Home Blog Page 737

Nilai Klaim Petani Tembakau Lebih Besar dari Iuran

22 May 2024

Selong (Ekbis NTB) – Pimpinan cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) , Halik A’syam mengakui nilai klaim jaminan kematian (JKm) dari petani tembakau lebih besar dari iuran. Tahun 2023, jumlah iuran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) Rp 1,9 miliar. Sementara, jumlah klaim sudah tembus Rp 2,8 miliar.

Hal ini dikemukakan Syam saat dikonfirmasi Ekbis NTB 20 Mei 2024. Pemerintah Lotim diakui memiliki komitmen yang cukup besar untuk menganggarkan perlindungan sosial bidang ketenagakerjaan bagi petani tembakau. Hal ini mengantarkan Lotim meraih penghargaan khusus dari pimpinan BPJamsostek.

Tahun 2024 ini, Lotim mengalokasikan anggaran Rp 2,6 miliar yang diberikan sebagai perlindungan sosial ke petani tembakau. Dari dana tersebut sebanyak 17.195 petani tembakau, buruh industri tembakau terlindungi.

Sejauh ini, hampir setiap hari klaim kematian dari ahli waris petani tembakau. Selama kurun waktu 2024 ini saja sudah tujuh orang yang klaim kematian dengan nilai klaim Rp 42 juta/orang.

Petani tembakau yang meninggal tahun 2023 ada yang belum klaim. Meski telat klaim, BPJamsostek siap melayani. ‘Karena alasan malas urus akta kematian, meski begitu kami tetap akan melayani selama syarat lengkap, maka dipastikan cair,” ungkapnya

Ditanya apakah BPJamsostek tidak merugi dengan jumlah klaim selama ini selalu lebih besar daripada iuran masuk? Syam mengatakan Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan cukup banyak. Sektor formal dan informal yang dinilai iurannya cukup besar. Bayar jaminan kematian besar. ‘Ada subsidi silang namanya,” terangnya lagi.

Menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan manfaat besar. Ada pengembangan bunga saldo. Dengan dana Rp 16,800, butuh waktu yang sangat lama baru bisa kumpulkan uang Rp 42 juta. “Kalau iurannya Rp 16.800, butuh waktu 83 tahun baru kumpul uang Rp 42 juta,” demikian sebutnya. (rus)

Artikel lainnya….

NTB Protes, Penjualan Benih Lobster Diambil Alih KKP

Pembangunan Dikebut, Bendungan Meninting Siap Diresmikan Presiden Jokowi

Dipasangi Spanduk KPK, Pemilik Rumah Bakso Sampaikan Kondisi Sebenarnya

Harkitnas, Menkominfo Ingatkan Bonus Demografi untuk Pertumbuhan Ekonomi

ekbisntb.com

22 May 2024

PERINGATAN - Peringatan Harkitnas ke 116 digelar di KLU, Selasa 21 Mmei 2024. (Ekbis NTB/ist)

Tanjung (Ekbis NTB) – Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) Ke-116 diperingati di Kabupaten Lombok Utara (KLU), Selasa 21 Mei 2024. Wabup KLU Danny Karter Febrianto Ridawan ST., M.Eng selaku Inspektur, mengingatkan amanat pesan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) RI terkait pentingnya generasi Indonesia menguasai teknologi.

Wakil Bupati KLU, Danny Karter Febrianto Ridawan, di depan para peserta upacara mengungkapkan, Kebangkitan Nasional adalah penanda lahirnya zaman baru, pencetus cara berpikir baru, semangat kebangkitan nasional merumuskan kemerdekaan sebagai wahana memperjuangkan kedaulatan dan kemuliaan manusia.

“Inovasi-inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner, banyak kesulitan yang berhasil disolusikan oleh teknologi. Dengan menguasai teknologi maka seseorang menguasai peradaban,” ujarnya.

Ia menyambung, detail gambarannya semakin jelas, dimana penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan untuk menyongsong Indonesia Emas. Di era sekarang, terbentang potensi kekuatan yang siap merambah dunia. Bonus demografi menunjukan 60 persen penduduk Indonesia dalam dua dekade menjadi tenaga usia produktif yang siap mengembangkan berbagai inovasi baru bagi kemajuan pertumbuhan ekonomi.

“Bonus demografi yang dimiliki Indonesia haruslah dikelola dengan kebijaksanaan, salah satu yang berpeluang menjadi penopangnya adalah adopsi teknologi digital,” katanya.

