Beranda blog Halaman 719

BBPOM di Mataram Gencar Kampanye Tertib Buang Sampah Obat

0
kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam rangka rangkaian HUT ke 24 BPOM, BBPOM di Mataram menyelenggarakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) “ Cek Produkmu Bersama BPOM” yang dirangkai dengan Kampanye Ayo Buang Sampah Obat di Teras Udayana yang menjadi pusat Car Free Day di Kota Mataram.

Hadir ikut dalam kampanye ini Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat, perwakilan BNN Provinsi NTB, Ketua GP Farmasi, Ketua PD IAI Provinsi NTB, Ketua PC IAI Kota Mataram dan masyarakat.

BBPOM di Mataram membuka layanan konsultasi perizinan, uji cepat makanan yang dideteksi mengandung bahan berbahaya (Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Metanyl Yellow), layanan informasi dan pengaduan masyarakat serta display produk Obat dan Makanan ilegal untuk edukasi masyarakat.

“Ini merupakan bagian dari unjuk kinerja sekaligus untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya memilih Obat dan Makanan yang Aman, sekaligus edukasi membuang sampah obat sisa obat agar tidak disalahgunakan dan mencemari lingkungan. ami menyediakan tempat untuk menampung sampah sisa obat dari masyarakat yang nantinya akan kami musnahkan menggunakan incenerator sehingga tidak mencemari lingkungan,” ujar Yosef.

Tertib dalam membuang sampah obat sangat penting untuk menjaga kesehatan lingkungan dan mencegah dampak negatif terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Beberapa alasan mengapa tertib buang sampah obat sangat penting antara lain, Mencegah kontaminasi lingkungan. Karena Obat yang dibuang sembarangan, terutama yang mengandung bahan kimia berbahaya, dapat mencemari tanah, air, dan udara. Ini dapat merusak ekosistem dan berisiko bagi flora dan fauna.

Mencegah keracunan, sampah obat yang tidak dibuang dengan benar bisa menjadi ancaman bagi anak-anak atau hewan peliharaan yang mungkin menemukannya. Konsumsi obat yang tidak tepat bisa menyebabkan keracunan atau efek samping yang berbahaya.

Mencegah penyalahgunaan, karena beberapa obat memiliki potensi disalahgunakan, dan jika dibuang sembarangan, bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan buang obat secara tertib, potensi penyalahgunaan bisa dikurangi.

Mengurangi pencemaran air, beberapa zat aktif dalam obat dapat terlarut dalam air jika dibuang sembarangan, dan mencemari sumber air minum. Ini bisa berdampak buruk pada kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya yang bergantung pada air tersebut.

Oleh karena itu, menurut Yosef, penting untuk mengikuti prosedur yang benar dalam membuang sampah obat, seperti membawanya ke apotek atau fasilitas pembuangan sampah berbahaya yang telah disediakan oleh pihak berwenang.(bul)

Bank NTB Syariah: Pilihan Pengusaha Surabaya untuk Pembiayaan Proyek APBD dan APBN

0
Tim dari kantor pusat Bank NTB Syariah meninjau proyek RSUD dr. R Koesmo, salah satu proyek di Tuban, Jawa Timur yang dikerjakan oleh masabah besar Bank NTB Syariah di Surabaya(ekbisntb.com/bul)

Surabaya (ekbisntb.com) – Kadek, pemilik perusahaan PT. Detiga Inti Teknik Sinergi yang bergerak di bidang kontraktor, pengadaan, dan properti, mengungkapkan kepercayaannya kepada Bank NTB Syariah sebagai mitra pendanaan utama dalam berbagai proyek besar yang dilaksanakannya selama ini.

Menurut Kadek, alasan utamanya memilih Bank NTB Syariah adalah karena kualitas layanan yang lebih unggul dibandingkan bank lain.

Kadek menjelaskan bahwa salah satu keunggulan Bank NTB Syariah adalah kebijakan cash collateral yang lebih ringan. “Jika di bank lain, terutama untuk proyek APBD, cash collateral bisa mencapai 50 persen, di Bank NTB Syariah hanya sekitar 20 persen. Ini sangat memudahkan bagi kami sebagai pengusaha,” ujarnya.

Selain itu, Bank NTB Syariah juga memiliki kantor layanan terpusat yang memungkinkan komunikasi lebih cepat dan efisien.

