Home Blog Page 746

Tahun Ajaran Baru Berkah Bagi Penjahit di Mataram

0
Sumiati, salah satu penjahit di Kota Mataram (ekbisntb.com/ant)

Mataram (ekbisntb.com) – Memasuki tahun ajaran baru 2024/2025, para penjahit di Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat berkah dengan pesanan baju seragam sehingga omzet meningkat.

Sumiati, salah satu penjahit di Kota Mataram, Sabtu 29 Juni 2024, mengatakan memasuki tahun ajaran baru menjadi salah satu momen yang ditunggu karena biasanya jahitan seragam meningkat hingga berlipat-lipat.

“Kalau biasanya kami hanya menjahit satu atau dua setel seragam, saat tahun ajaran baru bisa mencapai puluhan bahkan lebih 100 stel seragam,” katanya.

Sedangkan terkait dengan tarif jahit, untuk satu seragam siswa SMA/SMK dan MA dipatok sekitar Rp180.000-Rp200.000 per satu setel baik untuk siswa maupun siswi.

Dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kata Sumiati yang sudah melakoni pekerjaannya sejak puluhan tahun, seragam siswa baru yang banyak menjahit biasanya untuk tingkat SMA/SMK dan MA.

Alasannya, karena siswa tingkat SMA/SMK dan MA ini dari sekolah hanya diberikan bahan dan contoh model jahitan.

Sementara untuk seragam SD dan SMP biasanya diberikan dari sekolah yang sudah dijahit , namun ada juga yang menjahit sendiri agar bisa sesuai ukuran. Karena kadang seragam yang dikasi tidak sesuai ukuran anak.

“Karena itu, saya sering terima untuk proses kecilkan ukuran seragam SD dan SMP,” katanya lagi.

Menurutnya, jahitan baju seragam di prediksi akan meningkat drastis minggu depan, karena penerimaan peserta didik baru (PPBD) dari jalur zonasi sekaligus pengumuman.

“Setelah pengumuman biasanya dilakukan daftar ulang dan pembagian bahan seragam untuk dijahit,” katanya.

Karena itu, untuk mempercepat pengerjaan baju seragam, pihaknya juga meminta bantuan keluarga dekat untuk memasang kancing dan sum manual.

“Tapi kalau untuk proses pengukuran, pemotongan, dan menjahit tetap saya kerjakan sendiri,” katanya.

Hal senada juga disampaikan penjahit lainnya Railah, yang juga mengaku menerima pesanan baju seragam di musim siswa baru berlipat-lipat.

“Tahun ajaran baru menjadi berkah bagi kami sebagai penjahit, selain menjelang Idul Fitri,” katanya lagi.(Ant)

AHM: Okupansi Hotel Di Mataram Saat MXGP Lampaui Target

0
Salah satu hotel yang ada di kota mataram(ekbisntb.com/dok)

Mataram (ekbisntb.com) – Asosiasi Hotel Mataram (AHM), Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyebutkan, okupansi hotel di Mataram saat pelaksanaan Motocross Grand Prix (MXGP) yang berlangsung mulai hari ini 29-30 Juni 2024, melampaui target yang ditetapkan.

Ketua AHM I Made Adiyasa Kurniawan di Mataram, Sabtu, menyebutkan, berdasarkan laporan dari para pelaku usaha hotel di Mataram Jumat malam 28 Juni 2024 okupansi hotel sudah di atas 80 persen.

“Tingkat hunian hotel itu, melampaui target yang kita tetapkan sebesar 70 persen,” katanya kepada wartawan saat dikonfirmasi.

Sementara untuk okupansi di seri kedua yakni pada 6-7 Juli 2024, Adiyasa belum bisa memastikan akan sama dengan seri pertama, kemungkinan bisa bertambah dan bisa juga berkurang.

“Harapan kita tentu okupansi bisa terus naik,” katanya.

Menurutnya, terlampaui-nya target hunian hotel saat MXGP 2024 tersebut salah satunya juga karena masuknya musim libur panjang sekolah sehingga para tamu sekaligus datang untuk berlibur.

Hanya saja, lanjutnya, para tamu yang datang menginap rata-rata masih tamu domestik atau dari dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat dan hanya sebagian kecil dari luar.

“Harapan kita ke depan, publikasi ajang MXGP ke depan bisa lebih gencar sehingga setiap tahun dapat memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan hunian hotel seperti halnya MotoGP,” katanya.

Sementara Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Mataram Cahya Samudra sebelumnya mengatakan, dalam rangka menyemarakkan kejuaraan internasional MXGP 2024, pihaknya telah menyiapkan kegiatan pagelaran seni budaya dipusatkan di Teras Udayana.

“MXGP ini berlangsung dua seri yakni seri pertama 29-30 Juni kemudian seri kedua 6-7 Juli 2024, dan pagelaran seni budaya kita gelar setiap Sabtu malam,” katanya.

