Beranda blog Halaman 597

WP Nakal di Lobar Belum Bayar Piutang Pajak Miliaran Rupiah

0
Ilustrasi Uang(ekbisntb.com/investordaily)

SEJUMLAH lokasi usaha Wajib Pajak (WP) di Lombok Barat (Lobar) disegel Pemkab Lobar bersama KPK tahun 2024 lalu hingga saat ini masih bergeming. Mereka belum membayar tunggakan pajak sesuai dengan aturan Pemkab. Tunggakan pajaknya pun kian membengkak tahun ini hingga miliaran rupiah.

Kepala Bapenda Lobar H Muhamad Adnan mengatakan bahwa terkait hasil tindakan pemasangan plang bersama KPK para WP nakal, sejauh ini belum ada tindaklanjut berupa setoran utang pajak ke Pemkab Lobar. Padahal sudah ada surat pernyataan dari para WP. “Sudah buat surat pernyataan, seperti rumah makan, ada batas sampai bulan April untuk bayar tapi belum ada bayaran,” katanya akhir pekan kemarin.

Pengelola usaha golf, ungkapnya dari informasi pihak pengelola masih menunggu hasil jual tanahnya di Sekotong untuk membayar PBB. Pihaknya pun akan memanggil para WP untuk meminta melunasi utang pajak sesuai surat pernyataan nya, pada bulan April sanggup melunasi.

Jumlah piutang pajak para WP ini pun bertambah, karena selain tunggakan yang belum dibayar ditambah lagi untuk pajak tahun ini. Tentu dengan tindakan WP ini menandakan mereka tidak taat kepada kewajibannya. “Ini juga kan atensi KPK,” tegasnya.

Selain itu pihaknya juga akan memasang plang bagi WP yang tidak bayar PBB sudah lama. Pihaknya sudah memanggil beberapa kali. “Nanti kita pasang plang,”tegasnya lagi. WP ini ada di beberapa daerah, seperti Senggigi dan Sekotong. Terbanyak di kawasan wisata. (her)

Warga Temukan Ratusan Ikan Mati di Sungai Banjar Taliwang

0
Warga menunjukkan ratusan ikan yang mati di sungai banjar (ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Warga Desa Banjar, Kecamatan Taliwang dihebohkan dengan penemuan ratusan ikan mati di bantaran sungai sekitar desanya. Peristiwa yang terjadi pada Sabtu 3 Mei 2025 itu membuat spekulasi warga jika telah terjadi pencemaran pada air sungai mereka.

Tak ingin spekulasi warga terus berkembang, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Sumbawa Barat dan aparat kepolisian setempat langsung turun tangan. Mendapati kabar itu viral dan juga menerima laporan masyarakat, DLH KSB langsung turun lapangan melalukan pengecekan.

“Benar (peristiwa ikan mati) itu. Setelah mendapat laporan warga, saya bersama tim, Polres Sumbawa Barat, dan Polsek Taliwang langsung menuju lokasi di sekitar jembatan Banjar. Kami juga melakukan penyisiran ke beberapa titik lokasi tong tambang rakyat di Bentiu dan Ai Ngero,” ungkap kepala DLH KSB, Mars Anugerahinsyah saat dikonfirmasi, Minggu 4 Mei 2025.

Hasil turun lapangannya itu diakui Mars belum membuahkan hasil kuat jika terjadi pencemaran di sungai Desa Banjar itu. Terutama jika pencemarannya akibat dari aktivitas pengelolaan emas yang banyak berlangsung di sekitar bantaran sungai. “Tapi penyisiran masih terus kami lalukan untuk mencari bukti-bukti penyebab kematian massal di sungai itu,” janjinya.

“Hari ini tim kami masih turun melakukan penelusuran. Nah soal hasilnya saya belum dapat laporan. Insyaallah besok kita sampaikan perkembangannya,” sambung Rein sapaan akrabnya.

