Wednesday, April 15, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 594

Pertajam Eksistensi Wisata Gili Air, Pemda KLU Dukung Festival Musik Soundtuari

0
Bupati KLU H. Djohan Sjamsu memimpin persiapan event musik Festival Soundtuari di Gili Air. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemda Kabupaten Lombok Utara (KLU) berupaya untuk mempertajam eksistensi wisata di Gili Air. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggelar event Festival Musik Soundtuari.

Event ini akan digelar pada 1-3 November 2024 mendatang dengan mengambil lokasi di Gili Air. Persiapan ke arah itu pun sedang dilakukan. Bupati KLU H. Djohan Sjamsu, SH., memimpin rapat persiapan pada akhir pekan lalu, dengan melibatkan OPD terkait, PT GUE sekaligus Founder The Soundtuari Festival Gili Air, Marcelia, serta unsur BUMN/BUMD yang berkantor di Tanjung.

Dalam sambutannya, Bupati KLU H. Djohan Sjamsu, SH, menyampaikan pentingnya event Soundtuari Festival sebagai salah satu ajang yang dapat memperkenalkan Gili Air sebagai destinasi wisata unggulan, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional.

“Festival ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menampilkan pesona Gili Air dan memperkenalkan keindahan alam serta kekayaan budaya Lombok Utara kepada dunia,” ucap Bupati.

Soundtuari Music Festival yang akan diadakan pada tanggal 1-3 November 2024, yang mengusung tema ” Eco-Friendly Music Festival2024″, diproyeksikan menjadi salah satu acara musik terbesar di wilayah Lombok Utara, dengan mengusung konsep festival musik di tengah keindahan alam Gili Air. Event ini diharapkan dapat menarik ribuan pengunjung baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Bupati juga menekankan pentingnya persiapan yang matang, terutama dari segi keamanan dan kenyamanan para pengunjung.

“Kita harus memastikan bahwa semua aspek teknis, mulai dari transportasi, akomodasi, hingga keselamatan, berjalan dengan lancar agar festival ini sukses dan meninggalkan kesan positif bagi para wisatawan,” ucap Bupati.

Selain pertunjukan musik, festival ini juga akan menampilkan berbagai kegiatan seni dan budaya, serta stan UMKM lokal untuk memperkenalkan produk-produk unggulan Lombok Utara. Bupati berharap event ini tidak hanya berdampak positif pada sektor pariwisata, tetapi juga pada perekonomian masyarakat lokal.

Rapat koordinasi ini menghasilkan beberapa kesepakatan, termasuk langkah-langkah konkret untuk meningkatkan promosi festival dan koordinasi antar-instansi terkait guna memastikan kelancaran acara. Panitia penyelenggara menyatakan komitmennya untuk menghadirkan festival yang tidak hanya meriah, tetapi juga ramah lingkungan dengan menerapkan konsep eco-friendly.

Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah dan seluruh stakeholder, Soundtuari Musik Festival diharapkan menjadi even tahunan yang dapat memperkuat posisi Lombok Utara sebagai destinasi wisata kelas dunia. (ari)

Harga Tomat Anjlok, Petani di Lotim Biarkan Tanaman Membusuk di Tengah Sawah

0
Petani memilih membuang dan memilih membiarkan begitu saja tanaman tomat sampai membusuk di tengah sawah. (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Harga tomat di Kabupaten Lombok Timur (Lotim) selama tiga bulan terakhir anjlok. Kondisi ini membuat petani mengalami kerugian besar. Petani pun sengaja tidak memetik dan membiarkan tanaman tomat membusuk di tengah sawah.

Hal ini dilakukan sejumlah petani di Subak Lendang Mudung Kecamatan Pringgabaya. Usman, salah satu petani tomat kepada ekbisntb.com ketika ditemui di tengah sawahnya, Senin 16 September 2024 menjelaskan ia terpaksa membiarkan tanaman tomatnya rusak dan tidak diurus guna mengurangi tingkat kerugian.