Untuk seri pertama, kata Cahya, pagelaran seni budaya dilaksanakan berkolaborasi dengan Dinas Pariwisata Provinsi NTB dan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ada di Kota Mataram.

“Konsepnya seperti karnaval diikuti oleh warga NTT dengan berbagai seni budaya mereka dan di awali dengan kesenian ‘Gendaq Beleq’ dari Pulau Lombok,” katanya.

Kemudian pada Sabtu malam untuk seri dua, Dispar sudah menyiapkan kegiatan “Mataram Kultur Festival”, dengan menampilkan seni dan tari multi etnik.

Kegiatan itu dibuka juga dengan pementasan “Gendang Beleq” dari Lombok, kemudian pementasan tarian dari Suku Mbojo di Pulau Sumbawa, dan dilengkapi dengan tarian dan Pulau Bali dari warga Bali yang tinggal di Kota Mataram.

“Kegiatan seni di malam terakhir seri dua MXGP kita tutup dengan pagelaran Wayang Sasak Lalu Nasib,” katanya.

Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang telah disiapkan Pemerintah Kota Mataram itu, diharapkan dapat menyemarakkan perhelatan MXGP 2024 di Pulau Lombok dan mencapai tiga target sukses yang ditetapkan Pemerintah Kota Mataram yakni sukses penyelenggaraan, sukses ekonomi, dan sukses pencitraan.(Ant)

Momentum MXGP Promosikan NTB Di Mata Dunia

0
Perhelatan kejuaraan dunia MXGP Lombok Nusa Tenggara Barat (ekbisntb.com/ant)

Mataram (ekbisntb.com) – Perhelatan kejuaraan dunia MXGP Lombok yang digelar dalam dua seri pertama 29-30 Juni dan seri kedua pada 6-7 Juli 2024, diharapkan mampu mengenalkan potensi Nusa Tenggara Barat (NTB) kepada masyarakat dunia.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi NTB Tri Budi Prayitno mengatakan MXGP merupakan sebuah kegiatan yang besar dan tidak mudah untuk diadakan, namun NTB menunjukkan dapat menyelenggarakannya sehingga menjadi atensi dunia.

“Alhamdulillah, ini adalah event yang tidak mudah untuk diadakan dan ternyata NTB mampu menggelar event ini. Menunjukkan Indonesia menjadi atensi dunia. Tidak mudah mendatangkan kegiatan sebesar MXGP di Indonesia apalagi di NTB,” ujarnya, di Mataram, Sabtu.

Ia menilai MXGP menjadi momentum yang diharapkan mampu mengenalkan Indonesia, khususnya NTB di mata dunia. Sebab, ada sebanyak 22 negara yang terdiri dari 24 crosser MXGP dan 22 crosser MX2 yang menjajal Sirkuit Selaparang pada seri pertama 29-30 Juni 2024 dan seri kedua pada 6-7 Juli 2024.

Yiyit, sapaan akrabnya menyatakan perhelatan MXGP dapat memperoleh manfaat untuk berbagai semua pihak dan masyarakat sekitar. Termasuk, pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM).

“Kami berharap MXGP ini sukses dalam penyelenggaraan, sukses dari segi perekonomian, dan sukses dalam pencitraan yang ditunjukkan kepada dunia,” katanya.(Ant)

UMKM Nikmati Berkah MXGP Lombok di Sirkuit Selaparang

0
Salah satu dari pelaku UMKM asal Selong, Kabupaten Lombok Timur, Rosa(ekbisntb.com/ant)

Mataram (ekbisntb.com) – Sejumlah pelaku UMKM di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ikut memeriahkan perhelatan MXGP seri ke-11 di Sirkuit Eks Bandara Selaparang, Kota Mataram digelar 29 sampai 30 Juni 2024 mengaku senang dan menikmati berkah dari ajang balapan motorcross paling bergengsi di dunia itu.

Salah satu dari pelaku UMKM asal Selong, Kabupaten Lombok Timur, Rosa menjual aneka makanan dan cemilan mulai dari ricebowl, pisang goreng, dan jasuke.

“Alhamdulillah, rame di hari kedua ini, kami akan ikut full 9 hari sampai minggu depan pada seri ke-12 nanti,” ujarnya, di Mataram, Sabtu 29 Juni 2024.

Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah telah melibatkan para pelaku UMKM, sehingga menjadi kesempatan untuk mengenalkan produk andalan UMKM NTB.

Berbagai macam makanan khas NTB disajikan oleh pelaku UMKM, di antaranya rice bowl, keripik pisang, jagung susu keju (jasuke), serta aneka makanan dan minuman kopi robusta lainnya yang memanjakan para pengunjung.

