Beranda blog Halaman 595

DKP KSB Susun Program Realisasikan Janji Bupati Buat Petani Jagung

0
Hikmatul Azmi(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Janji Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah untuk menyiapkan solusi menstabilkan harga di tingkat petani tengah disusun oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) setempat.

Program yang akan direalisasikan dalam berbentuk bantuan peralatan mesin pengering itu rencananya akan diusulkan pembiayaannya oleh DKP melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025 ini. “Soal janji Pak Bupati kepada petani jagung di Poto Tano waktu bulan puasa itu (safari ramadan) sedang kita susun. Programnya berupa bantuan alat pengering rencananya,” kata Kepala DKP KSB melalui Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan, Hikmatul Azmi.

Pihaknya, kata Hikmatul Azmi telah melakukan kajian mengenai kapasitas mesin pengering yang ideal untuk membantu para petani jagung. Dengan konsep pemberian bantuan pada sentra-sentra produksi jagung yang ada, kapasitas mesin yang dibutuhkan berkisar 6 ton/jam. “Misalnya kita tempatkan di Poto Tano satu unit. Dengan kapasitas 6 ton/jam itu sudah bisa semua membantu petani di sana untuk mengeringkan hasil panen mereka,” urainya.

Guna merealisasikan program bantuan mesin pengering jagung jenis vertical dryer itu, hitungan DKP KSB menyentuh angka ratusan juta. Khusus mesinnya, berdasarkan katalog yang ada, nilanya sekitar Rp500 juta. Menurut Hikmatul Azmi, penyaluran bantuan itu akan dirancang diterima oleh kelompok petani.

“Nanti kelompok petaninya menyediakan lokasi (tanah) pembangunan rumah mesinnya, misalnya. Dengan begitu kan tidak sepenuhnya pemerintah yang menyediakan kebutuhan program itu,” katanya seraya menambahkan pengoperasian mesin akan lebih mudah jika dekola kelompok.

“Nantinya operator mesinnya oleh kelompok dan itu tentu bisa menekan biaya operasional pabrik,” sambung Hikmatul Azmi.

Selanjutnya ia menyampaikan, sebenarnya aspirasi para petani jagung untuk dibantu peralatan mesin pengering itu sudah lama berembus. Dan adanya janji bupati membuat DKP KSB optimis bisa memulai program tersebut saat ini. “Tentu tidak bisa sekaligus berapa unit sesuai yang dibutuhkan petani. Tapi minimal mulai APBDP tahun ini atau mulai tahun depan bisa kita cicil,” tukasnya. (bug)

12,5 Hektare Padi di Sumbawa Alami Gagal Panen

0
Toni Hamdani(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa, mencatat hingga saat ini luas lahan padi yang mengalami gagal panen (puso) mencapai 12,5 hektare dan jagung seluas 2 hektare.

“Total luas lahan yang terdampak bencana banjir di sejumlah kecamatan sebanyak 78,5 hektare, hanya saja yang masuk dalam kategori gagal panen baru 12,5 hektare,” kata Kabid Perlindungan Tanaman dan Pengembangan Usaha, Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Sumbawa, Toni Hamdani kepada Ekbis NTB, Senin 5 Mei 2025.

Toni pun merincikan, di kecamatan Moyo Hilir ada sekitar 2 hektare, di kecamatan Utan 2 hektare, Unter Iwes 4,5 hektare, Empang 15 hektare dan Buer 8 Hektare. Sementara untuk tanaman jagung ada sekitar 49 hektare yang terdampak banjir yang terjadi belum lama ini.

“Jadi, ada tambahan di kecamatan Buer 8 hektare untuk padi dan 2 hektare untuk jagung dan lahan tersebut juga dipastikan mengalami gagal panen,” sebutnya.

Terhadap wilayah yang dinyatakan mengalami gagal panen, tersebut dia meyakinkan sudah melaporkan ke Kementerian Pertanian (Kementan) untuk penanganan lebih lanjut. Bahkan pihaknya juga sudah menyiapkan pola khusus untuk membantu petani supaya tidak merugi.

“Kita akan bantu petani dengan bibit dan pupuk, mereka pun akan menjadi prioritas pemerintah untuk mendapatkan bantuan tersebut di musim tanam selanjutnya,” ujarnya.

