Beranda blog Halaman 372

Aparat Gabungan di KSB Sita Puluhan Ribu Batang Rokok Ilegal

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rokok ilegal yang berhasil diamankan tim aparat gabungan KSB dalam kegiatan razia terakhir tahun 2025.(ekbis NTB/ist)

Taliwang (ekbisntb.com) – Program razia gabungan aparat Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) yang terdiri Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Bea Cukai, Kejaksaan, TNI dan kepolisian terhadap peredaran rokok/tembakau dan cukai ilegal tahun 2025 ini berhasil mengamankan puluhan ribu batang rokok ilegal.

Sepanjang tahu 2025 ini terdapat 15 kali kegiatan razia gabungan digelar oleh aparat gabungan KSB. Dibagi dalam tiga gelombang sejak Januari hingga November dan hasilnya sebanyak 47.536 batang berbagai merek berhasil disita.

“Kemarin (Selasa) razia gabungan itu kami laksanakan,” terang Sekretaria Satpol PP KSB, Sajadah, Rabu 26 November 2025.

Selain puluhan ribu batang rokok, operasi itu juga berhasil menyita 3.710 gram tembakau iris. Menurut Sajadah, capaian giat operasi razia tahunan itu melampaui target tahunannya. “Dalam perencanaan kami tidak sebanyak itu. Jadi ini melampaui target,” katanya.

Melihat jumlah rokok ilegal yang disita, Sajadah menyebut, mengindikasikan KSB menjadi lahan potensial bagi oknum penjual rokok ilegal. “Makanya kita harus lebih gencar lagi di tahun-tahun ke depan melakukan upaya pencegahan,” paparnya.

Ia mengatakan, untuk menutup ruang peredaran rokok ilegal itu perlu dilalukan sosialisasi masif kepada masyarakat. Keterlibatan masyarakat pun sangat dibutuhkan karena informasi tercepat hanya bisa diperoleh dari warga.

“Kami mendorong masyarakat bisa terlibat aktif dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal ini,” harap Sajadah seraya menambahkan upaya pencegahan dengan kegiatan razia merupakan tidakan terakhir dalam upaya penegakan hukum.

“Kami berterima kasih kepada semua elemen aparat yang terlibat. Mudah-mudahan ke depan dengan pencegahan dini tidak lagi upaya razia menjadi pilihan terakhir kita,” imbuhnya. (bug)

Diduga Dipakai Judol, Ribuan Penerima Bansos di Lobar dan Lotim Dicoret 

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Warga penerima bansos dari pemerintah. Sekarang ini, pemerintah tidak menolerir penerima bansos atau KPM PKH yang bermain judol. (ekbis NTB/dok)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menemukan ada 2.000 oknum penerima bantuan sosial (bansos) bermasalah, karena diduga disalahgunakan hingga data yang tak tepat sasaran. Bansos ini dipakai untuk kegiatan negatif seperti judi online (judol). Mereka pun terancam dihapus dari penerima bantuan. Langkah verifikasi dan validasi data penerima bansos pun sedang dilakukan pihak Dinas terkait.

Berdasarkan laporan masyarakat yang mempertanyakan mengapa mereka tidak mendapat bantuan. Hingga Dinsos Lobar pun mengidentifikasi sekitar 2.000-an penerima yang diduga kuat menyalahgunakan dana tersebut.

Kepala Dinsos Lobar, H. Lalu Winengan, tidak main-main dalam menyikapi temuan ini. Winengan   mengecam keras perilaku menyimpang tersebut, terutama penggunaan dana untuk kegiatan terlarang.

“Ditemukan indikasi bahwa penerima bantuan menggunakan dana ini untuk kegiatan negatif, seperti judi—baik itu judi online maupun lainnya, bahkan untuk mabuk-mabukan. Ini jelas haram dan tidak dibenarkan,” tegas Rabu (26/11/2025).

  1. Lalu Winengan bahkan menggunakan diksi yang sangat keras untuk menggambarkan tindakan tersebut. “Kami akan memproses dan memutus bantuan bagi mereka yang terbukti menyalahgunakan dana ini. Tidak boleh! Sudah miskin, sombong, main judi lagi, itu namanya kufur,” ujarnya.

Langkah validasi ini krusial karena Dinsos Lobar menemukan ketidakakuratan serius dalam data penerima sebelumnya. Masalahnya berlipat ganda, pertama, ada warga yang seharusnya dapat bantuan namun namanya belum terinput; dan kedua, adanya warga yang tidak pantas menerima malah terinput. Ketidaktepatan ini disinyalir bersumber dari kelalaian, atau bahkan potensi kecurangan di tingkat pelaksana input data desa.

“Siapa tahu kemarin operator desa lupa atau sengaja, hanya menginput saudaranya, keluarganya, ya kita perbaiki sekarang supaya berkeadilan,” terangnya kemudian.