Selain itu, ada Linsih asal Masbagek, Lombok Timur yang menjual berbagai olahan tas hasil dari daur ulang sampah, yang harganya cukup terjangkau dan cocok menjadi oleh-oleh.

Ia menyampaikan terima kasih pula kepada pemerintah, melibatkan pelaku UMKM secara gratis yang penting siap bawa produk masing-masing.

“Kami ikut full sampai seri ke-12 pekan depan,” katanya lagi.

Pemerintah Kota Mataram menargetkan omzet pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) selama kegiatan Motocross Grand Prix (MXGP) yang berlangsung di Sirkuit Selaparang, Kota Mataram, 29 Juni-7 Juli 2024 mencapai Rp500 juta.

Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Mataram Mamluatul Chair, di Mataram mengatakan, kegiatan MXGP 2024 di bekas Bandara Selaparang tahun ini berlangsung dua seri, sehingga UMKM memiliki kesempatan berjualan sekitar sembilan hari.

“Karena itu, kami targetkan omzet pelaku UMKM bisa tembus Rp500 juta,” katanya pula.

Target tersebut ditetapkan berdasarkan pengalaman pelaksanaan MXGP tahun 2023 yang hanya berlangsung tiga hari, namun pelaku UMKM bisa meraup omzet hampir Rp200 juta.

“Harapan kami MXGP 2024, pelaku UMKM bisa mendapatkan omzet lebih besar lagi serta bisa mempromosikan berbagai produk lokal,” katanya.(Ant)

Pengenalan dan Edukasi Label Hemat Energi Barang Elekronik di NTB Harus Digencarkan

0
JUAL-Toko elekronik di Kota Mataram sudah menjual sejumlah barang elektronik yang berlabel SKEM dan LTHE. Namun demikian, konsumen masih sangat banyak yang tak mengetahui soal label tanda hemat energi tersebut.(ekbisntb.com/ris)

Muhammad, warga Kota Mataram sibuk memilih-milih barang elektronik di kawasan pertokoan Pagesangan Kota Mataram awal Juni kemarin. Ia berencana akan membeli kulkas. Barang yang dicari adalah yang bagus dan cocok dengan harga.

Selain murah, barang elektronik yang dicari adalah yang hemat energi Listrik agar sesuai dengan daya kelistrikan di rumah. Namun Sistem Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Tanda Hemat Energi (LTHE) yang menempel di sejumlah barang elektronik tak pernah menjadi perhatiannya.

“Tak pernah saya lihat (LTHE), watt yang saya lihat pertama kemudian harga. Kalau harganya murah kemudian watt-nya agak tinggi ya lumayan. Tapi tak pernah lihat logo hemat, baru tahu sekarang ini. Kalau kulkas itu ada ada logo hematnya, kalau lampu barus aya tahu saya” kata Muhammad.

Sementara itu Fatih, warga Lombok Timur mengaku label tanda hemat energi yang menempel di beberapa jenis barang elektronik belum pernah diperhatikan. Ia mengatakan, butuh sosialisasi dari pemerintah agar konsumen sadar dengan barang elektronik yang hemat energi. Terlebih jika daya yang terpasang di rumahnya hanya 450 VA

“Ini baru dengar juga ini adanya label hemat energi ya. Saya tak pernah dengar sosialisasi mengenai label hemat energi ini. Kwh di rumah itu 450, kecil memang. Barang elektronik tak bisa aktif semuanya. Saya punya AC, kulkas, mesin cuci, dan rice cooker, nah ke empat-empatnya tak bisa hidup bersamaan. Harus digilir,” katanya.

Pemerintah bisa juga bisa memberi sosialisasi soal label hemat energi ini melalui para pedagang elektronik. Sehingga pedagang aktif menjelaskan soal produk-produk elektronik yang hemat energi kepada konsumen yang ditandai dengan label tanda hemat energi.

“Semestinya dijelaskan oleh pedagang. Tapi justru pedagang atau penjaganya tak tahu soal itu,” tambahnhya.

Warga Kota Mataram lainnya Devi mengaku telah membeli dua barang elektronik tahun 2023 kemarin yaitu kipas angin dan penanak nasi di sebuah ritel di Kota Mataram. Namun sayangnya ia tak menemukan label tanda hemat energi di dua barang tersebut.

“Sejauh ini dari barang elektonik yang sudah saya beli itu magicom dan kipas angin, tak ada label hemat yang sesuai aturan itu. Kalau beli barang biasanya lihat harga dan hematnya. Kalau tak hemat listrik akan boros apalagi banyak barang elektonik di rumah” aku Devi.

Ia pun berharap pemerintah melakukan sosialisasi kepada penyalur semua barang elektronik dan masyarakat terkait pentingnya label hemat energi tersebut. Sebab hal ini berkaitan dengan biaya listrik yang harus dikeluarga di rumah tangga.

