Beranda blog Halaman 415

4,71 Ton Sampah Makanan Saat MotoGP Mandalika 2025 Diolah jadi Maggot

Penulis
ekbisntb.com
-
0
 4,71 Ton Sampah Makanan Saat MotoGP Mandalika 2025 Diolah jadi Maggot

Lombok (ekbisntb.com) – Penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2025 di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok Tengah, pada 3–5 Oktober 2025 tak hanya menyuguhkan aksi balap kelas dunia.

Di balik hiruk-pikuk ajang tersebut, Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) menerapkan inovasi pengelolaan pangan berlebih dan limbah makanan sebagai bagian dari komitmen menuju sport tourism yang berkelanjutan.

Melalui program Food Surplus Management berbasis Ekonomi Sirkuler, ITDC berfokus pada pengurangan sampah makanan, pengelolaan pangan berlebih, dan meminimalisir jejak karbon dari aktivitas konsumsi selama perhelatan berlangsung. Program ini terbagi dalam dua kategori utama.

Pertama, Food Takeaway, yaitu pengumpulan makanan berlebih yang masih layak konsumsi dari area VIP Royal Box, Deluxe, VIP Tent, hingga dapur panitia dan Dorna Sports. Kedua, Food Waste, yaitu pengolahan sisa makanan yang tidak layak konsumsi menjadi kompos agar tetap memberikan manfaat bagi lingkungan.

Berkolaborasi dengan komunitas binaan lokal Look Up Agro, ITDC berhasil mengumpulkan 4,71 ton sampah makanan selama ajang MotoGP Mandalika 2025. Seluruh sampah tersebut kini dalam proses sortasi dan pengolahan dengan metode bio-konversi menggunakan larva Black Soldier Fly (BSF) serta pengomposan lokal.

Metode bio-konversi ini tidak hanya mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan nilai ekonomi baru berupa pakan ternak dari maggot dan pupuk organik dari kompos. Maggot yang dihasilkan akan dimanfaatkan kembali oleh komunitas Look Up Agro, sedangkan komposnya digunakan untuk mendukung program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Integrated Farming System ITDC bagi para petani binaan di kawasan The Mandalika.

Lebih jauh, ITDC menegaskan bahwa pengelolaan limbah makanan ini merupakan bagian dari penerapan prinsip carbon neutral, di mana jejak karbon yang timbul dari sisa makanan dinetralkan melalui proses pengomposan dan pengelolaan maggot.

Untuk memastikan keabsahan klaim tersebut, ITDC menggandeng Control Union, lembaga independen bereputasi global dalam verifikasi dan validasi praktik keberlanjutan. Lembaga ini melakukan penghitungan jejak karbon, audit pengelolaan limbah, serta penilaian dampak lingkungan secara komprehensif.

“Melalui Integrated Food Surplus Program ini, kami berkolaborasi dengan komunitas Bank Sampah setempat untuk memantapkan penerapan ekonomi sirkuler. Kami ingin memastikan upaya kolektif ini memberi manfaat bagi lingkungan, masyarakat, dan perusahaan secara holistik,” ujar Rannie Kamil, Destination Research & ESG Division Head ITDC.

Dengan pendekatan ini, MotoGP Mandalika 2025 menjadi contoh konkret bagaimana sport tourism dapat menjadi katalis perubahan menuju masa depan yang lebih hijau, inklusif, dan berkelanjutan.(bul)

Edisi Terbatas, AHM Hadirkan Honda Scoopy Karakter Kuromi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Honda Scoopy telah hadir sejak tahun 2010 dan mengalami lima kali perkembangan desain maupun fitur menyesuaikan dengan perkembangan tren.

Lombok (ekbisntb.com) – Untuk para pecinta karakter kuromi yang unik dan lucu, PT Astra Honda Motor (AHM) menghadirkan Honda Scoopy edisi terbatas dengan balutan desain karakter Kuromi yang keren. Melalui perpaduan dengan salah satu karakter favorit dari Sanrio ini, Honda Scoopy tampil semakin ekspresif, trendi, dan menjadi pilihan tepat bagi konsumen yang ingin mengekspresikan gaya hidup berbeda sekaligus menunjukkan karakter personal mereka.

