Monday, April 13, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 714

Ombudsman Minta Masyarakat yang Bermasalah Tapera Agar Melapor

0
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com)-Ombudsman RI menangani 242 laporan masyarakat terkait dengan pelayanan publik di Sektor Perekonomian I periode 2021—2024, sebagai pelaksanaan tugas pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyebutkan ruang lingkup dari Sektor Perekonomian I meliputi perdagangan, perindustrian, logistik, pertanian, pangan, perbankan, asuransi, penjaminan, pengadaan barang-jasa, perpajakan, pabean, dan cukai.

“Dari 242 laporan, yang sudah diselesaikan atau ditutup sebanyak 133 laporan atau 55 persen, sedangkan sisanya yang sedang berproses sebanyak 109 laporan atau 45 persen,” kata Yeka dalam Media Briefing Update Pengawasan Pelayanan Publik Sektor Perekonomian I Ombudsman RI di Jakarta, Jumat 14 Juni 2024.

Pada bulan ini, Yeka menargetkan bisa menyelesaikan 20 laporan agar pada bulan-bulan berikutnya pada tahun ini Ombudsman RI bisa terus berpacu dalam memberikan kepastian dan rasa keadilan kepada masyarakat yang melapor.

Laporan yang sudah diselesaikan meliputi sebanyak 52 laporan yang diregistrasikan pada tahun 2021, 46 laporan yang diregistrasikan pada tahun 2022, 30 laporan yang didaftarkan pada tahun 2023, serta 5 laporan yang diregistrasikan pada tahun 2024.

Sementara itu, laporan yang masih berproses terdiri atas 10 laporan yang didaftarkan pada tahun 2021, 43 laporan yang diregistrasikan pada tahun 2022, 30 laporan yang diregistrasikan pada tahun 2023, dan 26 laporan yang didaftarkan pada tahun 2024.

Yeka mengungkapkan salah satu laporan yang masih berproses hingga saat ini terkait dengan layanan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Terdapat beberapa laporan kepada Ombudsman RI mengenai kesulitan dalam melalukan penebusan dana pensiun dari Tapera.

“Namun, Ombudsman sejauh ini belum melihat adanya penyalahgunaan dana di Tapera, jadi permasalahannya lebih terkait dengan redemption,” ucap dia.

Maka dari itu, dia berharap masyarakat yang mengalami permasalahan saat melakukan pencairan dana Tapera bisa segera melapor ke Ombudsman RI.

“Laporan akan diselesaikan selama waktu 3 x 24 jam,” katanya.(Ant)

KKP : Semua Kapal Pengawas Perikanan Sudah Gunakan Starlink

0
Kapal pengawas perikanan dari internet (ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com)-Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikaan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pung Nugroho Saksono mengungkapkan, semua kapal pengawas yang dimiliki KKP telah diperkuat menggunakan jaringan konektivitas dari Starlink sejak awal tahun 2024.

“Sekarang kami sudah pakai (Starlink), kapal pengawas, kapal patroli kami sudah pakai Starlink. Awal tahun ini semua pakai Starlink,” ujar Ipung sapaan akrabnya dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Jumat 14 Juni 2024.

Ia mengungkapkan, teknologi ini merupakan hal yang dinantikan, pasalnya operasi pengawasan maupun patroli reguler yang dilakukan siang hari bahkan malam hari di tengah perairan, lewat jaringan internet yang kuat maka koordinasi yang dijalin dapat lebih mudah tanpa kendala yang berarti.

Bahkan, lanjut dia, di tengah lautan lepas yang tidak tersedia stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS), komunikasi dapat berjalan lancar dengan konektivitas jaringan milik Elon Musk itu.

“Itu ketika di laut 24 jam handphone saya tidak mati (internet) kecuali di pesawat,” jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan uji coba jaringan internet Starlink milik Elon Musk yang beberapa waktu lalu diluncurkan di Indonesia pada kapal pengawas.

“Tertariknya itu justru karena kami kan di laut ya, nah di laut kami sudah uji coba di kapal pengawas, itu bagus di kapal pengawas,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Jaringan berbasis satelit tersebut membantu Kapal Pengawas (KP) Paus 01 mengamankan Kapal Ikan Asing (KIA) yang menjadi buronan sejak satu bulan di WPPNRI 718 Laut Arafura.

