Beranda blog Halaman 717

Sinergi Swasembada Pangan, Pemda – Polres KLU Targetkan Areal Tanam Jagung 667,4 Hektare

0
Pemda dan Polres Lombok Utara gelar penanaman simbolis jagung dukung program ketahanan pangan. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemda Lombok Utara bersama Polres Lombok Utara, bersinergi mendukung swasembada pangan. Dari target 1 juta hektare (ha) areal tanam, Lombok Utara menargetkan areal tanam sejumlah 667,4 ha.

Penanaman jagung secara simbolis di Lombok Utara, dilaksanakan di Dusun Sejuik, Desa Rempek, kecamatan Gangga, Selasa 21 Januari 2025. Selain Bupati Lombok Utara, H. Djoham Sjamsu, SH., hadir dalam penanaman simbolis tersebut, Kapolres Lotara, AKBP Agus Purwanta SIK., dan jajaran, Pabung Dandim 1606 Mataram, Mayor Inf. Ngakan Made Marjana dan jajaran,  serta sejumlah OPD lingkup Pemda Lombok Utara dan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Djohan Sjamsu mengatakan, penanaman jagung merupakan bentuk dukungan dari pemerintah daerah dan instansi vertikal di Lombok Utara untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto.

Pemda tegas dia, sangat siap mengawal dan mendukung program tersebut. “Lombok Utara memiliki sumber daya alam berupa lahan pertanian yang sangat luas dan subur sehingga dapat mensukseskan program ketahanan pangan nasional,” ucapnya.

Selaku kepala daerah, dirinya mengapresiasi kontribusi semua pihak dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional di daerah. Tak terkecuali petani, peran sertanya dalam proses budidaya dari pengolahan lahan, penanaman hingga panen nantinya akan sangat menentukan.

Kesempatan yang sama, Kapolres Lotara, Agus Purwanta mengungkapkan, kegiatan penanaman jagung merupakan langkah nyata 100 hari kerja Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk menjaga ketersediaan pangan nasional. Institusi Polri sendiri, telah membentuk Polisi Penggerak Ketahanan Pangan sebagai bagian dari upaya strategis Polri untuk mendukung program ini.

“Setiap polisi yang bertugas sebagai penggerak ketahanan pangan nantinya harus dapat memastikan, program bantuan pemerintah untuk distribusi benih unggul, pupuk hingga sarana produksi tersalurkan kepada petani,” tegas Agus.

Sementara, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) KLU, Tresnahadi, S.Pt., melaporkan penanaman jagung serentak seluruh indonesia merupakan program Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung ketahanan pangan nasional berkolaborasi antara Kementerian Pertanian dan Polri.

“Kegiatan ini mengharuskan lahan seluas 667,4 Hektar untuk menanam jagung di Lombok Utara, syukurnya lahan di Lombok Utara sangat luas sehingga program ini dapat terlaksana,” demikian Tresnahadi.(ari)

Penyerapan Gabah Petani Ditargetkan 50.000 Ton di 2025

0
Zuhri Hanafi(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Sumbawa, siap melakukan penyerapan gabah setara beras sebesar 50.000 ton meningkat signifikan dari target tahun 2024 lalu sebesar 28.000 ton.

“Jadi, target kita sudah ditetapkan oleh pemerintah dan kami akan berupaya maksimal untuk merealisasikan target tersebut, meski target tahun ini sangat tinggi dibandingkan tahun lalu,” kata pimpinan cabang Bulog Sumbawa, Zuhri Hanafi, kenapa Ekbis NTB, Selasa 21 Januari 2025.

Zuhri melanjutkan, penyerapan gabah setara beras sebesar 50.000 ton tersebut nantinya akan dijadikan sebagai beras cadangan pangan pemerintah. Selain itu, beras tersebut juga nantinya akan digunakan dalam mensukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBC) yang dicanangkan pemerintah.

“Target kita tinggi untuk memastikan tidak ada impor beras, mendukung program swasembada pangan dan program MBG yang menjadi asta cita presiden Prabowo Subianto,” ucapnya.