Untuk kebutuhan penelitian atas penyebab kematian ratusan ikan di sungai Banjar itu, DLH KSB telah mengambil sejumlah sampel. Diantaranya sampel air sungai, sampel air yang berasal dari sejumlah titik pengolahan emas di sekitar sugai, serta sampel ikan yang mati. Terhadap seluruh sampel itu, Mars mengatakan, pihaknya akan melakukan pengujian laboratorium.

“Semua sampel akan kita kirim untuk menjalani uji lab. Semoga hasilnya bisa memberi informasi ke kita apa sebenar yang menyebabkan ikan-ikan di sungai Banjar itu mati,” ujarnya.

Penyisiran kemungkinan kontaminasi penyebab kematian ikan secara massal di sungai Banjar itu oleh DLH KSB pun diperluas. Penyusuran dilalukan hingga ke wikayah Desa Lamunga. Mars mengatakan, sebagai desa bertetangga tidak menutup kemungkinan sumber pencemaran bisa berasal dari desa Lamunga. “Karena di (Lamunga) juga kan ada aktivitas pengelolaan emas tradisional juga,” tukasnya.

Sambil menunggu hasil uji laboratorium, Mars mengimbau kepada masyarakat agar tidak panik dan berspekulasi mengenai penyebab kematian ikan di sungai Banjar itu. Menurut dia, pihaknya akan memberikan informasi secara terang benderang apapun hasilnya termasuk memberi rekomendasi paling tepat seduai aturan jika memang ditemukan bukti kuat adanya pencemaran lingkungan sebagai penyebab kematian ikan di sungai Banjar itu. (bug)

Bayar Utang ke Pemkab Diprioritaskan

0
H. Muhamad Adnan (ekbisntb.com/her)

SALAH satu Hotel penunggak pajak di wilayah Senggigi Kecamatan Batulayar Lombok Barat segera dilelang. Saat ini proses lelang tengah berlangsung di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram.

“Sekarang sudah di KPKNL, tanggal 16 April itu sudah dimasukkan, datang petugas (kurator ) dari Surabaya,” kata Kepala Bapenda Lobar, H Muhamad Adnan akhir pekan kemarin.

Dikatakan, hotel ini akan segera dilelang karena sudah dipailitkan melalui Pengadilan Niaga Surabaya.  Adnan menjelaskan setelah beberapa kali menjalani proses sidang tidak ada upaya baik dari debitur untuk penyelesaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Hotel S.

Dalam rapat pembahasan proposal perdamaian beberapa waktu lalu, seluruh kreditur tidak setuju terhadap proposal perdamaian, sehingga hakim pengawas merekomendasikan hotel dinyatakan pailit.

Saat ini, jelasnya, kalau lengkap berkasnya, maka tinggal dilelang pihak KPKNL. Pihaknya belum mendapatkan info kapan hotel itu dilelang. Yang pasti saat ini sedang dalam proses melengkapi berkas persyaratan. “Masih proses administrasi,” imbuhnya.

Pihaknya berharap agar hotel itu secepatnya dilelag agar segera melunasi utang di Pemkab Lobar. Sebab kalau dihitung dengan tahun, piutangnya pun membengkak hingga Rp8,9 miliar.

Ditambahkan, sesuai aturan jika hotel itu selesai dilelang dan mendapatkan bayarannya. Maka pembayaran utang ke Pemkab diutamakan untuk dilunasi. “Aturannya kita (Pemkab) diutamakan,” ujarnya. (her)

BHS Dukung Tambahan Dermaga di Pelabuhan Kayangan dan Poto Tano

0
Kunjungan Anggota DPR RI BHS ke Pelabuhan Kayangan akhir pekan kemarin. (ekbisntb.com/rus)

ANGGOTA DPR RI Fraksi Partai Gerindra, H. Bambang Haryo Soekartono (BHS) berkunjung ke Pelabuhan Kayangan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur (Lotim). Bambang menuturkan sebelum ke Kayangan, ia sudah bertemu Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal. Gubernur NTB menginginkan kelancaran jalur transportasi laut, baik yang masuk NTB maupun keluar NTB.

