Wednesday, April 15, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 596

Harga Emas Antam Naik Rp20 Ribu Menjadi Rp1,429 Juta per gram

0
Emas Antam (ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat pagi, meningkat Rp20.000 sehingga menjadi Rp1.429.000 per gram.

Pada Kamis 12 September 2024, harga emas Antam berkisar Rp1.409.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Jumat 14 September 2024 menjadi Rp1.275.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

  • Harga emas 0,5 gram: Rp764.500
  • Harga emas 1 gram: Rp1.429.000
  • Harga emas 2 gram: Rp2.798.000
  • Harga emas 3 gram: Rp4.172.000
  • Harga emas 5 gram: Rp6.920.000
  • Harga emas 10 gram: Rp13.785.000
  • Harga emas 25 gram: Rp34.337.000
  • Harga emas 50 gram: Rp68.595.000
  • Harga emas 100 gram: Rp137.112.000
  • Harga emas 250 gram: Rp342.515.000
  • Harga emas 500 gram: Rp684.820.000
  • Harga emas 1.000 gram: Rp1.369.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

100 Lokasi di Maluku-Nusa Tenggara, ESDM Kantongi Persetujuan Buat PLTS Terapung di Permukaan Waduk

0
Pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian PUPR untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di permukaan waduk, dengan kapasitas hingga 14,7 gigawatt di 257 lokasi.

“Dengan memanfaatkan floating PV pada beberapa permukaan bendungan yang dimiliki Kementerian PUPR, kita bisa mengakselerasi tambahan 14 GW lagi. Kementerian ESDM sudah menerima persetujuan dari Menteri PUPR untuk meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga surya yang memanfaatkan waduk milik Kementerian PUPR,” ujar Direktur Konservasi Energi Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat.

Ia menjelaskan, lokasi pengembangan tersebut tersebar di berbagai wilayah seperti Jawa-Bali, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara.

Menurut dia, persetujuan dari Kementerian PUPR tersebut membuka peluang besar untuk pemanfaatan permukaan waduk guna menghasilkan energi terbarukan, sehingga mengakselerasi tercapainya karbon bersih (Net Zero Emissons/NZE) pada tahun 2060.

“Nah, ini tentu saja mesti diinventarisasi ya, karena antara potensi, kesiapan jaringan listrik, dan kapan masuk RUPTL sesuai dengan COD, sudah dikomunikasikan dengan Gatrik dan PLN. Jadi, nanti tinggal melihat kapan masuk dalam rencana,” kata Hendra.

Berdasarkan catatan yang ada, potensi dari permukaan waduk milik Kementerian PUPR untuk pemasangan PLTS terapung mencapai 89,37 gigawatt, yang tersebar di 293 lokasi.

Dari jumlah itu, 257 lokasi dengan potensi 14,7 gigawatt merupakan properti milik Kementerian PUPR, dengan sebaran yakni Jawa-Bali 114 lokasi dengan kapasitas 9 gigawatt, Sumatera 17 lokasi dengan pengembangan elektrifikasi 2 gigawatt, Kalimantan 11 lokasi berkapasitas 690 megawatt, Sulawesi 15 lokasi dengan kapasitas 1,6 gigawatt, serta Maluku-Nusa Tenggara 100 lokasi dengan kapasitas elektrifikasi mencapai 1,3 gigawatt. (ant)

Ada Kesenjangan Harga Bapok

0
Baiq Nelly Yuniarti (ekbisntb.com/ris)

Kesenjangan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok (Bapok) masih terlihat di sejumlah kabupaten/kota di NTB. Karena itulah Dinas Perdagangan Provinsi NTB bersama para pihak sedang berupaya menormalkan harga bahan pokok di masyarakat agar stabil.

Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB,  Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, sejumlah komoditas kebutuhan pokok yang terlihat masih ada gap atau kesenjangan harga antar kabupaten/kota seperti cabai rawit, cabai merah besar, cabai merah keriting, tomat, bawang merah dan daging ayam ras.