Memiliki pilihan warna putih dan hitam dari Honda Scoopy, varian prestige model ini dikombinasikan aksesoris spesial Kuromi dengan dominasi warna ungu yang membuat tampilan dari skutik ini semakin mencuri perhatian.

Aksesoris lucu dari karakter Kuromi ini terdiri dari sticker untuk area bodi dan spakbor depan, hiasan pada bagian sen belakang, cover knalpot, air cleaner, cover fan, sen depan, dan cover jok. Selain itu, konsumen juga mendapatkan sertifikat khusus pemilik kolaborasi Honda Scoopy dan Kuromi yang membuatnya semakin bangga dengan skutik ini.

Direktur Marketing AHM, Octavianus Dwi mengatakan kolaborasi ini merupakan bentuk ekspresi perusahaan dalam menjawab keinginan konsumen yang memiliki ketertarikan terhadap tokoh Kuromi.

“Kami hadirkan Honda Scoopy edisi terbatas kolaborasi dengan Kuromi untuk memberikan pilihan skutik bagi penggemar Kuromi yang keren, berani dan funky ini, untuk berekspresi sesuai dengan gayanya,” ujar Octa.

Skutik kolaborasi Honda Scoopy dan Kuromi ini juga siap menyapa penggemarnya di seluruh Indonesia. Dimulai pada area Jakarta, Depok, dan Bekasi, pada tanggal 10-12 Oktober 2025, skutik kolaborasi Honda Scoopy dan Kuromi akan hadir di Sarinah, Jakarta Pusat serta Margo City, Depok.

 Sementara itu, pada tanggal 15-19 Oktober 2025, skutik fashion edisi terbatas ini hadir di Central Park, Jakarta Barat dan Summarecon Mall, Bekasi. Keseruan bersama Honda Scoopy dan Kuromi ini akan terus berlanjut di pusat perbelanjaan yang terletak di kota-kota besar Tanah Air hingga tanggal 10 November 2025.

Fitur Terbaik

Selain memiliki desain yang lucu dan unik, kolaborasi Honda Scoopy dan Kuromi ini juga siap mendukung mobilitas penggunanya dengan fitur terbaik. Memiliki ukuran console box sebesar 4 liter membuat penggunanya mampu menyimpan barang-barang seperti botol minum kesayangan di skutik fashionable ini.

Desain pencahayaan telah menggunakan teknologi LED crystal block pada lampu depan. Di bagian lampu belakang juga memiliki desain yang menunjang keseluruhan desain Honda Scoopy yang semakin total dengan tampilan unik dan bergaya.

Honda Scoopy telah hadir sejak tahun 2010 dan mengalami lima kali perkembangan desain maupun fitur menyesuaikan dengan perkembangan tren. Mengusung konsep Totally Unique, secara tampilan skutik fashion ini memang memiliki desain yang ikonik.

Bagi pecinta karakter Kuromi yang keren dan funky ini, skutik kolaborasi Honda Scoopy dengan Karumi dipasarkan dalam pilihan varian prestige seharga Rp 26.000.000,- (On the Road Lombok). Konsumen yang berminat dapat mendatangi dealer sepeda motor Honda terdekat sejak tanggal 10 Oktober 2025.(bul)

Warga Serbu Pemeriksaan Kesehatan Gratis Perindo Lobar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Warga serbu pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis di Kantor DPD Perindo Lobar. (Ekbis NTB/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Warga menyerbu pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diadakan DPD Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Lombok Barat (Lobar) di Wilayah Gerung. Kegiatan yang berlangsung Kamis 9 Oktober 2025 di Kantor DPD Perindo Lobar ini disambut animo masyarakat yang sangat tinggi.

Kegiatan pelayanan kesehatan gratis ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-11 Perindo diinisasi DPD Perindo Lobar berkolaborasi dengan Perguruan Tinggi, Unbim.

Sejak pagi hingga siang hari, ratusan warga terdiri dari pelajar SMA/sederajat, guru, hingga warga lanjut usia, memadati area kegiatan. Mereka tampak bersemangat memeriksakan kesehatan.

Ketua DPD Partai Perindo Lobar, Ass. Profesor Dr. Syamsuriansyah, menegaskan kegiatan tersebut bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan bentuk nyata pengabdian partai kepada masyarakat.