“Sudah, kemarin menangkap Run Zheng itu kami salah satunya pakai Starlink, itu kemarin kami menangkap kapal yang mencuri ikan, KM Run Zheng 3 yang di Laut Arafura,” ujarnya.

Menteri KP menyebut penggunaan Starlink untuk kapal pengawas fokus pada komunikasi dan video, sejauh ini keamanan data pada kapal terpantau aman, sehingga untuk sementara akan terus digunakan.(Ant)

Pertamina Patra Niaga Antisipasi Lonjakan Kebutuhan BBM Saat MotoGP Mandalika 2024

0
Foto : Ahad Rahedi (Ekbis NTB/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Pertamina Patra Niaga mempersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) ramah lingkungan saat gelaran MotoGP Mandalika akan diselenggarakan jelang akhir tahun 2024 ini di Sirkuit Mandalika.

Ahad Rahedi, Area Manager Comm Rel & CSR PT Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Jumat 14 Juni 2024 mengatakan, ada informasi gelaran MotoGP Mandalika 2024 yang tadinya akan dilaksanakan pada Oktober, dimajukan menjadi September oleh DORNA, karena adanya kendala penyelenggaraan MotoGP India.

Karena itu, Pertamina Patra Niaga sudah mempersiapkan tim untuk memastikan ketersediaan dan distribusi energi saat event otomotif internasional digelar nanti tidak terjadi kendala.

“Kita sudah siapkan tim, apalagi dengan bergabungnya Pertamina VR46 (tim binaan Valentino Rossi) sebagai official tim MotoGP bisa jadi akan menjadi penambah animo menonton tim Indonesia yang akan berlaga di MotoGP Mandalika tahun ini. animo penonton diperkirakan meningkat dari sebelumnya, ini yang akan kita hitung,” katanya.

Belajar dari pengalaman sebelumnya penyelenggaraan balap otomotif internasional di NTB seperti MotoGP dan MXGP, tren konsumsi BBM meningkat. Terutama BBM nonsubsidi.

Data menunjukkan bahwa mayoritas peningkatan konsumsi BBM selama MotoGP adalah BBM non-subsidi, seperti Pertamax, Dexlite, dan Pertamina Dex. Hal ini menunjukkan bahwa penonton MotoGP dan MXGP, yang banyak berasal dari luar NTB, menurutnya lebih memilih BBM ramah lingkungan.

“Kami sudah memperkirakan kebutuhan dengan membaca trennya dari MotoGP sebelum-sebelumnya yang digelar di NTB. Menurut kami tidak ada masalah, tidak ada rekayasa khusus karena kita melihat juga saat MotoGP tahun lalu rekayasa lalu lintas juga cukup bagus. Jadi sepertinya ndak perlu rekayasa tertentu juga tim kami untuk menjaga pasokan dan distribusi BBM dan energi,” tambahnya.

Diperkuat oleh infrastruktur pendukung untuk penyimpanan BBM di Lombok khususnya, tangki simpan BBM di Depo Ampenan sudah memperhitungkan kebutuhan dalam jangka panjang. Saat ini sangat aman untuk menjaga lonjakan permintaan BBM, tiga sampai lima kali dari kebutuhan BBM saat kondisi normal.(bul)

NTB Sabet Tiga Penghargaan Terbaik Nasional, Bank Indonesia Ungkap Strategi Pengendalian Inflasi

0
TPID award (ekbisntb.com/bul)

Mataram (ekbisntb.com)-Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Barat meraih tiga penghargaan nasional sekaligus tahun 2024 ini. Tiga tahun sudah inflasi berhasil dikendalikan di Bumi Gora.

TPID Provinsi NTB dinobatkan sebagai TPID Provinsi Berkinerja Terbaik di Wilayah Nusamapua, TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik di Wilayah Nusamapua untuk Kota Mataram, dan menjadi TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2024 di Wilayah Nusamapua untuk Kabupaten Lombok Barat.

Tiga penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Pj. Gubernur NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, Wali Kota Mataram, H. Mohan Roliskana, S.Sos., MH dan Pj. Bupati Lombok Barat, H. Ilham, S.Pd, M.Pd pada acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan secara hybrid pada 14 Juni 2024 di Istana Negara.

