Home Blog Page 707

Gili Trawangan Dilanda Krisis Air, Hotel Bersiap Relokasi Tamu ke Bali, PHK Massal Mengancam

24 June 2024

Ratusan Manajer Hotel yang tergabung dalam GHA hearing menuntut suplai air bersih di DPRD KLU, Senin 24 Juni 2024. (ekbisntb.com/ist)

Tanjung (ekbisntb.com) – Pencemaran lingkungan akibat operasional TCN (mitra PDAM) tidak hanya berdampak pada penutupan suplai. Dampak yang muncul adalah hotel-hotel yang sejauh ini menjadi pelanggan PDAM mengalami kesulitan air bersih. Perhotelan pun tengah bersiap untuk menutup usaha, merumahkan karyawan sampai keadaan normal, hingga merelokasi seluruh tamu okupansi hotel dari Gili Trawangan kembali ke Bali.

Hal itu terungkap saat hearing Asosiasi Hotel Gili (AHG) di kantor DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), Senin, 24 Juni 2024. Pada hearing tersebut, selain Ketua GHA, Lalu Kusnawan, hadir pula sejumlah manajer hotel yang beroperasi di Gili Trawangan dan Gili Meno.

Kusnawan di depan pimpinan dan anggota DPRD KLU mendesak supaya Pemda Lombok Utara, termasuk DPRD sebagai wakil rakyat, harus mengambil solusi cepat dan tepat. Pihaknya bahkan enggan meninggalkan lokasi hearing jika solusi tidak disimpulkan dalam rapat. “Kami meminta kepada dewan sebagai wakil rakyat untuk mencari solusi, dan kami tidak akan pulang sebelum ada solusinya,” tegasnya.

Dijelaskan, eskalasi usaha di Gili Trawangan dan Gili Meno yang krisis air bersih, cukup luas. Ratusan hotel dan restoran, usaha selam, rental sepeda, sewa cidomo, usaha praktik kesehatan, maupun kuliner, menjadi subjek yang terdampak langsung tidak adanya pasokan air bersih. Nirsolusi terhadap Standar Pelayanan Minimal (SPM) dengan sendirinya akan menutup usaha, sehingga memunculkan potensi dirumahkannya karyawan seluruh lini usaha secara massal.

Menurut dia, jika pasokan air tidak kembali normal hingga Selasa pagi (hari ini), para pengusaha bersepakat untuk menghentikan seluruh operasional. Suka tidak suka, manajemen perhotelan juga akan terbuka kepada seluruh tamu hotel untuk meninggalkan Gili Trawangan dan kembali ke kembali ke Bali. Bagi perhotelan, sebuah kemustahilan melayani tamu di tengah krisis air bersih.

“Kalau sampai dengan besok pagi (Selasa hari ini), air masih distop, kami bersepakat tidak akan beroperasi. Kami akan sampaikan kepada tamu untuk check out besok, dan kami sudah sampaikan kepada fast boat untuk ekstra mengangkut tamu-tamu balik lagi ke Bali,” terangnya.

Realita ini tentu menjadi kerugian besar bagi masyarakat Lombok Utara maupun Pemda. Image pariwisata rusak oleh kemitraan yang tidak berjalan sesuai ekspektasi. Ribuan masyarakat yang menggantungkan ekonomi terancam menganggur.

Dikuatkan salah satu manajer Hotel di Gili Trawangan, Elva, pemutusan air pada 22 Juni lalu menjadi ancaman mengerikan bagi sektor pariwisata. Ketiadaan air bersih akan menutup operasional, yang berarti pula membuka peluang dirumahkannya karyawan hotel dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. Di tempat usahanya saja, sekitar 100 karyawan sudah dirumahkan sejak pasokan air terhenti.

“Beberapa perusahaan telah memutuskan untuk tidak beroperasi sejak kemarin, sehingga sebagian karyawan mau tidak mau harus dirumahkan. Dan mereka rata-rata berasal dari Lombok,” ujarnya.

Elva menambahkan bahwa karyawan yang sudah dirumahkan akan dipanggil kembali setelah kondisi normal kembali. Namun demikian, pemanggilan kembali ini akan sangat bergantung pada kebijakan Pemda untuk mengatasi krisis air bersih.