Disinggung terkait program Asuransi Usaha Pertanian (AUTP), Toni menyebutkan bahwa untuk tahun 2025 program itu tidak ada. Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah dan salah satunya program AUTP.

“Tidak ada program AUTP dari Kementerian untuk tahun ini, karena anggarannya terpangkas program efisiensi yang dilakukan pemerintah. Tetapi kami akan memberikan perhatian khusus bagi masyarakat yang terdampak gagal panen,” tukasnya. (ils)

Ribuan Masyarakat Sumbawa Masih Jadi Pengangguran

0
H. Varian Bintoro(ekbisntb.com/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi (Disnakertrans) mencatat angka pengangguran terbuka mencapai 9.000 orang jumlah tersebut merupakan hasil pendataan yang dilakukan  Pemerintah di masing-masing desa.

“Memang angka pengangguran terbuka kita masih cukup tinggi dan kami sudah meminta ke sejumlah perusahaan untuk mengirim kebutuhan tenaga kerja sehingga angka tersebut bisa kita tekan,” kata Kadis Nakertrans H. Varian Bintoro, kepada Ekbis NTB, Senin 5 Mei 2025.

Dia menyebutkan, dari jumlah tersebut tenaga kerja yang sudah terlatih sampai dengan saat ini mencapai 6.000 orang lebih. Sehingga pihaknya meminta kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di Sumbawa untuk mengirimkan data kebutuhan tenaga kerja supaya angka pengangguran bisa ditekan.

“Kita sudah bersurat ke perusahaan agar mengirimkan data kebutuhan tenaga kerja sehingga kita bisa siapkan termasuk angka 6.000 tersebut bisa diterima bekerja,” ujarnya.

Pemerintah saat ini lanjut H. Varian masih kesulitan untuk melatih dan mempersiapkan tenaga kerja lokal. Sebab hingga saat ini perusahaan belum mengirimkan data kebutuhan tenaga kerja mereka meskipun sudah beberapa kali disurati.

“Ya kita minta perencanaan dari mereka (Perusahaan) berapa kebutuhan tenaga kerjanya sehingga kita bisa siapkan sesuai kebutuhan perusahaan,” ucapnya.

Dia melanjutkan, karena akan sangat percuma jika tenaga kerja lokal sudah disiapkan tetapi tidak ada sasaran (tempat mereka bekerja) juga akan sia-sia. Tentu dengan beroperasinya dodo rinti diharapkan perusahaan bisa menyerap tenaga kerja lokal secara optimal.

“Daripada kita latih-latih tetapi mereka tidak membutuhkan tenaga kerja lokal upaya kita juga akan sia-sia. Sehingga kita minta perusahaan agar lebih proaktif dalam memberikan data ke kita (pemerintah),” tambahnya.

H. Varian pun meyakinkan, tenaga kerja lokal harus mendapatkan perlindungan khusus untuk mendapatkan pekerjaan. Selain pola demikian, Pemerintah juga akan membuat aplikasi khusus untuk memproteksi tenaga kerja lokal agar bisa mendapatkan porsi dalam bekerja nantinya.

“Kita sudah bersurat secara resmi ke sejumlah perusahaan untuk memberikan data kebutuhan tenaga kerjanya supaya kita bisa menyiapkan SDM yang handal dan siap bekerja,” sebutnya.

Koordinasi lanjutan dengan perusahaan juga terus dimantapkan demi keberlanjutan pembangunan di daerah. Sehingga hal yang tidak diinginkan bisa diminimalisir termasuk juga serapan tenaga kerja lokal juga lebih optimal.

“Pola komunikasi tetap kita lakukan demi menjamin tenaga kerja lokal mendapat tempat untuk bekerja. Kami juga tetap berupaya menyiapkan SDM handal agar siap bekerja dan mampu bersaing dengan tenaga kerja luar daerah,” tandasnya. (ils)

Jumlah Masyarakat Miskin di Sumbawa Tembus 293.824 Jiwa 

0
Syarifah(ekbisntb.com/ils) 

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Sosial (Disos) Sumbawa, mencatat hingga Februari tahun 2025 tercatat 107.833 kepala keluarga (KK) atau 293.824 jiwa masyarakat miskin yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tersebar di seluruh kecamatan.

