Beranda blog Halaman 416

UNDP dan Kuatkan Perlindungan Ekosistem Laut Melalui Pilot Asuransi Terumbu Karang di Gili Matra

Penulis
ekbisntb.com
-
0
UNDP bersama KKP melaksanakan program percontohan asuransi terumbu karang di kawasan konservasi Gili Matra Lombok (Ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) Upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga. United Nations Development Programme (UNDP) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Wilayah Kerja Gili Matra melaksanakan program pilot atau percontohan asuransi terumbu karang di kawasan konservasi Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan), Lombok, NTB.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 6–8 Oktober 2025, itu merupakan bagian dari inisiatif Insurance and Risk Finance Facility (IRFF) yang digagas UNDP dan didukung sepenuhnya oleh Ocean Risk and Resilience Action Alliance (ORRAA) melalui UK Blue Planet Fund.

Program ini bertujuan memperkuat ketahanan ekosistem laut serta meningkatkan resiliensi ekonomi masyarakat pesisir terhadap dampak perubahan iklim, terutama risiko pemutihan terumbu karang (coral bleaching).

Dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi bersama masyarakat pesisir, pelaku wisata bahari, dan pemerintah daerah, tim memperkenalkan desain produk asuransi parametik yang dikembangkan oleh SwissRe, perusahaan reasuransi global asal Swiss.

Produk ini menggunakan suhu permukaan laut (sea surface temperature) sebagai indikator pemicu (trigger) untuk pencairan klaim apabila terjadi peningkatan suhu yang berpotensi merusak terumbu karang.

“Inovasi ini menunjukkan bagaimana produk asuransi dapat melengkapi pendekatan manajemen risiko dan meningkatkan ketahanan finansial menghadapi dampak perubahan iklim,” ujar Cherie Gray, Global Lead SwissRe.

Masyarakat pesisir Gili Matra menyambut positif inisiatif tersebut. Sanu, salah seorang penggiat komunitas, menilai perlindungan terhadap terumbu karang menjadi kunci keberlanjutan ekonomi warga.

“Terumbu karang adalah emas bagi kami. Kami tidak punya minyak atau batubara seperti daerah lain. Karena itu, kami akan terus bergotong royong melindungi karang yang menjadi sumber kehidupan kami,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Ahmadi menyebutkan bahwa kawasan pesisir kini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas manusia seperti sampah dan polusi, serta risiko lingkungan berupa abrasi dan kenaikan permukaan air laut. Menurutnya, skema asuransi seperti ini dapat menjadi solusi inovatif dalam menghadapi tantangan tersebut.

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menegaskan bahwa terumbu karang bukan hanya sumber daya alam, melainkan aset ekonomi dan ekologi yang bernilai tinggi.

“Sebagian besar dari kita menganggap terumbu karang sekadar sumber daya alam, padahal ia adalah aset berharga. Kalau kita bisa merawat rumah dan kendaraan yang kita beli, seharusnya kita juga menjaga karang yang menjadi aset alami kita,” ujarnya.

Dengan posisi strategisnya sebagai kawasan konservasi laut sekaligus destinasi wisata bahari, Gili Matra dinilai relevan menjadi lokasi percontohan (pilot area) program asuransi ekosistem laut pertama di Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi model perlindungan keanekaragaman hayati laut yang berkelanjutan serta memperkuat implementasi ekonomi biru di tanah air.(ris)

Perbanrindo NTB Siap Bersinergi Dengan Pemerintah Untuk Penyaluran Rp200 Triliun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Yanuar Alfan

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Yanuar Alfan, menilai langkah pemerintah melalui Kementerian Keuangan yang menyalurkan dana segar sebesar Rp200 triliun ke bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) untuk menggerakkan perekonomian merupakan kebijakan positif yang diharapkan dapat mendorong perputaran ekonomi nasional.

Namun, ia juga berharap agar penyaluran dana tersebut tidak hanya berhenti di bank-bank besar, melainkan bisa menjangkau lapisan ekonomi bawah melalui kerja sama dengan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) maupun BPR Syariah di daerah.