Dikatakannya, untuk harga beras yang diterima digudang Bulog sebesar Rp11.000 per kilogramnya. Sementara untuk gabah dihargai sebesar Rp7.500 per kilogramnya dengan kadar air 17 persen supaya rusak saat disimpan di gudang nantinya.

“Harga tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pemerintah termasuk kualitasnya, karena diperuntukkan untuk beras cadangan pemerintah,” sebutnya.

Dia pun menyakinkan target serapan tersebut pasti bisa tercapai meskipun saat ini penyerapan yang dilakukan belum maksimal. Nanti di bulan Mei baru akan dilakukan penyerapan secara full, bahkan tim juga akan intens turun ke petani.

“Panen kan baru mulai dan kami optimis target tersebut bisa tercapai. Apalagi waktu yang dibutuhkan untuk penyerapan juga masih sangat panjang, sehingga target tersebut pasti bisa tercapai,” tandasnya.(ils)

Sambut Baik Program PKG

0
Pathurrahman (ekbisntb.com/dok)

DINAS Kesehatan Kabupaten Lombok Timur (Lotim) menyambut baik program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) yang akan dilaksanakan pemerintah pusat. Program Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu sudah mulai disosialisasikan dan rencana digelar bulan Februari mendatang.

Dikes Lotim memastikan untuk pelaksanaan program PKG tersebut, karena telah memiliki fasilitas layanan kesehatan (faskes) yang cukup lengkap.

Menjawab Ekbis NTB via ponselnya, Selasa 21 Januari 2025, Kepala Dinas Kesehatan (Kadikes) Lotim, H Pathurrahman mengatakan program tersebut cukup bagus untuk masyarakat. Menurutnya, dirinya telah mengikuti kegiatan sosialisasi program PKG tersebut dan berkomitmen bisa dilaksanakan di Kabupaten Lotim.

Sedangkan bahan-bahan kebutuhan teknis pelaksanaan PKG semua dari Kemenkes. Soal tempat pelayanan, sambungnya dipersiapkan rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu).

Kadikes Lotim menyebut dari 254 desa dan kelurahan se Kabupaten Lotim, jumlah pustu tersedia memang hanya 87 unit. Akan tetapi, selain Pustu banyak klinik-klinik swasta dan rumah sakit swasta yang bisa digandeng.

Melihat jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, Lotim tidak kekurangan tempat. Termasuk mengenai jumlah tenaga kesehatan diyakinkan sudah cukup memenuhi standar jumlah.

Untuk menyambut program PKG tersebut, saat ini Dikes Lotim mulai menyusun serta menghitung kebutuhan masyarakat.

Alat kesehatan di Kabupaten Lotim disebutnya lumayan lengkap meski diakuinya masih kurang. Namun demikian, dirinya menyebut dalam tiga tahun terakhir sudah banyak peralatan yang dilengkapi.

Program PKG ini dinilai Pathurrahman sangat positif untuk menjaga kesehatan masyakarat. Dimana, kegiatan PKG ini bertujuan untuk deteksi dini penyakit. “Tujuan program ini sebenarnya untuk pemeriksaan dini, penyakit apa yang diderita dan ditindaklanjuti untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pengobatan di rumah sakit,” paparnya

Pemkab Lotim beberapa kali sudah mencoba melakukan kegiatan pemeriksaan kesehatan melalui skrining kesehatan. Ketika ada anggota masyarakat terpapar  penyakit yang berisiko untuk jantung atau stroke atau lainnya baru kemudian ditindaklanjuti ke fasilitas kesehatan tingkat rujukan.(rus)

Uang Zakat Digunakan Dukung MBG, Baznas Mengaku Belum Ada Arahan Pusat

0
H. Djaswad(ekbisntb.com/cem)

Lombok(ekbisntb.com) – Wacana pemerintah pusat akan menggunakan uang zakat mendukung program Presiden Prabowo Subianto untuk makan bergizi gratis. Badan Zakat Nasional Kota Mataram masih menunggu arahan dari pusat.

