Tuesday, April 21, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 377

Bakso Lapangan Tembak Senayan Hadir di Lombok Epicentrum Mall

0
Re-opening bakso lapangan tembak senayan, Rabu, 12 Maret 2025 di Mataram. (ekbisntb.com/era)

Lombok (ekbisntb.com) – Bakso otentik Lapangan Tembak Senayan hadir kembali di Lombok Epicentrum Mall. Bakso yang sempat tutup karena Covid-19 tersebut kembali hadir pada Rabu, 12 Maret 2024 di lantai dua LEM dengan menu makanan baru dan berbagai fasilitas seru, khususnya untuk anak-anak.

General Manajer Bakso Lapangan Tembak Senayan, Sukotjo menyampaikan re-opening kali ini menyajikan suasana baru kepada pelanggan, sebab, desain bakso lapangan tembak senayan dibuat lebih moderen, mengikuti tren, serta family friendly.

“Ini suasananya, desainnya baru. Kita ngikut tren daripada desain-desain yang ada,” ujarnya kepada Ekbis NTB, Rabu, 12 Maret 2025.

Selain memperhatikan suasana dan desain, terdapat beberapa menu baru yang disajikan oleh Bakso Lapangan Tembak Senayan, seperti Tongseng dan berbagai aneka ayam seperti ayam geprek, ayam kremes, hingga ayam betutu.

Menu lainnya yang menjadi pelopor berdrinya restoran ini tentunya aneka Bakso, Nasi Goreng, aneka Mie Ayam, Mie Rebus Jawa, Bihun, Kwetiau, menu Sapi, Ayam, berbagai menu makanan tradisional, makanan China, seafood, berbagai side dish, dan minuman.

Menu unggulan yang legendaris sejak awal berdirinya restoran bakso ini, kata Sukotjo adalah aneka nasi goreng. Dengan kisaran harga Rp30 ribu hingga Rp40 ribu, pengunjung bisa menikmati bakso yang telah ada sejak tahun 1972.

Selama seminggu ke depan, sambungnya, Bakso Lapangan Tembak Senayan memberikan penawaran menarik kepada pengunjung, yaitu es jeruk gratis setiap pembelian bakso spesial. Tidak hanya itu, dalam beberapa waktu ke depan Sokotjo akan memberikan promo-promo menarik lainnya.

“Dalam opening kita ada promo sementara yaitu karena kita bakso jadi orang yang mesan bakso istimewa dapat satu minuman orange jus gratis,” katanya.

Sukotjo melanjutkan, selama berdiri lebih dari setengah abad, Bakso Lapangan Tembak Senayan telah memiliki sekitar 80 cabang di Indonesia. Di NTB, ini kali kedua ia membuka restoran bakso tersebut setelah sempat vakum selama beberapa tahun.

Sementara itu, General Manajer LEM Salim Abdad, mengucapkan selamat atas dibukanya gerai Bakso Lapangan Tembak Senayan.  Hal tersebut menunjukkan brand nasional semakin melirik pangsa pasar daerah, terutama Lombok.

Dirinya berharap LEM semakin berkembang dan sukses memberikan warna lain selain pariwisata di NTB. Pembangunan infrastruktur juga akan mengikuti, baik jalan, penerangan dan lainnya. “Lampu yang terang dan dan tidak ada jalan rusak itu salah satu barometer mereka (investor, Red),” sambungnya.

Terkait jumlah gerai yang belum terisi, kata Salim, kini tersisa satu persen saja. Beberapa brand sedang dalam pembicaraan untuk mengisi sisa gerai tersebut. (era)

Dua Bulan, Investasi di KSB Capai Rp464,7 Miliar

0
Kamaluddin(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Pertumbuhan investasi di Kabupaten Sumbawa Barat diperkirakan bakal kembali menunjukkan tren positif di tahun 2025 ini. Hal itu setidaknya terlihat dari data realisasi yang telah dibukukan dalam 2 bulan terakhir.

