Home Blog Page 728

Salurkan 5 Ton Beras, Lobar Kekurangan Logistik Bantuan untuk Korban Bencana

6 June 2024

Foto : BANTUAN: Pemkab menyalurkan bantuan kepada korban bencana banjir rob di Desa Taman Ayu. (ekbisntb.com/her)

Giri Menang (ekbisntb.com) – Pemkab Lombok Barat (Lobar) melalui OPD terkait menyalurkan bantuan kepada ratusan KK korban bencana di wilayah setempat. Penyerahan bantuan dipusatkan di Dusun Taman, Desa Taman Ayu Kecamatan Gerung. Sebanyak 5 ton beras disalurkan, belum cukup menyasar seluruh warga terdampak.

Akibatnya penyaluran bantuan kepada korban bencana di daerah lainnya pun belum bisa dilakukan. Pemkab dalam hal ini Dikpangan, BPBD, dan Dinas Sosial memberikan bantuan kepada warga terdampak bencana banjir rob di Dusun Taman. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan, jumlah beras yang disalurkan sebanyak 5 ton. Masing-masing KK 10 Kg.

Bantuan diberikan kepada warga Dusun Taman, Dusun Jeranjang Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi sebanyak 1 ton. Desa Persiapan Pengantap sebanyak 1 ton dan Sekotong Barat paling banyak mencapai 2 ton. “Totalnya ada 5 ton beras yang kami salurkan, 1 ton untuk Desa Taman Ayu, 1 ton Desa Kuranji, 1 Ton Desa Periapan Pengantap dan 2 ton untuk Desa Sekotong Barat”terang Sekdis Dikpangan Halid.

Untuk bantuan ke daerah lain seperti Desa Persiapan Pesisir Mas, Desa Meninting, Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar yang juga terdampak menyusul diberikan. Nantinya bantuan beras itu diambilkan dari cadangan beras pemerintah. Pihaknya segera memproses bantuan ini, agar bisa diterima warga.

Sementara Kades Taman Ayu Tajuddin, mengatakan pihaknya melaporkan sebanyak 178 KK warga terdampak. Namun yang diberikan 1 ton kepada 100 KK, kalau per KK diberikan 10 kilogram.

Diakuinya, jumlah bantuan tersebut masih kurang. Terdapat 78 KK belum terkaper, “yang diberikan (bantuan) 1 ton, itu kepada 100 KK, kalau 10 kilogram per KK. Ya masih kurang,”ujarnya. Meski demikian, pihaknya berharap Pemkab menambah bantuan tersebut agar warga merata mendapatkan Bantuan. (her)

Artikel lainnya….

Walikota Beri Keringanan Penyelesaian Tunggakan Pajak Angkasa Pura

Pengusaha Hotel Sayangkan, Pemkot Mataram Tak Izinkan MXGP Lombok

Tuntutan Tak Terpenuhi, Warga Senggigi Kembali Datangi Hotel Svarga Resort

Kuartal Pertama 2024, Nilai Ekspor Mutiara Mencapai USD 953.989

ekbisntb.com

6 June 2024

Mataram (ekbisntb.com) – Nilai ekspor Mutiara NTB di kuartal pertama tahun 2024 mencapai USD 953.989, dengan rincian pada bulan Januari, nilai ekspor mutiara USD 749.978, di bulan februari senilai USD 73.579, dan pada bulan Maret senilai USD 131.014.

Mutiara NTB menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan, yang mana hasil laut ini di ekspor ke delapan negara diantaranya adalah China, Thailand, Uni Emirate Arab, Hongkong, Jepang, India, Amerika, dan Australia.

Jepang menjadi negara tujuan ekspor mutiara terbanyak dengan nilai total mencapai USD 399.238, disusul oleh China dengan nilai USD 376.175, kemudian ada Hongkong dengan nilai USD 107.940, Thailand dengan nilai USD 53.358, Amerika senilai USD 9.139, Australia dengan nilai USD 6.346, India dengan nilai USD 1.711, dan terakhir ada Uni Emirate Arab dengan nilai USD 80.