“Sebenernya jumlah tersebut cenderung turun, sebab di tahun 2024 jumlah masyarakat miskin berada di 295.105 jiwa atau sebanyak 108. 293 per tanggal 21 Desember,” kata Kabid perlindungan dan jaminan sosial (Linjamsos) Syarifah kepada Ekbis NTB, Senin 5 Mei 2025.

Ifok sapaan akrabnya melanjutkan, berdasarkan hasil pendataan ada beberapa kecematan yang menjadi penyumbang tertinggi angka kemiskinan di Sumbawa. Yakni, Kecamatan Utan, Alas, Sumbawa, Labuhan Badas, Plampang, Labangka dan Lunyuk.

“Kita sudah petakan kantong-kantong kemiskinan kita dan akan menjadi atensi pemerintah untuk menekan angka tersebut, ” Ucapnya.

Ia pun memastikan terhadap rumah tangga miskin tersebut, pemerintah sudah menyiapkan program khusus. Salah satunya bantuan PKH, BPNT, dan PBI APBN serta APBD, BLT dan juga bantuan sosial lainnya.

“Mereka semua (masyarakat miskin) sudah tercover bantuan sosial yang sudah ditetapkan Pemerintah dengan harapan mereka bisa keluar dari kategori miskin,” ucapnya.

Dia melanjutkan, persoalan data angka kemiskinan yang cukup tinggi tersebut diakuinya belum bisa terdeteksi apakah masuk kemiskinan ekstrem atau tidak. Mengingat data tersebut disusun berdasarkan data penerima bantuan termasuk saat penyaluran bantuan Covid-19.

“Memang angka tersebut sangat tinggi karena hanya berbasis data penerima bantuan saja, kalau untuk data kemiskinan ekstrem datanya kita tidak punya karena berada di Bappeda,” sebutnya.

Terhadap data tersebut, pihaknya akan meminta ke Desa untuk melakukan verifikasi lapangan. Hal itu dilakukan untuk memastikan orang-orang yang masuk dalam DTKS tersebut apakah baik-baik saja atau tidak.

“Kita tetap meminta desa melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan kondisi real apakah sudah sejahtera atau belum,” tambahnya.

Verifikasi lapangan perlu dilakukan untuk menekan adanya bantuan sosial yang tidak tepat sasaran. Namun untuk melakukan verifikasi tersebut tidak bisa dilakukan hanya Dinas Sosial saja karena jumlah tenaga yang dimiliki sangat terbatas.

“Kita hanya memiliki 80 orang petugas PKH saja, sehingga tidak bisa mengcover untuk pelaksanaan verifikasi ke 24 Kecamatan. Makanya kita minta desa untuk membantu proses verifikasi penerima bantuan sosial tersebut,” tukasnya. (ils)

Pemkot Mataram Siapkan Kurikulum Program Wirausaha Baru

0
Aktivitas sejumlah pelaku UMKM di Kota Mataram(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mulai menyiapkan kurikulum sebagai buku panduan untuk melaksanakan program 5.000 wirausaha baru dalam lima tahun ke depan.

Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kota Mataram HM Ramadhani di Mataram, Senin, mengatakan, buku panduan tersebut akan menjadi acuan penetapan dan kriteria sebuah wirausaha baru.

“Jadi tidak semua pengusaha bisa masuk kategori wirausaha baru, apalagi yang baru dan pertama berjualan atau usaha lainnya,” katanya.

Hal tersebut disampaikan menyikapi salah satu Program Pemerintah Kota Mataram lima tahun ke depan menciptakan 5.000 wirausaha baru, atau dalam satu tahun ditargetkan tercipta 1.000 wirausaha baru di Kota Mataram.

Untuk melaksanakan program itu, katanya, pihaknya perlu menyiapkan berbagai konsep agar seorang pelaku usaha bisa masuk atau diklaim sebagai wirausaha baru sesuai dengan kriteria dalam buku panduan tersebut.

Karena itu, dalam buku panduan itu nantinya calon wirausaha baru akan dilakukan pendampingan tanpa putus dengan memberikan pelatihan bertahap, sehingga dalam waktu 6 bulan hasil dari sebuah wirausaha baru bisa kelihatan.

