Home Blog Page 15

Wagub NTB Buka Rinjani Travel Mart, Bidik Pasar Internasional

By
ekbisntb.com
-
0
Wagub NTB Buka Rinjani Travel Mart, Bidik Pasar Internasional
BUKA - Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri membuka Rinjani Travel Mart di Prime Park Hotel, Selasa (13/10/2026) malam. (Ekbis NTB/ist)


Mataram (Ekbis NTB) – Wakil Gubernur (Wagub) Nusa Tenggara Barat (NTB) Hj. Indah Dhamayanti Putri membuka 7th Rinjani Travel Mart bertema Connecting People, Elevating Tourism di Ballroom Prime Park Hotel Mataram, Selasa (13/10/26) malam.
Kegiatan yang berlangsung hingga 15 Oktober 2026 ini mempertemukan pelaku industri perjalanan dari berbagai daerah dan sejumlah negara untuk memperluas jejaring serta membuka peluang pemasaran destinasi wisata NTB ke pasar internasional.
Rinjani Travel Mart diikuti peserta dari berbagai daerah di Indonesia serta sejumlah negara, di antaranya China, Uni Emirat Arab (UEA), Timor-Leste, dan Malaysia. Kegiatan ini menargetkan sekitar 100 pembeli (buyer) atau agen perjalanan dari luar NTB untuk menjajaki kerja sama dan memperluas pemasaran paket wisata daerah.
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa promosi pariwisata NTB perlu diperkuat melalui kolaborasi pemerintah dengan pelaku industri perjalanan. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah memperluas pengenalan potensi daerah sekaligus meningkatkan daya saing destinasi NTB di pasar nasional dan internasional.
“NTB memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Keindahan alam, kekayaan budaya, serta keramahan masyarakat merupakan modal penting untuk menarik wisatawan dan memperkenalkan NTB kepada dunia,” ujar Umi Dinda — sapaan akrabnya.
Menurut Umi Dinda, Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa memiliki beragam daya tarik yang dapat dikembangkan menjadi paket wisata unggulan. Potensi tersebut tidak hanya mencakup pantai dan pegunungan, tetapi juga kekayaan budaya masyarakat Sasak, Samawa, dan Mbojo yang menjadi bagian penting dari identitas pariwisata NTB.
Ia juga menyoroti MotoGP di Sirkuit Mandalika sebagai salah satu magnet promosi pariwisata daerah di tingkat internasional. Dalam sambutannya, Umi Dinda menyebut penyelenggaraan MotoGP tahun ini menarik sekitar 157 ribu penonton, meningkat 12,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Ia berharap penyelenggaraan ajang tersebut dapat berlanjut untuk lima tahun ke depan, sembari menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
Selain memperkuat daya tarik destinasi unggulan, NTB dinilai memiliki peluang mengembangkan paket wisata terpadu bersama Bali dan Labuan Bajo. Posisi geografis tersebut dapat dimanfaatkan untuk menawarkan pilihan perjalanan lintas destinasi, memperpanjang pengalaman wisatawan, serta membuka peluang kerja sama antardaerah.
“Kerja sama antardaerah menjadi kunci untuk memperkuat konektivitas, mempromosikan pariwisata dan mengembangkan komoditas unggulan agar semakin dikenal luas,” tegasnya/
Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat ASITA, Edwin Ismedi Himna, mengatakan Rinjani Travel Mart menjadi kesempatan bagi pelaku industri perjalanan untuk memperluas jaringan, bertukar informasi, dan membangun kerja sama pemasaran. Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan promosi pariwisata di tengah tantangan ekonomi.

Masukan dari para buyer dan wisatawan mancanegara menekankan perlunya promosi yang menjangkau lebih banyak destinasi. Selain Gunung Rinjani dan pantai di Lombok Selatan, potensi alam dan budaya Pulau Sumbawa serta destinasi seperti Senaru di Lombok Utara dinilai perlu mendapat perhatian lebih luas.
Mereka juga menyoroti pentingnya konektivitas dan akses transportasi yang nyaman, pengembangan wisata berbasis masyarakat, keterlibatan UMKM lokal, serta peningkatan kualitas pemandu wisata dan layanan perhotelan. Aspek-aspek tersebut menjadi bagian penting dalam membangun pengalaman perjalanan yang kompetitif bagi wisatawan.
Melalui Rinjani Travel Mart, Pemerintah Provinsi NTB berharap pertemuan antara pelaku industri perjalanan, pemerintah daerah, dan mitra internasional menghasilkan kerja sama konkret yang memperluas pemasaran paket wisata dan membuka akses ke pasar baru.
Tantangan pariwisata NTB bukan hanya memperkenalkan keindahan alam dan kekayaan budaya kepada dunia, tetapi juga memastikan potensi tersebut menjadi pengalaman wisata yang mudah diakses, berkualitas, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Perluasan pasar internasional perlu diikuti konektivitas yang baik, layanan yang kompetitif, serta keterlibatan UMKM agar promosi pariwisata berujung pada peluang ekonomi yang nyata bagi NTB. (r/ham)