Menurut Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP., M.Si Mutiara Sekotong menjadi salah satu produk daerah yang mendunia, namun masyarakat NTB belum bisa menikmati hasil dari budidaya laut tersebut.

“Memang sentra mutiara kita ada di Sekotong, cuma tantangan kita adalah selain kita berbicara tentang ekspor, bahwa mutiara ini juga harus beredar di kita, sebagai bahan baku dari pelaku usaha UMKM, bagaimana caranya pelaku usaha kita mudah mendapatkan mutiara,” katanya.

Ia melanjutkan bahwa meski mutiara ini berasal dari NTB, namun, pelaku usaha lokal perlu keluar daerah untuk mendapatkan mutiara tersebut, sehingga Nelly berharap supaya Dislutkan setempat bisa menggalakan pembudidaya lokal yang mana hasil panen mereka bisa langsung bereda di NTB.

Adapun diketahui bahwa pabrik budidaya mutiara dimiliki oleh asing, sehingga memiliki SOP yang ketat yang mana seluruh hasil panen mutiara langsung di ekspor keluar negeri. “Pabrik itu kan asing ya, jadi SOP nya tepat, ini bukan soal harga, tapi lebih ke tertib niaga,” lanjutnya.

Karena adanya SOP hasil budidaya mutiara langsung di ekspor keluar negeri, Nelly meminta supaya pihak pabrik untuk mengalokasikan sebagian hasil budidaya mutiara ke pengusaha lokal. “Mereka mau mengalokasikan khusus untuk desa Sekotong, yang penting ada surat resmi kepala desa,” tambahnya.

Mengingat hasil laut ini cukup tinggi, Nelly menghimbau kepada Dislutkan Lobar untuk aktif dan sigap dalam melakukan pembinaan kepada pembudidaya mutiara lokal sehingga potensi UKM mutiara kedepannya makin meningkat. (era)

Artikel lainnya….

Pengusaha Muda, Siap Tampil di Pilkada Lombok Timur

Ketahui Perkembangan IKN dan Larangan Saat di Dalam Kawasan

REI NTB : Iuran Tapera Lebih Bermanfaat dari Biaya Merokok

Perlindungan Sosial bagi Pekerja Informal Perlu Dipercepat

ekbisntb.com

6 June 2024

FGD - Kegiatan FGD pelaksanaan program jaminan kehilangan pekerjaan.(ekbintb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB menggelar Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) di Hotel Lombok Garden Mataram, Selasa 4 Juni 2024. Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari unsur serikat pekerja, perusahaan, mediator dan pengawas.

Salah satu upaya pemerintah untuk mengantisipasi risiko PHK adalah dengan meluncurkan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) oleh BPJS Ketenagakerjaan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

“Inilah yang harus diidentifikasi dan diselaraskan antara norma yang diatur dalam regulasi dengan permasalahan nyata yang dihadapi dilapangan. Sehingga FGD ini nantinya diharapkan bisa memberi masukan atau rekomendasi kepada pemerintah untuk penyempurnaannya dimasa yang akan datang,” ujar Kadisnakertrans NTB I Gede Putu Aryadi, S.Sos, MH saat membuka acara FGD.

Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mampu mengakomodir kepentingan dan perlindungan, baik kepada pekerja maupun pemberi kerja. Apalagi pekerja dan pemberi kerja memiliki hubungan simbiosis mutualisme.

“Setiap ada masalah harus ada musyawarah. Jangan ragu untuk membuka sarana diskusi,” ujarnya.

Dalam pemaparannya sebagai narasumber, Aryadi menyampaikan kondisi perlindungan sosial di NTB dari 595 ribu orang hanya 365 ribu atau 60% yang terlindungi. Yang lebih parah bukan penerima upah atau pekerja mandiri/pekerja rentan dari 1 juta orang hanya 16% yang terlindungi.

Cakupan perlindungan sosial bagi pekerja formal dan informal perlu dipercepat, karena ketiadaan perlindungan sosial bagi tenaga kerja merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya masalah turunan lainnya, salah satunya kemiskinan ekstrem.

“Pengawas ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan perlu sering-sering mengedukasi perusahaan tentang manfaat kepesertaan Jamsostek dan mencari tahu penyebab kenapa perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota Jamsostek,” himbau Aryadi.