“Dari Lombok ke Jawa, maupun dari Lombok ke Sumbawa dan sebaliknya,” terang BHS.

Gubernur, ujarnya, menginginkan adanya tambahan dermaga di Pelabuhan Kayangan Poto Tano. Di mana, saat ini kapal-kapal yang beroperasi di Kayangan-Poto Tano hanya 30 persen. Yakni hanya 10 hari kerja. Sisanya 70 persen disebut lebih banyak nganggur.

Anggota DPR RI ini mendukung rencana penambahan dermaga tersebut sebagai salah satu cara untuk meningkatkan konektivitas pelayanan penyeberangan. Kapasitas angkut akan bertambah 50 persen dengan mengoperasikan kapal yang selama ini belum beroperasi.

Menurutnya, penambahan armada ini sangat efektif sebagai langkah antisipasi pertumbuhan ekonomi. Utamanya berkaitan dengan produksi pangan yang ada di Pulau Sumbawa, mulai ternak, jagung dan lainnya yang selama ini terus meningkat.

Gubernur menginginkan pembangunan dermaga untuk mempercepat mobilisasi logistik maupun penumpang sehingga tidak terjadi penumpukan. Realisasinya, tergantung kebijakan Gubernur dan kesepakatan dengan ASDP.

General Manajer PT ASDP, Heru Wahyono menambahkan jumlah armada kapal di Penyeberangan Kayangan Poto Tano sebanyak 28 unit. Jumlah kapal eksisting 10 unit yang bisa beroperasi, sisanya 18 dalam kondisi menanti.

Dikatakan,  ketika ada tambahan dermaga maka dapat diatur ulang operasional. Kalau tambah dermaga pastinya akan tambah kapal yang bisa dipersiapkan, yakni ada tambahan angkut 50 persen.

Rencana pembangunan armada ini kata Heru pasti membutuhkan kajian. Diketahui, pertumbuhan di NTB luar biasa di Penyeberangan Kayangan Poto Tano dilihat dari data 2023-2024. “Pertumbuhannya sangat bagus, yakni mencapai 10 persen,” ucapnya.

Manajer Cabang PT. Dharma Lautan Utama Cabang Kayangan Listyono Dwitutuko menyampaikan sangat mengapresiasi rencana  pemerintah membangun satu pasang dermaga tambahan di Lintasan Kayangan – Poto Tano.

Menurutnya, penambahan ini akan menambah kapasitas angkut 50 persen dari yang sebelumnya. Penambahan ini juga  akan menambah hari operasi per kapal per bulan menjadi 60 persen. Yakni bisa 16 – 17 hari per bulan.

Adanya dermaga tambahan itu juga menjadi upaya mengantisipasi peningkatan produksi pertanian dan perikanan di Pulau Sumbawa. Hal ini sesuai dengan Ship Promote The Trade, di mana pembangunan pelabuhan dan transportasi laut harus berfokus pada pertumbuhan perdagangan dan aktivitas ekonomi. (rus)

Tunggu DTSN – Pemerintah Pusat Tahan Penyaluran Bansos PKH dan Sembako di Lobar 

0
Warga tak mampu di Lobar sedang dalam proses pengecekan lapangan DTSN (ekbisntb.com/ist)

PENYALURAN bantuan sosial (Bansos) belum dilaksanakan di Lombok Barat (Lobar). Pasalnya, penyaluran masih menunggu DTSN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional). Sementara DTSN hampir di seluruh daerah belum rampung, termasuk Lobar baru mencapai kisaran 69 persen.

Kepala Dinas Sosial Lobar Lalu Martajaya mengatakan bahwa sejauh ini penyaluran bantuan sosial PKH dan sembako belum dilakukan. “Ditunggu sampai DTSN selesai,”kata Kadis Sosial Lobar Lalu Martajaya, akhir pekan kemarin.

Dikatakan, sesuai jadwal yang diberikan untuk pengecekan lapangan DTSN. DTSN ini, sumber data dari Kementerian Lembaga, seperti P3KE, DTKS, Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), BPJS, PLN, dan LPG.

