Beranda blog Halaman 414

Kemenkeu: Utang Indonesia per Juni 2025 Mencapai Rp9.138,05 Triliun

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Kementerian Keuangan (Kemenkeu )RI mencatat utang pemerintah pusat hingga Juni 2025 mencapai Rp9.138,05 triliun atau setara 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jakarta (ekbisntb.com) – Kementerian Keuangan (Kemenkeu )RI mencatat utang pemerintah pusat hingga Juni 2025 mencapai Rp9.138,05 triliun atau setara 39,86 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Debt to GDP ratio kita pada akhir Juni 2025 adalah 39,86 persen. Satu level yang cukup rendah, cukup moderate dibandingkan dengan banyak negara baik peer group, negara tetangga maupun G20,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Suminto dalam temu media di Bogor, Jumat.

Menurut dia, rasio utang terhadap PDB tersebut masih berada di level aman.

Sebagai perbandingan, posisi utang pemerintah pada Desember 2024 tercatat Rp8.813,16 triliun, yang terdiri dari pinjaman Rp1.087,17 triliun dan Surat Berharga Negara (SBN) Rp7.725,99 triliun atau setara 39,81 persen terhadap PDB.

Memasuki Juni 2025, rasio utang naik tipis menjadi 39,86 persen, dengan komposisi pinjaman Rp1.157,18 triliun dan SBN Rp7.980,87 triliun.

Pinjaman tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri senilai Rp1.108,17 triliun, naik dari posisi Mei 2025 sebesar Rp1.099,25 triliun, serta pinjaman dalam negeri Rp49 triliun, naik dari Rp48,7 triliun. Sedangkan, porsi utang dari SBN turun dari Rp8.029,53 triliun pada Mei menjadi Rp7.980,87 triliun pada Juni 2025.

Penerbitan SBN berdenominasi rupiah masih mendominasi dengan nilai Rp6.484,12 triliun, turun dari sebelumnya Rp6.524,44 triliun. Adapun SBN berdenominasi valuta asing (valas) tercatat Rp1.496,75 triliun, turun dari Rp1.505,09 triliun.

“Jadi Juni total outstanding utangnya Rp9.138 triliun, pinjamannya Rp1.157 triliun dan SBN Rp7.980,87 triliun,” ujar Suminto.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa mulai 2025 pemerintah akan merilis data utang secara triwulanan, bukan bulanan seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kebijakan itu bertujuan memastikan statistik utang lebih kredibel karena disesuaikan dengan ukuran PDB nasional yang dirilis setiap kuartal oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

“Supaya statistiknya lebih kredibel. Agar rasio itu tidak berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan realisasi. Nanti debt to GDP ratio (dirilis) setiap tiga bulan,” kata Suminto. (ant)

Dana Transfer Pusat Dipangkas, Pemkab Loteng Pertimbangkan Rencana Pengangkatan PPPK Paruh Waktu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lombok Tengah H. Lalu Pathul Bahri

Lombok (ekbisntb.com) –

Kebijakan pemerintah pusat untuk memangkas alokasi transfer dana ke pemerintah daerah, tidak terkecuali ke Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) dipastikan bakal berdampak pada banyak hal. Selain mempengaruhi rencana pembangunan infrastruktur fisik. Pemangkasan dana transfer pusat juga berpotensi mempengatuhi beberapa kebijakan lainnya. Termasuk rencana pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Terlebih Pemkab Loteng akan mengangkat tenaga PPPK Paruh Waktu dalam jumlah cukup banyak di tahun 2026 mendatang. Jumlahnya, mencapai sekitar 4.951 orang yang artinya membutuhkan dukungan alokasi anggaran yang cukup besar untuk penggajiannya.

“Banyak hal yang terdampak. Termasuk itu (pengangkatan tenaga PPPK paruh waktu) juga,” ungkap Bupati Loteng H. Lalu Pathul Bahri, S.I.P.,M.A.P., Jumat (10/10/2025).

Ditemui di kantornya, Pathul mengatakan kalau pemangkasan alokasi dana transfer pusat tersebut sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak, sehingga mau tidak mau pemerintah daerah harus menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ada.

Alasannya, tidak ada cara lain dalam menyikapi kondisi yang ada yakni dengan beradaptasi, yakni melakukan penyesuaian terhadap rencana program yang akan dilaksanakan di tahun depan. Baik itu program fisik maupun program non fisik.

Begitu juga dengan target-target yang ada, semua harus menyesuaikan dengan kondisi anggaran yang ada. terutama soal target pendapatan daerah. Mengingat, dana transfer pusat yang dipangkas tidak hanya alokasi untuk program fisik, tapi ada juga alokasi untuk program pusat.

