Beranda blog Halaman 736

Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan NTB Diimbau Lengkapi Izin Usaha

0
Muslim ST., M.Si (Ekbis NTB/Dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Nusa Tenggara Barat (NTB), Muslim, ST.M.Si, menyampaikan keprihatinannya atas rendahnya kesadaran pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan dalam mengurus perizinan usaha. Ia menegaskan, sebagian besar pelaku usaha di sektor ini hanya memiliki Izin Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KPPRL), yang sebenarnya merupakan izin dasar, bukan izin usaha.

“Makanya kami imbau kepada pelaku usaha semua. Sebagai contoh, kapal-kapal yang membawa wisatawan untuk snorkeling seharusnya memiliki izin usaha wisata tirta atau izin usaha wisata air, itu dimana izinnya, ya di provinsi (Dinas Kelautan dan Perikanan NTB). Saya mendapatkan informasi hampir seluruh pelaku usaha tidak punya izin,” ujar Muslim di ruang kerjanya, Rabu, 8 Januari 2025.

Muslim juga mencontohkan pentingnya izin usaha dalam aktivitas budidaya mutiara, seperti yang banyak terdapat di wilayah Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Ia menegaskan bahwa usaha ini juga wajib memiliki izin usaha yang sah.

Menurutnya, perizinan usaha bukan hanya kewajiban administrasi, tetapi juga bagian dari upaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan mendukung obsesi Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

“Siapa yang bisa mewujudkan target pertumbuhan ekonomi bapak Presiden ini, ya pelaku usaha. Makanya kita akan terus mendorong pelaku usaha mengurus izin-izin usahanya,” tambahnya.

Dikhawatirkan juga, jika pelaku usaha tidak tidak tertib izin, berpotensi berhadapan dengan aparat penegak hukum (APH). Ia menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Daerah NTB, khususnya Direktorat Polisi Air dan Udara (Polairud), yang memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk melengkapi izin-izin tersebut.

“Kami berharap ada komunikasi yang baik antara pemerintah daerah, Polairud, dan TNI AL mendukung kelancaran proses ini,” tambah Muslim.

Muslim menambahkan lagi, bahwa proses pengurusan izin usaha sektor kelautan perikanan ini sebenarnya tidak dikenakan biaya alias gratis. Namun, kesadaran pelaku usaha untuk mengurusnya masih rendah.

Sebagai informasi, izin-izin usaha di sektor kelautan dan perikanan saat ini dikelola di tingkat pusat melalui sistem Online Single Submission (OSS), dengan masa berlaku tertentu sesuai jenis izin.

Ia mengingatkan bahwa pengabaian perizinan dapat berdampak buruk bagi keberlanjutan usaha, terutama dengan semakin intensifnya evaluasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pelaku usaha yang tidak memenuhi ketentuan perizinan.

“Jika izin tidak lengkap, maka di tengah jalan bisa muncul masalah yang akan merugikan pelaku usaha itu sendiri,” tegasnya.

Dinas Kelautan dan Perikanan NTB terus berupaya memberikan pembinaan kepada pelaku usaha agar mereka memahami pentingnya perizinan dan tertib administrasi.

“Komitmen kami adalah mendorong pelaku usaha untuk berkembang, tetapi tentu dengan tetap mematuhi aturan yang ada,” tutup Muslim.

Dengan adanya langkah ini, diharapkan sektor kelautan dan perikanan NTB dapat terus berkembang secara berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta memberikan manfaat bagi masyarakat luas.(bul)

Cetak Rekor, Realisasi PAD Provinsi NTB 2024 Tembus 100 Persen

0
H. Wirawan Ahmad (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Asisten III bidang Administrasi Umum Setda Provinsi NTB H. Wirawan Ahmad MT menyebut tahun 2024 merupakan tahun yang menggembirakan bagi keuangan Pemerintah Provinsi NTB. Sebab berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengeloalaan Pendapatan Daerah (Bappenda) realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai angka 100,38 persen atau mencapai Rp3,318 triliun dari target Rp3,305 triliun.

