Tuesday, April 21, 2026
26.5 C
Mataram
Home Blog Page 374

Sumbawa Klaim Produksi GKP Capai 300 Ribu Ton di Tahun 2024

0
Ni Wayan Rusmawati(ekbisntb.com/dok)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Dinas Pertanian (Distan) Sumbawa, mengklaim produksi Gabah Kering Panen (GKP) di tahun 2024 mencapai 300 ribu ton dengan total luas tanam mencapai 72.000 hektare yang tersebar di seluruh kecamatan di wilayah setempat.

“Jika kita equivalent kan dengan beras maka produksi beras kita mencapai 192 ribu ton sehingga cadangan pangan kita masih sangat aman hingga beberapa bulan kedepan,” kata Kadistan Sumbawa, Ni Wayan Rusmawati kepada Ekbis NTB, Jumat 14 Maret 2025.

Wayan melanjutkan, jika 192 ribu ton dikurangi dengan jumlah penduduk di Kabupaten Sumbawa sebanyak 529.447 jiwa serta dikurangi dengan pakan ternak, dan bibit maka Sumbawa masih surplus beras. Bahkan berdasarkan data angka surplus beras itu mencapai 175.734 ton gabah kering giling (GKG) atau setara beras sebesar 112. 505 ton.

“Jadi, kita (Sumbawa) dari segi pangan masih aman dan masih ada stok beras meski di tahun 2024 kemarin kita dilanda kemarau panjang,” ujarnya.

Wayan pun memastikan, pemerintah akan terus berupaya untuk meningkatkan produksi padi di Sumbawa. Hal itu dilakukan untuk menyukseskan program swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah pusat apalagi di sejumlah negara sudah mulai mengalami kritis pangan.

“Kita tetap berusaha meningkatkan produksi padi meski di tengah musim kemarau tahun 2024 lalu dalam menyukseskan program swasembada pangan,” ucapnya.

Pemerintah pun dalam mendukung program swasembada pangan telah menerima sekitar 81 unit pompa air besar dari Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menyukseskan program swasembada pangan yang ditetapkan pemerintah.

“Jadi, yang kita terima dari Kementerian baru 81 unit dan 144 unit untuk program mesin barigade yang akan dikelola oleh BPP di masing-masing Kecamatan,” ujarnya.

Dia pun meyakinkan, saat ini mesin-mesin tersebut sudah berada di Kecamatan dan di Dinas untuk pengentasan masalah kekeringan. “Mesin-mesin tersebut sudah kita salurkan untuk membantu petani ketika terjadi kekeringan,” tukasnya. (ils)

Pemkab Lotim Siap Bayar THR ASN Rp53 Miliar

0
H. Hasni (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 53 miliar untuk membayar Tunjangan Hari Raya (THR) bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Bertepatan dengan momentum puasa ini, Pemkab Lotim juga sertakan pembayaran semua honor non ASN sebesar Rp 16 miliar.

Menurut Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lotim, H. Hasni, selain THR, ASN juga akan menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) sebesar Rp 7 miliar. Namun, pemberian THR ini hanya diperuntukkan bagi ASN.

Bagi honorer yang belum terangkat menjadi pegawai paruh waktu, Pemkab Lotim memastikan mereka akan menerima gajinya selama tiga bulan, yaitu Januari, Februari, dan Maret 2025.

*Total anggaran untuk pembayaran gaji honorer atau non-ASN ini telah disiapkan sebesar Rp 15 miliar dan akan dicairkan pada Maret ini,” ujarnya, Jumat 14 Maret 2025.

Sementara bagi non-ASN, ujarnya, akan diberikan insentif selama tiga bulan terlebih dahulu. Ia menegaskan tidak ada ketentuan pemberian THR bagi honorer, sehingga tahun ini Pemkab Lotim memaksimalkan pemberian insentif selama tiga bulan tersebut.

Selain itu, BPKAD juga telah menyiapkan dana untuk sisa Penghasilan Tetap (Siltap) desa sebesar Rp 16 miliar, yang akan turut dicairkan bersamaan dengan pembayaran THR dan insentif honorer.

“Semua pembayaran akan dimulai pada Senin, 17 Maret, dan rencananya akan selesai pada 27 Maret,” papar Hasni.