Menurutnya kesenjangan harga bapok antara Lombok dan Sumbawa tak perlu terjadi jika arus informasi tersampaikan dengan baik. Misalnya harga cabai di Kota Mataram sedang turun, namun di Bima justru sedang mahal.

“Kami sudah rakor agar pelaku usaha di Bima supaya mendapat harga komoditas di Lombok, karena tak semua pelaku usaha membaca data,” kata Baiq Nelly Yuniarti kepada Ekbis NTB, Kamis 12 September 2024 kemarin.

Karena itulah  Pemda kabupaten/kota bisa menyampaikan informasi perkembangan harga bapok kepada pelaku usaha di daerah masing-masing untuk mencegah terjadinya kesenjangan harga.

Salah satu contoh komoditas bapok yang cukup senjang seperti daging ayam ras, di mana di Lombok Timur, harga daging ayam ras Rp32 ribu per kg, sementara di Dompu Rp50 per kg. Kemudian harga tomat di Lombok Barat dan Lombok Tengah Rp2000 per kg, namun di Kota Bima sebesar Rp4000 per kg.

Begitu juga harga cabai rawit merah Rp24.600 per kg di Lombok Tengah, namun di Dompu harganya Rp40 ribu lebih per kg. Harga komoditas bawang merah tertinggi di Lombok Utara sebesar Rp23.000 per kg, namun di Bima hanya Rp10.800 per kg.

“Kita mengecek harga setiap hari, maka manfaatkanlah data itu agar harga stabil di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa,” ujarnya.

Terkait dengan anjloknya sejumlah harga bapok di NTB, Nelly mengatakan saat ini beberapa komoditi seperti cabai dan tomat masih dalam masa panen, sehingga stok/pasokan melimpah. Hal itulah yang membuat harga turun drastis. Walaupun terjadi sedikit kenaikan, namun harga masih tergolong murah.

Untuk komoditi industri sebagian besar di datangkan dari pulau jawa seperti minyak goreng. Beberapa waktu lalu minyak goreng curah mengalami kenaikan harga dan sempat mengalami stok kosong di beberapa pasar tradisional.

Hal ini disebabkan karena tingginya permintaan pasar. Para distributor sudah mengajukan permintaan/DO namun pasokan tidak dapat begitu saja di datangkan karena harus mengikuti prosedur seperti kuota permintaan, jadwal keberangkatan dan sandar kapal tangker, dan sebagainya. Saat ini harga sudah kembali normal.(ris)

Jelang MotoGP, Pemesanan Hotel Banyak dari Kalangan BUMN 

0
Kadispar NTB, Jamaludin Malady(ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Wilayah Kota Mataram yang masuk dalam zona II dalam Pegub Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Akomodasi masih terus mendapat pemesanan pada saat MotoGP tanggal 27-29 September 2024. Bahkan sejumlah kamar hotel sudah sold out atau sudah penuh.

Ketua Indonesia Hotel General Manager Association (IGHMA) NTB Lalu Kusnawan mengatakan, reservasi hotel di Kota Mataram terutama yang masuk dalam anggota IGHMA sudah di atas 70 persen. Sebagian pemesan adalah dari kalangan BUMN yang memiliki kaitan dengan kegiatan MotoGP Mandalika.

“Sudah terbooking lebih banyak dari kalangan BUMN, ini ada kaitannya dengan MotoGP,” kata Lalu Kusnawan kepada Ekbis NTB Kamis 12 September 2024 kemarin.

Sementara itu hotel-hotel di wilayah Senggigi Lombok Barat dan sekitarnya masih terus menerima reservasi. Angka sementara, ketersediaan kamar antara 50 – 60 persen. Meski demikian, reservasi hotel di Senggigi tak murni karena adanya event MotoGP lantaran di bulan September ini sebenarnya sedang memasuki masa high seasons.

Sehingga jika dikaitkan dengan adanya kenaikan harga di sebagian hotel di bulan September ini, maka harus dilakukan kajian lagi. Karena permintaan kamar yang tinggi biasanya diikuti dengan harga yang sedikit adanya kenaikan.

