Beranda blog Halaman 718

Modal Inti Jamkrida NTB Terpenuhi, Pemprov dan DPR Lapor OJK

0
Kunjungan eksekutif, legislatif dan direksi Jamkrida NTB ke OJK regional Bali(ekbisntb.com/bul)

Lombok(ekbisntb.com) – Komisi III DPRD Provinsi NTB melaporkan bahwa ekuitas PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) kini telah melampaui ketentuan minimum sebesar Rp50 miliar. Setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) tentang penyertaan modal dalam sidang paripurna DPRD NTB pada 14 Januari 2025.

Sehingga ekuitas perusahaan meningkat dari Rp39,9 miliar menjadi Rp57,2 miliar.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi NTB, H. Sambirang Ahmadi menyebutkan, atas pencapaian ini, Komisi III meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan kelonggaran dan tidak mengeluarkan Surat Peringatan Ketiga (SP3), mengingat Surat Peringatan Kedua (SP2) telah berakhir pada 11 Januari 2025.

“Komisi III DPRD NTB juga meminta agar PT Jamkrida NTB Syariah dan Pemerintah Provinsi NTB sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP) segera melakukan RUPS terkait dengan tambahan penyertaan modal tersebut,” katanya.

Pada Rabu, 15 Januari 2025, Komisi 3 DPRD NTB, perwakilan Pemprov NTB dan Direksi Jamkrida NTB melakukan kunjungan ke OJK Regional Bali. Diterima oleh Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Ananda R. Mooy.

Sambirang mengatakan OJK mengapresiasi langkah cepat DPRD NTB dan menyatakan bahwa OJK akan memaklumi keterlambatan pemenuhan ekuitas ini.

Menurutnya, OJK juga berencana turun langsung ke lapangan untuk memverifikasi aset dan bangunan yang menjadi modal inbreng senilai Rp17,3 miliar. Termasuk meminta PT Jamkrida dan Pemerintah Provinsi NTB segera melaksanakan RUPS untuk memasukkan penyertaan modal tersebut dalam neraca perusahaan dan melaporkannya ke OJK.

“Kami berharap langkah ini dapat memperkuat posisi PT Jamkrida NTB Syariah di masa depan, sekaligus meningkatkan layanan keuangan syariah bagi masyarakat di NTB,” tandasnya.(bul)

Harga Emas Antam Naik Menjadi Rp1,591 Juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia Selasa, naik sebesar Rp6.000 menjadi Rp1.591.000 per gram dari sebelumnya Rp1.585.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.437.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Selasa:

– Harga emas 0,5 gram: Rp845.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.591.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.122.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.658.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.730.000.
– Harga emas 10 gram: Rp15.405.000.
– Harga emas 25 gram: Rp38.387.000.
– Harga emas 50 gram: Rp76.695.000.
– Harga emas 100 gram: Rp153.312.000.
– Harga emas 250 gram: Rp383.015.000.
– Harga emas 500 gram: Rp765.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.531.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Setahun, Kawasan The Mandalika Dikunjungi 1,2 Juta Wisatawan

0
Aktifitas wisatawan yang berkunjung ke kawasan The Mandalika. Tahun 2024 lalu kunjungan wisatawan di kawasan yang dikelola ITDC tersebut mencapai 1,2 juta lebih. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Kawasan The Mandalika mencatatkan kenaikan angka kunjungan wisatawan cukup signifikan selama tahun 2024 lalu, mencapai 51,4 persen lebih. Dari 827.047 wisatawan pada tahun 2023 menjadi 1.241.742 wisatawan di tahun 2024 lalu. Terbanyak wisatawan domestic baru kemudian wisatawan mancenegara.

Kehadiran berbagai event skala nasional hingga internasional menjadi salah factor pendorong meningkat pesatnya angka kunjungan di kawasan yang dikelola Injouerny Tourism Development Corporation (ITDC) tersebut. “Peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung pariwisata juga turut menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke kawasan The Mandalika,” terang  Director of Operations ITDC Wenda R. Nabiel, dalam keterangnya, Senin 20 Januari 2025 kemarin.