Sejak bulan Ramadhan lalu, kegiatan turun lapangan ada keterbatasan, karena kondisi lapangan dan puasa. Sehingga harus dilanjutkan sampai dengan pertengahan April. Dari total data yang harus dilakukan ground check atau pengecekan lapangan sekitar 47.692 KK, capaian di Lobar cukup tinggi.

“Capaian DTSN kisaran hampir 69 persen, dibanding kabupaten/kota lain hampir sama angkanya, ndak beda-beda jauh,”katanya akhir pekan kemarin.

Capaian tertinggi, diperoleh Kota Bima 80 Persen, Lotim 76 persen, dan Lobar pada kisaran nomor tiga. Selanjutnya, pihaknya menunggu kebijakan pemerintah pusat untuk penyaluran program berikutnya untuk PKH dan sembako di bulan Mei.

Ia mengaku belum tahu apakah data tahap I penyaluran bansos ini dipakai atau DTSN. Ataukah keduanya digabung atau nanti DTSN yang mencapai 69 persen itu ditambahkan dengan tahap I. Sebab data tahap I, telah ini lebih dulu, dari DTSN baru digunakan.

“Ini kita tunggu dari pusat,”imbuhnya.

Dikatakan ground check dilakukan Karena beberapa alasan. Tujuannya, ingin tepat sasaran, akurasi dan lainnya sehingga tidak ada penerima bansos tidak layak. Namun kalau melihat tahap I, ada juga yang tidak masuk data untuk dicek lapangan.

Dan dari data 47 ribu lebih DTSN ini, ada juga masuk dalam penerima PKH dan Bansos lainnya. Setelah penyaluran, pihaknya akan padu padankan, berapa persen yang masuk penerima bansos ataupun di luar penerima bansos.

Jumlah penentuan bansos PKH dan sembako sendiri mencapai 89 ribu KK. Dengan adanya DTSN ini menjadi satu acuan dalam penyaluran bansos Pemerintah Pusat. (her)

Logistik Terus Berdatangan Jelang GT World Challenge Asia – Sirkuit Mandalika Ditutup

0
Sejumlah penggemar Ducati tengah menjajal sirkuit Mandalika saat ajang Ducati We Ride As One, Sabtu 3 Mei 2025 kemarin. Ajang tersebut menjadi ajang terakhir sebelum sirkuit Mandalika ditutup untuk persiapan gelaran balap roda empat GT World Challenge Asia yang akan berlangsung pada 9-11 Mei 2025 mendatang(ekbisntb.com/ist)

AJANG balap roda empat GT World Challenge Asia yang akan berlangsung di Pertamina Mandalika International Circuit tinggal menghitung hari. Untuk mengantisipasi hal-hal yang bisa mengganggu persiapan ajang balap dunia tersebut, mulai Selasa 7 Mei 2025 besok, Mandalika Grand Prix Assocation (MGPA) akan menutup sirkuit Mandalika untuk khalayak umum. Khususnya lintasan sirkuit Mandalika.

“Selasa rencananya kita akan mulai pembersihan lintasan sirkuit. Untuk memastikan lintasan sirkuit bersih dan bebas dari baut atau benda keras lainnya yang bisa membahayakan saat balapan berlangsung nantinya,” sebut Direktur Utama MGPA Priandhi Satria, kepada wartawan saat ditemui di sirkuit Mandalika, Sabtu 3 Mei 2025 kemarin.

Selama kegiatan berlangsung semua aktifitas didalam lintasan selain untuk persiapan balapan GT World Challenge Asia tidak diperkenankan, sampai balapan berlangsung. Pihaknya memberikan kesempatan bagi tim atau pembalap untuk melalukan latihan bebas pada hari Kamis 8 Mei 2025. Tetapi latihannya berbayar.

“Sesi latihan bebas resmi baru akan mulai digelar pada Jumat 9 Mei 2025. Sementara balapannya sendiri akan digelar pada Sabtu 10 Mei 2025 dan Minggu 11 Mei 2025,” terangnya.

