Beranda blog Halaman 715

DJPB NTB Ekspose Rincian Belanja dan Pendapatan di NTB, Cek Detailnya

0
Dari kanan ke kiri, Rudi Sulistyo, Ratih Hapsari, Berry A Harahap, dan Gusti Lanang(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kinerja APBN lingkup Provinsi NTB secara umum tercatat mencapai target dan tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya, baik dari sisi penerimaan maupun belanja.

Kepala Kanwil DJPB NTB, Ratih Hapsari dalam ekapose kinerja fiskal, ekonomi, dan moneter di kantornya, Kamis, 23 Januari 2025 menyampaikan, penerimaan negara lingkup Provinsi NTB tercatat telah berhasil dikumpulkan sebesar 9,39 triliun rupiah atau 107,4% dari target dan tumbuh 24,33% (y-o-y), Sedangkan belanja negara lingkup Provinsi NTB tercatat telah direalisasikan sebesar 26,83 triliun rupiah atau 98,9% dari pagu dan sedikit terkontraksi sebesar 1,55% (y-o-y).

Penerimaan perpajakan mencapai 8.457,12 miliar rupiah atau 102,53% dari target dan mampu tumbuh sebesar 27,18% dibandingkan tahun sebelumnya di tengah dinamika perekonomian regional dan kebijakan atas komoditas ekspor, terutama ditopang aktivitas ekonomi dari segala sektor yang tetap tumbuh kuat disertai efektivitas reformasi perpajakan. Penerimaan perpajakan ini terdiri atas dua, yaitu pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Pajak dalam negeri mencapai 4.743,61 miliar rupiah atau 100,88% dari target dan mampu tumbuh sebesar 16,37% (y-o-y) didukung mayoritas sektor utama yang terus mencatatkan pertumbuhan positif. Pada Provinsi NTB, tiga sektor yang menjadi penyumbang utama dalam pajak yaitu administrasi pemerintah, pertambangan, serta perdagangan. Masing-masing kontribusi dari sektor tersebut yaitu 34,52%, 18,81%, dan 12,53%. Adapun sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi yaitu sektor pengadaan listrik dengan growth (y-o-y) sebesar 85,76% yang disebabkan oleh adanya pembayaran PPh Pasal 21 di sektor Pengadaan Listrik.

Pajak perdagangan internasional mencapai 3.713,5 miliar rupiah atau 104,73% dari target dan mampu tumbuh sebesar 44,3% (y-o-y), di tengah dinamika harga dan kebijakan atas komoditas ekspor maupun impor. Kinerja ekspor pada tahun 2024 ditutup dengan kinerja bea keluar yang mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun lalu (46,45% y-o-y) didukung oleh kegiatan ekspor konsentrat tembaga PT AMMAN Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dan relaksasi ekspor konsentrat dengan terbitnya Surat Persetujuan (SPE) 2024 sejak bulan Juli 2024 dengan penetapan tarif 7,5%. Pada sisi bea masuk, sedikit terkontraksi sebesar 3,62% (y-o-y) dikarenakan kebijakan/fasilitasi pembebasan bea masuk terhadap beberapa komoditas yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal kepada PT AMMAN untuk mendukung pembangunan smelter.

Sisi penerimaan negara bukan pajak pun mencatatkan berita yang positif, yaitu tercapai 188,63% dibandingkan targetnya (mencapai 934,94 miliar rupiah) dan mampu tumbuh sebesar 3,37% dibandingkan tahun lalu. Kinerja ini mampu tercapai dengan memuaskannya kinerja pendapatan atas layanan pemerintah satker Non BLU (penerbitan STNK, izin keimigrasian, pengurusan BPKB, pelayanan pertanahan, jasa kepelabuhan, dan layanan satker lainnya) yang menghasilkan pendapatan sebesar 529,91 miliar rupiah (304,66% dari target).

Ratih menambahkan, pendapatan negara bukan pajak yang didapatkan melalui pengelolaan kekayaan negara dan lelang mencapai 21,2 miliar rupiah (128,88% dari target) dengan rincian 14,4 miliar rupiah berasal dari pengelolaan aset negara, 6,7 miliar rupiah berasal dari lelang, dan 36,1 juta rupiah berasal dari pengelolaan piutang negara. PNBP yang berasal dari piutang negara juga cukup mengalami peningkatan dibandingkan dengan triwulan-triwulan sebelumnya, salah satunya berkenaan  dengan pelaksanaan Crash Program Keringanan Utang.

Di sisi lain, lelang memberikan berbagai manfaat bagi perekonomian nasional, yaitu sebagai sarana pengelolaan keuangan negara, penegakan hukum, serta meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Layanan dari Badan Layanan Umum atau BLU yang ada di Provinsi NTB (Universitas Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, Politeknik Kesehatan Mataram, dan Rumah Sakit Bhayangkara Mataram) menyumbang pendapatan negara sebesar 405,03 miliar rupiah (125,9% dari target). Pendapatan tersebut didominasi oleh pendapatan dari jasa pelayanan pendidikan sebesar 355,3 miliar rupiah (87,7% dari total pendapatan BLU) dan pendapatan dari jasa pelayanan rumah sakit sebesar 36,54 miliar rupiah (9,02% dari total pendapatan BLU.