Sementara dalam aspek, sosial, dan ekonomi transformasi digital dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendukung pertumbuhan ekonomi, serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bisnis. Selain itu, dalam aspek sosial dan lingkungan, transformasi digital mampu meningkatkan akses terhadap berbagai teknologi untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Potensi-potensi tersebut tentu mendukung percepatan transformasi digital, sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk keluar dari middle-income trap, perekonomian Indonesia harus tumbuh di kisaran 6 hingga 7 persen untuk dapat mencapai target negara berpendapatan tinggi atau negara maju pada tahun 2024.

“Tantangan demi tantangan dapat kita hadapi bersama, kerja bersama dari komponen bangsa telah menggerakkan roda transformasi dengan pasti, hasil demi hasil bisa mulai dinikmati, mulai dari kalangan perkotaan dampai dengan pedesaan, di seluruh penjuru tanah air,” sambungnya.

Pada akhir amanatnya Wabup Danny mengajak untuk terus menatap masa dengan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dengan keyakinan, kemajuan telah terpampang di depan mata.

“Di titik inilah seluruh potensi dan sumber daya alam, bonus demografi, potensi transformasi digital, menjadi modal dasar menuju Indonesia Emas 2045,” tandas Wabup. (ari)

Artikel lainnya….

PLN dan Pemkot Mataram Siap Bekerjasama Manfaatkan Limbah Batu Bara PLTU

Masuk pasar RI, Produsen EV China Aion Boyong Enam Teknologi Canggih

Dirut PT. GNE Ditahan, Pemprov Minta Perusahaan Tetap Beroperasi Normal

Banyak Belum Diintervensi, Puluhan Ribu KK Penduduk Lobar Hidup Miskin Ekstrem

ekbisntb.com

22 May 2024

Giri Menang (Ekbis NTB) – Kendati Pemkab Lombok Barat (Lobar) mampu menekan warga miskin ekstrem, akan tetapi jumlah penduduk miskin ekstrem masih lumayan tinggi. Jumlahnya mencapai 61.100 kepala keluarga (KK) atau setara 237 954 jiwa. Mereka ini berada pada Desil 1 hingga 2. Dan puluhan ribu KK di antaranya masuk dalam pendataan verifikasi dan validasi ulang oleh Dinas Sosial (Disos) Lobar.

Dari data Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial mengacu pada data P3KE tahun 2023, total penduduk yang masuk kategori miskin 61.100 kepala keluarga (KK) atau setara 237 954 jiwa. Masing-masing sebanyak 61 ribu KK lebih warga miskin ekstrem. Masing-masing pada Desil 1 sebanyak 26.360 KK atau 110.993 jiwa. Desil 2 sebanyak 18.846 KK atau 70.500 jiwa dan Desil 3 sebanyak 15.484 KK atau 56.461.

“Jumlah berdasarkan P3KE itu 61.100 KK dan 237 954 jiwa warga miskin,” terang Kabid Penanganan Fakir Miskin pada Dinsos Lobar Zaenal Mutaqin, kemarin.

Dikatakan, kalau melihat data per kecamatan, jumlah kemiskinan ekstrem yang termasuk tinggi adalah Sekotong, kemudian diikuti kecamatan lainnya. Dari data ini, jika dibanding dengan jumlah DTKS mencapai 479.716 jiwa dengan 182.759 KK. Dari jumlah DTKS ini belum semua diintervensi bantuan.

Kepala Disos Lobar Lalu Martajaya menjelaskan, dari jumlah 182.759 KK yang masuk DTKS ini 91 ribu KK sudah masuk data intervensi. Seperti bantuan pangan beras, yang direncanakan hingga bulan Juni. Sedangkan sisanya 90 ribu KK lebih sudah masuk data intervensi bansos.”Yang penerima bantuan ini 91. 868 KK, bertambah dari sebelumnya,” kata Lalu Martajaya.

Dikatakan, data penerima bansos ini terus bertambah, kalau dilihat dari data sebelumnya bansos, seperti PKH dan BPNT sebanyak 89 ribu KK. “Hari ini data P3KE jadi 91 ribu KK lebih,” sebutnya.