Kepala Baznas Kota Mataram, H. Djaswad ditemui pada, Selasa 21 Januari 2025 menerangkan, pertemuan bersama Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana adalah salah satunya membahas tentang wacana penggunaan uang zakat untuk program makan gizi gratis sebagaimana diwacanakan pemerintah pusat. Akan tetapi, belum ada arahan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya di daerah. “Tadi memang sempat disinggung soal itu, tetapi belum ada arahan dari pusat,” katanya.

Baznas tidak mau tahu bahwa penggunaan uang zakat hanya boleh disalurkan kepada delapan asnab mustahiq. Yaitu, fakir, miskin, riqab atau hamba sahaya, gharim atau orang yang berutang dan kesulitan melunasi, mualaf, pejuang agama islam, amil atau orang yang mengelola zakat, dan orang yang dalam perjalanan dan kehabisan bekal. “Saya tidak mau tahu dulu. Pokoknya yang saya tahu delapan asnab itu,” terangnya.

Djaswad menegaskan, uang zakat itu tidak mungkin diberikan kepada orang kaya karena hakekatnya penerima zakat telah diatur sesuai syariat. Pihaknya akan mempertanyakan kepada pemerintah pusat dari sumber pembiayaan program makan bergizi gratis. Seandainya harus dianggarkan sumber anggarannya dari infak. “Kalau diperbolehkan nanti kita tanya MUI. Nanti mereka yang bertanggungjawab di akherat,” katanya.

Baznas mengelola anggaran zakat di tahun 2024 mencapai Rp6,5 miliar. Baznas Pusat meminta menaikan target di tahun 2025 karena realisasi Rp6,7miliar.

Mantan Sekretaris Daerah Kota Mataram menegaskan, dana umat yang dikelola tidak akan dialokasikan ke MBG sebelum ada ketetapan dari pusat. “Saya tidak mau bahas karena belum ada pembahasan dari pusat,” ujarnya.

Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana menambahkan, pemerintah pusat mewacanakan uang zakat digunakan untuk mendukung program makan bergizi gratis. Akan tetapi, penggunaan dana harus bijak karena zakat adalah uang umat yang sudah jelas peruntukannya. “Iya, harus arif juga penggunaanya,” tambahnya.(cem)

Pemkot Mataram akan Alokasikan Anggaran Dukung MBG

0
H. Mohan Roliskana(ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram mendukung penuh program Presiden Prabowo Subianto untuk makan bergizi gratis (MBG). Salah satunya adalah mengalokasikan dana pada anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025.

Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana dikonfirmasi usai pertemuan dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Badan Gizi Nasional, Selasa 21 Januari 2025 menjelaskan, pertemuan dengan Badan Gizi Nasional sebagai koordinator program makan bergizi gratis untuk meminta penjelasan tentang pelaksanaan serta skenario program di Kota Mataram, termasuk hal-hal teknis lainnya.

Pemkot Mataram mendukung sepenuhnya program Presiden Prabowo Subianto, tetapi standar operasional prosedur serta targetnya harus konkret. “Jadi, saya perlu tahu bagaimana pelaksanaan program MBG ini di Kota Mataram,” terangnya.

Pembiayaan MBG belum dibahas secara detail, karena sumber pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Akan tetapi, Pemkot Mataram akan siap berbagi (sharing) pembiayaan dengan pemerintah pusat, meskipun konsekuensinya terjadi pergeseran anggaran di satuan kerja perangkat daerah, sehingga program prioritas tertunda. “Bagi kami tentu berkepentingan karena kegiatan ini harus sukses pelaksanaan tidak hanya sekarang tetapi selanjutnya,” ujarnya.