Beberapa pelatihan yang dimaksudkan antara lain, misalnya pertama pembuatan roti, kemudian pelatihan kemasan, dilanjutkan dengan pelatihan digital pemasaran, legalitas, dan pelatihan lain yang dapat meningkatkan kualitas, kuantitas, dan omzet pelaku usaha.

“Dengan mengikuti berbagai pelatihan itu, kami bisa pantau usaha tersebut dan jika bisa terlihat peningkatan kualitas, kuantitas, dan omzet, barulah bisa diklaim sebagai wirausaha baru,” katanya.

Dengan demikian, lanjutnya, untuk mengklaim sebuah wirausaha baru, minimal ada enam kali pelatihan berjenjang dan berbeda yang diikuti oleh pelaku usaha pada satu bidang usaha yang ditekuni.

“Jadi tidak bisa satu pelaku usaha mengikuti pelatihan berbeda-beda, karena hal itu bisa terkesan tidak fokus dan tidak tepat sasaran,” katanya.

Ia menargetkan, ketika buku panduan tersebut sudah rampung, maka kegiatan pelatihan untuk menciptakan wirausaha baru bisa dilaksanakan.

Kegiatan pelatihan tidak hanya dilaksanakan Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM saja, melainkan juga bisa dilaksanakan di organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya.

Misalnya di Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, dan OPD lainnya.

“Intinya, pelatihan yang diikuti harus sejalan dengan usaha yang ditekuni dan pelatihan yang sudah diikuti sebelumnya,” katanya. (ant)

Sidak Harga di Pasar Tradisional, Harga Daging Sapi dan Ayam Naik Jelang Iduladha

0
Dinas Perdagangan Kota Mataram menggelar inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional, kemarin. (ekbisntb.com/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Perdagangan Kota Mataram menggelar inspeksi mendadak (sidak) untuk memantau harga kebutuhan pokok di pasar tradisional. Hasil sidak, ditemukan harga daging sapi dan ayam jelang Iduladha mulai naik.

Berdasarkan survei di beberapa pedagang di pasar tradisional Dasan Agung dan Pasar Kebon Roek hari ini Senin, 5 Mei 2025, diketahui harga daging sapi dan ayam merangkak naik menjelang Hari Raya Iduladha 2025.

Salah satu pedagang daging sapi, Baiqah mengatakan, sebelumnya harga daging sapi yang dijual masih normal di harga Rp130 ribu per kilogram. Akan tetapi, harga daging sapi dipatokan mulai naik  seharga Rp130 ribu kemudian dijual di pasar Rp140 ribu per kilogram. “Sapinya mahal, mungkin karena banyak sapi yang dikirim ke luar daerah untuk kurban,” katanya.

Kenaikan harga daging sapi diperkirakan banyaknya tasyukuran musim haji, sehingga banyak permintaan masyarakat. Meski harga daging mahal masyarakat tetap membeli. “Orang butuh mau tidak mau tetap membeli, apalagi ketika ada acara,” katanya.

Sama seperti Baiqah, Faridah pedagang daging ayam, juga mengatakan hal yang sama. Harga daging ayam mulai naik semenjak keberangkatan haji. Dari Harga Rp25 ribu naik menjadi Rp35 ribu per kilogram. “Dari awal mulai keberangkatan itu setiap hari harganya naik Rp1.000 sampai Rp1.500,” tuturnya.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengungkapkan, pihaknya fokus memantau  harga daging sapi. Pasalnya, harga daging  setiap menjelang Iduladha mengalami kenaikan. “Kalau Komunikasi lain seperti cabai sudah turun harganya, yang kita pantau sekarang ini harga daging,” jelasnya.

Ia menjelaskan, hasil sidak yang dilaksanakan di dua pasar tradisional yaitu Pasar Kebon Roek dengan Pasar Dasan Agung ditemukan harga yang variatif. Seperti harga daging sapi di Pasar Kebon Roek lebih murah dari Rp125 ribu per kilogram, sedangkan di Pasar Dasan Agung harga daging sapi mencapai Rp140 ribu per kilogramnya. “Meskipun ada di beberapa pasar masih ada di harga Rp125 ribu, tapi itu keren dia potong sendiri,” ucap Nida.