Ia berharap, dalam waktu tiga hari saja, semua pembayaran dapat terealisasi.

Pemberian THR ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan ASN dan memberikan efek multiplier bagi perekonomian masyarakat. “Dengan pembayaran THR, roda ekonomi masyarakat diharapkan akan bergerak, terutama dalam jangka waktu yang cukup panjang. Silaturahmi keluarga dan kunjungan ke objek wisata juga diharapkan dapat membangkitkan ekonomi,” tambah Hasni.

Selain THR, Pemkab Lotim juga telah merencanakan pemberian gaji ke-13 yang akan dibayarkan pada bulan Juni 2025. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk terus mendukung kesejahteraan pegawai dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Lotim. (rus)

Bulog Lotim Naikkan Target Penyerapan Gabah Menjadi 35.600 Ton

0
Supermansyah (ekbisntb.com/rus)

Lombok (ekbisntb.com) – Badan Urusan Logistik (Bulog) Cabang Lombok Timur (Lotim) meningkatkan target penyerapan gabah dari sebelumnya 34 ribu ton menjadi 35.600 ton seiring dengan memasuki masa panen raya. Hal ini diungkapkan oleh Pimpinan Cabang Bulog Lotim, Supermansyah, menjawab Suara NTB di ruang kerjanya Jumat 14 Maret 2025 kemarin.

Hingga Kamis, 13 Maret 2025, realisasi penyerapan gabah telah mencapai 2.300 ton setara beras, atau sekitar 6,34 persen dari target awal. Dengan dimulainya panen raya, Bulog Lotim optimis dapat meningkatkan kapasitas penyerapan gabah secara signifikan.

“Sebelumnya, kami mampu menyerap 100 ton setara beras per hari. Namun, memasuki panen raya, target harian kami naik menjadi 215 ton setara beras atau 300 ton Gabah Kering Panen (GKP). Bahkan, kami menargetkan 1.000 ton GKP per hari selama masa panen raya ini,” jelas Supermansyah.

Ia juga menyatakan keyakinannya bahwa target tersebut dapat tercapai, dengan dukungan mekanisme pengadaan yang telah disiapkan. Pelibatan TNI dalam proses penyerapan gabah dinilai cukup membantu, serta komunikasi yang lancar dengan Dinas Pertanian setempat turut memperlancar proses tersebut.

“Kami optimis target ini dapat tercapai, tidak hanya di Lombok Timur, tetapi juga dengan melibatkan penyerapan dari Lombok Tengah (Loteng). Kami memiliki banyak mitra, saat ini sudah ada 30 mitra Bulog Lotim yang siap mendukung,” tambahnya.

Selain itu, Supermansyah mengungkapkan bahwa harga gabah yang ditawarkan saat ini cukup menguntungkan bagi petani. “Harga 6.500 per kilogram sudah sangat baik. Petani pun antusias menerima harga ini dan tidak lagi khawatir bersaing dengan tengkulak. Kondisi ini jauh berbeda dengan sebelumnya, di mana sering terjadi rebutan harga,” ujarnya.

Dengan berbagai upaya dan dukungan yang telah disiapkan, Bulog Lotim yakin dapat mencapai target penyerapan gabah yang telah ditingkatkan, sekaligus memberikan manfaat optimal bagi petani di wilayah Lotim dan sekitarnya. (rus)

Bupati Lobar Janjikan UMKM Pinjaman Tanpa Bunga

0
Pelaku UMKM Lobar ini akan didukung pinjaman modal tanpa bunga oleh Pemkab Lobar(ekbisntb.com/her)

Lombok (ekbisntb.com) – Setiap hari dimanfaatkan oleh Bupati Lombok Barat (Lobar) H. Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati (Wabup) Lobar Hj. Nurul Adha menggelar Safari Ramadan. Dalam Safari Ramadan di Masjid Baiturrahman, Dusun Datar, Desa Bengkel, Kecamatan Labuapi, Kamis 13 Maret 2025.

Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini menyiapkan program untuk para pelaku usaha Kecil Menengah atau UMKM. Progam yang disiapkan yaitu berupa pinjaman modal tanpa bunga dan diluncurkan bertepatan dengan HUT Lobar tahun ini.

Menurutnya, program modal tanpa bunga ini adalah program untuk mendukung pengembangan UMKM di Lobar. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan UMKM di Lobar yang akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi Lobar.