Orang nomor satu di Kota Mataram menambahkan, koreksi serta evaluasi harus dilakukan agar kegiatan ini berjalan dengan baik serta penerima manfaat juga mendapatkan sesuai dengan harapan dari Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, bantuan tidak terduga yang dialokasikan di APBD memungkinkan bisa digunakan sebagai bentuk skenario pemerintah daerah. Walaupun kebutuhan pembiayaannya belum final, tetapi masih dihitung secara keseluruhan pembiayaannya. “Sampai sekarang ini kita belum dibebankan untuk pembiayaan dari APBD,” ujarnya.

Pelaksanaan MBG di Kota Mataram belum secara keseluruhan terhadap 6.900 siswa. Saat ini, pendistribusian makan bergizi gratis masih secara parsial di Kecamatan Selaparang. Selanjutnya, pendistribusian dilakukan di Kecamatan Sekarbela di awal Februari.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Mataram, Yusuf menambahkan pelaksanaan MBG tetap berjalan serta sasarannya diperluas di Kecamatan Sekarbela untuk 14 sekolah mulai tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah pertama. “Di Selaparang tetap jalan untuk lima sekolah karena sesuai radius paling jauh 3 kilometer,” tambahnya.

Pelaksanaan di  Kecamatan Selaparang sebagai uji coba akan ditiru untuk pendistribusian MBG di Kecamatan Sekarbela. Namun demikian, monitoring dan evaluasi tetap dilakukan oleh tim dari Dinas Pendidikan Kota Mataram. “Di Kecamatan Sekarbela juga akan menyasar tiga ribuan siswa,” demikian kata dia.(cem)

Pendampingan untuk Program MBG

0
Yosef Dwi Irwan (ekbisntb.com/ham)

PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah mulai dilakukan uji coba di beberapa daerah di NTB. Salah satunya di Kota Mataram, khususnya beberapa sekolah yang ada di Kecamatan Selaparang dan Sekarbela. Sebagai program yang baru dari Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, banyak hal yang harus dievaluasi di lapangan. Terutama dari tingkat higienitas makanan yang diberikan langsung pada anak penerima manfaat.

Terkait hal ini, Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di Mataram Yosef Dwi Irwan, menegaskan, jika program MBG merupakan program prioritas yang harus mendapat dukungan seluruh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, termasuk BBPOM. Khususnya BBPOM mendukung dengan pengawalan dapur produksinya memastikan pemenuhan gizi sesuai standar, termasuk pelatihan untuk pangannya agar memahami pentingnya keamanan pangan.

‘’Dan pengawalan di hilirnya. Untuk memastikan memenuhi aspek keamanan pangannya,’’ ujarnya saat dikonfirmasi belum lama ini.

Diakuinya, ketika ada keluhan terkait pelaksanaan program patut dimaklumi, karena ini merupakan program baru dan akan terus dilakukan perbaikan-perbaikan dan jadi review bagi Badan Gizi Nasional. Apalagi ada pihak yang bertanggung jawab, terutama di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).  ‘’Jadi kami BBPOM di Mataram siap mendukung program ini dan tentunya akan berjalan dengan baik dan bisa memberikan kebermanfaatan dalam upaya peningkatan gizi dan meningkatkan kesehatan anak-anak didik, balita, ibu hamil dan menyusui,’’ terangnya.

Disinggung adanya keracunan terhadap anak-anak yang sudah mengonsumsi makanan yang disuguhkan di luar daerah, pihaknya mengaku akan berupaya maksimal agar hal seperti itu tidak terjadi di NTB. Pihaknya terus memberikan pemahaman kepada petugas SPPG untuk memperhatikan masalah higienitas makanan yang diberikan pada anak-anak.

‘’Kami dari Badan POM tentunya melaksanakan dukungan adalah sesuai dengan fungsi yang ada, yaitu terkait dengan keamanannya mengawal bagaimana pemesanan, dapurnya. Jika dibutuhkan untuk melakukan pelatihan-pelatihan dan juga tentunya mengawal keamanan pangannya,’’ ujarnya.