“Bank NTB Syariah memiliki kantor layanan terpusat satu-satunya di Surabaya, yang membuat komunikasi lebih cepat dan terfokus,” tambah Wakil Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Kota Surabaya ini saat dikunjungi tim dari kantor pusat Bank NTB Syariah, Senin 20 Januari 2025 di kantornya di Surabaya.

Kadek juga menyoroti kualitas sumber daya manusia (SDM) Bank NTB Syariah yang sangat komunikatif dan memiliki pemahaman produk yang lebih mendalam dibandingkan bank lain.

“Produk knowledge mereka juga lebih intens dan skema fasilitas yang mereka tawarkan sangat cocok dengan kebutuhan kami,” tambah Kadek.

Berkat pengalaman positif ini, Kadek juga merekomendasikan Bank NTB Syariah kepada rekan-rekan pengusaha lainnya.

“Saya sudah mengajak teman-teman pengusaha, baik yang bergerak di usaha pakaian maupun kontraktor, untuk mengakses dana di Bank NTB Syariah. Mereka merasa puas dengan komunikasi yang terjalin,” katanya.

Pada awalnya, Kadek diperkenalkan dengan Bank NTB Syariah oleh seorang pengusaha di Surabaya pada tahun 2020 lalu dan mendapatkan pendanaan sebesar Rp 1,5 miliar.

Kini, pada tahun 2024, nilai pendanaan yang diterima sudah mencapai Rp 50 miliar.

Pembiayaan tersebut digunakan untuk berbagai proyek besar, antara lain pembangunan rehabilitasi sosial Bina Laras di Pasuruan senilai Rp 26 miliar, pembangunan RSUD di Tuban senilai Rp 58 miliar yang saat ini tengah finising, dan pembangunan sirkuit BMX Cross Internasional di Banyuwangi yang akan diresmikan pada triwulan I tahun 2025 ini.

Meski banyak bank lain yang menawarkan pembiayaan lebih agresif, Kadek tetap memilih Bank NTB Syariah karena kenyamanan dan kepastian yang diberikan.

“Sebenarnya banyak bank lain yang lebih agresif menawarkan pembiayaan. Namun, saya tetap lebih memilih Bank NTB Syariah. Ibarat jodoh, mau dari manapun orangnya kalau sudah merasa nyaman, pasti kita pilih. Begitu juga dengan Bank NTB Syariah ini,” katanya.

Ia menambahkan, pada tahun 2024, Kadek mengerjakan proyek-proyek besar dengan total nilai mencapai Rp 100 miliar, lebih dari 50 persen pendanaannya dibantu Bank NTB Syariah. Kadek menambahkan bahwa Bank NTB Syariah juga unggul dalam hal kepastian.

“Jika mereka bilang pembiayaan bisa cair maksimal dalam dua minggu, itu pasti cair tepat waktu. Kami juga diberikan informasi setiap hari mengenai status pembiayaan,” jelasnya.

Menurut Kadek, kepastian ini sangat penting bagi pengusaha dalam merencanakan dan mengejar target proyek.

“Kami membutuhkan kepastian agar proyek bisa berjalan sesuai target. Di bank lain, kadang-kadang terasa tidak pasti, seolah-olah kalau tidak setuju, ya sudah. Itu kurang menarik bagi kami sebagai pengusaha,” tambahnya.

Berdasarkan pengalamannya yang positif, Kadek terus merekomendasikan Bank NTB Syariah kepada pengusaha lainnya.

“Selain itu, kami juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan penempatan dana di Bank NTB Syariah,” tutup Kadek.

Dengan kepercayaan yang semakin kuat terhadap layanan dan dukungan dari Bank NTB Syariah, Kadek berharap dapat terus menjalin kerja sama yang baik dalam mengembangkan usahanya.(bul)

Rupiah Menguat Seiring Sikap Trump Tak Terlalu Keras terhadap China

0
Nilai tukar rupiah (kurs)(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Nilai tukar rupiah (kurs) pada penutupan perdagangan pada Senin menguat 12 poin atau 0,08 persen menjadi Rp16.368 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.380 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia juga menguat tipis level Rp16.372 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.373 per dolar AS.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai, sikap Presiden AS terpilih Donald Trump yang tak terlalu keras terhadap China menjadi faktor yang mempengaruhi pelemahan dolar AS dan mendorong penguatan rupiah.