Menurut Usman, justru ketika tomatnya dipanen ia akan menambah kerugian. Harga jual Rp8 ribu per keranjang dengan ukuran 50 kg saat ini tidak bisa mengembalikan biaya produksi. Pasalnya, lebih mahal upah petik dibandingkan dengan harga jual.

Usman yang juga Ketua Gabungan Perkumpulan Petani Pengguna Air (GP3A) Subak Lendang Mudung mengatakan semua petani di wilayahnya ini mengalami hal sama. Soal kualitas tanaman sebenarnya sangat baik. Akan tetapi, kualitas produksi tidak didukung oleh kualitas harga yang berpihak kepada petani.

Merosotnya harga tomat ini diakui karena banyaknya petani menanam saat harga baik beberapa waktu lalu. Spekulasi harga akan tetap membaik tidak terbukti. Banyak petani yang ikut menanam, sehingga terjadi over produksi. Akibatnya, harga yang tidak menyenangkan bagi petani.

Usman mengaku menanam tomat di atas lahan seluas 50 are. Dari perhitungannya, biaya produksi untuk menanam tomat itu habis Rp 25 juta. Selama satu musim tanam karena tidak menemukan harga yang baik. Karena itulah, ia memilih merugi total biaya dibandingkan harus tambah merugi lagi dengan panen tomat dengan harga yang menyakiti hati. “Ya merugi Rp 25 juta,” ungkapnya.

Petani sangat menyayangkan kebijakan pemerintah yang selama ini hanya turun intervensi harga ketiga harga mahal. Pemerintah tidak pernah ikut ambil bagian terhadap masalah petani yang mengeluhkan soal harga murah. Pemerintah cenderung diam ketika petani keluhkan harga murah. Sebaliknya, ketika terjadi harga mahal, ramai-ramai turun melakukan intervensi. Bahkan acap kali, ketika satu komoditi mengalami kenaikan harga, marak kunjungan kemana-mana.

Saat ini, tidak saja tomat yang mengalami kemerosotan harga. Sebagian besar tanaman hortikultura sedang tidak baik-baik saja. Sementara, biaya produksi terus meningkat. Kepastian ketersediaan sarana produksi masih jadi persoalan. Harga obat-obatan petani, insektisida, fungisida, herbisida dan beragam bentuk dan jenis kebutuhan petani satu sisi terus mengalami lonjakan harga.

Pemerintah diharapkan segera turun tangan melakukan intervensi guna meringankan beban petani. Sebagai pekerja yang memberikan sumbangan ekonomi tertinggi di, sektor pertanian semestinya menjadi prioritas utama untuk diperhatikan. Terlebih di Kabupaten Lotim sebagai daerah yang paling banyak masyarakatnya bekerja pada sektor primer tersebut. (rus)

Pol PP Tangani Tiga Kasus Tunggakan Pajak

0
Irwan Rahadi (Ekbis NTB/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram,perlu mengencangkan ikat pinggang. Pasalnya, aparat penegak perda menangani tiga kasus tunggakan pajak dan retribusi. Kerugian daerah yang berhasil diselamatkan mencapai Rp600 juta lebih.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram, Irwan Rahadi dikonfirmasi kemarin menyebutkan, tiga kasus tunggakan pajak dan retribusi yang ditangani yakni, tunggakan retribusi pasar grosir dan pertokoan, pajak rumah makan, dan retribusi parkir. Satu persatu permasalahan ini diselesaikan dengan berbagai formulasi atau pendekatan. Diantaranya, memanggil pemilik rumah makan dan jukir.

Penyelesaiannya tidak bisa cepat karena kasus yang dilimpahkan terus bertambah. “Tunggakan retribusi parkir yang lama juga masih banyak yang mengantri. Kita garap satu persatu untuk menyelesaikannya,” terangnya.

Secara keseluruhan potensi kerugian daerah yang berhasil diselamatkan mencapai Rp600 juta lebih. Irwan mengakui, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) terutama penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) menjadi kendala. Sementara, pemilik rumah makan dan juru parkir cukup kooperatif memenuhi panggilan penyidik.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Mataram menegaskan, penunggak pajak yang tidak kooperatif tentunya akan menjalani mekanisme berbeda. Pihaknya bisa melaporkan ke aparat penegak hukum dengan tuduhan penggelapan pajak. “Kalau tidak kooperatif kita laporkan menggelapkan pajak daerah,” tegasnya.