Terkait cakupan perlindungan sosial bagi pekerja bukan penerima upah atau pekerja rentan, Disnakertrans NTB bersama dengan DPRD Provinsi NTB sedang membuat Raperda Ketenagakerjaan yang salah satu pasalnya mengatur tentang perlindungan sosial bagi pekerja informal (pekerja rentan).

“Untuk pekerja formal sudah ada aturannya. Begitupula dengan perusahaan. Jadi tugas pemerintah adalah melakukan pengawasan. Yang belum ada aturannya adalah untuk pekerja informal. Adanya Raperda tentang perlindungan sosial bagi pekerja informal menunjukkan bahwa pemerintah hadir untuk menciptakan keadilan bagi semua orang melalui regulasi yang jelas dan sah,” ujar Aryadi.

Disnakertrans NTB baru-baru ini memproses perlindungan sosial pekerja asal NTB yang dananya masuk ke provinsi lain. Transaksi dana perlindungan sosial ketenagakerjaan harus di NTB. Ini terkait dengan kontribusi di daerah.

Sementara itu, klaim BPJS Ketenagakerjaan per Mei 2024 sebanyak Rp 165 miliar dan 10.858 kasus, dengan rincian sebagai berikut: Jaminan Hari Tua sebanyak 9.426 kasus, Jaminan Pensiun sebanyak 289 kasus, Jaminan Kecelakaan Kerja sebanyak 274 kasus, Jaminan Kematian sebanyak 838 kasus, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan sebanyak 29 kasus.

“JKP meskipun baru harus bisa dimanfaatkan dengan baik dan benar. Apalagi manfaatnya sangat banyak,” ujar Aryadi.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB Boby Foriawan juga mengungkapkan bahwa pada dasarnya filosofi program JKP ini adalah mempertahankan kehidupan yang layak bagi pekerja saat kehilangan pekerjaan dan bisa bekerja kembali.

“Program ini tentunya akan sangat membantu pekerja yang kehilangan pekerjaan dan juga memberikan akses informasi agar dapat kembali bekerja. Selain itu pekerja juga menerima manfaat uang tunai yang tujuannya dapat mempertahankan kehidupan yang layak untuk peserta” ungkap Boby.

Dalam sesi diskusi, Sri dari Hotel Merumatta Senggigi bertanya apakah pekerja bisa membayarkan premi untuk anggota keluarga seperti pada BPJS kesehatan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kabid Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan NTB Oktiana Triperani Sukmana menyampaikan bahwa karyawan bisa membayarkan anggota keluarganya dengan mengambil skema kolektif dari perusahaan. Jadi preminya akan disesuaikan dengan program yang diikuti yang akan dipotong dari upah pekerja. Pada kesempatan itu, Kadisnakertrans NTB memberikan beberapa saran, antara lain : pertama, jika ada pekerja yang ingin mendaftarkan pekerja mandiri kalau bisa iurannya dikurangi namun manfaatnya sama. Kedua, kalau bisa persyaratan klaim JKP dipermudah. (bul)

Artikel lainnya….

Penyelenggaraan MXGP di Mataram Diizinkan

Pertemuan Tertutup dengan PT. SEG, Pemkot Mataram Tetap Tolak Penyelenggaraan MXGP di Sirkuit Selaparang

Rico Rinaldy, Tinggalkan Kesan Mendalam Selama Bertugas di OJK NTB

Tuntutan Tak Terpenuhi, Warga Senggigi Kembali Datangi Hotel Svarga Resort

ekbisntb.com

5 June 2024

Giri Menang (ekbisntb.com) – Warga Desa Senggigi, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, NTB kembali mendatangi Hotel Svarga Resort, Rabu, 5 Juni 2024. Aksi ini sebagai buntut atas tuntutan soal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh manajemen hotel terhadap belasan karyawan lokal belum dipenuhi pihak hotel.

Warga menuntut hak-hak karyawan yang di-PHK secara sepihak oleh manajemen hotel tersebut segera diberikan, salah satunya terkait uang pesangon. Selain itu, massa aksi juga meminta agar surat PHK segera dikeluarkan oleh perusahaan setempat.