Kinerja positif ini menunjukkan semakin meningkatnya kinerja layanan maupun inovasi BLU dalam memberikan layanan kepada masyarakat di Provinsi NTB.

Pada sisi belanja negara, secara agregat, pada tahun 2024 APBN telah dibelanjakan di lingkup Provinsi NTB sebesar 26,83 triliun rupiah yang merupakan 98,9% dari pagu belanja APBN lingkup Provinsi NTB tahun 2024.

Belanja ini terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 9,43 triliun rupiah dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 17,39 triliun rupiah. Pada tahun 2024, BPP sedikit mengalami kontraksi diakibatkan proyek-proyek strategis nasional yang telah rampung pada tahun 2023, terutama terkait pembangunan bendungan dan irigasi. Di sisi lain, TKD mengalami pertumbuhan dipengaruhi naiknya penyaluran Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik, dan Insentif ke Daerah.

“Belanja negara terus diarahkan untuk mendukung operasional pemerintahan, melindungi rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan,” ujarnya.

Belanja negara di bidang kesehatan melalui satuan kerja (satker) pemerintah pusat juga telah direalisasikan sebesar 324,16 miliar rupiah. Belanja ini digunakan untuk mendukung program kesehatan yang dimiliki pemerintah, antara lain untuk program pelayanan kesehatan dan JKN, program pencegahan dan pengendalian penyakit, program kesehatan masyarakat, program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, serta program pengawasan obat dan makanan. Belanja di bidang kesehatan oleh pemerintah pusat ini diiringi juga dengan belanja di bidang kesehatan oleh pemerintah daerah dengan dana yang disalurkan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah dengan nominal sebesar 1.320,7 miliar rupiah.

Penggunaannya antara lain mendukung operasional unit kesehatan, membangun sarana prasarana kesehatan, serta membiayai tenaga kerja di bidang kesehatan.

Belanja negara di bidang pendidikan melalui satker pemerintah pusat telah direalisasikan sebesar 1,72 triliun rupiah. Belanja ini digunakan untuk mendukung program pendidikan yang dimiliki pemerintah, antara lain untuk program pendidikan tinggi, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program keolahragaan, program PAUD dan Wajib Belajar Tahun 12 Tahun, dan program kualitas pengajaran dan pembelajaran. Belanja di bidang pendidikan oleh pemerintah pusat ini diiringi juga dengan belanja di bidang pendidikan oleh pemerintah daerah dengan dana yang disalurkan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah dengan nominal sebesar 3,8 triliun rupiah. Penggunaannya antara lain mendukung operasional sekolah, membangun sarana prasarana pendidikan serta membiayai tunjangan tenaga pendidik.

Belanja negara di bidang infrastruktur melalui satker pemerintah pusat telah direalisasikan sebesar 1,74 triliun rupiah. Belanja ini digunakan untuk mendukung program-program pembangunan infrastruktur yang dimiliki pemerintah, antara lain program infrastruktur konektivitas, program ketahanan sumber daya air, program perumahan dan kawasan permukiman, dan program pengelolaan dan pelayanan pertanahan. Belanja ini diiringi juga dengan belanja infrastruktur oleh pemerintah daerah dengan dana yang disalurkan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah dengan nominal sebesar 542,68 miliar rupiah. Penggunaannya antara lain untuk membangun jalan, irigasi, sarana prasarana sanitasi, air minum, dll.

Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebijakan fiskal tahun 2024 juga diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Cita-cita ini ditempuh melalui target-target jangka pendek-menengah, antara lain penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan dukungan peningkatan investasi.

Dalam rangka melakukan pengendalian inflasi, pemerintah pusat telah membelanjakan sebesar 1,8 triliun rupiah untuk program-program yang berkaitan dengan penanganan inflasi dan mendukung empat cara intervensi pengendalian inflasi, yaitu menjaga kelancaran distribusi (97,77 miliar rupiah), menjaga keterjangkauan harga (11,57 miliar rupiah), menjaga ketersediaan pasokan (472,61 miliar rupiah), dan memastikan komunikasi yang efektif dalam pengendalian inflasi (1,33 miliar rupiah).

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, pada tahun 2024 pemerintah memberikan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) sebesar 1,22 triliun rupiah kepada 3,43 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, melalui dana desa, pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai sebesar 98,03 miliar rupiah kepada 27.230 KPM.

Sementara itu, untuk penghapusan kemiskinan ekstrim, pemerintah pusat telah membelanjakan sebesar 1,32 triliun rupiah melalui pemberian bansos tunai untuk masyarakat miskin, bantuan pendidikan, dan membangun sarana-prasarana yang layak bagi masyarakat. Pemerintah menggelontorkan 887 miliar rupiah untuk program keluarga harapan dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 1,82 juta KPM dan 46,09 miliar rupiah untuk bansos anak yatim piatu dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 91,98 ribu PM.

