Petani di NTB Diminta Percepat Penebusan Jatah Pupuk Subsidi

By

-

17 May 2024

Sosialisasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi (Ekbis NTB/bul)

Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah mendorong dilakukan percepatan penebusan pupuk subsidi oleh petani, untuk memastikan percepatan serapan oleh petani-petani yang benar-benar membutuhkannya.

Petani penerima kuota pupuk subsidi diminta agar lebih cepat melakukan penebusan kuota pupuk yang diterimanya. Jika tidak, jatah tersebut berpotensi dialihkan kepada petani lain yang lebih membutuhkan.

Hal ini ditegaskan Tommy Nugraha, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian RI, pada kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi sebagai tindak lanjut Permentan 01/2024 & Kepmentan 249/2024 yang diselenggarakan Pupuk Indonesia di Mataram, Jumat 17 Mei 2024.

Kegiatan ini menghadirkan seluruh unsur terkait, dari Pupuk Indonesia, Pupuk Kaltim, Dinas Pertanian dan Perkunan Provinsi NTB, dan kabupaten/kota. Tim Verfak kecamatan, distributor pupuk, pengecer pupuk, serta kelompok tani.

Berdasarkan Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan alokasi subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton. Meningkat dua kali lipat dari kuota sebelumnya. Adapun alokasi subsidi tersebut ditujukan kepada empat jenis, yaitu Urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan yang terbaru adalah pupuk Organik.

“Banyak petani yang mengeluh ke pak Menteri , mereka kekurangan pupuk. Tapi angka nasional menunjukkan serapan pupuk oleh petani tidak sebanding dengan yang dilaporkan. Sekarang serapan masih dibawah 25 persen. Sekarang pemerintah menambah kuota pupuk subsidi lebih besar, silahkan segera ditebus,” katanya.

Dorongan kepada petani untuk segera menebus kuota pupuk subsidi yang diterimanya ini, guna memastikan bahwa petani benar-benar membutuhkan, atau sebalaiknya. Atau, tak menutup kemungkinan terdapat petani yang sudah beralih profesinya ke pekerjaan lain.

“Supaya pemerintah bisa mengalihkan (realokasi) kuota pupuk subsidi yang tiidak dibutuhkan oleh petani, kepada petani yang lebih membutuhkan,” tandasnya.

Ia juga mengingatkan kepada kepala daerah (Bupati/Walikota) yang belum menetapkan SK penerimaan pupuk kepada petani di wilayahnya, agar penebusan pupuk subsidi oleh petani tidak terganggu.

Sementara itu, Deni Dwiguna Sulaeman, SPV Strategi Penjualan dan Pelayanan Pelanggan PT. Pupuk Indonesia (Persero) dalam kesempatan ini menyampaikan, Pupuk Indonesia sudah menyiapkan perangkat untuk penebusan pupuk subsidi secara digital dan lebih mudah, yaitu iPubers.

“Sekarang penebusan pupuk subsidi lebih mudah dilakukan dan berlaku secara nasional. Petani cukup bawa KTP saja ke pengecer pupuk, dan harus dipastikan petani tersebut sudah tercatat sebagai penerima di e RDKK (rencana definitive kebutuhan kelompok). Nanti kios yang membantu,” ujarnya.

NTB menurutnya termasuk salah satu daerah di Indonesia yang alokasinya pupuk subsidinya cukup besar. namun keaktifan kiosnya untuk penyaluran pupuk subsidi dinilai cukup bagus. Demikian juga serapannya.

“NTB ini provinsi yang strategis, dari sisi produksi (Pangan) masuk lima besar nasional. Dan alokasi juga cukup besar. makanya kita juga terus push (dorong) serapan pupuknya. Karena akan berdampak kepada produksi pangan nasional,” demikian Deni.

Sekretaris Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Darmilaswati menambahkan, Provinsi NTB juga mendapat tambahan kuota pupuk subsidi cukup besar tahun ini. Total kuota pupuk subsidi untuk NTB, semula Urea 130.115 ton, NPK 89.182 ton, dan NPK Formula Khusus 153, bertambah menjadi Urea 222.405 ton, NPK 190.653 ton, dan NPK Formula Khusus 1.059 ton dan Organik 19.489 ton.