Semua itu buah dari hasil kerja keras seluruh jajaran ITDC dalam menghadirkan layanan serta fasilitas terbaik kawasan The Mandalika. Termasuk kawasan lainnya yang dikelola ITDC, yakni The Nusa Dua serta The Golo Mori. Dengan didukung seluruh elemen masyarakat di daerah.

ITDC sendiri berkomitmen untuk terus mendukung kebangkitan pariwisata Indonesia pasca-pandemi. Dengan menghadirkan berbagai inovasi dan penyelenggaraan acara berskala nasional maupun internasional. Sehingga pada akhirnya keberadaan kawasan The Mandalika bisa memberikan kontribusi yang besar bagi masyarakat dan daerah ini.

Melihat perkembangan yang ada, ITDC pun optimis angka kunjungan wisatawan kedepan akan terus meningkat. Dan, pastianya akan turut mendorong kontribusi kawasan The Mandalika terhadap perkembangan pariwisata di daerah ini. Termasuk pergerakan dan pertumbuhan ekonomi.

“Dengan capaian positif ini, ITDC optimis dapat terus meningkatkan kontribusi terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia secara lebih lua. Dengan tetap melibatkan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam berbagai event yang digelar disemua kawasan yang dikelola ITDC. Termasuk kawasan The Mandalika,” tandasnya.

Pada akhirnya, kedepan posisi kawasan The Mandalika, The Nusa Dua dan The Golo Mori sebagai destinasi wisata unggulan bertaraf internasional bisa semakin kuat. “Adapun untuk kawasan The Nusa Dua, Bali mencatatkan angka kunjungan sebesar 1.636.356 orang wisatawan selama tahun 2024 lalu. yang merupakan rekor tertinggi selama 6 tahun terakhir. Sedangkan kawasan The Golo Mori dikunjungi 16.927 orang wisatawan pada tahun lalu,” pungkas Wenda.(kir)

Perladangan Jagung Marak di Perbukitan, Dewan Minta Pemerintah Daerah Tegas

0
Murdhani (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Maraknya aktifitas perladangan jagung di area perbukitan diwilayah selatan Lombok Tengah (Loteng) ditengarai terjadi salah satunya karena lemahnya pengawasan dari pemerintah. Belum lagi, pemerintah terkesan tutup mata dan kurang tegas dalam menangani aktifitas masyarakat tersebut. Sehingga dari waktu ke waktu terus berlangsung tanpa terkendali. Hingga menyebabkan rusaknya kawasan hutan yang semestinya menjadi penyangga dan pelindung dari potensi bencana.

“Dalam hal ini masyarakat tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Ada peran pemerintah juga dalam hal ini. Di mana terkesan ada pembiaran dari pemerintah. Sehingga masyarakat tetap saja melakukan aktfitas perlandangan jagung. Tanpa ada upaya pengendalian,” ungkap anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Loteng Murdahni, kepada Ekbis NTB, Senin 20 Januari 2025 kemarin.

Dengan kata lain, pemerintah tahu kalau melakukan aktifitas menanam jagung di area yang masuk kawasan hutan itu tidak dibenarkan secara aturan. Tapi tidak ada upaya pencegahan secara intens yang dilakukan. Akibatnya, masyarakat tetap saja masuk area perbukitan untuk menanam jagung. Padahal secara aturan hal itu tidak dibolehkan.

Sehingga pihaknya meminta pemerintah, dalam hal ini pemerintah provinsi selaku pemilik kewenangan pengelolaan kawasan hutan dan perbukitan untuk tegas. Menindak masyarakat yang melakukan aktifitas perladangan jagung tanpa menghiraukan dampak buruk yang ditimbulkan dari aktifitas tersebut. Agar potensi dampak buruk yang bisa timbul dari perladangan jagung tersebut bisa diantisipasi sejak dini.

Tapi tidak cukup dengan tegas saja. Pemerintah juga harus bisa memberikan solusi bagi masyarakat yang terdampak. Agar sikap tegas pemerintah tersebut tidak memicu persoalan baru. Karena bagaimanapun juga masyarakat butuh sumber penghasilan.