Meskipun belum mengarah pada tuntutan penggelapan pajak, Irwan meminta pengusaha dan jukir kooperatif serta menjalankan rekomendasi yang diberikan penyidik. Sebagian meminta waktu menyelesaikan tunggakan selama enam bulan. Pihaknya akan memulai pemeriksaan dan pemanggilan terhadap pelimpahan kasus lainnya. “Iya, kita target bulan ini mulai lagi memanggil,” demikian kata dia. (cem)

Perayaan Maulid, Kebutuhan Daging akan Meningkat

0
Muhammad Saleh (Ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Kebutuhan daging sapi saat perayaan maulid akan meningkat dibandingkan hari normal. Kondisi ini akan berdampak pada kenaikan harga. Stabilitas pasokan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan harga.

Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram, Drs. H. Muhammad Saleh dikonfirmasi akhir pekan kemarin menerangkan, perilaku masyarakat di Kota Mataram saat kegiatan agama berbeda dengan daerah lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebutuhan pangan akan meningkat terutama saat perayaan maulid, pemberangkatan haji dan lain sebagainya. Hal ini akan berpengaruh pada pasokan sehingga patut diantisipasi. “Jangkan maulid bahkan pemberangkatan haji saja berpengaruh pada pasokan. Kalau di Sumbawa mungkin pemberangkatan haji tidak diacarakan besar-besaran. Beda dengan kita di Mataram,” terangnya.

Saleh mengaku, kondisi ini telah disampaikan pada rapat high level meeting bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, Bank Indonesia, dan Badan Pusat Statistik bahwa perilaku religuisitas masyarakat saat event keagamaan patut diwaspadai. Salah satu komoditi akan mengalami peningkatan adalah daging sapi.

Pihaknya berupaya memenuhi kebutuhan warga dengan mendatangkan daging beku, tetapi daging impor harus dibatasi agar tidak mengganggu ekosistem bisnis peternakan di NTB. “Jangan sampai daging luar masuk justru mengganggu peternak lokal kita di NTB,” ujarnya.

Daging impor sebenarnya hanya diperuntukan untuk memenuhi kebutuhan resto dan hotel. Rekomendasi yang diajukan pengusaha tidak seluruhnya dipenuhi melainkan 50 persen dari usulan yang diminta. “Kalau misalnya diminta 10 ton paling saya setujui 5 ton saja,” sebutnya.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram menambahkan, pemotongan sapi mengalami peningkatan di Rumah Potong Hewan (RPH) Gubuk Mamben dan RPH Majeluk. Rata-rata dari sebelumnya 10 ekor menjadi 15 ekor perhari. Kendati demikian, Saleh mengimbau masyarakat tidak panik buying karena stok kebutuhan pokok tersedia dalam rangka event keagamaan dan kebutuhan sehari-hari.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida sebelumnya mengatakan, kecendrungan pada perayaan maulid akan terjadi kenaikan harga kebutuhan pokok terutama daging sapi, ayam, dan telur. Kondisi ini dipengaruhi tingginya permintaan masyarakat.

Harga daging biasanya Rp125 ribu perkilogram. Apabila kebutuhan meningkat maka akan mengalami lonjakan kisaran harga Rp135 ribu-Rp140 ribu perkilogram. “Iya, sudah hukum ekonomi. Kalau kebutuhan meningkat pasti akan terjadi kenaikan harga,” demikian kata dia. (cem)

OJK Dorong Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM

0
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)(ekbisntb.com/ant)

Jakarta (ekbisntb.com) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong kemudahan akses pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan membuka peluang pemanfaatan Innovative Credit Scoring (ICS) oleh lembaga jasa keuangan dalam menilai kelayakan kredit atau pembiayaan kepada UMKM.

“Pemanfaatan ICS merupakan alternatif bagi bank untuk melakukan penilaian calon debitur dengan memperhatikan risk appetite sebagai langkah mitigasi risiko bagi penyaluran kredit atau pembiayaan kepada UMKM,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta, Senin.