Menurut Wirawan, capaian PAD Pemprov NTB ini menjadi momentum kebangkitan, mengingat dalam beberapa waktu terakhir ini, capaian PAD Provinsi NTB seringkali tidak mencapai target. Sebagai contoh tahun 2021, realisasi PAD NTB hanya 83,62 persen atau 1,88 triliun. Kemudian tahun 2022 realisasi PAD hanya 83,69 persen atau 2,29 triliun.

“Di tahun 2023 realisasi PAD 90,91 persen atau 2,79 triliun. Namun di tahun 2024, PAD mencapai angka 100,38 persen atau mencapai 3,318 triliun rupiah dari target 3,305 triliun rupiah,” kata Wirawan, Rabu 8 Januari 2025.

Kata Wirawan, angka PAD yang besar tersebut memebuat kontribusi PAD terhadap APBD juga ikut terdongkrak. Bahkan jumlahnya hampir sama dengan kontribusi dana transfer dari pemerintah pusat.

“Capaian PAD tahun anggaran 2024 ini menjadi rekor dari sisi persentase karena naik signifikan menembus angka 100 persen dan dari sisi jumlah menembus angka 3 triliun. Capaian angka tersebut membuat kontribusi PAD terhadap APBD nilainya hampir sama dengan kontribusi dana transfer.

Minimal ada dua faktor yang menyebabkan capaian PAD Tahun 2024 melonjak signifikan. Pertama kata Wirawan, ada perhitungan yang cermat dalam menentukan target pendapatan karena berbasis pada potensi pendapatan yang mungkin direalisasikan.

Kedua, kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengelola pendapatan dalam membangun kolaborasi dengan wajib pajak, wajib retribusi, dengan BUMD maupun swasta yang mempunyai andil dalam memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD.

“Harus diakui, bahwa kinerja pendapatan daerah khususnya PAD ini menjadi faktor utama yang membuat APBD NTB semakin sehat. Di samping juga pengendalian belanja yang terus diupayakan agar APBD betul-betul efektif menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.(ris)

Harga Emas Antam Naik Menjadi Rp1,541 Juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu, naik sebesar Rp6.000 per gram, dari Rp1.535.000 per gram menjadi Rp1.541.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.390.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

– Harga emas 0,5 gram: Rp820.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.541.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.022.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.508.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.480.000.
– Harga emas 10 gram: Rp14.905.000.
– Harga emas 25 gram: Rp37.137.000.
– Harga emas 50 gram: Rp74.195.000.
– Harga emas 100 gram: Rp148.312.000.
– Harga emas 250 gram: Rp370.515.000.
– Harga emas 500 gram: Rp740.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.481.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Biaya Haji 2025 Rata-rata Rp55,4 Juta, Bipih untuk Embarkasi Lombok Tunggu Kepres

0
Lalu Muhammad Amin(ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR telah menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M. Jumlahnya turun jika dibandingkan dengan biaya haji tahun 2024. Kesepakatan ini dirumuskan dalam Rapat Kerja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI di Senayan, Jakarta, Senin 6 Januari 2025.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, Raker menyepakati besaran BPIH untuk setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89,4 juta dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266. Biaya ini turun dibanding rarat-rata BPIH 2024 yang mencapai Rp93,4 juta.

BPIH terdiri atas dua komponen. Pertama, komponen yang dibayar langsung oleh jemaah haji atau disebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Kedua, komponen Nilai Manfaat yang bersumbar dari hasil optimalisasi dana setoran awal jemaah haji. Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Bipih yang harus dibayar jemaah dan nilai manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jemaah.

“Bipih yang dibayar jemaah, rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62 persen dari total BPIH 2025. Sisanya yang sebesar 38 persen atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat,”kata Menag Nasarudin dalam keterangan resminya.

Menurutnya, BPIH yang telah disepakati sesuai dengan harapan pemerintah sejak awal. BPIH ini juga merupakan harapan Presiden Prabowo Subianto yang mengobsesikan agar calon jemaah haji diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan biaya lebih murah, ketika itu dimungkinakn.

Terkait dengan hasil keputusan terbaru ini, Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Provinsi NTB H Lalu Muhamad Amin mengatakan, pihaknya masih menunggu Keputusan Presiden (Kepres) terkait dengan besaran Bipih untuk jemaah haji Embarkasi Lombok. Sebab besaran Bipih untuk masing-masing Embarkasi berbeda-beda.