“Harapan kami, kalau memang target penyaluran dana Rp200 triliun itu tidak seluruhnya bisa dikelola oleh bank Himbara, maka bisa disalurkan juga melalui kerja sama dengan kami, BPR BPR Syariah. Bisa saja melalui skema program tertentu,” ujar Yanuar di Mataram, Kamis 9 Oktober 2025.

Menurutnya, kebijakan strategis Menteri Keuangan yang baru, Purbaya ini harus diarahkan agar manfaatnya betul-betul dirasakan oleh sektor riil, terutama UMKM dan pelaku usaha kecil-menengah di daerah sesuai yang diharapkan.

Jika bank-bank besar langsung menyalurkan dana tersebut ke sektor UMKM tanpa melibatkan BPR BPRS, maka akan muncul tantangan tersendiri bagi lembaga keuangan mikro seperti BPR BPRS.

“Memang ada rasa khawatir di satu sisi. Kalau dana itu langsung dikucurkan ke sektor riil menengah ke bawah, tentu menjadi tantangan bagi kami di BPR BPRS. Tapi di sisi lain, kami melihat ini juga bisa jadi peluang untuk memperkuat peran BPR BPRS dalam ekosistem pembiayaan daerah,” jelasnya.

Yanuar menambahkan, kondisi perbankan selama enam bulan terakhir mengalami kesulitan likuiditas, termasuk di sektor kredit properti. Hal ini berdampak pada melambatnya realisasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di berbagai daerah, termasuk NTB.

“Kalau dana segar ini masuk ke BTN misalnya, sekitar Rp25 triliun, pasti dampaknya langsung terasa di sektor properti,” ujarnya.

“Kalau BTN dapat tambahan dana, itu pasti larinya ke properti. Kalau BRI, sudah pasti pasarnya ke UMKM. Jadi, dampaknya ke daerah akan terasa juga,” kata Yanuar.

Meski begitu, ia mengingatkan agar penyaluran dana tersebut tetap dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing daerah. Menurutnya, tidak semua wilayah memiliki karakter pasar dan pertumbuhan ekonomi yang sama seperti di Pulau Jawa.

“Kalau di NTB, saya yakin pimpinan bank-bank Himbara sudah paham mana sektor yang menguntungkan dan mana yang tidak. Jadi penyalurannya harus disesuaikan agar tepat sasaran,” tambahnya.

Dengan adanya kucuran dana Rp200 triliun ini, menurutnya, masalah kesulitan likuiditas perbankan lebih longgar dan perang tarif agak mereda. Yanuar menegaskan, Perbarindo NTB tidak merasa khawatir berlebihan dengan adanya kebijakan tersebut. Sebaliknya, ia melihat peluang sinergi antara bank Himbara dan BPR BPRS bisa memperlancar ekosistem keuangan daerah.(bul)

Lombok Timur Minta Tambahan Kuota BBM Bersubsidi untuk Nelayan

Penulis
ekbisntb.com
-
0

Lombok (ekbisntb.com) –

Kabupaten Lombok Timur (Lotim) meminta tambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi untuk nelayan. Pengurangan kuota tersebut cukup merugikan para nelayan di Lotim. Nelayan mengaku sangat menjerit dengan kebijakan pemerintah tersebut.

Ilham salah satu nelayan di Ekas, Kamis (9/10/2025) mengaku, akibat kebijakan pemerintah ini nelayan banyak tidak bisa melaut. Harga BBM baik solar maupun pertalite cukup mahal. Hasil tangkapan ikan nelayan hanya untuk memenuhi kebutuhan BBM.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Muhammad Zainuddin meminta percepatan penambahan kuota BBM untuk nelayan.

Saat ini, jumlah nelayan Lotim 12.712 se Kabupaten Lotim memerlukan BBM untuk melaut cukup besar. Jenis solar dibutuhkan sebanyak 250 kilo liter (kl) per bulan. Sedangkan pertalite sekitar 128 kl. Sementara saat ini, nelayan mengeluhkan tentang ketersediaan BBM.