Penghargaan ini diterima TPID NTB tentunya karena sejumlah langkah dan inovatifnya dalam menekan angka inflasi sepanjang tahun 2023 pada kisaran target, yaitu 3,02% (yoy) jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2022 (6,32%yoy).

Berbagai langkah yang telah dijalankan di antaranya adalah pelaksanaan Sidak Pasar Pemantauan Harga Bahan Pokok, Gerakan Operasi Pasar Murah dengan melakukan mobilisasi pangan dari daerah surplus ke daerah minus, sinergi bersama asosiasi dan pengusaha untuk pengendalian inflasi, melakukan komunikasi efektif untuk menjaga ekspektasi Masyarakat, serta pembuatan Pergub dalam rangka pengendalian ketersediaan pasokan komoditas di NTB hingga membawa NTB sebagai lumbung pangan nasional.

Tidak hanya itu, TPID NTB juga menjalankan sejumlah program yang dikemas dalam “Tancapkan Gas (Tanam Cabe Pelihara Ikan dan Unggas)” terdiri dari kegiatan Kampung Aneka Cabai , Kampung Unggas, Perbenihan Ikan, dan NTB MALL. Program ini merupakan implementasi dari strategi 4 K khususnya dari aspek ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga yang outputnya adalah terkendalinya angka inflasi NTB sebesar 3,02 % (yoy) sesuai dengan target angka inflasi nasional tahun 2023 yaitu 3,0 ±1%.

Mengangkat tema “Pengamanan Produksi dan Peningkatan Efisiensi Rantai Pasok untuk Mendukung Stabilitas Harga”. Rakornas tahun ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan dihadiri oleh Pimpinan Lembaga Tinggi Negara, Menko Perekonomian selaku Ketua TPIP, Gubernur Bank Indonesia, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju lainnya, Pimpinan Lembaga Negara, seluruh TPID Provinsi/Kabupaten/Kota, serta asosiasi terkait.

Dalam sambutannya, Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi dalam pengendalian inflasi pangan, dengan didukung oleh Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Arahan Presiden Joko Widodo tersebut disampaikan guna terus menjaga inflasi agar tetap rendah, di tengah tantangan yang masih mengemuka.

Kedepan, sinergi pengendalian inflasi pangan dalam TPIP dan TPID dan didukung GNPIP di berbagai daerah terus diperkuat guna memitigasi beberapa risiko, seperti dampak ketegangan geopolitik, gangguan cuaca karena fenomena perubahan iklim, serta fluktuasi pasokan seiring masih mengemukanya kendala produktivitas dan konektivitas.

Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo juga menyampaikan bahwa tren inflasi dalam 10 tahun terakhir menunjukkan inflasi terkendali rendah dan termasuk yang terendah di dunia saat ini. Tercatat inflasi indeks harga konsumen (IHK) Mei 2024 yang berada di angka 2,84% atau masuk dalam kisaran target 2,5% ± 1%.

Terkendalinya inflasi di pusat maupun daerah ini tentunya didukung dengan sinergi dari tim pengendali inflasi pusat (TPIP) dan tim pengendali inflasi daerah (TPID). Termasuk dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).

Perry Warjiyo juga mengapresiasi atas sinergi erat dan inovasi yang ditempuh oleh seluruh pemangku kebijakan dalam pengendalian inflasi. Bank Indonesia akan terus berkomitmen untuk memperkuat bauran kebijakan dalam menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pengendalian inflasi, termasuk dengan meningkatkan peran 46 Kantor Perwakilan Bank Indonesia di seluruh Indonesia dalam meningkatkan efektivitas GNPIP, yang telah dicanangkan sejak pertengahan tahun 2022 yang lalu dengan sinergi menjaga ketersediaan pasokan, Ke depan, Bank Indonesia memprakirakan inflasi tahun 2024 hingga 2025 terus terkendali sehingga tetap dalam kisaran sasaran, yang akan menurun menjadi 2,5±1%.(bul)

Indonesia-Finlandia Perkuat Kerja Sama Energi Hijau Dan “Smart Cities”

0
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menlu Finlandia Elina Valtonen(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com)-Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan Menlu Finlandia Elina Valtonen bertemu di Helsinki pada Kamis 13 Juni 2024 untuk membahas penguatan kerja sama bilateral, khususnya di bidang energi hijau dan smart cities.