“Inggih menunggu Keppres dulu,” katanya singkat kepada Suara NTB, Selasa 7 Januari 2025.

Untuk diketahui, besaran Bipih di Embarkasi Lombok tahun 2024 kemarin sebesar Rp58,6 juta. Besaran Bipih jemaah haji ini dipergunakan untuk biaya penerbangan haji, akomodasi Makkah, sebagian biaya akomodasi Madinah, biaya hidup (living cost), dan visa.

Lalu Muhamad Amin mengatakan, untuk penyelenggaraan musim haji 2025, jumlah kuota haji regular yang telah ditetapkan Kemenag pusat secara Nasional sebanyak 221 ribu orang. Untuk NTB, mendapat jatah kuota 4.499 orang, terbagi dalam 12 kelompok terbang (kloter).

Pihaknya berharap jumlah tersebut bisa bertambah, mengingat masa tunggu masyarakat NTB, untuk menunaikan ibadah rukun Islam kelima tersebut mencapai 36 tahun, dengan total pendaftar dari data terbaru di angka 180.851 orang.

“Perubahan itu bisa saja terjadi apabila ada kebijakan terbaru dari pemerintah Arab Saudi,” ujarnya. (ris)

Pengamat Usulkan MBG Libatkan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil

0
Siswa menunjukkan paket makan siang dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SD Negeri 25 Palembang, Sumatera Selatan, Senin 6 Januari 2025.(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pengamat Koperasi Suroto mengusulkan agar program strategis Makan Bergizi Nasional (MBG) yang secara resmi telah dimulai kemarin, Senin 6 Januari 2025, dapat melibatkan masyarakat terutama pelaku usaha mikro dan kecil, sehingga dampak ekonomi program ini turut dirasakan di level bawah.

“Usaha mikro dan kecil itu selama ini sudah ada di sektor pangan, dari pertanian pangan sampai dengan usaha kuliner. Program ini jangan hanya jadikan mereka (pelaku usaha mikro dan kecil) sebagai penonton,” ujar Suroto, di Jakarta, Selasa.

Dia juga berharap agar program ini dapat melibatkan masyarakat secara luas baik itu yang tergabung dengan koperasi maupun tidak. “Yang penting pastikan saja kantin sekolah itu jadi koperasi sebagai hub yang jalankan fungsi penyediaan makanannya,” ujarnya lagi.

Namun demikian, pria yang juga Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (Akses) ini menyoroti soal dapur yang mengolah bahan baku, kembali ia merekomendasi agar warga dapat diberdayakan lewat dapur yang dimiliki.

“Tidak perlu buat dapur umum baru, berdayakan dapur warga. Jangan buat dapur darurat seperti kondisi perang saja. Biar dapur rakyat, ini MBG harusnya jadi implementasi praktik ekonomi gotong royong, bukan justru jadi rebutan proyek dari para makelar yang ingin mengejar keuntungan,” katanya pula.

Sebagaimana diketahui program Makan Bergizi Gratis telah dimulai kemarin Senin (6/1). Pemerintah telah menganggarkan Rp71 triliun untuk program ini.

Saat ini terdapat 1.336 unit koperasi di Indonesia yang diarahkan untuk terlibat dalam program MBG. Beberapa dari koperasi tersebut telah diusulkan untuk menjadi mitra unit pelayanan untuk program tersebut dengan pendampingan ketat untuk melakukan standardisasi dapur dengan BPOM agar siap sebagai pengelola SPPG sesuai standard.

Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adita Irawati mengatakan penyaluran program MBG pada triwulan I-2025 akan bertambah sekitar 3 juta penerima manfaat dengan jumlah 1.000 titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Secara nasional terdapat 190 titik atau 190 SPPG yang tersebar di 26 provinsi untuk melaksanakan program MBG. (ant)

NTB Krisis Cabai, Harga Meroket di Awal Tahun

0
Baiq Nelly Yuniarti(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Di awal tahun 2025, masyarakat dihadapkan dengan tingginya harga komoditas cabai yang menyentuh harga Rp72 ribu untuk cabai rawit merah, cabai merah besar Rp66 ribu, dan cabai keriting Rp61 ribu. Harga ini naik hampir dua kali lipat dibandingkan bulan Desember lalu yang mana pada akhir tahun lalu harga cabai rawit merah masih berada di kisaran Rp45 ribu, cabai merah besar Rp48 ribu, dan cabai merah keriting Rp40 ribu.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si., menyebutkan tingginya harga cabai ini disebabkan karena belum memasuki musim panen dan petani tidak memiliki stok cabai sama sekali. Tingginya curah hujan juga berdampak pada kenaikan harga karena lambannya musim panen.