“Kami ingin HUT ke-11 ini bermakna dan bermanfaat. Pemeriksaan kesehatan gratis ini adalah wujud kecil dari komitmen kami untuk hadir di tengah rakyat,” ujarnya.

Menurutnya, kesehatan adalah fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, Perindo berkomitmen terus melaksanakan program sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Kesehatan yang baik adalah modal utama membangun bangsa. Kami ingin generasi muda peduli sejak dini, dan para lansia mendapatkan perhatian yang layak,” tambah Syamsuriansyah.

Kegiatan tersebut turut melibatkan tenaga medis profesional di bawah koordinasi Bustanul Atfal,S.Si,.M.Kes Dekan Fakultas Fispendum Unbim., yang memantau langsung jalannya pemeriksaan. Ia menyebut kegiatan ini sekaligus menjadi sarana edukasi kesehatan bagi masyarakat agar lebih sadar pentingnya pemeriksaan rutin.“Animo masyarakat sangat tinggi. Banyak yang baru pertama kali melakukan pemeriksaan lengkap. Dari hasil awal, ada beberapa yang perlu kontrol lanjutan,” ujar Bustanul.

Suasana kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Pengurus DPD Perindo terlihat mendampingi peserta, membantu registrasi, hingga berbincang dengan warga yang hadir. Menutup kegiatan, Dr. Syamsuriansyah menegaskan bahwa aksi sosial semacam ini akan menjadi agenda rutin Partai Perindo Lobar.

“Kami ingin masyarakat merasakan kehadiran Perindo tidak hanya saat momen politik. Politik sejati adalah politik yang menebar manfaat dan kepedulian,” pungkasnya.(her)

Pemkot Bima Kejar Target PAD, Pendapatan Wisata Pantai Lawata Capai Rp479 Juta

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Suasana Pantai Lawata yang sepi pengunjung, Kamis (9/10/2025).(Ekbis NTB/hir)

Kota Bima (ekbsintb.com) – Hingga akhir September 2025, pendapatan daerah Kota Bima dari Pantai Lawata tercatat mencapai Rp479,8 juta. Angka ini masih di bawah target yang ditetapkan sebesar Rp700 juta dalam APBD 2025. Pemerintah Kota (Pemkot) Bima terus menggenjot berbagai upaya agar target tersebut bisa tercapai hingga akhir tahun.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Bima, Sukarno, SH., mengatakan capaian tersebut sudah termasuk kontribusi dari objek wisata yang dikelola langsung pemerintah daerah. Salah satu kendala utama adalah tunggakan dari pengelola kafe Mi Laluna yang beroperasi di kawasan Lawata.

“Per 30 September PAD dari Lawata sudah masuk Rp479.858.000 dari target Rp700 juta. Kita terus upayakan supaya bisa tercapai. Yang berat karena tunggakan dari Mi Laluna,” jelasnya kepada Suara NTB, Kamis 9 Oktober 2025.

Menurutnya, target PAD tahun ini memang lebih rendah dibandingkan sebelumnya. “Target tahun ini Rp700 juta sesuai APBD, turun dari Rp1 miliar pada 2023,” ujarnya.

Terkait Mi Laluna, Sukarno menjelaskan pihaknya terus melakukan evaluasi. Pengelola kafe disebut sudah beberapa tahun tidak bisa menyetor kewajiban karena pendapatan operasional menurun.

“Sudah beberapa tahun mereka tidak bisa menyetor karena pendapatan operasional tidak menutup biaya. Tapi kita tetap tegas. Sampai batas waktu tertentu akan kita evaluasi, termasuk kemungkinan memberhentikan kontrak,” tegasnya.

Data Dinas Pariwisata menunjukkan kunjungan ke Pantai Lawata pada September 2025 fluktuatif. Hari biasa rata-rata mencapai sekitar 100 orang per hari, sedangkan akhir pekan bisa dua hingga tiga kali lipatnya. “Total rekapitulasi mencatat 7.716 pengunjung dewasa dan 1.614 anak-anak sepanjang September, dengan pendapatan retribusi mencapai Rp34,7 juta,” bebernya.

Pemkot Bima menilai Lawata masih menjadi andalan dalam mendongkrak PAD sektor pariwisata. Sukarno menyebut berbagai langkah telah disiapkan, termasuk pengawasan terhadap pengelola kafe dan pondok wisata, penertiban retribusi parkir, serta kerja sama dengan pelaku UMKM dan komunitas pariwisata lokal.