“Kami minta manajemen hotel supaya uang pesangon bagi karyawan yang menjadi korban PHK segera dibayarkan secara merata tanpa dicicil. Dan juga, surat pemberhentian hubungan kerja segera dikeluarkan,” ungkap Kepala Dusun Kerandangan, Harnaum Minan Naum saat menggelar aksi.

Harnaum mengatakan, sikap manajemen hotel yang melakukan PHK secara sepihak ini sangat disayangkan. Pasalnya, kondisi terkini pasca gempa dan Covid-19 sejak tiga tahun terakhir sudah mulai membaik. Bahkan, tamu-tamu baik domestik maupun mancanegara sudah banyak yang berdatangan. “Ini yang sangat tidak masuk akal. Kondisi pariwisata Senggigi sudah membaik tapi pihak hotel mengaku kolaps dan melakukan PHK sepihak secara besar-besaran,” keluhnya.

Dalam orasi tersebut, Harnaum menyampaikan tiga hal yang menjadi tuntutan mutlak warganya yang harus dipenuhi oleh manajemen hotel. Di antaranya, yang pertama segera keluarkan uang pesangon bagi karyawan yang di PHK secara merata tanpa dicicil dan yang kedua segera mengeluarkan surat PHK.
“Ketiga, yang paling penting adalah HRD yang baru masuk di Svarga Resort supaya diberhentikan alias dipecat,’’ ungkapnya.

Hal serupa juga disampaikan Junaidi, salah satu peserta aksi. Dirinya mengecam sikap manajemen hotel yang dinilai tidak memihak terhadap karyawan lokal.”Kami cinta damai, kami ingin melihat daerah pariwisata ini aman dan warga kami merasa nyaman saat bekerja di hotel ini. Tapi kalau manajemen hotel seperti ini, kami merasa terusik di daerah sendiri. Kalau pihak hotel ingin hotelnya aman, satu permintaan penting kami yakni pecat HRD itu. Kalau permintaan kami tidak dipenuhi maka kami akan mengadakan orasi lagi dengan jumlah yang lebih banyak,” tegas Juna sapaan akrabnya.

Sementara itu, Kepala Desa Senggigi, Mastur yang hadir mendampingi warganya dalam aksi tersebut tak menampik apa yang menjadi tuntutan warga ini.”Intinya, kami minta HRD yang baru ini dikeluarkan dari Svarga Resort. Bahkan, dari seluruh wilayah Desa Senggigi dan Kecamatan Batulayar pada umumnya. Kalau pihak manajemen hotel tidak memenuhinya, saya tidak akan bertanggung jawab bilamana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari,” kata Mastur.

Menanggapi apa yang disampaikan oleh massa aksi, General Manager (GM) Svarga Resort, Zulpadli berjanji akan memenuhi tuntutan warga dan akan meneruskan ke pihak owner. “Kami menerima kedatangan bapak-ibu hari ini. Terkait apa yang menjadi tuntutannya, kami akan sampaikan ke owner,” jelas Zulpadli. (her)

Penyelenggaraan MXGP di Mataram Diizinkan

ekbisntb.com

5 June 2024

Mataram (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram melunak. Penyelenggaraan Motorcross Grand Prix di Sirkuit Selaparang akhirnya diberikan izin. Samota Enduro Gemilang selaku penyelenggara diminta membicarakan pelaksanaan teknisnya.

Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana ditemui, Rabu 5 Juni 2024 sore menjelaskan, pihaknya telah duduk bersama Pemprov Nusa Tenggara Barat dan PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, untuk meminta meluruskan permasalahan yang sebelumnya atas penyelenggaraan Motorcross Grand Prix (MXGP) 2023. Persoalannya telah diklarifikasi dan dinilai selesai, sehingga ada peluang bagi penyelenggara untuk membicarakan kembali rencana balap motorcross pada 27-29 Juni dan 7-9 Juli 2024. “Kalau SEG melaksanakan MXGP tidak ada masalah karena semua bisa dibicarakan,” terangnya.