91 ribu KK yang mendapatkan bansos ini termasuk di dalamnya ada warga miskin ekstrem, kaum difabel dan lansia.Sedangkan puluhan ribu KK yang belum masuk bansos ini sudah mendapatkan program kesehatan baik JKN Pusat maupun BPJS daerah. Mereka ini, kata dia, berhak mendapatkan bansos, sehingga ke depan, kepala keluarga yang belum mendapatkan bansos ini, akan dimasukkan bertahap ke penerima bansos. Ketika ada KK yang graduasi, KK yang belum masuk bansos akan masuk menggantikan KK yang graduasi tersebut. “Jadi otomatis nanti digantikan oleh yang belum masuk penerima bansos,” ujarnya. Pihaknya secara rutin mengusulkan warga yang belum masuk bansos ini ke pusat agar mendapat bansos. (her)

Artikel lainnya….

Ibu Ratikah: Dari Buruh Opak Singkong Jadi Pengusaha dengan Pendampingan BTPN Syariah

Bank Indonesia Dukung Pengembangan Desa Wisata Bilebante

Pengusaha Perempuan NTB Dukung Rohmi-Firin di Pilkada NTB

Lapak di Lingkar Terminal Mandalika Belum Ditertibkan

ekbisntb.com

22 May 2024

BELUM DITERTIBKAN - Lapak PKL di Kawasan Lingkar Terminal Mandalika hingga saat ini belum ditertibkan. Keberadaan lapak PKL dinilai akan mengganggu penataan terminal tipe A tersebut. (Ekbis NTB/cem)

Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Kota Mataram hingga kini belum melakukan penertiban terhadap lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan lingkar Terminal Mandalika. Padahal, pemerintah pusat melalui Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan RI sedang merevitalisasi terminal tipe A tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin menjelaskan, revitaliasi Terminal Mandalika sebenarnya menjadi ranah dari Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan. Sementara, tanggungjawab dari Pemkot Mataram adalah konsentrasi pada lapak pedagang kaki lima yang berada di kawasan lingkar terminal.

Pihaknya telah membahas permasalahan itu bersama Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang, untuk penertiban kawasan tersebut. “Pak Asisten I yang memimpin rapat nanti ada tim yang dibentuk,” terang Zulkarwin dikonfirmasi pada Senin 20 Mei 2024.

Tim penertiban ini terdiri dari Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Dinas Perhubungan Kota Mataram serta di back up aparat kepolisian. Zulkarwin menambahkan, lapak PKL akan direlokasi ke lahan yang baru agar kawasan itu tertata dengan rapi. Akan tetapi, relokasi ini belum dilaksanakan karena menunggu tindaklanjut. “Sebenarnya ini kewenangan dari kecamatan dan Dinas Perdagangan untuk lapak,” dalihnya.

Mantan Camat Selaparang ini menegaskan, masyarakat melihat urusan terminal berada di Dinas Perhubungan. Padahal, kewenangan pengelolaan terminal tipe A tersebut telah diambilalih oleh pemerintah pusat atau Balai Pengelola Transportasi Darat Kementerian Perhubungan RI.

Sementara, area yang berada di terminal menjadi ranah dari Dinas Perdagangan Kota Mataram. Oleh karena itu, kewenangan relokasi PKL di kawasan Terminal Mandalika menjadi kewenangan bersama. “Kelihatannya saja itu tugas Dishub karena kawasan terminal, tetapi sebenarnya sudah diambilalih pengelolaan oleh BPTD,” ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Mataram, H. Lalu Martawang enggan memberikan penjelasan terkait relokasi lapak PKL di lingkar Terminal Mandalika. Ia justru mengarahkan agar menanyakan permasalahan itu kepada Dinas Perhubungan Kota Mataram. “Coba side langsung tanyakan ke Kadishub,” dalih Martawang. (cem)

Artikel lainnya….

Kolaborasi dengan Polda NTB, Ikhtiar APJII Bali Nusra Wujudkan Internet Berkualitas dan Aman

Womenpreneur Day 2024 Akan Digelar Lagi, Ada Bazar UMKM, Inspirasi Bisnis Hingga Kajian Islam Bersama Umi Pipik

Pj Wali Kota Bima : Akibat Menanam Jagung di Lereng, Kerugian Mencapai Rp2,2 Triliun