Beralih ke Syariah PT BPR Berupaya Turunkan Kredit Macet

By
ekbisntb.com
-
0
Beralih ke Syariah PT BPR Berupaya Turunkan Kredit Macet
POSE BERSAMA - Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dan Direktur PT BPR NTB Faisal pose bersama dengan sejumlah pejabat lingkup Pemprov NTB di ruang kerja Gubernur NTB, Rabu (14/10). (Ekbis NTB/era)


Mataram (Ekbis NTB) – PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) NTB yang kini resmi terkonversi menjadi PT BPR Syariah kini fokus menekan kredit macet atau Non Performing Loan (NPL). Hal ini menyusul angka kredit macet di perusahaan tersebut berada di atas batas maksimal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan maksimal 5 persen.
Direktur PT BPR NTB, Faisal menyampaikan, konversi ini tidak hanya menyangkut perubahan sistem operasional. Namun juga pembaruan identitas perusahaan dan produk perbankan. Ia berharap, operasional dengan sistem Syariah ini dalam dimulai awal 2027 mendatang
“InsyaAllah, mudah-mudahan di awal tahun, kami sudah bisa mulai beroperasi sebagian untuk syariahnya,” ujarnya di Kantor Gubernur NTB, Rabu, 14 Oktober 2026.
Ia menargetkan, angka tersebut turun menjadi satu digit hingga akhir 2026. Hal ini sejalan dengan upaya penyehatan perusahaan dan rencana konversi dari sistem konvensional ke syariah. Dengan penurunan kredit macet ini, ia berharap perbaikan kualitas pembiayaan dapat berjalan seiring dengan pengembangan usaha dan perluasan penyaluran kredit kepada sektor produktif.
“InsyaAllah akhir tahun kami akan berharap mudah-mudahan bisa di satu digit. Kredit macet kita kan masih dua digit,” katanya.
Saat ini, sambungnya proses konversi dari sistem konvensional ke syariah masih menunggu sejumlah tahapan. Termasuk persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pengajuan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Rencananya, RUPS akan dilaksanakan di awal bulan November sesuai dengan jadwal Pemegang Saham Pengendali (PSP), Gubernur Lalu Muhamad Iqbal.
Adapun ia mengakui, terdapat sedikit perubahan setelah konversi, utamanya dilakukan pada sistem internal, termasuk teknologi informasi (IT) dan pengelolaan di belakang layar. Sementara itu, perubahan yang terlihat langsung oleh nasabah terutama berkaitan dengan nama dan skema produk perbankan.
“Mungkin perubahan yang terlihat seperti pembaruan identitas perusahaan, mulai dari nama merek hingga logo,” ungkapnya.
Konversi ke sistem syariah juga menjadi bagian dari upaya penyehatan lembaga keuangan milik pemerintah daerah itu. Ia berharap, dengan perubahan ini dapat memperluas peluang bisnis. Termasuk menjangkau sektor-sektor yang selama ini belum tergarap secara optimal.
Selain itu ia menilai, penerapan sistem syariah membuka peluang kerja sama baru dengan lembaga keuangan daerah lainnya. Termasuk dalam skema penjaminan melalui perusahaan penjaminan kredit daerah atau Jamkrida.
“Sekarang ini kami karena konvensional, belum bisa kami melakukan penjaminan di Jamkrida. Jadi penjaminan masih menggunakan asuransi yang lain,” terangnya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan pihaknya telah menandatangani Peraturan Daerah (Perda) tentang konversi tersebut. Dengan target peralihan tuntas di akhir 2026 mendatang. Karena itu, mulai awal 2027, seluruh ekosistem jasa keuangan milik Pemerintah Provinsi NTB diharapkan telah beroperasi dengan prinsip syariah.
‎“BPR NTB sudah syahadat, sudah mualaf. Proses konversinya harus selesai di akhir tahun ini dan mulai awal tahun depan, bismillah, seluruh ekosistem jasa keuangan yang dimiliki oleh pemerintah provinsi NTB semuanya sudah syariah,” ujarnya.
Menurutnya, konversi BPR NTB melengkapi transformasi ekosistem keuangan daerah setelah Bank NTB Syariah dan Jamkrida NTB. Ia meyakini, sistem keuangan syariah dapat memberikan kepastian bagi perbankan maupun nasabah di tengah ketidakpastian ekonomi global dan nasional.
‎Namun, perubahan tersebut bukan sekadar pergantian sistem operasional. Pemprov NTB juga mendorong BPR NTB lebih fokus melayani masyarakat kecil, terutama pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
‎Eks Dubes RI untuk Turki itu membeberkan, sekitar 70 persen debitur BPR merupakan pelaku UMKM. Karena itu, BPR NTB diarahkan untuk memperkuat pembiayaan produktif bagi usaha mikro hingga ultra mikro. Ia menilai, pembagian segmen pasar antara Bank NTB Syariah dan BPR NTB juga telah disiapkan. Bank NTB Syariah akan fokus melayani segmen usaha mikro ke atas, sedangkan BPR NTB menyasar usaha mikro ke bawah hingga ultra mikro.
‎“Seluruh ekosistem industri jasa keuangan yang ada di bawah payung pemerintah provinsi harus memberikan dampak nyata kepada masyarakat,” katanya. (era)