Walikota memberikan izin pelaksanaan MXGP di Sirkuit Selaparang dengan catatan SEG membicarakan teknis pelaksanaannya serta mengkomunikasikan dengan PT. Angkasa Pura I selaku pemilik aset.

Orang nomor satu di Kota Mataram menginginkan, PT. Samota Enduro Gemilang melakukan evaluasi kegiatan, sehingga kekeliruan yang terjadi bisa dibicarakan agar tidak menyisakan persoalan. “Kita minta ada evaluasi selesai pelaksanaan supaya tidak terjadi kekeliruan,” pinta Walikota.

Airport Administration PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Wagimun Ipoenk menegaskan, pada prinsipnya Angkasa Pura memberikan izin kepada siapa saja yang diingin memanfaatkan lahan miliknya. Akan tetapi, ada aturan secara internal yang harus disepakati bersama. “Kalau penggunaan lahan siapapun itu diizinkan,” katanya.

Wagiman mengakui, PT. Samota Enduro Gemilang pernah datang menyampaikan bahwa akan ada penyelenggaraan MXGP seri XI dan XII di Pulau Lombok. Penyelenggaraan maupun izin keramaian bukan menjadi kewenangannya, melainkan fokus pada pemanfaatan lahan yang dimiliki oleh pihak swasta.

Apa keuntungan yang dijanjikan PT. SEG kepada Angkasa Pura dari pemanfaataan aset bekas Bandara Selaparang? Wagiman tidak memberikan kepastian jawaban dengan alasan pelaksanaan MXGP belum digelar. “Kan ini belum dilaksanakan,” timpalnya. (cem)

Walikota Beri Keringanan Penyelesaian Tunggakan Pajak Angkasa Pura

ekbisntb.com

5 June 2024

Foto : Walikota Mataram, H. Mohan Roliskana berbincang dengan perwakilan PT. AP I Bandara Internasional Lombok dan Pj. Sekda NTB, Ibnu Salim usai rapat membahas keringanan pembayaran pajak atas aset bekas Bandara Selaparang, di Kelurahan Rembiga. (ekbisntb.com/cem)

Mataram (ekbisntb.com) – Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana memberikan keringanan penyelesaian tunggakan pajak PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok atas aset bekas Bandara Selaparang, di Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang. Sebagian aset milik Angkasa Pura I akan dimanfaatkan sebagai timbal balik. “Kita berikan keringanan untuk penyelesaian tunggakan,” kata Walikota ditemui usai pertemuan tertutup dengan Pj. Sekda NTB, Ibnu Salim dan perwakilan PT. Angkasa Pura I pada, Rabu 5 Juni 2024.

Dikatakan, penyelesaian pajak Angkasa Pura sebenarnya dialihkan ke Pemprov NTB, akibat dari penyelenggaraan Motorcross Grand Prix (MXGP) Tahun 2023. Pemprov NTB akan siap menyelesaikan tunggakan pajak bumi dan bangunan 2023.

Akan tetapi, pembayaran pajak tahun berikutnya tidak lagi menggunakan atau mengaju pada perjanjian kerjasama tersebut. Pihaknya bersepakatan dengan PT. Angkasa Pura I bahwa sama-sama memiliki kepentingan untuk pemanfaatan lahan itu,sehingga akan ada perjanjian kerjasama sendiri. “Antara Angkasa Pura dan Pemkot Mataram akan menjalin kerjasama untuk pemanfaatan lahan secara terbatas,” jelasnya.

Pemanfaatan diprioritaskan untuk kegiatan ekonomi dan ekologis. Bekas Bandara Selaparang bagian dari etalase Kota Mataram, sehingga menjadi tanggungjawab Pemkot Mataram untuk menjaga dan merawat. Hal ini akan menjadi bagian di pembicaraan dan sepakati, termasuk beban pajak selanjutnya.

Walikota menegaskan, relaksasi berkaitan dengan pemanfaatan ruang bermain, sentra kuliner dan kegiatan kemasyarakatan secara terbatas, karena Pemkot Mataram butuh ruang publik untuk kegiatan ekonomi. “Desakan masyarakat dilibatkan untuk kepentingan ekonomi dan SDM untuk event perlu dibicarakan,” jelasnya.