Menurutnya, kelangkaan terjadi karena adanya pengurangan kuota untuk SPBN di Tanjung Luar Lotim. Dari 250 Kl per bulan menjadi 128 kl. PT Selaparang Energi sebagai pengelola sudah bersurat ke Hiswana Migas dan ditembuskan ke Dinas Kelautan dan Perikanan.

DKP Lotim kemudian memberikan rekomendasi agar pemerintah dapat memberikan tambahan kuoat kembali ke 250 kl ke SPPN yang ada di Tanjung Luar. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan Lotim. Termasuk SPBN yang dikelola swasta diharapkan bisa ditambah seperti di Labuhan Lombok.

Sebagaimana keluhan nelayan, kebutuhan BBM yang tersedia saat ini hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan selama dua pekan. Selebihnya nelayan tidak bisa melaut karena tidak ada bahan bakar.

“Dua minggu sudah habis karena dua minggu berikutnya kosong, sehingga kesannya SPBN ini mati,” terang Zainuddin.

Pihaknya berharap apa yang menjadi tuntutan warga Lotim ini diberikan. Pasalnya, aktivitas melaut para nelayan di Lotim ini berpengaruh besar pada ketersediaan pangan hewani khususnya dari ikan.

“Jangan sampai nelayan tidak bisa melaut karena BBM tidak tersedia,” ucapnya.

Terlebih kata Zainuddin saat ini, pemerintah pusat tengah gencarkan prorgam Makan Berigizi Gratis (MBG). Kebutuhan MBG terhadap ikan cukup tinggi. Pihaknya juga mengimbau seluruh nelayan ini segera mengajukan izin melaut.

Sejauh ini, dari seluruh nelayan yang ada di Lotgim sebagian besar belum memiliki perizinan. Dinas Kelautan dan Perikanan Lotim siap memfasilitasi seluruh nelayan untuk memperoleh izin dimaksud.

“Kita imbau izinnya ini dilengkapi, kalau kesulitan mengurus perizinan silakan datang ke kantor Dinas Perikanan,” terangnya.

Zainuddin menyebut, pihaknya sudah menyiapkan tim khusus yang bisa membantu para nelayan membuat kelengkapan melaut. Sehingga ke depan bisa dapat rekomendasi untuk bisa mendapatkan BBM.

Saat ini diterapkan aplikasi x-star. Di mana nelayan tidak boleh mewakilkan ke orang lain dalam setiap pembelian BBM. Beda dengan sebelumnya bisa membeli secara kolektif dengan dititip ke orang lain. “Sekarang ini sudah tidak boleh, harus sendiri-sendiri,” ucap Zainuddin.

Banyak sekali nelayan yang selama ini minta rekomendasi tapi izin kapal dengan yang meminta rekomendasi ini beda nama. Hal ini menjadi kendala. Dinas Kelautan dan Perikanan siap memberikan rekomendasi kepada nelayan sehingga urusan membeli BBM tidak terkendala. (rus)

UNDP dan KKP Kuatkan Perlindungan Ekosistem Laut Melalui Pilot Asuransi Terumbu Karang di Gili Matra

Penulis
ekbisntb.com
-
0
UNDP bersama KKP melaksanakan program percontohan asuransi terumbu karang di kawasan konservasi Gili Matra Lombok. (Ekbis NTB.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) –

Upaya menjaga keberlanjutan ekosistem laut terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga. United Nations Development Programme (UNDP) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Wilayah Kerja Gili Matra melaksanakan program pilot atau percontohan asuransi terumbu karang di kawasan konservasi Gili Matra (Meno, Air dan Trawangan), Lombok, NTB.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, 6–8 Oktober 2025, itu merupakan bagian dari inisiatif Insurance and Risk Finance Facility (IRFF) yang digagas UNDP dan didukung sepenuhnya oleh Ocean Risk and Resilience Action Alliance (ORRAA) melalui UK Blue Planet Fund.