Selain itu, bank harus melakukan asesmen secara berkala atau kaji ulang untuk memastikan model oleh ICS yang digunakan menghasilkan predictive value yang akurat dan dapat diandalkan.

Ke depan, OJK akan menerbitkan POJK tentang Kemudahan Akses Pembiayaan bagi UMKM yang di antaranya membuka peluang pemanfaatan ICS dalam melakukan penilaian kelayakan kredit atau pembiayaan kepada UMKM.

Selain itu, jika diperlukan, lembaga jasa keuangan dapat menetapkan kebijakan khusus dalam melakukan analisis kelayakan terhadap calon debitur UMKM, sehingga diharapkan dapat mendorong pembiayaan kepada UMKM secara lebih optimal.

Saat ini, dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank menilai beberapa aspek berdasarkan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor 42 Tahun 2017 tentang tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Adapun credit scoring merupakan salah satu tools yang dapat digunakan oleh bank untuk menilai kelayakan calon debitur dalam menerima kredit atau pembiayaan.

Pada umumnya, data yang digunakan oleh bank dalam menilai kelayakan calon debitur melalui credit scoring, salah satunya bersumber dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Namun demikian, bank juga dapat menggunakan data-data alternatif lainnya untuk melengkapi penilaian.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) menargetkan rasio kredit perbankan untuk pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Indonesia meningkat jadi 30 persen pada tahun 2024.

“Tahun-tahun sebelumnya itu besaran angkanya kurang dari 20 persen, kini Presiden sudah memberikan arahan untuk kita meningkatkan target rasio kredit perbankan untuk UMKM meningkat menjadi 30 persen pada tahun 2024, kita menuju ke arah sana dan terus kita perkuat,” kata Staf Khusus Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Muhammad Riza Damanik.

Adapun sejumlah strategi yang disiapkan oleh Kemenkop UKM untuk mencapai target tersebut, di antaranya dengan melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM, agar pemahaman literasi keuangan semakin baik. (ant)

Kemenhub Tegaskan Terus Melakukan Pengawasan Keselamatan Kapal

0
Kementerian Perhubungan terus melakukan pengawasan dan pembinaan keselamatan pelayaran(ekbisntb.com/ant)

Batam (ekbisntb.com) – Kementerian Perhubungan terus melakukan pengawasan dan pembinaan keselamatan pelayaran, mulai dari berangkat hingga tiba di daerah tujuan.

“Secara umum, keselamatan kapal itu terus kita awasi, setiap kapal berangkat teman-teman petugas lakukan pengawasan,” Direktur Perkapalan dan Kepelautan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt Hendri Ginting di Batam, Minggu.

Ia mengatakan dengan pengawasan dan pembinaan, maka tujuan pelayaran tercapai, yaitu kapal selamat dari berangkat hingga sampai di daerah yang dituju.

Hendri menyebutkan dengan situasi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, maka konektivitas kapal laut antar provinsi, kabupaten/kota sangat diperlukan untuk memudahkan masyarakat melakukan perjalanan.

“Masyarakat bisa terlayani, daerah yang perlu dukungan kapal penumpang segera diadakan, mengingat kita adalah negara kepulauan yang otomatis konektivitas itu adalah kapal,” ujar dia.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kapal Penumpang Indonesia (Apkapi) Jonny De Quelaju mengatakan hingga saat ini, pihaknya mencatat sebanyak 207 armada kapal yang tersedia di seluruh Indonesia.

Pihaknya juga berkomitmen dalam memastikan keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang.

Selain itu, Apkapi berupaya memperluas konektifitas pelayaran kapal penumpang bagi masyarakat di Indonesia.

“Untuk itu ke depan, misi kami itu untuk membantu pemerintah, agar pulau-pulau yang belum disentuh kami akan membuka konektifitas tersebut,” kata Jonny.

Ia menyampaikan Indonesia yang merupakan negara kepulauan harus mendapatkan perhatian khusus dalam penyediaan armada transportasi kapal penumpang yang layak, nyaman, dan aman.