Rencana pemanfaatan bekas Bandara Selaparang sebenarnya telah dikomunikasikan sebelum penyelenggaraan MXGP 2023. Akan tetapi, belum ada titik temu terkait pemanfaatan aset milik Angkasa Pura tersebut. Hal ini telah diluruskan dan bisa dikembalikan dari awal.

Orang nomor satu di Kota Mataram menyebutkan, tunggakan PBB PT. AP mencapai Rp750 juta.

Airport Administrator PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Wagiman Ipoenk menegaskan, pihaknya bukan tidak mau membayar pajak bumi dan bangunan atas lahan bekas Bandara Selaparang di Kelurahan Rembiga. Akan tetapi, ada kesepakatan dalam perjanjian kerjasama dengan Pemprov NTB, untuk pembebasan pembayaran PBB atas pemanfaatan lahan untuk penyelenggaraan MXGP 2023. “Kami adalah pembayar pajak terbesar di Kota Mataram. Jadi, bukan kami tidak mau bayar pajak, tetapi ada PKS yang teman-teman sudah ketahui,” terangnya.

Pj. Sekda NTB, Ibnu Salim menambahkan, PT. Angkasa Pura sedang mengajukan keringanan pembayaran tunggakan pajak bumi dan bangunan tahun 2023 ke Pemkot Mataram. Surat permohonan diharapkan dapat disetujui atau dihapus. “Kita berharap ada pemutihan tunggakan pajak oleh Pemkot Mataram,” ujarnya.

Pembayaran tunggakan PBB dibebankan ke Pemprov sesuai PKS dengan PT. AP. Ibnu Salim menegaskan, secara aturan tidak diperbolehkan membayar pajak, sehingga akan menunggu kepastian jawaban dari walikota. (cem)

Pembelian Hewan Kurban di Mataram Belum Signifikan

ekbisntb.com

5 June 2024

Mataram (ekbisntb.com) – Dua pekan menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2024, harga hewan kurban di Kota Mataram mengalami kenaikan. Satu ekor sapi kisaran harganya mencapai Rp 12 juta sampai Rp 16 Juta. Sementara kambing, kisaran harganya dari Rp2 juta hingga Rp6,5 juta per-ekor.

Hiznadi, salah satu penjual hewan kurban di Kota Mataram mengatakan, harga sebelum menjelang hari raya kurban tidak terlalu tinggi, harganya masih rendah dan normal.

Menurutnya, penjualan hewan kurban tahun lalu lebih banyak dibandingkan tahun 2024. Tahun lalu, penjualannya mencapai 80 ekor kambing dan 10-15 ekor sapi. Dibandingkan tahun ini, baru terjual 15 ekor kambing dan 3 ekor sapi.

Biasanya, menjelang hari-H, pesanan hewan kurban semakin banyak. Perbedaan harganya pun semakin mahal, naiknya bisa mencapai Rp 1-2 juta per-ekor sapi, dan kambing sampai Rp 500 ribu.

Hiznadi menambahkan, sapi atau kambing yang sudah dipesan (dibeli) masyarakat dititip terlebih dahulu hingga menjelang hari raya, tergantung permintaan pembeli. Ada juga hewan kurban yang dipotong ditempat dan langsung diberikan kepada pembeli sudah di kantong plastik dan tinggal bagi saat hari raya kurban.

“Upah dan biaya pemotongan sudah termasuk harga, ongkos kirim, dan perawatan sudah gratis. Bahkan ada jaminan garansi 100% kalau misalnya terjadi masalah, seperti hewan kurban sakit atau mati,” katanya.

Ia juga memastikan, hewan-hewan yang dijualnya sudah layak kurban dari segi kesehatannya.