“Harusnya sosialisasi dulu ya, kalau masyarakat tahu mereka bisa memilih mana barang yang sudah ada label untuk hematnya. Kemudian mana yang tidak biar kita tak salah pilih” sarannya.

Beda halnya dengan Imansyah, warga Kota Mataram lainnya mengaku telah mendengar soal label tanda hemat energi di sejumlah barang elektronik. Informasi ini didapatkan langsung saat membeli barang di toko elektronik. Menurutnya barang elektronik yang hemat energi adalah yang paling prioritas.

“Saya memperhatikan (LTHE-red), karena itu yang pertama kita tanya kalau membeli barang elektronik itu. Yang paling utama itu hemat energinya pak, soal listrik. Saya Belum dapat sosialisasi soal LTHE, justru kita dapat pada saat kita membeli barang, kalau dari pemerintah belum ada” ujarnya.

Barang elektronik yang hemat energi memang menjadi kebutuhan konsumen. Terlebih yang memiliki daya Listrik terbatas di rumahnya. Namun banyak konsumen yang melihat harga murah sebelum membeli barang tersebut.

Ajun, pemilik Toko Anugerah Jaya di Kota Mataram mengaku selama ini konsumennya lebih banyak yang melihat dari sisi harga daripada barang elektronik yang hemat energi. Terlebih barang elektronik hemat energi biasanya akan lebih mahal daripada yang tak hemat atau kurang hemat.

“Orang bule baru tanya hemat energi, kalau orang Indonesia yang penting murah. Side (anda-red) kasi hemat energi terus mahal dia bingung. Yang non hemat energi yang murah. Yang lebih murah yang non hemat energi” katanya.

Namun kedepannya ia memperkirakan produk elektronik yang tak hemat energi akan tersisih atau tak dipilih konsumen, apalagi jika semua barang elektonik nantinya akan berlebel hemat energi.

“Ya lama-lama nanti akan tersisihkan barang yang tak hemat energi” tambahnya.

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) hingga 2024 ini telah menetapkan 7 peralatan elektronik wajib terapkan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) dan Label Tanda Hemat Energi (LTHE).

Ketujuh peralatan elektronik itu adalah AC (pengkondisi udara), penanak nasi, kipas angin, kulkas, lampu LED, televisi dan showcase atau lemari pendingin minuman. SKEM dan LTHE tersebut tertempel di ketujuh barang elektonik tersebut agar diketahui oleh konsumen.

Namun sesungguhnya SKEM dan LTHE bagi konsumen NTB adalah hal yang baru. Project Manager Yayasan Rumah Energi Krisna Wijaya menilai, konsumen barang-barang elektronik di NTB masih melihat harga barang dan mengesampingkan aspek kehematannya.

Karena itulah, melalui Yayasannya ia mencoba melakukan edukasi kepada masyarakat bagaimana memanfaatkan energi dengan hemat. Selain memilih barang elektronik yang memiliki label hemat energi, ia memberi edukasi bagaimana menanfaatkan sumberdaya energi terbarukan di rumah tangga.

“Kalau di rumah tangga, kami melihat seperti listrik LED masih jarang. Jadi mereka masih menggunakan bola lampu yang sangat boros. Hal-hal seperti itu masih belum teredukasi di masyarakat kita. Kami pelan-pelan mencoba melakukan edukasi,” kata Krisna Wijaya.

Selain memilih barang elektronik dengan melihat SKEM dan LTHE, masyarakat sebaiknya mulai membiasakan diri untuk menerapkan konsep efisiensi energi di rumah tangga. Peralatan elektronik semisal AC, kipas angin, rice cooker, bola lampu, televisi seharusnya digunakan seperlunya. Sehingga peralatan elektonik tersebut dimatikan jika tak terpakai.

“Sehingga yang ontime hanya kulkas saja sebenarnya. Kalau yang lain-lain sebenarnya tidak sesuai kebutuhan semua. Misalnya AC kalau sudah tak dipakai, harus dimatikan. Itu jadi komitmen di rumah tangga,” tambahnya.

Terkait Standar Kinerja Eenergi Minimum (SKEM) dan Label Tanda Hemat Energi (LTHE) ini, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB Sahdan mengatakan, aturan ini memang sudah disosialisasikan oleh Kementerian ESDM ke pemerintah daerah, termasuk ke ESDM NTB. Namun demikian pihaknya belum melakukan sosialisasi atau kegiatan untuk memberi pemahaman kepada konsumen soal kebijakan pusat ini.

“Mestinya begitu, setiap ada kegiatan, program atau pelaksanaan kegiatan ada pengawasan.tanpa hal itu tak bisa efektif berjalan. Kami akan koordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait supaya kita punya pemahaman yang sama, agar lebih efektif pelaksanaannya,” kata Sahdan.