Saat ini, meski proses pencairan bansos sedang berjalan, proses verifikasi terus dilaksanakan secara simultan. Dinsos menggunakan sumber data yang kemarin, yang kemudian divalidasi lagi di lapangan untuk memastikan kebenaran data. Proses ini dilakukan secara bertahap, yakni di Sesi 1 dan Sesi 2.

 Begitu juga di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) terdeteksi melakukan transaksi  judol. Keberadaan mereka tidak dapat mengelak karena jejak transaksi digital yang mereka lakukan dapat dilacak dengan jelas.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial Lotim, Muhammad Tasywirudin, membenarkan temuan ini. “Iya, ada yang terlacak judi online dan itu sebenarnya tidak bisa berkelit karena semua transaksi digital itu bisa terlacak,” terangnya saat dikonfirmasi Suara NTB, Rabu 26 November 2025.

Tasywirudin menyatakan tidak mengetahui persis berapa jumlah KPM yang terdeteksi. Dia menjelaskan data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor rekening menjadi kunci pelacakan. Dari verifikasi yang dilakukan, ditemukan pula kasus di mana transaksi judol justru dilakukan oleh anak tanpa sepengetahuan orang tuanya.

Menghadapi temuan ini, pemerintah tidak serta merta memutus bantuan sosial (bansos). Mereka akan memberikan kesempatan dengan melakukan verifikasi dan validasi ulang untuk menilai kelayakan KPM tersebut. Namun, kebijakannya tegas.

“Tidak mesti dia langsung yang judol sehingga bansosnya diblokir, tapi kalau ada 1 saja anggota keluarga dalam 1 KK tersebut yang main judol, otomatis bansosnya terblokir,” tegas Tasywirudin.

Ia menambahkan bahwa jika terindikasi melakukan pelanggaran yang sama untuk kedua kalinya, nasib bantuan sosial tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan dan kebijakan dari pemerintah pusat. “Kalau kena ‘razia’ kedua, wallahua’lam karena ini kebijakan pusat,” ujarnya.

Diketahui, jumlah KPM PKH di Lotim cukup besar, mencapai 101.099 keluarga. Temuan ini menjadi peringatan keras bagi seluruh KPM untuk memanfaatkan bantuan pemerintah dengan bijak dan menjauhi segala aktivitas yang melanggar hukum, termasuk judi online.

 Di Kabupaten Lombok Tengah (Loteng), Pemkab  Loteng telah mengalokasikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BDH-CHT) bagi 420 Kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahun 2025 ini. Namun jumlah tersebut dipastikan berkurang setelah 66 KPM dicoret dari daftar penerima. Ada yang karena meninggal dunia dan ada yang sudah berangkat ke luar negeri menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Jadi setelah dilakukan verifikasi data calon penerima BLT DBH-CHT, total hanya 354 KPM yang akan menerima. Dari rencana awal sebanyak 420 KPM sasaran,” sebut Kabid. Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial (Dinsos) Loteng H. Edy Supriadi, S.IP.MH., kepada Suara NTB, Rabu 26 November 2025.

Dihubungi di Praya ia mengatakan, kalau proses pendataan dan verifikasi calon penerima BLT DBH-CHT tersebut sudah selesai. KPM penerima juga sudah ditetapkan. Kini tinggal proses penyaluran saja yang direncanakan awal bulan Desember 2025 mendatang.

Dalam proses penyaluran bantuanya nanti  pihaknya akan menggandeng Bank NTB Syariah. Di mana KPM akan menerima buku tabungan untuk kemudian bisa dicairkan sendiri oleh KPM bersangkutan. “Jadi penyalurannya tidak cash. Tapi KPM disiapkan rekening dengan saldo sesuai besaran bantuan yang diterima. Untuk kemudian KPM bersangkutan bisa mencairkan langsung bantuan tersebut,” jelasnya.   (her/rus/kir)

Kader Kosgoro NTB Diminta Kawal Program Pusat dan Perbanyak Kerja untuk Rakyat

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Pembukaan Musda Kosgoro NTB.(ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Ketua Umum Pimpinan Pusat Kolektif (PPK) Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 1957, Dave Laksono menegaskan pentingnya percepatan kerja-kerja politik kader untuk menghadapi Pemilu 2029, meski pelaksanaannya masih empat tahun lagi.

“Harus mulai sekarang membangun jaringan untuk menghadapi Pemilu mendatang, supaya semua bekerja untuk kita mengejar kemenangan di 2029 nanti,” ujarnya saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) Kosgoro 1957 Provinsi NTB di Mataram pada Rabu, 26 November 2025.