Tidak hanya itu, pihaknya memberikan masukan-masukan dalam menentukan mitra ada kriteria tertentu dari kesuksesan program yang dilaksanakan. Pihaknya juga yakin, setiap kementerian/lembaga pemerintah daerah akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program ini. Artinya program ini tidak bisa berjalan sendiri dan harus mendapatkan dukungan juga dari seluruh komponen.

‘’Tentunya apabila ada hal-hal yang belum sempurna masih ada hal yang belum sesuai dengan harapan tentunya bisa dikomunikasikan, sehingga program yang baik ini bisa berdampak baik. Tapi tentunya adalah bagaimana kita engedepankan aspek bahwa program ini tetap dapat berjalan dengan baik dan juga bisa memberikan dampak,’’ ujarnya. (ham)

NTB Targetkan Produksi Jagung Capai 4 Juta Ton

0
Penjabat Gubernur NTB Hassanudin (ketiga kanan) bersama kepolisian, tentara, dan kejaksaan melakukan penanaman jagung di Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, Selasa 21 Januari 2025(ekbisntb.com/ant)

Lombok(ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menargetkan angka produksi jagung sepanjang tahun 2025 bisa mencapai 4 juta ton guna mendukung program ketahanan pangan nasional.

“Kami menargetkan 4 juta ton tanaman jagung di Nusa Tenggara Barat,” kata Penjabat Gubernur NTB Hassanudin saat melakukan aksi penanaman jagung serentak di Lombok Timur, Selasa.

Hassanudin menuturkan Nusa Tenggara Barat adalah lumbung padi yang menduduki posisi keempat secara nasional, termasuk juga jagung.

Angka produksi produksi gabah di Nusa Tenggara Barat mencapai 1,4 juta ton dan jagung sebanyak 1,3 juta ton. Hal itu membuat sektor pertanian terutama tanaman pangan memiliki peran strategis dalam penyediaan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia.

Menurutnya, potensi lahan tidur yang masih luas di Nusa Tenggara Barat dapat mewujudkan ambisi untuk mencapai target produksi jagung sebanyak 4 juta ton.

“Kita harus berdaulat dengan menanam jagung secara serentak,” kata Hassanudin.

Lebih lanjut dia meminta Badan Urusan Logistik atau Bulog untuk memberikan kepastian terhadap penyerapan produk jagung petani lokal di Nusa Tenggara Barat.

Kenaikan harga pembelian pemerintah atau HPP jagung dari Rp5.000 menjadi Rp5.500 per kilogram memberikan angin segar kepada petani jagung agar semangat menggarap lahan pertanian.

Kapolda NTB Irjen Pol Hadi Gunawan mengatakan komitmen aparat kepolisian bersama Kementerian Pertanian RI melakukan penanaman jagung serentak seluruh Indonesia.

“Kegiatan penanaman jagung di lahan satu hektare di Lombok Timur merupakan dukungan terhadap program Presiden Prabowo,” kata Hadi.

Polri melalui Babinkamtibmas terus mengupayakan program pemerintah pusat dapat berjalan dan bisa memberikan manfaat bagi masyarakat melalui swasembada pangan nasional. (ant)

Permudah UMKM Dapat Kredit, Jamkrida NTB Syariah – BPRS Amali Jalin Kerjasama

0
Direktur Utama PT Jamkrida NTB Syariah, Lalu Taufik Mulyajati (kiri) dan Direktur Utama BPRS Amali, Yanuar Alfan (kanan) melakukan penandatanganan kerjasama untuk memudahkan UMKM mendapatkan kredit (pembiayaan)(ekbisntb.com/bul)

Lombok(ekbisntb.com) – PT Jamkrida NTB Syariah dan PT BPRS PNM Patuh Beramal (BPRS Amali) resmi menandatangani perjanjian kerja sama tentang kafalah syariah (Penjaminan Syariah). Penandatanganan kerjasama dilakukan di kantor PT BPRS Amali Lingkar Selatan, Kota Mataram, Selasa, 21 Januari 2024.

Penandatanganan kerjasama dilakukan oleh Direktur Utama PT Jamkrida NTB Syariah, Lalu Taufik Mulyajati dan Direktur Utama BPRS Amali, Yanuar Alfan.