Sosialisasi SKEM dan LTHE Dinilai Belum Maksimal

Sekretaris Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Sri Wahyuni mengatakan, aspek sosialisasi SKEM dan LTHE masih kedodoran. Hal ini terbukti dari belum banyaknya masyarakat yang memahami label hemat energi tersebut.

Ia menilai pemerintah belum maksimal memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan SKEM dan LTHE ini. Sehingga pemerintah disarankan agar kelompok konsumen diberdayakan dalam proses sosialisasi ini untuk menyentuh lebih banyak lagi masyarakat agar semakin sadar pentingnya penggunaan hemat energi.

“Kalau kami melihat dan merasakan sendiri ini belum maksimal. Skup yang kecil saja ini masih banyak konsumen yang belum paham. Makanya gunakanlah peer grup -peer grup pemerintah itu. Jangan kalau mereka tak mepunyai SDM, gunakan kelompok konsumen kelompok konsumen, itu lebih efektif” kata Sri Wahyuni saat ditemui di Bogor Jawa Barat belum lama ini.

Masih terbatasnya pengetahuan hemat energi di masyarakat tercermin dari hasil survei tahun 2019 lalu yang menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih belum hemat penggunaan energi. Misalnya sebanyak 48 persen pengguna AC masih menyalakan di angka 18 drajat. Kemudian durasi penggunaan AC juga masih cukup lama atau cenderung diluar kebutuhan. Sehingga pemerintah harus tetap memberi sosialisasi kepada masyarakat.

Program Manager CLASP Indonesia Nanik Rahmawati mengatakan, kesadaran hemat energi di Indonesia memang masih sangat rendah yaitu 6,5 persen konsumen yang paham soal pelabelan hemat energi. Di zona Bali Nusa Tenggara paling rendah dengan angka 3 persen saja. Sehingga pemerintah butuh kerja keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat soal pentingnya penggunaan label hemat energi

“Jadi harus massif dan continues sosialisasinya. Kemarin kami melakuakn tiga workshop diantaranya di asosiasi building owner dan managemen, itu yang tahu dari seluruh peserta yang ada hanya empat peserta saja yang tahu lebelling hemat energi, kayak gitu ya” katanya.

Terkait dengan hal itu, Koordinator Pengawasan Konservasi Energi Direktorat Konservasi Energi Ditjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Endra Dedy Tamtama mengatakan, konsep SKEM dan LTHE di barang elektronik ini memang masih tetap disosialisasikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia melalui sejumlah cara. Bahkan ke lingkungan sekolah. Namun pihaknya mengalami keterbatasan untuk menjangkau seluruh masyarakat.

“Kalau ke seluruh Indonesia kan kami juga ada keterbatasan ya. Dulu ada Iklan Layanan Masyarakat di TV, kemudian di kantor kami dengan lingkungan sekitar, ada ibu-ibu PKK, kantor instansi-instansi, asosiasi ibu-ibu, kemudian ke instansi pendidikan dilakukan juga,” kata Endra Dedy Tamtama kepada media ini.

Ia mengatakan, Pemda di seluruh Indonesia diminta untuk menggunakan barang elektonik berlabel hemat energi. Kemudian terkait pengawasan terhadap SKEM dan LTHE dilakukan oleh Kementerian ESDM dan tidak ada pendelegasian kewenangan pengawasan ke daerah. Namun diharapkan Kementerian lain seperti Kementerian Perdagangan bisa melakukan koordinasi dengan Dinas Perdagangan di daerah untuk memberikan perhatian pada SKEM dan LTHE ini.

“Peran pemda, satu di institusinya mereka menggunakan. Kedua, kalau pengawasannya tentu kembali lagi sesuai kewenangannya. Kita juga tak mau mengawasi, satu produsen didatangi berkali-kali. Itu juga merepotkan. Pengusaha juga tidak mau, jadi pengawasan kembali ke regulasi. Kalau untuk SKEM dan label sesuai regulasi tak ada pendelegasian ke daerah” imbuhnya.

Sub Koordinator Direktorat Konservasi Energi Ditjen EBTKE Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Ratri Anggraeni Nurwini mengaku dari awal aturan ini keluar tahun 2017 lalu, sosialisasi telah dilakukan secara massif. Namun saat itu baru produk AC yang memiliki SKEM dan LTHE. Ia optimis kesadaran konsumen akan meningkat setelah semakin banyak barang elektronik yang memiliki label hemat energi.

