Mataram (EKBIS NTB) –Sebanyak 432 Kepala Keluarga (KK) di Kota Mataram terima stimulan Rp7 juta dari Pemerintah Provinsi NTB. Bantuan dana ini diberikan kepada mereka yang masuk dalam kategori warga miskin ekstrem pada program Desa Berdaya Transformatif.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan bantuan dana tersebut diperuntukkan untuk mengembangkan usaha kecil dan meningkatkan pendapatan rumah tangga agar terbebas dari jeratan kemiskinan ekstrem. Sebelum menerima bantuan, seluruh penerima manfaat terlebih dahulu melalui tahapan pengajuan proposal, pengujian, dan verifikasi.
“Sebagian dana diambil secara tunai untuk modal usaha, sementara sisanya masih disimpan dalam bentuk tabungan di Bank NTB Syariah,” ujarnya di Kantor Lurah Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Kamis, 12 November 2026.
Khusus di Kelurahan Bintaro, bantuan diberikan kepada 113 keluarga penerima manfaat. Pencairan dilakukan secara langsung oleh penerima manfaat yang telah memiliki rekening pribadi dengan besaran dana yang dicairkan disesuaikan dengan kebutuhan modal usaha yang diajukan, sedangkan sisa bantuan tetap tersimpan dalam tabungan.
Untuk memastikan bantuan benar-benar dimanfaatkan sebagai modal usaha dan tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif, pemerintah menyiapkan pendamping yang bertugas memantau penggunaan dana serta perkembangan usaha para penerima manfaat.
“Kan ada pendamping, pendamping itu megang rasio berapa orang, berapa KK, itu memantau terus penggunaan uang itu,” lanjutnya.
Selain intervensi di tingkat keluarga, Kelurahan Bintaro juga memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp300 juta untuk pelaksanaan program di tingkat kelurahan. Dengan demikian, program ini tidak hanya menyasar peningkatan ekonomi keluarga, tetapi juga mendorong pemberdayaan di tingkat wilayah.
Iqbal menyebutkan pelaksanaan program tahun ini ditargetkan segera rampung. Setelah seluruh tahapan penyaluran selesai, fokus berikutnya adalah memastikan para penerima manfaat dapat menjalankan usaha kecil secara berkelanjutan.
Program tersebut juga akan terus dievaluasi sebagai bagian dari penyempurnaan pelaksanaan pada tahun berikutnya. Mengingat program ini masih tergolong baru, Pemprov membuka ruang kolaborasi dengan sejumlah organisasi nonpemerintah (NGO) dari luar negeri yang telah menunjukkan ketertarikan untuk bergabung.
Dalam kesempatan tersebut, para perwakilan NGO juga diperlihatkan secara langsung proses operasional program, termasuk mekanisme penentuan penerima manfaat. Pemerintah menegaskan bahwa penerima bantuan telah melalui proses verifikasi berulang untuk memastikan bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar masuk kategori miskin ekstrem.
Dari sisi pengawasan, program ini juga telah melalui proses audit sejak tahap perencanaan dan penyusunan konsep. Selanjutnya, audit administrasi telah dilakukan dan audit terhadap pelaksanaan program akan kembali dilakukan.
Adapun keberhasilan program akan diukur berdasarkan peningkatan pendapatan keluarga penerima manfaat. Pemerintah menggunakan ambang pengeluaran di bawah Rp600 ribu per bulan sebagai salah satu acuan untuk mengidentifikasi masyarakat miskin ekstrem.
Melalui bantuan modal usaha tersebut, Iqbal berharap pendapatan keluarga penerima manfaat dapat meningkat hingga melampaui angka Rp600 ribu per bulan sehingga mereka dapat keluar dari kategori miskin ekstrem.
“Indikatornya adalah ketika pendapatan mereka meningkat. Kalau mereka sudah bisa memiliki penghasilan di atas Rp600 ribu per bulan, berarti mereka sudah bukan lagi masuk kategori miskin ekstrem,” pungkasnya. (era)