“Detail apa saja yang dipangkas kita masih menunggu penjelasan dari pemerintah pusat. Tapi yang jelas ada DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dan non fisik,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra NTB ini.

Disinggung ada tidak upaya dari Pemkab Loteng untuk meminta pemerintah pusat membatalkan kebijakan pemangkasan dana transfer pusat tersebut? Pathul mengaku itu sudah menjadi kebijakan pusat. Yang perlu sekarang bagaimana adaptasi dengan kondisi anggaran yang ada. Maka perlu ada diskusi-diskusi lebih lanjut lagi terkait persoalan ini.

Loteng bakal mendapat pemangkasan dana transfer pusat mencapai Rp 383 miliar di tahun 2026 mendatang dari Rp 2,23 triliun yang diterima tahun ini menjadi Rp 1,85 triliun di tahun depan. “Ada pengurangan alokasi dana transfer pusat sebesar 17,1 persen di tahun 2026 mendatang,” sebut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Loteng H. Lalu Wiranata, S.I.P. M.A. (kir)

Imbangi Pemangkasan Dana Transfer, Kinerja BUMD dan OPD Penghasil PAD di Lombok Barat Harus Dievaluasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
H Jumahir

Lombok (ekbisntb.com) –

Menyikapi kebijakan pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2026, DPRD Lombok Barat (Lobar) meminta Pemkab melakukan sejumlah langkah. Yakni menggenjot PAD dengan mengevaluasi kinerja BUMD dan OPD penghasil PAD.

 BUMD dan OPD yang tidak mampu mencapai target mesti dievaluasi, diberikan sanksi tegas.  Selain itu, Pemkab perlu efesiensi pembiayaan pada hal-hal yang tidak berdampak langsung pada program pembangunan.

Hal ini ditegaskan, Anggota Komisi II DPRD Lobar H Jumahir, Jumat, 10 Oktober 2025. Ia mengatakan, pemangkasan TKD ini berdampak pada pagu anggaran seluruh OPD, termasuk di Sekretariat DPRD. Sehingga harapannya selaku Legislator arah kebijakan anggaran daerah perlu diarahkan pada beberapa program yang urgen.

Seperti program mandatori Pemerintah Pusat yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. “Mana yang menjadi mandatori spending oleh Pemerintah Pusat, itu yang dipenuhi dulu yang merupakan keharusan ada persentase pemenuhan program-program inti yang merupakan mandatori harus dipilah dulu dan harus dipenuhi,”kata Politisi Golkar ini. Kemudian, kegiatan yang bersifat seremonial yang tidak berdampak langsung pada pembangunan harus dikurangi.

Sebagai contoh, kata dia, di Pemda Jawa Barat hampir 80 persen anggaran makan minum pegawai seluruh OPD dipangkas. “Itu dari sisi biaya,”ujarnya. Kemudian dari sisi pendapatan daerah, ada beberapa hal yang direkomendasikan oleh DPRD pada Pemkab dalam rangka meningkatkan PAD.

Pertama, harus ada evaluasi kinerja BUMD sebagaimana yang dilakukan Pemerintah Pusat pada BUMN. Dari target yang dinilai terlalu instan atau belum sesuai harapan pada periode lalu harus digenjot supaya dividen yang diberikan dibarengi kinerja maksimal.

Bila perlu politisi asal Narmada itu mengusulkan agar BUMD ini dibuatkan Pakta Integritas atau kontrak kinerja dengan Bupati. Kalau tidak mampu menghasilkan dividen sesuai target dan potensi maka harus diganti.

“Berikutnya, OPD harus membuat terobosan-terobosan yang mendongkrak terpenuhinya target-target PAD,”tegasnya. Misalnya, pada Dinas Pertanian dari target Rp510 juta pada tahun 2025 dan tahun 2026 naik jadi 700 juta lebih, tidak bisa dengan jurus-jurus instan.

Ia pun sudah memberikan pemaparan pada Distan, di mana ia mendorong agar OPD ini memperbanyak UPT. UPT ini di samping menjadi sarana edukasi pada petani, namun bisa juga mendongkrak PAD. Contohnya kata dia, bagaimana Distan memberi penyuluhan soal peningkatan produksi sektor peternakan, sementara tidak ada UPT di sektor itu.

“Kami harapkan agar lahan yang dikelola Distan, dibuatkan jadi pilot project, supaya ada unit peternakan disana untuk edukasi dan dilain pihak dongkrak PAD,”ujarnya.