“Kita sudah sempat bikin iklan juga sebelum Covid itu, tapi mungkin belum terlalu ngeh itu istilahnya karena kan peralatnnya baru AC saja waktu itu. Namun nanti semakin banyak peralatan semakin banyak. Kita juga sudah koordinasi dengan Perdagangan (Kemendag-red) terkait pengawasannya, kita sudah minta tolong dong diawasi,” ujarnya.(ris)

PLN Kenalkan Produk UMKM di Ajang MXGP 2024

0
PLN memperkenalkan produk-produk UMKM di ajang MXGP Lombok 2024 (ekbisntb.com/ist)

MERAMAIKAN kejuaraan Motocross Grand Prix (MXGP) Series 11 di Sirkuit Selaparang Kota Mataram yang digelar tanggal 29-30 Juni 2024, PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Barat mengenalkan produk UMKM Binaan yang tergabung dalam Rumah BUMN Lombok Barat. Produk yang dikenalkan berupa sate bulayak, rice ball, kacang mete, abon ayam, abon ikan tuna, kopi sembalun, sambal cengeh, kripik talas dan lain-lain mendapatkan perhatian para pengunjung.

General Manager PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Nusa Tenggara Barat, Sudjarwo, menyebutkan bahwa PLN akan terus mendukung dan mengembangkan UMKM agar bisa naik kelas dan bisa bersaing baik di pasar daerah maupun di pasar nasional.

“PLN melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berkomitmen untuk membantu para UMKM agar bisa menaikkan valuenya supaya mampu bersaing di pasar yang lebih luas,” ungkap Sudjarwo.

Dika, salah satu pengunjung yang turut tertarik dengan produk-produk UMKM binaan PLN menuturkan penilaiannya terhadap kualitas hasil produk yang dihasilkan oleh UMKM binaan PLN.

“Saya barusan lewat dan tertarik dengan produk-produk UMKM Rumah BUMN Lombok Barat. Saya suka kacang metenya, produknya bener-bener proper, kemasannya juga bagus, rasanya juga enak, bisa bersainglah dengan produk-produk sejenis,“ tuturnya.

“Untuk teman-teman UMKM terutama yang di binaan Rumah BUMN Lombok Barat, tetap jaga kualitas, jaga kemasan, karena UMKM itu sekarang sudah bisa bersaing dengan produk-produk besar, jadi kita pun bisa lebih memilih UMKM dengan rasa yang jauh lebih baik,” imbuhnya.

Sudjarwo juga menuturkan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu cara PLN membantu mempromosikan produk-produk UMKM binaan PLN yang tergabung dalam Rumah BUMN Lombok Barat.

“Ini salah satu usaha kita untuk memajukan UMKM yang ada di NTB, apalagi ini event internasional. UMKM binaan bisa melakukan promosi sehingga lebih dikenal. Ini kesempatan yang sangat baik yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh UMKM binaan yang ada di NTB,” tambah Sudjarwo.

“Harapannya UMKM ini bisa semakin berkembang, jumlah dan volumenya semakin banyak. Jangan lupa produk UMKM ini sudah bisa masuk dalam marketplace di PLN Mobile sehingga pemasarannya akan lebih luas, lebih mudah dalam cara belanjanya dan bisa dipesan dari mana saja, cukup diklik dari HP saja, semua orang bisa belanja produk tersebut,” harap Sudjarwo.

Suriyatniati, pengelola UMKM Surya Angkringan, salah satu UMKM Lombok Barat yang turut meramaikan booth PLN, mengaku senang telah dilibatkan. “Banyak sekali manfaat yang kami dapatkan dengan bergabung di Rumah BUMN Lombok Barat, kami mendapat banyak pengalaman, pelatihan dan lain-lain. Sekarang sudah cukup baik, namun kedepannya semoga akan lebih baik lagi. Terimakasih PLN telah membina kami sampai berhasil seperti ini.” ujarnya.(bul)

Produsen Elektronik Harus Bertanggungjawab Terhadap Sampah Produknya

0
Julmansyah (ekbisntb.com/dok)

PRODUSEN memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah yang dihasilkan oleh produk mereka. Ini adalah bagian dari konsep Extended Producer Responsibility (EPR) atau Tanggung Jawab Produsen yang diperluas.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Julmansyah mengemukakan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, produsen diharuskan mengirimkan dokumen perencanaan pengurangan sampah dengan tujuan mencapai target pengurangan sampah sebesar 30 persen dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah di tahun 2029.

Peraturan ini menetapkan bahwa produsen harus bertanggung jawab atas kemasan atau barang yang mereka produksi, terutama jika kemasan atau barang tersebut sulit terurai oleh proses alam. Ini mencakup pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Contoh produk yang termasuk dalam tanggung jawab produsen adalah plastik, hingga produk-produk elektronik.

Menurutnya, di Asia, Indonesia termasuk negara yang belum menerapkan konsep EPR. Padahal, negara-negara tetangga seperti Malaysia sudah menerapkannya.

