Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk dengan BUMDes untuk melakukan penyerapan pangan lokal. Pasalnya, Bulog sebagai pengelola logistik pangan daerah NTB hanya mampu menyerap 7 persen dari hasil panen petani NTB.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, Muhammad Taufieq Hidayat mengatakan pihaknya bersama dengan Kadis Ketahanan Pangan NTB mendorong terbentuknya Perda yang mengatur tentang pembelian hasil panen petani oleh BUMD termasuk unit terkecilnya.
Selain mendorong BUMD untuk menyerap hasil panen petani, pihaknya juga mendorong penyerapan Bulog tidak hanya 7 persen, tapi bisa sampai 10 persen.
“Kita harus benar-benar hitung, ternyata setelah kita hitung bulog hanya nyerap 7 persen per tahun, saya minta bulog 10 persen saja, artinya lebih dari 7 persen. 10 persen ini stok aman kita,” ujarnya kepada Suara NTB.
Hal tersebut menjadi langkah Pemprov NTB untuk menjaga cadangan pangan daerah agar petani tidak tertarik untuk menjual hasil panen ke luar daerah. Tentunya juga untuk menyejahterakan petani.
“Kita inisiasi ada Perda BUMD yang penyerapan pangan, karena diatur dengan UU Pangan nomor 18 tahun 2012 sudah ada undang-undangnya. Pemda harus ada cadangan pangan daerah yang menyerap produksi petani. Tingkat provinsi, kabupaten, dan desa,” sambungnya.
Dikatakan, rasio serapan dan konsumsi pangan di NTB saat ini masih belum seimbang. Hal ini menjadi tantangan, mengingat pada tahun 2023 saja, NTB harus mengimpor kembali 17 ribu ton beras atau setara dengan 30 ribu ton Gabah Kering Giling (GKG). Padahal, produksi padi di NTB di tahun tersebut mencapai 1,54 juta ton.
“Kurang dari dua persen produksi kita (30 ribu ton yang didatangkan, red),” ucapnya.
Menurut Taufieq, dorongan BUMD untuk menyerap gabah petani menjadi solusi terbaik untuk menyeimbangkan rasio hasil pertanian dengan penyerapan. Apalagi, dengan adanya program swasembada pangan, sudah seharusnya langkah-langkah semacam ini mulai dilakukan.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, H. Abdul Aziz., menyatakan kapasitas gudang penyimpanan Bulog di Provinsi ini hanya sekitar 120 ribu ton saja. Padahal, rata-rata hasil panen padi petani di NTB mencapai 1,4 juta ton.
Sehingga, jika hanya bulog yang bisa menyerap hasil panen petani, maka akan menyebabkan kerugian terhadap petani sebab jika beras disimpan terlalu lama, kualitas pangan ini tentu akan berkurang, begitupun dengan nilai jualnya.
Oleh karena itu perlu adanya inovasi penyerapan lain, salah satunya dengan memanfaatkan BUMD untuk melakukan penyerapan gabah petani. (era)