Pemerintah juga memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk meningkatkan kompetensi melalui Kartu Prakerja sebesar 71,5 miliar rupiah untuk 17,02 ribu KPM.

Selain itu, target ini dicapai melalui berbagai program yang beberapa di antaranya yaitu program perlinsos (10,66 miliar rupiah), pembangunan prasarana perumahan dan pemukiman (211,6 miliar rupiah), bantuan pendidikan tinggi (21,88 miliar rupiah), dan pelatihan bidang industri (17,9 miliar rupiah).

Selanjutnya, untuk penanganan stunting, pemerintah pusat telah membelanjakan sebesar 57,98 miliar rupiah yang ditujukan untuk mendukung tiga intervensi penanganan stunting, yaitu intervensi sensitif (mendukung penanganan melalui kegiatan yang berhubung dengan penyebab tidak langsung stunting) (50,5 miliar rupiah), intervensi spesifik (mendukung penanganan penyebab stunting secara langsung) (546,37 juta rupiah), dan intervensi dukungan (kegiatan-kegiatan pendukung seperti pencatatan sipil, penguatan posyandu, surveilans gizi, dan lain-lain) (6,93 miliar rupiah). Secara umum, belanja-belanja penanganan stunting tersebut digunakan untuk melaksanakan pelatihan bidang kesehatan bagi masyarakat, pembinaan, penyelenggaraan air minum yang layak, sampai peningkatan mutu tenaga kesehatan. Program pencegahan dan penurunan stunting juga dilakukan pada skala desa melalui Dana Desa sebesar 161,7 miliar rupiah.

Terakhir, dalam rangka mendukung peningkatan investasi, dukungan pemerintah pusat diberikan dalam wujud fasilitasi kebijakan maupun dukungan belanja. Fasilitasi yang diberikan pemerintah pusat untuk mendukung masuknya investasi ke KEK Mandalika yaitu pemberian insentif perpajakan/tax holiday 10-20 tahun bagi investor yang melakukan penanaman modal pada kegiatan utama di KEK dan tax allowance untuk kegiatan di luar kegiatan utama. Dukungan belanja diberikan pemerintah pusat melalui pengendalian program penanaman modal dengan realisasi belanja sebesar 486,72 juta rupiah oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) , disusul program nilai tambah dan daya saing industri untuk menumbuh dan mengembangkan IKM dan Aneka yang didanai sebesar 1,63 miliar rupiah oleh Kementerian Perindustrian, serta pembentukan regulasi dan penegakan hukum untuk menciptakan iklim regulasi yang ramah investasi oleh Kemenkumham dengan realisasi anggaran sebesar 56,6 miliar rupiah.

Pemerintah mendukung pendanaan modal usaha masyarakat melalui program subsidi KUR dan UMi. Pada tahun 2024, melalui lembaga keuangan bank maupun nonbank, penyaluran pembiayaan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai 5,5 triliun rupiah kepada 112.719 debitur, sementara pembiayaan skema Ultra Mikro (UMi) terah disalurkan sebesar 170,45 miliar rupiah kepada 32.374 debitur. Penyaluran terbesar pada Skema Mikro (plafon 10 juta rupiah s.d 100 juta rupiah) yang didominasi oleh UMKM dengan total penyaluran 3.645,25 miliar rupiah kepada 92.852 debitur. Secara spasial, masyarakat Kabupaten Lombok Tengah menerima pinjaman KUR paling tinggi dibanding kabupaten/kota lain di Provinsi NTB, dengan porsi penyaluran sebesar 19,49% (954,45 miliar rupiah) dari nominal yang disalukan pada tahun 2024.

Penyaluran tersebut diterima oleh 17.448 nasabah yang ada di Kabupaten Lombok Tengah. Sementara itu, penyaluran UMi paling besar disalurkan kepada Kabupaten Lombok Timur yang mengambil porsi 26,54% dari total, atau sebesar 45,23 miliar rupiah yang diterima 8.273 nasabah.

UMKM sektor Perdagangan besar dan eceran menerima penyaluran kredit KUR terbesar, yaitu 2.720,13 miliar rupiah dengan 76.263 debitur. Subsidi bunga kredit program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pembiayaan masyarakat, meningkatkan produktivitas dan daya saing, menciptakan lapangan pekerjaan, dan sebagai wujud pemberdayaan ekonomi daerah.

Dalam kesempatan ini, Kepala BI NTB, Berry A Harahap, Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo dan Gusti Lanang Patra dari BPS NTB juga menyampaikan perkembangan ekonomi dan keuangan di NTB.(bul)

Penyaluran MBG, Senator Farabi Minta Pemerintah Prioritaskan Daerah Terpencil

0
Muhammad Rifki Farabi(ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Anggota DPD RI dari dapil NTB, Muhammad Rifki Farabi, menyarankan pemerintah agar dapur umum untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden RI Prabowo Subianto, tidak terlalu jauh dari area sekolah.

Wakil Ketua II PURT DPD RI ini menegaskan, berdasarkan laporan yang diterimanya, keberadaan dapur yang jauh dari sekolah dirasa menyulitkan, terutama di daerah terpencil.