Disinggung kesiapan logistik balapan, Priandhi mengatakan sejauh ini terus berdatangan di sirkuit Mandalika. Karena memang kedatangan logistik ajang balap roda empat tersebut secara bertahap, tidak sekaligus. Bahkan, sampai hari balapan berlangsung kedatangan logistik diperkirakan masih akan ada.

Tapi yang jelas dari sisi kesiapan sirkuit, sudah sangat siap. Tinggal menunggu kedatanagn logistik saja. Karena kalau soal logistik bukan kewenangan pihaknya. “Soal kesiapan sirkuit Mandalika menggelar ajang GT World Challenge Asia, semua sudah siap,” tandasnya.

Lebih lanjut Priandhi mengatakan, untuk mobil balap yang akan balapan sebanyak 33 mobil. Jumlah tersebut merupakan yang terbatas sejauh ini pada ajang yang sama di sirkuit yang lain. Dengan jumlah pembalap yang akan terjun antara 50 sampai 60 orang.

Selain kelas balapan untuk GT World Challenge Asia sendiri, juga akan ada kelas balapan seri kejuaraan nasional Mandalika Festival of Speed (MFoS). Kehadiran seri balapan kelas MFoS tersebut diharapkan bisa semakin menyemarrakkan ajang GT World Challenge Asia yang perdana di sirkuit internasional Mandalika tahun 2025 ini. (kir)

Maksimalkan Seluruh Sektor

0
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unizar, Muhammad Sayuti. (ekbisntb.com/dok)

TINGGINYA angka pengangguran di NTB masih menjadi tantangan yang belum menemukan solusi. Hingga akhir 2024, jumlah pengangguran di provinsi ini mencapai 87 ribu jiwa, dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 2,8 persen. Kota Mataram mencatat angka tertinggi sebesar 4,78 persen, disusul oleh Kabupaten Bima (3,57 persen) dan Kabupaten Sumbawa Barat (3,54 persen).

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Al-Azhar (Unizar), Muhammad Sayuti, S.E, M.M., menilai pemerintah belum memaksimalkan potensi seluruh sektor pekerjaan yang ada di NTB, sehingga angka pengangguran masih cukup tinggi di daerah ini.

Seharusnya, sebagai daerah dengan potensi wisata alam yang menjanjikan, NTB bisa memaksimalkan sektor ini dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola dan menjadi sumber pendapatan mereka.

“Pemerintah harus gencar mencari investor untuk mengembangkan wisata NTB. Selain itu, harus berkesinambungan. Sehingga banyak turis mancanegara ke NTB yang bisa menyerap pekerja dan mampu mengurangi angka pengangguran,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Sabtu, 4 Mei 2025.

Dia menjelaskan, tingginya angka pengangguran disebabkan ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan pekerjaan yang tersedia. Dengan jumlah penduduk NTB yang menyentuh angka 5,5 juta, pemerintah belum bisa memfasilitasi dengan menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya.

“Penduduk NTB saat ini lebih dari 5,5 juta jiwa, namun lapangan kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Bahkan beberapa sektor seperti perhotelan dan ritel mengalami penutupan, yang memperparah keadaan,” jelasnya.

Sayuti juga menyoroti masalah kualitas lulusan sekolah kejuruan (SMK) yang belum siap masuk dunia kerja.Meski SMK dibentuk untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai. Ditambah lagi, kondisi ekonomi yang belum stabil turut memperburuk situasi ketenagakerjaan di daerah ini.

Tingginya pengangguran beriringan dengan masalah kemiskinan yang ada di daerah. Pemerintah daerah, katanya kerap menjanjikan penurunan angka kemiskinan menjadi satu digit dalam setiap kontestasi politik. Namun, hingga akhir 2024, angka kemiskinan di NTB masih berada di angka dua digit, yaitu 11,9 persen berdasarkan data BPS.

“Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mampu secara efektif menekan angka pengangguran dan kemiskinan,” pungkasnya. (era)

“Skill Center”, Ikhtiar Kurangi Pengangguran dan Tingkatkan Daya Saing Tenaga Kerja

0
Pengenalan teknologi pada siswa sekolah, sehingga set- elah tamat bisa langsung bekerja.(ekbisntb.com/ist)

TINGGINYA angka angkatan kerja yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan pekerjaan menjadi tantangan serius di Provinsi NTB. Untuk mengurai persoalan ini, Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah strategis dengan membentuk Skill Center sebagai pusat peningkatan keterampilan dan daya saing tenaga kerja lokal.

Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengungkapkan persoalan utama di NTB saat ini adalah kemiskinan dan minimnya kesempatan kerja. Oleh karena itu, berbagai program pemerintah yang dijalankan di bawah kepemimpinan Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal difokuskan untuk menjawab masalah tersebut.

“Program seperti Desa Berdaya bertujuan memanfaatkan tenaga kerja lokal di desa, dan pengembangan ekonomi kreatif diarahkan untuk membuka lapangan kerja bagi anak-anak muda yang kini jumlahnya mendominasi angkatan kerja,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB ini.

Ia menambahkan pemerintah berharap melalui program-program ini, sektor ekonomi bisa tumbuh dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, termasuk melalui masuknya investasi-investasi baru ke NTB.

Senada dengan itu, Sekretaris Dinas Nakertrans NTB, Najib, menambahkan tren pengangguran di NTB dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan penurunan. Namun, tantangan ke depan menuntut peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar mampu bersaing di dunia kerja maupun dunia usaha, baik di tingkat nasional maupun internasional.

“Karena itu, NTB sedang menyiapkan pembangunan Skill Center yang akan menjadi pusat peningkatan keterampilan (upskilling) tenaga kerja. Ini akan menjadi solusi jangka panjang untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan di NTB,” jelas Najib.

Skill Center ini akan mengandalkan potensi lokal serta mengedepankan konsep kolaboratif antara pemerintah, lembaga pelatihan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Salah satu langkah konkret yang sedang disiapkan adalah pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP2) di NTB agar tenaga kerja tidak perlu lagi ke luar daerah untuk mendapatkan sertifikat kompetensi.

“Ini terobosan penting. Dengan memiliki LSP sendiri, kita bisa pastikan kualitas SDM kita tersertifikasi dan siap bersaing,” tegas Najib.

Adapun jurusan yang akan dikembangkan di Skill Center disesuaikan dengan potensi unggulan daerah, seperti pariwisata dan industri kreatif. Kurikulumnya juga dirancang relevan dengan kebutuhan pasar kerja saat ini. Proses persiapan regulasi, dokumen teknis, dan tahapan pengembangan Skill Center dikatakan sudah berjalan dan ditargetkan tuntas tahun ini.

Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga tengah menyiapkan tata kelola penempatan pekerja migran asal NTB secara menyeluruh, mulai dari hulu ke hilir, untuk memastikan perlindungan dan keberlanjutan kerja mereka di luar negeri.

“Semoga semua ini bisa menjadi solusi dalam mengurangi jumlah angkatan kerja yang belum terserap, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja NTB di tengah persaingan global yang makin ketat,” pungkas Najib.

Skill Center ini diharapkan menjadi tonggak penting dalam transformasi ketenagakerjaan NTB menuju era yang lebih adaptif, profesional, dan berdaya saing tinggi.(bul)

Minimnya Peluang Kerja, 87 Ribu Warga NTB Masih Menganggur

0
Praktik media siswa SMK yang bisa meningkatkan kemampuan setelah tamat sekolah(ekbisntb.com/ist)

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat komposisi angkatan kerja pada Agustus 2024 terdiri dari 3,11 juta orang yang bekerja dan 87,01 ribu orang pengangguran. Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di NTB.