Dalam kesempatan ini, Direktur Utama PT Jamkrida NTB Syariah menyatakan, Jamkrida NTB Syariah siap menjadi problem solving bagi setiap mitra bank dan UMKM yang ada di NTB.

“Dengan kerja sama ini, kami berharap dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di wilayah NTB, ” ungkapnya.

Lalu Taufik juga menekankan pentingnya kerja sama ini sebagai bagian dari visi perusahaan untuk mendukung akses pembiayaan syariah bagi UMKM yang bankable, namun tidak memenuhi syarat dari sisi jaminan.

Dengan kerja sama ini, genap rangkaian sinergi yang telah dibangun PT Jamkrida NTB Syariah dengan seluruh bank syariah yang beroperasi di NTB, baik bank milik daerah maupun bank swasta. Langkah ini merupakan komitmen perusahaan dalam memperluas layanan penjaminan syariah kepada pelaku UMKM yang merupakan kekuatan utama penggerak roda perekonomian di NTB.

“Kami akan terus berupaya memberikan layanan yang terbaik dan menciptakan solusi penjaminan syariah yang adaptif. Kami yakin bahwa kolaborasi ini akan menjadi tonggak penting dalam membangun ekosistem syariah yang lebih kuat di NTB,” tandasnya.

Sementara itu, Direktur Utama BPRS Amali, Yanuar Alfan menyampaikan apresiasinya atas kerja sama ini.

“BPRS Amali menyambut dengan baik kerja sama yang dilakukan bersama PT Jamkrida NTB Syariah. Kami siap bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat NTB, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ,” ungkapnya.

Kerja sama antara PT Jamkrida NTB Syariah dan PT BPRS Amali diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian NTB. Potensi bisnis penjaminan di wilayah ini sangat besar, dengan segmen utama pasar mencakup UMKM terutama kredit Konstruksi yang terus berkembang. Sinergi antara lembaga penjaminan dan perbankan syariah ini memungkinkan pelaku usaha untuk memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah dan aman.

PT Jamkrida NTB Syariah (perseroda) dan PT BPRS Amali sepakat untuk terus berinovasi dalam memberikan layanan berbasis syariah. Dalam kerja sama ini, kedua pihak juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan baik melalui penjaminan berbasis digitalisasi dan pengembangan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Penandatanganan kerja sama ini menjadi bukti nyata dari komitmen PT Jamkrida NTB Syariah dan PT BPRS Amali dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan semangat kolaborasi, kedua perusahaan berharap dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat NTB.(bul)

BTN Tak akan Setujui Developer yang Bangun Rumah di Lahan Sawah

0
Ilustrasi lahan sawah(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN menyebutkan tidak akan melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan pengembang atau developer yang membangun rumah di atas lahan sawah produktif.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu menjelaskan, pihaknya menetapkan beberapa syarat untuk dilakukannya PKS dengan para pengembang, salah satunya adalah memiliki izin persetujuan bangunan gedung (PBG), yang dulunya bernama izin mendirikan bangunan (IMB).

PBG sendiri dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), yang memiliki syarat tidak boleh membangun perumahan di atas lahan persawahan.

“Kalau IMB induknya nggak ada, sertifikat induknya nggak ada, kita nggak akan ke PKS. Karena itu syarat bekerja sama dengan kita,” kata Nixon di Jakarta, Selasa.

Nixon mengatakan, BTN akan sangat selektif dalam memilih developer maupun notaris yang akan bekerja sama. Ia menegaskan, pihaknya selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ia berharap dengan adanya aturan ini, maka lahan-lahan sawah produktif akan terlindungi dari pembangunan perumahan.

“Jadi ke depannya ini (sawah) pasti terlindungi, kita harapkan seluruh oknum dapat berjalan seperti kriteria ya,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen Perkim) Fahri Hamzah menegaskan program pembangunan tiga juta rumah setiap tahun tidak mengambil lahan-lahan produktif pertanian, karena bisa mengganggu produksi pangan nasional.