Program ini bertujuan memperkuat ketahanan ekosistem laut serta meningkatkan resiliensi ekonomi masyarakat pesisir terhadap dampak perubahan iklim, terutama risiko pemutihan terumbu karang (coral bleaching).

Dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi bersama masyarakat pesisir, pelaku wisata bahari, dan pemerintah daerah, tim memperkenalkan desain produk asuransi parametik yang dikembangkan oleh SwissRe, perusahaan reasuransi global asal Swiss.

Produk ini menggunakan suhu permukaan laut (sea surface temperature) sebagai indikator pemicu (trigger) untuk pencairan klaim apabila terjadi peningkatan suhu yang berpotensi merusak terumbu karang.

“Inovasi ini menunjukkan bagaimana produk asuransi dapat melengkapi pendekatan manajemen risiko dan meningkatkan ketahanan finansial menghadapi dampak perubahan iklim,” ujar Cherie Gray, Global Lead SwissRe.

Masyarakat pesisir Gili Matra menyambut positif inisiatif tersebut. Sanu, salah seorang penggiat komunitas, menilai perlindungan terhadap terumbu karang menjadi kunci keberlanjutan ekonomi warga.

“Terumbu karang adalah emas bagi kami. Kami tidak punya minyak atau batubara seperti daerah lain. Karena itu, kami akan terus bergotong royong melindungi karang yang menjadi sumber kehidupan kami,” ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Ahmadi menyebutkan bahwa kawasan pesisir kini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas manusia seperti sampah dan polusi, serta risiko lingkungan berupa abrasi dan kenaikan permukaan air laut. Menurutnya, skema asuransi seperti ini dapat menjadi solusi inovatif dalam menghadapi tantangan tersebut.

Direktur Konservasi Ekosistem KKP, Firdaus Agung, menegaskan bahwa terumbu karang bukan hanya sumber daya alam, melainkan aset ekonomi dan ekologi yang bernilai tinggi.

“Sebagian besar dari kita menganggap terumbu karang sekadar sumber daya alam, padahal ia adalah aset berharga. Kalau kita bisa merawat rumah dan kendaraan yang kita beli, seharusnya kita juga menjaga karang yang menjadi aset alami kita,” ujarnya.

Dengan posisi strategisnya sebagai kawasan konservasi laut sekaligus destinasi wisata bahari, Gili Matra dinilai relevan menjadi lokasi percontohan (pilot area) program asuransi ekosistem laut pertama di Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi model perlindungan keanekaragaman hayati laut yang berkelanjutan serta memperkuat implementasi ekonomi biru di tanah air.(ris)

𝗟𝗞𝗣 𝗡𝗧𝗕 Harus 𝗝𝗮𝗱𝗶 𝗣𝗶𝗹𝗮𝗿 𝗣𝗲𝗻𝗴𝘂𝗮𝘁𝗮𝗻 𝗦𝗗𝗠 𝗱𝗮𝗻 𝗘𝗸𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶 𝗗𝗮𝗲𝗿𝗮𝗵

Penulis
Marham
-
0
Wagub NTB Indah Dhamayanti Putri meninjau stan salah satu peserta pada Gebyar Gelar Karya LKP se-NTB di Hotel Prime Park, Rabu (8/10/2025)

Lombok (ekbisntb.com) –

Pemerintah Provinsi NTB terus memperkuat sinergi dengan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kompetensi tenaga kerja, khususnya tenaga migran, agar mampu bersaing di pasar kerja nasional maupun internasional.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, saat membuka Gebyar Gelar Karya LKP se-NTB di Hotel Prime Park, Rabu, 8 Oktober 2025.

“Salah satu yang menjadi upaya keras kami, terutama dalam masa pemerintahan kami dengan Pak Gubernur adalah bagaimana penempatan sejumlah tenaga-tenaga kerja yang ada ini tidak lagi dianggap sepele di luar negeri, tetapi mereka kita bekali dengan kemampuan lebih, salah satunya kemampuan bahasa, sehingga mereka memiliki posisi tawar yang cukup baik di dalam maupun di luar negeri,” ujarnya.