Komoditas cabai yang ditanam di pekarangan rumah salah seorang warga NTB, di Sandik, Lombok Barat.  Menanam cabai di pekarangan rumah jadi solusi ekonomis di tengah lonjakan harga cabai.(ekbisntb.com/ist)

Kondisi ini diperparah dengan tidak bisanya NTB mendatangkan cabai dari luar daerah karena kondisi di Jawa juga sama, yaitu kekosongan stok sehingga transaksi Bisnis to Bisnis antar pengusaha tidak bisa berjalan.

“Yang naik harga bapok kita minggu-minggu ini kita di cabai dan tomat. Itu memang sangat tinggi sekali dan kami harus akui. Penyebabnya setelah kami koordinasi dengan distributornya karena mereka tidak punya stok, mereka mencari stok dari seberang, kondisi di Jawa juga sedang tidak ada,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Selasa, 7 Januari 2024.

Menurutnya, meski harga cabai sangat tinggi, namun sedikit terselamatkan karena daya beli masyarakat masih rendah karena tidak adanya kegiatan seperti megiatan keagamaan yang menyebabkan daya beli masyarakat tinggi.

Namun, Nelly mengatakan pihaknya perlu mengantisipasi lonjakan harga pada saat bulan Puasa yang akan berlangsung bulan Maret 2025 mendatang. “Pada saat bulan puasa kita takut cabai masih tinggi. Karena itu kita perlu menstok sebelum bulan Puasa,” katanya.

Stok cabai ini nantinya akan didatangkan dari luar pulau apabila petani cabai NTB belum panen. Kendati demikian, pihaknya berharap agar cabai segera memasuki musim panen karena setelah bulan Ramadhan, ada hari raya Galungan sehingga tingkat konsumsi masyarakat terhadap bapok khususnya cabai akan tinggi dalam beberapa bulan kedepan. “Jangan sampai di hari raya yang dua itu harga tinggi, mudah-mudahan tidak,” ucapnya.

Nelly menyatakan, NTB memasuki musim panen cabai sekitar bulan Maret, sehingga diharapkan harga pada bulan tersebut bisa terkendali dan tidak membebani masyarakat. “Sekarang kita belum panen dan stoknya tidak ada. Itu yang membuat tinggi,” tegasnya.

Sementara tomat, dikatakan kenaikan harga komoditas ini hanya berlaku di Pulau Lombok. Kenaikan tidak disebabkan karena kekurangan stok, melainkan memang waktunya mengalami kenaikan.

“Tomat ya memang dia musiman gitu. Kadang-kadang dia ambruk sekali. Jadi kalau saya bilang dia mengejar ke harga normal. Karena memang tomat ini kalau tidak berharga dia hanya Rp500 per kilogram. Jadi memang saat-saat ini dia di harga Rp20 ribu. Jangan sampai Rp40 ribu,” jelasnya. (era)

Universitas Hamzanwadi Kembangkan UMKM Perempuan

0
Rektor Universitas Hamzanwadi Hj. Sitti Rohmi Djalilah menandatangani nota kerja sama dengan BRI Research Institute. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pusat Inkubasi Bisnis Universitas Hamzanwadi resmi menjalin kerja sama strategis dengan BRI Research Institute dalam upaya mendukung pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) perempuan. Kolaborasi ini ditujukan untuk memperkuat kapasitas pengusaha perempuan, khususnya generasi muda, melalui pelatihan, pendampingan halal, penyediaan platform digital, serta pemberian akses modal usaha.

Rektor Universitas Hamzanwadi, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, menyatakan kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memberdayakan perempuan di sektor ekonomi.

Humas Universitas Hamzanwadi, Dr. Muhammad Halqi kepada Ekbis NTB, Selasa 7 Januari 2025 menjelaskan pada Senin lalu Rektor Universitas Hamzanwadi Hj. Sitti Rohmi Djalilah telah menandatangani kerjasama tersebut. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan daya saing UMKM perempuan di pasar lokal maupun global.