“Tujuannya bukan hanya mengejar angka PAD, tapi memastikan pariwisata kita tumbuh berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (hir)

Jika Dana Transfer ke Daerah Dipangkas, Sumbawa Hanya akan Belanja Rutin

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Syarafuddin Jarot(Ekbis NTB /dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Bupati Kabupaten Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, meyakinkan hanya akan melakukan belanja rutin (operasional) jika kebijakan penurunan dana transfer pusat ke daerah pada tahun 2026 mendatang.

“Jika anggaran kita benar-benar dipotong sebesar Rp540 miliar, maka kami hanya akan melakukan belanja rutin saja. Karena anggaran untuk rutin hampir 60 persen dari total belanja APBD,” ucapnya Kamis 9 Oktober 2025.

Ia memastikan, jika benar dana itu dipangkas maka tidak akan ada lagi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu bupati berharap adanya dukungan dari pemerintah pusat dalam menuntaskan pembangunan yang ada di daerah.

“Pemangkasan dana transfer itu sangat berdampak bagi daerah, apalagi kita di Sumbawa sangat bergantung ke dana transfer. Jika hal itu diterapkan, maka pembangunan di Sumbawa akan lumpuh,” ucapnya.

Menurutnya, selama ini hampir semua daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Sehingga dengan adanya rencana kebijakan tersebut, maka daerah akan “gigit jari” karena tidak ada yang bisa dilakukan.

“Kami bersepakat bersama kepala daerah lain akan ke Jakarta untuk melakukan lobi politik termasuk menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto guna menegosiasikan ulang kebijakan pemotongan dana itu,” tambahnya.

Ia menambahkan, negosiasi ulang untuk mengubah draf kebijakan tersebut agar tidak menjadi kendala dalam pembangunan di daerah. Apalagi ada banyak persoalan di daerah yang membutuhkan anggaran dan pembiayaan yang cukup besar dari pemerintah pusat.

“Kami berharap ada peninjauan kembali terhadap kebijakan tersebut. Kalau tidak ada ruang lagi, kita tetap harus patuh dengan aturan yang dengan harapan pemerintah pusat bisa menurunkan program ke daerah,” pungkasnya. (ils)

DAK Fisik 2026 Nihil, Siklus Pembangunan Kota Bima Terganggu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Muhammad Hasyim(Ekbis NTB/dok)

Kota Bima (ekbsintb.com) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bima memastikan kebijakan pemerintah pusat yang tidak menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik pada tahun 2026 berdampak langsung terhadap pembangunan daerah. Sejumlah rencana strategis yang sudah disusun sejak tahap awal musyawarah perencanaan kini terancam tertunda.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Kota Bima, Muhammad Hasyim menjelaskan, kebijakan ini menimbulkan efek berantai pada skala prioritas pembangunan yang telah disusun secara bertahap.

“Bagi Pemerintah Kota Bima, pengurangan alokasi DAK fisik jelas sangat berdampak. Karena usulan yang kami ajukan sudah melalui mekanisme penapisan kebutuhan infrastruktur prioritas, seperti perbaikan jalan dan penyediaan air bersih,” ujarnya saat dikonfirmasi pada Kamis (9/10/2025).

Menurut Hasyim, penghapusan DAK fisik itu bukan sekadar soal dana, tetapi juga memengaruhi siklus perencanaan pembangunan di tingkat daerah. “Ada pembangunan fisik yang tidak bisa kami laksanakan di tahun 2026, dan ini tentu mengganggu kesinambungan perencanaan,” tambahnya.

Dari data sementara, Kota Bima hanya mendapat alokasi DAK fisik untuk kegiatan Air Minum dan Air Limbah Domestik yang dikaitkan dengan tema pencegahan dan penurunan stunting. Sementara itu, sektor lain seperti kesehatan, konektivitas berupa jalan, pariwisata, dan pertanian Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN) sama sekali tidak mendapatkan alokasi.

Bidang yang paling terasa kehilangan adalah DAK Jalan. Tahun 2025 saja, kegiatan ini sudah terhapus akibat kebijakan efisiensi yang tertuang dalam Perpres Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan yang sama akan berlanjut hingga tahun depan.