Berdasarkan Data Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) KSB, selama bulan Januari dan Februari total investasi yang telah masuk sebesar Rp464,7 miliar. Rinciannya, investasi dalam bentuk Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp366,7 miliar dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) senilai Rp42,2 miliar.

Untuk jumlah perusahaannya, investasi PMA sebanyak 24 perusahaan. Sementara investasi PMDN sebanyak 249 perusahaan. “Kalau dibagi perbulan, Januari itu ada 118 perusahaan masuk berinvestasi dan di Februari 157 perusahaan,” terang kepala DPMPTSP KSB, Kamaluddin kepada wartarwan, Rabu 12 Maret 2025.

Dari segi nilai, investasi yang dikelola perusahaan PMA lebih besar jumlahnya daripada perusaahan PMDN. Menurut, Kamaluddin, meski jumlah perusahaan PMA hanya terdiri dari 24 perusahaan, namun jenis usaha yang dikelolannya rata-rata adalah usaha padat modal. “Kalau kita lihat datanya di aplikasi OSS (Online Single Submission), mereka (PMA) kebanyakan bergerak di usaha real estate. Sedangkan PMDN bidang perdagangan dan industri atau UMKM,” urainya.

Mencermati data DPMPTP KSB, usaha real estate yang bakal dikelola para PMA itu kebanyakan bergerak di bidang pariwisata. Ini terlihat dari lokasi usahanya yang umumnya berada di pesisir pantai KSB mula dari Kecamatan Poto Tano, Taliwang, Jereweh, Maluk hingga Sekongkang.

Dikatakan Kamaluddin, umumnya investasi PMA itu berencana akan membangun fasilitas akomodasi untuk kepariwisataan. “Ada yang mau investasi bangun hotel ada juga yang mau buat Bungalo dan lainnya,” bebernya.

Melihat capaian nilai investasi yang sudah ada itu, Kamaluddin selanjutnya mengaku optimis target investasi di tahun 2025 ini akan kembali tercapai. Bahkan seperti tahun 2024 lalu melampaui target yang ditetapkan oleh Pemprov NTB.

“Tahun 2024 kita surplus 336 persen. Kita ditarget hanya Rp13 triliun, tapi realisasinya sampai Rp43,7 triliun. Nah tahun ini perkiraan kami seperti itu juga,” katanya optimis. (bug)

Bapok Strategis Dijual Murah, Bazar Tenten Tani Ramadan Distan Diserbu Warga

0
Wabup Lobar Hj Nurul Adha didampingi Asisten II Setda Lobar Najamudin, Kepala Distan Damayanti Widyaningrum memantau Bazar Tenten Tani yang diadakan Distan, Rabu 12 Maret 2025. (ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bazar Tenten Tani Ramadan yang diadakan Pemkab Lombok Barat (Lobar) dalam hal ini Dinas Pertanian (Distan) Rabu 12 Maret 2025 diserbu warga. Bazar Tenten yang dipusatkan di dua titik berbeda yakni di Kantor Distan Labuapi dan Kantor Camat Kediri ini menjual aneka bahan pokok (bapok) strategis seperti beras, cabai, bawang hingga minyak goreng serta telur. Harganya pun cukup murah, sehingga bapok ini laku keras.

Wabup Lobar Hj. Nurul Adha turun memantau Bazar Tenten Tani, didampingi Asisten II Setda Lobar H. L. Najamudin, Kepala Distan Lobar Damayanti Widyaningrum dan jajaran. Umi Nurul sapaan akrab Wabup ini, mengapresiasi Bazar Tenten Tani yang diadakan Distan, karena menjual hasil panen atau produk petani Lobar, kemudian hasil olahan dari KWT (Kelompok Wanita Tani). Beragam olahan yang dijual, ikan pepes, bakso ikan, kerupuk pisang dan lainnya, termasuk hasil olahan perkebunan.