Wagub menegaskan, keberadaan LKP turut berperan penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB.

“Keberadaan sejumlah LKP ini adalah yang ikut membantu kami di tingkat provinsi khususnya, untuk menaikkan IPM kami. Karena kami percaya di tingkat pendidikan, ekonomi, dan kesehatan sebagai tolak ukur utama dalam peningkatan IPM ini sangat berpengaruh dan memang hasilnya tidak lantas kita lihat pada hari ini, tetapi penguatan generasi khususnya menuju Indonesia Emas pada tahun 2045,” imbuhnya.

Ia juga mengimbau agar seluruh LKP di NTB terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan sinergi dalam peningkatan kualitas SDM di berbagai sektor.

Pada kesempatan tersebut, Wagub meninjau sejumlah stan pameran LKP yang menampilkan berbagai produk unggulan, seperti kuliner, tenun, dan produk kecantikan. (r/ham)

NTB Raih Dua Penghargaan Bergengsi di IMTI 2025

Penulis
Marham
-
0
Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal menerima penghargaan dari Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana di Jakarta, Kamis 9 Oktober 2025.



Jakarta (ekbisntb.com) –
Bank Indonesia bersama mitra strategis menyelenggarakan The 12th Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025 dengan tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Kemandirian Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif.”

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan tersebut, Bank Indonesia meluncurkan hasil kajian Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025 sekaligus memberikan penghargaan kepada 15 provinsi nominasi IMTI. Acara berlangsung di Ballroom 1, JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis, 9 Oktober 2025.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil masuk dalam lima besar nasional sebagai Destinasi Pariwisata Ramah Muslim Terbaik Tahun 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dan diserahkan oleh Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana.

Selain itu, NTB juga meraih Special Recognition Award for Setting a Global Benchmark in Muslim Friendly Tourism and Sport, sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dalam membangun ekosistem pariwisata ramah muslim berstandar internasional.

Gubernur NTB menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut. Menurutnya, Provinsi NTB meraih penghargaan IMTI 2025 sebagai salah satu dari lima destinasi pariwisata ramah Muslim terbaik nasional. ‘’Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas NTB sebagai destinasi unggulan Muslim friendly tourism di Indonesia,” ujarnya.

Capaian ini semakin memperkuat posisi NTB sebagai ikon wisata halal nasional sekaligus berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi syariah dan pariwisata berdaya saing global. (r/ham)

Serikat Pekerja Akan Usulkan Kenaikan UMP 2026 Secara Wajar

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Yustinus Habur

Lombok(ekbisntb.com) – Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan siap mengusulkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 secara wajar, dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan daerah.

Ketua KSPSI NTB, Yustinus Habur di Mataram, Kamis, 9 Oktober 2025, menegaskan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan rumusan usulan resmi yang akan diajukan setelah pemerintah menetapkan dasar perhitungan UMP terbaru.

Kendati menurut Yustinus, hingga saat ini pemerintah pusat belum menerbitkan peraturan pemerintah (PP) yang menjadi dasar penghitungan UMP 2026. Padahal, regulasi tersebut sangat penting untuk memastikan proses penetapan upah berjalan adil dan transparan.

“Sampai sekarang belum ada PP baru tentang kenaikan upah. Dulu rumusnya mengacu pada tiga komponen, yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan harga kebutuhan hidup. Rumus itu dipakai sejak masa pemerintahan Jokowi, makanya kenaikannya kecil sekali,” ujar Yustinus.

Ia menilai, pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memberikan harapan baru bagi kaum buruh. Menurutnya, buruh kini lebih optimistis karena arah kebijakan ekonomi dianggap lebih berpihak kepada kesejahteraan pekerja.

“Begitu Pak Prabowo naik jadi presiden, buruh tidak demo karena ada optimisme. Undang-undangnya juga lebih bagus. Kami yakin penghitungan UMP nanti akan lebih adil,” tegasnya.