Gubernur NTB juga telah mengeluarkan SK Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Provinsi NTB Tahun Anggaran 2024, alokasi masing-masing kabupaten/kota. Semetara ini, baru lima bupati yang sudah mengeluarkan SK penetapan alokasi di masing-masing wilayah. Diantaranya, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Dompu, dan Bima.

“Yang lain, bupati dan walikotanya belum menerbitkan SK. Dampaknya, petani belum bisa menebus karena belum tahu kuota tambahan yang diterima,” demikian Darmilaswati.(bul)

Adik perempuan Kim Jong-un Tampik Kecurigaan Ekspor Senjata ke Rusia

By

ekbisntb.com

-

17 May 2024

0

Seoul (Ekbis NTB) – Kim Yo-jong, adik perempuan pemimpin Korea Utara menepis tuduhan kerja sama militer antara Pyongyang dan Moskow dan menekankan bahwa senjata Korea Utara semata-mata dimaksudkan untuk menargetkan Seoul bukan untuk diekspor ke Rusia.

Pernyataan Kim Yo-jong, yang menjabat sebagai wakil direktur departemen Partai Pekerja Korea yang berkuasa itu, muncul di tengah kecurigaan bahwa Korea Utara telah memasok senjata ke Rusia untuk mendukung perang di Ukraina.

“Kami tidak mempunyai niat untuk mengekspor kemampuan teknis militer kami ke negara mana pun atau membukanya untuk umum,” kata Kim dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA), Jumat 17 Mei 2024.

Kim bahkan mengatakan tuduhan tersebut adalah paradoks yang paling tidak masuk akal.

Ia menjelaskan bahwa senjata taktis Korea Utara, termasuk beberapa peluncur roket dan rudal, dimaksudkan untuk menghalangi Korea Selatan terlibat dalam pemikiran kosong apa pun yang tampaknya mengacu pada latihan militer gabungan Korea Selatan-AS.

Korea Utara telah lama mengecam latihan militer sekutunya sebagai latihan untuk melakukan invasi terhadap negaranya, sementara Seoul dan Washington menolak klaim tersebut dan menggambarkan latihan tersebut sebagai latihan defensif.

“Yang paling mendesak bagi kita bukanlah ‘mengiklankan’ atau ‘mengekspor’ sesuatu tetapi membuat kesiapan perang dan penangkal perang tentara kita lebih sempurna secara kualitas dan kuantitas serta membuat musuh tidak mampu mengatasi inferioritas kemampuan militer,” tutur Kim.

Sementara itu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un baru-baru ini memeriksa lokasi-lokasi pengembangan senjata, namun ia tidak mengeluarkan pesan-pesan yang bersifat permusuhan terhadap Korea Selatan.

Hal itu lantas menimbulkan spekulasi bahwa Korea Utara telah meningkatkan produksi senjata untuk diekspor ke Rusia.

Pada 10 Mei, ia mengawasi uji penembakan peluru kendali untuk versi yang diperbarui secara teknis dari sistem peluncur roket ganda 240 mm.

Sistem persenjataan tersebut diyakini menargetkan wilayah ibu kota Korea Selatan yang lebih luas.

Selama akhir pekan, Kim juga melakukan kunjungan ke perusahaan industri pertahanan besar dan memeriksa modernisasi jalur produksi dan rencana produksi untuk tahun ini.

Dia juga memeriksa sistem senjata rudal taktis baru pada awal pekan ini dan menyerukan “perubahan penting” dalam persiapan perang dengan mencapai rencana produksi senjata.(Ant)

Pemkab Dompu libatkan pelajar bahas RPJPD 2025

By

ekbisntb.com

-

17 May 2024

0

Foto Bersama Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Dompu Drs Gaziamansyuri (Ekbis NTB-Ist)Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu Drs Gaziamansyuri dan Pelajar(Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Kabupaten Dompu melibatkan pelajar dalam membahas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 dalam rangka menyerap aspirasi mereka.

Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Dompu Drs Gaziamansyuri melalui keterangan tertulisnya di Mataram, Kamis, mengatakan pembahasan RPJPD melibatkan para siswa (pelajar) dari beberapa sekolah dan para pemuda serta kepala OPD.

“Keterlibatan para pelajar dan pemuda dalam pembahasan ini, karena mereka yang akan memanfaatkan RPJPD ini,” katanya.

Ia mengatakan dalam RPJPD ini pihaknya mencoba menjaring aspirasi dari anak-anak muda, apa harapan mereka ke depannya.