Layanan Penerbangan MotoGP TuntasLayani 75 Penerbangan Tambahan, Penumpang Tembus 82 Ribu

By
ekbisntb.com
-
0
Layanan Penerbangan MotoGP TuntasLayani 75 Penerbangan Tambahan, Penumpang Tembus 82 Ribu
Layanan Penerbangan MotoGP TuntasLayani 75 Penerbangan Tambahan, Penumpang Tembus 82 Ribu


Praya (Ekbis NTB) – Layanan penerbangan MotoGP Mandalika 2026 di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) telah berhasil dituntaskan dengan catatan zero accident (nol insiden). Kendati selama periode MotoGP jumlah pergerakan pesawat tercatat mencapai 927 pergerakan. Selama periode tersebut BIZAM juga melayani sebanyak 75 penerbangan tambahan di luar penerbangan regular.
“Selama periode pelayanan MotoGP Mandalika 2026, BIZAM mencatatkan operasional yang aman dengan capaian zero accident. Sekaligus menghadirkan pengalaman perjalanan yang berkesan melalui keramahan serta kekayaan budaya khas Lombok bagi para pembalap, kru, ofisial dan wisatawan pengguna jasa transportasi Udara,” ungkap General Manager (GM) PT. Angkasa Pura (AP) Indonesia BIZAM Aidhil Philip Julian, dalam keterangan yang diterima, Rabu (14/10).
Dibandingkan dengan periode MotoGP Mandalika 2025 lalu, hampir semua indikator penerbangan mengalami peningkatan. Untuk pergerakan penumpang misalnya, naik sebesar 14 persen mencapai 82.689 penumpang. Kemudian total berat kargo mencapai 891,4 ton naik 42,7 persen. Capaian tersebut mencerminkan tingginya mobilitas penumpang serta kebutuhan logistik selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika tahun ini.
Sedangkan jika dibandingkan periode yang sama di bulan September pergerakan pesawat meningkat sekitar 27,3 persen dan pergerakan penumpang baik 33 persen. Sedangkan volume kargo meningkat hingga 186,3 persen. “Khusus untuk penerbangan tambahan di luar penerbangan reguler itu terdiri atas 53 extra flight oleh maskapai Garuda Indonesia, TransNusa, Citilink, Pelita Air, dan Batik Air,” jelasnya.
Ditambah enam penerbangan dengan pergantian tipe pesawat ke kapasitas yang lebih besar atau change bigger aircraft serta delapan 8 penerbangan carter. Kemudian ada juga delapan penerbangan positioning flight untuk mendukung kebutuhan operasional penerbangan selama periode penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2026 dan, semua layanan berlangsung lancar dan aman.
Atas capaian tersebut pihaknya menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung operasional layanan MotoGP Mandalika. Karena diakui atau tidak, sukses layanan penerbangan selama periode MotoGP Mandalika tidak lepas dari dukungan berbagai pihak.
Bagi BIZAM, pelayanan yang diberikan tidak hanya diukur dari kemampuan mengakomodasi peningkatan trafik penerbangan dan penumpang. Tetapi juga dari konsistensi menjaga keselamatan, keamanan serta kualitas pelayanan. Sehingga seluruh rangkaian operasional dapat berjalan dengan aman dan zero accident.
Lebih lanjut Aidhil menambahkan, selama layanan MotoGP Mandalika 2026 pihaknya tidak hanya berfokus pada aspek operasional saja. Pihaknya juga turut menghadirkan pengalaman perjalanan yang merepresentasikan keramahan dan kekayaan budaya lokal Lombok.
Salah satunya dengan mempercantik area terminal bandara dengan dekorasi bernuansa kearifan lokal yang berpadu dengan identitas visual MotoGP 2026. Aktivasi seni dan budaya juga turut dihadirkan melalui penampilan kesenian daerah. Seperti gendang beleq, musik genggong serta kesenian lainnya. .

Termasuk menyediaan ruang promosi dan penjualan bagi pelaku UMKM lokal dan produk unggulan UMKM NTB melalui Bale KITA di area check-in terminal Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid.
“Semua itu dilakukan karena kami ini penyelenggaraan MotoGP juga menjadi momentum bagi BIZAM untuk memperkuat peran bandara sebagai gerbang pariwisata dan penggerak ekonomi daerah,” tandasnya. (kir)

Penempatan PMI Asal Mataram Didominasi Pekerja Perkebunan

By
ekbisntb.com
-
0
Penempatan PMI Asal Mataram Didominasi Pekerja Perkebunan
(Ekbis NTB/ist) PEMBEKALAN - CPMI asal Kota Mataram tengah menjalani proses pembekalan di ruang rapat Disnaker Kota Mataram di Jalan Gajah Mada yang dipotret beberapa waktu lalu.