“Harapan akan retorika yang tidak terlalu keras terhadap Tiongkok tumbuh setelah Trump tidak menyebutkan rencananya untuk tarif perdagangan selama rapat umum kemenangan (pemilihan umum AS) di Washington pada Minggu 19 Januari 2025. Namun, Presiden terpilih itu menegaskan kembali rencana untuk menindak tegas imigrasi dan mengurangi pengawasan pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan domestik,” ujarnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.

Indeks dolar AS pada pagi ini mencapai 109,33, lebih tinggi dibanding Jumat 17 Januari 2025 yang bergerak di bawah 109.

Di sisi lain, Trump juga berjanji hendak mengenakan bea masuk hingga 60 persen terhadap semua barang impor dari China, seiring menargetkan Meksiko dan Kanada dengan tarif yang lebih tinggi.

Menurut Ibrahim, langkah seperti itu berpotensi mengganggu perdagangan global dan menjadi pertanda buruk bagi ekonomi yang didorong oleh ekspor.

“Tiongkok diperkirakan akan mengeluarkan langkah-langkah stimulus yang lebih agresif untuk mengimbangi hambatan ekonomi dari potensi kenaikan tarif. Trump diperkirakan akan memberikan tekanan lebih besar pada ekonomi Tiongkok, karena bergulat dengan disinflasi yang terus-menerus dan kejatuhan pasar properti yang berkepanjangan. Namun, data produk domestik bruto yang dirilis minggu lalu sesuai ekspektasi pemerintah di 5 persen, menunjukkan beberapa perbaikan dalam ekonomi Tiongkok,” ungkap dia. (ant)

APERSI NTB Minta Pemerintah Finalkan RTRW, Dukung Kementerian PKP Lindungi Lahan Sawah

0
Salah satu proyek rumah subsidi di Lombok(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Sekretaris Umum DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Provinsi NTB, Ilman Cipta menegaskan, pengusaha property menyambut baik perhatian Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Fahri Hamzah terhadap upaya perlindungan lahan sawah sebagai bagian dari menjaga ketahanan pangan nasional.

Kebijakan pelestarian lahan sawah penting, terutama di NTB yang masih memiliki banyak lahan yang dapat digunakan untuk pengembangan perumahan.

Oleh karena itu, kebijakan untuk menghentikan pembangunan di lahan sawah harus didasarkan pada kajian yang lebih mendalam, termasuk finalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW), agar tidak mengganggu lahan pertanian produktif, serta memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak.

Selain itu, pengembang perumahan mendukung program pemerintah untuk menyediakan 3 juta rumah yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah mengancam akan melaporkan pengembang ke polisi jika tetap membangun perumahan di atas lahan sawah produktif.

Fahri Hamzah juga meminta masyarakat yang tinggal di kota untuk mulai berpikir tentang tinggal di rumah susun, mengingat lahan di area kota sudah habis.

Karena itu, kata Ilman, APERSI NTB meminta pemerintah untuk melakukan kajian lebih mendalam terkait kebijakan perlindungan lahan sawah, termasuk kemungkinan pemberian insentif bagi pengembangan hunian vertikal.

Ia berharap kebijakan yang diambil dapat seimbang, melindungi lahan sawah, namun tetap mendukung penyediaan hunian yang dibutuhkan oleh masyarakat.

APERSI NTB memastikan akan terus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan siap menjadi mitra strategis dalam mendukung program perumahan nasional.

Namun diharapkan adanya dialog konstruktif antara pemerintah dan pihak terkait untuk menemukan solusi terbaik bagi semua pihak, khususnya masyarakat NTB yang membutuhkan hunian layak dan terjangkau.

Ditambahkannya, terkait arahan untuk mengembangkan rumah susun atau apartemen, Ilman mengingatkan bahwa kebiasaan masyarakat Lombok untuk tinggal di hunian vertikal masih sangat rendah. Edukasi dan sosialisasi yang memadai sangat diperlukan agar pasar untuk hunian vertikal dapat terbentuk.

“Tanpa dukungan insentif yang memadai, pengembang lokal akan menghadapi tantangan besar dalam menerapkan kebijakan ini,” ujarnya.