“Kami juga hadir untuk membantu pemerintah dengan membuka beberapa rute baru yang menghubungkan berbagai daerah, sehingga mempermudah akses masyarakat dan turut menggerakkan perekonomian lokal,” ujar dia.

Dengan begitu diharapkan bisa terus berkolaborasi dengan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang dilayani oleh kapal penumpang. (ant)

Kadishub NTB : Tidak Ada Pembatasan Lombok Taksi Beroperasi

0
Lalu Moh. Faozal (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat, H. Lalu. Moh. Faozal, memberikan pandangan terkait polemik operasional taksi, khususnya Lombok Taksi (Blue Bird) di wilayah Lombok, khususnya di kawasan Mandalika. Ia menegaskan bahwa tidak ada pembatasan terhadap operasional Lombok taksi di seluruh wilayah di Pulau Lombok.

Hal ini menanggapi kasus pemukulan dua pengemudi taksi saat parkir di kawasan Mandalika. Diduga, pemukulan dilakukan oleh oknum orang yang terkait dengan transportasi lokal di Kawasan Mandalika.

“Mereka itu (Lombok Taksi) area operasionalnya se Lombok, tidak ada pembagian zonasi yang permanen. Termasuk di Mandalika,” tegas Faozal.

Faozal mengakui adanya gesekan antara pengemudi taksi dengan masyarakat transportasi lokal di beberapa titik, terutama di kawasan wisata. Namun, ia menekankan bahwa hal ini perlu diselesaikan dengan cara yang lebih baik.

“Soal mereka operasional disitu kemudian bersentuhan dengan masyarakat lokal, itu harus kita selesaikan. Karena tidak bisa juga sekarang kita membatasi ruang gerak orang berusaha. Makanya mungkin yang bisa kita lakukan, boleh drop tapi tidak boleh ngambil (penumpang),” jelasnya.

Kendati demikian, Faozal juga menyoroti keluhan pengusahan di sekitar Kawasan Mandalika terkait kesulitan tamu mereka dalam mendapatkan transportasi yang diinginkan di dalam kawasan Mandalika.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Dinas Perhubungan NTB akan melakukan penataan terhadap jumlah kendaraan transportasi di kawasan Mandalika.

“Kita akan tata, disana berapa jumlah transportasi umumnya, dan kalau masuk Blue Bird berapa yang boleh. Ndak ada larangan, nggak boleh dong, orang berbisnis. Karena itu kita akan lakukanlah (penataan), tidak bisa juga dong membatasi orang berbisnis,” pungkas Faozal.

Sebagaimana diketahui, dua orang pengemudi Lombok Taksi dianiaya oleh lebih dari dua orang saat mangkal di sekitar KEK Mandalika.

Peristiwa penganiayaan terjadi hari Rabu, 4 September 2024, sekitar pukul 16.30 WITA di parkiran Mandalika Beach Club (MBC). Pemukulan terjadi secara tiba-tiba, hingga pengemudi taksi melarikan diri.

Diduga, peristiwa ini terjadi berkaitan dengan wilayah operasional yang ingin dikelola hanya oleh masyarakat transportasi tertentu. Kejadian penganiayaan kepada dua pengemudi Lombok Taksi ini pun sudah dilaporkan ke Polres Lombok Tengah.(bul)

Japnas NTB Beri Ucapan untuk Anindya Bakrie, Dunia Usaha Diyakini Makin Berkembang di Indonesia

0
Anindya Bakrie (ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pengurus Wilayah Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) NTB memberikan ucapan selamat kepada Anindya Bakri atas terpilihnya sebagai Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia.

Kadin adalah organisasi induk dunia usaha di Indonesia. Dibawah kepemimpinan putra Aburizal Bakrie ini, Ketua Japnas Provinsi NTB, Made Agus Ariana, Kadin diyakini dapat membangun fondasi bagi dunia usaha yang maju, berkembang, dan berkeadilan.

“Melalui langkah-langkah yang visioner dan inklusif, kita berharap setiap pelaku usaha mendapat kesempatan untuk bertumbuh dan berkontribusi dalam perekonomian nasional,” ujar Agus.