“Presiden Prabowo sudah mengeluarkan instruksi dan perintah tidak boleh ada lagi yang membangun di sawah,” ujarnya saat melakukan rapat koordinasi desain penataan perumahan dan permukiman, di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat 17 Januari 2025.

Fahri mengingatkan tentang kebutuhan pangan yang meningkat secara global seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sehingga memerlukan lahan pertanian yang luas untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Hal itulah yang menjadi alasan pemerintah pusat membuka lahan untuk food estate, agar kebutuhan pangan penduduk Indonesia yang mencapai 277 juta jiwa bisa terpenuhi secara mandiri tanpa mengimpor dari luar negeri.

Menurutnya, proyek pembangunan perumahan yang tidak mengambil lahan produktif tidak akan mengurangi jatah makan penduduk. (ant)

BULOG NTB Akan Belanja Rp4,2 Triliun Untuk Menyerap Beras dan Gabah Petani

0
Gabah yang diserap Bulog diproses dan dikemas menjadi beras berkualitas MRMP di Sumbawa(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Perum BULOG Kanwil NTB akan belanja sebesar Rp4,2 triliun untuk membeli gabah dan beras petani tahun 2025 ini.

Nilai belanja Bulog NTB ini sesuai dengan target serapan 350.000 ton setara beras atau 700.000 ton setara Gabah Kering Panen (GKP). Sebagaimana diketahui, pemerintah telah melalukukan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional RI Nomor 2 Tahun 2025.

Menurut keputusan tersebut, harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani naik dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram, sementara GKP di penggilingan meningkat menjadi Rp 6.700 per kilogram. Untuk Gabah Kering Giling (GKG) di gudang BULOG, harga naik dari Rp 7.400 menjadi Rp 8.200 per kilogram, dan beras medium di gudang BULOG kini dihargai Rp 12.000 per kilogram.

Jika dihitung dengan standar harga pembelian beras yang menjadi acuan Bulog membeli beras petani, target serapan 350.000 ton beras setara dengan 350.000.000 Kg. artinya, 35.000.000 dikalikan harga pembelian Rp12.000 per Kg, nilai belanjanya menjadi Rp4,2 triliun.

“Dengan target serapan 350.000 ton beras, maka Rp4,2 triliun dana yang harus kami siapkan. Segitu uang yang akan berputar di NTB,” kata Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Sri Muniati.

Inipun, lanjutnya, belum termasuk belanja-belanja lain Bulog. Pada tahun 2024 , untuk serapan beras dan jagung di NTB, Bulog belanja senilai Rp2 triliun. Mengingat target serapan beras tahun ini naik cukup tinggi, otomatis belanja Bulog naik berlipat.

Sri Muniati kembali menegaskan, Bulog NTB sudah melaksanakan penyerapan gabah dan beras produksi petani lokal sesuai dengan HPP terbaru. Langkah ini bertujuan memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tahun 2025 sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.

Kenaikan HPP ini diharapkan mampu memberikan semangat bagi petani untuk meningkatkan produksi gabah dan beras. BULOG NTB siap mendukung upaya ini melalui penyerapan maksimal. Harga pembelian gabah dan beras sudah bisa kita laksanakan semenjak kebijakan baru ini diberlakukan,” ujarnya.

Untuk memastikan kelancaran penyerapan, BULOG NTB telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta berbagai pihak terkait. Ia menambahkan bahwa pengadaan gabah dan beras membutuhkan dukungan sarana pasca-panen yang memadai, mulai dari pengeringan hingga penyimpanan, untuk menjaga kualitas sebelum distribusi ke masyarakat.

BULOG juga mengajak kerjasama dari berbagai elemen, termasuk SKPD, BUMN, kelompok tani, dan pengusaha penggilingan lokal.

“Dengan masa panen yang terbatas, sinergi dari semua pihak sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan di NTB tetap terjaga,” tandasnya.(bul)