Jadi kalau perladangan jagung dilarang, maka pemerintah harus juga menyiapkan opsi lain. Supaya persoalan ekonomi masyarakat juga terjawab. “Masyarakat menanam jagung di area hutan dan perbukitan itu alasan utamanya pasti soal ekonomi. Jadi ketika masyarakat dilarang menanam jagung, harus ada solusi lainnya yang ditawarkan kepada masyarakat. Agar masyarakat tetap memiliki sumber penghasilan selain menanam jagung,” sebut Murdhani.

Cara lain, pemerintah bisa mengadopsi system pengelolaan kawasan hutan kemasyarakatan diwilayah utara Loteng. Jadi masyarakat diberikan izin mengelola lahan kawasan hutan untuk ditanami jagung maupun tanaman semusim lainnya. Tetapi dibarengi dengan pengawasan, pembinaan serta aturan yang ketat.

Misalnya, masyarakat boleh menanam jagung tetapi sekian persen dari lahan yang dikelola harus ditanami pohon pelindung. Atau pohon buah yang cocok yang bisa berfungsi juga sebagai pohon penyangga. Kalau tidak, maka masyarakat tidak diberikan izin mengelola lahan kawasan hutan tersebut.

Dengan cara itu, sumber penghasilan masyarakat tetap ada. Kelestarian kawasan hutan juga terjaga. Jadi fungsi ekonomi dan ekologi dari kawasan hutan tersebut sama-sama berjalan. “Ini semua kembali kepada political will dari pemerintah. Dan, pemerintah harus berani menentukan pilihan. Semakin lama persoalan perladangan jagung dibiarkan tanpa ada solusi, maka potensi bencana juga semakin besar,” tegas politisi Partai NasDem ini. (kir)

Lotim Digitalisasi PAD untuk Minimalisir Kebocoran

0
Muksin (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) melalukan digitalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meminimalisir kebocoran. Disebut ada item pajak dan retribusi daerah yang belum maksimal penarikannya.

Hal ini dikemukakan Kepala Bapenda Lotim, Muksin menjawab Ekbis NTB via ponselnya, kemarin. Aplikasi terbaru yang coba dihadirkan sebagai bagian dari digitalisasi PAD adalah Sistem Informasi Pajak Daerah yang disingkat Sipdah.

Pajak-pajak yang menjadi kewenangan daerah masuk dalam Sipdah. Ada sebelas item pajak yang menjadi kewenangan daerah selama ini. Dari jumlah itu baru dua yang sudah masuk sistem dengan baik, yakni PBB P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Karenanya, item pajak lain coba dimaksimalkan dalam Sipdah. Melalui aplikasi ini semua penarikan pajak bisa dikontrol. Wajib pajak membayar secara daring saja. “Sama kayak membayar pajak secara online lewat Mbangking, Tokopedia atau jenis layanan pembayaran online lainnya,” ucapnya.

Sistem pembayaran secara daring ini diyakini lebih mudah memantau dan mengawasinya. Seperti pembuatan pajak hotel dan restoran misalnya akan bisa lebih mudah dikontrol.

“Apakah sudah bayar pajak atau tudak bisa dimonitor,” paparnya.

Menurut Muksin, ketika semua sudah membayar kewajiban pajak secara daring maka kebocoran tidak akan terjadi. Dimana pembayaran masuk langsung ke rekening daerah.

Pembayaran secara manual coba diminimalisir. Sehingga tidak lagi ada peluang terjadi kebocoran dimana-mana omana-mana.

Guna memaksimalkan capaian penarikan pajak secara daring ini, Bapenda Lotim akan melibatkan pemerintah desa. Pemerintah desa di ilai memiliki peran besar untuk meningkatkan capaian target PAD.

Target tahun ini diketahui Rp 512 miliar. Target ini diharapkan bisa meningkat lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Peran desa, sambungnya lagi sangat penting karena desa juga akan dapat bagi hasil 10 persen dari realisasi pajak masing-masing desa. Semakin besar capaiannya, maka makin besar akan diberikan kedesa sebagai bagi hasil. (rus)

Program MBG Sasar 2.900 Masyarakat di Lunyuk

0
Letkol CZI Eko Cahyo Setiawan(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Program makan bergizi gratis (MBC) yang menjadi asta cita presiden Prabowo Subianto dan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka di akan menyasar sebanyak 2.900 orang di Kecamatan Lunyuk sebagai pilot project.