“Bulan September ini masuk dalam high seasons, sehingga harga terendah tidak sama dengan penyelenggaraan MotoGP tahun-tahun sebelumnya yang waktu penyelenggaraannya berbeda,” katanya.

Adapun hotel-hotel di kawasan Tiga Gili (Trawangan, Meno dan Air) kata Kusnawan untuk bulan Agustus dan September ini masih dalam masa high seasons, terutama wisatawan mancanegara yang datang melalui pintu Bali.

“Kalau di Gili kita memang full, karena masih high seasons. Kita harus skip Gili ini,” katanya.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB Jamaluddin mengatakan di momentum MotoGP Mandalika ini akan digelar kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pemasaran Nusantara di Lombok tanggal 30 September di Kota Mataram. Rakernas dengan peserta sekitar 8000 orang yang terdiri dari pejabat dan pegawai Dinas Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia akan memnuhi kamar-kamar hotel di daerah ini, sehingga okupansi hotel juga akan meningkat.

Sebelum mereka mengikuti Rakernas, terlebih dahulu seluruh peserta ini akan menyaksikan final MotoGP di Sirkuit Mandalika. “Mereka akan membawa travel agent dan melaksanakan sales mission atau akan menggelar kegiatan promosi masing-masing daerah, supaya tahun depan di 2025 maka teman-teman travel agent ini bisa menyampaikan ke mitra-mitanya yang lain” ujarnya.(ris)

Minim Anggaran Promosi, Kota Batu Belum Bisa Berpartisipasi di Event MotoGP

0
Bidang Promosi Pariwisata Dispar Kota Batu Dwi Nova Andriani (kanan) saat menerima rombongan Biro Adpim Setda NTB dan Forum Wartawan Pemprov NTB di Dispar Kota Batu, Kamis 12 September 2024. (ekbisntb.com/ham)

Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Batu, Provinsi Jawa Timur (Jatim) berkeinginan ikut berpartisipasi saat pelaksanaan event MotoGP yang digelar di Sirkuit Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah. Namun, keterbatasan anggaran perjalanan dinas dan promosi membuat jajaran Dispar Kota Batu, tidak bisa ikut berpartisipasi.

“KAMI ada menerima undangan untuk mengisi stan -stan di Sirkuit Mandalika saat event MotoGP. Namun, karena anggaran yang terbatas, kami belum bisa hadir,” ungkap Kepala Bidang Promosi Pariwisata pada Dispar Kota Batu, Dwi Nova Andriani saat menerima rombongan wartawan dari NTB yang tergabung dalam Forum Wartawan Pemprov NTB dan Biro Administrasi Pimpinan Setda NTB saat kunjungan kerja ke Dispar Kota Batu, Rabu 12 September 2024.

Diakuinya, ikut serta dalam kegiatan yang berskala nasional dan internasional cukup baik untuk pengembangan pariwisata di satu daerah. Namun, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa, ketika pihaknya dihadapkan dengan keterbatasan anggaran, khususnya promosi pariwisata.

Meski demikian, pihaknya mengoptimalkan promosi pariwisata di dalam daerah bersama pelaku pariwisata, khususnya di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur. Termasuk ikut mendukung berbagai macam kegiatan event yang digelar oleh pengelola tempat wisata, hotel, restoran hingga hiburan di Kota Batu.

Pada tahun 2023 lalu, Dwi Nova Andriani mengakui, jika kunjungan ke beberapa objek wisata yang ada di Kota Batu cukup tinggi, yakni sekitar 10 juta pengunjung. Dan mampu memberikan sumbangan pendapatan asli daerah sebesar lebih dari Rp200 miliar.

Pengunjung yang datang ini tidak hanya wisatawan nusantara, domestik, tapi warga lokal Jawa Timur. Mereka mengunjungi objek -objek wisata yang ada di Kota Batu, seperti Museum Angkut, Jatim Park 4, Selecta dan beberapa objek wisata kuliner dan budaya lainnya.

“Dari data tahun lalu, wisatawan nusantara mendominasi (sebagian besar daerah di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta atau Pulau Jawa,” terangnya.