Kata Nida, kenaikan harga daging sapi dan daging ayam disebabkan karena faktor permintaan masyarakat tinggi  menjelang lebaran kurban. Kebutuhan masyarakat saat melaksanakan acara syukuran untuk haji ini termasuk berpengaruh terhadap kondisi harga komoditas barang pokok di pasar.

“Memang untuk pemotongan daging sapi itu agak berkurang, karena sapi yang dipotong masih yang kecil dibawah umur, sedangkan untuk sapi dewasa yang biasa dipotong itu untuk di stok hari raya kurban dan itu yang terjadi di pedagang,” ungkapnya.

Sidak yang dilakukan kata Nida, sebagai langkah antisipasi ketersediaan pasokan komoditas barang pokok di pasar. Oleh karena itu, selanjutnya ia akan melakukan koordinasi ke salah satu distributor daging beku. Tujuannya, agar, ketersediaan daging beku bisa menjadi alternatif untuk kebutuhan masyarakat. “Yang penting kita sering pantau pasokan kita, makanya setelah ini kita langsung lakukan pemantauan ke distributor daging beku,” sebutnya. (pan)

Emas dan Cabai Rawit Penyumbang Inflasi di Mataram

0
Seorang pedagang sayuran di Pasar Kebon Roek menunggu barang dagangannya belum lama ini. Cabai rawit dan emas menjadi salah satu penyumbang inflasi di Kota Mataram. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Inflasi di Kota Mataram mengalami peningkatkan dari bulan Maret 1,5 persen menjadi 2,07 persen pada bulan April. Faktor penyumbang inflasi disebabkan mahalnya harga emas dan cabai rawit.

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kota Mataram, pada April 2025 terjadi inflasi year on year sebesar 2,07 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,48 pada April 2024 menjadi 108,68 pada April 2025.

Sedangkan untuk mount to mount mengalami inflasi dengan tingkat sebesar 0,7 persen dan tingkat inflasi y-to-d sebesar 1,57 persen. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya 10 indeks kelompok pengeluaran dari total sebelas indeks kelompok, yaitu: kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 12,32 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,46 persen; kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 2,24 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,21 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,57 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,39 persen; kelompok transportasi sebesar 1,06 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,00 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,65 persen; dan kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,45 persen. Sedangkan penurunan indeks kelompok pengeluaran terjadi pada kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 1,69 persen.

Sepuluh komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada April 2025, antara lain emas perhiasan, cabai rawit, beras, sewa rumah, kopi bubuk, minyak goreng, bawang merah, ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, sepeda motor, dan sigaret kretek mesin (skm). Sedangkan sepuluh komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain tomat, daging ayam ras, telepon seluler, angkutan udara, shampo, pisang, kacang panjang, bensin, telur ayam ras, dan tarif pulsa ponsel. Sementara sepuluh komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m, antara lain: tarif listrik, emas perhiasan, angkutan udara, bawang merah, ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, ayam goreng, sabun mandi, tempe, tahu mentah, dan tauge/kecambah.

Sedangkan sepuluh komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada April 2025, antara lain cabai rawit, daging ayam ras, cabai merah, kangkung, udang basah, tarif pulsa ponsel, terong, semangka, bensin, dan wortel. Pada April 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,74 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,70 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,19 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,17 persen; kelompok transportasi sebesar 0,13 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,08 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,07 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,06 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,02 persen; dan kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01 persen. Sedangkan pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, yaitu kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,10 persen.

Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam Setda Kota Mataram, Luh Putu Sari Savitri dikonfirmasi pada, Senin (5/5) membenarkan inflasi mengalami kenaikan di bulan April mencapai 2,07 persen dibandingkan bulan Maret hanya 1,5 persen. Inflasi di bulan April dinilai masih wajar alias aman karena masih dalam range 2,5 plus minus 1.

Artinya, tidak melebih 3,5 dan tidak di bawah 1,5. “Inflasi kita masih aman karena masih di bawah 3,5 persen dan tidak di bawah 1,5 persen,” terangnya.