“Ini menunjukkan bahwa Lobar siap swasembada pangan, lumbung pangan. Ternyata hasil pertanian kita luar biasa, begitupula hasil perkebunan kita,” kata Umi Nurul.

Ia pun mendorong agar OPD terus mendorong petani agar produksi kian meningkat. Termasuk KWT harus mendapatkan pembinaan agar produk hasil pertanian memiliki nilai tambah di pasaran.

Wabup juga berharap Tenten Tani ini tidak hanya diadakan di bulan puasa namun pada momen tertentu juga digelar untuk memberikan support promosi hasil pertanian, perkebunan. Selain itu mampu menstabilkan harga dalam pengendalian inflasi dan warga juga bisa membeli dengan harga yang lebih murah.

Sementara itu, Kepala Distan Lobar Damayanti Widyaningrum mengatakan Bazar Tenten Tani ini diadakan dengan melibatkan warga sekitar yang ada di wilayah Labuapi dan Kediri. Masyarakat dari beberapa desa juga turut dilibatkan . “Dan ini permintaan warga kepada kami untuk melakukan bazar pangan murah, kalau kami di Distan Tenten Tani,” kata dia.

Dalam Bazar Tenten Tani ini dijual hasil petani, Poktan, KWT, peternak dari 10 kecamatan. Masing-masing kecamatan membawa produk hasil pertanian untuk dijual di Tenten Tani, seperti beras diambil dari petani di Gerung. Bapok dari petani ini dikoordinir masing-masing BPP kecamatan, kemudian dijual di bazar tenten. “Dibayar sesuai harga jual petani, tapi dijual lebih murah di Tenten Tani,”ujarnya.

Aneka komoditas ini dijual dengan harga murah, seperti beras, cabai, telur, bawang merah, bawang putih, minyak goreng, gula, dan gula aren. Kegiatan Tenten Tani ini diadakan di dua lokasi berbeda yakni di kantor Distan dan kantor Camat Kediri. (her)

PDIP Tegaskan Tak Bertanggung Jawab atas Program Bansos Rp40 Miliar

0
Ahmad Amrullah(ekbisntb.com/ist)

Lombok(ekbisntb.com) – Polemik program Bantuan Sosial (Bansos) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur terus menjadi sorotan publik. Program yang menyedot anggaran APBD Lombok Timur 2025 sekitar Rp40 miliar ini mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan, termasuk DPRD, aktivis, dan pengamat.

Sejumlah pihak menyayangkan munculnya program tersebut dalam APBD. Anggota DPRD Lombok Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmad Amrullah, kembali angkat bicara mengenai proses penganggaran bansos ini. Ia menyoroti tahapan pembahasan R-APBD 2025 yang dilakukan tak lama setelah Pilkada Serentak 2025.

“Prosesnya seperti ‘bimsalabim’. Paripurna pengesahan APBD hendak dilaksanakan, tetapi beberapa menit sebelumnya, Pj Sekda baru menyampaikan program ini di luar ruang rapat paripurna. Ini menunjukkan proses yang tidak visioner. Sebuah program seharusnya dikaji secara matang, mempertimbangkan manfaat dan mudaratnya, bukan muncul tiba-tiba,” ujar Amrullah pada Rabu 12 Maret 2025.

Amrullah juga menanggapi pernyataan Ketua DPRD Lombok Timur, Muhammad Yusri, yang menyebut bahwa Fraksi PDI Perjuangan ikut membahas program bansos dalam APBD 2025.

“Coba diingat kembali, dalam pandangan umum fraksi, kami membahas APBD secara keseluruhan sesuai mekanisme pembahasan berjenjang. Sementara program bansos ini diusulkan di menit-menit terakhir sebelum penetapan APBD. Bagaimana mungkin kami bisa memberikan pandangan yang komprehensif?” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan memang mengikuti rapat paripurna, tetapi bukan dalam konteks menyetujui anggaran Rp40 miliar untuk bansos.