ANGKA Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dicatat oleh BPS terakhir dirilis bulan Agustus 2024 lalu. Dalam laporannya terlihat, penduduk usia kerja di NTB pada Agustus 2024 sebanyak 4,13 juta orang, naik sebanyak 74,18 ribu orang dibanding Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja yaitu sebanyak 3,19 juta orang (77,23 persen), sisanya termasuk bukan angkatan kerja.

Dalam data BPS, apabila dibandingkan Agustus 2023, terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja sebanyak 216,34 ribu orang. Penduduk bekerja mengalami peningkatan sebanyak 212,57 ribu orang dan pengangguran meningkat sebanyak 3,77 ribu orang.

Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dibanding Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 77,23 persen, naik 3,92 persen poin dibanding Agustus 2023.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki sebesar 86,47 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 68,04 persen. Kecenderungan TPAK laki-laki lebih tinggi dari TPAK perempuan disebabkan oleh faktor budaya dimana tanggung jawab mencari nafkah pada umumnya diberikan pada laki-laki.

Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki dan perempuan mengalami kenaikan, masing-masing sebesar 2,29 persen poin dan 5,50 persen poin.

Adapun komposisi penduduk bekerja menurut lapangan usaha dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2024, tiga lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 36,16 persen. Kemudian Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor sebesar 18,89 persen serta Industri Pengolahan sebesar 10,17 persen.

Dibandingkan Agustus 2023, sebagian besar lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja. Tiga lapangan usaha yang mengalami peningkatan terbesar adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (152,48 ribu orang); Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor (56,78 ribu orang); dan Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial (17,90 ribu orang).

Adanya kondisi ini, anggota Komisi V DPRD NTB Ir. Made Slamet mengatakan, masalah pengangguran harus menjadi salah satu agenda penting dan prioritas untuk dituntaskan oleh pasangan Iqbal – Dinda selama lima tahun ke depan.

Menurutnya, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan Pemda untuk menekan angka pengangguran di dalam daerah, salah satunya yaitu dengan menciptakan lapangan kerja secara luas.

Bisa juga dengan upaya meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan, mengembangkan sektor UMKM, dan lainnya. Selain itu, pemerintah dapat berperan penting dengan kebijakan yang mendukung, seperti reformasi pendidikan, program magang dan pelatihan, serta dukungan untuk UMKM.

Menurutnya, pemerintah harus bisa membuat program dan target yang ingin dicapai dalam lima tahun terkait dengan upaya menekan angka pengangguran ini. Dan target tersebut harus mampu diwujudkan dalam kebijakan yang diciptakan.

“Sektor mana saja yang bisa menyerap tenaga kerja harus dikaji. Misalnya sektor pariwisata, berapa seharusnya bisa menyerap tenaga kerja dari pengembangan pariwisata itu sendiri. Termasuk sektor pertanian, peternakan dan juga lapangan kerja lainnya, itu harsu digarap,” katanya beberapa waktu lalu.

Menurut politisi PDIP ini, ekonomi sekala kecil menengah harus menjadi prioritas di dalam upaya menekan angka pengangguran. Sebab di sektor inilah yang terbukti bisa menyerap tenaga kerja baru dan menekan angka kemiskinan. “Pengangguran ini harus menjadi program prioritas. Yang menganggur anak muda kebanyakan. Ini harus dicarikan jalan keluar agar tak menimbulkan gangguan sosial,” katanya.

Menurutnya, pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Kemudian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja. Dukungan terhadap UMKM, seperti akses modal, pelatihan, dan pemasaran, dapat membantu meningkatkan daya saing dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

“Perlu juga inovasi teknologi, sebab pemanfaatan teknologi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan produktivitas,” ujarnya. (ris)

Jepang Butuh 500 Tenaga Kesehatan, Peluang Emas Bagi NTB

0
Abdurrahman (ekbisntb.com/ist)

JEPANG saat ini tengah menghadapi kebutuhan mendesak akan tenaga kesehatan sebanyak 500 orang, Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat diharapkan dapat mengisi kebutuhan tersebut.