Ia melihat, 3 hari pasca-penutupan air bersih, belum tampak tanda-tanda solusi dari Pemda. Jika kondisi ini terus berlangsung, masyarakat dan pengusaha akan sangat dirugikan.

Menanggapi kondisi tersebut, Ketua DPRD Lombok Utara, Artadi S.Sos, mengamini bahwa situasi saat ini bersifat darurat. Bahkan yang lebih jauh, kondisi ini dimaknai sebagai sebuah bencana bagi ribuan masyarakat yang terancam kehilangan penghasilan dari aktivitas wisata. Oleh karena itu, ia mendesak agar PDAM segera berkonsultasi dengan Pemda untuk memperoleh solusi di tengah “boikot” operasional TCN oleh Instansi terkait. “Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena pariwisata kita akan hancur jika tidak ada air,” kata Artadi.

“Yang penting sekarang adalah memastikan air ini bisa dibuka dulu. Berkaitan dengan proses perizinan dan kerjasama, itu nanti kita akan dalami lebih lanjut,” tambahnya. (ari)

Jokowi “Lemas”, Izin penyelenggaraan MotoGP Mandalika Berlapis

ekbisntb.com

24 June 2024

Jakarta (ekbisntb.com) – Presiden RI Joko Widodo mengaku sempat merasa “lemas” saat mengetahui penyelenggaraan ajang balap MotoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat perlu mengurus sekurangnya 13 perizinan.

Presiden mengemukakan hal itu ketika memberikan contoh kerumitan perizinan penyelenggaraan acara internasional maupun nasional di Indonesia dalam arahannya pada acara Peresmian Peluncuran Digitalisasi Layanan Perizinan Penyelenggaraan Event di Jakarta, Senin 24 Juni 2024.

“Saya beri contoh MotoGP di Mandalika, saya cek kepada panitia, ini efeknya luar biasa, dampak ekonominya Rp4,3 triliun. Bisa menyerap, melibatkan tenaga kerja itu 8.000 orang. UMKM yang terlibat kurang lebih 1.000. Begitu saya tanya bagaimana mengenai perizinan, ‘lemas’ saya, ternyata ada 13 izin yang harus diurus,” ujar Jokowi.

Presiden menyampaikan keruwetan perizinan dalam penyelenggaraan MotoGP itu salah satunya karena banyaknya nama surat perizinan. mulai dari surat rekomendasi, surat pemberitahuan, hingga lainnya.

Menurut Kepala Negara, surat-surat itu sama saja halnya dengan bentuk perizinan, yang seluruhnya membuat perizinan menjadi rumit.

Jokowi memerinci penyelenggaraan ajang MotoGP Mandalika memerlukan perizinan, antara lain, mulai dari surat persetujuan desa, surat rekomendasi Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB dan IMI Pusat, surat rekomendasi dari polsek, polres, Polda NTB, hingga Mabes Polri.

Tidak hanya itu, penyelenggaraannya juga memerlukan surat dukungan dari RSUD NTB, dinas kebakaran, surat pemberitahuan kepada Bea Cukai karena mendatangkan barang-barang dari luar, surat pemberitahuan ke Kawasan Ekonomi Khusus NTB, hingga surat pemberitahuan kepada Indonesia National Single Window (INSW).

“Kalau saya jadi penyelenggara event itu ‘lemas’ sebelum bertanding event-nya. Mungkin masih ada tambahan lagi izin yang sudah saya sebut, atau mungkin duit saya sudah habis dahulu sebelum event terjadi,” kata Jokowi.

Presiden menekankan hal itu merupakan fakta yang terjadi di lapangan. Jokowi meyakini kerumitan perizinan penyelenggaraan acara besar lainnya di luar MotoGP Mandalika pasti tidak jauh berbeda.

“Ini sama dengan konser musik, dengan event olahraga lainnya, enggak mungkin jauh dengan yang saya sebut tadi. Betapa sangat beratnya menjadi penyelenggara event di Indonesia. Padahal, event di Indonesia setiap tahun sebelum pandemi kurang lebih 4.000 event. Sekarang 3.700 event,” kata Presiden.