Ilman menegaskan bahwa pengembang perumahan yang tergabung dalam APERSI NTB telah berkontribusi besar dalam penyediaan rumah bersubsidi yang sesuai dengan standar pemerintah. APERSI NTB juga berkomitmen untuk mendukung program perumahan nasional, yang menurutnya memiliki dampak positif dalam perekonomian baik secara mikro maupun makro.

Selain itu, menururnya kebijakan pembangunan perumahan tidak boleh menghambat pengembang lokal.

Meskipun investasi asing di sektor perumahan diperbolehkan, ia berharap pemerintah memastikan pengembang lokal tetap memiliki ruang untuk berperan lebih dari sekadar kontraktor pelaksana. Kebijakan yang terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan sektor ini dan berdampak pada pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat.(bul)

IHSG Awal Pekan Berpotensi Fluktuatif Jelang Pelantikan Donald Trump

0
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI)(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Senin berpotensi bergerak fluktuatif menjelang pelantikan Presiden Terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

IHSG dibuka menguat 35,58 poin atau 0,11 persen ke posisi 7.778,66. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 4,37 poin atau 0,53 persen ke posisi 836,65.

“IHSG berpeluang bergerak fluktuatif pada awal pekan ini,” sebut Tim Riset Lotus Andalan Sekuritas dalam kajiannya di Jakarta, Senin.

Dari mancanegara, investor mengantisipasi pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS untuk periode kedua pada hari ini, Senin 20 Januari 2025. Kebijakan Trump yang proderegulasi dan pemangkasan pajak menjadi sentimen positif yang mengangkat pasar saham.

Di sisi lain, laporan ekonomi yang dirilis pekan lalu menunjukkan tekanan inflasi mulai mereda. Indeks Harga Konsumen Inti (Core CPI) naik lebih rendah dari perkiraan secara tahunan, sementara Indeks Harga Produsen (PPI) juga mencatat kenaikan lebih kecil dari ekspektasi pada Desember 2024.

Dari dalam negeri, fokus pelaku pasar menunggu dampak kebijakan Trump terhadap perdagangan global, khususnya Asia.

Di sisi lain, tantangan lain muncul dengan bergabungnya Indonesia ke dalam aliansi BRICS (Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan).

Trump telah mengancam akan menerapkan tarif 100 persen pada negara-negara BRICS jika mereka menciptakan mata uang baru yang menyaingi dolar AS.

Sementara itu, pasar saham AS mencatat reli signifikan pada perdagangan Jumat (17/1). Tiga indeks utama Wall Street berhasil mengakhiri pekan pertama tahun ini dengan kenaikan tajam, didorong oleh data ekonomi positif dan optimisme investor terhadap kebijakan monetrer yang lebih longgar.

Indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 334,70 poin atau 0,78%, ditutup pada 43.487,83. Sementara itu, S&P 500 menguat 1 persen ke level 5.996,66, dan Nasdaq Composite melesat 1,51 persen menjadi 19.630,20.

Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei menguat 557,69 poin atau 1,45 persen ke 39.009,15, indeks Shanghai menguat 21,37 poin atau 0,66 persen ke 3.263,19, indeks Kuala Lumpur menguat 3,83 poin atau 0,24 persen ke 1.570,55, dan indeks Strait Times melemah 11,04 poin atau 0,29 persen ke 3.799,74. (ant)

Harga Emas Antam Turun Tipis Jadi Rp1,585 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin, turun sebesar Rp2.000 per gram, dari Rp1.587.000 per gram menjadi Rp1.585.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut turun, yakni Rp1.431.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Senin:

– Harga emas 0,5 gram: Rp842.500.
– Harga emas 1 gram: Rp1.585.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.110.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.640.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.700.000.
– Harga emas 10 gram: Rp15.345.000.
– Harga emas 25 gram: Rp38.237.000.
– Harga emas 50 gram: Rp76.395.000.
– Harga emas 100 gram: Rp152.712.000.
– Harga emas 250 gram: Rp381.515.000.
– Harga emas 500 gram: Rp762.820.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.525.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

Presiden Mengaku Gembira Swasembada Pangan Tercapai Sebelum Tahun ke-4

0
Presiden Prabowo Subianto(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Presiden Prabowo Subianto mengaku gembira karena menerima laporan dari jajaran menterinya bahwa swasembada pangan dapat tercapai sebelum batas waktu yang ditargetkan yaitu sebelum pemerintahan yang dia pimpin memasuki tahun ke-4.