Nantinya UMKM diberikan pinjaman tanpa bunga dengan makanisme UMKM hanya mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dan bunganya akan ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Program ini semestinya akan kami laksanakan tahun 2026 namun akan kami percepat menjadi tahun 2025 dimana program ini sebagai kado istimewa bagi masyarakat Lombok saat HUT Lombok Barat pada bulan April 2025 nanti. Karenanya kami percepat,” katanya.

Bupati mengatakan hal ini juga untuk menjawab harapan dari kepala desa mewakili masyarakat Desa Batu Mekar. Selain itu hal ini juga untuk menjawab harapan seluruh masyarakat di Lobar yang telah dititipkan kepada dirinya dan Hj. Nurul Adha.

Ia mengatakan program Sejahtera dari Desa selaras dengan program pemerintah pusat yaitu koperasi desa. Karenanya ia meminta dukungan semua masyarakat agar program sejahtera dari desa dapat berjalan baik dan maksimal, sehingga dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Dengan dukungan semua pihak dan kolaborasi kami optimis dapat mewujudkan Lombok Barat yang maju mandiri dan berkeadilan. Karenanya marilah kita terus bergandengan tangan untuk membangun Lobar,” ujarnya.

Kepala Bappeda Lobar H. Akhmad Saikhu mengatakan untuk pinjaman modal usaha bagi pelaku UMKM akan kerjasama dengan perbankan. “Ini baru pertama, tahap awal, kalau memang efektif dan berpengaruh terhadap perekonomian dan penurunan Kemiskinan kan bisa dipertimbangkan ke depan,”imbuhnya.

Sasaran program ini pelaku UMKM, yang nantinya ditangani oleh Perbankan. Dalam program pinjaman ini, warga meminjam modal tanpa bunga. Karena bunganya dibayar oleh Pemkab Lobar, sehingga masyarakat tidak terlalu berat. “Ini semacam subsidi,” ujarnya. (her)

Peternak Minta Pemerintah Kendalikan Telur dari Luar Daerah

0
Ketua Petarung NTB, Ervin Tanaka, mengemas telur hasil peternakan yang siap dikirim ke pasaran(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Penjualan telur di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami penurunan drastis pada pertengahan bulan Ramadan tahun ini. Salah satu penyebab utama yang diduga mempengaruhi kondisi ini adalah masuknya telur dari luar daerah dalam jumlah besar.

Ketua Perhimpunan Peternak Unggas Rakyat (Petarung) NTB, Ervin Tanaka, mengungkapkan bahwa penjualan telur turun hingga 50 persen dibandingkan dengan kondisi sebelum Ramadan.

“Penjualan turun drastis. Sampai pertengahan puasa masih cukup stabil, tetapi jauh berbeda dibandingkan awal Ramadan, yang biasanya ramai karena banyak masyarakat menggelar selametan dan acara lainnya,” ujarnya saat ditemui di Mataram, Jumat, 14 Maret 2025.

Ervin menjelaskan bahwa tren penurunan ini hampir sama dengan Ramadan tahun lalu. Namun, jika dibandingkan dengan periode sebelum pandemi COVID-19, dampaknya terasa lebih signifikan. Ia menduga bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan ini adalah melemahnya daya beli masyarakat.

Untuk mengatasi kondisi ini, pemerintah daerah telah menggelar operasi pasar yang melibatkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB serta Dinas Perdagangan NTB. Namun, menurut Ervin, operasi pasar tersebut belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan penjualan karena skala penjualannya masih bersifat eceran.

Di sisi lain, produksi telur dari peternak lokal tetap stabil tanpa ada pengurangan. Namun, masuknya telur dari luar NTB dalam jumlah besar selama Ramadan memperburuk situasi. Akibatnya, banyak peternak lokal di Lombok mengalami kesulitan menjual hasil produksi mereka.

“Setiap hari selama minggu pertama puasa, telur dari luar NTB masuk dalam jumlah besar. Harga telur luar ini lebih murah dibandingkan telur lokal, selisihnya bisa mencapai 10 hingga 20 persen,” jelasnya.

