisasi, transformasi digital, serta penyesuaian strategi bisnis Bank NTB Syariah guna menghadapi dinamika industri perbankan yang terus berkembang.

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui sejumlah agenda strategis, di antaranya perubahan Anggaran Dasar Perseroan, penguatan nomenklatur dan struktur direksi, penambahan Direktorat Teknologi Informasi, penetapan Direktur Teknologi Informasi, hingga penguatan aspek tata kelola perusahaan.

Salah satu agenda penting yang disetujui adalah perubahan nomenklatur Direktorat Dana dan Jasa menjadi Direktorat Dana dan Transaksi, serta penambahan Direktorat Teknologi Informasi sehingga susunan Direktorat Bank NTB Syariah menjadi enam direktorat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya perseroan dalam memperkuat fokus pengembangan layanan digital, pengelolaan sistem teknologi informasi, dan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

Direktur Utama Bank NTB Syariah, menyampaikan bahwa RUPS-LB ini merupakan bagian dari kesinambungan transformasi perusahaan yang terus dilakukan secara bertahap dan terukur.

“RUPS-LB ini merupakan kelanjutan agenda strategis perseroan setelah RUPS Tahunan Buku 2025. Melalui berbagai keputusan yang telah ditetapkan, Bank NTB Syariah terus memperkuat struktur organisasi, tata kelola, transformasi digital, serta kesiapan bisnis agar mampu menjawab tantangan industri perbankan ke depan secara lebih optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa penguatan tata kelola dan transformasi perusahaan tersebut juga menjadi bagian penting dalam membangun fondasi bisnis yang semakin resilien dan adaptif terhadap berbagai tantangan industri keuangan.

“Dengan strategi yang tepat dan terukur, Bank NTB Syariah berhasil melewati berbagai tantangan risiko operasional maupun risiko pembiayaan sepanjang tahun 2025. Pengalaman tersebut selanjutnya menjadi pijakan penting bagi Perseroan dalam memperkuat ketahanan dan pengelolaan risiko secara berkelanjutan di seluruh lini bisnis perbankan,” tambahnya.

Melalui berbagai keputusan strategis dalam RUPS-LB Tahun 2026 ini, Bank NTB Syariah optimis dapat terus melanjutkan transformasi perusahaan secara berkelanjutan, memperkuat inovasi layanan, meningkatkan kualitas tata kelola, serta menghadirkan kinerja yang semakin sehat dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan daerah.(bul)

Dianggap Spekulasi, Pengusaha Perempuan NTB “Ogah” Investasi di Pasar Modal

0
Hj. Baiq. Diyah Ratu Ganefi


Mataram (ekbisntb.com)— Ketua Perempuan Indonesia Maju (PIM) Provinsi NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi, menilai ketidakpastian ekonomi global membuat sebagian investor mulai berhati-hati menempatkan dana di pasar modal, khususnya saham. Kondisi tersebut mendorong banyak pelaku usaha memilih investasi pada sektor bisnis riil yang dinilai lebih aman dan memiliki kepastian.


Menurut Mantan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) NTB ini, sebelumnya para investor, termasuk kalangan perempuan pengusaha, juga aktif berinvestasi di saham dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kinerja perusahaan yang dinilai potensial.
“Dulu kita juga main di saham-saham, kita lihat situasi ekonomi bagus, lalu kita pantau saham-saham yang bagus untuk diambil,” ujarnya, Selasa 12 Mei 2026.


Namun, belakangan, kondisi ekonomi global dinilai semakin sulit diprediksi. Fluktuasi nilai tukar dolar, harga emas, hingga dampak perang internasional menjadi faktor yang memengaruhi keputusan investasi.


Ia mencontohkan pergerakan harga emas yang sempat melonjak tinggi, namun kemudian mengalami penurunan tajam dalam waktu singkat. Selain itu, banyak perusahaan besar yang mengalami penutupan usaha, sehingga menambah kekhawatiran investor.
“Kondisi sekarang tidak ada kepastian. Sewaktu-waktu bisa berubah karena perang, perizinan, dan berbagai faktor lainnya,” katanya.


Ratu Ganefi juga menyoroti banyak investor yang mulai memindahkan investasinya ke negara lain yang dianggap lebih kondusif dari sisi perizinan maupun iklim usaha. Karena itu, ia menilai pemerintah dan berbagai pihak perlu memikirkan langkah konkret untuk menarik sekaligus mempertahankan investor di Indonesia.


Menurutnya, stabilitas regulasi dan kepastian usaha menjadi faktor penting yang dibutuhkan investor sebelum menanamkan modal. Ia menambahkan, saat ini sebagian investor lebih memilih menempatkan dana pada sektor usaha riil dibanding instrumen yang dinilai berisiko tinggi akibat situasi global yang belum stabil.


“Kalau sekarang, banyak yang ingin kepastian. Jadi lebih memilih investasi di bisnis yang ril saja,” demikian Mantan Senator ini.(bul)