“Di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa, ada Pulau Moyo, dan di Pulau Lombok ada Pulau Maringkik di Kabupaten Lombok Timur. Jika dapur makan bergizinya jauh dari pulau atau terletak di daratan, tentu itu akan menyulitkan. Apalagi di daerah kepulauan ini, akses transportasi menggunakan kendaraan roda empat sangat terbatas,” tegas Farabi kepada wartawan pada Rabu 22 Januari 2025.

Farabi mengungkapkan, dalam rapat umum DPD RI bersama Badan Gizi Nasional di Jakarta, dirinya telah meminta agar pendistribusian Makanan Bergizi Gratis di daerah-daerah sulit di NTB menjadi prioritas.

Selain wilayah kepulauan, Farabi juga mengingatkan adanya wilayah terpencil di Pulau Sumbawa, yakni Baturotok dan Tepal, yang terletak di perbukitan dan membutuhkan ketepatan waktu dalam pendistribusian makanan bergizi gratis.

“Karena aksesnya yang sulit dan medan yang berat, pendistribusian yang tepat waktu menjadi kunci keberhasilan program ini,” ujar Farabi.

Putra mantan Gubernur TGB Muhammad Zainul Majdi ini menilai, pemilihan lokasi dapur MBG harus menjadi perhatian semua pihak. Salah satu hal penting dalam keberhasilan program MBG adalah aksesibilitas dari dapur ke titik penerima.

“Mudah-mudahan program Makanan Bergizi Gratis ini dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pendidikan siswa-siswi Indonesia,” ungkap Farabi.

Sementara itu, Pemuda Desa Baturotok, Sumbawa, Ardian, mengapresiasi pernyataan anggota DPD RI Muhammad Rifki Farabi. Menurutnya, apa yang disampaikan Farabi terkait lokasi dapur umum benar-benar menjadi keluhan masyarakat setempat.

“Kami di Baturotok sangat mengapresiasi, karena penerima makanan bergizi di sini cukup banyak, namun tidak memungkinkan jika dapur umumnya berada di kota, mengingat akses ke kota yang sangat jauh,” kata Ardian.

Untuk itu, ia berharap daerah-daerah terpencil, seperti Baturotok, dapat memiliki dapur umum khusus untuk program Makanan Bergizi Gratis ini. “Kami mengucapkan terimakasih kepada Ustadz Farabi, yang telah menyampaikan aspirasi kami di tingkat nasional,” pungkasnya. (ndi)

Jumlah Sapi ‘’Suspect’’ PMK Bertambah di Lotim

0
Tim Disnakeswan Lotim saat turun memeriksa kesehatan ternak belum lama ini.(ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Jumlah ternak sapi yang diduga kembali terpapar atau suspect Penyakit Mulut dan Kaki (PMK) di Lombok Timur (Lotim) bertambah. Sebelumnya dilaporkan hanya 34 kasus, namun kini bertambah menjadi 40 kasus.

“35 ekor sapi sudah sembuh setelah kita lakukan pengobatan, ” terang Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) Lotim, drh. Hultatang, Rabu 22 Januari 2025.

Hultatang menjelaskan, ciri ternak sapi terpapar PMK antara lain mengalami demam tinggi dengan suhu tubuh ternak 39–41°C. Ada luka lepuh di lidah, bibir, gusi, langit-langit mulut, dan hidung, air liur berlebihan, hilang nafsu makan. Kaki pincang dan ternak mengalami penurunan berat badan. Bagi indukan, produksi air susu menurun. Terlihat di kaki dan kuku ternak yang membengkak.

PMK adalah penyakit menular yang menyerang hewan berkuku belah, seperti sapi, kambing, domba, kerbau, dan babi. Cara pencegahan PMK dengan membatasi kontak antar hewan. Karantina hewan ternak yang sudah tertular. Semprot kandang dengan cairan disinfektan dan tingkatkan imunitas hewan ternak.

Disnakeswan mencoba lebih sigap menghadapi musibah kembalinya wabah PMK. Selain mulai gencarkan vaksinasi dan penyemprotan cairan disinfektan, ternak yang mengalami suspect diberikan suntikan vitamin.

Soal vaksinasi, sambungnya ditarget jumlah ternak yang akan divaksin sebanyak 35 ribu ekor. Saat ini, Lotim sudah mendapatkan 5.000 vaksin yang sebagian sudah mulai disuntikkan ke ternak sapi.

“Vaksinasi sekarang sedang berjalan, malah jatah di salah satu kecamatan sudah habis terpakai,” sebutnya.

Lotim menunggu penambahan vaksin dari pusat. Rencananya, penambahan vaksin akan diberikan pada  bulan Februari 2025 mendatang.