Yustinus menjelaskan, perjuangan buruh selama ini bukan semata-mata untuk menaikkan upah, tetapi juga untuk memperjuangkan pemerataan ekonomi di Indonesia. Ia menyoroti masalah ketimpangan distribusi kekayaan yang menyebabkan banyak perusahaan tutup dan investasi tidak bergerak.

“Indonesia ini kaya, tapi distribusinya tidak merata. Banyak uang mandek di tangan segelintir orang, bahkan koruptor. Akibatnya, uang tidak beredar dan industri pun stagnan. Itu sebabnya korupsi harus dibabat supaya investasi jalan dan ekonomi tumbuh,” ungkapnya.

KSPSI NTB, kata Yustinus, akan berusaha agar usulan UMP 2026 bisa berada di atas angka yang akan ditetapkan pemerintah pusat, namun tetap realistis dan mempertimbangkan daya tahan dunia usaha. Ia juga mengingatkan agar kebijakan ekonomi nasional terus diarahkan untuk menjaga stabilitas industri dan lapangan kerja.

“Kalau menuntut kenaikan tinggi, sementara investasi belum stabil, tentu tidak bisa juga. Kami tidak sekadar menuntut, tapi juga mempertimbangkan nasib rakyat yang belum bekerja. Jadi semuanya harus adil dan merata,” katanya.

Yustinus juga menilai sejumlah kebijakan ekonomi awal pemerintahan Prabowo, seperti pergantian Menteri Keuangan menjadi Purbaya, dan keputusan tidak menaikkan cukai rokok, memberi sinyal positif bagi keberlangsungan industri padat karya.

“Kebijakan itu bisa menahan gejolak industri, termasuk industri rokok yang menyerap banyak tenaga kerja. Kami juga berharap Kementerian Perindustrian terus bergerak untuk memperkuat industri nasional,” pungkasnya.

Dengan situasi ekonomi yang mulai membaik dan komitmen pemerintah baru terhadap pemerataan kesejahteraan, KSPSI NTB optimistis bahwa kenaikan UMP 2026 akan ditetapkan secara wajar dan menguntungkan kedua belah pihak — buruh maupun pengusaha.(bul)

BPSDM NTB Akan Terjunkan Widyaiswara untuk Penanganan Desa Miskin Ekstrem

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Hasil analisis mereka akan diserahkan kepada BPSDM sebagai rekomendasi kebijakan dan bahan koordinasi antar-OPD.

Lombok (Ekbisntb.com) – Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Nusa Tenggara Barat  tengah menyiapkan langkah inovatif dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem.

Mulai tahun ini, BPSDM akan mengaktifkan kembali peran Widyaiswara (para pengajar dan pelatih aparatur) untuk tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga turun langsung ke lapangan melakukan pendampingan dan analisis potensi desa miskin.

Kepala BPSDM NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menjelaskan, ia akan memulai program ini di 20 desa miskin ekstrem, dari total 106 desa yang telah terdata di NTB.

“Kami mulai dari 20 dulu karena kemampuan kami masih terbatas. Tapi kami ingin pastikan penanganannya tepat sasaran. Jadi tidak asal kirim program,” ujarnya.

Menurutnya, langkah ini lahir dari kesadaran bahwa banyak organisasi perangkat daerah (OPD) hanya menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing tanpa memahami pentingnya kolaborasi lintas sektor.

“Misalnya Dinas Pertanian menghasilkan kopi di Dompu, tapi berhenti di situ saja. Padahal mestinya diteruskan ke Dinas Perdagangan atau Dinas Perindustrian untuk hilirisasi dan pemasaran. Nah, pola kolaboratif seperti ini yang masih kurang,” tegas Nelly.

BPSDM NTB kini mengintegrasikan pelatihan kepemimpinan manajerial dan teknis untuk memperkuat kemampuan kolaborasi dan komunikasi lintas OPD.