“Dampaknya signifikan, karena infrastruktur jalan adalah urat nadi kegiatan ekonomi dan mobilitas masyarakat. Tanpa dukungan DAK, daerah dengan fiskal terbatas seperti Kota Bima akan kesulitan mengejar kebutuhan dasar infrastruktur,” terang Hasyim.

Ia menegaskan, Pemkot tetap berharap pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan efisiensi agar tidak menekan kemampuan daerah kecil dalam membangun. “Kami memahami situasi fiskal nasional, tapi pemerintah daerah juga butuh ruang agar pelayanan publik dan konektivitas tidak terganggu,” ujarnya.

Dengan nihilnya DAK fisik tahun 2026, Pemkot Bima akan meninjau kembali rencana pembangunan tahunan dan menyesuaikan arah kebijakan pada sektor-sektor yang masih bisa didanai. Namun, Hasyim menekankan, kondisi ini tetap menjadi tantangan serius dalam menjaga laju pembangunan daerah. (hir)

31.046 Masyarakat Miskin akan Terima Bantuan Beras dan Minyak Goreng

Penulis
ekbisntb.com
-
0
 H. Miftahurrahman. (Ekbis NTB /cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah pusat akan menyalurkan bantuan cadangan pangan pemerintah. Bantuan kali ini sedikit berbeda dibandingkan penyaluran di bulan sebelumnya. Sejumlah 31.046 masyarakat miskin di Mataram, akan menerima bantuan beras dan minyak goreng.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Mataram, H. Miftahurrahman ditemui di ruang kerjanya pada, Kamis 9 Oktober 2025 menjelaskan, rapat koordinasi yang melibatkan Badan Urusan Logistik, perwakilan Badan Pangan Nasional, TNI-Polri, camat dan lurah berkaitan dengan sosialisasi penyaluran bantuan cadangan pangan pemerintah.

Bantuan kali ini berbeda dibandingkan penyaluran bulan sebelumnya. Selain mendapatkan beras, masyarakat juga akan memperoleh minyak goreng. “Bantuan kali ini adalah jatah bulan Oktober dan November. Kalau sebelumnya hanya beras, tetapi sekarang ada tambahan minyak goreng 2 liter per bulan,” terangnya.

Sejumlah 31.046 masyarakat miskin di Kota Mataram, akan mendapatkan program pemerintah pusat tersebut. Miftah menyebutkan, jumlah penerima manfaat mengalami pengurangan mencapai 121 jiwa. Berdasarkan hasil data tunggal sosial ekonomi nasional bahwasanya 121 penerima manfaat yang dicoret, karena meninggal dunia dan kategori mampu. “Dari hasil pendataan mereka sudah mendapatkan pekerjaan layak, sehingg tidak layak mendapatkan bantuan,” jelasnya.

Tata cara penyaluran cadangan pangan pemerintah lanjut Miftah, sama seperti mekanisme penyaluran sebelumnya. Khusus Kelurahan Tanjung Karang dan Tanjung Karang Permai bahwa data penerima menjadi satu di Kelurahan Tanjung Karang. Hal ini akan diusulkan ke pemerintah pusat untuk penyesuaian kembali, agar penerima manfaat menerima bantuan sesuai wilayah tempat tinggal.

Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Mataram menambahkan, penyaluran bantuan pangan dijadwalkan pada 15 Oktober 2025. Beras telah siap didistribusikan oleh Bulog, tetapi khusus minyak goreng harus ada proses pengadaan. Pemerintah pusat perlu penganggaran untuk pengadaan, sehingga masih berupa perencanaan dan akan disesuaikan apabila barangnya telah siap. “Minyak goreng perlu pengadaan dulu. Jadi semua bantuan ini dari pemerintah pusat,” paparnya.

Miftah menegaskan, bantuan cadangan pangan pemerintah langsung sesuai penugasan Presiden,termasuk pemberian minyak goreng juga instruksi langsung dari Presiden H. Prabowo Subianto. (cem)

Pasca-Penetapan HET, Merek Beras Lokal Hilang dari Ritel Modern

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tumpukan beras yang tersedia dijual di salah satu ritel modern di Mataram, pada Kamis 9 Oktober 2025. Namun, beberapa merek beras premium lokal menghilang pasca kebijakan pemerintah pusat tetapkan HET. (Ekbis NTB /pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Pasca-ditetapkannya kebijakan pemerintah pusat terkait harga eceran tertinggi (HET) beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram, sejumlah merek beras lokal dilaporkan menghilang dari rak ritel modern. Hal ini terutama terjadi karena sejumlah produsen tidak mampu menyesuaikan harga jual dengan ketentuan pemerintah.