Inflasi mengalami kenaikan karena penyesuaian dari subsidi tarif listrik di bulan sebelumnya dan naiknya harga emasi perhiasan. Ia menegaskan, tarif emas dan listrik tidak bisa diintervensi oleh daerah. Kabupaten/kota lanjutnya, hanya dapat mengintervensi volatile food atau bahan makanan saja. (cem)

Bulog Diminta Serap Gabah Petani

0
Kegiatan Tim Jemput Gabah di Kota Mataram(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram meminta Badan Urusan Logistik untuk menyerap hasil panen gabah petani. Penyerapan gabah petani tanpa ada pembatasan kualitas maupun kuantitas.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram, Lalu Jauhari mengatakan, program swasembada pangan yang menjadi astacita Presiden RI H. Prabowo Subianto telah ditindaklanjuti. Salah satunya mengecek lahan milik Pemkot Mataram yang berlokasi di Kabupaten Lombok Barat. Akan tetapi, lahan itu digunakan untuk menanam padi. Sementara, spesifikasi lahan yang dibutuhkan adalah lahan kering untuk menanam jagung. “Kita sudah cek tetapi lahan itu termasuk lahan produktif,” terangnya.

Dikatakan, rapat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Mataram meminta Badan Urusan Logistik Kota Mataram untuk menyerap hasil panen gabah milik petani. Meskipun Kota Mataram bukan sebagai lumbung padi, tetapi produksi padi cukup signifikan setiap tahunnya. “TPID sudah meminta Bulog menyerap gabah petani,” pungkasnya.

Pemerintah pusat sendiri meminta Bulog menyerap gabah dan beras hasil panen petani tanpa ada pembatasan kualitas dan kuantitas. Harga yang ditetapkan Rp6.500 per kilogram untuk gabah dengan kualitas apapun dan Rp12.000 per kilogram untuk beras.

Di satu sisi, mantan Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Mataram ini menambahkan, stok beras di gudang  cadangan masih aman. Beras cadangan ini dikeluarkan apabila terjadi bencana dan kebutuhan mendesak lainnya. “Kita keluarkan beras cadangan apabila terjadi bencana dan kebutuhan mendesak. Saat ini, stok di gudang kurang dari satu ton,” demikian kata dia. (cem)

Bank NTB Syariah Luncurkan Program Tebar Berkah Amanah 2025, Bisa Pilih Hadiah

0
Bank NTB Syariah(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Bank NTB Syariah meluncurkan Program Tebar Berkah Amanah 2025. Dengan membuka rekening atau top up dana di tabungan iB Amanah/Giro iB Amanah akad mudharabah di Bank NTB Syariah, Anda dapat memilih sendiri hadiahnya.

Sebagai informasi, Tebar Berkah Amanah adalah program hadiah langsung untuk nasabah perorangan maupun nasabah non perorangan.

Program ini berlangsung hingga 30 September 2025. Simak syarat dan ketentuannya:

Berikut ini adalah hadiah yang dapat dipilih nasabah dalam program tersebut:

1. Nasabah Perorangan: gadget, barang elektronik, kendaraan, logam mulia.

2. Nasabah Non Perorangan: barang elektronik, kendaraan, furniture (untuk instansi)

Rekening yang digunakan yaitu tabungan Tambora Reguler iB Amanah dengan akad mudharabah dan Giro Mudharabah.

Syarat dan Ketentuan Program:

1. Periode Program: sampai dengan 30 September 2025

2. Melakukan penempatan dana minimal Rp50 juta pada tabungan Tambora Reguler iB Amanah dan Rp100 juta pada Giro selama jangka waktu program yang dipilih oleh nasabah.

3. Penempatan dana memiliki definisi sebagai berikut: Dana merupakan setoran tunai dan bukan merupakan pemindahbukuan dari rekening lain di Bank NTB Syariah. Serta dana baru merupakan incoming transfer dari Bank lain.