“Kita termasuk negara yang tidak menerapkan EPR. Para produsen sampah plastik, maupun elektronik harusnya diwajibkan melakukan pengelolaan sampah atas produk yang dibuat. Karena ini sifatnya mandatory. Tapi sampai sekarang masih sifatnya voluntary artinya sukarela,” ujarnya.

Bayangkan, menurut Julmansyah, produk-produk elektronik yang sudah tua, seperti AC, Kulkas, Tape, Radio, hingga printer, setelah tidak lagi terpakai, dibuang oleh pemiliknya begitu saja. Jika sampak-sampak elektronik tersebut tidak dikelola, maka bukan hal yang tidak mungkin sampah-sampah besar itu akan menghiasi laut yang merupakan lingkungan hidup bagi biota di sana.

“Karena itulah, perusahaan-perusahaan produsen plastik dan elektronik ini harus bekerjasama dengan pengelola TPA (Tempat Pembuangan Akhir) untuk mengelola sampah-sampah yang mereka hasilkan dari produksinya,” katanya.

NTB turut menyuarakan agar pemerintah pusat harus tegas kepada perusahaan-perusahaan plastik dan elektronik dimaksud untuk bertanggungjawab terhadap produk yang dihasilkannya.

“Karena hanya pemerintah pusat yang bisa melakukannya. Karena produksinya dilakukan di Jawa. Tapi dampaknya kita rasakan langsung ketika produk-produk tersebut sudah tidak lagi pakai di masyarakat,” demikian Julmansyah.(bul)

Kemiskinan Tak Bisa Diukur dari Kepemilikan Rumah

0
Wahyudin (ekbisntb.com/dok)

KEPALA Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin, menegaskan kemiskinan di NTB tidak bisa diukur hanya berdasarkan kepemilikan rumah. Walaupun data kekurangan rumah di NTB masih cukup tinggi.

Menurut Wahyudin, data kepemilikan rumah, seperti rumah sendiri, sewa, atau gratis, memang bisa menjadi indikator. Namun, tidak semua orang yang tidak memiliki rumah tergolong miskin.

“Bisa saja seseorang yang menyewa rumah karena baru menikah dan belum ingin tinggal bersama orang tua, dan mereka memiliki penghasilan yang cukup,” jelas Wahyudin pekan kemarin.

Ia mencontohkan, banyak orang yang tidak memiliki rumah tetapi memiliki penghasilan yang baik.

“Misalnya, pegawai negeri sipil (PNS) yang belum memiliki rumah, mereka tidak bisa dikategorikan miskin hanya karena tidak memiliki rumah,” ujarnya.

Wahyudin menambahkan, indikator kemiskinan yang lebih tepat adalah dilihat dari pengeluaran makanan dan non-makanan. “Pengeluaran non-makanan ini termasuk perumahan,” terangnya.

Ia mengakui, masih banyak orang di NTB yang termasuk miskin, walaupun mereka memiliki rumah.

“Misalnya, mereka yang tinggal di rumah papan, bedek, atau bambu,” kata Wahyudin. “Kemiskinan di NTB saat ini mencapai 13,82 persen,” tambahnya.(bul)

Waspada, Potensi Kekeringan Meteorologis Makin Meluas di NTB

0
Ilustrasi kekeringan NTB(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Curah hujan di wilayah NTB pada dasarian III Juni 2024 secara umum dalam kategori rendah yaitu 0 – 50 mm/dasarian. Sifat hujan pada dasarian III Juni 2024 di wilayah NTB umumnya didominasi kategori bawah normal.

Monitoring Hari Tanpa Hujan Berturut – turut (HTH) provinsi NTB umumnya bervariasi mulai dari kategori sangat pendek yaitu 1 – 5 hari tanpa hujan hingga ekstrem panjang yaitu lebih dari 60 hari tanpa hujan. HTH terpanjang terjadi di Pos Hujan Sape, Kabupaten Bima sepanjang 69 hari.

Prakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Nusa Tenggara Barat Ni Made Adi Purwaningsih mengatakan, pada dasarian I Juli 2024 (1 – 10 Juli 2024) peluang curah hujan diprediksi sangat rendah.  Potensi curah hujan dengan intensiatas di atas 20mm/dasarian diprediksi terjadi di sebagian kecil wilayah NTB diantaranya, wilayah Kota Mataram, sebagian Kabupaten Lombok Barat bagian Utara, sebagian Kabupaten Lombok Tengah, sebagian Kabupaten Sumbawa bagian Selatan, serta sebagian kecil wilayah Kabupaten Bima dengan probabilitas di bawah 70 persen.

“Berdasarkan monitoring, analisis dan prediksi curah hujan dasarian, terdapat indikasi kekeringan meteorologis (iklim) sebagai dampak dari kejadian hari kering berturut-turut dengan indikator hari tanpa hujan dengan potensi Waspada dan Awas yang terjadi di sejumlah daerah,” kata Ni Made Adi Purwaningsih dalam keterangannya, Minggu 30Juni 2024 kemarin.