“Semua aspirasi dari mereka akan ditampung untuk penyusunan RPJPD lebih lanjut,” katanya.

Ia mengatakan dari aspirasi yang disampaikan ada yang mengharapkan kesetaraan kualitas pendidikan dengan daerah lain serta pemenuhan hak-hak anak agar di 2045 nanti Dompu mampu mencetak generasi emas yang berdaya saing dan memiliki kompetensi yang setara secara nasional dan internasional.

“Dari aspirasi yang disampaikan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam memutuskan RPJPD periode tahun 2025-2045,” katanya.

Sementara itu, Plt. Sekda Dompu Burhan saat membuka acara tersebut mengatakan kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan forum diskusi, antara berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

“Melalui forum ini diharapkan mendapat masukan dan saran positif sebagai bahan penyempurnaan dokumen RPJPD Kabupaten Dompu 2025-2045,” katanya.

Hal dimaksud diperlukan guna menjawab berbagai isu strategis dalam mewujudkan Dompu Emas yaitu Kabupaten Dompu yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan di 2045.

“Saya berharap agar hasil dari forum RPJPD ini mampu mensinergikan berbagai arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan dengan memprioritaskan kebutuhan masyarakat serta pendukung suksesnya pembangunan di Kabupaten Dompu,” katanya.

Ia mengatakan pelaksanaan forum RPJPD hendaknya tidak hanya dilaksanakan pada hari ini saja, namun akan ada FGD lanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai upaya untuk terus menajamkan dan menyempurnakan muatan dan isi Dokumen RPJPD.

“Para pelajar juga diharapkan bisa memberikan masukan dalam penyusunan RPJPD ini,” tandasnya.(Ant)

Pj Wali Kota Bima : Akibat Menanam Jagung di Lereng, Kerugian Mencapai Rp2,2 Triliun

By

ekbisntb.com

-

17 May 2024

0

Penjabat Wali Kota Bima,H. Mohammad Rum (Ekbis NTB-Ist)

Kota Bima (Ekbis NTB) – Penjabat Wali Kota Bima,H. Mohammad Rum mengimbau para petani tidak menanam jagung di lereng-lereng bukit untuk menghindari ancaman banjir di wilayah itu.

“Hindari menanam jagung di lereng-lereng. Memang secara kasat mata akan mendapatkan keuntungan, tapi lupa dengan ancaman banjir yang mengancam,” ujarnya pada pelatihan pembibitan tembakau program penyuluhan pertanian tahun anggaran 2024 bersama kelompok tani Kelurahan Penanae, Kota Bima, Kamis 16 Mei 2024.

Ia berharap bencana banjir bandang yang terjadi pada 2016 silam imbas menanam jagung tidak terulang kembali di Kota Bima.

“Akibat banjir bandang 2016 imbas dari menanam jagung, kerugian mencapai Rp2,2 triliun, sementara hasil dari jagung Rp2 triliun. Lebih besar kerugian yang dialami dibanding keuntungan yang didapat,” kata Rum.

Rum menginginkan masyarakat Kota Bima secara individu ekonominya meningkat. Untuk itu penghapusan kemiskinan ekstrim ini yang menjadi keharusan untuk diintervensi, mengingat Kota Bima memiliki banyak potensi yang bisa digali.

“Potensi-potensi ini nantinya disesuaikan dengan keunggulan masing-masing kelurahan,” ujarnya.

Untuk itu, kerja sama semua pihak untuk betul-betul menjaga lingkungan.

“Meningkatkan hasil produksi pertanian, perlu adanya perbaikan dan peningkatan infrastruktur agar hasil produksi petani dapat meningkat,” katanya.(Ant)

Kemenkumham NTB Dorong Pemda Terbitkan Produk Hukum Berbasis P2HAM

By

ekbisntb.com

-

17 May 2024

0

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Achmad Fahrurrazi (Ekbis NTB-Ist)

Mataram (Ekbis NTB) – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendorong pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota di wilayah itu agar membentuk produk hukum daerah yang mengatur mengenai Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM).

“Sebagai upaya akselerasi P2HAM, setiap gubernur, wali kota dan bupati agar membentuk produk hukum daerah yang mengatur mengenai P2HAM dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Achmad Fahrurrazi saat membuka kegiatan Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM melalui keterangan tertulis di Mataram, Kamis 16 Mei 2024.