“Swasembada pangan, saya juga gembira. Target yang saya berikan 4 tahun, tetapi saya percaya akan tercapai jauh sebelum tahun ke-4,” kata Presiden Prabowo saat berpidato dalam acara peresmian PLTA Jatigede di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin.

Presiden melanjutkan, jajaran menterinya, yang mengurusi program swasembada pangan, melaporkan keinginan untuk mandiri dalam bidang pangan itu kemungkinan terwujud sebelum tahun ke-2.

“Saya dapat laporan dari menteri-menteri bidang pangan bahwa sebelum tahun ke-2 kita sudah swasembada pangan. Kita tidak akan impor pangan lagi,” sambung Prabowo.

Swasembada pangan, yang merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, saat ini dikerjakan lintas sektor. Program itu melibatkan sejumlah kementerian, dan turut menggandeng TNI dan Polri.

Dalam mewujudkan swasembada pangan, Kementerian Pertanian menargetkan 2,3 juta hektare lahan dapat digarap menjadi sawah dan perkebunan tanaman pangan. Lahan-lahan yang akan digarap itu terbagi menjadi optimalisasi lahan rawah (oplah), cetak sawah baru, kemudian normalisasi irigasi tersier, primer, dan sekunder daerah yang ada (existing).

“Target kita oplah 851.000 hektare, cetak sawah 500.000 hektare, kemudian existing di Pulau Jawa terbagi irigasi tersier, sekunder, primer itu 1 juta hektare. Total 2,3 juta hektare,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kepada wartawan di Jakarta bulan lalu.

Beberapa lahan baru yang akan dicetak menjadi persawahan di antaranya ada di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Tidak hanya menyiapkan lahan, pemerintah juga menyiapkan sistem irigasi, pupuk, dan benih terdistribusi dengan baik ke kelompok-kelompok petani.

Amran menyebut pemerintah mengalokasikan Rp12 triliun untuk pembangunan dan revitalisasi infrastruktur jaringan irigasi pertanian.

“Bapak Presiden setujui irigasi tersier, primer, dan sekunder untuk 2 juta hektare bersama Kementerian PU (Pekerjaan Umum), anggarannya Rp12 triliun untuk seluruh Indonesia,” kata Menteri Pertanian pada pekan pertama bulan ini.

Dia melanjutkan, kebijakan itu untuk mendukung percepatan swasembada pangan yang semula ditargetkan pada 2028 menjadi 2027. (ant)

SKDU Triwulan IV 2024, Kegiatan Dunia Usaha Tetap Terjaga

0
Hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia menunjukkan kinerja kegiatan dunia usaha tetap terjaga pada triwulan IV 2024.(ekbisntb.com/BI)

HASIL Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) mengindikasikan kinerja kegiatan dunia usaha tetap terjaga pada triwulan IV 2024. Hal ini tecermin dari nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) yang tetap positif sebesar 12,46%.

Kinerja mayoritas Lapangan Usaha (LU) tercatat positif dengan SBT tertinggi yaitu LU Jasa Keuangan diikuti LU informasi dan Komunikasi serta LU Transportasi dan Pergudangan sejalan dengan peningkatan aktivitas saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan tahun baru sehingga menjaga permintaan domestik.

Direktur Eksekutif​ Departemen Komunikasi Ramdan Denny Prakoso dalam siaran persnya, Jumat 17 Januari 2025 mengatakan,kapasitas produksi terpakai pada triwulan IV 2024 tetap terjaga pada level 72,91%. Hal ini terutama ditopang oleh beberapa LU yaitu LU Pengadaan Listrik serta LU Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang.

“Sementara itu, kondisi keuangan dunia usaha secara umum lebih baik, khususnya pada aspek Likuiditas dan Rentabilitas, dengan akses kredit yang tetap mudah,”ujar Ramdan Denny Prakoso.