Begitu pula kata dia di OPD lain harus melakukan upaya-upaya terobosan untuk dongkrak PAD. Termasuk Disperindag telah diminta validasi data jumlah pedagang di seluruh pasar, OPD terkait juga ingin menaikkan PAD dengan menambah los di masing-masing pasar. Karena dengan tambahan los ini maka jumlah pedagang bisa meningkat dan pendapatan pun naik.

Selain itu, perlu mempersingkat rentang waktu rolling mandor pasar yang lebih singkat, supaya ada perubahan. Sebab kalau terlalu lama, cenderung setorannya stagnan, itu-itu saja. Sementara jumlah pedagang bertambah.

Pihaknya juga meminta agar Disperindag kedepan menangani dua sektor untuk sumber PAD. Dua sektor ini adalah parkir dan sampah pasar. Hal ini juga agar tidak ada kesan, lain yang menghasilkan sampah dan menarik retribusi, namun pihak lain yang menangani sampah. Supaya sampah pasar ditangani sepenuhnya oleh Disperindag.

 Lebih-lebih  retribusi kebersihan ditarik oleh Disperindag. Di samping itu, pengelolaan parkir di pasar juga didorong jadi kewenangan Disperindag. “Itu salah satu potensi yang kami berikan nanti tahun 2026,”imbuhnya.

BUMD maupun OPD ini harus berupaya maksimal meningkatkan PAD. Sebab tahun 2026, Bupati menaikkan target PAD Rp100 miliar. Tentu di samping inovasi menaikkan PAD, pihaknya juga perlu bagaimana mengarahkan Pokir untuk mendongkrak sektor perekonomian maupun PAD tersebut. (her)

PWI NTB Silaturrahmi dengan Kapolda, Bahas Kondusifitas Daerah Hingga Tambang Rakyat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pengurus PWI NTB dan Kapolda NTB beserta jajaran, dalam silaturrahmi, Jumat, 10 Oktober 2025

Mataram (ekbisntb.com)- Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi NTB menggelar silaturahmi dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan di Rumah Dinas Kapolda di Mataram, Jumat 10 Oktober 2025.

Pertemuan ini berlangsung hangat dan penuh keakraban, sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara insan pers dengan aparat kepolisian.

Dalam pertemuan tersebut, sejumlah topik strategis dibahas, mulai dari peluang kolaborasi penyelenggaraan pelatihan jurnalistik dan UKW hingga peran media dalam menjaga kondusifitas daerah.

Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, menegaskan bahwa pers memiliki posisi penting sebagai pilar demokrasi dan mitra strategis kepolisian dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat.

“Media berperan besar dalam mencerdaskan publik, sekaligus menangkal penyebaran berita bohong atau hoaks yang dapat mengganggu stabilitas keamanan. Karena itu, kami berharap sinergi dengan PWI NTB bisa semakin erat,” ujarnya.

Kapolda menegaskan sebagai putra daerah, dirinya berkeinginan agar rakyat NTB dapat makmur dan sejahtera.

Oleh karena itu, Eks Koorsahli Kapolri ini, menggagas penambangan rakyat yang dikelola ilegal selama ini di Pulau Lombok dan Sumbawa menjadi legal melalui  izin pertambangan rakyat (IPR) untuk koperasi tambang lokal.

“Tentu, dengan adanya IPR, maka penambangan ilegal itu bisa kita kontrol melalui pembinaan dan pengawasan. Jika ini bisa dilakukan, maka potensi sumber daya alam yang dimiliki Provinsi NTB akan bisa menyejahterakan rakyat,” tegas Hadi Gunawan.

Menurutnya, IPR yang sudah dipersiapkannya, adalah praktik pertambangan yang legal, bersih, dan berpihak kepada masyarakat lokal.

Di mana, kata Hadi Gunawan, koperasi yang akan mengelolanya, bukan sekadar badan usaha, tetapi sebuah gerakan sosial yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, dan kekeluargaan, nilai-nilai yang sangat sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia.

“Sejarah membuktikan, koperasi terbukti mampu menjadi penyangga ekonomi nasional, khususnya di tengah tantangan global saat ini. Maka, dengan iklim usaha yang aman dan kondusif, kami dukung koperasi menjadi pilihan utama untuk membangun kemandirian ekonomi,” jelas Kapolda.

“Saya minta para jurnalis di NTB agar juga berkontribusi dalam IPR dengan menyajikan berita yang sejuk dan mencerdaskan, sehingga rakyat tercerdaskan soal IPR ini,” sambung Hadi Gunawan.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa Polisi adalah pelayan masyarakat. Karena itu, setiap personel dituntut siap melayani masyarakat kapan saja dibutuhkan.