Peluang kerja ini menjadi kesempatan emas bagi lulusan-lulusan tenaga kesehatan, maupun yang masih kuliah dan ingin PKL (praktik kerja lapangan) di Negeri Sakura.

Bali Tosha Lombok Kochi (BTL Kochi) adalah salah satu perusahaan penyalur yang menjadi mitra kerjasama., melalui program-program yang dirancang untuk mendukung pengiriman tenaga kesehatan terampil dari Indonesia, khususnya dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Direktur Bali Tosha Lombok Kochi, Abdurrahman SE, MM, menjelaskan, ada dua skema program ke Jepang ini.

Salah satu program yang tengah berjalan adalah program internship atau PKL. Program ini dirancang untuk mahasiswa perguruan tinggi jurusan kesehatan yang ingin mendapatkan pengalaman PKL di Jepang.

“Di Jepang, mereka bukan hanya mendapat ilmu, tetapi juga pengalaman internasional. Selain itu, mereka juga mendapatkan uang saku selama 11 bulan PKL di Jepang, bisa mendapatkan di atas Rp100 juta. Cukup untuk menyelesaikan kuliahnya,” ujar Rama, panggilan akrabnya.

Program internship ini memberikan kesempatan kepada para peserta untuk belajar di fasilitas kesehatan di Jepang, dan mereka tidak perlu membayar biaya apapun di awal. Biaya keberangkatan akan ditanggung oleh pihak Jepang, sementara peserta hanya perlu mempersiapkan paspor, pemeriksaan medis, dan biaya hidup pribadi.

Selain itu, ada juga program untuk alumni yang ingin bekerja di Jepang. Program ini disiapkan untuk lulusan-lulusan tenaga kesehatan.  “Alumni yang ingin bergabung harus belajar Bahasa Jepang minimal selama 6 bulan dan mendapatkan dua sertifikat penting, yaitu Sertifikat Skill Worker Kernel dan Sertifikat JT Basic A2 untuk standar bahasa Jepang. Setelah itu, mereka dapat melanjutkan proses job matching untuk mendapatkan pekerjaan di Jepang,” tambah Rama.

Namun, ia juga mengakui adanya tantangan dalam mencari peserta yang memenuhi kualifikasi tersebut. Salah satunya adalah standar bahasa yang diperlukan.

“Kita kesulitan memenuhi permintaan tenaga kesehatan di Jepang ini. karena umumnya di sini ingin prosesnya cepat, mau langsung kerja. Tapi jika tidak memiliki kemampuan bahasa yang cukup, itu akan menjadi kendala. Skill medis mereka sudah ada, namun bahasa Jepang menjadi kunci untuk sukses,” jelas Rama.

Untuk program internship, pihak Jepang akan membiayai seluruh biaya keberangkatan, sementara biaya hidup akan ditanggung oleh pihak yang mengirim peserta. Program ini sudah berjalan dengan pengiriman beberapa angkatan yang telah sukses diantar ke Jepang. “Kami sudah mengirimkan sekitar 4 angkatan,” tambahnya.

Abdurrahman berharap bahwa dengan adanya program ini, tidak hanya akan memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Jepang, tetapi juga memberikan peluang bagi warga NTB untuk bekerja dan berkarir di luar negeri.

“Kami memprioritaskan warga NTB untuk program ini, mengingat kami berasal dari daerah ini. Kami berharap semakin banyak warga NTB yang dapat memanfaatkan peluang ini,” ujarnya.

Dengan permintaan yang tinggi, target 500 tenaga kesehatan dari Indonesia diharapkan dapat terpenuhi pada tahun ini. Bagi para lulusan dan alumni yang berminat, kesempatan ini memberikan prospek yang cerah untuk memulai karier internasional mereka, sekaligus memperluas wawasan dan keterampilan di bidang kesehatan.

Untuk informasi lebih detail, peminat dapat mendatangi langsung kantor Bali Tosha Lombok Kochi. Salah satunya di komplek Ruko Grand Lingkar, Nomor 7 di Seberang tugu Mataram Metro. (bul)