Operational Manager MGM Supermarket, Hasbi mengatakan, meski stok beras di tokonya masih tergolong aman, pihaknya mencatat ada beberapa merek lokal yang sebelumnya rutin dijual, kini tidak lagi tersedia.

“Stok masih aman karena beberapa pengusaha beras bisa menyesuaikan. Tapi memang ada beberapa merek seperti Salam Sejahtera Hijau, Salam Coklat, dan beberapa lainnya yang sudah tidak masuk lagi ke rak karena tidak bisa menyesuaikan dengan HET,” ujarnya, Kamis 9 Oktober 2025.

Menurutnya, permintaan terhadap beras premium saat ini masih tinggi. Namun, sebagian konsumen yang terbiasa menggunakan merek tertentu kini terpaksa beralih ke produk yang tersedia.

“Banyak pelanggan yang tetap cari merek langganannya, terutama Salam Sejahtera. Tapi karena tidak tersedia, akhirnya mereka pindah ke stok premium lain yang ada sekarang,” ungkapnya.

Hasbi menjelaskan, salah satu alasan mengapa merek seperti Salam Sejahtera Hijau tidak lagi diproduksi untuk pasar retail adalah karena perbedaan standar kualitas dan biaya produksi.

Ia juga menyebutkan, beras premium yang saat ini dijual dengan HET mengandung patahan sekitar 15 persen, sementara kualitas beras Salam Sejahtera Hijau memiliki tingkat patahan di bawah 15 persen, sehingga membutuhkan biaya produksi lebih tinggi.

“Karena tidak sesuai standar harga premium yang ditetapkan pemerintah, pengusahanya tidak mengemas lagi dengan merek itu. Mereka beralih mengemas beras yang bisa masuk ke klasifikasi HET,” jelasnya.

Selain faktor harga, Hasbi juga menambahkan bahwa beberapa merek lokal hilang dari peredaran karena berasal dari pengusaha berskala kecil, dengan kapasitas penggilingan terbatas. Akibatnya, mereka tidak bisa memenuhi standar distribusi dan volume penjualan di pasar ritel modern.

“Beberapa pengusaha kecil memang kesulitan bersaing dalam skema ini, bukan hanya soal harga, tapi juga soal kemampuan produksi,” jelasnya.

Pihaknya berharap, ke depan akan ada regulasi turunan atau kebijakan pendukung yang dapat mengakomodasi keberlangsungan usaha beras lokal, khususnya bagi pengusaha skala kecil yang menghasilkan beras berkualitas, agar tetap bisa bersaing di pasar tanpa harus mengorbankan kualitas dan keberlanjutan usaha. (pan)

Harga Daging Ayam Masih Tinggi, Pemkot Mataram Sidak Distributor

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Inspeksi mendadak (sidak) Dinas Perdagangan ke salah satu distributor daging ayam di Kota Mataram, pada Kamis 9 Oktober 2025. (Ekbis Ntb/pan)

Lombok (ekbisntb.com) – Harga daging ayam di sejumlah pasar tradisional di Kota Mataram masih cenderung tinggi, belum menunjukkan tanda-tanda penurunan signifikan. Harga daging ayam tercatat masih berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp43.000 per kilogram. Jauh di atas harga yang ditetapkan di tingkat distributor yang berada di angka Rp33.000 per kilogram.

Menindaklanjuti hal ini, Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Perdagangan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah distributor ayam potong di wilayah kota, seperti CV. Cendana dan UD Rizky, pada Kamis 9 Oktober 2025.

Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, stok daging ayam di distributor masih dalam kondisi aman. Baik untuk produk segar maupun beku yang tersimpan dalam cold storage. “Stok daging ayam aman. Harga dari distributor masih di angka Rp33.000 per kilogram,” ujarnya.