“Finlandia memiliki kapasitas kuat di bidang energi terbarukan,” ujar Menlu Retno dalam keterangan pers yang ia sampaikan secara virtual dari Helsinki.

Ia menjelaskan bahwa sektor swasta kedua negara, yaitu Medco Group dan Valmet Technologies, telah memiliki kesepakatan untuk kerja sama membangun pabrik pengolahan biomassa menjadi energi di Merauke, Papua, dengan kapasitas kira-kira 3,5 megawatt.

Jika berhasil diimplementasikan, proyek tersebut diperkirakan bisa mengurangi penggunaan minyak diesel hingga 27,5 juta liter dalam lima tahun.

“Kami berharap agar kerja sama ini dapat terealisasi segera. Dan kami juga sepakat untuk terus menjajaki kerja sama lainnya di bidang energi hijau,” tutur Retno.

Sementara terkait kerja sama kota cerdas atau smart cities, dia menyebut sudah ada nota kesepahaman (MoU) antara Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dengan Kementerian Ekonomi Finlandia.

Retno berharap MoU itu dapat membuka pintu untuk kerja sama selanjutnya dalam pembangunan IKN, terutama investasi Finlandia di IKN.

Finlandia adalah salah satu mitra dagang utama Indonesia di kawasan Nordik. Nilai perdagangan kedua negara terus meningkat dan sudah melampaui angka sebelum pandemi.

Berdasarkan data Kemlu RI, nilai perdagangan kedua negara tahun lalu mencapai 713 juta dolar AS (sekitar Rp11,6 triliun) atau naik 22 persen dibandingkan perdagangan pada 2019.

Pada kuartal pertama 2024, perdagangan Indonesia-Finlandia naik 40 persen dibandingkan kuartal pertama 2023.

Menurut Retno, dirinya dan Menlu Finlandia sepakat untuk terus menjajaki potensi-potensi yang ada guna mendorong peningkatan perdagangan.

“Kami juga sepakat mendorong investasi yang lebih besar dari Finlandia di Indonesia termasuk di sektor energi hijau dan smart cities. Terdapat pula harapan agar perundingan Indonesia-EU CEPA dapat diselesaikan segera. Ini adalah harapan dan pandangan yang sama baik dari Finlandia maupun dari Indonesia,” kata dia.

Kedua menlu juga mendiskusikan kerja sama pendidikan, dengan menyambut baik penyelenggaraan 1st Indonesia-Finland Joint Working Group on Higher Education and Teacher Capacity Development pada September tahun lalu.

“Kami sepakat untuk terus mendorong kerja sama pendidikan termasuk melalui saling tukar pengajar dan mahasiswa, joint research, dan beasiswa,” kata Retno.

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa tahun ini, ketika hubungan RI-Finlandia memasuki usia 70 tahun, kedua negara sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama bilateral.(Ant)

Harga Emas Antam Merosot Jadi Rp1,333 juta Per Gram

0
Emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam)(ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com)-Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat pagi, turun sebesar Rp8.000 per gram, sehingga menjadi Rp1.333.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas batangan berada di posisi Rp1.341.000 per gram pada Kamis 13 Juni 2024.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Jumat 14 Juni 2024, yakni sebesar Rp1.214.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Jumat:

– Harga emas 0,5 gram: Rp716.500
– Harga emas 1 gram: Rp1.333.000
– Harga emas 2 gram: Rp2.606.000
– Harga emas 3 gram: Rp3.884.000
– Harga emas 5 gram: Rp6.440.000
– Harga emas 10 gram: Rp12.825.000
– Harga emas 25 gram: Rp31.937.000
– Harga emas 50 gram: Rp63.795.000
– Harga emas 100 gram: Rp127.512.000
– Harga emas 250 gram: Rp318.515.000
– Harga emas 500 gram: Rp636.820.000
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.273.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.(Ant)

BPS Butuh Total Rp6 Triliun Untuk Gelar Sensus Ekonomi 2026

0
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti (ekbisntb.com/ist)

Jakarta (ekbisntb.com)-Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan bahwa pihaknya membutuhkan total dana hingga Rp6 triliun untuk tahap persiapan dan implementasi Sensus Ekonomi 2026 hingga menyelesaikan pengolahan data lanjutan.