Investasi Starlink Belum Masuk ke Mataram

ekbisntb.com

22 May 2024

Mataram (Ekbis NTB) – Kedatangan pengusaha teknologi asal Afrika Selatan, Elon Musk di Denpasar, Bali, meresmikan layanan internet starlink di puskesmas pembantu menjadi angin segar bagi industri teknologi. Namun, layanan internet berbasis satelit belum merambah atau masuk di Kota Mataram.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Mataram, Drs. I Nyoman Suwandiasa membenarkan, pengusaha teknologi kelahiran Pretoria, Afrika Selatan, Elon Musk berkunjung ke Indonesia khususnya di Bali, dalam rangka meresmikan penggunaan layanan internet starlink di puskesmas pembantu guna digitalisasi fasilitas kesehatan di pedesaan. Pihaknya sebenarnya mengharapkan layanan internet berbasis satelit ini juga masuk ke Kota Mataram agar memberikan banyak pilihan layanan bagi masyarakat. “Kita belum ada menerima investasi starlink masuk ke Kota Mataram,” terang Nyoman dikonfirmasi pada Selasa 21 Mei 2024.

Saat ini, kebutuhan layanan internet telah merambah ke daerah-daerah terutama kawasan terpencil. Artinya, layanan internet berbasis satelit seperti starlink dibutuhkan masyarakat untuk kebutuhan.

Nyoman menyebutkan, layanan internet yang beroperasi di Mataram adalah provider atau pemain lama seperti Telkom, XL, iconnet milik PT. Perusahaan Listrik Negara, my republika dan lain sebagainya. “Kalau tidak salah ada enam atau tujuh provider yang beroperasi di Mataram,” sebutnya.

Nyoman berharap, investasi starlink juga bisa masuk ke Kota Mataram. Pasalnya, era digitalisasi dibutuhkan dan menjadi kebutuhan masyarakat karena aktifitas internet tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari.

Kehadiran starlink juga bisa menjadi pilihan alternatif bagi masyarakat untuk memilih provider yang dinilai memiliki kecepatan, kemudahan mengakses serta berbiaya murah. (cem)

Artikel lainnya….

Dipasangi Spanduk KPK, Pemilik Rumah Bakso Sampaikan Kondisi Sebenarnya

Astra Motor NTB Umumkan Para Pemenang Kontes Layanan Honda Regional NTB 2024

Truk Pengangkut Sapi Qurban dari Bima ke Jakarta Terbakar di Tol di Jawa Tengah

Rokok Ilegal Masih Marak Beredar di Mataram

ekbisntb.com

22 May 2024

Mataram (Ekbis NTB) – Pemerintah Kota Mataram bersama Bea Cukai perlu mengintensifkan pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal. Pasalnya, rokok tanpa cukai itu disinyalir masih marak beredar di ibukota provinsi NTB tersebut.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting pada Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida membenarkan, peredaran rokok ilegal masih marak terjadi di tengah masyarakat. Salah satu pola dilakukan bersinergi dengan pertokoan, ritel modern, serta jasa pengiriman barang untuk mengidentifikasi rokok yang mereka kirim atau jual. “Iya, memang masih marak rokok ilegal yang menjadi sasaran kita kedepannya,” kata Nida dikonfirmasi pada Selasa 21 Mei 2024.

Sebagai upaya pencegahan dilakukan sosialisasi dengan melibatkan pemilik toko, mahasiswa, kepala lingkungan, serta tokoh masyarakat lainnya. Pelibatan kepala lingkungan terutama di daerah padat penduduk seperti Dasan Agung dan Bertais dinilai sangat penting untuk mengenalkan rokok ilegal serta membantu pemerintah mengingatkan pemilik toko agar tidak menjual rokok tanpa cukai. “Bayangkan, banyak pertokoan yang ada di Kota Mataram yang perlu disasar. Ada kelurahan lain yang belum disentuh itu kita sosialisasikan lagi,” ujarnya.

Modus peredaran rokok ilegal dengan memanfaatkan jasa pengiriman barang atau distributor langsung door to door ke pedagang kecil. Nida menegaskan, kewenangan pengiriman barang melalui jasa pengiriman menjadi kewenangan dari Dinas Perdagangan untuk mengawasi. Akan tetapi, pengungkapan modus pengiriman rokok haram tersebut, menjadi kewenangan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk mengungkap jaringan peredaran.

Termasuk potensi kerugian negara atas maraknya peredaran rokok ilegal tersebut, menjadi urusan dari Bea Cukai atau OPD lainnya. “Kalau kami memiliki tupoksi berbeda. Untuk pengungkapan modus pengiriman dan kerugian menjadi tanggungjawab dari OPD atau instansi vertikal lainnya,” terangnya.