Karenanya, Hadi Gunawan tengah juga membuat aplikasi dalam rangka menekan kecelakaan lalu lintas dengan cara-cara humanis.

“Jadi, aplikasi ini bukan memberi tindakan, tapi lebih pada edukasi ke polisi, dan untuk masyarakat mereka akan kelacak jika pernah melanggar di semua wilayah NTB tapi enggak akan kita hukum tapi kita akan banyak imbau dan beri bimbingan agar tidak melanggar lagi,” papar Kapolda.

“Mohon doanya, Insya Allah dalam waktu dekat ini, aplikasi ramah berlalu lintas ini akan kita luncurkan,” sambungnya.

Sementara itu Ketua PWI NTB Ahmad Ikliludin, menyampaikan apresiasi atas sambutan Kapolda dan jajarannya.

Menurut jurnalis senior Radar Lombok ini, pihaknya siap berkolaborasi dalam program pelatihan maupun kegiatan bersama yang bertujuan meningkatkan kapasitas wartawan.

Hal ini, sekaligus mendukung terciptanya situasi yang kondusif di Provinsi NTB.

“Kami berkomitmen menjaga independensi pers, namun juga tetap bersinergi dengan semua pihak, termasuk kepolisian, agar informasi yang disajikan selalu berimbang, menyejukkan, dan mendorong pembangunan daerah,” kata Iklil.

Lebih lanjut dikatakanya bahwa silaturahmi ini diharapkan menjadi langkah awal penguatan kemitraan PWI dan Polda NTB, khususnya dalam menghadapi tantangan era digital, dinamika politik, hingga isu-isu strategis lainnya yang membutuhkan kerja sama erat antara media dan aparat keamanan.

“Kami mengatensi jajaran Polda melalui Bagian Humas yang selalu responsif selama ini,” ujar Kapolda.

Lebih lanjut Iklil berharap agar kasus pemanggilan jurnalis oleh kepolisian karena pemberitaan agar tidak ada lagi.

Mengingat, pemanggilan jurnalis baik sebagai pihak terlapor maupun saksi terhadap laporan kasus pemberitaan yang bersumber dari hasil liputan, berpotensi melanggar Pasal 8 UU Pers. Yakni, jurnalis mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan profesinya.

“Kami harap langkah Polres Sumbawa yang telah melakukan pemanggilan klarifikasi kembali pada tujuh media agar bisa dihentikan. Ini karena pemberitaaann para jurnalis, sejauh ini telah sesuai Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan telah memenuhi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang menjadi pedoman perilaku dan tanggung jawab bagi para jurnalistik dalam melaksanakan tugasnya,” jelas Iklil.

Menjawab hal itu, Kapolda Hadi Gunawan memerintahkan Kabid Humas Polda NTB AKBP Mohammad Kholid untuk berkoordinasi dengan Kaplres Sumbawa.

“Pak Kabid Humas, segera dikoordinasikan dengan Pak Kapolres agar penyidik paham akan UU Pers,” tandas Kapolda.

Pertemuan silaturahmi ini dihadiri Sekretaris PWI NTB Fahrul Mustofa, dan tiga orang  pengurus PWI setempat. Sementara, Kapolda ditemani oleh Kabid Humas Polda NTB AKBP Mohammad Kholid. (*)

Bulog NTB Terus Banjiri Pasar dengan Beras SPHP dan Beras Premium

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar turun ke pasar-pasar tradisional, salah satunya pasar tradisional di Lombok Utara untuk memastikan ketersediaan beras SPHP dan beras premium Bulog di pasaran

Lombok (ekbisntb.com) – Perum Bulog Kantor Wilayah NTB memastikan ketersediaan beras di pasaran tetap aman pasca penetapan kebijakan pemerintah pusat terkait harga eceran tertinggi (HET) beras premium sebesar Rp14.900 per kilogram.

Pimpinan Wilayah Perum Bulog NTB, Mara Kamin Siregar, menegaskan bahwa tidak tersedianya sejumlah merek beras lokal di ritel modern bukan disebabkan oleh kelangkaan stok, melainkan karena dinamika distribusi dan penyesuaian harga di tingkat produsen dan pedagang.

“Beras lokal yang tidak tampak di pasaran bukan berarti stok beras menipis. Sebagian besar beras lokal masih terserap di tingkat petani dan penggilingan karena harga gabah yang tinggi, sehingga belum banyak masuk ke pasar ritel,” jelas Siregar, Jumat, 10 Oktober 2025.

Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga di tengah kebijakan HET baru, Bulog NTB terus melakukan intervensi pasar dengan menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke berbagai pasar tradisional di seluruh NTB.