Mataram (Ekbis NTB) – Dinas Tenaga Kerja Kota Mataram menyebutkan sektor perkebunan masih menjadi tumpuan utama penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kota Mataram. Hingga September 2026, sebanyak 402 orang atau 52,9 persen dari total 760 PMI yang ditempatkan ke luar negeri bekerja sebagai plantation worker atau pekerja perkebunan.

Kondisi ini menjadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, terutama dalam upaya meningkatkan keterampilan dan kompetensi calon PMI agar memiliki peluang kerja yang lebih luas di pasar internasional.

Kepala Bidang Pelatihan, Penempatan Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Mataram, Martha Yuli, mengatakan tingginya angka penempatan PMI menunjukkan bahwa pasar kerja luar negeri masih menjadi pilihan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pendapatan.

Namun, peluang tersebut perlu diimbangi dengan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

Menurut Yuli, bekerja ke luar negeri menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh kesempatan kerja sekaligus memperbaiki kondisi ekonomi.

Berdasarkan data Disnaker Kota Mataram, Malaysia menjadi negara tujuan utama penempatan PMI dengan jumlah 482 orang atau 63,4 persen dari total penempatan. Negara tersebut masih mendominasi pilihan warga, disusul Arab Saudi sebanyak 65 orang, Taiwan 56 orang, Singapura 45 orang, dan Jepang 22 orang.

Yuli menyebutkan, tingginya angka penempatan ke Malaysia menunjukkan bahwa negara tersebut masih menawarkan peluang kerja yang banyak diakses masyarakat Kota Mataram. Meski demikian, calon PMI perlu memahami persyaratan dan kualifikasi pekerjaan agar dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal.

“Malaysia masih menjadi tujuan yang paling banyak diminati. Ini menunjukkan peluang kerja di negara tersebut masih cukup besar bagi masyarakat yang ingin bekerja di luar negeri,” katanya.

Dari sisi demografi, PMI laki-laki masih mendominasi dengan jumlah 571 orang atau 75,1 persen. Sementara itu, PMI perempuan tercatat sebanyak 189 orang atau 24,9 persen.

Selain sektor perkebunan, penempatan PMI asal Kota Mataram juga mencakup 45 orang yang bekerja sebagai domestic worker atau pekerja rumah tangga serta 43 orang sebagai caregiver, yakni pengasuh bayi maupun lansia.

Data tersebut menunjukkan bahwa penempatan PMI asal Kota Mataram masih terkonsentrasi pada sejumlah jenis pekerjaan tertentu. Karena itu, peningkatan keterampilan teknis, kompetensi sesuai bidang pekerjaan, serta kesiapan menghadapi tuntutan kerja di luar negeri menjadi hal penting yang perlu diperhatikan.

Yuli menambahkan, peluang kerja di luar negeri cukup beragam. Namun, penempatan PMI asal Kota Mataram masih didominasi oleh sektor dan jenis pekerjaan tertentu.

“Peningkatan kompetensi perlu menjadi perhatian agar calon PMI bisa mengakses kesempatan kerja yang lebih luas sesuai kebutuhan pasar,” pungkasnya. (pan)

OPD Diminta Tidak Takut Eksekusi Anggaran

By
ekbisntb.com
-
0
OPD Diminta Tidak Takut Eksekusi Anggaran
(Ekbis NTB/cem) H. Lalu Alwan Basri