Owner Arianz Hotel Matara mini mengatakan, kehadiran Anindya Bakrie sebagai pemegang pucuk pimpinan tertinggi organisasi ini, diharapkan dapat membimbing dan mendukung usaha kecil untuk bertransformasi menjadi menengah, serta usaha menengah menjadi besar.

“Dengan pendampingan yang tepat, kita yakin potensi wirausaha Indonesia dapat berkembang pesat, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan bagi masyarakat luas,” tambahnya.

Selain itu, Kadin diyakini akan dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menarik. Melalui dialog yang konstruktif antara pemerintah dan swasta, pengusaha berharap dapat membangun ekosistem bisnis yang transparan, efisien, dan berdaya saing global.

“Semoga Bapak Anindya Bakrie dapat memimpin Kadin dengan bijaksana, menginspirasi seluruh anggota untuk berinovasi, dan membawa kemajuan bagi perekonomian Indonesia. Kami mendoakan kesuksesan dan keberkahan dalam tugas mulia ini,” tandasnya.(bul)

Empat Marshal dan Juri dari NTB Dikirim Bertugas di Sirkuit Sepang

0
Empat putra daerah NTB yang berpartisipasi menjalankan tugas penting sebagai Chief Logistic Marshall, Chief Pitlane Marshall, Chief Track Marshal, dan FIM Asia Jury Member.(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – PT Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Nusantara Jaya sebagai cucu usaha PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC, memberangkatkan empat putra NTB dalam ajang Idemitsu FIM Asia Road Racing Championship (ARRC) yang berlangsung pada 14-15 September 2024 di Sepang International Circuit, Malaysia.

Inisiatif ini merupakan upaya MGPA untuk terus memperluas networking dan meningkatkan kemampuan serta pemahaman dalam dunia balap internasional serta memperkuat peran Marshall dari Mandalika dalam komunitas motorsport global.

Empat putra daerah NTB yang berpartisipasi menjalankan tugas penting sebagai Chief Logistic Marshall, Chief Pitlane Marshall, Chief Track Marshal, dan FIM Asia Jury Member.

“Inisiatif ini merupakan langkah konkret yang diambil oleh MGPA untuk membawa dunia motorsport Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Keempat putra NTB yang berkompetisi di ajang ARRC adalah wujud apresiasi dari Simon Maas, Sekretaris Jenderal FIM Oceania sekaligus anggota Dewan FIM Steward (EWC & WSBK) FIM CCR, atas kinerja luar biasa dari para marshal Mandalika,” ujar Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria.

Ia menambahkan, bahwa Simon Maas bahkan menyebut metode pelatihan yang diterapkan di Mandalika telah dijadikan modul pembelajaran untuk pelatihan marshal di sirkuit-sirkuit lain yang diakui oleh FIM.

Keempat putra daerah yang berpartisipasi adalah Samsuri, yang berperan sebagai Pitlane Marshal Member dan bertanggung jawab atas keselamatan di area pit selama balapan.

Vincent Wijaya menjalankan tugas sebagai Deputy Starter/Finisher, memastikan kelancaran proses start dan finish balapan.

Sementara itu, Khairil Afandi ditugaskan sebagai Track Marshal, dengan tanggung jawab atas keselamatan dan penanganan insiden di lintasan.

Terakhir, Awallutfi Andhika berperan sebagai FIM Asia Jury Member, dengan tanggung jawab mengawasi dan memberikan penilaian sesuai regulasi balapan yang berlaku.

Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia (MotoGPTM) 2024 Troy Warokka, menegaskan bahwa pengiriman putra daerah terbaik NTB ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat persiapan Pertamina Grand Prix of Indonesia (IndonesianGP) – MotoGPTM 2024.

“Kami tidak hanya ingin mengirimkan putra daerah ke luar negeri untuk mendapatkan pengalaman internasional, tetapi juga untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam menangani event kelas dunia. Hal ini, sekaligus memperkokoh kesiapan operasional kami untuk memastikan Pertamina Grand Prix of Indonesia (Indonesian GP) – MotoGPTM 2024 berjalan lebih lancar dan profesional. Ini adalah investasi jangka panjang yang akan berdampak signifikan pada kualitas penyelenggaraan event di The Mandalika.” tambahnya.