“Di R-APBD yang dibagikan kepada kami tidak ada program ini. Jadi bagaimana kami bisa mengulasnya dalam pandangan umum fraksi? Sekali lagi, ini muncul secara ‘bimsalabim’,” katanya.

Lebih lanjut, Amrullah mempertanyakan permintaan sinkronisasi APBD 2025 yang terjadi saat kepemimpinan masih berada di tangan Pj Bupati, bukan kepala daerah terpilih.

“Saat APBD dibahas, pemerintah daerah masih dipimpin oleh Pj Bupati, bukan oleh Iron-Edwin (kepala daerah terpilih). Saat itu, Iron-Edwin baru ditetapkan sebagai pemenang Pilkada, tetapi belum dilantik. Apa kewenangan mereka untuk memberikan arahan kepada eksekutif dan legislatif? Ini jelas keliru secara aturan,” tandasnya.

Amrullah juga mengkritisi argumen pimpinan DPRD yang menyebutkan bahwa program bansos ditempatkan di Dinas Perdagangan karena sasarannya bukan hanya masyarakat miskin.

“Jumlah penerima bansos ini 273 ribu jiwa, sedangkan jumlah masyarakat miskin di Lombok Timur sekitar 183 ribu jiwa. Lalu, siapa 90 ribu penerima lainnya?” tanyanya.

Amrullah menegaskan bahwa sikap Fraksi PDI Perjuangan sudah jelas, sebagaimana tertuang dalam Surat Nota Keberatan yang telah disampaikan sebelumnya.

“Jangan tanya lagi sikap kami. Sudah jelas bahwa kami tidak bertanggung jawab atas program ini,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah Fraksi PDI Perjuangan akan mendukung jika program tersebut tetap dilaksanakan, ia menegaskan bahwa mereka telah memberikan peringatan sejak awal.

“Silakan saja jika program ini tetap dijalankan. Yang terpenting, Fraksi PDI Perjuangan tidak bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Jika di kemudian hari muncul masalah, kami sudah mengingatkan sejak awal,” pungkasnya. (ndi)

Sumbawa Optimalkan Pemungutan Pajak Daerah

0
Penandatanganan kerja sama Kabupaten Sumbawa dengan Kemenkeu dalam mengoptimalkan sektor pendapatan dari pajak.(ekbisntb.com/ist)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa, melakukan penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam rangka mengoptimalkan pemungutan pajak pusat dan daerah, secara virtual, Rabu 12 Maret 2025.

Dirjen pajak Kemenkeu, Suryo Utomo, mengapresiasi partisipasi aktif pemerintah daerah dalam program tersebut. Ia menegaskan bahwa kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama dari sektor pajak hotel dan restoran, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta retribusi parkir.

“Kami berharap PAD di semua daerah di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kolaborasi ini membantu optimalisasi pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan pajak kepada wajib pajak secara bersama,” ucapnya.

Bupati Sumbawa Ir. H. Syarafuddin Jarot seusai acara menegaskan bahwa pemerintah daerah siap mendukung penuh implementasi perjanjian kerja sama ini demi meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan mendorong kemandirian fiskal daerah. “Semoga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah ini dapat terus terjalin dengan baik serta memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah,” ucapnya.

Ia berharap dengan adanya kerja sama ini penerimaan pajak pusat dan daerah dapat lebih optimal. Tentu tujuan akhirnya akan mampu mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Sumbawa.

“Kami berharap pembangunan di daerah bisa maksimal dengan optimal nya penerimaan dari sektor pajak karena masih banyak wilayah kita yang butuh perhatian, ” tukasnya. (ils)

Satgas Atensi Ketersediaan Pangan Selama Bulan Ramadhan

0
AKBP Gede Bagus Nyoman Junaedi(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Satuan Tugas (Satgas) Polres Sumbawa, memastikan ketersediaan bahan pokok penting (Bapokting) jelang hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah dalam keadaan aman termasuk tingkat inflasi juga masih aman yakni berada dibawa 1 persen.