“Kami pastikan masyarakat tetap mudah mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Saat ini setiap hari Bulog NTB menyalurkan hingga seratus ton beras SPHP untuk membanjiri pasar,” ujar Regar.

Selain beras SPHP, Bulog juga memperkuat pasokan beras premium komersial di pasaran. Kedua jenis beras ini merupakan hasil serapan dari petani lokal NTB, disesuaikan dengan preferensi masyarakat yang cenderung menyukai beras pulen dan berkualitas tinggi.

Ia menambahkan, Bulog NTB tidak hanya menjaga ketersediaan beras di ritel dan pasar tradisional, tetapi juga membuka peluang kerja sama dengan kelompok masyarakat yang ingin menggelar pasar rakyat atau operasi pasar.

“Kami siap mendukung kegiatan pasar rakyat. Armada Bulog bisa turun langsung membawa beras, minyak goreng, dan gula ke lokasi. Kalau teman-teman wartawan atau masyarakat ingin mengadakan operasi pasar, kami siap mensupport,” tegasnya.

Dengan langkah intervensi ini, Bulog NTB memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap isu kelangkaan beras. Baik beras SPHP maupun beras premium tersedia dalam jumlah cukup dan tersebar di berbagai saluran distribusi.

Sebelumnya, Ketua Forum Komunikasi Sales Marketing (FKSM), Hasbi, yang juga Operational Manager MGM Supermarket, menyampaikan bahwa setelah HET baru ditetapkan, sejumlah merek lokal memang belum muncul di rak ritel modern. Namun, stok beras di pasar modern tetap aman dan terkendali.

Langkah Bulog ini diharapkan mampu menenangkan masyarakat sekaligus menjaga kestabilan harga di tengah dinamika distribusi beras nasional.(bul)

Bandara Lombok Resmi Layani Rute Penerbengan ke Tambolaka dan Waingapu

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Maskapai Wing Air di Bandara Lombok yang melayani penerbangan ke Waingapu dan Tambolaka

Lombok (ekbisntb.com)- PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok resmi melayani penerbangan  menuju Bandar Udara Lede Kalumbang, Tambolaka (TMC) dan Bandara Internasional Umbu Mehang Kunda, Waingapu (WGP) sejak Kamis, 10 Oktober 2025.

“Pembukaan rute baru ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat jaringan konektivitas udara di kawasan timur Indonesia, sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi antarprovinsi di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur,” ujar General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Kantor Cabang Bandara Lombok, Aidhil Philip Julian.

Penerbangan Lombok–Tambolaka (LOP–TMC) dilayani oleh Wings Air dengan kode penerbangan IW1836 berangkat pukul 09.30 WITA dan tiba pukul 10.40 WITA, sedangkan rute sebaliknya Tambolaka–Lombok (TMC–LOP) dengan kode penerbangan IW1837 berangkat pukul 11.00 WITA dan tiba pukul 12.10 WITA.

Sementara itu, penerbangan Lombok–Waingapu (LOP–WGP) dilayani oleh Wings Air IW dengan kode penerbangan IW1886 berangkat pukul 14.45 WITA dan tiba pukul 16.05 WITA, dengan penerbangan kembali Waingapu–Lombok (WGP–LOP) kode penerbangan IW1887 berangkat pukul 07.45 WITA dan tiba pukul 09.05 WITA.

Seluruh penerbangan menggunakan pesawat ATR 72-600 berkapasitas 72 penumpang yang dikenal efisien dan ideal untuk menjangkau rute antarpulau.

“Kehadiran rute Lombok–Tambolaka dan Lombok–Waingapu diharapkan mampu membuka akses baru bagi wisatawan, pelaku usaha, serta masyarakat di kedua provinsi. Selain mempermudah mobilitas, konektivitas ini juga memperkuat posisi Bandara Lombok sebagai gerbang udara strategis untuk kawasan Nusa Tenggara,” tambah Aidhil.

Dengan penambahan dua rute ini, Bandara Lombok kini melayani 11 rute domestik yaitu Jakarta, Surabaya, Denpasar, Labuan Bajo, Bima, Sumbawa Besar, Yogyakarta, Makassar, Balikpapan, Tambolaka  dan Waingapu serta 2 rute internasional yaitu Kuala Lumpur dan Singapura. PT Angkasa Pura Indonesia berkomitmen untuk terus memperluas jaringan penerbangan dan meningkatkan pelayanan bagi seluruh pengguna jasa bandara.(bul)

NTB Menorehkan Prestasi Gemilang di Ajang ISEF 2025

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Si (tiga dari kanan), bersama Kepala BI NTB, Hario K. Pamungkas (dua dari kiri), didampingi Kepala Dinas Pariwisata NTB, Nur Aulia serta jajaran BI NTB saat menerima penghargaan

Lombok (ekbisntb.com)– Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) ke-12 tahun 2025 secara resmi dibuka pada tanggal 8 Oktober 2025 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, bersama Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo. Penyelenggaraan ISEF tahun ini mengusung tema “Sinergi Ekonomi dan Keuangan Syariah Memperkuat Kemandirian Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif” dan akan berlangsung hingga 12 Oktober 2025.