Ia berharap pada peternak yang ternaknya baru kena PMK agar tidak buru-buru menjual hewan ternaknya tetapi segera melakukan tindakan perawatan dengan memberikan pertolongan pertama pada ternak dengan memberikan minuman yang bersifat asam seperti jeruk. Sifat asam ini melemahkan virus PMK hingga membunuh virus penyakit. (rus)

Tim Saber Pungli Fokus Tangani Dugaan Pungli di Parkir dan Pasar

0
Hj. Baiq Nelly Kusumawati. (ekbisntb.com/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Kota Mataram, telah melakukan pengawasan terhadap potensi kebocoran pendapatan asli daerah. Dugaan pungutan liar pada retribusi parkir dan retribusi pasar menjadi fokus penanganan.

Inspektur Inspektorat Kota Mataram, Hj. Baiq Nelly Kusumawati dikonfirmasi pada, Selasa 21 Januari 2025 menerangkan, Tim Saber Pungli Kota Mataram telah melakukan pengawasan terhadap retribusi parkir dan retribusi pasar. Hasil pengawasan segera disampaikan ke kepala daerah untuk meminta arahan sekaligus masukan dalam pelaksanaan kerja tim saber pungli dengan melibatkan organisasi perangkat daerah. “Rencana kami mau audiens dengan Pak Wali meminta pengarahan dari hasil pengawasan tahun 2024,” terangnya.

Pihaknya memiliki formulasi mengoptimalkan pendapatan asli daerah dengan mengurangi kebocoran serta pungutan liar. Pasalnya, retribusi parkir dan retribusi pasar diduga marak terjadi kebocoran maupun pungutan liar.

Nelly menegaskan, organisasi perangkat daerah (OPD) sebagai profit center akan dilibatkan untuk menyusun langkah kerja di tahun 2025, terutama pencegahan. “Kita telah menyiapkan akselarasi untuk menangani kebocoran PAD,” ujarnya.

Dikatakan, potensi kebocoran serta pungli benar-benar ditangani dengan maksimal dan intens melibatkan organisasi perangkat daerah terkait, sehingga mereka (OPD,red) mengetahui kewenangan masing-masing serta tidak saling menyalahkan.

Tim Saber Pungli Kota Mataram akan menyusun standar operasional prosedur (SOP) pencegahan dari hasil pengawasan, karena pihaknya mengetahui potensi kebocoran PAD, sehingga strategi penanganannya telah dipetakan agar target retribusi tercapai. “Kita sudah tahu bagaimana modusnya, sehingga ini yang akan kita tangani,” pungkasnya.

Nelly mengakui, pencegahan menjadi prioritas kerja tim saber pungli daripada penindakan. Pertimbangannya jangan sampai masyarakat mengkritisi kebijakan pemerintah padahal belum dilakukan pembenahan pelayanan publik kepada masyarakat. “Pencegahan pasti berdampak pada peningkatan,” demikian kata dia. (cem)

Ukur Komitmen dan Semangat Pelaku UMKM

0
Siti Fitriani Bakhreisyi(ekbisntb.com/dok)

PEMKOT Mataram akan melaksanakan kebijakan baru mengenai pemberlakuan tarif retribusi bagi pedagang UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang beroperasi di eks Pelabuhan Ampenan. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, sekaligus memacu semangat berusaha bagi para pelaku UMKM.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Mataram, Siti Fitriani Bakhreisyi menilai penerapan retribusi adalah langkah positif untuk mengukur komitmen dan semangat para pelaku UMKM. Dengan adanya retribusi ini, diharapkan pedagang akan lebih serius dalam mengelola usaha mereka dan berkontribusi pada perekonomian daerah. “Dengan adanya kontribusi ini, diharapkan semangat berusaha para pedagang semakin tinggi,” ujarnya kepada Ekbis NTB di DPRD Kota Mataram, baru-baru ini.

Pipit, sapaan politisi Partai Nasdem ini menyadari, kebijakan menarik retribusi kepada pedagang di eks Pelabuhan Ampenan pada Februari nanti, tentu ada pro dan kontra. Oleh karena itu, dia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan ini sebelum mengenakan retribusi. Sebagai langkah awal, lanjut dia, ada baiknya pemerintah melakukan ujicoba selama beberapa bulan.

Anggota dewan dari daerah pemilihan Selaparang ini menekankan pentingnya memberikan pemahaman yang jelas kepada para pedagang tentang kebijakan baru ini. Pipit menyarankan, par pedagang diberikan informasi tertulis mengenai aturan dan syarat yang berlaku bagi pedagang yang ingin berjualan di lokasi yang baru selesai direvitalisasi tersebut. Hal ini bertujuan agar tidak ada kebingungannya, terutama bagi mereka yang belum terbiasa dengan adanya pungutan retribusi.

Pada bagian lain, Pipit mengingatkan agar pemerintah juga memperhatikan kondisi di lapangan. Kebijakan yang diterapkan harus disesuaikan dengan keadaan yang ada, dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat dan jumlah kunjungan wisatawan.