Apakah tidak ada sanksi bagi ritel modern yang menjual rokok ilegal? Nida menegaskan, pedagang menjual rokok ilegal sebenarnya akibat ketidaktahuan dan ketidakpahaman mereka terhadap merek rokok tersebut. Terkadang pedagang berkonsultasi dengan Dinas Perdagangan setiap memasukkan atau menerima rokok dari distributor. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi dinilai penting menyasar pedagang dan ritel modern di Kota Mataram. (cem)

Artikel lainnya….

Dirut PT. GNE Ditahan, Pemprov Minta Perusahaan Tetap Beroperasi Normal

NTB Protes, Penjualan Benih Lobster Diambil Alih KKP

Pembangunan Dikebut, Bendungan Meninting Siap Diresmikan Presiden Jokowi

Ibu Ratikah: Dari Buruh Opak Singkong Jadi Pengusaha dengan Pendampingan BTPN Syariah

ekbisntb.com

21 May 2024

Ibu Ratikah saat mendapat kunjungan pendampingan dari BTPN Syariah (Ekbis NTB/bul)

Giri Menang (Ekbis NTB) – Ibu Ratikah, salah satu warga Dusun Sigerongan, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar Narmada, Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB telah menjadi nasabah BTPN Syariah selama 10 tahun. Kisah inspiratifnya menunjukkan bagaimana BTPN Syariah membantu mengubah hidup nasabahnya melalui program pembiayaan dan pendampingan usaha.

Ratikah adalah Ketua Kelompok Wanita Tani “Maik Renyah” dusun setempat. Sebelum memiliki usaha sendiri, ia bekerja sebagai buruh angkut jajanan opak singkong, makanan tradisional khas Lombok yang dibuat dari campuran singkong, kelapa, dan gula merah.

Berkat ketekunannya belajar selama menjadi buruh angkut opak singkong membawanya untuk memulai usahanya sendiri di tahun 2014. Ratikah awal mula kesuksesannya setelah disentuh oleh BTPN Syariah. Saat itu, ia mendapat kabar dari RT di lingkungannya soal pendampingan dari BTPN Syariah.

Kabar ini disambutnya dengan senang hati. Awalnya, dengan pembiayaan yang diberikan BTPN Syariah sebagai modal sebesar Rp1 juta, Ratikah kemudian memulai usahanya, membuat opak singkong.

Ia menggunakan pembiayaan tersebut untuk membeli bahan baku dan peralatan membuat opak singkong. Kegigihan dan kerja kerasnya dalam mengelola usaha membuahkan hasil.

Seiring dengan perkembangan usahanya, pembiayaan yang didapat dari BTPN Syariah juga meningkat menjadi Rp13 juta saat ini. Modal tersebut digunakan untuk membeli lebih banyak bahan baku untuk mengembangkan usahanya.

Seiring berjalannya waktu, usahanya kemudian berkembang dan sekarang memiliki 15 karyawan serta 30 orang reseller. Pemasaran opak ini menyebar hingga ke Lombok Timur. Dalam sehari, kini omzet usahanya sekitar Rp2 juta-Rp3 juta sehari.

Berkat kegigihan dan pendampingan dari BTPN Syariah, Ratikah tidak hanya mencapai mimpinya untuk memiliki usaha yang sukses, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk berangkat umroh gratis di tahun 2022 sebagai nasabah inspiratif.

“Alhamdulillah, karena kami terus didampingi tim BTPN Syariah. Setiap minggu ketemu sama kelompok. Berdiskusi kendala dan peluang. Akhirnya bisa berkembang sampai sekarang. Dan alhamdulillah, saya bisa berumrah secara gratis,” katanya, Selasa 21 Mei 2024.

BTPN Syariah tidak hanya memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, tetapi juga pendampingan usaha yang berkelanjutan. Ratikah mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari BTPN Syariah tentang cara mengelola keuangan, mengelola produksi, dan memasarkan produknya.

“Saya sangat bersyukur atas bantuan BTPN Syariah. Berkat BTPN Syariah, saya bisa mengembangkan usaha saya dan meningkatkan taraf hidup keluarga saya,” ujar Ratikah.

Kisah sukses Ibu Ratikah menjadi inspirasi bagi banyak orang di lingkungannya. Dia menunjukkan bahwa dengan kerja keras, tekad, dan pendampingan yang tepat, siapapun dapat mencapai mimpinya.