“Program MBG akan mulai dilaksanakan sekitar tanggal 3 Februari mendatang,  tim dari BGN juga sudah melakukan verifikasi baik online maupun lapangan dengan total sasaran 2.900 orang, ” kata Dandim Sumbawa, Letkol CZI Eko Cahyo Setiawan, kepada wartawan, Senin 20 Januari 2025.

Ribuan masyarakat tersebut lanjut Dandim, terdiri dari ibu hamil, menyusui, anak sekolah dari tingkat PAUD/TK, SD, SMP, hingga SMA. Jumlah tersebut pun khusus di kecamatan Lunyuk sebagai pilot project program MBG, sementara untuk wilayah lainnya masih menunggu informasi dari BGN.

“Jadi, jumlah tersebut khusus untuk kecamatan Lunyuk saja, karena baru di Lunyuk saja yang sudah ditetapkan oleh BGN menjadi mitra dalam menjalankan program MBG,” sebutnya.

Dijelaskan Dandim, penentuan dapur sehat termasuk lokasi adalah Badan Gizi Nasional (BGN) dan ada prosedurnya sebagai mitra BGN untuk program MBG. Proses awalnya badan usaha yang ingin menjadi mitra BGN harus mendaftar secara online termasuk mengisi persyaratan lainnya.

“Setelah proses daftar dilanjutkan dengan verifikasi secara online dan dilanjutkan verifikasi secara offline (pengecekan lapangan) untuk memastikan layak atau tidaknya untuk menjadi mitra BGN di program tersebut,” ujarnya.

Dandim turut meyakinkan, program MBG ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat dan membuka lapangan usaha. Karena satu dapur sehat membutuhkan karyawan sekitar 50 orang, tiga orang merupakan pegawai BGN (kepala dapur, ahli gizi dan akuntan) sementara sisanya merupakan relawan.

“Memang 47 orang adalah relawan, tetapi mereka akan mendapatkan gaji. Artinya kalau satu dapur membutuhkan 47 karyawan seandainya ada 10 titik di Sumbawa sehingga banyak masyarakat yang akan bekerja,” ujarnya.

Selain itu, dapur sehat ini juga nantinya akan memberdayakan masyarakat lokal. Artinya semua bahan baku untuk pelaksanaan program tersebut akan diambil dari masyarakat dan petani lokal yang ada di sekitar lokasi dapur BGN sehingga mereka bisa meningkatkan pendapatan.

“Jadi, pada prinsipnya program ini hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan yang ada di masyarakat bisa diserap oleh BGN sehingga perekonomian di Sumbawa akan semakin menggeliat,” tambahnya. (ils)

“Nyale” Sudah Muncul di Kaliantan Lotim

0
Nyale berhasil ditangkap warga di Pantai Kaliantan, Kecamatan Jerowaru, Lotim. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Nyale, sejenis cacing laut sudah mulai muncul di Pantai Kaliantan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Beberapa warga sudah mulai menangkap nyale dan membawanya pulang.

Camat Jerowaru, Kamarudin saat dikonfirmasi, Senin 20 Januari 2025 mengatakan waktu biasa warga menangkap nyale sebenarnya pada pertengahan bulan Februari. Meski demikian, melihat kondisi cuaca membuat warga coba-coba mencari nyale dan banyak yang dapat.

“Warga dari Wakan, Pansanwangi itu dia coba-coba karena belum waktunya memang bau nyale (tangkap nyale)” terang Kamarudin.

Waktu bau nyale di Kabupaten Lotim sebenarnya sama dengan bau nyale di Lombok Tengah, yakni pada kisaran tanggal 18-19 Februari 2025. Namun, aktivitas di Pantai Kaliantan sebagai lokasi biasa tempat bau nyale ini tidak terlihat seperti diacarakan setiap tahunnya.

Kegiatan seremoni bau nyale selama beberapa tahun terakhir di Pantai Kaliantan tidak bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lotim. Pihak perusahaan yang mengklaim pemilik lahan beberapa kali melayangkan somasi kepada pemerintah daerah tidak mengizinkan ada aktivitas di kawasan dekat lokasi bau nyale biasa digelar.

