Inflasi Jadi Faktor Utama Angka Kemiskinan Meningkat

Sumbawa Besar (Ekbis NTB) – Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sumbawa, menyebutkan angka kemiskinan meningkat dari 13,50 persen di tahun 2022 ke angka 13, 91 persen di tahun 2023 terjadi karena inflasi.

“Jadi, jumlah orang miskinnya naik 13,91 persen atau sekitar 67 ribu jiwa dibandingkan dengan tahun 2022 sebanyak 64 ribu jiwa,” kata Kabid Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bappelitbangda Sumbawa, Iwan Setiawan, kepada Ekbis NTB, Kamis 16 Mei 2024.

Dia melanjutkan, meskipun angka kemiskinan naik namun indeks kedalaman kemiskinannya turun dari angka 2,52 persen menjadi 2,27 persen. Termasuk juga indeks keparahan kemiskinan dari 0,71 persen menjadi 0,56 persen di tahun 2023.

“Kalau kita lihat dari indeks keparahan ini, betul dia miskin, tetapi masih bisa menjalani kehidupannya artinya tidak miskin dalam kategori ekstrem,” ucapnya.

Dikatakannya, melihat data dari indeks keparahan bisa dikategorikan bukan kemiskinan yang berlarut atau kemiskinan yang akut. Akan tetapi kemiskinan itu terjadi karena faktor-faktor eksternal termasuk kejadian bencana alam.

“Salah satu contoh penyebab utama yang terjadi kemarin yakni inflasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa membeli kebutuhan pokok salah satunya beras,” sebutnya.

Iwan pun meyakinkan, sebenarnya orang-orang tidak miskin, tetapi karena mahalnya harga barang sehingga mereka masuk dalam kategori miskin. Apalagi garis kemiskinan di Sumbawa juga naik dari Rp404 ribu menjadi Rp441 ribu di tahun 2023.

“Garis kemiskinan yang cukup tinggi juga menjadi faktor lain sehingga angka kemiskinan kita masih tinggi,” jelasnya.

Disinggung terkait dengan angka kemiskinan ekstrem di Sumbawa, dia menyebutkan di tahun 2022 angkanya mencapai 15. 370 jiwa sementara di tahun 2023 hanya 9.394 jiwa. Mengacu ke data tersebut, angka kemiskinan ekstrem menurun drastis.

“Orang yang keluar dari kemiskinan ekstrem cukup banyak dengan banyaknya program pemerintah yang kita gelontorkan untuk mengentaskan masalah tersebut,” tambahnya.

Namun angka tersebut (kemiskinan ekstrem) berpotensi kembali meningkat ketika terjadi inflasi, bencana alam, dan masalah sosial lainnya. Namun pemerintah memastikan akan tetap memberikan proteksi khusus terhadap masyarakat dengan kategori kemiskinan ekstrem.

“Kita tetap memberikan atensi khusus terhadap masyarakat kita yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem supaya mereka tidak kembali masuk salah satunya melalui BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan program sosial lainnya,” pungkasnya. (ils)