Dengan bertugas di sirkuit dan negara berbeda, para putra daerah NTB diharapkan dapat membawa kebanggaan bagi Indonesia sekaligus mempelajari perbandingan cara kerja di berbagai sirkuit dunia.

Sekembalinya ke Mandalika, mereka diharapkan bisa berbagi pengalaman dan pengetahuan yang sudah didapat dengan rekan-rekannya sesama marshall untuk mensukseskan Pertamina Grand Prix of Indonesia (IndonesianGP) – MotoGPTM 2024.

“Angkatan berikutnya dari program ini juga dijadwalkan akan segera berangkat ke sirkuit internasional lainnya, menandai langkah besar putra daerah NTB dalam kiprah global mereka. Kami berharap dengan adanya program ini, putra daerah kami akan menjadi contoh di berbagai sirkuit internasional dan terus membawa nama baik Indonesia di kancah dunia.” tutup Priandhi.

Vincent yang merupakan salah satu Marshal Volunteer yang mendapatkan kesempatan mengikuti program dari MGPA ini nengatakan program ini sangat menambah ilmu, ia mengatakan tidak menyangka bisa keluar negeri untuk bertugas di Sepang, Malaysia.(bul)

Eks Bandara Selaparang akan Jadi Pusat UMKM

0
Kawasan bekas Bandara Selaparang mulai dibersihkan pada Jumat 13 September 2024. Pemerintah Kota Mataram ingin marwah Bekas Bandara Selaparang Sebagai Pusat Ekonomi kembali Dibangkitkan. (ekbisntb.com/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram telah meneken perjanjian kerjasama dengan PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok untuk pengelolaan eks Bandara Selaparang. Pembenahan mulai dilakukan untuk mempercantik kawasan tersebut. Marwah bandara di Jalan Adi Sucipto, Kelurahan Rembiga sebagai pusat perekonomian harus dibangkitkan.

Sekretaris Daerah Kota Mataram, Lalu Alwan Basri menerangkan, pasca diteken perjanjian kerjasama dengan PT. Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok. Pemkot Mataram ingin membangkitkan kembali marwah bekas Bandara Selaparang sebagai pusat ekonomi masyarakat. Pasca penerbangan dipindahkan ke Kabupaten Lombok Tengah, pihaknya menginginkan pengelolaan bekas bandara di Rembiga itu diserahkan ke pemerintah daerah. “Kita ingin bangkitkan marwah eks Bandara Selaparang,” terangnya dikonfirmasi pada Jumat 13 September 2024.

Bekas Bandara Selaparang diharapkan menjadi pusat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Matara. Selain itu, penyelenggaraan kegiatan juga akan diarahkan ke sana, sehingga tidak semua dipusatkan di Lapangan Sangkareang. Selain itu, pihaknya juga akan menawarkan ke perusahaan plat merah itu, agar pedagang di pinggir jalan di masukan ke dalam.

Sekda mengakui, secara rinci perjanjian kerjasama akan lebih didetailkan kembali dengan PT. Angkasa Pura I terutama jika pemanfaatan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) teknis. “Nanti OPD juga akan memiliki PKS dengan Angkasa Pura,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, pihaknya akan mengaktifkan kembali penerangan jalan umum (PJU) di area parkir bandara supaya kawasan bekas bandara tidak terlihat gelap. Selanjutnya, secara bertahap pelaku UMKM akan diarahkan berjualan ke dalam area bandara. Upaya dilakukan pemerintah kata Sekda, diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. “Pemerintah tidak menarik biaya dulu. Setelah berkembang akan dipikirkan lagi selanjutnya,” ujarnya.

Walikota Mataram, Dr. H. Mohan Roliskana mengharapkan, pasca penandatangan perjanjian kerjasama akan dimulai dengan penataan di area depan Bandara Selaparang. Kawasan itu akan dipercantik sehingga memberikan kesan positif bagi masyarakat. Kemudian secara bertahap pelaku UMKM akan diarahkan berjualan ke dalam area bandara, sehingga aktifitas ekonomi berjalan dengan baik. (cem)