“Sebelumnya kita sudah turun melakukan pemantauan harga ke sejumlah pasar dan hasil pantauan itu kita pastikan ketersediaan pangan masih aman,” kata Kasatgas Pangan Polres Sumbawa, AKBP Gede Bagus Nyoman Junaedi kepada wartawan, Rabu 12 Maret 2025.

Jun pun memastikan, pihaknya bersama dengan nstansi lainnya juga tetap melakukan kunjungan ke sejumlah pasar memastikan kondisi harga tetap stabil. Apalagi dalam beberapa minggu kedepan masyarakat akan melaksanakan hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah.

“Meski bapok aman, pengawasan tetap akan kita lakukanRabu  untuk menekan terjadinya hal tidak diinginkan,” ujarnya.

Diapun meyakinkan ketersediaan Bapok aman bukan hanya ucapan saja. Melainkan berdasarkan hasil pemantauan lapangan bersama TPID NTB, mulai dari tingkat produsen, distributor, sampai pada pengecer di pasar.

“Hasil pantauan, stok itu ada, harga normal, dan tidak terjadi kelangkaan terjadi menjelang hari raya idul fitri tahun 2023,” sebutnya.

Begitu juga dengan rantai distribusi minyak dan gas (migas). Berdasarkan hasil pantau dan koordinasi bersama BPH Migas, ia meyakinkan bahwa penyediaan maupun pendistribusian migas masih terbilang lancar dan aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Untuk stok Migas masih aman, distribusi juga demikian sampai dengan sampai saat ini,” cetusnya.

Tentu jika ada yang sengaja melakukan penimbunan Bapok, dia memastikan akan memberikan tindakan tegas. Dia juga berharap dukungan masyarakat maupun para pelaku usaha bahan pangan maupun migas untuk tidak melakukan penimbunan.

“Kami berharap tidak ada pihak melakukan perbuatan curang, yang dapat merugikan masyarakat. Kalau ada, kami akan tindak sesuai aturan perundang-undangan. Ada pidana menanti,” tegasnya. (ils)

Petani di Seteluk Terancam Gagal Panen

0
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah saat memberikan sambutan di acara Safari Ramadan di kecamatan Seteluk.(ekbisntb.com/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah dan Hj. Hanipah mengawali kegiatan Safari Ramadan 1446 H di Kecamatan Seteluk, pada Selasa 11 Maret 2025.

Dalam agenda Safari Ramadan perdananya itu, seperti biasa bupati sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Dan salah satu laporan yang diterima Bupati Amar, yakni mengenai adanya ancaman gagal panen yang bakal dihadapi petani salah satu wilayah lumbung padi KSB itu.

Camat Seteluk, Syamsul Hadi dalam laporannya menyampaikan, ancaman gagal panen di wilayahnya itu berpotensi terjadi di Desa Meraran. Di desa itu sekitar 80 persen lahan persawahan petani masih terendam air akibat banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Akibatnya petani yang sudah terlanjur menanam atau menyiapkan lahannya tidak dapat melanjutkan proses tanamnya. “Untuk itu kami mengharapkan adanya bantuan dari instansi terkait untuk mengatasi masalah tersebut,” pintanya.

Tanpa bantuan pemerintah, Syamsul Hadi mengatakan, petani di Desa Meraran tidak dapat melanjutkan kegiatan tanamnya berikutnya. Mengingat modal yang akan digunakan untuk musim tanam berikutnya, petani mengandalkan dari hasil panen tanaman saat ini. “Kalau ini gagal. Maka tidak ada modal lagi petani kita untuk menanam berikutnya,” urainya.