Sementara mengenai wisatawan mancanegara, diakuinya, tidaklah besar, yakni 9.900 lebih. Meski demikian, pihaknya kesulitan dalam melakukan pendataan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Batu, karena tidak semua pengelola tempat wisata, baik hotel hingga homestay memberikan laporan ke pemerintah. Namun, baginya yang terpenting adalah pengunjung yang datang ke objek atau wahana wisata berkontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat sekitar.

Disinggung mengenai kalendar event yang digelar tahun 2024 sebanyak 70. Event yang dikembangkan lebih banyak bersifat tematik dalam upaya mengembangkan potensi seniman yang belum banyak dikembangkan.

Sebelumnya pimpinan rombongan Pranata Humas Ahli Muda pada Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda NTB H. Tarmidzi S.Kom, M.E., menyampaikan, jika rombongan Biro Adpim Setda NTB dan Forum Wartawan Pemprov NTB ini ingin mengetahui kebijakan Pemerintah Kota Batu dalam mengembangkan pariwisata. Dari hasil kunjungan ini setidaknya nanti akan menjadi referensi bagi pengambil kebijakan oleh pemerintah daerah di NTB dalam mengembangkan objek wisata. (ham)

Pertumbuhan Penumpang di Bandara Sumbawa Capai 150 persen

0
Nampak aktivitas penerbangan di bandara Sultan Muhammad Kaharuddin.(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Otoritas bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, mengklaim tingkat pertumbuhan penumpang di Sumbawa mencapai 160 persen baik yang tiba maupun yang berangkat

“Data bulan Juli hingga Agustus pergerakan penumpang yang datang Denpasar-Sumbawa mencapai 3.407 dan Lombok – Sumbawa 3.049 dengan keterisian kursi 76,3 persen dan 68,3 persen,” kata Kepala Bandara Sultan Muhammad Kaharuddin, Tri Pono Basuki Wijianto kepada Ekbis NTB, Kamis 12 September 2024.

Tri melanjutkan, sementara untuk penumpang yang berangkat dari Sumbawa- Denpasar mencapai 3.585 penumpang dengan keterisian kursi mencapai 80,3 persen. Sementara Sumbawa- Lombok mencapai 3. 397 penumpang dengan keterisian kursi 76,0 persen.

“Begitu juga pergerakan kargo juga meningkat dengan berat rata-rata berkisar di angka 643 kilogram hingga 7. 554 kilogram,” sebutnya.

Pertumbuhan tersebut juga diprediksi akan terus terjadi, sebab rute baru tersebut akan rutin melakukan penerbangan setiap harinya. Mengingat saat ini bandara Sumbawa melayani dua rute penerbangan yakni Sumbawa- Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) dan Denpasar-Sumbawa.

“Kita sekarang memiliki dua rute penerbangan, sehingga kita memprediksi pertumbuhan penumpang tetap akan terus terjadi,” ucapnya.

Kondisi itu tentu berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya dari jasa transportasi. Hal ini terjadi, karena para penumpang pesawat yang tiba di Sumbawa pasti membutuhkan akomodasi ke beberapa destinasi wisata yang akan dikunjungi.

“Banyak keuntungan yang kita dapatkan, sehingga perputaran ekonomi di masyarakat akan lebih menggeliat,” timpalnya.

Dia pun berharap semoga penambahan rute baru bisa berjalan  lancar dan bisa bertahan lama (Sumbawa- Denpasar). Sehingga mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dari sektor wisata dan meningkatkan investasi di Sumbawa.

“Penambahan rute baru ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian sehingga akses transportasi masyarakat bisa lebih cepat ke daerah tujuan,” tukasnya. (ils)

Optimalkan PAD, Bappenda NTB Sosialisasikan Perda Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

0
Kegiatan sosialisasi Perda NTB Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan turunannya yang berlangsung Kamis 12 September 2024 kemarin.(ekbisntb.com/ris)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) NTB menggelar kegiatan sosialisasi peraturan daerah (Perda) NTB Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan turunannya. Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh 100 peserta yang berlangsung di Lombok Astoria Mataram, Kamis 12 September 2024 kemarin.

Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut Kepala Bappenda NTB Hj. Eva Dewiyani, S.P, Kepala Biro Hukum Provinsi NTB Lalu Rudy Gunawan, S.H., M.H serta para kepala bidang di Bappenda NTB.

Kepala Bappenda NTB Hj. Eva Dewiyani saat membuka kegiatan mengatakan, dalam lima tahun terakhir, sektor pendapatan rata-rata tumbuh sebesar 4,26 persen. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah (PAD) dalam kurun waktu dua tahun rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 13,99 persen.

“Hal ini tentunya menunjukkan adanya peningkatan kinerja dari kita semua, aparatur pengelola PAD,” ujar  Hj. Eva Dewiyani.

Ia mengatakan, sektor pendapatan di NTB selalu mengandalkan dari dana pusat yaitu dana transfer. Namun dalam dua tahun terakhir, NTB lebih mengedepankan sumber PAD, sebab nilai PAD lebih tinggi dari dana transfer.

“Persentasenya 50,19 persen untuk PAD. Sementara untuk komponen-komponen dana transfer di atas 40 persen. Sekarang sudah terbalik,” katanya.

Meski demikian, optimalisasi pendapatan dari sumber PAD akan terus ditingkatkan melalui sejumlah cara. Salah satunya yaitu lahirnya Perda Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 2 Tahun 2024. Regulasi ini diharapkan mampu mengoptimalkan sumber-sumber pengenaan pajak dan retribusi daerah.

“Perda No 2 Tahun 2024 merupakan penjabaran dari UU 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan aturan penting dalam hal perpajakan dan retribusi di Indonesia,” katanya.

Kepala Bappenda menambahkan, perubahan mendasar dari Perda ini yaitu penggabungan regulasi terkait pajak daerah maupun reribusi daerah. Sebab sebelum lahirnya Perda ini, regulasinya terpisah. Sehingga semua pihak, baik dari perwakilan Kementerian/Lembaga di NTB, kalangan OPD Pemda, hingga perusahaan yang menjadi objek pajak perlu memahami secara jelas terkait dengan Perda yang terbaru ini.

Menurutnya, tujuan lahirnya Perda No 2/2024 yaitu untuk melaksanakan amanat UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kemudian sebagai dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengoptimalisasikan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai komponen PAD serta sebagai sumber pendanan bagi pembangunan dan pelayanan publik yang berkeadilan.

Untuk diketahui, pajak daerah dalam Perda ini meliputi tujuh jenis pajak yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Alat Berat, Pajak Air Permukaan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok Serta Opsen MBLB.

“Kita gelar sosialisasi ini untuk memastikan bahwa peraturan daerah ini dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh masyarakat yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kepatuhan, meningkatkan kesadaran, mendorong partisipasi dan membangun transparansi sehingga akan meningkatkan PAD yang nantinya dipergunakan sebesar-besarnya untuk melaksanakan pemerintahan dan Pembangunan,” katanya.(ris)

Harga Beli Tembakau Tahun 2024 Lebih Menjanjikan

0
Sejumlah petani sedang menjemur daun tembakau yang sudah dirajang(ekbnisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Musim tanam tembakau tahun 2024 ini lebih menjanjikan dari tahun-tahun sebelumnya. Harga beli cukup menggiurkan. Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, H. Rifa`i menyebutkan, luas areal tanam tembakau rajang tahun ini 10.780,57 hektar.  Dengan total produksi sekitar 14.851,48 ton dengan hitungan rata-rata produksi 1.385,20 ton.

Dari total produksi tersebut, 10.721,57  hektar sudah panen. Sementara untuk tembakau virginia krosok, luas tanam tahun ini mencapai 23.731,70 ton.  Dengan produksi sekitar 45.716,43 ton dengan produksi rata-rata 1.939,38 ton.

Menurutnya, secara total, dari total luas produksi, baru 20 persen . karena waktu penanaman yang bervariasai akibat cuaca ekstrem. 60 persen lagi mulai panen pada September dan Oktober. Kemudian 20 persen sisanya akan panen pada bulan November.