Menurut Pipit, kebijakan ini banyak mendapatkan tantangan. Pusat kuliner seperti di eks Pelabuhan Ampenan, menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung, terutama pada hari-hari libur. Hal ini memberi harapan bahwa dengan adanya retribusi, para pedagang akan lebih termotivasi untuk mengelola usaha mereka secara profesional, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas pelayanan dan produk yang ditawarkan.(fit)

Retribusi Parkir Diduga Masih Bocor

0
Seorang jukir di salah satu pusat pertokoan di Jalan Sriwijaya Kota Mataram menjaga kendaraan terparkir pada, Rabu 22 Januari 2025. Diduga masih ditemukan kebocoran parkir di Kota Mataram akibat maraknya jukir liar. (ekbisntb.com/cem)

Lombok(ekbisntb.com) – Retribusi parkir tepi jalan umum diduga masih bocor. Kebocoran ini disinyalir maraknya juru parkir liar di Kota Mataram. Penertiban akan intens dilakukan terutama menyisir titik parkir baru.

Kepala Dina Perhubungan Kota Mataram, Zulkarwin ditemui pada, Rabu 22 Januari 2025 menerangkan, pihaknya telah membentuk tim akselarasi melibatkan seluruh bidang di Dinas Perhubungan untuk membantu tugas dari koordinator lapangan untuk turun menyisir pelayanan parkir terutama memantau kedisiplinan juru parkir menggunakan QR code, penggunaan atribut, pemantauan titik baru serta menagih tunggakan pajak. “Semua bidang kita turunkan membantu bidang dalops untuk memaksimalkan retribusi parkir,” terangnya.

Dugaan kebocoran retribusi parkir tidak dipungkiri masih ditemukan. Pihaknya kata Zulkarwin, berkoordinasi dan konsultasi dengan Inspektorat Kota Mataram selaku bagian dari tim sapu bersih pungutan liar (Saber Pungli) Kota Mataram, untuk mengidentifikasi titik kebocoran retribusi parkir tersebut. Kebocoran ini akan diidentifikasi dan ditutup. Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat, juga menyarankan agar peningkatan kualitas pelayanan parkir ditingkatkan sebelum penerapan kenaikan tarif baru. “Sebelum bulan Juni, kita berusaha meningkatkan pelayanan parkir,” jelasnya.

Mantan Camat Selaparang menambahkan, juru parkir liar sedang dipantau dan menjadi atensi. Pihaknya mengarahkan jukir untuk mendaftar, tetapi persoalannya titik parkir yang didaftarkan memenuhi persyaratan atau tidak.

Ia mencontohkan, banyak toko baru buka dan ramai. Puncak keramaian itu hanya bertahan selama dua sampai tiga minggu. Dikhawatirkan apabila didaftarkan sebagai potensi baru memiliki konsekuensi terhadap target. “Potensi titik baru tetap didata,” ujarnya.

Bagaimana dengan tunggakan retribusi parkir di tahun 2024? Ditegaskan, korlap tetap menagih jukir berdasarkan catatan dalam sistem Sijukir. Jukir memiliki tunggakan yang bervariasi tetapi telah diklasifikasikan menjadi jukir hijau, kuning, dan merah. Intervensinya pun berbeda-beda. Jukir kuning diberikan arahan untuk mencicil tunggakan retribusi mereka. Sedangkan, jukir merah diberikan surat peringatan satu sampai dua. Jika kooperatif maka diserahkan ke Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, untuk dilakukan tindakan tegas berupa tindak pidana ringan (tipiring). “Kalau masih membandel langsung diserahkan ke Pol PP untuk dikenakan tipiring,” demikian kata dia. (cem)

DLH Mataram Mulai Tarik Retribusi PKL di CFD

0
Petugas Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram saat menarik retribusi kebersihan dari pedagang saat  kegiatan CFD (car free day) setiap hari Minggu mulai pukul 06.00-09.00 Wita, di Jalan Udayana(ekbisntb.com/ant)

Lombok(ekbisntb.com) – Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram, mulai memberlakukan penarikan retribusi kebersihan bagi pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan saat kegiatan CFD (car free day) yang dilaksanakan setiap hari Minggu mulai pukul 06.00-09.00 Wita di sepanjang Jalan Udayana.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram Nizar Denny Cahyadi di Mataram, NTB, Rabu, mengatakan, penarikan retribusi PKL CFD itu mulai efektif pada minggu pertama Januari 2025.

“Sebelumnya, selama Desember 2024, kami sudah melakukan sosialisasi dan uji coba. Alhamdulillah, pedagang mau menerima,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan peraturan daerah (Perda) yang ada, besaran retribusi PKL CFD yang ditarik sama rata yakni sebesar Rp5.000 per pedagang.

Baik itu pedagang kecil maupun besar dan semua jenis dagangan atau aktivitas usaha masyarakat yang dilaksanakan di areal CFD Jalan Udayana.

“Untuk tarif retribusi kami pukul rata Rp5.000 per PKL, karena sifatnya insidental,” katanya.

Dari hasil penarikan retribusi dalam beberapa pekan pada Januari ini, tercatat ada sekitar 559 pedagang hingga 700 pedagang, dengan nilai retribusi yang berhasil dihimpun sekitar Rp2,7 juta lebih hingga Rp3,5 juta per minggu.