Selain meminta bantuan untuk mengatasi ancaman gagal panen, Syamsul Hadi juga melaporkan kepada Bupati agar harga jual gabah tetap stabil. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, dimana harga gabah anjlok saat puncak masa panen.

“Sebagai gambaran pak Bupati, harga jual gabah kering giling tahun 2024 hanya Rp3.500/kilogram ini belum mampu menutupi biaya operasional petani kita. Kami berharap agar ada intervensi dari pemerintah untuk membantu meningkatkan harga jual gabah tahun ini, seiring dengan visi pak Bupati KSB yang ingin membawa kemajuan di sektor pertanian,” pinta Syamsul Hadi.

Menanggapi laporan Camat Seteluk itu, Bupati Amar dalam sambutannya, menegaskan bahwa harga gabah yang telah ditetapkan oleh pemerintah adalah Rp6.500/kilogram. Karenanya ia meminta masyarakat untuk bersama-sama menjaga harga tersebut dan turut mengawal keberlanjutan harga yang adil bagi para petani. “Harga ini sesuai dengan apa yang ditetapkan pemerintah pusat, harga tersebut adalah harga gabah panen,” katanya seraya menegaskan kesulitan yang dihadapi petani pasti akan dicarikan solusinya oleh pemerintah. “Kita akan pastikan petani kita dapat tetap melanjutkan usaha pertaniannya,” janjinya.

Mengenai agenda Safari Ramadannya, H. Amar menyatakan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari silaturahmi pemerintah dengan masyarakat. Ia berharap lewat agenda ini pemerintah dapat mendengarkan langsung aspirasi dan keluhan yang dirasakan masyarkat. “Kami baru dilantik 21 hari lalu, dan Seteluk adalah tempat pertama yang kami pilih untuk bersilaturahmi,” ujarnya.

Di akhir sambutannya H. Amar meminta doa dan dukungan dari masyarakat untuk kelancaran program-program pemerintahannya. Menurutnya, tanpa ada dukungan dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat kesejahteraan akan sulit tercapai. “Tidak akan tercapai kesejahteraan masyarakat jika tidak ada partisipasi dari masyarakat itu sendiri,” imbuhnya.

Di akhir kegiatan, Bupati memberikan paket sembako kepada masyarakat miskin dan kurang mampu. Selain itu Bupati juga menyerahan dana hibah kepada lembaga sosial kemasyarakatan di Kecamatan Seteluk. (bug)

Akhir Maret, Puncak Panen Raya di Loteng

0
Seorang petani di Loteng tengah merapikan tanaman padi setelah diterjang angin kencang beberapa hari yang lalu, jelang puncak musim panen yang diperkirakan berlangsung akhir bulan Maret mendatang. (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Musim tanam pertama tahun 2025 di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) saat ini sudah mulai masa panen. Dengan puncak masa panen diperkirakan bakal berlangsung akhir bulan Maret mendatang. Melihat kondisi tanaman padi petani saat ini, Dinas Pertanian Loteng memperkirakan produksi gabah pada musim tanama pertama kali ini bisa menebus angka 330 ribu ton lebih.

Kepala Bidang (Kabid) Perkebunan Dinas Pertanian Loteng Zaenal Arifin, kepada Ekbis NTB, Rabu 12 Maret 2025 mengatakan, saat ini luas tanam padi di Loteng sekitar 56 ribu hektar dengan rata-rata produksi padi perhektar sebesar 5,7 ton, maka produksi gabah pada panen musim tanam pertama bisa mencapai 330 ton.

Jumlah produksi tersebut setara 60 persen dari target produksi gabah selama musim tanam tahun 2025 ini yang diperkirakan mencapai lebih dari 500 ribu ton. “Musim tanam pertama memang jadi andalan utama untuk bisa memenuhi target produksi gabah dalam satu musim tanam,” terangnya.