Meskipun lebih murah, Ervin menilai kualitas telur dari luar NTB berbeda dengan telur lokal. Ia menjelaskan bahwa telur luar yang sudah berusia lebih dari satu minggu kurang cocok untuk pembuatan jajanan karena tidak bisa mengembang dan cenderung encer.

Ervin mengaku telah melaporkan kondisi ini kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB. Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk mengendalikan masuknya telur dari luar daerah guna menjaga stabilitas usaha peternak lokal.

“Satgas pangan harus berfungsi sebagaimana mestinya. Telur dari luar masuk setiap hari dalam jumlah besar, dan ini harus dikendalikan. Peternak unggas di NTB masih tergolong UMKM, berbeda dengan peternak di Bali atau Jawa yang memiliki skala usaha lebih besar. Jika pemerintah tidak turun tangan, usaha peternak lokal bisa terancam gulung tikar,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dapat lebih memprioritaskan keberlanjutan usaha peternak unggas lokal agar tetap bertahan di tengah persaingan dan melemahnya daya beli masyarakat. (bul)

Pupuk Indonesia Gelar Operasi Pasar Pangan Murah di Mataram

0
Kegiatan operasi pasar pangan murah di Kota Mataram(ekbisntb.com/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Dalam upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam menyediakan pangan dengan harga terjangkau bagi masyarakat, PT Pupuk Indonesia (Persero) menggelar operasi pasar pangan murah. Kegiatan ini akan dilaksanakan di kantor pusat Pupuk Indonesia serta kantor perwakilan di berbagai daerah.

Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia, Wijaya Laksana, menyampaikan bahwa operasi pasar pangan murah ini telah berlangsung sejak 26 Februari 2025.

“Kegiatan ini merupakan upaya kami di Pupuk Indonesia untuk berkontribusi dalam menyediakan dan mendekatkan kebutuhan pangan bagi masyarakat, sekaligus membantu menstabilkan harga pangan,” ujarnya.

Operasi pasar pangan murah ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN), khususnya menjelang Ramadan hingga Idulfitri 2025. Sesuai arahan pemerintah, Pupuk Indonesia menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, seperti beras dan minyak goreng.

Masyarakat dapat membeli beras SPHP dengan harga Rp12.000 per kg, lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp12.500 per kg. Sementara itu, minyak goreng dijual seharga Rp14.700 per liter, juga di bawah HET yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.

“Kami menyambut baik kegiatan operasi pasar pangan murah ini karena merupakan hasil kolaborasi antar-BUMN. Produk pangan yang tersedia berasal dari BUMN lain, dan kami berharap kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Wijaya.

Pupuk Indonesia menggelar operasi pasar pangan murah di berbagai kantor perwakilan, termasuk di Semarang, Bandung, Medan, Pekanbaru, Padang, Banten, Sumatera Selatan, Jambi, Yogyakarta, Lampung, Bengkulu, Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Pontianak, serta di Mataram, yang berlokasi di Kantor Pupuk Indonesia di Jalan Sriwijaya pada 17-21 Maret 2025. Kegiatan ini juga akan berlangsung di Makassar. (bul)

NTB Bentuk Posko THR untuk Pastikan Pembayaran Tepat Waktu

0
I Gede Putu Aryadi(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) telah membentuk Pos Komando (Posko) Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Posko ini bertujuan memastikan pembayaran THR bagi pekerja atau buruh di NTB berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepala Disnakertrans NTB, Gede Aryadi, menegaskan bahwa Posko THR telah resmi dibentuk dan mulai beroperasi untuk melayani berbagai keperluan terkait THR.

“Kemarin sudah saya bentuk posko,” ujarnya, Jumat, 14 Maret 2025.

Posko ini berperan dalam memberikan layanan pengaduan, konsultasi, serta koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait. Keberadaannya menjadi bentuk perlindungan dan kepastian bagi pekerja dalam menerima hak mereka.

Pembentukan Posko THR ini merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2025 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam surat edaran tersebut, pemerintah pusat menginstruksikan seluruh daerah untuk mengawasi dan memastikan perusahaan di wilayahnya membayar THR tepat waktu.

THR Keagamaan merupakan hak pekerja yang telah memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus. Pembayarannya harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Besaran THR bagi pekerja dengan masa kerja lebih dari 12 bulan adalah sebesar satu bulan gaji, sementara bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan lama bekerja.