“Untuk hewan kurban ini kita cek semuanya, kita kasih vitamin, disuntik dari Dinas Kesehatan Hewan bahkan kita ada langganan dokter hewan khusus untuk periksa,” ungkapnya. (ulf)

Motor Listrik Polytron Cukup Laku di Mataram

ekbisntb.com

5 June 2024

Mataram (ekbisntb.com) – Selain memproduksi alat-alat elektronik, Polytron juga memproduksi motor listrik Indonesia. Di akhir tahun 2021 lalu, Polytron sudah merilis motor listrik Evo, kemudian meluncurkan Fox-R di Indonesia Motorcycle Show (IMOS) pada tahun 2022. Disusul Fox-S pada Januari 2024.

Salah satu tempat pemasaran motor listrik Poliytron di Kita Mataram yaitu di Mataram. Menyediakan tipe Fox-R dan Fox-S dengan empat pilihan warna yakni, kuning bumblebee, merah matte, abu dan hitam. Sejak April 2024, hingga awal Juni 2024, sudah terjual sebanyak 23 unit.

Dian Ockti, Admin Penjualan motor listrik Polytron ini menjelaskan keunggulan dari kedua tipe motor tersebut. Motor Fox-R jarak tempuhnya 130 kilo meter jika daya batterainya full 100%. Jarak tempuhnya bisa berkurang tergantung medan jalan yang ditempuh, juga dari muatan atau daya angkutnya.

Maksimal daya angkut dari tipe ini yaitu sebesar 150 kilo. Sedangkan tipe Fox-S jarak tempuhnya mencapai 70 kilo, jika daya batterainya 100%. Pun jarak tempuh dari tipe ini bisa berkurang tergantung daya angkut dan medan jalan.

Untuk harga, Dian menjelaskan harga awal tipe Fox-R yakni Rp22 Juta, dipotong subsidi Rp 7 juta sehingga harganya menjadi 15 juta. Sementara tipe Fox-S harga awalnya Rp20 juta, dipotong subsidi Rp7 juta, menjadi Rp 13 juta.

“Subsidi Rp7 juta masih berlaku bagi satu KTP saja, selama tidak pernah membeli motor listrik di tempat lain,” kata Dian, Rabu 5 Juni 2024.

Tak lupa, Dian menambahkan keunggulan dari motor listrik tersebut, yang mana servicenya hanya di bagian kampas rem pertiga bulan sekali, pembayaran STNK nya hanya Rp35 ribu setahun. Jika terjadi gangguan, suku cadang dan servicenya tersedia di service center Polytron.

“Service untuk motor listrik Polytron lebih didahulukan, lebih diprioritaskan kalau untuk kendalanya. Service centernya sudah ada di sini,” pungkasnya. (Ulf)

Rico Rinaldy, Tinggalkan Kesan Mendalam Selama Bertugas di OJK NTB

ekbisntb.com

5 June 2024

Mataram (ekbisntb.com) – Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melantik sejumlah Kepala OJK daerah dan setingkat kepala departemen, direktur dan deputi direktur pada Senin 3 Juni 2024.

Salah satu diantaranya adalah Rico Rinaldy, yang telah bertugas sebagai Kepala OJK Provinsi Nusa Tenggara Barat sejak Juni 2021 lalu. Genap 3 tahun, Rico berkhidmat untuk pembangunan di Provinsi Bumi Gora ini. Jabatan barunya kini sebagai Deputi Direktur Analisis Informasi Perasuransian Penjaminan Dana Pensiun di Kantor Pusat OJK.

Menurutnya, kesan sangat mendalam sudah diberikan amanat oleh Dewan Komisioner untuk bertugas di provinsi ini. Menurutnya, provinsi yang terdiri dari dua pulau ini memiliki kekhasan yang menjadikannya sebagai daerah yang sangat berkesan.

Terdiri dari dua pulau, Lombok dan Sumbawa, dengan didiami tiga subu besar, Sasak, Samawa, dan Mbojo menjadi provinsi ini sangat heterogen dari kultur, dan budaya. Demikian juga secara geografis, terdapat daerah-daerah yang masih harus dijangkau cukup dalam.

“Misalnya, dalam konteks tugas dan fungsi kami di OJK, kita mendatangi saudara-saudara kita yang lokasi tinggalnya agak dalam. Tetapi kita harus berupaya mendorong terus Tingkat literasi dan inklusi keuangannya,” katanya.