Jumlah pedagang di CDF setiap minggu bervariasi sebab rata-rata pedagang yang berjualan tidak tetap, tetapi memang ada juga beberapa pedagang tetap.

Dengan adanya penarikan retribusi itu, pedagang mendapatkan layanan penanganan kebersihan di areal mereka berjualan yang selama ini diberikan secara gratis.

“Selain penarikan retribusi PKL, kami jamin tidak ada lagi penarikan retribusi lain yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Kalau ada segera lapor,” katanya.

Lebih jauh Denny mengatakan, retribusi penanganan kebersihan PKL CFD itu masuk menjadi bagian retribusi kebersihan lainnya yang tahun ini ditargetkan sebesar Rp12 miliar. (ant)

Pemkot Mataram Siapkan konsep alihkan pedagang CFD ke bekas Bandara Selaparang

0
Aktivitas CFD setiap hari Minggu mulai pukul 06.00-09.00 Wita, di Jalan Udayana, Kota Mataram, terkesan pasar tumpah karena pedagang menggunakan badan, hingga median jalan untuk berjualan.(ekbisntb.com/ant)

Lombok(ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram, menyiapkan konsep untuk mengalihkan aktivitas pedagang saat CDF (car free day) ke areal bekas Bandara Selaparang Rembiga.

“Pengalihan pedagang CFD ke bekas Bandara Selaparang, untuk mengembalikan fungsi Jalan Udayana saat kegiatan CFD yakni sebagai aktivitas olah raga,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram H Nizar Denny Cahyadi di Mataram, Rabu.

Konsep CFD sebagai lokasi masyarakat berolahraga seperti bersepeda, lari, jalan sehat, senam, dan lainnya bersama keluarga saat ini sudah terkesan hilang.

Kondisi itu terjadi karena padatnya ruas Jalan Udayana oleh aktivitas pedagang yang menggunakan trotoar, badan jalan, hingga median jalan untuk berjualan.

“Kondisi CFD sekarang bukan seperti konsep CFD, tetapi terkesan pasar tumpah,” katanya.

Terkait dengan itulah, DLH Kota Mataram telah menyiapkan konsep penataan pedagang di sepanjang Jalan Udayana saat CFD dialihkan ke areal bekas Bandara Selaparang.

Dengan demikian, aktivitas pedagang bisa terpusat di kawasan tersebut dan konsep CFD bisa kembali dioptimalkan, dan masyarakat bisa berolahraga dengan aman, dan nyaman.

“Kalau mau berbelanja, masyarakat bisa langsung ke bekas Bandara Selaparang dan masyarakat bisa bertransaksi lebih nyaman,” katanya.

Untuk melakukan penataan pedagang CFD ke bekas bandara, lanjutnya, masih menunggu penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan PT Angkasa Pura selaku pemilik aset bekas Bandara Selaparang.

“MoU memang sudah di tandatangani, tapi kami menunggu PKS untuk mulai berkegiatan,” katanya.

Berdasarkan data, tambahnya, jumlah pedagang saat CFD sekitar 559-700 lebih. Jumlah pedagang di CFD bervariasi sebab rata-rata pedagang yang berjualan tidak tetap, meskipun ada juga beberapa pedagang tetap. (ant)

Google Dijatuhi Denda Rp202,5 Miliar

0
Sidang putusan denda Google(ekbisntb.com/bul)

Lombok(ekbisntb.com) – Google LLC terbukti melakukan praktik monopoli (Pasal 17) danmenyalahgunakan posisi dominan untuk membatasi pasar dan pengembangan teknologi (Pasal 25 ayat (1) huruf b) dalam Perkara No. 03/KPPU-I/2024 tentang Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Penerapan Google Play Billing System.

Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan denda Rp202,5 miliar dan memerintahkan Google LLC menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing dalam Google Play Store. Majelis Komisi juga memerintahkan Google LLC untuk mengumumkan pemberian kesempatan kepada seluruh developer aplikasi untuk mengikuti program User Choice Billing (UCB) dengan memberikan insentif berupa pengurangan service fee sebesar minimal 5% selama kurun waktu 1 tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam keterangan tertulis yang dikirim KPPU, Rabu, 22 Januari 2025 disampaikan, putusan tersebut dibacakan tanggal 21 Januari 2025 oleh Majelis Komisi yang diketuai oleh Hilman Pujana dengan Mohammad Reza dan Eugenia Mardanugraha sebagai Anggota Majelis.

Sebagai informasi, perkara ini merupakan inisiatif KPPU atas dugaan pelanggaran Pasal 17, Pasal 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 5 Tahun 1999 oleh Google LLC. Google LLC mewajibkan developer aplikasi yang mendistribusikan aplikasinya melalui Google Play Store untuk menerapkan Google Play Billing System (GPB System) dan menjatuhkan sanksi apabila developer aplikasi tidak patuh berupa penghapusan aplikasi tersebut dari Google Play Store. Google LLC menerapkan biaya layanan (service fee) dalam penerapan GPB System tersebut sebesar 15%-30%. Majelis Komisi melakukan pemeriksaan pendahuluan atas perkara ini sejak 28 Juni 2024 dan berakhir pada tahappemeriksaan lanjutan pada 3 Desember 2024.