Lanjut H. Rifa`i, berdasarkan hasil monev ke sejumlah perusahaan yang sudah melakukan pembelian, harga beli tembakau tahun ini dinilai cukup menjanjikan.

“Untuk pembelian tembakau yang rajangan, Kelas A harganya Rp50an ribu perkilo, kelas B Rp40an ribu perkilo, kelas C Rp30 ribuan perkilo. Dan kelas bawah mulai dari harga Rp25 ribuan perkilo,” katanya.

Sebelum-sebelumnya, harga pembelian Rp50 ribuan perkilo ini biasanya untuk tembakau oven kelas paling tinggi.

“Petani kita sekarang cerdas – cerdas, daun bawah sampai daun tengah cukup dirajang (diiris), kemudian dikeringkan dengan Cahaya matahari. Langsung jual. Hampir tidak ada biaya. Kalau di oven, biayanya mahal, karena harus menggunakan bahan bakar, dan dioven berhari-hari. Jualnya belum tentu harganya Rp40an ribu perkilo,” tambahnya.

Sementara daun tengah hingga daun paling atas, atau daun paling berkualitas, petani masih mempertahankannya untuk dioven. Dan harga belinya Rp65 ribu perkilo. Harga beli ini menjadi harga pembelian paling tinggi sepanjang sejarah tembakau.

“Karen itu, tahun ini sangat menjanjikan harga tembakau. Kita berharap harga bagus ini bisa bertahan hingga akhir musim panen tahun ini,” harapnya. (bul)

NTB Boyong Penghargaan Paritrana Award 2024

0
Pemerintah Provinsi NTB berhasil meraih Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) 2024 dari Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin.(ekbisntb.com/bul)

Jakarta (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi NTB berhasil meraih Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Paritrana Award) 2024 dari Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin.

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin bertempat di Gedung Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta, Kamis 12 September 2024.

Provinsi NTB meraih penghargaan Paritrana Award 2024 dalam kategori Pemerintah Provinsi, dan PT Bank NTB Syariah dalam kategori Badan Usaha. Kabupaten Lombok Tengah juga mendapat penghargaan Kabupaten/Kota terbaik.

Hadir dalam acara ini mendampingi Penjabat Gubernur NTB Kepala Dinas Ketenagakerjaan I Putu Gede Aryadi, Dirut Bank NTB Syariah H. Kukuh Rahardjo, Kepala BPJS Ketenagakerjaan NTB Boby Foriawan, Bupati Lombok Tengah, Lalu. Pathul Bahri dan Kabid Pengawasan Disnaker NTB Muhammad Ikhwan.

Menanggapi penghargaan yang diraihnya, Pj Gubernur Hassanudin mengungkap rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat di Provinsi NTB. Hassanudin juga berterima kasih kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta BPJS Ketenagakerjaan yang mengapresiasi NTB sebagai Provinsi Terbaik Coverage Zona Nusa Maluku.

“Terima kasih Bapak Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin atas penghargaan Paritrana Award 2024 yang diberikan kepada kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan serta BPJS Ketenagakerjaan yang telah mengapresiasi NTB sebagai Provinsi Terbaik Coverage Zona Nusa Maluku Papua sehingga kami menerima Paritrana Award 2024 Kategori Pemerintah Provinsi,” ungkap Pj Gubernur Hassanudin.

BPJS Ketenagakerjaan Provinsi NTB benar-benar berkomitmen hadir untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat atau peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kinerja BPJS Ketenagakerjaan di NTB telah mencapai target. Pencapaian tersebut bahkan menempatkan BPJS Ketenagakerjaan NTB berada pada posisi keempat nasional.

Pemberian Paritrana Award merupakan apresiasi untuk mendorong terwujudnya cakupan keseluruhan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Salah satu indikator dalam penilaian Paritrana Award adalah tinggi nya kepedulian dan partisipasi aktif perusahaan dalam mendorong terciptanya perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam membantu pemerintah untuk mencegah adanya masyarakat miskin baru akibat terjadinya resiko sosial ekonomi.