“Komunikasi dan kolaborasi ini kami kembangkan lewat diklat manajerial, sementara aspek teknisnya lewat diklat teknis. Kami ingin ASN tidak hanya tahu tugasnya, tapi juga tahu dengan siapa dia harus bekerja sama,” jelasnya.

Selain itu, Widyaiswara yang diturunkan ke lapangan akan menganalisis akar permasalahan dan potensi lokal di setiap desa. Hasil analisis mereka akan diserahkan kepada BPSDM sebagai rekomendasi kebijakan dan bahan koordinasi antar-OPD.

“Mereka akan memetakan desa mana potensinya apa, dan treatment apa yang cocok. Kalau sudah ada hasilnya, baru kita bahas bersama OPD mana yang seharusnya turun. Misalnya ternyata di desa ini potensinya pariwisata, berarti Dinas Pariwisata yang intervensi,” papar Nelly.

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, BPSDM NTB juga bekerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan profesional dan lembaga nasional seperti Bappenas. Widyaiswara NTB telah dibagi dalam tiga kelompok keahlian, yaitu kepariwisataan, penyusunan kurikulum, serta coaching dan mentoring.

Nelly menegaskan, pendekatan baru ini bukan sekadar kegiatan pelatihan formal, tetapi bentuk nyata dari pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan lokal.

“Sekarang bukan zamannya hanya mengajar di kelas. Kami ingin Widyaiswara berperan nyata di lapangan, ikut mencari tahu kenapa desa ini miskin dan apa solusi paling tepat,” katanya.

BPSDM NTB saat ini sedang mempersiapkan pelaksanaan program tersebut setelah penetapan anggaran perubahan tahun berjalan. Begitu anggaran diketok, tim Widyaiswara akan segera turun ke lapangan.

“Begitu anggaran siap, kami langsung jalan. Ini bagian dari upaya BPSDM untuk memastikan bahwa pengembangan SDM benar-benar berdampak pada perbaikan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.(bul)

Enam Penerbangan Kargo Angkut Logistik Kepulangan MotoGP Mandalika 2025

Penulis
ekbisntb.com
-
0
proses pemeriksaan dan dokumentasi sesuai standar keamanan penerbangan internasional

Lombok (ekbisntb.com) – Setelah berakhirnya ajang balap dunia MotoGP Mandalika pada 3–5 Oktober 2025, aktivitas Bandara Lombok kembali dipadati dengan arus kepulangan logistik para tim balap internasional. Sejak Senin 6 Oktober 2025 hingga Rabu 8 Oktober 2025, enam penerbangan kargo secara bertahap mengangkut berbagai perlengkapan dan peralatan yang digunakan selama perhelatan MotoGP.

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok, Aidhil Philip Julian, menjelaskan bahwa enam penerbangan kargo tersebut terdiri dari lima pesawat Qatar Airways Cargo tipe Boeing 777 dengan rute Lombok (LOP)–Avalon, Australia (AVV), serta satu pesawat Malaysia Airlines Cargo tipe Airbus A-330 dengan rute Lombok (LOP)–Kuala Lumpur, Malaysia (KUL).

“Seluruh penerbangan membawa logistik utama milik tim balap MotoGP, seperti motor, suku cadang, perangkat elektronik, peralatan pendukung, hingga tiga unit safety car yang digunakan selama ajang berlangsung di Sirkuit Mandalika,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis 9 Oktober 2025.

Aidhil menambahkan, penerbangan kargo terakhir dengan nomor QR8357/QR8830 milik Qatar Airways Cargo tiba di Bandara Lombok pada Rabu 8 Oktober 2205 pukul 20.05 WITA dan lepas landas menuju Avalon pada pukul 23.50 WITA. “Dengan penerbangan terakhir itu, seluruh proses kepulangan logistik MotoGP 2025 resmi selesai,” tambahnya.