Menurut Dave, kader Kosgoro di seluruh daerah harus mulai turun langsung ke masyarakat, melakukan advokasi, serta menggerakkan mesin organisasi agar efek elektoralnya dapat dirasakan pada Pemilu dan Pilkada mendatang. Ia menilai persiapan jauh hari akan membantu mendongkrak suara Partai Golkar, terutama di NTB.

“Bergerak dan menyapa masyarakat serta menggerakkan mesin organisasi, menjadi keharusan mulai saat ini. Dengan persiapan jauh-jauh hari maka akan cukup berdampak nanti bagi peningkatan suara Golkar khususnya di NTB,” katanya.

Ia juga menginstruksikan kader Kosgoro NTB untuk mendukung program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), serta memastikan implementasi Astacita Presiden berjalan optimal di NTB.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD I Partai Golkar NTB sekaligus Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana menyampaikan bahwa Kosgoro bukan sekadar organisasi pendiri Golkar, melainkan rumah besar yang melahirkan gagasan kemajuan dan menjadi pilar ideologis partai.

“Oleh karena itu, melalui forum Musda ini, saya ingin menegaskan kembali pentingnya sinergi yang semakin kokoh antara Kosgoro dan Partai Golkar, khususnya dalam membangun kehadiran partai di tengah masyarakat NTB,” ujarnya.

Mohan menekankan perlunya energi baru dan kader militan untuk menjawab tantangan politik hari ini. Ia berharap Musda melahirkan pengurus yang tidak hanya memegang jabatan, tetapi juga mampu memikul amanah perjuangan.

“Saya berharap Musda ini melahirkan pengurus Kosgoro 1957 NTB yang dapat bekerja lebih produktif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengurus yang tidak hanya memegang jabatan, tetapi memikul amanah perjuangan,” ucapnya.

Sementara itu Plt PDK Kosgoro 1957 NTB, Firadz Pariska menyampaikan bahwa Musda merupakan momentum konsolidasi organisasi dan ruang memperbarui komitmen pengabdian Kosgoro. Ia menegaskan Kosgoro NTB siap memperkuat sinergi dengan Golkar dalam menghadapi tantangan politik dan kebutuhan masyarakat.

“Karena itu, izinkan saya menegaskan kembali bahwa Kosgoro 1957 NTB siap memperkuat sinergi dengan Partai Golkar, khususnya dalam menghadapi tantangan politik dan kebutuhan masyarakat ke depan. Kebesaran Golkar adalah kebesaran Kosgoro. Penguatan Golkar adalah bagian dari pengabdian Kosgoro,” ujar Firadz.

Sekretaris DPD I Golkar NTB itu mengajak seluruh kader menghidupkan kerja sosial, memperkuat jaringan hingga akar rumput, serta melahirkan generasi muda berintegritas dalam tubuh Kosgoro dan Golkar.

Menurutnya, Musda harus menjadi ruang melahirkan pengurus yang memiliki kapasitas sekaligus komitmen moral dalam bekerja untuk masyarakat.

“Mari kita wujudkan Kosgoro 1957 NTB yang semakin solid, semakin aktif, dan semakin memberi manfaat bagi masyarakat. Mari kita pastikan kehadiran Kosgoro menjadi energi positif bagi kemajuan NTB dan kemenangan Partai Golkar di setiap medan pengabdian,” pungkasnya. (ndi)

PLN Dukung Penguatan Sektor Energi dalam Kerja Sama Sunda Kecil Bali–NTB–NTT

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Penandatanganan MoU Kerjasama Regional Bali, Nusa Tenggara (KR-BNN) yang digelar di Sirkuit Mandalika pada Selasa 25 November 2025.(ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – PLN menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan kawasan Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pada acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama Regional Bali, Nusa Tenggara (KR-BNN) yang digelar di Sirkuit Mandalika pada Selasa 25 November 2025.

Melalui kolaborasi ini, PLN berperan sebagai mitra strategis dalam penguatan sektor energi, khususnya pada pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT) dan penguatan keandalan sistem kelistrikan di ketiga provinsi tersebut.

Kerja sama regional ini mencakup lima sektor utama, yakni pariwisata, energi, konektivitas, perdagangan, serta ekspor-impor. Sinergi antarprovinsi ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas industri, mendorong investasi, serta memperluas sentra ekonomi baru yang berdaya saing nasional maupun global.

Acara penandatanganan MoU KR-BNN dihadiri oleh Gubernur Bali, Gubernur NTB, Gubernur NTT, Pimpinan BUMN, jajaran stakeholder, perwakilan dinas, hingga pelaku usaha yang berkontribusi langsung terhadap pengembangan ekonomi kawasan. Kolaborasi multipihak ini memperkuat komitmen pemerintah daerah untuk membangun konektivitas antardaerah yang lebih efisien dan produktif.

Sebagai badan usaha di sektor energi, PLN dihadiri General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, dan General Manager PLN UIP Nusra, Rizki Afrianto, yang memberikan dukungan penuh terhadap agenda energi dalam kerja sama KR-BNN.

Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa PLN merupakan aktor penting dalam memastikan ketersediaan energi yang andal dan berkualitas.

“PLN memegang peran penting dalam kerja sama ini. Ketahanan dan keandalan energi menjadi fondasi agar integrasi ekonomi Bali–Nusra dapat berjalan optimal,” ujarnya.

General Manager PLN UIW NTB, Sri Heny Purwanti, menyatakan bahwa PLN siap memperkuat kolaborasi energi lintas wilayah.

“Kami menyambut baik MoU KR-BNN ini karena sejalan dengan arah transformasi kelistrikan menuju sistem yang semakin andal dan rendah emisi. PLN berkomitmen memperkuat keandalan pasokan di NTB serta meningkatkan kesiapan infrastruktur energi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan,” ungkapnya.

Sri Heny menambahkan bahwa kerja sama lintas provinsi membuka ruang pengembangan potensi EBT yang signifikan di NTB, mulai dari tenaga surya, angin, hingga biomassa.

“NTB memiliki potensi energi bersih yang besar. Melalui kolaborasi ini, pemanfaatan EBT dapat dilakukan secara lebih optimal dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” jelasnya.

PLN menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan guna memastikan implementasi rencana kerja energi dalam KR-BNN berjalan efektif. Sinergi ini diharapkan menjadi fondasi penguatan ekonomi dan konektivitas regional di Bali, NTB, dan NTT. (bul)

Dispora Mataram Gagas Rencana Pembangunan Laboratorium Wirausaha

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Rapat kerja Komisi IV DPRD Kota Mataram dengan Dinas Pemuda dan Olahraga(ekbis NTB/fit)

Lombok (ekbisntb.com) – Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Mataram memaparkan rincian rencana anggaran untuk tahun 2026 dalam rapat kerja bersama legislatif. Dalam pemaparannya, Kepala Dispora Kota Mataram, Syamsul Adnan menjelaskan bahwa total anggaran tahun 2026 mencapai Rp11,9 miliar, turun dari tahun sebelumnya yang sempat berada pada angka Rp16,7 miliar.

Penurunan tersebut disebabkan penyesuaian sejumlah kegiatan dan restrukturisasi program yang disesuaikan dengan prioritas pemerintah kota.

Salah satu gagasan baru yang disampaikan dalam rapat adalah rencana pembangunan laboratorium kewirausahaan pemuda. Kepala Dispora menjelaskan bahwa banyak pemuda usia 16–30 tahun yang memiliki minat berwirausaha namun takut memulai karena risiko kegagalan dan keterbatasan modal.

Laboratorium tersebut dirancang sebagai ruang aman bagi pemuda untuk berlatih, bereksperimen, dan mengembangkan ide bisnis tanpa risiko kerugian nyata.

“Kalaupun mereka gagal, mereka gagal di laboratorium itu. Jadi mereka tidak takut lagi untuk memulai usaha yang sebenarnya,” ujar Kepala Dispora. Ide ini muncul setelah komunikasi awal dengan Kemenpora.

Pada struktur anggaran 2026, Dispora mengalokasikan sekitar Rp4,2 miliar untuk kegiatan kepegawaian dan kesekretariatan. Sementara itu, belanja hibah mencapai Rp7,7 miliar yang diperuntukkan bagi organisasi kepemudaan, keolahragaan, hingga kegiatan kepramukaan.

Selain itu, Dispora juga menganggarkan belanja modal sekitar Rp27 juta untuk pengadaan peralatan dan mesin. Pada tahun anggaran 2026, Dispora Mataram menyiapkan sejumlah program yang difokuskan pada pembinaan pemuda. Beberapa di antaranya meliputi: Pengembangan kewirausahaan pemuda. Program kepemimpinan dan pemuda pelopor. Penguatan organisasi kepemudaan.

Program pengembangan organisasi kepemudaan menjadi yang terbesar, dengan alokasi dana mencapai Rp1,5 miliar, sedangkan program lainnya berada pada kisaran Rp150 juta hingga Rp250 juta.

Pada sektor keolahragaan, Dispora mengalokasikan anggaran untuk berbagai kegiatan, mulai dari event olahraga tingkat daerah, pelatihan atlet, sistem keolahragaan, hingga kerja sama dengan organisasi olahraga.

Hibah kepada KONI menjadi salah satu porsi terbesar, yakni Rp6,1 miliar. Sementara itu, olahraga rekreasi dan tradisional yang dinaungi KORMI memperoleh hibah sekitar Rp2,5 juta.

Dispora juga menganggarkan Dana sekitar Rp150 juta untuk pengadaan sarana dan prasarana keolahragaan serta Rp400 juta untuk festival olahraga rekreasi.