Dalam kesempatan ini, Wakil Presiden RI KH. Ma’ruf Amin menyampaikan, perlindungan jaminan soaial ketenagakerjaan merupakan wujud nyata hadirnya negara dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja dan keluarganya.

Dalam upaya menuju Indonesia emas 2045, salah satu pilar pembangunan yang hendak dicapai yaitu pembangunan manusia melalui reformasi ketenagakerjaan.

“Saya berharap pada tahun 2045 nanti, 99,05 persen pekerja di Indonesia telah dapat terlindungi seluruhnya,” demikian Wapres.(bul)

Tradisi Menenun Diubah, Dari Kerjaan Sampingan Jadi Rutinitas

0
Nuryanti (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Perubahan dalam tradisi menenun, dari sekadar pekerjaan sampingan menjadi rutinitas utama adalah fenomena fenomena turun temurun yang tidak mudah diubah. Namun hal ini harus dilakukan, demi menjaga ajegnya warisan budaya ini.

Desa Semoyang, Lombok Tengah, dan Kecamata Kecamatan Lenek Kabupaten Lombok Timur menjadi pilot project Dinas Perindustrian Provinsi NTB. Dua sentra produksi tenun di Lombok ini sedang konsisten didampingi. Agar regenerasi menenun tetap terjaga.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Hj. Nuryanti, SE.,ME mengemukakan, pendekatan yang dilakukan untuk menjaga warisan budaya ini adalah menjadikan tenun sebagai kegiatan industry berbasis rumah tangga.

Dimulai dari para penenun-penenun muda, Dinas Perindustrian Provinsi NTB melakukan pendampingan untuk menjadi kegiatan menenun sebagi aktivitsa rutin, bukan kegiatan sampingan.

Di masyarakat penenun, kegiatan menenun biasanya dilakukan hanya tempo-tempo. Ketika sedang tidak bekerja, atau sepulang dari sawah, ladang, atau tempat beraktivitas lainnya. Menenun kadang-kadang dilakukan hanya satu jam sehari. Sehingga, satu lembar kain tenun dihasilkan dalam jangka waktu hingga sebulan.

“Kita sudah dampingi, penenun-penenun muda diberikan bantuan alat tenun gedogan. Mereka diajarkan disiplin waktu dan disiplin kerja. Sehari kegiatan menenun dilalukan dari pagi sampai sore, seperti orang bekerja di kantoran pada umumnya,” kata Nuryanti.

Sehingga, dari kebiasaan menghasilkan selembar kain tenun sampai satu bulan, bisa disingkat menjadi hanya dua hari.

Para penenun ini, menurut kepala dinas, difasilitasi dengan penyedia benang. Sehingga, sementara ini tak perlu memikirkan biaya untuk membeli bahan baku. Penenun cukup fokus menenun dan menghasilkan kain.

“Sementara menunggu punya modal untuk bahan baku, dikasi dulu bahan bakunya. Kalau sudah jadi, kain tenunnya diambil sama penyedia bahan baku untuk dijual. Hasilnya, dalam dua hari jika dihitung pendapatan hariannya sangat mencukupi,” ujarnya.

Masyarakat penenun diajak membudayakan kegiatan menenun sebagai mata pencaharian utama. Bukan lagi sampingan. Dengan cara mengatur pola kerjanya, dan memfasilitasi hasil produksinya dengan pasar.

Dengan pendekatan ini, Nuryanti mengatakan, masyarakat makin tergiur untuk menenun karena melihat penghasilan dan pasar yang jelas. Sehingga, kegiatan menenun tidak lagi dilihat sebelah mata. Melainkan dijadikan sebagai profesi yang menjanjikan.

“karena kedepan, kita mendorong kegiatan menenun adalah kegiatan industry. Ekosistemnya dibangun. Karena dari menenun, banyak kegiatan ekonomi lainnya yang bisa ikut bergerak. Dari usaha benang, konveksi, desainer, hingga pemasaran. Apalagi NTB diikhtiarkan menjadi pusat mode fashion muslim,” demikian Nuryanti.(bul)