Responden memprakirakan kegiatan usaha pada triwulan I 2025 tetap tumbuh positif dengan SBT sebesar 11,96%. Kegiatan usaha pada sebagian besar LU diprakirakan tetap tumbuh antara lain bersumber dari peningkatan LU Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan khususnya sublapangan usaha (sub-LU) Tanaman Pangan sejalan dengan musim panen pada daerah lumbung pangan nasional, LU Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Motor, serta LU Transportasi dan Pergudangan sejalan peningkatan permintaan menjelang HBKN Idulfitri.(ris/r)

DPRD Dorong BPJS Kesehatan Lunasi Sisa Klaim Dua Rumah Sakit di Lobar

0
Anggota Komisi IV DPRD Lobar M Munib (ekbisntb.com/ist)

TUNGGAKAN atau pending klaim BPJS yang belum dibayar pihak BPJS Kesehatan di dua rumah sakit Lombok Barat (Lobar) tahun 2024 lali menembus angka Rp25-26 miliar. Tunggakan ini informasinya telah dibayar sebagian, sehingga masih ada sisa yang harus dilunasi. Komisi IV DPRD Lobar pun mendorong agar pihak BPJS Kesehatan segera melunasinya.

Anggota Komisi IV DPRD Lobar M Munib mengaku, bahwa pihaknya telah bertemu dengan BPJS Kesehatan Jumat 17 Januari 2025 di kantor DPRD.  Namun karena komisi IV tidak lengkap hadir, BPJS akan kembali ke kantor DPRD Senin depan.  “Dalam pertemuan itu sebentar tadi, ada beberapa informasi yang disampaikan BPJS. Termasuk soal tunggakan klaim BPJS itu,”kata Politisi PPP itu, kemarin.

Dari informasi pihak BPJS Kesehatan bahwa, tunggakan klaim BPJS telah dibayarkan sebagian, masih tersisa sebagian. Ia pun mendorong agar BPJS segera membayar issa tunggakan tersebut di awal tahun ini. Namun pihak BPJS Kesehatan mengaku menunggu usulan RSUD lengkap dulu untuk proses selanjutnya. “Kami juga dorong agar rumah sakit segera melengkapi kelengkapan,”ujarnya.

Politisi asal Gunungsari itu juga menekankan kepada BPJS agar lebih tertib membayar klaim ke dua rumah Sakit. “Jangan sampai terus berulang seperti ini, tidak ada perbaikan. Kami minta agar ada perbaikannya,”tegasnya. Karena lanjut dia, tunggakan klaim BPJS ini mengganggu operasional pelayanan.

Pihaknya berharap agar tim verifikator dari BPJS harus stanby di rumah sakit, agar jangan sampai usulan klaim bolak balik dari rumah sakit dengan alasan kurang berkas. “Itu saja alasannya kalau ada hal-hal, yang perlu diselesaikan bersifat administratif duduk bareng, karena rumah sakit siap dalam hal ini”ujarnya.

Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi IV Dr. Syamsuriansyah, menyebutkan bahwa pending klaim BPJS di Rumah Sakit Tripat bertambah menjadi Rp19 miliar lebih dan Rumah Sakit Narmada sebesar Rp7 Milar.

“Ini sangat besar, dana ini besar untuk keberlanjutan operasional rumah sakit ,”tegas Politisi Perindo ini. Pihaknya berharap agar pihak BPJS segera memperbaiki sistem managerial dalam rangka memperbaiki sistem klaimnya.

Di satu sisi ia juga berharap BPJS Kesehatan menyiapkan tim validaator di setiap rumah sakit agar saat penginputan klaim sudah selesai di tim validator sehingga tidak lagi berkas bolak-balik karena salah, “itu memakan waktu kemudian membuat proses management di masing-masing rumah sakit tersendat,”ujarnya. Kondisi ini tidak boleh mengganggu pelayanan di Rumah sakit. (her)

Program MBG, Distan Lobar Wajibkan Ternak Kantongi Sertifikat Vaksin PMK

0
Tim Distan Lobar turun tangani ternak untuk mencegah penularan PMK (ekbisntb.com/ist)

DINAS Pertanian (Distan) Lombok Barat berupaya mengamankan program pemerintah pusat yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dari sisi kebutuhan sayur mayur, telur dan daging. Di tengah merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), pihak Distan telah melakukan vaksinasi terhadap 88 ribu ternak. Dan nantinya ternak yang akan dijual keluar dan akan dipotong maka diwajibkan memiliki sertifikat vaksin.

Kadistan Lobar Damayanti Widyaningrum mengatakan bahwa program MBG ini membutuhkan daging sapi dan ayam. “Tapi yang merebak kali ini PMK, jadi kita harus benar-benar melihat kondisi ternak sapi yang ada di kandang,”kata dia, akhir pekan kemarin. Dikatakan memastikan kondisi ternak di kandang, pihaknya melakukan penyemprotan kandang menggunakan disinfektan.