“Pada 2026 itu pelaksanaan sensus ekonominya. Setelah itu pasti ada (proses) lanjutan dan pengolahan data. Tadi kami mendapatkan info itu sampai dengan 2028 butuh sekitar Rp6 triliun total,” kata Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis 13 Juni 2024.

Ia mengatakan bahwa program tersebut pula yang membuat pihaknya mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp2,24 triliun untuk Tahun Anggaran 2025, di luar usulan pagu indikatif sebesar Rp4,609 triliun, kepada Komisi XI DPR RI.

Menurut dia, karena Sensus Ekonomi 10 tahunan tersebut akan dilaksanakan pada 2026 maka pihaknya perlu melakukan berbagai persiapan sejak 2025, mengingat metode yang digunakan dalam pengambilan data bukan sampling, melainkan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha secara nasional.

“Kebutuhan untuk persiapan Sensus Ekonomi 2026 saja itu hampir mencapai Rp1 triliun,” ujar Amalia.

Terkait lamanya waktu yang dibutuhkan, ia menuturkan bahwa keberadaan teknologi dan digitalisasi tidak serta merta mengurangi durasi pelaksanaan sensus tersebut karena paper-based survey masih diperlukan bagi responden tertentu.

Pihaknya pun mengimplementasikan hybrid survey dengan juga menggunakan metode Computer-assisted personal interviewing (CAPI) dalam proses sensus tersebut.

“Metode CAPI itu yang para surveyor itu menggunakan smartphone ataupun perangkat gadget lainnya untuk melakukan survei kepada responden-responden yang sudah terpilih,” ujarnya.

Selain persiapan untuk Sensus Ekonomi 2026, Amalia mengatakan bahwa tingginya biaya yang dibutuhkan pihaknya tahun depan juga dikarenakan berbagai survei spesifik yang telah terjadwal untuk dilaksanakan pada 2025.

Ia menyampaikan bahwa berbagai survei tersebut termasuk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Komuter, Economy-Wide Survey (EWS), Metropolitan Statistical Area (MSA), Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura (SOUH), serta Survei Hortikultura Potensi Tahun (SHOPI).

“Ini kira-kira untuk program inisiatif baru BPS untuk 2025 yang tidak pernah kita lakukan pada setiap tahunnya. Jadi ini memang betul-betul spesifik yang harus kami lakukan di 2025,” imbuhnya.(Ant)

Flashy Manfaatkan Digitalisasi Merebut Peluang Ekspansi Bisnis

0
Pendiri Flashy Windy Wulandry(ekbisntb.com/ist)

Bandung (ekbisntb.com)-Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pemilik jenama fesyen Flashy berhasil memanfaatkan digitalisasi untuk menangkap peluang-peluang ekspansi bisnis.

Flashy, yang dikenal generasi 90-an sebagai jenama tas dengan harga terjangkau, kini telah bertransformasi menjadi jenama fesyen yang menawarkan banyak ragam produk.

Pendiri Flashy Windy Wulandry menuturkan bahwa digitalisasi mulai dimanfaatkan dalam kegiatan usahanya tahun 2019.

Digitalisasi memungkinkan jenama asal Kota Bandung ini memanfaatkan peluang-peluang bisnis baru dan menjangkau pasar yang lebih luas.

Kini konsumen produk Flashy tidak hanya terbatas di Kota Bandung. Produk mereka sudah mencapai konsumen di daerah-daerah lain di Indonesia dan negara tetangga, Malaysia.

“Sekarang kan sudah banyak marketplace gitu ya, kayak misalnya Tokopedia, dengan ini Flashy itu bisa dijual ke seluruh Indonesia. Bahkan akhirnya ada juga pelanggan dari luar negeri, kayak dari Malaysia, dia jadi bisa beli,” kata Windy di gerai Flashy di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kamis 13 Juni 2024.

Selain Tokopedia, Windy mengatakan, perusahaannya memanfaatkan ShopTokopedia untuk memperluas jangkauan pemasaran via daring.

Guna mengoptimalkan upaya pengembangan bisnisnya, Flashy tidak hanya menaruh dagangannya di etalase toko daring.