Pihaknya optimis produksi gabah pada musim tanam pertama tahun ini tinggi karena melihat kondisi tanaman padi petani yang rata-rata baik. Nyaris tidak ada laporan terkait serangan hama yang bisa mengganggu produksi gabah petani. Ditunjang juga dengan kondisi cuaca yang sangat mendukung dengan curah hujan tinggi.

“Kalau laporan serangan hama hampir tidak ada kita terima. Jadi ini yang membuat kita optimis produksi gabah di panen pertama ini cukup tinggi,” imbuh Zainal.

Kekurangan sisa target produksi gabah nanti akan diupayakan pada musim tanam kedua dan ketiga. Untuk musim tanam kedua, tahun ini ditargetkan antra 25-30 ribu hektar yang tanam. Karena faktor cuaca sangat mendukung tahun. Dengan intensitas hujan masih cukup hingga bulan Mei mendatang.

Adapun di musim tanam ketiga luas tanamnya tidak begitu besar. Hanya sekitar 5 ribu hektar. Kebanyakan di wilayah utara dan beberapa area di depan sumber air baku. “Kalau secara total target luas tanam tahun ini sekitar 96 ribu hektar. Sehingga kita bisa menyumbang produksi gabah di atas 500 ribu ton,” pungkasnya. (kir)

Investasi 54 Tambak Udang di Lotim Mencapai Lebih dari Rp 1 Triliun

0
Husnul Basri (ekbisntb.com/rus)

Lombok(ekbisntb.com) – Sepanjang pesisir pantai Lombok Timur (Lotim) dan Sambelia sampai Jerowaru berjejer tambak udang. Jumlahnya berdasarkan dasboard data Online Sigle Submision (OSS), jumlahnya saat ini sudah mencapai 54 unit. Nilai investasinya dihitung lebih dari Rp 1 triliun.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim, Husnul Basri kepada Ekbis NTB, Rabu 12 Maret 2025 menjelaskan sebagian besar tambak udang sudah mulai beroperasi. Ada juga yang masih dalam proses melakukan perencanaan investasi.

Jumlah investasi tambak udang itu dihitung berdasarkan nilai per hektar lahan. Di mana, total lahan yang digunakan untuk tambak udang ini mencapai 500-600 ha. Nilai investasi per hektar lahan Rp 2 miliar.

Laporan nilai investasinya dapat dilihat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Hanya saja, tidak semua perusahaan yang sudah berinvestasi ini mengisi LKPM. Semua, investor tambak udang di Lotim katanya merupakan PenanamAN Modal Dalam Negeri (PMDN). “Semua dalam negeri,” imbuhnya.

Banyaknya tambak udang di Lotim karena perizinan sekarang dipermudah. Negara memberikan kesempatan untuk berinvestasi seluas-luasnya dan diberikan pelayanan perizinan dengan mudah.

Setelah lahirnya UU Omnibus Law, aspek perizinan ini memang dituntut dipermudah. Saat ini, pemerintah daerah memang tidak dapat apa-apa selain retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) atau dulu disebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

PBG ini pun sekarang menjadi kewenangan dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). PBG sendiri dikeluarkan sekali seumur hidup, kecuali penambahan bangunan baru.

Sampai sejauh ini, belum ada dasar hukum yang membolehkan daerah menarik pungutan baik berupa pajak ataupun retribusi. Terakhir, tahun 2021 lalu daerah diperbolehkan menarik retribusi sebesar Rp 1,5 juta per hektar untuk tambak udang sekarang sudah tidak diperbolehkan.

Manfaat investasi tambak udang yang diterima Lotim tidak secara langsung. Tapi bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lotim yang menjadi pekerja. Rata-rata satu tambak ini memiliki pekerja 10-50 orang. “Ada tenaga kerja yang diserap,” paparnya lagi.