Mataram (Ekbis NTB) – Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri meminta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kota Mataram, tidak takut mengeksekusi anggaran. Meskipun Pemerintah Provinsi NTB belum mengeluarkan hasil evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dari Pemerintah Provinsi NTB. Tujuannya percepatan pelaksanaan program agar tidak menumpuk di akhir tahun. “Sebenarnya cuma pemikiran dari OPD saja. Kalau sudah diketok di Dewan walaupun belum hasil evaluasi belum keluar dieksekusi saja,” terang Sekda ditemui di ruang kerjanya, Rabu (14/10).
Alwan menjelaskan pelaksanaan program di instansi teknis memiliki kontrak dengan pihak ketiga. Rekanan tidak ansih meminta pembayaran melainkan mereka menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu. Demikian juga lanjutnya, pekerjaan rutin di OPD dipersilahkan dikerjakan.
Mantan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram menegaskan,seluruh program di masing-masing OPD telah memiliki anggaran. Kecuali terjadi pergeseran anggaran atau berpotensi menimbulkan masalah, sehingga tidak mungkin dieksekusi. “Kalau OPD berpikir begitu nanti pekerjaan numpuk di bulan Desember,” tegasnya.
Pelaksanaan APBD Perubahan terang Sekda, efektif berjalan mulai Oktober-Desember. Oleh karena itu, pimpinan OPD tidak boleh menerjemahkan sesuatu yang berpotensi mempersulit diri sendiri serta menghambat pekerjaan. Alwan memahami bahwa hasil evaluasi APBD Perubahan pasti memiliki catatan-catatan yang harus dipedomani oleh pemerintah kabupaten/kota. Akan tetapi, penambahan anggaran Rp42 miliar di APBD Perubahan akan batal karena anggaran telah tersedia. “Jadi jangan terlalu takut mengeksekusi anggaran. Kalau sudah masuk di KUA-PPAS berarti bisa dieksekusi,” jelasnya.
Berdasarkan pengalaman sambung Alwan, evaluasi Gubernur terhadap APBD Perubahan sifatnya administrasi bukan masuk pada ranah substantif. Artinya, perangkat daerah memiliki ruang untuk menjalankan program.
Ia mengingatkan perangkat daerah tidak menjadikan hasil evaluasi Gubernur terhadap APBD Perubahan menjadi penghambat mengeksekusi program. Alwan tidak menginginkan terjadi keterlambat atau penumpukan program di akhir tahun, sehingga program terkesan dikebut. “Saya sudah berulangkali ingatkan supaya dijalankan saja programnya,” demikian Sekda. (cem)

Transformasi Berorientasi Pelanggan, PLN Raih Sector Champion dan Runner Up BUMN Layanan Terbaik Danantara Indonesia CX100 Award 2026

By
ekbisntb.com
-
0

Jakarta (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) berhasil meraih predikat Sector Champion pada kategori Energy & Public Utilities sekaligus menempati Runner Up dalam daftar 100 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan layanan terbaik pada ajang Danantara Indonesia CX100 Award 2026. Pencapaian ini menjadi wujud komitmen PLN dalam memperkuat kualitas layanan dan meningkatkan pengalaman pelanggan melalui penyediaan layanan kelistrikan yang andal, mudah diakses, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Danantara Indonesia CX100 merupakan inisiatif strategis Danantara Indonesia untuk mendorong peningkatan kualitas layanan di lingkungan BUMN. Melalui framework Customer Experience (CX) dengan 3 pilar utama, yakni effectiveness (ketepatan), ease (kemudahan), dan emotion (kenyamanan), kualitas pengalaman pelanggan diukur secara komprehensif sebagai bagian dari upaya mendorong perbaikan layanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap BUMN.

Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Dony Oskaria, mengatakan bahwa Danantara Indonesia CX100 merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan di seluruh BUMN. Menurutnya, transformasi BUMN tidak hanya diukur dari kinerja bisnis dan operasional, tetapi juga dari kemampuan perusahaan dalam menghadirkan layanan yang berkualitas, responsif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Di seluruh perusahaan yang sustain kalau kita belajar, kalau kita melihat a build to last company, perusahaan-perusahaan yang hidup lebih dari 100 tahun, jika digali paling dalam apa yang membuat mereka bisa exist? Hanya satu kata, yaitu servis,” ujar Dony.

Dony juga menegaskan bahwa peta persaingan saat ini telah bergeser. Menurutnya, kompetisi tidak lagi hanya berfokus pada produk atau harga, melainkan pada kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh pelanggan. Oleh karena itu, kualitas layanan harus hadir secara konsisten di setiap titik interaksi (touchpoint) dengan pelanggan.

“Fokus kami bukan pada siapa yang unggul atau mengalahkan yang lain, melainkan bagaimana momentum ini menjadi pemicu bagi kami untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pelanggan, khususnya masyarakat luas,” imbuhnya.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, mengatakan bahwa penghargaan tersebut menegaskan pentingnya memastikan transformasi perusahaan memberikan manfaat nyata bagi pelanggan. Menurutnya, keandalan pasokan listrik perlu berjalan beriringan dengan kemudahan akses layanan, kecepatan merespons kebutuhan, serta konsistensi PLN dalam memberikan pengalaman layanan yang positif.

“Transformasi PLN pada akhirnya harus dirasakan langsung oleh pelanggan. Karena itu, kami tidak hanya berfokus pada keandalan pasokan listrik, tetapi juga terus meningkatkan kemudahan layanan, mempercepat respons terhadap kebutuhan pelanggan, dan memastikan setiap interaksi dengan PLN memberikan pengalaman yang semakin baik. Kepercayaan pelanggan menjadi fondasi penting bagi PLN untuk terus bertumbuh dan menjalankan perannya dalam mendukung pembangunan nasional,” ujar Darmawan.

Ia menambahkan, guna meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan, PLN terus melakukan berbagai transformasi, termasuk memperkuat digitalisasi secara end-to-end, mulai dari proses operasional ketenagalistrikan hingga interaksi dengan pelanggan. Melalui penguatan ekosistem layanan digital, integrasi proses bisnis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia, PLN berupaya menghadirkan layanan yang semakin praktis, transparan, dan responsif. Langkah ini menjadi bagian dari agenda transformasi PLN untuk mewujudkan perusahaan yang semakin efisien, adaptif, dan menjadi pilihan nomor satu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan solusi energi.