Windy mengatakan bahwa sekarang timnya mulai menggunakan konten audio visual dalam upaya pemasaran. Flashy berusaha menjangkau kaum muda yang umumnya mengikuti perkembangan teknologi dengan konten-konten menarik.

“Misalnya kita bikin konten tebak-tebakan dengan ada orang pakai produk kami seperti jaket parasut, yang salah tebakannya itu di-banjur air. Nah konten itu secara tidak langsung membantu kami menunjukkan kualitas produk kami, kalau itu tahan air. Ini jadi cara baru jualan dengan soft selling,” ia menjelaskan.

Cara ini terbukti dapat membantu peningkatan penjualan produk Flashy via daring dengan dukungan fitur dan kampanye belanja daring dari Tokopedia dan ShopTokopedia.

Sekitar 40 persen dari transaksi penjualan produk Flashy via daring saat ini berasal dari kedua platform layanan belanja tersebut.

Selain menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, Windy mengatakan, kunci sukses lain Flashy dalam upaya melanggengkan usaha yakni tetap menjaga ciri khas produk.

Hingga menginjak usia 26 tahun pada 2024, Flashy berusaha mengembangkan produk mengikuti tren dan kebutuhan pelanggan dengan tetap menjaga orisinalitas.

Dengan mengikuti saran dari pelanggan, Flashy menambah ragam produk. Semula jenama itu hanya membuat tas, tetapi selanjutnya juga membuat produk fesyen lain termasuk kaus dan jaket.

Kendati demikian, Windy mengatakan, bahan kain parasut tetap digunakan pada produk-produk Flashy demi mempertahankan orisinalitas.

Flashy mempertahankan pemanfaatan bahan parasut dari Kota Bandung untuk mempertahankan kekhasan produk.

Menurut Windy, bahan baku produk Flashy didapatkan dari pusat Kota Bandung, seperti daerah Jalan Tamim, Jalan Otto Iskandardinata, dan Jalan Cigondewah.

Pengerjaan produk Flashy juga masih dipercayakan kepada para penjahit asal Bandung.

“Jadi, produknya boleh terus dikembangkan untuk mengikuti tren terbaru, tapi signature Flashy itu harus dijaga, sehingga ini memberikan keunikan dan bisnisnya akhirnya terus berkembang,” kata Windy.

Berkat kepiawaian dalam memanfaatkan peluang-peluang yang hadir pada era digital, Flashy yang dirintis pada masa krisis moneter dengan modal Rp500.000 telah berkembang menjadi bisnis beromzet hingga Rp5 miliar dalam setahun.(Ant)

Harga Bapok di Lotim Terkendali Jelang Idul Adha 1445 H

0
Bahan pokok penting(ekbisntb.com/ist)

Selong (ekbisntb.com)-Menjelang hari raya Idul Adha 1445 Hijriah yang akan jatuh pada Senin, 17 Juni 2024, harga bahan pokok (Bapok) di pasaran Kabupaten Lombok Timur (Lotim) masih terpantau stabil. Meski ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga, namun kenaikan tersebut tidak signifikan dan masih dalam kategori aman.

Demikian penjelasan Kepala Bidang Bahan Pokok Penting (Bapokting) Dinas Perdagangan Lotim, Saiful Wathoni, Kamis kemarin. “Biasanya, menjelang perayaan hari besar keagamaan, harga bahan ppkok memamg cenderung mengalami kenaikan yang cukup tinggi, tapi hingga saat ini harga bahan pokok masih terkendali,” ucapnya.

Kenaikan harga Bapok ini masih pada kisaran yang terjangkau. Yakni antara Rp1.000-2.000. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga di antaranya adalah daging ayam ras, bawang merah, dan cabai. Kenaikan ini masih dalam kategori wajar karena harganya tidak melonjak drastis seperti biasanya menjelang perayaan besar.

“Semua masih normal dan tersedia cukup,’ sebutnya. Meski ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan, tapi ada juga yang turun.

Sementara itu, harga daging sapi tetap stabil di angka Rp110.000 per kilogram. Meskipun demikian, belum dapat dipastikan apakah harga daging sapi akan mengalami kenaikan mendekati hari raya Idul Adha. Harapannya tidak mengalami kenaikan lagi. “Pun kalau ada kenaikan kita minta ke pedagang agar masih pada taraf kewajaran,” pungkas Saiful.