Ia mengatakan, sesuai aturan, produk hukum P2HAM harus sudah diundangkan paling lambat triwulan pertama 2024.

“Setiap gubernur, wali kota, dan bupati agar melaksanakan P2HAM di daerah dengan mempedomani petunjuk teknis pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang P2HAM,” terangnya.

Selain itu, menurutnya Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang P2HAM merupakan aturan teknis yang harus dipedomani seluruh satuan kerja Kemenkumham di Indonesia.

“Dalam aturan tersebut berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan terhadap empat kelompok rentan, yaitu ibu hamil, lansia, ibu menyusui dan disabilitas,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengapresiasi semua pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan program pemajuan HAM di Indonesia.

“Mari kita terus tingkatkan peran aparatur dan institusi pemerintah, berkolaborasi dengan masyarakat sipil, dan seluruh komponen masyarakat, untuk senantiasa menjunjung tinggi HAM dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” katanya.(Ant)

Polri Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster Senilai Rp19,2 Miliar

By

ekbisntb.com

-

17 May 2024

0

Kasubdit Gamkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Kombes Pol. Donny Charles Go (Ekbis NTB-Ist)

Jakarta (Ekbis NTB) – Korpolairud Baharkam Polri bersama Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) kembali menggagalkan penyelundupan benih bening lobster (BBL) senilai Rp19,2 miliar yang berasal dari perairan di daerah Jawa Barat, hendak dikirim ke luar negeri.

“Dalam penggerebekan kami amankan tiga tersangka, kami amankan juga barang bukti benih-benih lobster sebanyak 19 boks stereofoam, setelah dilakukan pencacahan Tim KKP diamankan 91.246 ekor benih lobster,” kata Kasubdit Gamkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri Kombes Pol. Donny Charles Go dalam konferensi pers di Mako Polairud Baharkam Polri, Jakarta Utara, Jumat 17 Mei 2024.

Donny menjelaskan, pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan adanya aktifitas usaha perikanan tanpa izin di sebuah gudang berukuran 5×5 meter yang terletak di wilayah Bogor, Jawa Barat.

Di dalam gudang tersebut selain tersimpan lobster dalam 19 dus juga barang-barang untuk mengemas lobster seperti tabung oksigen dan pengemasan lainnya.

Dia menjelaskan 91.246 ekor benih lobster itu terdiri atas dua jenis, yakni lobster jenis pasir 72.204 ekor dan lobster jenis mutiara 19.042 ekor. Lobster jenis pasir dijual Rp200 ribu per ekor, sedangkan lobster jenis mutiara dijual Rp250 ribu per ekor.

“Jika dijumlahkan nilainya, kami berhasil amankan kerugian negara sekitar Rp19,2 miliar,” kata Donny.

Selama kurun waktu bulan Mei ini, Polairud Baharkam Polri melakukan beberapa kali pengungkapan penyeludupan benih bening lobster. Pada tanggal 10 Mei, menggagalkan penyelundupan benih bening lobster senilai Rp25 miliar di wilayah Jambi. Kemudian, di Lampung pada tanggal 16 Mei senilai Ep35,5 miliar.(Ant)

SSIA Teken Perjanjian Pengalihan Saham Anak Usaha Rp3,1 Triliun

By

ekbisntb.com

-

17 May 2024

0

Emiten PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) bersama PT Anarawata Puspa Utama (APU) (Ekbis NTB-Ist)

Jakarta (Ekbis NTB) – Emiten PT Surya Semesta Internusa Tbk (SSIA) bersama PT Anarawata Puspa Utama (APU) telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham dan Pengambilan Saham-Saham Baru atas anak perusahaan PT Suryacipta Swadaya (SCS).

Melalui perjanjian ini, SSIA dan APU menyepakati rencana transaksi dengan total senilai Rp3,1 triliun, dalam bentuk pengambilalihan sebanyak 55,80 juta saham SCS milik SSIA senilai Rp169,8 miliar.

“Dan pengambilan seluruh saham baru yang akan diterbitkan SCS sejumlah 962,70 juta saham dengan nilai Rp2,9 triliun oleh APU,” ujar Presiden Direktur SSIA Johannes Suriadjaja dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat 17 Mei 2024.