Dalam dua tahun terakhir, Dispora ditargetkan memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp15 juta melalui pengelolaan Mataram Water Park (MWP) di Jalan Udayana. Target PAD tahun 2026 pun tetap pada angka yang sama.

Hingga November 2025, realisasi PAD telah mencapai 100%. Meski demikian, fasilitas MWP tengah menjalani perombakan, khususnya penambahan panjang lintasan yang disebut kurang 30 cm, sehingga atlet sebelumnya tidak dapat mengukur kecepatan dengan akurat. (fit)

Gunakan Data DTSEN

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Budi Wahyudin (ekbis NTB/pan)

PEMERINTAH Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, memastikan penyaluran bantuan pangan untuk periode Oktober–November 2025 masih mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut dianggap sebagai rujukan paling valid dalam menentukan keluarga yang berhak menerima bantuan, meskipun terjadi perubahan penerima manfaat setiap tahunnya.

Lurah Ampenan Utara, Budi Wahyudin mengatakan, jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan pada periode ini mencapai 800 keluarga. Masing-masing menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng sebagai bagian dari program bantuan pangan cadangan pemerintah.

“Menggunakan data yang sama, hanya saja pada penyaluran bantuan raskin tahun lalu jumlahnya cenderung berkurang karena setiap penyaluran selalu ada pembaruan data,” ujar Budi, Rabu 26 November 2025.

Menurutnya, hasil verifikasi DTSEN tahun ini menunjukkan adanya perubahan komposisi penerima. Sejumlah nama baru masuk sebagai penerima bantuan untuk pertama kalinya, sementara beberapa nama lama tetap tercantum karena masih memenuhi kriteria sebagai keluarga rentan atau berpenghasilan rendah.

Budi menjelaskan bahwa proses penetapan penerima bantuan tidak hanya bersumber dari DTSEN yang dikelola BPS, tetapi juga dari data Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial daerah. Kedua basis data tersebut telah terintegrasi untuk memperkuat akurasi dan mencegah terjadinya double data.

“Yang jelas mengacu pada data dari Kemensos dan BPS, meskipun kemungkinan yang digunakan adalah data dari BPS,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah kelurahan setiap tahun mengusulkan calon penerima bantuan berdasarkan hasil pendataan lapangan. Usulan tersebut kemudian melalui proses verifikasi dan validasi (verval) sebelum diserahkan ke pemerintah pusat. Kendati demikian, keputusan akhir tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yang menetapkan penerima berdasarkan tingkat kesejahteraan atau desil.

“Pusat yang menentukan siapa yang berhak menerima bantuan berdasarkan desil yang ada,” tegasnya.

Budi memastikan, dari total 800 KPM yang menerima bantuan pangan cadangan pemerintah, seluruhnya telah melalui proses verifikasi dan memenuhi kriteria penerima manfaat. Ia menilai penetapan ini sudah tepat sasaran dan sejalan dengan kondisi sosial ekonomi warga Ampenan Utara.

Untuk proses pendistribusiannya, pemerintah kelurahan memusatkan penyaluran di Aula Kantor Lurah Ampenan Utara. Kegiatan tersebut didampingi petugas Perum Bulog dan menggunakan sistem kupon agar pembagian berjalan tertib, terjadwal, dan meminimalkan potensi kerumunan.

Budi berharap program bantuan pangan ini dapat membantu meringankan beban warga di tengah fluktuasi harga kebutuhan pokok. Ia juga mengingatkan warga agar segera melapor bila terjadi perubahan status ekonomi, agar data bantuan dapat terus diperbarui dan lebih tepat sasaran. (pan)

Permudah Mobilitas Warga, Dishub Luncurkan Layanan Bus Umum Gratis di Mataram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Salah satu armada transportasi umum gratis yang disiapkan Dishub Mataram untuk masyarakat. (ekbis NTB/ist)

Mataram (Suara NTB) – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram resmi membuka layanan bus angkutan umum gratis bagi masyarakat mulai Selasa, 25 November 2025. Program ini diluncurkan sebagai uji coba awal dengan rute yang membentang dari Jalan Lingkar Selatan hingga Jalan Adi Sucipto, tepatnya kawasan eks Bandara Selaparang, Mataram.

Kepala Bidang Angkutan Darat Dishub Kota Mataram, Agus Sunandar, mengatakan bahwa penyediaan layanan transportasi gratis ini merupakan langkah pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan angkutan massal yang lebih terjangkau dan ramah masyarakat.

“Tentunya dengan adanya layanan transportasi umum gratis, masyarakat memiliki alternatif yang dapat mempermudah perjalanan,” ujarnya, Rabu 26 November 2025.

Selain mempermudah mobilitas, program ini dirancang untuk mengatasi masalah kemacetan yang kian terasa di sejumlah titik di Kota Mataram, terutama pada jam sibuk.