Dalam kesempatan ini, Perry Warjiyo menegaskan bahwa semangat ISEF harus tercermin dalam tiga hal utama, yaitu mengedepankan spirit jama’ah (persatuan), memperluas kemanfaatan bagi umat, dan memberikan dampak nyata bagi kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Rahmatan Lil ‘Alamin.

Empat komitmen utama yang diusung pada pembukaan ISEF 2025 meliputi:

  1. Peluncuran Masterplan Ekonomi Syariah Nasional,
  2. Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Pusat-Daerah untuk pengembangan ekonomi syariah,
  3. Peningkatan operasi dan pembiayaan keuangan syariah, serta
  4. Peluncuran Database ZISWAF Terintegrasi untuk memperluas pangsa ekonomi syariah nasional.

Penyelenggaraan ISEF menurutnya menjadi momentum untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Berdasarkan State of Global Islamic Economy (SGIE) Report 2025, Indonesia berhasil mempertahankan posisinya di peringkat ke-3 dunia, di bawah Arab Saudi dan Malaysia. Selain itu, Bank Indonesia juga memperoleh penghargaan sebagai Best Central Bank of the Year dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah global.

Kabar membanggakan juga datang dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam rangkaian acara tersebut, NTB berhasil mendapatkan dua penghargaan bergengsi dalam ajang Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2025, yaitu meraih urutan ketiga Destinasi Pariwisata Ramah Muslim Terbaik Nasional dan menjadi salah satu dari 15 Provinsi yang mendapatkan Special Recognition Award of Muslim-Friendly Destination dengan mengusung keunggulan “Setting a Global Benchmark in Muslim- Friendly Tourism & Sports”.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata atas komitmen dan konsistensi Pemerintah Provinsi NTB dalam mengembangkan ekosistem wisata halal berstandar internasional. Lebih dari itu, penghargaan ini memperkuat posisi NTB sebagai daerah pelopor dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Prestasi ini tentunya tidak hanya membanggakan masyarakat NTB, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dalam membangun sektor pariwisata dan ekonomi berbasis syariah.

Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Si, yang secara langsung menerima apresiasi tersebut dari Menteri Pariwisata, menyampaikan terima kasih kepada masyarakat NTB dan seluruh pelaku pariwisata atas dukungannya dalam mewujudkan pariwisata ramah muslim.

“Kami juga memberikan apresiasi khusus kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Bapak Hario K. Pamungkas beserta jajaran, atas dukungannya dalam pengembangan pariwisata halal di NTB, termasuk inisiatif melalui pesantren, desa wisata, sertifikasi halal, kota wakaf, serta pengembangan zona KHAS di daerah ini,” ujarnya.

Sebagai salah satu kontributor aktif dalam ajang ISEF 2025, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB juga turut menghadirkan berbagai delegasi pesantren dan pelaku UMKM binaan, antara lain:

  1. Pondok Pesantren Nurul Hakim (Gerbang Santri), juara Lomba Pesantren Unggulan FESyar KTI 2025;
  2. Muhammad Jalalaen, siswa SMKN 1 Gerung, finalis Indonesia International Halal Chef Competition (IN2HCC) kategori pelajar;
  3. UMKM fesyen ready to wear CahyaHouse dan Totimori yang turut berpartisipasi dalam IN2MOTIONFEST sebagai bagian dari IKRA 2025;
  4. UMKM Lombok Mutiara Wahidah, Ana Pearls, dan Lamops & Concha untuk sektor kriya; dan
  5. Produk kuliner khas NTB seperti Ayam Taliwang Beca Bero dan Sate Rembiga Goyang Lidah yang tampil di HalalMart.

Kehadiran delegasi NTB ini semakin memperkuat peran daerah dalam membangun ekosistem ekonomi syariah berbasis UMKM dan pesantren, sekaligus menunjukkan potensi besar NTB di sektor wisata halal dan ekonomi kreatif.

Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi dengan pesantren, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dalam membangun kemandirian ekonomi umat dan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sejalan dengan semangat ISEF 2025, BI optimistis bahwa pesantren akan menjadi pilar penting dalam membangun ekonomi syariah yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan.(bul)

Mandalika Festival of Speed Putaran 3 & 4 Segera Dihelat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
MGPA bersama InJourney dan ITDC memastikan MFOS menjadi festival lengkap yang menghadirkan pengalaman menyeluruh dari tribun, paddock, hingga area publik.(

Lombok (ekbisntb.com) – Mandalika Festival of Speed (MFoS) putaran 3 dan 4 akan kembali hadir di Sirkuit Mandalika pada 24-26 Oktober 2025. Event ini menjadi lanjutan dari dua putaran sebelumnya. Selama tiga hari, para pembalap nasional akan memacu mobil-mobil terbaik mereka di lintasan sepanjang 4,3 kilometer ini.

Berdasarkan jadwal resmi, MFOS akan menampilkan rangkaian latihan bebas, sesi kualifikasi, hingga dua kali balapan utama di tiap kelas, serta aksi seru dari Time Attack Series yang selalu dinanti.

Beberapa kategori unggulan yang akan berlaga antara lain KRIDA Agya One Make Race (OMR), ajang pembinaan pebalap muda dengan mobil kompak; Subaru BRZ Super Series yang menampilkan performa mobil sport berpenggerak roda belakang; serta tiga kelas Kejuaraan Nasional ITCR (1200, 1500, dan 3600) yang selalu menghadirkan pertarungan ketat antara tim dan pembalap berpengalaman.

Sebagai pelengkap, Time Attack Series menjadi ajang bagi para pembalap independen dan komunitas otomotif untuk unjuk kemampuan mencatat waktu tercepat di sirkuit kebanggaan Indonesia tersebut.

Rangkaian Balapan

Hari Jumat (24 Oktober) akan diawali dengan pemeriksaan lintasan (track inspection) dan sesi latihan untuk semua kategori. Dua sesi latihan disiapkan agar tim dapat menyesuaikan setelan mobil dan memahami kondisi lintasan. Hari pertama ditutup dengan Time Attack 2 yang menjadi ajang uji kemampuan individu pembalap sebelum memasuki balapan utama.

Sabtu (25 Oktober) akan diwarnai babak kualifikasi dan balapan pertama (Race 1) untuk seluruh kategori. Agya OMR akan menempuh delapan putaran, Subaru BRZ Super Series lima belas putaran, sementara ITCR 1200, 1500, dan 3600 masing-masing menjalani sepuluh putaran. Cuaca panas tropis dan tikungan cepat khas Mandalika akan menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap.

Minggu (26 Oktober) menjadi puncak acara dengan kualifikasi kedua dan Race 2 yang menentukan posisi podium serta klasemen akhir musim. Rangkaian lomba akan ditutup dengan Time Attack 6, diikuti upacara podium dan penghargaan bagi para juara MFOS 2025.

Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA), Priandhi Satria, menegaskan bahwa MFOS bukan sekadar kompetisi balap, tetapi juga bagian dari upaya membangun ekosistem besar yang menghubungkan olahraga, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

Selain aksi balap, area sirkuit akan disemarakkan oleh zona UMKM, pameran otomotif, dan kuliner khas NTB. MGPA bersama InJourney dan ITDC memastikan MFOS menjadi festival lengkap yang menghadirkan pengalaman menyeluruh dari tribun, paddock, hingga area publik.(bul)

TCR dan BMW Akan Adu Cepat di Sirkuit Mandalika

Penulis
ekbisntb.com
-
0
TCR Indonesia dan BMW Racing Series adalah kelas yang paling menantang di MFOS.

Lombok (ekbisntb.com) – Persaingan sengit antara mobil-mobil touring berperforma tinggi akan kembali tersaji di Sirkuit Mandalika dalam ajang Mandalika Festival of Speed (MFOS) 2025 Putaran 3 dan 4.

Dua kategori yang paling dinantikan, mobil balap TCR (Touring Car Race) dan BMW siap menampilkan pertarungan penuh strategi dan kecepatan tinggi pada 24–26 Oktober 2025.

Arena Pertarungan Touring Berkelas

Kedua kelas ini menjadi perhatian utama di setiap gelaran MFOS. TCR Indonesia menampilkan mobil-mobil touring car dengan standard spesifikasi balap internasional mesin turbo, aerodinamika canggih, dan performa tinggi yang menuntut ketepatan strategi serta ketangguhan pembalap.

Sementara BMW Racing Series menghadirkan deretan mobil-mobil performa tinggi dengan kekuatan mesin besar dan gaya kompetisi khas Eropa.