Distan Lombok Barat mengurangi ternak sapi yang masuk maupun keluar untukku mencegah penyebaran PMK. Sebab kebanyakan yang terkena PMK  adalah sapi yang baru datang dan baru lahir. Sementara virus ini bisa bertahan lama di tubuh ternak dan cepat menyebar melalui udara. “Langkah yang kami lakukan menyediakan kebutuhan MBG dengan melakukan vaksinasi sapi”terangnya.

Bagi pengusaha yang menjual ternak untuk kebutuhan pemotongan maupun hari raya, diminta melakukan vaksinasi mandiri. Namun hal ini agak sulit karena harganya 17.500 ribu per dosis per ekor dan biaya operasional petugas vaksin 25 ribu. Sehingga kemungkinan hal itulah yang menyebabkan warga enggan. “Tapi itu menjadi syarat untuk sapi keluar, harus ada serifikat vaksin, itu salah satu kesadaran warga mau vaksinasi,”imbuhnya.

Sejauh ini, jumlah ternak sapi di Kabupaten Lobar sebanyak 88 ribu ekor. Semuanya sudah divaksin, namun sisanya yang baru datang atau lahir yang akan disasar. Selain itu, Distan melakukan pengawasan lali lintas ternak mengantisipasi penyebaran PMK.

“Sekarang diberlakukan semua daerah, ternak yang keluar masuk harus sudah vaksinasi,”imbuhnya. Sehingga kalau ada kelolosan maka akan ditangani. Ternak yang masuk Lobar pun dikarantina. “Hewan masuk kita karantina 14 hari, baru kita terima,”jelasnya.

Sejauh ini pihaknya pun telah membentuk tim untuk penanganan PMK. Tim PMK yang sebelumnya sudah ada diaktifkan kembali. “Kita aktifkan lagi tim PMK yang sebelumnya,”imbuhnya.

Sejauh ini sebanyak 48 ekor sapi di Lobar terjangkit PMK. Dari jumlah itu, setengahnya atau sekitar puluhan ekor telah sembuh. Pihak Dinas Pertanian pun melakukan vaksinasi terhadap sisa ternak yang belum vaksinasi. Dimana Lobar mendapatkan jatah 11 ribu lebih dosis vaksin.

Rencananya mulai Pekan depan timnya akan turun vaksinasi. Dimana dari 11 ribu dosis vaksin yang merupakan jatah Lobar, yang baru diterima 5.600 dosis. Dari 5.600 dosis ini masing-masing daerah selatan meliputi Sekotong, Lembar dan Gerung sebanyak 3000 dosis, Narmada dan kecamatan lain sekitar 1.600 dosis serta bagian utara meliputi Gunungsari dan Batulayar sebanyak 1.000 dosis.

“Beberapa daerah sudah mengambil vaksinnya,”ujarnya.

Dikatakan, data terbaru terdapat 48 ternak di Lobar terjangkit virus PMK yang tersebar di beberapa kecamatan. PMK ini sendiri diketahui mulai menjangkiti ternak sejak dua pekan lalu dengan jumlah 37 ekor.

Pihaknya pun telah mengobati 37 ternak tersebut. Akan tetapi, karena persebaran PMK ini cepat sehingga ternak yang terjangkit pun bertambah. Termasuk ada tambahan baru enam ekor, masing-masing lime ekor di Desa Badrain Kecamatan Narmada, lima ekor dan satu ekor di Kebon Ayu Kecamatan Gerung.

Sehingga dari jumlah sebelumnya terkena PMK 37 ekor, bertambah menjadi 48 ekor. Enam kecamatan ditemukan ternak yang terjangkit PMK, diantaranya Gerung, Kuripan, Sekotong, Lembar, Batulayar dan Narmada. Pihaknya pun sudah turun sejak pekan lalu melakukan penanganan pengobatan terhadap ternak yang terkena PMK ini.

Sehingga rata-rata ternak sudah sembuh. “Hampir setengahnya (50 persen) sudah sembuh. Tinggal ternak yang terkena PMK baru-baru ini, berasal dari ternak yang masuk dari daerah lain dan baru dilahirkan,”ujarnya. (her)