Agus menjelaskan bahwa penggunaan kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, masih mendominasi aktivitas harian warga. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menghadirkan sistem transportasi umum yang lebih menarik dan dapat diandalkan.

“Program ini juga upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kepadatan lalu lintas. Jika masyarakat beralih ke transportasi umum, potensi kecelakaan dapat berkurang,” tambahnya.

Layanan bus gratis ini dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari bekerja, sekolah, mengurus layanan publik, perjalanan rekreasi, hingga sekadar berkeliling melihat perkembangan pembangunan perkotaan di Mataram. Pemerintah berharap kebiasaan menggunakan transportasi umum dapat mulai terbentuk seiring dengan meningkatnya aksesibilitas dan kenyamanan layanan.

Pada uji coba ini, penumpang diperbolehkan naik dan turun di titik mana pun sepanjang rute operasional. Adapun rute lengkap meliputi Kampus UIN–Kampus Muhammadiyah, Jalan Gajah Mada, Pasar Pagesangan, Kekalik, Mall Epicentrum, Kampus AMM, Sangkareang, Islamic Center, Teras Udayana, hingga eks Bandara Selaparang. Rute ini dipilih karena menghubungkan kawasan pendidikan, pusat perbelanjaan, ruang publik, dan area perkantoran yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.

“Transportasi umum ini dapat digunakan untuk aktivitas apa pun tanpa dipungut biaya alias gratis,” jelas Agus.

Untuk operasional, layanan ini berfungsi enam hari dalam sepekan, Senin hingga Sabtu. Pada Senin–Kamis bus beroperasi dalam dua shift: pukul 06.30–10.30 Wita dan pukul 13.00–15.00 Wita. Sedangkan pada Jumat dan Sabtu hanya tersedia satu shift, yakni pukul 06.30–12.00 Wita.

Dishub mengerahkan dua armada pada tahap uji coba ini, dengan headway 30–40 menit. Untuk memudahkan penumpang, Dishub menyediakan sistem pemantauan posisi bus melalui pemindaian barcode yang ditempatkan di beberapa lokasi strategis. Dengan teknologi ini, masyarakat dapat mengetahui perkiraan waktu tiba bus tanpa harus menunggu lama.

“Masyarakat dapat memantau posisi bus melalui barcode yang kami sediakan, sehingga mereka bisa merencanakan perjalanan dengan lebih mudah dan efisien,” pungkas Agus.

Program uji coba layanan bus gratis ini akan terus dievaluasi. Dishub memastikan bahwa jika respons masyarakat positif dan tingkat keterisian armada meningkat, pemerintah berpeluang memperluas rute, menambah armada, atau memperpanjang durasi layanan ke depannya. (pan)

Mandalika: Antara Gegap Gempita dan Realitas di Balik Layar

Penulis
Marham
-
0

Oleh : Mursidin, Mahasiswa S3 Prodi Studi Islam Universitas Nurul Jadid (UNUJA) Paiton Probolinggo. Jawa Timur.

Nama Mandalika kini menjadi ikon baru pariwisata Indonesia. Kawasan yang dahulu dikenal karena pantai dan legenda Putri Mandalika, kini menjelma menjadi simbol modernitas, kemajuan, dan kebanggaan masyarakat NTB. Ajang MotoGP, World Superbike, serta berbagai konser dan festival internasional telah mengubah wajah Lombok menjadi lebih hidup, dinamis, dan dikenal dunia. Namun, seperti panggung besar yang tampak gemerlap, selalu ada realitas dibalik layar yang perlu kita perhatikan dengan lebih jernih. Tidak ada yang menyangkal bahwa Mandalika membawa banyak perubahan positif. Jalan-jalan baru membuka akses, hotel-hotel tumbuh, UMKM bermunculan, dan geliat ekonomi terasa hingga ke berbagai kecamatan sekitarnya. Namun pertanyaan pentingnya adalah: apakah semua lapisan masyarakat merasakan dampak yang sama? Disatu sisi, ada warga yang bisnisnya meningkat drastis saat event internasional berlangsung. Tetapi di sisi lain, ada pedagang kecil yang kembali sepi setelah keramaian itu hilang. Ada pemuda yang berhasil bekerja di sektor pariwisata, namun tidak sedikit yang belum memiliki keahlian yang diperlukan untuk memasuki industri tersebut.