Oleh karena itu, Presiden sangat mengapresiasi kehadiran Online Single Submission (OSS) yang merupakan sistem perizinan terintegrasi, yang memudahkan dalam mendapatkan perizinan.

Pada kesempatan itu, Presiden berharap digitalisasi perizinan yang diluncurkan bukan hanya berupa website layanan, melainkan betul-betul memberikan kemudahan pengurusan perizinan.

“Betul-betul memberikan kepastian jauh-jauh hari sebelumnya, betul-betul memotong birokrasi kita sehingga munculnya adalah sebuah cost (biaya) yang lebih murah dan lebih terbuka, transparan,” jelasnya.(Ant)

Menkeu Anggarkan Rp71 Triliun untuk Makan Bergizi Gratis di RAPBN 2025

ekbisntb.com

24 June 2024

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Seperti diketahui, program MBG merupakan salah satu program prioritas presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.

“Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp71 triliun di dalam RAPBN 2025,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin 24 Juni 2024.

Sri Mulyani merinci, pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.

Anggaran Porgram MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).

“Dalam RAPBN 2025, teman-teman tadi sudah lihat di dalam, sebelumnya angka Rp71 triliun itu ada di dalam range postur defisit 2,29 persen hingga 2,82 persen. Jadi, angka Rp71 triliun bukan merupakan outlook di atas itu, tapi sudah di dalamnya dan nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi tanggal 16 Agustus (2024),” ujarnya.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu mengatakan Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Thomas Djiwandono mengatakan, jumlah alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun tersebut sudah disepakati oleh pemerintahan saat ini maupun pemerintahan yang akan datang.

Ia memastikan bahwa presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran akan komit terhadap target defisit yang disepakati oleh pemerintahan saat ini.

“Rp71 triliun buat kami adalah suatu angka yang sangat baik, tadi Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) menyatakan bahwa kami berkomitmen. Kami menjalankan program unggulan Pak Prabowo secara bertahap. Kuncinya bertahap dan tentu dengan prinsip-prinsip belanja yang berkualitas,” kata Thomas.(Ant)

Airlangga: Emas dan Dolar AS jadi Investasi Paling Menguntungkan

ekbisntb.com

24 June 2024

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan komoditas emas dan dolar AS menjadi instrumen investasi yang paling menguntungkan ke depannya.

Menurutnya, emas menjadi instrumen investasi yang paling aman (safe haven) di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global saat ini.

“Meningkatnya ketidakpastian, tingginya inflasi, dan mundurnya ekspektasi (suku bunga) The Fed saat ini telah mendorong investor beralih ke aset safe haven emas maupun dolar AS,” kata Airlangga saat konferensi pers Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Jakarta, Senin 24 Juni 2024.

Oleh karena itu, Airlangga memproyeksikan harga emas dan dolar AS akan terus mengalami kenaikan. Apalagi, masih belum ada sinyal penurunan suku bunga oleh Bank Sentral AS atau The Fed di tengah ketegangan geopolitik dunia.

Selain emas, ia menilai dolar AS juga menjadi salah instrumen investasi yang potensial dikarenakan saat ini nilai tukar dolar AS terus menguat terhadap nilai mata uang berbagai negara, termasuk rupiah.

Dolar AS menguat dikarenakan kebijakan kebijakan The Fed dan ekonomi AS yang kian membaik.

Adapun harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Senin pagi, naik sebesar Rp3.000 per gram, sehingga menjadi Rp1.360.000 per gram.

Sebelumnya, harga emas batangan berada di posisi Rp1.357.000 per gram pada Sabtu 22 Juni 2024. Harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Senin, yakni sebesar Rp1.235.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.(Ant)

Bank Dunia: Sektor Swasta Mendorong RI Menjadi Negara Berpendapatan Tinggi

ekbisntb.com

24 June 2024

Jakarta (ekbisntb.com) – Bank Dunia mengatakan sektor swasta yang lebih produktif, tangguh dan dinamis menjadi pendorong Indonesia menuju status negara berpendapatan tinggi (high income country).