BTPN Syariah sendiri adalah bank syariah yang berkomitmen untuk membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat prasejahtera melalui program pembiayaan dan pendampingan usaha yang berkelanjutan. BTPN Syariah memiliki jaringan di seluruh Indonesia dan terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik bagi nasabahnya, terutama kaum perempuan.(bul)

Artikel lainnya….

Polda NTB selidiki pemasok detonator bahan baku bom ikan

23 Pengebom Ikan jadi Tersangka di Polda NTB

Pengamanan di Pelabuhan Bangsal Lombok Utara Diperketat Selama WWF di Bali

Bank Indonesia Dukung Pengembangan Desa Wisata Bilebante

ekbisntb.com

21 May 2024

Kepala Kantor Pewakilan Bank Indonesi NTB, Berry A Harahap, didampingi Deputi, Winda Putri Listya saat melakukan kunjungan dan bedah buku di Desa Wisata Bilebante (Ekbis NTB/bul)

Mataram (EKbis NTB) – Bank Indonesia turut mendukung pengembangan desa wisata di Provinsi NTB. Salah satunya, desa wisata Bilebante, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah.

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Meski saat ini sumbangsih desa wisata belum terlalu besar, namun saat pandemi COVID-19 , desa wisata dapat memberikan dampak bagi sektor pariwisata di NTB. Karena itu, Bank Indonesia ikut menjadi bagian penyokong pertumbuhan sektor pariwisata, khususnya desa wisata.

Pariwisata saat Pandemi COVID-19 menghadapi tantangan yang berat untuk kembali bangkit. Industri pariwisata gulung tikar, karena sepinya kunjungan wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Hingga kini, sektor pariwisata masih dalam tahap pemulihan.

“Dari kondisi itu, kita pikirkan apa yang bisa mendorong desa-desa wisata ini, seperti di Desa Wisata Bilebante Lombok Tengah. Ternyata melaksanakan event di desa wisata bisa menjadi salah satu stimulus membangkitkannya,” kata Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Winda Putri Listya, Selasa 21 Mei 2024.

Menurutnya, pelaksanaan event di desa wisata dengan mendatangkan sekitar 250 orang saja, bisa menghidupkan kembali desa wisata. Warga sekitar juga merasakan dampak positifnya. Namun, masih ada tantangan besar dalam pengembangan pariwisata, dalam konteks pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia).

“Untuk meningkatkan SDM, tidak cukup sosialisasi, pelatihan, dia juga harus bisa praktek langsung. Bagaimana melayani jumlah pengunjung yang banyak, berbagai atraksi disiapkan. Jadi kami coba menggerakan dari hulu ke hilir, makanya kita datang,” jelasnya.

Dikatakan, Bank Indonesia mendukung pengembangan sektor pariwisata di desa wisata tidak hanya kali ini. Bahkan sejak 2021 lalu. Pasca pandemi, Bank Indonesia Provinsi NTB menyusun kembali grand design pengembangan desa wisata di NTB.

“Kami juga sudah datangkan ahlinya success story dari Bali dan itu juga desa binaan BI Bali. Kami mau replikasi pengembangan bisnisnya, mulai dari standarisasi sarhunta (sarana hunian pariwisata), dorong pemasaran digitalnya, itu penting untuk membangun branding mereka dan akan menarik wisatawan datang,” jelasnya.

Selanjutnya pengembangan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia), untuk BI Provinsi NTB berkolaborasi dengan pemerintah daerah, khususnya di Desa Wisata Bilebante untuk pengembangan pariwisata di desa wisata. Sekaligus pengembengan ekonomi masyarakat sekitar.

“Jadi menumbuhkan pertumbuhan ekonomi yang eksklusif, pemerataan. Termasuk geliat ekonomi masyarakat di desa wisata seperti di Bilebante. NTB punya potensi alam yang bagus, itu bisa dikembangkan,” demikian.(bul)

Artikel lainnya….

Harkitnas, Menkominfo Ingatkan Bonus Demografi untuk Pertumbuhan Ekonomi

Banyak Belum Diintervensi, Puluhan Ribu KK Penduduk Lobar Hidup Miskin Ekstrem

Lapak di Lingkar Terminal Mandalika Belum Ditertibkan

Pinjaman Online NTB Capai Rp166,44 Miliar Hingga Maret 2024

ekbisntb.com

21 May 2024

Mataram (EkbisNTB.com) – Otoritas Jasa Keuangan RI Provinsi Nusa Tenggara Barat, mencatat total pinjaman online hingga periode Maret 2024, mencapai Rp166,44 miliar.