Gede Aryadi mengimbau para pekerja yang mengalami kendala terkait pembayaran THR agar segera melapor ke Posko THR yang telah disediakan. Ia juga mengingatkan pengusaha untuk memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai aturan guna menghindari sanksi.

“Bagi pekerja yang tidak menerima THR sesuai ketentuan, silakan mengadu ke Posko THR NTB. Kami siap menindaklanjuti setiap laporan agar hak pekerja tetap terlindungi,” tambahnya.

Dengan adanya Posko THR ini, diharapkan seluruh pekerja di NTB dapat menerima hak mereka secara penuh dan tepat waktu, sehingga potensi konflik ketenagakerjaan di tengah momentum hari raya dapat diminimalkan. (bul)

Omzet Program Lombok Timur Berkembang Capai Rp200 Miliar 

0
Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin saat menerima kunjungan dari Kepala OJK NTB Rudi Sulistyo di Lombok Timur, Jumat 14 Maret 2025(ekbisntb.com/ant)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, menyatakan omzet atau perputaran uang Program Lombok Timur Berkembang yang ditujukan untuk membantu masyarakat bebas utang rentenir yang telah berjalan kini mencapai Rp200 miliar.

“Program Lombok Timur Berkembang yang dibentuk bertujuan untuk memberantas rentenir dengan menyediakan akses pembiayaan mudah dan terjangkau bagi masyarakat,” kata Bupati Lombok Timur H Haerul Warisin saat menerima kunjungan dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) NTB Rudi Sulistyo di Lombok Timur, Jumat.

Ia mengatakan, Program Lombok Timur Berkembang berkembang telah menunjukkan hasil yang positif, dan telah memberikan manfaat besar kepada masyarakat Lombok Timur.

Oleh karena itu, pihaknya memberikan apresiasi terhadap OJK yang telah ikut ambil bagian dalam mengembangkan Program Lombok Timur Berkembang menjadi lebih baik.

“Dukungan OJK sangat diharapkan agar Program Lombok Timur Berkembang makin berkembang dan menjadi solusi bagi masyarakat menghindari rentenir,” katanya.

Sementara itu, pertemuan Bupati Lombok Timur dengan Kepala OJK NTB yang berlangsung di ruang kerja Bupati tersebut membahas beberapa poin penting seperti optimalisasi peran BUMD, potensi ekonomi, pengembangan sektor perikanan, dan pengawasan lembaga keuangan.

“OJK berkomitmen untuk mendukung program-program pemerintah daerah, terutama dalam sektor keuangan,” kata Rudi Sulistyo.

Ia mengatakan, OJK juga lebih bersemangat dan mendukung mengembangkan keberadaan Program Lombok Timur Berkembang. Apalagi melihat semangat bupati dalam mengembangkan program tersebut dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Melihat semangat pemerintah daerah dalam mengembangkan program ini, OJK siap berkolaborasi dalam berbagai aspek, mulai dari edukasi keuangan, pengawasan lembaga keuangan hingga pengembangan potensi ekonomi daerah,” katanya. (ant)

Harga Paket Liburan di Lombok Diturunkan Selama Ramadan hingga Lebaran

0
Sahlan M. Saleh(ekbisntb.com/bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menurunkan harga paket liburan ke Lombok selama bulan Ramadan. Inisiatif ini sejalan dengan instruksi Kementerian Pariwisata yang meminta setiap daerah menawarkan paket promo agar liburan Lebaran lebih terjangkau bagi masyarakat.

Ketua Astindo NTB, Sahlan M. Saleh, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan paket wisata dengan harga promo kepada Kementerian Pariwisata.

“Selama bulan puasa, paket wisata tetap tersedia. Kami baru saja mengajukan paket wisata ke Kementerian Pariwisata dengan harga promo Rp1.100.000 untuk tiga hari dua malam di Lombok. Biasanya, harga paket ini mencapai Rp1.900.000. Paket tersebut sudah mencakup makan, minum, dan fasilitas lainnya, tetapi tidak termasuk tiket pesawat,” ujar Sahlan di Mataram, Jumat, 14 Maret 2025.

Paket wisata ini mencakup kunjungan ke tiga destinasi wisata utama di Lombok, yaitu Pantai Senggigi, Kuta Mandalika, dan Gili Trawangan. Penurunan harga ini merupakan strategi promosi untuk menarik lebih banyak wisatawan, terutama wisatawan domestik, agar tetap berlibur selama Ramadan dan libur Lebaran.