Akan tetapi, yang beraktivitas saat ini adalah warga sehingga tidak bisa dilarang. “Acara masyarakat tak bisa dilarang, tapi kalau event skala pemerintah tidak diizinkan,” paparnya.

Awaludin, warga salah satu warga yang berhasil menangkap nyale mengaku sudah ada yang muncul Kaliantan. Warga sudah banyak yang datang ke Kaliantan memburu cacing laut yang yang dinilai cukup bergizi untuk dikonsumsi.

“Minggu kemarin itu ramai orang bau nyale,” ucapnya.

Menurutnya, nyale yang ditangkap  sekarang ini merupakan nyale awal atau disebut warga dengan istilah nyale tunggak.

Disebut, jumlah tangkapan nyale kali ini cukup banyak. Biasanya, ketika  nyale awal ini banyak didapat warga maka pada saat nyale akhir (nyale poto) tangkapan biasanya sedikit. Warga menangkap nyale sekitar  jam 3 hingga 4 Subuh. Waktu itu dipercaya menjadi tempat banyak nyale ini muncul.(rus)

NTB Fokus Entaskan Kemiskinan Penduduk Desa

0
Iskandar Zulkarnain (ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan daerah itu fokus mengentaskan kemiskinan penduduk desa melalui transformasi ekonomi yang inklusif.

“Arah pembangunan kami fokuskan ke desa karena tingkat kemiskinan desa turun sedikit,” kata Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda NTB Iskandar Zulkarnain di Mataram, Senin.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk miskin di desa lebih tinggi ketimbang penduduk miskin di perkotaan.

Pada September 2024 penduduk miskin perdesaan mencapai 12,21 persen, turun 0,74 persen ketimbang Maret 2024. Adapun persentase penduduk miskin perkotaan dalam periode yang sama berada pada angka 11,64 persen yang turun 1,22 persen dalam kurun waktu enam bulan.

“Sesuai dengan program kerja baik dari presiden maupun gubernur terpilih, kami sekarang membangun dari desa, itu termasuk juga tentang kemiskinan,” kata Iskandar.

Rencana pembangunan jangan panjang di Nusa Tenggara Barat menitikberatkan transformasi ekonomi guna mengentaskan kemiskinan.

Transformasi ekonomi itu bertujuan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan dengan memperkuat sektor unggulan daerah, seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif.

“Gubernur terpilih fokus kepada tiga hal, yaitu kemiskinan, pangan, dan pariwisata mendunia. Kami fokus (pengentasan kemiskinan) ke desa supaya penurunannya lebih besar atau mungkin sama dengan kota,” papar Iskandar.

Nusa Tenggara Barat menargetkan angka kemiskinan yang secara total sebanyak 11,91 persen pada September 2024 bisa segera turun hingga di bawah 10 persen.

Berbagai data kemiskinan yang kini tersedia, seperti data registrasi sosial ekonomi (Regsosek), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), maupun data terpadu kesejahteraan sosial (DKES) terus diperbaharui agar penyaluran bantuan bagi penduduk miskin bisa tepat sasaran.

“Koordinasi dengan kabupaten sangat penting karena mereka juga punya program pengentasan kemiskinan yang mungkin beda sasarannya dengan kami, tapi masih satu data, sehingga lebih memperluas program tersebut,” pungkas Iskandar. (ant)

Stok Beras di Lombok Timur Mencapai 57 300 Ton

0
Ilustrasi Beras. (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Timur, mengatakan berdasarkan hasil survei petugas enumerator dan info dari Bulog angka ketersediaan beras sebesar 57.300 ton.

“Stok beras saat ini bisa mencukupi untuk 15 minggu ke depan,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lombok Timur Achsan Nasirun Huda di Lombok Timur, Senin 20 Januari 2025.

Ia mengatakan angka kebutuhan konsumsi pangan beras yaitu 3.505 ton per minggu dengan tingkat konsumsi 131 kilogram/kapita/tahun untuk memenuhi kebutuhan penduduk Lombok Timur sebesar 1,4 juta jiwa.

“Kebutuhan beras perkapita di Lombok Timur mencapai 131 kilogram,” katanya.