Setelah adanya rencana transaksi, Johannes menjelaskan SCS masih akan tetap menjadi perusahaan anak yang terkonsolidasi pada SSIA, yang mana SSIA akan memiliki 1,77 miliar saham pada SCS atau mewakili 63,5 persen dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam SCS.

“Perseroan akan meminta persetujuan pemegang saham atas rencana transaksi ini melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) SSIA yang akan diselenggarakan pada 21 Juni 2024,” ujar Johannes.

Johannes menjelaskan pihaknya akan terus fokus mengembangkan bisnis SSIA guna mewujudkan visi building a better Indonesia, salah satunya dengan menggandeng investor strategis yang memiliki visi dan tujuan yang sama.

“Kami optimistis hal ini dapat membawa SSIA menjadi lebih besar dan lebih banyak membawa manfaat bagi shareholder dan stakeholder kami,” ujar Johannes.

Dengan adanya investor strategis melalui rencana transaksi ini, menurutnya, akan memperkuat struktur permodalan SCS dengan mengurangi hutang bank, dan secara tidak langsung mengurangi biaya bunga serta menambah ekuitas yang akan membuat SCS lebih kompetitif.

“SCS akan lebih cepat dalam pengembangan Kawasan Industri Subang Smartpolitan, sehingga akan lebih menarik bagi para calon pembeli Kawasan Industri Subang Smartpolitan,” ujar Johannes.

Pada 30 April 2024, BYD telah menjadi salah satu tenant utama Subang Smartpolitan, yang mana BYD menjadi penyewa terbesar pertama Subang Smartpolitan dengan menempati area lebih dari 108 hektar.

“Pendirian pabrik EV oleh BYD di Subang Smartpolitan sendiri menandai langkah penting dalam mendorong mobilitas berkelanjutan di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara,” ujar Johannes.

Sementara di Suryacipta City of Industry Karawang, PT Yadea Teknologi Indonesia telah melakukan groundbreaking pabrik manufaktur pada 13 Mei 2024 silam lalu di area seluas 27 herktar (Ha) yang akan menjadi pabrik terbesar mereka di Asia Tenggara.

Perkembangan positif ini mendorong perseroan untuk menaikkan target penjualan pemasaran sepanjang 2024 untuk Suryacipta City of Industry Karawang dan Subang Smartpolitan dari 65 hektar menjadi 184 hektar atau nilai penjualan setara Rp2,2 triliun.

Pada kuartal I- 2024, SCS melaporkan pendapatan senilai Rp146,8 miliar, atau naik 85,8 persen year on year (yoy) dari Rp79,0 miliar pada kuartal I-2023, yang ditopang adanya peningkatan penjualan tanah yang sebesar 1.192,2 persen (yoy) menjadi Rp67,6 miliar dari sebelumnya Rp5,2 miliar.(Ant)

Polri Cegah Penyelewengan Pupuk Subsidi di Lombok

By

ekbisntb.com

-

17 May 2024

0

Satuan tugas khusus (Satgasus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri (Ekbis NTB-Ist)

Jakarta (Ekbis NTB) – Satuan tugas khusus (Satgasus) Pencegahan Korupsi Mabes Polri memantau penyaluran pupuk bersubsidi di wilayah Lombok Timur dan Lombok Barat guna mencegah terjadinya penyelewengan.

“Pemantauan ini penting untuk menekan adanya penyalahgunaan maupun penyelewengan pupuk subsidi yang menyebabkan terjadinya kerugian keuangan negara,” kata Anggota Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Yudi Purnomo Harapan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat 17 Mei 2024.

Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK itu menjelaskan, pemantauan yang dilakukan bersama polres wilayah masing-masing itu dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 Mei 2024.

Pemantauan oleh Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri ini dipimpin oleh ketua tim Hotman Tambunan.

“Pemantauan ini sekaligus memastikan petani yang berhak mendapatkan pupuk subsidi benar benar mendapatkannya tepat waktu sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi isu kelangkaan pupuk lagi,” kata Yudi.

Wakil Ketua Tim Satgasus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Herbert Nababan memimpin langsung pertemuan antara Satgassus, Kementerian Pertanian dengan Pj Bupati Lombok Timur dan Pj Bupati Lombok Barat beserta jajaran dan Forkopimda termasuk dihadiri juga dari pihak PT Pupuk Indonesia dan Distributor Pupuk.