“Intinya adalah peranan sektor swasta yang siap menjadi pendorong signifikan bagi ekspansi dan inovasi perekonomian,” kata ekonom utama Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste Habib Rab terkait Laporan Prospek Perekonomian Indonesia edisi Juni 2024 kepada media di Jakarta, Senin 24 Juni 2024.

Oleh karena itu, menurut Habib, fokus harus bergeser pada perwujudan potensi bisnis Indonesia dan pengembangan sektor swasta yang tangguh dan dinamis sebagai penggerak Indonesia menuju status negara berpenghasilan tinggi.

Hal tersebut menjadi salah satu jalan yang harus dilalui Indonesia menuju ekonomi yang lebih dinamis dan produktif dan mencapai tujuannya untuk naik dari status pendapatan menengah ke status pendapatan tinggi pada 2045.

“Dibutuhkan peningkatan investasi dan dinamisme sektor swasta untuk mempercepat pertumbuhan jangka panjang. Hal ini memerlukan adanya reformasi regulasi yang membantu membuka pasar dan meningkatkan produktivitas perusahaan di bidang manufaktur dan jasa,” ujar Habib.

Untuk melampaui status sebagai negara berpenghasilan menengah, Indonesia harus mempercepat pertumbuhan tahunan menjadi lebih dari 6 persen. Artinya, Indonesia membutuhkan pertumbuhan produktivitas sebesar 3 persen, yakni satu poin persentase lebih tinggi daripada rata-rata saat ini.

Agar tujuan mencapai status negara berpenghasilan tinggi dapat terwujud pada 2045, sektor swasta dituntut untuk menjadi jauh lebih dinamis dan produktif.

Untuk itu, meningkatkan konsistensi peraturan dan mengembangkan akses ke pasar internasional adalah yang utama untuk mewujudkan potensi sektor swasta Indonesia serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Guna meningkatkan konsistensi peraturan, sangat penting untuk membangun lingkungan peraturan yang lebih dapat diprediksi. Hal tersebut mencakup penerapan aturan yang konsisten di seluruh daerah dan sektor untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha.

Sementara itu, untuk mengembangkan akses ke pasar internasional, kemudahan akses ke pasar global dapat meningkatkan daya saing perusahaan Indonesia dan menjadikan perusahaan besar lebih produktif.

Kebijakan yang mengintegrasikan perusahaan lokal ke dalam rantai nilai dan rantai pasokan global membutuhkan peningkatan teknologi, manajemen, dan produksi yang semakin ramah lingkungan (hijau).

Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis dan tangguh, yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan meningkatkan kualitas hidup penduduknya.(Ant)

Rupiah menguat di tengah ekspektasi penurunan suku bunga AS

ekbisntb.com

24 June 2024

Jakarta (ekbisntb.com) – Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Senin ditutup menguat di tengah ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) sebanyak dua kali pada 2024.

Pada akhir perdagangan Senin, rupiah naik 56 poin atau 0,34 persen menjadi Rp16.394 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.450 per dolar AS.

“Pelaku pasar memperkirakan The Fed kemungkinan menurunkan suku bunga sebanyak dua kali pada tahun ini,” kata analis ICDX Taufan Dimas Hareva kepada ekbisntb di Jakarta, Senin 24 Juni 2024.

Sebaliknya, para pengambil kebijakan bank sentral AS atau The Fed terus berargumentasi mendukung penurunan suku bunga hanya sekali pada tahun ini.

Aktivitas bisnis AS merangkak naik ke level tertinggi dalam 26 bulan pada bulan Juni di tengah pulihnya lapangan kerja. Data pada hari Kamis pekan lalu menunjukkan permohonan tunjangan pengangguran AS yang pertama kali turun secara moderat pada minggu lalu.

Sementara IMP Gabungan AS untuk Juni melampaui ekspektasi, naik ke 54,6 dari pembacaan bulan Mei sebesar 54,5. Angka itu menandai level tertinggi sejak April 2022. IMP Manufaktur meningkat ke angka 51,7 dari angka 51,3, melebihi perkiraan 51.