Pembangunan fisik Mandalika bergerak sangat cepat, tetapi pembangunan sumber daya manusia sering berjalan lebih lambat. Perubahan sosial yang terjadi menuntut adaptasi besar-besaran bagi masyarakat lingkar kawasan. Profesi berubah, kebiasaan baru muncul, dan ritme hidup tidak lagi sama seperti dulu. Dari petani menjadi pedagang, dari nelayan menjadi pekerja hotel transisi ini memerlukan dukungan pelatihan, bimbingan, dan kesempatan yang jelas. Masyarakat lokal seharusnya menjadi subjek utama pembangunan, bukan sekadar penonton yang mengamati dari jauh. Di tengah euforia pembangunan, isu lingkungan juga mulai mencuat. Keindahan alam Mandalika adalah alasan utama orang datang, tetapi tekanan ekologis semakin terasa. Sampah plastik di pantai, polusi suara, dan beberapa titik pesisir yang mulai rusak menjadi tanda bahwa pengelolaan lingkungan harus menjadi prioritas. Jika tidak dijaga, keunggulan alam yang menjadi “ruh” Mandalika justru bisa hilang. Daerah ini harus belajar dari destinasi lain yang sempat viral, tetapi kemudian ditinggalkan karena tidak mampu menjaga kelestarian lingkungannya. Selain masalah lingkungan, kita juga perlu memperhatikan identitas budaya Sasak sebagai dasar karakter Mandalika.

Keunikan Mandalika bukan hanya pada sirkuit megah atau event internasionalnya, tetapi pada nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat: tenun, seni tradisi, musik, kuliner, dan keramahan yang selama ini menjadi daya tarik wisata. Mandalika akan kehilangan jati dirinya jika tidak memberi ruang yang cukup bagi para pelaku budaya lokal. Event internasional memang penting, tetapi budaya lokal adalah kekuatan jangka panjang yang tidak boleh terpinggirkan. Dengan segala potensi dan tantangannya, Mandalika sebenarnya memiliki peluang luar biasa untuk menjadi model pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Namun, momentum ini harus dikelola dengan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, lingkungan, dan kearifan lokal. Program pelatihan kerja, akses permodalan UMKM, ruang usaha untuk warga lokal, serta tata kelola lingkungan harus diperkuat. Pemerintah daerah, pengelola KEK, investor, dan masyarakat perlu bergerak bersama agar Mandalika tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga maju secara sosial.

Penutup: Mandalika memang telah menjadi etalase baru pariwisata Indonesia, tetapi keberhasilan sejati bukan diukur dari sorotan kamera, melainkan dari sejauh mana masyarakat lokal merasakan manfaatnya dan lingkungan tetap terjaga. Mandalika harus menjadi model pembangunan yang adil dan berkelanjutan, bukan sekadar panggung sementara yang ditinggalkan setelah lampu mati. Ini momentum penting bagi pemerintah daerah, investor, dan masyarakat untuk bekerja bersama membangun Mandalika yang inklusif, manusiawi, dan bermartabat. Mandalika bukan hanya destinasi wisata ia adalah masa depan NTB. Cahaya panggungnya sudah terang, tetapi isinya masih perlu kita perkuat. Jika pembangunan dilakukan dengan bijak, adil, dan ramah lingkungan, maka Mandalika akan menjadi contoh sukses pembangunan daerah berbasis pariwisata. Namun jika tidak, ia berisiko menjadi proyek yang megah di luar, tetapi rapuh di dalam.

Harapan kita sederhana: Mandalika tumbuh tanpa meninggalkan siapa pun. Dan ketika Mandalika tumbuh menjadi destinasi kelas dunia, masyarakat Lombok dan NTB-lah yang harus berdiri di baris terdepan sebagai pemilik masa depan itu. (*)


Pelatihan Peserta Pidana Sosial, Jamkrindo Berkolaborasi dengan Kejagung dan Pemprov NTB

Penulis
Marham
-
0
Plt Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari serahkan cinderamata pada Kejati NTB Wahyudi pada kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dengan Pemprov NTB serta Penandatanganan Kerja Sama antara Kejaksaan Negeri (Kejari) se-NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (26/11/2025).

Lombok (ekbisntb.com) –

PT Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo ikut berkontribusi dalam kolaborasi bersama Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menegakkan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan kembali pada keadaan semula serta keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban maupun pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan.

Kontribusi Jamkrindo dilakukan melalui upaya memberikan dukungan pelatihan, pendampingan usaha serta kegiatan lain sesuai dengan pilar tanggung jawab sosial dan lingkungan dan Asta Cita pemerintah khususnya pada aspek pengembangan sumber daya manusia.

Dukungan Jamkrindo dalam pengembangan sumber daya manusia pada program keadilan restoratif disampaikan oleh Plt Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari dalam rangkaian kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB dengan Pemprov NTB serta Penandatanganan Kerja Sama antara Kejaksaan Negeri (Kejari) se-NTB dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (26/11/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, S.H., M.Hum.; Gubernur NTB Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si.; Direktur C pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Agoes Soenanto Prasetyo, S.H., M.H.; Kepala Kejati NTB  Wahyudi, S.H., M.H.; serta para Wali Kota dan Bupati di Provinsi NTB.