Dalam pertemuan tersebut Herbert Nababan menekankan jangan sampai ada penyelewengan terhadap penggunaan pupuk subsidi dan distribusi harus lancar sampai ke petani yang berhak.

Herbert juga mengatakan bahwa tim juga melakukan kunjungan ke kios pupuk untuk memastikan ketersediaan stok pupuk dan juga penyaluran dilakukan dengan benar sesuai aturan yang berlaku.

Hotman Tambunan, selaku ketua tim menyampaikan, tim melakukan pemantauan ke Lombok Barat dan Lombok Timur dikarenakan Nusa Tenggara Barat merupakan salah satu lumbung pangan nasional dan merupakan salah satu penerima alokasi pupuk terbesar di luar Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Satgassus pencegahan korupsi Polri juga mengkoordinasikan kesiapan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Timur untuk menyerap adanya alokasi tambahan pupuk bersubsidi yang hampir dua kali lipat dari alokasi sebelumnya.

Adapun hasil pemantauan diperoleh kondisi di lapangan bahwa Surat Keputusan (SK) Bupati untuk menambah alokasi per kecamatan belum disahkan. Atas koordinasi Satgassus kedua kabupaten tersebut langsung mengesahkan SK alokasi sehingga petani di Lombok Barat dan Lombok Timur sudah bisa menebus tambahan alokasi masing masing petani di kios kios pupuk bersubsidi.

Bahwa masih ada petani yang seharusnya berhak mendapatkan pupuk bersubsidi tapi terkendala mendapatkan pupuk bersubsidi karena belum terdaftar di e-RDKK.

“Satgassus meminta agar momen penambahan alokasi ini dapat digunakan para dinas pertanian di kabupaten agar para petani yang memang berhak mendapatkan pupuk bersubsidi dapat mendapatkan pupuknya,” kata Hotman.

Selanjutnya, di Kabupaten Lombok Barat, masih terdapat perbedaan data antara penambahan data alokasi SK Gubernur NTB dengan data di e- alokasi dimana ditemukan kelebihan data di e-alokasi sekitar 3000 ton.

Terkait persoalan itu, Satgassus meminta agar hal ini dapat diperbaiki, dimana semua data yaitu data di e-alokasi dan data alokasi di SK Gubernur harus sinkron.

Satgassus juga mengapresiasi pengelolaan pupuk di Kabupaten Lombok Barat, dimana alokasi pupuk sudah dilakukan dengan sistem polygon luasan lahan, pendataan petani yang akurat sehingga 98 persen petani melakukan penebusan pupuk dan koordinasi yang baik antara dinas pertanian dan distributor untuk menjaga ketersediaan stok pupuk bersubsidi di kios.

Sejak dibentuk tahun 2022, Satgasus Pencegahan Polri melakukan pemantauan penyaluran pupuk subsidi di sejumlah wilayah di Indonesia, seperti di Pulau Jawa dan Sumatera.(Ant)

Komisi II DPRD KSB Respon Cepat Harga Jagung Petani Anjlok

By

ekbisntb.com

-

17 May 2024

0

RDP - Kegiatan RDP Komisi II DPRD KSB membahas anjloknya harga jagung di tingkat petani, Rabu, 15 Mei 2024. (Ekbis NTB/ist)

Taliwang (Ekbis NTB) – Komisi II DPRD Kabupaten Sumbawa Barat mengambil langkah cepat dalam merespons anjloknya harga jagung di tingkat petani. Komisi yang salah satunya mengurusi bidang pertanian itu pun telah memanggil para pihak agar keluhan petani jagung tersebut dapat diatasi segera.

“Benar. Kemarin (Rabu) kami menggelar RDP (rapat dengar pendapat) bersama pemerintah dan Bulog terkait harga jagung yang anjlok sekarang ini di tingkat petani,” kata ketua Komisi II DPRD KSB, Aheruddin Sidik, Kamis, 16 Mei 2024.

Ia menjelaskan, dalam rapat sejumlah persoalan sempat mencuat terkait penyebab anjloknya harga jagung petani dan kesan lambannya penanganan oleh pemerintah. Namun kata Aheruddin pihaknya kemudian memberikan solusi agar persoalan tersebut tidak menghambat jalannya upaya pemerintah dalam membantu petani jagung. “Bulog misalnya bilang kesulitan gudang, maka kami minta mereka mengawal kembali usulan perluasan kapasitas gudang Lamusung,” urainya.