Demikian pula, IMP Jasa naik ke 55,1 dari 54,8 di bulan Mei, melampaui estimasi konsensus 53,7.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Senin meningkat ke level Rp16.431 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.458 per dolar AS.(Ant)

Bulog NTB : Sudah 46,676 Ton Beras Terserap

ekbisntb.com

24 June 2024

Mataram (ekbisntb.com) – Perum Bulog NTB telah menyerap sebanyak 46.676 ton beras dari petani lokal sejak Januari hingga Juni 2024. Hal ini disampaikan oleh Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Raden Guna Dharma, Senin 24 Juni 2024.

Menurutnya, upaya optimal untuk penyerapan beras ini merupakan upaya Bulog terus dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di NTB. Kendati, tantangan penyerapan beras/gabah adalah terbatasnya kapasitas gudang.

“Karena Bulog juga diminta menyerap jagung. Sampai saat ini sudah terserap 46,178 ton jagung di Pulau Sumbawa,” katanya.

Raden Guna Dharma menambahkan, beras yang diserap ini akan disimpan di gudang Bulog dan akan didistribusikan kepada masyarakat ketika dibutuhkan. Untuk mengoptimalkan serapan beras/gabah ini, Bulog menurutnya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan petani untuk meningkatkan penyerapan.

“Kami juga mempermudah proses pembelian beras dari petani. In syaa Allah, target 65 ribu ton serapan Bulog NTB setara beras tahun ini bisa terpenuhi,” katanya optimis.

Ia berharap dengan meningkatnya penyerapan beras, harga beras di NTB dapat terjaga stabil dan ketahanan pangan di wilayah ini dapat terjamin. Pada bagian lain, Raden Guna Dharma juga mengingatkan kepada pemerintah daerah untuk mengantisipasi kenaikan harga beras/gabah bulan depan.

Hal itu disebabkan selain sudah berakhirnya musim panen raya, masyarakat dihadapkan dengan musim kemarau.

“Ini kalau tidak diantisipasi, bias panik. Karena itu, idealnya pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus memiliki cadangan beras yang cukup. Disisi lain, Bulog juga terus berupaya menjaga stabilitas harga dengan operasi pasar SPHP setiap hari, agar masyarakat tetap mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau,” demikian Raden Guna Dharma.(bul)

Produsen Elektronik Harus Bertanggungjawab Terhadap Sampah Produknya

ekbisntb.com

24 June 2024

Mataram (ekbisntb.com) – Produsen memiliki tanggung jawab untuk mengelola sampah yang dihasilkan oleh produk mereka. Ini adalah bagian dari konsep Extended Producer Responsibility (EPR) atau Tanggung Jawab Produsen yang diperluas.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Julmansyah mengemukakan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019, produsen diharuskan mengirimkan dokumen perencanaan pengurangan sampah dengan tujuan mencapai target pengurangan sampah sebesar 30% dibandingkan dengan jumlah timbulan sampah di tahun 2029.

Peraturan ini menetapkan bahwa produsen harus bertanggung jawab atas kemasan atau barang yang mereka produksi, terutama jika kemasan atau barang tersebut sulit terurai oleh proses alam. Ini mencakup pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali sampah. Contoh produk yang termasuk dalam tanggung jawab produsen adalah plastik, hingga produk-produk elektronik.

Menurutnya, di Asia, Indonesia termasuk negara yang belum menerapkan konsep EPR. Padahal, negara-negara tetangga seperti Malayiapun sudah menerapkannya.

“Kita termasuk negara yang tidak menerapkan EPR. Para produsen sampah plastik, maupun elektronik harusnya diwajibkan melakukan pengelolaan sampah atas produk yang dibuat. Karena ini sifatnya mandatory. Tapi sampai sekarang masih sifatnya voluntary artinya sukarela,” ujarnya.

Bayangkan, menurut Julmansyah, produk-produk elektronik yang sudah tua, seperti AC, Kulkas, Tape, Radio, hingga printer, setelah tidak lagi terpakai, dibuang oleh pemiliknya begitu saja. Jika sampak-sampak elektronik tersebut tidak dikelola, maka bukan hal yang tidak mungkin sampah-sampah besar itu akan menghiasi laut yang merupakan lingkungan hidup bagi biota di sana.

“Karena itulah, perusahaan-perusahaan produsen plastic dan elektronik ini harus bekerjasama dengan pengelola TPA (Tempat Pembuangan Akhir) untuk mengelola sampah-sampah yang mereka hasilkan dari produksinya,” katanya.