Indikasi kekeringan meteorologis level Awas terdapat di sejumlah wilayah misalnya di Kecamatan Kilo, dan Pajo Kabupaten Dompu. Kemudian di Kabupaten Bima meliputi Kecamatan Belo, Lambitu, Palibelo, dan Sape, Kota Bima terdapat di Kecamatan Raba, kemudian Kabupaten Lombok Timur terdapat di Kecamatan Kecamatan Sambelia, Lombok Utara di wilayah Bayan, Kabupaten Sumbawa di Kecamatan Labuhan Badas, serta Unter Iwes dan di Kabupaten Sumbawa Barat di Kecamatan Jereweh.

Begitu juga level waspada terdapat di sejumlah kecamatan yang tersebar di sebagian besar kabupaten di NTB. Misalnya Kecamatan Huu, Manggalewa, dan Woja Dompu, Kecamatan Sanggar dan Soromandi di Kabupaten Bima, Kecamatan Sekotong Lombok Barat, Kecamatan Praya Barat, dan Pujut, Lombok Tengah.

Sementara itu di Lombok Timur, level waspada kekeringan terdapat di Kecamatan Jerowaru, Kecamatan Keruak, Kecamatan Labuhan Haji, Kecamatan Pringgabaya, Kecamatan Sakra Barat, Kecamatan Sikur, dan Kecamatan Suela. Sedangkan di Lombok Utara ada di Kecamatan Gangga, di Kabupaten Sumbawa meliputi Kecamatan Alas, Buer, Empang, Moyo Utara, Rhee serta Sumbawa Barat meliputi Kecamatan Brang Ene, Brang Rea, dan Maluk.

Ia mengatakan, saat ini seluruh wilayah NTB sudah memasuki musim kemarau. Masyarakat NTB dihimbau agar dapat menggunakan air secara bijak, efektif dan efisien. Masyarakat juga perlu mewaspadai akan terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan yang umumnya terjadi pada periode puncak musim kemarau.

“Masyarakat dapat memanfaatkan penampungan air seperti embung, waduk, atau penampungan air hujan lainnya guna mengantisipasi kekurangan air khususnya di wilayah-wilayah yang sering terjadi kekeringan,” imbaunya.(ris)

Komit Kembangkan UMKM

0
H. M. Syamsul Luthfi(ekbisntb.com/rus)

SALAH satu tokoh Lombok Timur (Lotim), H. M. Syamsul Luthfi berkomitmen mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal dini dikatakan kakak kandung Dr. TGB. M. Zainul Majdi ini di depan para pengiat UMKM di Jerowaru, Sabtu 29 Juni 2024.

Di hadapan puluhan pegiat UMKM, Syamsul Luthfi menegaskan komitmennya untuk mendukung perkembangan UMKM di wilayah tersebut. Menurutnya, UMKM adalah tulang punggung perekonomian kita. Oleh karena itu, Luthfi mengaku sangat berharap dapat mendengarkan dan mewujudkan aspirasi dari para pelaku UMKM.

Luthfi juga menyoroti ketahanan UMKM sebagai bukti keberhasilan dalam menghadapi tantangan ekonomi, termasuk krisis akibat pandemi Covid-19.

Luthfi mengungkapkan bahwa saat ini hanya ada sekitar 20.000 UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Lotim, jauh dari target nasional 30 juta UMKM yang berbasis digitalisasi yang diinginkan pemerintah pusat.

Sebagai anggota DPR RI Komisi 6 Bidang Industri, Investasi, dan Persaingan Usaha, Luthfi mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya menumbuhkan ekonomi berkualitas. Dia juga menyoroti potensi besar Jerowaru dalam sektor pariwisata, perikanan, pertanian, dan kebudayaan.

“Saya yakin Jerowaru dapat menjadi garda terdepan dalam menghubungkan kita dengan proyek strategis nasional di Kuta Mandalika. Kita harus memanfaatkan peluang ini secara maksimal,” lanjutnya.

Luthfi juga menyampaikan rencananya untuk memekarkan Jerowaru menjadi dua kecamatan, Jerowaru dan Pemongkong, sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi daerah dengan lebih cepat.

Mantan Wakil Bupati Lotim ini juga menegaskan pentingnya gotong royong dalam membangun Lombok Timur yang maju dan harmonis. “Gotong royong adalah warisan nenek moyang kita yang harus kita jaga dengan baik,” tutupnya.

Dengan komitmen dan rencana konkrit ini, HM Syamsul Luthfi terus bergerak maju untuk membawa perubahan positif bagi pengembangan UMKM dan pembangunan Lombok Timur secara keseluruhan. (rus)