Dengan format balapan 12 laps untuk setiap race, kedua kelas ini akan menampilkan duel sengit di setiap tikungan. Kombinasi tikungan cepat seperti Turn 10, Turn 13, dan Turn 16 serta lintasan lurus panjang di sektor utama Mandalika, akan menjadi ajang pembuktian bagi kecepatan, konsistensi, dan penguasaan teknik setiap pembalap.

Hari Penentuan dan Aksi Seru di Mandalika

Sesi latihan dan kualifikasi akan dimulai sejak Jumat (24 Oktober) dengan dua kali sesi practice untuk menyesuaikan setup kendaraan. Kualifikasi akan berlangsung Sabtu pagi sebelum Race 1, dan Minggu pagi untuk Race 2.

Para pembalap di kedua kelas ini tidak hanya berjuang untuk podium, tetapi juga membawa nama tim dan pabrikan mereka dalam persaingan Kejuaraan Nasional. Balapan ini akan memperlihatkan perpaduan antara performa mesin dan ketangguhan fisik pembalap di bawah suhu panas tropis Mandalika.

Direktur Utama MGPA, Priandhi Satria, menyebut kategori TCR Indonesia dan BMW Racing Series sebagai simbol kemajuan dunia balap mobil nasional yang kini sejajar dengan ajang-ajang touring level internasional.

“TCR Indonesia dan BMW Racing Series adalah kelas yang paling menantang di MFOS. Mobil-mobilnya berteknologi tinggi, dan para pembalapnya menuntut disiplin serta konsistensi luar biasa,” jelas Priandhi Satria.

Para penggemar balap mobil nasional akan disuguhi aksi spektakuler  dari suara turbo yang menggema di lintasan hingga pertarungan taktis menuju garis finis.(bul)

Pupuk Indonesia Buka Pendaftaran Pengecer Pupuk Subsidi 2026, Berikut Syaratnya

Penulis
ekbisntb.com
-
0
PT Pupuk Indonesia (Persero) membuka pendaftaran Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) untuk mendukung penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2026.

Lombok (ekbisntb.com) – PT Pupuk Indonesia (Persero) membuka pendaftaran Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS) untuk mendukung penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2026. Pendaftaran dibuka secara online mulai tanggal 13 hingga 25 Oktober 2025.

Pjs. Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Yehezkiel Adiperwira menyampaikan bahwa, pendaftaran ini dijalankan Pupuk Indonesia sesuai dengan mekanisme baru dalam penyaluran pupuk bersubsidi, yang diatur Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 15 Tahun 2025 sebagian peraturan pelaksanaannya.

“Beberapa waktu lalu Pupuk Indonesia membuka pendaftaran Pelaku Usaha Distribusi (PUD), saat ini dilanjutkan pendaftaran PPTS. Berdasarkan aturan dari tata kelola penyaluran pupuk bersubsidi terbaru, Titik Serah terdiri dari empat entitas, yaitu Pengecer, Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani), Pokdakan (Kelompok Budidaya Ikan), dan Koperasi,” ujar Yezki, sapaat akrab Yehezkiel Adiperwira dalam keterangan resmi kepada media ini, Jumat, 10 Oktober 2025.

Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar menjadi PPTS, antara lain mengajukan surat permohonan menjadi PPTS; Kemudian menyampaikan surat pernyataan kesanggupan menjadi penyalur pupuk bersubsidi.

Selain itu, pendaftar PPTS harus memiliki Akta Legalitas Badan Usaha; NIB dengan KBLI 47763 (Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Serta menyampaikan rekening koran 3 bulan terakhir.

Syarat berikutnya, pendaftar harus memiliki dan/atau menguasai gudang di wilayah kerja yang diajukan dengan kapasitas penyimpanan minimal 5 ton. Terakhir, memiliki permodalan yang cukup sesuai dengan ketentuan Pupuk Indonesia.

“Persyaratan-persyaratan tersebut ditetapkan dengan tujuan agar Pupuk Indonesia dapat menjaring calon PPTS yang memiliki kapabilitas baik dalam menjalankan tugas penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan Perpres 6 Oktober 2025 dan Permentan 15 Oktober 2025,” tandas Yezki.

Lebih lanjut ia menambahkan, pendaftaran dilakukan melalui laman ppts.pupuk-indonesia.com. Penerapan aplikasi atau sistem digital dalam menjaring PPTS akan berlangsung secara efisien, efektif, akuntabel, kompetitif, adil dan wajar.

“Bagi PPTS yang terpilih akan ditunjuk dan dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah kerja yang ditentukan sepanjang periode penyaluran tahun 2026,” tutup Yezki.(bul)

1...413414415...1,088Halaman 414 dari 1,088