Namun, perbedaan harga yang cukup besar di tingkat pedagang pasar membuat Pemkot Mataram akan melanjutkan sidak ke Pasar Induk Mandalika dan beberapa pasar pantauan guna memastikan dari mana para pedagang memperoleh stok mereka, serta apakah terjadi praktik permainan harga yang tidak wajar.

“Kami akan turun kembali ke pedagang untuk menanyakan apakah mereka ambil dari distributor yang mana, dan kenapa harga jualnya bisa sampai Rp40.000 lebih. Karena dari supplier harganya melandai,” tambah Nida, sapaan akrabnya.

Ia menjelaskan, selisih harga sebesar Rp1.000 hingga Rp2.000 dari harga distributor masih dianggap wajar karena faktor biaya operasional pedagang. Namun, bila selisih mencapai Rp7.000 hingga Rp10.000 per kilogram, maka perlu dipertanyakan lebih lanjut.

Lebih lanjut, jika alasan pedagang menjual mahal karena pasokan dari distributor dikurangi atau permintaan tinggi dari dapur makan bergizi gratis (MBG), Nida menegaskan bahwa itu tidak relevan, sebab hasil pemantauan menunjukkan bahwa stok di distributor masih melimpah.

“Kami lihat sendiri di lapangan, stok daging ayam di supplier cukup. Jadi tidak ada alasan distribusi terganggu,” katanya.

Sidak ini dilakukan sebagai bagian dari pengawasan harga dan distribusi bahan kebutuhan pokok menjelang akhir tahun dan untuk mencegah adanya praktik permainan harga oleh oknum pedagang.

Pemerintah Kota Mataram berharap, pedagang pasar dapat lebih transparan dalam menetapkan harga jual agar tidak membebani masyarakat, terutama di tengah kondisi ekonomi yang masih dalam pemulihan pasca-perayaan Maulid. (pan)

Kembali Salurkan Bantuan Pangan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Napizudin (Ekbis ntb/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Bertais, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, kembali akan menyalurkan bantuan pangan kepada kelompok penerima manfaat (KPM) untuk periode Oktober–November 2025. Bantuan yang diberikan berupa 20 kilogram beras dan dua liter minyak goreng untuk setiap KPM.

Lurah Bertais, Hapizudin, mengatakan jumlah total penerima bantuan mencapai 935 KPM yang tersebar di seluruh lingkungan wilayah Kelurahan Bertais. Penyaluran bantuan ini merupakan kerja sama antara Bulog Kota Mataram, Pemerintah Kota Mataram, dan Dinas Ketahanan Pangan Kota Mataram.

“Seperti biasa, bantuan disalurkan untuk dua bulan sekaligus, jadi masing-masing KPM akan menerima 20 kilogram beras, karena digabung dari 10 kilogram per bulan. Ditambah lagi dua liter minyak goreng,” ujarnya, Kamis 9 Oktober 2025 .

Hapizudin menjelaskan, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat, khususnya warga kurang mampu yang telah didata sebelumnya. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan pokok rumah tangga.

Penyaluran akan dilakukan secara langsung di setiap lingkungan dengan melibatkan kepala lingkungan (kaling) dan petugas dari kelurahan. Distribusi juga akan dikawal langsung oleh tim dari Bulog agar berjalan tertib dan sesuai sasaran.

“Kami pastikan distribusi dilakukan secara transparan dan adil. KPM yang sudah terdaftar akan menerima kupon pengambilan sesuai jadwal yang ditetapkan dan diumumkan oleh kelurahan,” tambahnya.

Selain bertujuan membantu kebutuhan sehari-hari, bantuan pangan ini juga dimaksudkan untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat dan menekan potensi inflasi harga bahan pokok, terutama menjelang akhir tahun saat permintaan pasar biasanya meningkat.

Hapizudin juga mengimbau masyarakat untuk tetap tertib selama proses pengambilan bantuan, serta membawa identitas diri untuk mempermudah proses verifikasi.

“Kami berharap semua penerima bisa mengambil haknya dengan tertib dan mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Mari kita jaga proses ini agar berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan di lapangan,’’ jelasnya.

Program bantuan pangan ini merupakan bagian dari program bantuan nasional yang digulirkan pemerintah pusat dan disalurkan secara rutin di seluruh wilayah, termasuk di Kota Mataram. (pan)

1...414415416...1,088Halaman 415 dari 1,088