NTB turut menyuarakan agar pemerintah pusat harus tegas kepada perusahaan-perusahaan plastic dan elektronik dimaksud untuk bertanggungjawab terhadap produk yang dihasilkannya.

“Karena hanya pemerintah pusat yang bisa melakukannya. Karena produksinya dilakukan di Jawa. Tapi dampaknya kita rasakan langsung ketika produk-produk tersebut sudah tidak lagi pakai di masyarakat,” demikian Julmansyah.(bul)

Artikel lainnya….

Pinsar Minta “Monopoli” Perusahaan Besar Ternak Unggas Dikendalikan

Musim Libur Sekolah, Pantai Pink Tetap Jadi Tempat Favorit Wisatawan

Torehkan Kembali Prestasi di Kancah Nasional, Perwakilan Sekolah dan Pasar dari NTB Juarai Lomba Pangan Aman Tingkat Nasional

Pinsar Minta “Monopoli” Perusahaan Besar Ternak Unggas Dikendalikan

ekbisntb.com

24 June 2024

Mataram (ekbisntb.com) – Para peternak yang tergabung dalam Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (PINSAR) meminta kepada pemerintah untuk mengatur perusahaan-perusahaan besar unggas agar tak melakukan monopoli sepenuhnya.

Keberadaan perusahaan-perusahaan besar yang menguasai hulu hingga hilir sektor peternakan unggas dianggap akan menjadi lonceng kematian bagi para pengusaha ternak unggas mandiri.

Ketua Pinsar Provinsi NTB, Fathurrahman menyebut, ada dua perusahaan besar di NTB yang menguasai hulu hingga hilir tata niaga unggas. Dua perusahaan raksasa tersebut yang mendapat kuota dari pemerintah untuk mengimpor komponen pakan ternak. Perusahaan-perusahaan itu juga yang memproduksi pakan, poduksi DOC (Day Old Chick) atau ayam umur dibawah 14 hari setelah menetas.

“Perusahaan – perusahaan ini juga yang memiliki jaringan peternak unggas. Dia yang punya pakan, dia yang menyediakan pakan bagi peternak, dia yang membeli lagi ayamnya dari peternak mitra. Semua diatur,” katanya.

Tidak sampai disitu, dengan kekuatan modal, perusahaan-perusahaan ini yang memiliki teknologi budidaya unggas. Mereka juga yang memiliki kendang-kandang budidaya hingga kapasitas seratus ribu ekor dalam satu titik. Memiliki sarana – prasarana untuk pemotongan yang memadai.

“Mereka juga yang menguasai pasar untuk ayam broiler. Sehingga sebtulnya mereka yang mengatur kapan harga ayam dinaikkan, kapan diturunkan. Karena mereka punya kapasitas dari hulu hingga ke hilir. Bayangkan, di hilir mereka juga yang buat produk turunan dari daging ayam yang dijual-jual di masyarakat,” tambahnya.

Karena itu, Pinsar berharap kepada pemerintah untuk mengatur perusahaan-perusahaan besar ini agar tidak memonopoli dengan terjun langsung sebagai pembudidaya unggas. Jika dibiarkan, menurutnya tinggal menunggu waktu bagi peternak unggas mandiri gulung tikar.

“Kalau sampai integrator-integrator besar ini terlibat langsung membudidaya, tunggu saja mati peternak-peternak unggas mandiri ini. karena tidak mungkin melawan monopoli perusahaan-perusahaan raksasa. Ini yang Terus kita suarakan,” katanya.

Fathurrahman mengatakan lebih setuju dengan kebijakan dari pemerintah lama. Tidak memberikan perusahaan-perusahaan besar memonopoli sendiri bisnis perunggasan dari hulu hingga hilir.

“Kalau dulu yang besar-besar tidak diberikan budidaya langsung. Yang melakukan budidaya itu masyarakat yang menjadi mitranya. Mereka hanya memasok kebutuhan masyarakat mitra seperti pakan, bibit. Sehingga peternak unggas rakyat menjadi hidup. Kalau tidak diatur seperti itu, kita hanya akan menjadi penonton,” tambahnya.