Diyakini, dengan aktivitas bisnis tambak udang itu pasti ada dampak ekonomi bagi masyarakat. Pasti terjadi pergerakan ekonomi. Ada dana Cotporate Social Responsibility (CSR). Setidaknya untuk masyakarat sekitar lokasi tambak.

Harapan Pemkab Lotim, CSR ini bisa ke depan masuk ke pemerintah daerah Kabupaten Lotim. Hal ini dimaksudkan agar manfaat yang dirasakan bisa lebih luas. Masyarakat Lotim bisa lebih banyak dapat manfaat dari kehadiran tambak udang.(rus)

Loteng Siap Angkat Tenaga PPPK Paruh Waktu, Meski Akui Tak Mampu Bayar Upah Sesuai UMR

0
H. L. Firman Wijaya (ekbisntb.com/kir)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) menegaskan siap menjalankan kebijakan soal pengangkatan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Namun, standar upah nantinya akan mengikuti kondisi dan kemampuan keuangan daerah atau besarannya dipastikan jauh di bawah standar Upah Minimum Regional (UMR) yang ada.

“Kalau standar penggajiannya mengikuti UMR jelas kita tidak mampu. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Meski nominalnya di bawah UMR yang berlaku,” terang Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng H. Lalu Firman Wijaya, S.T.M.T., kepada Ekbis NTB di sela-sela kegiatan Musrenbang RKPD kecamatan di Kecamatan Praya Timur, Selasa 11 Maret 2025.

Dikatakannya, soal pengangkatan tenaga PPPK paruh waktu tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat dan, Pemkab Loteng tentu akan mengikuti kebijakan tersebut. Karena ke depan dalam komposisi kepegawaian di lingkup pemerintah daerah tidak ada lagi pegawai honorer. Yang ada hanya Aparatur Sipil Negara (ASN), baik itu Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau tenaga PPPK.

Tinggal sekarang Pemkab Loteng masih menunggu berapa jumlah tenaga PPPK paruh waktu yang akan diangkat. Karena yang diangkat menjadi tenaga PPPK paruh waktu ialah tenaga honor yang sudah memenuhi syarat yang ditentukan. Yang utama ialah sudah mengikuti seleksi tenaga PPPK, baik itu seleksi tahap pertama maupun tahap kedua.

“Jadi yang tidak pernah mengikuti seleksi tenaga PPPK tidak bisa diangkat sebagai tenaga PPPK paruh waktu. Karena hakekatnya tenaga PPPK paruh waktu itu ialah tenaga honor peserta seleksi tenaga PPPK yang tidak lolos seleksi menjadi tenaga PPPK,’’ terangnya.

Menyinggung mengenai waktu pengangkatan, Firman menegaskan masih menunggu petunjuk pusat atau setelah proses pengangkatan tenaga PPPK tuntas. Karena untuk jumlah yang diangkat menjadi tenaga PPPK paruh waktu harus menunggu pengangkatan tenaga PPPK selesai. Sementara pengangkatan tenaga PPPK saja ditunda sampai bulan Maret 2026 mendatang.

“Kita tunggu saja kebijakan pemerintah pusat. Baik itu soal kapan pengangkatan dan teknisnya bagaimana, pemerintah yang punya kebijakan untuk mengaturnya,” imbuhnya.

Terpisah, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Loteng Lalu Wardihan Supriadi, mengungkapkan untuk jumlah tenaga PPPK paruh waktu yang akan diangkat berjumlah sekitar 4.500 orang. Jumlah tersebut masih bisa berubah karena proses seleksi tenaga PPPK tahap kedua masih berjalan.

“Kalau dari proses seleksi tenaga PPPK tahap pertama itu ada sekitar 2.729 tenaga honor yang berpeluanga diangkata sebagai tenaga PPPK paruh waktu. Sedangkan dari proses seleksi tenaga PPPK tahap dua, potensinya ada sekitar 1.867 orang. Jadi kalau ditotal sekitar 4.596 orang,” sebut Wardihan. (kir)