”Ke depan, PLN akan terus bergerak menjadi perusahaan yang semakin andal, semakin mudah diakses, dan semakin memahami kebutuhan pelanggan, sehingga kehadiran listrik benar-benar memberikan nilai tambah bagi kehidupan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” kata Darmawan.

Sementara itu, Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy menyampaikan, capaian ini akan menjadi pemacu bagi PLN untuk terus meningkatkan kualitas layanan, termasuk melalui pengembangan aplikasi PLN Mobile yang memudahkan pelanggan mengakses berbagai layanan kelistrikan, mulai dari layanan pasang baru, perubahan daya, pembayaran, hingga pengaduan gangguan. PLN juga terus memperkuat keandalan pasokan listrik dan respons petugas sebagai bagian dari upaya menghadirkan pengalaman pelanggan yang semakin baik.

“Penghargaan ini kami persembahkan kepada seluruh pelanggan dan insan PLN yang terus menjadi bagian dari perjalanan transformasi perusahaan. Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus kami jaga melalui kerja nyata dan perbaikan berkelanjutan,” ucap Rozy.

Sejalan dengan transformasi yang dilakukan, lanjut Rozy, PLN juga terus membangun budaya customer oriented di seluruh lini organisasi. Keandalan pasokan listrik, kecepatan penanganan gangguan, kemudahan memperoleh layanan, serta kemampuan memahami kebutuhan pelanggan menjadi bagian yang saling terhubung dalam membangun pengalaman positif bagi pelanggan.

”Pengalaman pelanggan yang baik merupakan hasil dari kerja bersama seluruh insan PLN. Setiap insan PLN didorong untuk memahami bahwa kualitas layanan bukan hanya menjadi tanggung jawab unit pelayanan pelanggan, melainkan tanggung jawab seluruh proses bisnis perusahaan,” pungkas Rozy.(bul)

PLN Perkuat Dukungan Program KDKMP melalui Kolaborasi Layanan Kelistrikan

By
ekbisntb.com
-
0

Sukoharjo (ekbisntb.com)- PT PLN (Persero) mendukung program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) melalui kemitraan layanan pembayaran tagihan dan pembelian token listrik. Kolaborasi ini membuka peluang usaha bagi koperasi sekaligus mendekatkan layanan kelistrikan kepada masyarakat.

Dalam agenda pemantauan operasionalisasi KDKMP di wilayah Baki, Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Selasa (13/10), Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, KDKMP diharapkan menjadi wadah bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi dan memperoleh manfaat langsung dari pertumbuhan usaha di wilayahnya.

“Melalui koperasi desa, Pak Prabowo mengatakan agar desa tumbuh, agar desa itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, tidak hanya kota,” ujar Zulkifli.

Untuk mendukung fungsi tersebut, kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan agar koperasi dapat menyediakan layanan yang dibutuhkan warga, termasuk layanan kelistrikan melalui PLN.

“Kini bayar listrik tak perlu jauh-jauh lagi. KDKMP resmi melayani pembayaran listrik untuk kemudahan dan kenyamanan seluruh warga desa,” tutur Zulkifli.

Pada kesempatan terpisah, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan, PLN berkomitmen mendukung penuh program KDKMP sebagai bagian dari pelaksanaan program unggulan Presiden Republik Indonesia, melalui penyediaan pasokan listrik yang andal dan kolaborasi layanan kelistrikan yang dapat memberikan nilai tambah bagi koperasi.

“PLN all out mendukung program KDKMP. Kami tidak hanya mendukung kebutuhan listrik untuk operasional koperasi, tetapi juga membuka peluang usaha melalui layanan pembayaran tagihan dan pembelian token listrik. Dengan demikian, koperasi dapat mengembangkan sumber pendapatan, sementara masyarakat memperoleh akses layanan yang lebih mudah dan dekat,” tegas Darmawan.

Lebih lanjut, Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy menjelaskan bahwa layanan Payment Point Online Bank (PPOB) memungkinkan KDKMP menjadi kanal transaksi pembayaran tagihan dan pembelian token listrik bagi masyarakat. Implementasi layanan ini terus dikembangkan melalui koordinasi dengan koperasi dan unit PLN di berbagai wilayah.