Aheruddin menyatakan, upaya intervensi untuk menstabilkan harga jagung agar petani tidak merugi sebenarnya hampir sama perlakuannya dengan membantu petani padi. Koordinasi dan kolaborasi para pihak terkait harus intens, mulai dari pemerintah daerah melalui OPD teknisnya hingga Bulog. “Memang ini adalah sesuatu yang baru bagi Bulog dan Pemda. Tapi kalau koordinasinya bagus dalam mencari solusi kan pasti bisa segera terasi,” papar politisi Gerindra ini.

Ia pun berharap, pasca kegiatan RDP seluruh rekomendasi Komisi II yang telah disepakati pemerintah dan Bulog dapat dilaksanakan secepatnya. Pasalnya dalam sepekan terakhir laporan para petani jagung mengenai minimnya harga beli hasil panen mereka semakin santer. “Katanya sih hari ini sudah ada pembelian oleh Bulog lewat mitra kerjasamanya. Mudah-mudahan benar ya,” tukas Aher sapaan akrabnya.

Selanjutnya, Aher menyampaikan, Komisi II sebenarnya selalu mendorong agar keluhan mengenai harga di tingkat petani dapat dibuat formulasi tepat penanganannya oleh pemerintah. Formula itu kata dia, agar lebih paten dapat dibuat dalam bentuk regulasi sebagai pijakan pemerintah dalam mengatasi secara cepat setiap terjadinya penurunan harga beli hasil panen petani setiap waktu. “Soal anjloknya harga produk pertanian ini kan hampir setiap panen terjadi baik itu gabah maupun jagung. Nah kalau kita punya aturan penanganannya kan bisa langsung ada aksi cepat. Tanpa harus menunggu petani teriak dulu baru kita bahas,” tandasnya. (bug)

Artikel lainnya….

Pj Walikota Bima Imbau Petani Tak Tanam Jagung di Lereng Bukit

Masyarakat Apresiasi Upaya PLN Bangun Jaringan Listrik di Pulau Moyo

Hidupkan Karakter Budaya di Lotim Lewat Sekolah Penggerak

Pj Walikota Bima Imbau Petani Tak Tanam Jagung di Lereng Bukit

By

ekbisntb.com

-

17 May 2024

0

Pj Walikota Bima, Ir.H.Mohammad Rum (Ekbis NTB-Ist)

Kota Bima (Ekbis NTB) – Penjabat Walikota Bima, Ir.H.Mohammad Rum mengimbau para petani tidak menanam jagung di lereng-lereng bukit untuk menghindari ancaman banjir di wilayah itu.

“Hindari menanam jagung di lereng-lereng. Memang secara kasat mata akan mendapatkan keuntungan, tapi lupa dengan ancaman banjir yang mengancam,” ujarnya pada pelatihan pembibitan tembakau program penyuluhan pertanian tahun anggaran 2024 bersama kelompok tani Kelurahan Penanae, Kota Bima, Kamis 16 Mei 2024.

Ia berharap bencana banjir bandang yang terjadi pada 2016 silam imbas menanam jagung tidak terulang kembali di Kota Bima.

“Akibat banjir bandang 2016 imbas dari menanam jagung, kerugian mencapai Rp2,2 triliun, sementara hasil dari jagung Rp2 triliun. Lebih besar kerugian yang dialami dibanding keuntungan yang didapat,” kata Rum.

Rum menginginkan masyarakat Kota Bima secara individu ekonominya meningkat. Untuk itu penghapusan kemiskinan ekstrim ini yang menjadi keharusan untuk diintervensi, mengingat Kota Bima memiliki banyak potensi yang bisa digali.

“Potensi-potensi ini nantinya disesuaikan dengan keunggulan masing-masing kelurahan,” ujarnya. Untuk itu, kerja sama semua pihak untuk betul-betul menjaga lingkungan.

“Meningkatkan hasil produksi pertanian, perlu adanya perbaikan dan peningkatan infrastruktur agar hasil produksi petani dapat meningkat,” katanya. (ant)

Artikel lainnya….

Inflasi Jadi Faktor Utama Angka Kemiskinan Meningkat

Tambahan Alokasi Pupuk Bersubsidi di Lotim di Bawah e-RDKK

Pemerintah Pastikan Jamaah Calon Haji Indonesia Terlindungi Asuransi

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

JARINGAN MEDIA