Dengan kondisi harga bahan pokok yang terkendali, masyarakat diharapkan bisa mempersiapkan kebutuhan hari raya Idul Adha dengan lebih tenang. Pemerintah terus memantau perkembangan harga di pasaran agar tidak terjadi lonjakan yang merugikan konsumen. (rus)

Kolaborasi Unizar dan Kemendikbudristek, Perguruan Tinggi NTB Didorong Optimalkan Teknologi Lewat Sosialisasi Sinta 2024

0
Suasana kegiatan Sosialisasi Sinta Tahun 2024 di Ballroom Lumbung Hotel Lombok Astoria, pada Kamis 13 Juni 2024.(ekbisntb.com/ist)

Mataram (ekbisntb.com) – Sosialisasi Science and Technology Index (Sinta) Tahun 2024 digelar di Ballroom Lumbung, Hotel Lombok Astoria, pada Kamis 13 Juni 2024. Acara ini merupakan kolaborasi antara Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan Universitas Islam Al-Azhar (Unizar).

Sosialisasi yang dihadiri perwakilan dari 45 perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat (NTB) ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan keterampilan para akademisi dalam memanfaatkan SINTA, sebuah indeks yang telah mengalami berbagai perkembangan sejak pertama kali diperkenalkan.

Dalam sambutannya, Rektor Unizar, Dr. Ir. Muh. Ansyar, M.P., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan DRTPM yang memilih Unizar sebagai mitra dalam penyelenggaraan acara penting ini. “Perkembangan teknologi saat ini memaksa kita untuk terus beradaptasi. Kegiatan ini sangat penting untuk meng-update pengetahuan dan keterampilan kita dalam memanfaatkan Sinta,” ujarnya.

Rektor juga mengungkapkan harapannya agar ada solusi teknologi yang memudahkan pengelolaan akun-akun yang harus diingat oleh para dosen. “Sebagai tenaga pengajar ini juga kami memiliki kendala karena terlalu banyak akun yang harus kami hafal password-nya. Mungkin barangkali ke depannya ada teknologi yang memungkinkan satu password saja untuk semua,” ujarnya.

Ketua Tim Kerja Jurnal dan Publikasi Ilmiah DRTPM, Yoga Dwi Arianda, S.T. menyampaikan Terima kasih kepada Universitas Islam Al-Azhar atas berkenannya bersedia menjadi mitra pelaksanaan kegiatan ini. “Tentu tanpa bantuan rekan-rekan dari Unizar mungkin kegiatan ini belum bisa kami laksanakan di Lombok,” ujarnya.

Ia menggarisbawahi pentingnya data yang di-input oleh para dosen ke Sinta, karena data tersebut digunakan untuk mengukur kinerja riset perguruan tinggi. “Klasterisasi perguruan tinggi yang ditentukan oleh data Sinta akan mempengaruhi mekanisme pendanaan penelitian dan pengabdian masyarakat. Semakin tinggi peringkat klasterisasi, semakin besar dana yang dialokasikan,” jelasnya.

Acara ini menghadirkan empat narasumber dari berbagai institusi, yaitu Prof. Deris Stiawan, Ph.D. IPU. ASEAN Eng. (Unsri), Imam Much Ibnu Subroto, ST, M.Sc, Ph.D. (Unissula), Ahmad Heryanto, S.Kom., M.Kom (Unsri), dan Sam Farisa Chaerul Haviana, S.T., M.Kom (Unissula). Diskusi dipandu oleh moderator, Fathurrahman, S.E., M.Ak, Wakil Rektor III Unizar.

Turut pula hadir dalam acara ini, Kepala LPPM Unizar, dr. Halia Wanadiatri, M.Si, dan Sekretaris LPPM Unizar, Ayu Anulus, S.ST., M.K.M. Mereka bersama para peserta aktif berdiskusi mengenai kendala dan solusi dalam memanfaatkan Sinta untuk peningkatan kinerja akademik.

Dengan acara ini, diharapkan para dosen dan peneliti di NTB dapat lebih efektif dalam meng-input data penelitian dan pengabdian masyarakat, yang pada akhirnya akan mendongkrak peringkat klasterisasi perguruan tinggi mereka. (ron)