“Kami menyambut baik penguatan peran Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih sebagai pusat layanan masyarakat. Hingga Oktober 2026, sebanyak 107 KDKMP di Indonesia telah menjadi bagian dari pengembangan layanan PPOB PLN dengan lebih dari dua ribu transaksi kelistrikan. Ini merupakan langkah positif dalam menghadirkan layanan pembayaran listrik dan pembelian token yang semakin dekat dengan masyarakat sekaligus memberikan nilai tambah bagi aktivitas ekonomi koperasi desa atau kelurahan,” tutup Rozy.(bul)

Organda NTB Khawatir Kelangkaan BBM di Bali Merembet, Minta Angkutan Umum Diprioritaskan

By
ekbisntb.com
-
0
Organda NTB Khawatir Kelangkaan BBM di Bali Merembet, Minta Angkutan Umum Diprioritaskan
Junaidi Kasum


Mataram (Suara NTB) — Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang kendaraan di Bali menimbulkan kekhawatiran bagi pengusaha transportasi publik di Nusa Tenggara Barat (NTB).


Organisasi Angkutan Darat (Organda) NTB hingga meminta pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk memastikan pasokan BBM tetap aman dan tidak mengganggu operasional transportasi, khususnya angkutan umum.


Ketua Organda NTB, Junaidi Kasum, di Mataram, Rabu, 14 Oktober 2026, mengatakan antrean kendaraan untuk mendapatkan BBM di Bali perlu menjadi perhatian serius. Kondisi tersebut dikhawatirkan meluas ke NTB apabila tidak segera diantisipasi.
“Saya sangat khawatir karena BBM itu jantungnya transportasi. Kalau pasokannya terganggu, aktivitas transportasi juga akan terdampak,” ujarnya.


Di sisi lain, Organda mendorong pemerintah mengubah pendekatan kebijakan transportasi dengan memberikan prioritas lebih besar kepada angkutan umum, baik dalam dukungan anggaran penyelenggaraan layanan maupun penyediaan BBM bersubsidi.


Junaidi menilai, selama ini dukungan terhadap kendaraan pribadi dan angkutan umum belum mencerminkan perbedaan fungsi keduanya. Padahal, angkutan umum melayani mobilitas masyarakat secara luas dan dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.


“Pemerintah harus memperbanyak pelayanan transportasi umum sehingga masyarakat tidak terus bergantung pada kendaraan pribadi, baik untuk pergi bekerja maupun menjalankan aktivitas lainnya. Alihkan saja BBM subsidi untuk kendaraan pribadi itu kepada angkutan umum,” katanya.


Ia menjelaskan, usulan tersebut sejalan dengan dorongan Organda agar kebijakan subsidi lebih diarahkan untuk memperkuat layanan angkutan umum. Dengan layanan yang memadai dan terjangkau, masyarakat diharapkan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.


Organda juga mengusulkan agar subsidi BBM khusus angkutan umum diberikan kepada kendaraan yang memiliki izin operasional aktif sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).


Pembatasan penerima subsidi berdasarkan legalitas operasional, menurutnya, dapat membantu menjaga ketepatan sasaran penggunaan anggaran sekaligus mengendalikan kuota BBM bersubsidi.
“Sekarang ini angkutan pribadi itu kan sangat banyak. Dengan mengalihkan subsidi BBM ke angkutan umum lebih besar, masyarakat bisa dibiasakan menggunakan angkutan publik. Ini juga untuk mengurai kemacetan,” tambahnya.


Junaidi menyebutkan, jumlah angkutan umum di Indonesia tidak sampai 15 persen dari total kendaraan yang terdaftar di Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Karena itu, ia menilai dukungan yang lebih terarah terhadap sektor angkutan umum berpotensi memperkuat layanan mobilitas masyarakat tanpa harus terus mendorong penggunaan kendaraan pribadi.


Ia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada upaya mengatasi antrean BBM ketika kelangkaan terjadi, tetapi juga membenahi kebijakan transportasi untuk mengurangi tekanan konsumsi BBM dalam jangka panjang.


“Angkutan umum harus mendapat prioritas, mulai dari dukungan penyelenggaraan layanan sampai pasokan BBM untuk operasionalnya. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan transportasi yang terjangkau dan penggunaan BBM bersubsidi lebih terjaga,” tandasnya.(bul)

Alokasi 490 Hektare, Kementan Dukung Peremajaan Kakao KLU

By
ekbisntb.com
-
0
Alokasi 490 Hektare, Kementan Dukung Peremajaan Kakao KLU

Tanjung (Ekbis NTB) – Kementerian Pertanian (Kementan) RI memberi dukungan terhadap pengembangan budi daya kakao di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Setelah sebelumnya Kementan mengucurkan bantuan untuk perluasan budi daya seluas 225 hektare, kini dukungan diberikan untuk peremajaan kakao seluas 490 hektare yang tersebar di lima kecamatan di KLU.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan KLU, Tresnahadi, S.Pt., Senin (12/10/2026) mengungkapkan, bantuan pemerintah pusat melalui Kementan kembali dikucurkan untuk tahun 2026 ini. Potensi komoditas perkebunan khususnya kakao, didukung dengan memberikan bantuan peremajaan tanaman.

Ia menjelaskan peremajaan kakao bertujuan meningkatkan produktivitas petani kakao di masa depan. Pemerintah pusat melihat, kakao KLU memiliki kualitas yang baik dan diharapkan, produktivitas di tingkat petani tidak menurun akibat faktor penuaan tanaman.