Pemberdayaan UMKM perempuan merupakan salah satu solusi untuk mengatasi berbagai kendala yang selama ini menghambat perkembangan ekonomi perempuan.

Pengusaha perempuan memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Melalui kerja sama ini, Ummi Rohmi ingin memastikan mereka memiliki akses ke pelatihan, pendampingan, dan pembiayaan yang diperlukan untuk sukses.

Kolaborasi ini mencakup sejumlah program strategis, di antaranya, pendampingan halal, Membantu UMKM perempuan memperoleh sertifikasi halal sebagai nilai tambah di pasar global. Mengadakan pelatihan manajemen bisnis, pemasaran digital, inovasi produk, dan strategi pemasaran internasional. Memperluas akses pasar produk UMKM perempuan melalui platform digital. Menyediakan skema pembiayaan yang ramah dan mudah diakses oleh UMKM perempuan.

Hal senada disampaikan Rektor Universitas Hamzanwadi Hj. Sitti Rohmi Djalilah jika kerja sama ini juga selaras dengan komitmen Universitas Hamzanwadi dan BRI Research Institute untuk menciptakan ekosistem bisnis yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan UMKM perempuan di NTB dan wilayah lainnya.

“Kolaborasi ini kita harapkan mampu menjadi contoh praktik terbaik dalam pemberdayaan ekonomi perempuan, menciptakan ekosistem bisnis yang lebih inklusif dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal di NTB dan sekitarnya,” tegas Rohmi.

Dengan langkah ini, Universitas Hamzanwadi bersama BRI Research Institute optimistis dapat meningkatkan kontribusi perempuan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan global, sekaligus memperkuat posisi UMKM perempuan sebagai penggerak utama ekonomi Indonesia. (rus)

Beras Cadangan Pangan Pemerintah Hanya 4,5 Ton di Sumbawa

0
Irin Wahyu Indarni(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Sumbawa, menyebutkan bahwa cadangan pangan pemerintah khususnya beras saat ini tersisa hanya 4,5 ton dan sudah masuk dalam kategori kritis dalam penanganan bencana nantinya.

“Jadi cadangan pangan kita khususnya beras hanya 4,5 ton dari jumlah yang harus disiapkan pemerintah sebesar 25 ton sesuai dengan instruksi pemerintah pusat,” kata Kepala DKP Sumbawa, Irin Wahyu Indarni kepada wartawan, Selasa 7 Januari 2025.

Menipisnya cadangan pangan daerah tersebut lanjut Irin, karena ada beberapa bencana yang terjadi di Sumbawa. Apalagi sifat dari Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) baru bisa disalurkan ketika ada bencana seperti banjir, tanah longsor, paceklik, hingga kebakaran.

“Ada beberapa kejadian yang terjadi di Sumbawa, sehingga beras CPP kita menipis tetapi kami juga akan mengupayakan agar CPP bisa kembali terpenuhi,” ucapnya.

Berdasarkan data, dalam membantu penanggulangan bencana dan keadaan darurat banjir dan kebakaran pemerintah telah menyalurkan CPP dalam bentuk beras sejumlah 1.092 kilo gram. Bantuan tersebut juga telah didistribusikan di kecamatan Alas Barat, kecamatan Tarano kecamatan Alas dan kecamatan Lantung.

“Jadi, bebarapa kecamatan yang terdampak bencana sudah kita distribusikan untuk CPP beras dalam rangka meringankan beban masyarakat,” sebutnya.

Irin pun merincikan,  dari 1.092 kilo gram tersebut sebanyak 500 kilo gram untuk bencana banjir bandang di kecamatan Alas Barat, 340 kilo gram untuk korban banjir bandang di desa Labuhan Jambu, Kecamatan Tarano. 198 kilo gram untuk korban kebakaran di desa Padesa Lantung dan 54 kilo gram untuk korban kebakaran di desa Usar Mapin, Kecamatan Alas Barat.

“Karena CPP kita sudah menipis, sebagai antisipasi kami akan kembali mengajukan tambahan CPP sebanyak 25 ton dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan seperti terjadinya bencana,” tambahnya.