Kepala Sub Bagian IKNB dan PM OJK NTB, Muhammad Abdul Manan menjelaskan, kenaikan pinjaman online di NTB di awal tahun 2024 mencapai 45,7%.

Kenaikan sebanyak 45,7% ini merupakan pinjaman online legal atau resmi yang terdaftar di OJK per Februari 2024.

Jika diakumulasi jumlah pinjaman online NTB pada bulan Maret sebesar Rp166,44 miliar. Angka tersebut terbanyak kedua di wilayah Nusra, setelah Bali Rp420,28 miliar dan lebih tinggi dari NTT Rp105,01 miliar.“Kalau data kami per Februari 2024, kenaikan outstanding pinjol yang legal atau resmi sebesar 45,7% di NTB secara year on year,” jelasnya pada Selasa, 21 Mei 2024.

Kepala OJK NTB, Rico Rinaldy mengatakan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat NTB, cukup baik sehingga dengan cepat dapat beradaptasi dengan produk-produk keuangan digital. Namun, ia mengimbau kepada masyarakat agar tidak menyentuh pinjaman ilegal.

“Jika masyarakat ingin mengakses pembiayaan melalui fintech lending atau pinjaman online, silakan cek dulu perihal legalitasnya. Apakah berizin atau tidak. Untuk mengecek daftarnya bisa mengecek di website OJK,” tambahnya.

Diketahui, pinjol secara ilegal dapat merugikan peminjam, selain dari tidak terdaftar secara resmi di OJK, pinjol ilegal juga memiliki nilai bunga yang cukup tinggi. Oleh karenanya, apabila sangat membutuhkan dana, masyarakat dihimbau untuk menelusuri terlebih dahulu apakah situs pinjol tersebut sudah resmi atau tidak. (era)

Artikel lainny….

Investasi Starlink Belum Masuk ke Mataram

Rokok Ilegal Masih Marak Beredar di Mataram

Ibu Ratikah: Dari Buruh Opak Singkong Jadi Pengusaha dengan Pendampingan BTPN Syariah

Sempat Turun, Harga Tomat Kembali Memuncak

ekbisntb.com

21 May 2024

Lapak Jualan Marwan di pasar Kebon Roek, Mataram, Selasa, 21 Mei 2024. (Ekbis NTB/era)

Mataram (Ekbis NTB) – Beberapa komoditi pertanian mengalami kenaikan harga di pasaran. Salah satu yang paling melonjak adalah harga tomat. Saat ini, harga tomat berada di angka Rp30.000/kg, melonjak lima kali lipat daripada seminggu lalu yang harganya masih di angka Rp5.000/kg.

Sebelumnya, dua bulan lalu harga Tomat berada di puncak tertinggi mencapai Rp50.000/kg, namun harga Tomat kembali normal setelah dua minggu lebaran Idul Fitri.

Adapun kenaikan harga tomat yang naik turun ini tidak pernah semahal ini sebelumnya, seperti yang dikatakan oleh salah seorang pedagang di pasar Kebon Roek Mataram, Marwan bahwa tahun ini harga tomat mencapai harga tertinggi.

“Tahun ini paling tinggi harga tomat, naik sekarang udah seminggu yang lalu, sekarang Rp30.000/kg, kemarin Rp5.000/kg,” katanya pada Selasa, 21 Mei 2024.

Adapun menurutnya bahwa kenaikan harga tomat ini karena petani tomat belum melakukan panen raya. “Dari petani ini, dia langka tomat, sekarang kan di Lombok Timur banyak yang panen padi sama tembakau,” lanjutnya.

Selain Tomat, beberapa komoditi pertanian lain yang mengalami kelonjakan harga ada Bawang Bombai yang naik harga dua kali lipat, Kol naik harga dua kali lipat, Bunga Kol, Terong, dan Bawang Merah.

“Bawang bombai naik harga awalnya Rp35.000 sekarang Rp65.000, biasanya Kol Rp8.000-Rp.10.000, sekarang naik jadi Rp17.000,” ujarnya. (era)

1...736737738...795 Page 737 of 795

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainny….

JARINGAN MEDIA