Secara keseluruhan, total 385 ton kargo outbound berhasil diterbangkan melalui enam penerbangan tersebut. Proses pemuatan dan pengangkutan berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Keberhasilan ini tercapai berkat koordinasi erat antara InJourney Airports, InJourney Aviation Services (IAS), Bea Cukai, serta berbagai instansi pendukung yang terlibat dalam penanganan logistik internasional.

“Penanganan logistik MotoGP membutuhkan ketelitian tinggi, karena setiap item harus melewati proses pemeriksaan dan dokumentasi sesuai standar keamanan penerbangan internasional. Sinergi antarinstansi menjadi kunci kelancaran seluruh tahapan,” jelas Aidhil.

Bandara Lombok kembali membuktikan kemampuannya sebagai pintu gerbang utama kegiatan internasional di Nusa Tenggara Barat. Keberhasilan pengelolaan arus kargo MotoGP ini sekaligus menunjukkan kesiapan Bandara Lombok dalam menangani kegiatan berskala global di masa mendatang.

“Dengan pengalaman ini, kami semakin siap melayani event-event internasional berikutnya yang akan digelar di Mandalika maupun wilayah lainnya di NTB,” tutupnya.(bul)

Meski Jadi Lumbung Padi, Warga Bima Tetap Antusias Beli Beras Bulog

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Mawardin(Ekbisntb.com/hir)

Bima (Ekbisntb.com) – Menjadi salah satu daerah penghasil padi di Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata tak membuat warga Bima berhenti memburu beras Bulog. Di tengah melimpahnya panen padi, beras jenis Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) justru menjadi pilihan utama masyarakat, terutama di wilayah perkotaan.

NTB Satu Data tahun 2024 mencatat, Kabupaten Bima memproduksi padi sebanyak 204.686 ton, dengan luas panen 42.202 hektare dan produktivitas 48,50 kuintal per hektare. Sedangkan Kota Bima memproduksi 12.602 ton, dengan luas panen 2.339 hektare dan produktivitas 53,88 kuintal per hektare.

Angka itu menegaskan posisi Bima sebagai salah satu lumbung padi NTB. Namun, tingginya produksi tidak serta-merta menekan permintaan terhadap beras Bulog.

Asisten Manajer Bisnis Perum Bulog Cabang Bima, Mawardin, mengakui bahwa antusias warga terhadap beras SPHP tetap tinggi. “Alhamdulillah, respons masyarakat terhadap beras SPHP bagus sekali. Hari ini saja kami ada operasi pasar di dua titik, Pasar Sila dan Pasar Woha. Besok juga ada pasar murah Pemkot Bima di Kelurahan Sambi Nae. Kegiatan seperti ini rutin setiap pekan,” katanya kepada Suara NTB, Rabu 8 Oktober 2025.

Dalam setiap kegiatan pasar murah, Bulog Cabang Bima menyalurkan antara dua hingga dua setengah ton beras SPHP. Di Kota Bima, stok itu hampir selalu habis. “Antusias masyarakat di kota memang tinggi. Kalau di kabupaten agak berbeda, karena banyak warga yang memproduksi beras sendiri,” jelas Mawardin.

Fenomena ini menunjukkan bahwa daya beli terhadap beras Bulog bukan semata karena ketersediaan, tetapi juga karena faktor harga dan kepercayaan. Dengan harga Rp57.000 per kemasan 5 kilogram, SPHP menjadi alternatif stabil di tengah fluktuasi harga beras lokal.

Bulog Cabang Bima, yang membawahi wilayah Kota Bima, Kabupaten Bima, dan Dompu, juga membuka outlet stabilitas pasokan dan harga pangan di depan kantor cabang Bima yang beroperasi setiap hari. Selain itu, distribusi diperluas melalui mitra resmi seperti Rumah Pangan Kita (RPK) agar akses masyarakat terhadap beras SPHP tetap terjaga.

“Setiap hari outlet kami buka karena permintaan tinggi. Beras SPHP tetap diminati, bahkan di daerah yang sebenarnya penghasil padi seperti Bima,” tutup ujar Mawardin. (hir)

1...415416417...1,088Halaman 416 dari 1,088