Ia menambahkan, saat ini pemerintah telah memiliki sistem khusus untuk kejadian bencana alam. Dimana proses bantuan pangan beras dimulai dari desa yang harus bersurat ke BPBD dalam kurun waktu 1 kali 24 jam dan selanjutnya data dari BPBD menjadi acuan penyaluran bantuan pangan beras untuk bencana alam.

“Pola demikian kami lakukan untuk menekan terjadinya hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan nantinya terutama penyimpangan beras bantuan,” tukasnya.(ils)

Dukung Program Makan Bergizi Gratis, Pemkab Loteng Siapkan Rp 4,5 Miliar

0
Taufikurrahman PN (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Alokasi anggaran sebesar Rp 4,5 miliar telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Loteng tahun 2025 ini. Anggaran tersebut nantinya akan diarahkan untuk mendukung pelaksaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pemerintah pusat. Harapannya, program unggulan Presiden dan Wakil Presiden Probowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tersebut bisa berjalan lancar di Loteng.

Demikian disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Loteng Taufikurrahman PN., saat dikonfirmasi Ekbis NTB, Selasa 7 Januari 2025. “Untuk anggaran (pendukung program MBG) yang bersumber dari APBD Loteng 2025, Pemkab (Loteng) menyiapkan Rp4,5 miliar,” terangnya.

Hanya saja, sampai saat ini pihaknya belum mengalokasikan secara rinci arah penggunaan anggaran tersebut, yakni baru berupa nominal angka secara umum saja. Pasalnya, untuk pengalokasiannya masih menunggu arahan dari pusat.

Mengingat, sampai saat ini petunjuk pelaksanaan (juklak) maupun petunjuk teknis (juknis) dari program MBG belum turun dari pemerintah pusat. Pemkab Loteng dalam hal ini hanya mengalokasikan saja di APBD 2025. ‘’Jadi nanti setelah semua jelas arahan dari pemerintah, baru anggaran tersebut akan dialokasikan sesuai arahan yang ada,’’ terangnya.

“Itu (petunjuk pusat) belum ada. Kalau sudah ada arahan, baru dapat kami lakukan pergeseran anggaran ke pos belanja yang diarahkan,” tambahnya.

Arman – sapaan mantan Kepala Dinas Pertanian Loteng ini, mengatakan, alokasi anggaran yang disiapkan oleh Pemkab Loteng tersebut hanya anggaran pendukung. Bukan anggaran untuk membiayai program MBG. Karena kalau untuk pembiayaan utama dari program tersebut berasal dari APBN. Anggaran daerah hanya sifatnya dukungan saja untuk mengantisipasi kebutuhan anggaran di luar yang dibiayai dari APBN.

“Pembiayaan utamanya masih berasal dari APBN. Berapa alokasi anggaran dari pusat untuk program MBG bagi Loteng juga belum diinformasikan oleh pemerintah pusat. APBD dalam hal ini hanya bersifat mendukung. Hanya saja kita juga belum tahu dukungan pemerintah daerah seperti apa nantinya. Semua menunggu juklak dan juknis dari pemerintah pusat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Loteng Lalu Moh. Hilim mengungkapkan dari hasil koordinasi dengan pemerintah pusat, program MBG akan dilaksanakan secara bertahap. Di mana untuk tahap awal ada 3.000 sasaran program di Loteng. Sebagian besar merupakan siswa. Mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga SMPA sederajat.

Di luar itu ada juga ibu hamil, kader posyandu serta anak-anak yang ada di Lapas yang jadi sasaran program. “Kalau bicara total siswa untuk Loteng mulai dari TK sampai SMP ada sekitar 8 ribu siswa. Itulah yang nantinya akan menjadi sasaran program. Ditambah siswa yang ada di madrasah di bawah Kementerian Agama (Kemenag),” ujar Hilim. (kir)

RSLT Resmi Jadi BLUD, Pj. Bupati Tekankan Transparansi Keuangan

0
Pj Bupati Lotim H. M. Juaini Taofik meresmikan BLUD RSLT Labuhan Haji, Selasa 7 Januari 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Rumah Sakit Umum Daerah Lombok Timur (RSLT) kini resmi berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Peresmian ini dilakukan oleh Penjabat (Pj) Bupati Lotim H. M. Juaini Taofik, pada Selasa 7 Januari 2025. Status BLUD ini memberikan kewenangan kepada manajemen rumah sakit untuk mengelola keuangan secara mandiri, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan kesehatan.