4. Nasabah bersedia tabungan Tambora Reguler diblokir selama jangka waktu program yang dipilih oleh nasabah.

5. Apabila nasabah ingin menarik dananya sebelum periode blokir berakhir (wanprestasi), maka nasabah setuju membayar biaya penutupan program senilai harga barang termasuk pajak bonus yang telah diberikan kepada Nasabah sesuai dengan ketentuan program yang berlaku.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi Cabang Bank NTB Syariah terdekat atau Call Center Bank NTB Syariah 1500 667.(bul)

Karantina NTB : 22.989 Ekor Sapi Potong Sudah Dikirim ke Luar NTB

0
Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat M. Panggabean melakukan peninjauan tindakan karantina di kantor satuan pelayanan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB yang menjadi titik perlintasan (check point area) untuk lalu lintas sapi menuju pulau Jawa pada Senin, 5 Mei 2025.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), Sahat M. Panggabean melakukan peninjauan tindakan karantina di kantor satuan pelayanan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, NTB yang menjadi titik perlintasan (check point area) untuk lalu lintas sapi menuju pulau Jawa pada Senin, 5 Mei 2025.

Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Sahat ingin memastikan bahwa proses lalu lintas sapi kurban menjelang Iduladha 2025 yang jatuh pada bulan juni mendatang lancar dan tidak ada hambatan.

“Jadi fungsi karantina disini jelas ya, kami memastikan hewan yang masuk dan keluar NTB ini sehat, apa lagi NTB ini sumber ternak, jangan sampai mengganggu bisnis peternakan di sini,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Barantin akan terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah guna kelancaran pengiriman hewan kurban tersebut. Sahat juga melakukan pelepasan truk-truk sapi yang telah melakukan check point dan tentunya sudah memenuhi persyaratan karantina untuk selanjutnya dapat berangkat menuju Pelabuhan Laut Gili Mas.

Menurut Sahat, bahwa lalu lintas ternak baik masuk maupun ke luar NTB harus dijaga kesehatannya, karena jika masuk penyakit, maka penanganannya lebih susah dan memerlukan biaya tinggi. Ia juga berharap tidak hanya dukungan instansi, namun masyarakat juga dapat berperan aktif dalam upaya tersebut.

Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTB (Karantina NTB), Agus Mugiyanto, yang turut mendampingi menyampaikan, bahwa dari data sertifikasi Karantina NTB, tercatat setidaknya sampai awal Mei 2025, pihaknya telah melakukan sertifikasi terhadap sapi potong yang dilalulintaskan ke seluruh Indonesia dengan jumlah 22.989 Ekor atau sebesar 36,53% jika dibandingkan dengan total sertifikasi pada tahun lalu yang berjumlah 62.915 ekor.

Selain Sapi potong, Karantina NTB juga mensertifikasi komoditas lain, seperti kerbau, kuda, DOC, daging ayam, daging sapi, telur ayam tetas, telur ayam, madu dan sarang burung walet.

“Ini bagus, potensi-potensi sumber daya alam dari NTB harus kita jaga bersama,” imbuh Sahat.

Sementara itu Deputi Bidang Karantina Hewan, Sriyanto yang juga turut serta dalam kunjungan kerja tersebut menjelaskan bahwa lalu lintas hewan kurban tetap dapat dilakukan dengan menerapkan protokol tindakan karantina pada hewan rentan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sesuai Surat Edaran Kepala Badan Karantina Indonesia dengan nomor 620 Tahun 2025. Sesuai SE tersebut, maka untuk dapat melalulintaskan hewan kurban, yang termasuk pada hewan rentan PMK, terdapat beberapa langkah yang harus dilakukan, seperti (1) pengecekan kebenaran isi dokumen persyaratan, terutama hasil laboratorium dan sertifikat veteriner; (2) hewan ternak telah mendapatkan vaksinasi PMK sebelum di berangkatkan; (3) melakukan pemeriksaan sapi dan pengambilan sampel untuk uji laboratorium; dan (4) melakukan disinfeksi terhadap sapi dan alat angkut di pintu masuk pelabuhan, serta melakukan disinfeksi pada alat angkut yaitu truk maupun kapal yang akan berangkat.

Sahat mengajak kepada seluruh masyarakat luas dan pengguna jasa karantina khususnya, agar dapat tertib untuk melaporkan komoditas pertanian dan perikanan yang akan dilalulintaskan baik di dalam wilayah Indonesia, maupun keluar negeri.

“Dengan lapor karantina, artinya masyarakat dan pengguna jasa juga ikut berperan dalam melindungi dan melestarikan berbagai jenis sumber daya alam hayati yang berupa aneka ragam jenis hewan, ikan, dan tumbuhan yang ada di negara kita ini,” pungkas Sahat.(bul)