“Ini bagian dari strategi promosi kami agar lebih banyak wisatawan datang ke Lombok. Tujuan utamanya adalah menghidupkan kembali sektor ekonomi, khususnya industri pariwisata yang sempat lesu,” tambahnya.

Paket promo ini tersedia dengan ketentuan minimal pemesanan untuk empat orang. Pemesanan dapat dilakukan langsung melalui Astindo NTB, Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, atau agen perjalanan yang tergabung dalam Astindo.

Namun, Sahlan menegaskan bahwa promo ini hanya berlaku selama Ramadan dan tidak dapat digunakan setelah Lebaran.

“Harapannya, dengan adanya promo ini, liburan Lebaran menjadi lebih terjangkau sehingga tingkat okupansi hotel juga meningkat,” pungkasnya.

Dengan adanya program ini, sektor pariwisata di Lombok diharapkan semakin berkembang dan menarik lebih banyak wisatawan, terutama di masa menantang seperti bulan Ramadan. (bul)

Harga Bapok di Mataram Masih Mahal

0
Pedagang cabai di Pasar Kebon Roek melayani pembeli kemarin. Harga barang pokok di Mataram, masih mahal. Salah satunya cabai rawit harganya mencapai Rp160 ribu-Rp170 ribu perkilogram. (ekbisntb.com/cem)

Lombok(ekbisntb.com) – Harga barang pokok di Mataram masih mahal. Kerja sama antar daerah diminta dioptimalkan untuk memasok kebutuhan masyarakat.

Wakil Wali Kota Mataram, TGH. Mujiburrahman membenarkan, harga barang pokok masih mahal. Berbagai terobosan dilakukan untuk menekan gejolak harga seperti operasi pasar rakyat serta safari Ramadan dikombinasikan dengan pasar rakyat. Tujuannya adalah menstabilkan harga dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan harga yang pantas. “Sekarang ini terobosan yang dipakai memanfaatkan safari ramadan,” terangnya dikonfirmasi kemarin.

Mahalnya harga barang kebutuhan pokok diakui Wawali, akan berdampak terhadap inflasi. Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Mataram diminta berkomunikasi secara intensif dengan mengoptimalkan kerja sama antar daerah.

Wawali menegaskan, stok barang yang sebelumnya menepis dapat terpenuhi, karena suplai dari daerah yang surplus barang pokoknya. “Kita berharap daerah yang surplus memprioritaskan Kota Mataram, sehingga stok tercukupi,” ungkapnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Barang Pokok dan Penting Dinas Perdagangan Kota Mataram, Sri Wahyunida mengatakan, harga kebutuhan pokok masih mahal di bulan ramadan. Akan tetapi, harga sebagian barang pokok mulai turun. Diantaranya, harga cabai rawit sebelumnya Rp210 ribu perkilogram, turun menjadi Rp160 ribu-Rp170 ribu perkilogram. Selanjutnya, telur ayam ras dari harga Rp58 ribu perterai menjadi Rp50 ribu-Rp52 ribu perterai. “Sekarang harga cabai mulai turun,” sebutnya.

Dinas Perdagangan bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis serta Bank Indonesia Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Barat, menggelar pasar rakyat untuk menstabilkan harga. Distributor yang dilibatkan menjual barang dengan harga terjangkau. “Kita adakan Kopling bekerja sama dengan BI dan pasar rakyat,” sebutnya.

Sumiantu, pedagang cabai di Pasar Kebon Roek menuturkan, harga cabai rawit lokal masih Rp170 ribu per kilogram. Ia pun mensiasati dengan membeli cabai juwita (cabai yang ditanam di pot,red). Selanjutnya, cabai itu dijual Rp100 ribu perkilogram. “Modalnya sekitar Rp70 ribu perkilogram,” sebutnya.

Ia mengaku terpaksa membeli cabai juwita. Meskipun dari sisi rasa dan kepedasan jauh berbeda dibandingkan cabai lokal. Namun demikian, ia harus memenuhi kebutuhan pembeli. “Saya terpaksa beli. Pembeli pun banyak yang beli juga walaupun kurang pedas,” demikian kata dia. (cem)