Sebagai salah satu langkah membantu ketersediaan kebutuhan pangan beras bagi warga yang kurang mampu, pemerintah melalui Bapanas akan melanjutkan pemberian bantuan pangan berupa beras kepada 155.802 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tahap pertama alokasi bulan Januari dan Februari 2025 di 254 Desa dan Kelurahan se Kabupaten Lombok Timur.

“Masing-masing KPM mendapatkan jatah 10 kg beras per bulan,” katanya.

Sementara itu, dalam rangka stabilisasi harga komoditi cabai pihaknya  melakukan upaya pengendalian harga cabe bersama Champion Cabe Lombok Timur dengan menggelar pasar murah keliling dengan harga yang lebih murah dari harga pasar yaitu 60.000 per kilogram.

Adapun beberapa lokasi pasar keliling antara lain Kantor Bupati Lombok Timur, Lendang Nangka, Tete Batu, Taman Rinjani Selong, Kesik dan lokasi lainnya.

Setiap hari rata-rata mendistribusikan cabe sebanyak 250 kilogram cabai yang dikemas dalam kemasan 0,25 kilogram atau menjadi 1.000 bungkus yang diharapkan mampu menjaga stabilitas harga cabai dan membantu masyarakat membeli cabai dengan harga yang relatif terjangkau.

Hasil pemantauan tim enumerator DKP di 4 pasar yaitu Aikmel, Paok Motong, Pancor dan Sakra menunjukkan trend positif penurunan harga cabe, rata – rata harga pasaran menjadi di bawah Rp60.000 per kilogram tidak seperti beberapa waktu di angka Rp100.000 per kilogram.(ant)

Dispar Mataram Mulai Relokasi Pedagang Pantai Ampenan ke Lapak Baru

0
Jumlah Satgas Pariwisata Kota Mataram, membantu pedagang kaki lima (PKL) di Pantai Ampenan mengangkat barang-barang untuk menempati lapak baru yang sudah disiapkan pemerintah setempat, Senin 20 Januari 2025(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pariwisata Kota Mataram, mulai melakukan penataan dengan merelokasi puluhan pedagang di bekas Pelabuhan Ampenan atau Pantai Ampenan, ke lapak baru yang sudah disiapkan.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram Cahya Samudra, di Mataram, Senin, mengatakan kegiatan relokasi itu melibatkan satgas pariwisata dan kelompok sadar pariwisata (pokdarwis) setempat.

Proses relokasi berjalan lancar dan aman, karena sudah dilakukan sosialisasi, persiapan, dan kesepakatan jauh-jauh hari dengan para pedagang.

“Relokasi pedagang ini, bukan menggusur, tapi kami menata pedagang agar lebih rapi dan terlihat lebih bersih,” katanya pula.

Untuk relokasi pedagang, katanya lagi, pihaknya telah menyiapkan 50 lapak dengan konsep kearifan lokal. Sebanyak 50 lapak itu terinci 32 lapak berada di bagian utara diprioritaskan untuk pedagang minuman dan makanan ringan.

Sedangkan 18 unit lapak lagi ada di bagian selatan, untuk pedagang kuliner atau makanan berat, seperti aneka makanan laut (seafood), dan makanan lainnya.

“Hari ini juga, pedagang yang direlokasi sudah bisa langsung berjualan seperti biasa dengan menempati lapak yang lebih nyaman dan bersih,” katanya lagi.

Cahya berharap dengan menempati lapak baru, bisa memotivasi pedagang agar terus bisa menjaga keamanan, kenyamanan, serta kebersihan di lapak masing-masing.

“Hal itu menjadi modal penting bagi pengunjung agar senang dan betah selama berada di kawasan tersebut,” kata dia.

Apalagi, setelah dilakukan revitalisasi Pantai Ampenan terlihat semakin ramai pengunjung. Salah satu fasilitas utama yang dibangun di Pantai Ampenan berupa pembangunan mini amphitheater atau gelanggang pertunjukan seni dan budaya.

Mini amphitheater itu diharapkan menjadi tempat untuk mendukung kegiatan seni dan budaya lokal, sekaligus menjadi ruang kreatif bagi masyarakat.

“Dengan demikian, kami harapkan revitalisasi Pantai Ampenan dapat memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar dan masyarakat Kota Mataram secara umum,” katanya pula. (ant)