Daerah yang dikenal dengan tingkat religiosities tinggi ini memiliki karakter sendiri sebagai salah satu strategi pendukung untuk menekan praktik-praktik rentenir dan investasi bodong melalui pendekatan rumah ibadah, Pendidikan pondok pesantren, tokoh agama, demikian juga tokoh pemerintahannya.

“Saya sangat senang dan bersyukur sudah bertugas di Provinsi NTB selama tiga tahun,” katanya.

Rico kini digantikan posisinya oleh Rudi Sulistyo, yang sebelumnya mengisi jabatan pada posisi jabatan baru yang kini diemban Rico Rinaldi.

Rico menambahkan, Provinsi NTB ini juga memiliki destinasi-destinasi pariwisata unggulan. Salah satunya yang sangat mengesankan baginya adalah Pulau Moyo dengan mata air jitu. Yang dulunya sempat menjadi tempat pemandian bagi Lady Diana, menantu Ratu Inggris yang sempat mencari diam mencari ketenangan di salah satu gugusan pulau di Kabupaten Sumbawa ini.

“Itu air terjunnya sangat bagus. Terasering. Kayak dibuat-buat tapi aslinya memang seperti itu. Bagus banget itu,” katanya.

Selain itu, Rico juga sangat terkesan dengan kuliner legend Lombok, yaitu Sate Rembiga dan Ayam Taliwang yang menurutnya sangat enak.

Pada bagian lain, ditambah lagi soal kesannya dalam sinergi yang kuat dengan pemerintah daerah di NTB dan unsur-unsur terkait dalam kegiatan memerangi investasi bodong, rentenir, dan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan masyarakat.

“Dan Alhamdulillah, bank kita, Bank NTB Syariah juga sudah melakukan kerjasama dengan Bank Jatim. Ini harus terus dikawal sehingga kerjasama dua bank daerah ini secara terknis berjalan,” demikian Rico.(bul)

Kemenperin dan Disperin NTB Berkolaborasi, Tingkatkan Kemampuan “Digital Marketing”

ekbisntb.com

5 June 2024

Mataram (ekbisntb.com) – Direktorat Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian bekerja sama dengan Dinas Perindustrian NTB menggelar Workshop Digital Marketing dan Manajemen Usaha di Matara.

Dihadiri lebih dari 100 peserta yang terdiri dari pelaku IKM di bidang pangan, furnitur, dan bahan bangunan di Provinsi NTB.

Workshop yang digelar, Rabu 5 Juni 2024 ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pelaku IKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memasarkan produknya lebih luas dan efektif. Selain itu, manajemen usaha yang baik diharapkan dapat membantu para pelaku IKM mengelola bisnisnya lebih profesional dan berkelanjutan.

Yedi Sabaryadi, Direktur IKM Pangan, Furnitur, dan Bahan Bangunan Kementerian Perindustrian menyampaikan, di era digital ini, kemampuan memanfaatkan teknologi informasi menjadi sangat penting bagi keberlangsungan dan pengembangan usaha.

“Dengan menguasai digital marketing, para pelaku IKM dapat menjangkau pasar yang lebih luas, tidak hanya lokal tetapi juga nasional dan internasional,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Nuryanti, SE.,ME melalui Plh, Lalu Luthfi, menyanpaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting dalam mendukung pertumbuhan IKM.

“Melalui workshop ini, kami berharap dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan baru kepada para pelaku IKM agar mereka lebih siap menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di pasar global,” katanya.

Workshop ini menghadirkan sejumlah narasumber yang ahli di bidang digital marketing dan manajemen usaha, termasuk praktisi bisnis sukses dan akademisi. Materi yang disampaikan meliputi strategi pemasaran digital, pengelolaan media sosial, e-commerce, serta prinsip-prinsip dasar manajemen usaha yang efektif.

Para peserta juga diberikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan narasumber serta mengikuti sesi praktik untuk menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Workshop ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan daya saing dan kemandirian pelaku IKM di NTB. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam mendukung pengembangan sektor IKM sebagai salah satu pilar utama perekonomian nasional.(bul)

1...727728729...803 Page 728 of 803

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

JARINGAN MEDIA