Dalam sambutannya, Pj. Bupati menegaskan pentingnya menjaga transparansi dan akuntabilitas keuangan setelah perubahan status ini. “Setelah menjadi BLUD, pastikan tidak ada kebocoran keuangan. Ini adalah tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan baik,” ujar Juaini.

Ia juga menyampaikan peresmian BLUD ini menjadi langkah penting di masa transisi pemerintahan menuju pelantikan bupati baru. “BLUD ini ibarat melahirkan seorang bayi. Ini harus menjadi tonggak untuk terus belajar dan memperbaiki pelayanan kesehatan,” tambahnya.

Pj. Bupati menekankan BLUD bukan sekadar status, tetapi instrumen untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Pelayanan harus cepat merespon kebutuhan masyarakat. Ukuran keberhasilan BLUD adalah kualitas pelayanan, bukan hanya soal keuangan,” jelasnya.

Peran BPJS Kesehatan sangat signifikan dalam operasional RSLT. Dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lotim sebesar Rp486,21 miliar, lebih dari 60 persen berasal dari BLUD, sebagian besar melalui BPJS Kesehatan. Jumlah peserta BPJS di Lotim juga telah mencapai 1,4 juta jiwa, mencerminkan cakupan layanan kesehatan yang luas.

Pj. Bupati juga mengapresiasi capaian Lotim di bidang kesehatan, yang kini berada di peringkat ketiga di NTB untuk harapan hidup dan harapan lama sekolah. Namun, ia mengingatkan bahwa masih ada tantangan besar, seperti meningkatkan rata-rata lama sekolah dan pendapatan per kapita masyarakat.

Pemerintah daerah akan terus memantau operasional BLUD untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga. “Kalau BLUD tidak berjalan sesuai harapan, pemerintah bisa menghentikannya. Jangan sampai setelah jadi BLUD, pelayanan justru menurun,” tegas Juaini.

Dengan perubahan ini, diharapkan RSLT dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, responsif, dan memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Lotim, sekaligus menjadi contoh pengelolaan rumah sakit yang efektif dan berkelanjutan.

Direktur RSLT, Dr. Syarif Waliyulloh, mengungkapkan perjalanan menuju status BLUD tidaklah mudah. Operasional RSLT yang dimulai pada 1 Januari 2020 membutuhkan waktu lima tahun untuk mencapai status ini.

“Prosesnya panjang, banyak kendala, tapi berkat dukungan pemerintah daerah dan dinas kesehatan, kami berhasil. Dengan BLUD, kami memiliki fleksibilitas untuk memperbaiki pelayanan secara terarah dan terukur,” ujarnya.

Pada tahun 2024 lalu, RSLT dibawah komando dr. Syarif ini bisa menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 17 miliar lebih. Capaian ini katanya 96 persen dasi target Rp 18 miliar.

Direktur RSLT berkeyakinan bisa melebihi 100 persen karena ada klaim di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum tuntas dibayar. Disebut, rata-rata klaim RSLT ke BPJS kesehatan tembus Rp 1,5 miliar per bulan.

Pencapaian PAD sejak awal beroperasi katanya terus meningkat. Progresnya terus naik setiap tahun. Tergambar dari kondisi kesehatan RSLT yang cukup sehat. Menjadi BLUD tidak saja dari sisi keuangan. Terpenting yang dikedepankan adalah fleksibilitasnya. “Mudahan ke depan bisa lebih baik,” ucapnya.

Terkait sumber daya manusia sudah coba dikelola dengan baik. Terlahir sudah ada tambahan PPPK sebanyak 264 orang. Jumlah ini dianggap sudah cukup proporsional. Ada beberapa kekurangan tapi masih bisa diatasi.

Jumlah dokter spesialis di RSLT 13 orang. Awalnya dulu 4 orang. Setiap tahun ada penambahan. Sehingga dipastikan, semua layanan media yang dilakukan di RSLT bisa ditangani dengan. Begitu juga soal alat kesehatannya juga sudah dilengkapi sesuai dengan ketersediaan sumber daya medis yang dimiliki. (rus)