Karena itu, Pinsar NTB tak henti-hentinya menyuarakan hal ini kepada pemerintah, baik eksekutif atau legislative, agar terjadi prinsip ekonomi yang lebih berkeadilan.(bul)

Artikel lainnya….

Musim Libur Sekolah, Pantai Pink Tetap Jadi Tempat Favorit Wisatawan

Torehkan Kembali Prestasi di Kancah Nasional, Perwakilan Sekolah dan Pasar dari NTB Juarai Lomba Pangan Aman Tingkat Nasional

Hari Raya Idul Adha 1445 – MIM Foundation Gandeng Peternak Lokal untuk Kolaborasi di Mall Qurban

Musim Libur Sekolah, Pantai Pink Tetap Jadi Tempat Favorit Wisatawan

ekbisntb.com

24 June 2024

MASA libur sekolah, objek wisata Pantai Pink di Desa Sekaroh, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, dipadati wisatawan. Rombongan pelajar dari tingkat SD, SMP, hingga guru memilih mengisi liburan sekolah ke pantai tersebut. Selain itu, banyak pula rombongan keluarga yang membawa anak dan kerabatnya untuk menikmati pesona pantai dengan butiran pasir berwarna pink. Mereka asyik bermain pasir dan mandi air laut yang jernih, masih alami dan bersih dari sampah plastik.

Eri Setiawati, salah seorang wisatawan memilih berlibur ke Pantai Pink bersama puluhan anak didiknya dari TK Al Ihlas Lenek Pesiraman karena penasaran dengan suasana pantai berpasir pink. “Suasana bagus, namanya Pink kan. Jadi, penasaran aja dengan pantainya,” ujarnya pada Sabtu 22 Juni 2024 lalu. Ia juga menambahkan bahwa pasirnya lembut dan berbeda dengan pantai-pantai lainnya.

Meskipun lokasinya cukup jauh, sekitar 45 km dari pusat kota kabupaten dan berada di ujung selatan Lombok Timur, pantai ini tidak pernah sepi. Pantai Pink menjadi primadona bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. “Ya selalu ramai, apalagi di bulan Juli-Agustus, turis asing banyak ke sini,” tutur Delon, seorang pemandu wisata, ditemui usai mendaratkan dua turis asing dari kapal cepat di Dermaga Tanjung Luar.

Delon menjelaskan bahwa wisatawan mancanegara ke Pantai Pink biasanya memiliki rencana perjalanan khusus. Dari Dermaga Tanjung Luar, mereka berlayar menikmati Pantai Segui, lalu Pulau Pasir, Gili Petelu, dan Gili Gambir untuk snorkeling. Setelah itu, mereka biasanya singgah di Pantai Pink untuk makan siang dan menikmati pemandangan pantai.

“Biasanya kalau lokal lewat darat, hanya bisa lihat pantainya. Tapi kalau dari Tanjung Luar bisa lihat Pulau Pasir, Gili Petelu, dan Gili Gambir. Setelah snorkeling, terakhir di sini untuk makan siang,” tambahnya.

Delon juga mengatakan bahwa pada bulan Juni hingga Agustus, ia bisa membawa 5 hingga 10 tamu setiap harinya untuk menikmati kawasan Pantai Pink dan sekitarnya. “Itu biasanya full day. Tripnya memang sehari,” jelasnya.

Bagi Anda yang masih bingung menentukan lokasi berlibur bersama keluarga, objek wisata Pantai Pink di Lombok Timur bisa menjadi pilihan untuk mengisi masa libur. Pesonanya yang unik dan alami siap menyambut kedatangan wisatawan. (rus)

Artikel lainnya….

Torehkan Kembali Prestasi di Kancah Nasional, Perwakilan Sekolah dan Pasar dari NTB Juarai Lomba Pangan Aman Tingkat Nasional

Hari Raya Idul Adha 1445 – MIM Foundation Gandeng Peternak Lokal untuk Kolaborasi di Mall Qurban

Mei 2024, Uang Beredar Tumbuh Lebih Tinggi

1...706707708...805 Page 707 of 805

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

Artikel lainnya….

JARINGAN MEDIA