Dalam Putusannya, Majelis Komisi melalui analisis pasar multi-sisi menjelaskan
Google Play Store merupakan platform digital yang menghubungkan antara developer aplikasi dan pengguna aplikasi dengan menyediakan fitur GPB System sebagai sistem penagihan dalam transaksi pembayaran untuk pembelian produk dan layanan digital dalam aplikasi (in-app purchase).

Adapun pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah jasa distribusi aplikasi dan layanan digital melalui platform digital yang dapat dilakukan prainstalasi pada seluruh perangkat seluler pintar dengan sistem operasi seluler berbasis Android di wilayah Indonesia pada periode dugaan pelanggaran sejak tanggal 1 Juni 2022 hingga 31 Desember 2024. Berdasarkan fakta persidangan serta analisis struktur pasar, Majelis Komisi menilai bahwa Google Play Store merupakan satu-satunya toko aplikasi yang dapat dilakukan pra-instalasi pada seluruh perangkat seluler pintar yang berbasis Android dengan menguasai lebih dari 50% pangsa pasar.

Atas perilaku Google yang mewajibkan penggunaan GPB System untuk setiap pembelian produk dan layanan digital yang didistribusikan di Google Play Store serta tidak mengizinkan penggunaan alternatif pembayaran lain dalam GPB System, menimbulkan berbagai dampak bagi para penggunanya. Dalam persidangan, mengemuka berbagai dampak yang dirasakan oleh pengguna aplikasi atas penerapan kebijakan GPB System yang menyebabkan keterbatasan pilihan metode pembayaran yang tersedia. Pembatasan metode pembayaran tersebut berimbas pada berkurangnya jumlah pengguna aplikasi, penurunan transaksi yang berkorelasi dengan penurunan pendapatan, serta kenaikan harga aplikasi hingga 30% akibat peningkatan biaya layanan.

Kebijakan lain yang diterapkan Google LLC yaitu penjatuhan sanksi berupa penghapusan aplikasi dari Google Play Store dan tidak mengizinkan pembaruan pada aplikasi jika pengguna aplikasi tidak tunduk dan tidak mematuhi kewajiban tersebut. Akibatnya beberapa aplikasi hilang dari Google Play Store karena developer aplikasi tidak mengikuti kebijakan GPB System.

Tak hanya itu, developer aplikasi juga menghadapi tantangan dalam menyesuaikan antarmuka pengguna (user interface) dan pengalaman pengguna (user experience), yang menambah kompleksitas dalam mempertahankan daya saing aplikasi mereka di pasar.

Berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Komisi menyimpulkan Google LLC terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 dan Pasal 25 huruf b UU No. 5 Tahun 1999, namun tidak cukup bukti untuk dugaan pelanggaran Pasal 19 huruf a dan huruf b, serta Pasal 25 ayat (1) huruf a. Atas pelanggaran tersebut, Majelis Komisi memutuskan memerintahkan Google LLC membayar denda sebesar Rp202.5 yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. Selain itu, Majelis Komisi juga memerintahkan Google LLC menghentikan kewajiban penggunaan Google Play Billing dalam Google Play Store. Majelis Komisi juga memerintahkan Google LLC untuk mengumumkan pemberian kesempatan kepada seluruh developer aplikasi untuk mengikuti program User Choice Billing (UCB) dengan memberikan insentif berupa pengurangan service fee sebesar minimal 5% (lima persen) selama kurun waktu 1 tahun, sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Pembayaran denda di atas wajib dibayarkan maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan memiliki kekuatan hukum tetap. Jika Google LLC terlambat membayar denda, maka sesuai dengan ketentuan peraturan tentang pendapatan negara bukan pajak, Majelis Komisi juga memerintahkan Google LLC untuk membayar denda keterlambatan sebesar 2% perbulan dari nilai denda. Bila mengajukan keberatan terhadap Putusan KPPU, maka sesuai Pasal 12 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2021, Google LLC wajib menyerahkan jaminan bank sebesar 20% dari nilai denda tersebut.(r/bul)

Harga Emas Antam Tembus Rp1,606 Juta Per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia, Rabu, meroket sebesar Rp15.000 per gram, dari Rp1.591.000 per gram menjadi Rp1.606.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan turut naik, yakni Rp1.454000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Rabu:

– Harga emas 0,5 gram: Rp853.000.
– Harga emas 1 gram: Rp1.606.000.
– Harga emas 2 gram: Rp3.152.000.
– Harga emas 3 gram: Rp4.703.000.
– Harga emas 5 gram: Rp7.805.000.
– Harga emas 10 gram: Rp15.555.000.
– Harga emas 25 gram: Rp38.762.000.
– Harga emas 50 gram: Rp77.445.000.
– Harga emas 100 gram: Rp154.812.000.
– Harga emas 250 gram: Rp386.765.000.
– Harga emas 500 gram: Rp773.320.000.
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.546.600.000.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)