Peremajaan tanaman kakao pada lahan seluas 490 hektare tersebut, akan menyasar kelompok-kelompok tani kebun di sejumlah desa. Misalnya, petani di Desa Genggelang, Desa Rempek Darussalam di Kecamatan Gangga. Kemudian, petani di Desa Pansor, Kecamatan Kayangan.

Di Kecamatan Tanjung, sebaran petani kakao tersebar di sejumlah desa antara lain, Desa Teniga, Desa Medana, Desa Tegal Maja, Desa Samaguna, dan Desa Sigar Penjalin.

Sedangkan di Kecamatan Bayan, petani kakao sasaran tersebar di Desa Loloan, Desa Andalan, Desa Sambik Elen, Desa Gunjan Asri, dan Desa Mumbulsari.

Patut Disyukuri

Menurut Tresnahadi, perhatian pemerintah pusat kepada petani kakao KLU patut disyukuri mengingat keterbatasan kemampuan anggaran daerah untuk mendukung budi daya petani.

“Bentuk bantuannya nanti adalah berupa bibit kakao dan ongkos tanamnya atau HOK-nya (Hari Orang Kerja, red),” imbuhnya.

Tresnahadi mengakui, kondisi eksisting komoditas kakao di KLU saat ini, memang sudah banyak yang tua. Hal tersebut mempengaruhi penurunan produksi. Di sejumlah petani, upaya peremajaan sudah dicoba dilakukan. Namun mahalnya ongkos membuat petani tidak sanggup meremajakan tanaman secara menyeluruh.

“Memang, tanaman kakao banyak yang tua, sehingga kurang produktif. Alasan inilah, kami mengusulkan kepada Dirjen Perkebunan, Kementan untuk mendapatkan bantuan peremajaan kakao,” ujarnya.

Pihaknya berharap, peremajaan kakao memberi dampak positif bagi keberlangsungan dan kesejahteraan petani kakao. Di samping itu, untuk memastikan program ini dapat berjalan maksimal, Dinas melalui UPTD maupun Penyuluh, nantinya akan mengawal proses pelaksanaan peremajaan di petani.

“Kita juga sudah usulkan kemarin untuk intensifikasi kakao. Program ini mengarah pada peningkatan hasil produksi dari kakao yang sudah ada. Dan, alhamdulillah usulan kita direspons dengan bantuan berupa sarana dan prasarana intensifikasi kakao untuk lahan seluas 346,56 hektare,” tambahnya.

Adapun petani sasaran bantuan intensifikasi kakao, hanya terbatas di Poktan di tiga desa. Desa Sesait Kecamatan Kayangan dengan luas lahan 105,618 hektare. Desa Genggelang Kecamatan Gangga dengan luasan 37,96 hektare. Serta dua kelompok dari Tegal Maja Kecamatan Tanjung dengan luasan masing-masing 136,624 hektare dan 66,361 hektare. Total bantuan sarana prasarana intensifikasi kakao mencapai 346,56 hektare. (ari)

Masa Tanggap Darurat Kekeringan di Lobar Diperpanjang

By
ekbisntb.com
-
0

Giri Menang (EKBIS NTB) – Masa tanggap darurat bencana kekeringan di Lombok Barat (Lobar) diperpanjang pihak Pemkab Lobar. Tanggap darurat pertama berlaku hingga tanggal 18 September sampai 6 Oktober 2026, diperpanjang dari tanggal 7 Oktober 2026 hingga tiga pekan ke depan sampai dengan 20 Oktober 2026. Sejauh ini terdapat 34.771 jiwa di 82 dusun di Lobar yang terdampak kekeringan.

Kepala Pelaksana BPBD Lobar, Ramadan Harianto, S.Sos., menerangkan jumlah kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Sekotong, Lembar, Kuripan, Gerung, Batulayar, Gunungsari, dan Lingsar. Jumlah desa terdampak 22 desa dan 82 dusun dengan jumlah KK terdampak 11.802 KK. “Atau sekitar 34.771 jiwa terdampak,” sebutnya, Selasa (13/10).

Sejauh ini pendistribusian air yang dilakukan mencapai 1.510.400 Liter. Selain mendistribusikan air, pihaknya telah menyalurkan tandon sebanyak 20 buah dengan volume 2200 liter. Dan tiga buah tandon yang berkapasitas 5300 liter untuk 10 desa skala prioritas. Masih ada enam desa yang bersurat ke BPBD untuk meminta tandon tetapi masih tentatif.

Terkait dampak kekeringan pada lahan pertanian yang gagal panen. Berdasarkan kajian Tim Siaga Bencana Daerah sejauh ini belum ada laporan dari masyarakat yang mengalami gagal panen. Namun, secara teknis, OPD Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan (KPKP) sudah menggunakan Dana BTT. (her)

1...141516...1,060Page 15 of 1,060