Pidana kerja sosial merupakan pelaksanaan pidana dalam konteks keadilan restoratif (restorative justice) melalui pemulihan hubungan dan keseimbangan sosial yang rusak akibat tindak pidana, bukan semata-mata pada pemberian hukuman kepada pelaku. Pelaksanaan keadilan restoratif membutuhkan dukungan dari banyak kalangan, termasuk dukungan bagi para peserta keadilan restoratif untuk mendapatkan keterampilan produktif sebagai bekal untuk membuka usaha dan melanjutkan hubungan bermasyarakat setelah menjalani hukuman.

”Kami mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan Agung yang memberi kesempatan kepada Jamkrindo untuk berkontribusi pada program keadilan restoratif melalui pemberian pelatihan bagi para peserta keadilan restoratif. Ada sejumlah pelatihan yang telah kami lakukan bertajuk ‘Kembali Berkarya dan Berdaya’ antara lain pelatihan usaha laundry sepatu, pelatihan pembuatan parfum laundry dan pelatihan pembuatan parfum Eau de Parfum atau EDP,” ujar Plt Direktur Utama Jamkrindo Abdul Bari.

Komitmen Jamkrindo tersebut, ujarnya, sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya Asta Cita ke-3 terkait penciptaan lapangan kerja berkualitas dan penguatan kewirausahaan melalui fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM. Serta Asta Cita ke-4 mengenai penguatan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan dan kesehatan.

Melalui kombinasi penjaminan kredit UMKM sebagai bisnis inti dan program pemberdayaan masyarakat melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), Jamkrindo memastikan nilai sosial dan nilai ekonomi berjalan beriringan, sehingga dampak ke masyarakat menjadi lebih terukur, inklusif, dan berkelanjutan.

Selain itu, Jamkrindo melalui program TJSL bersama Holding Indonesia Financial Group (IFG) juga telah melaksanakan berbagai program pemberdayaan di sejumlah wilayah di NTB antara lain pembagian  ratusan paket sembako di Mataram dan Sumbawa Besar, pembagian ratusan paket seragam sekolah, sepatu, serta pemeriksaan gigi gratis untuk sekolah dasar di Mataram dan sumbawa besar, bantuan pendampingan dan sarana greenhouse kebun gizi  di Kabupaten Lombok Barat, dan penyelenggaraan workshop literasi keuangan digital di Mataram. 

Di sisi pembangunan daerah, Jamkrindo mengapresiasi langkah Pemprov NTB dalam menciptakan iklim usaha yang positif, kondusif, serta berpihak pada pertumbuhan sektor produktif. Kebijakan dan inisiatif yang dijalankan Pemprov  NTB dalam memperkuat ekosistem usaha menjadi fondasi penting bagi terbangunnya kolaborasi yang lebih luas antara pemerintah daerah, BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan di masa mendatang.

Sejalan dengan itu, Jamkrindo melalui layanan penjaminan surety bond berkomitmen mendukung terciptanya ekosistem usaha yang sehat, transparan, dan akuntabel di Provinsi NTB. Penjaminan surety bond berperan memastikan pelaksanaan proyek pembangunan berjalan tepat waktu, tepat mutu, serta memberikan kepastian bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan kontribusi ini, Jamkrindo berharap dapat memperkuat kelancaran pembangunan daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi NTB yang semakin inklusif dan berkelanjutan.

“Melalui penjaminan surety bond, Jamkrindo memberikan kepastian hukum dan keuangan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengadaan, sejalan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 4 Tahun 2024. Regulasi ini menjadi pendorong bagi perusahaan penjaminan seperti Jamkrindo untuk terus memperluas kontribusi dalam mendukung pengadaan barang dan jasa yang transparan, efisien, dan berkeadilan,” ujar Bari.

Selain itu, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di NTB, Jamkrindo juga memiliki anak usaha yang bergerak di bidang  penjaminan syariah yaitu Jamkrindo Syariah (Jamsyar) yang berlokasi di Kota Mataram.  Kehadiran Jamsyar di Provinsi NTB menjadi wujud nyata komitmen kami dalam mendukung akselerasi pembangunan ekonomi daerah, khususnya melalui perluasan akses pembiayaan berbasis syariah. “Dengan layanan penjaminan yang sesuai prinsip syariah dan bersifat inklusif, Jamsyar turut memperkuat ekosistem ekonomi serta mendukung agenda Pemerintah Provinsi NTB dalam mendorong pertumbuhan UMKM, koperasi, dan sektor-sektor produktif lainnya melalui model penjaminan syariah yang aman, adil, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum Asep Nana Mulyana menyampaikan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kejati NTB dengan Pemprov NTB serta Perjanjian Kerja Sama antara para Kepala Kejaksaan Negeri dan para Wali Kota/Bupati se-NTB bukanlah sekadar acara seremonial. Namun lebih dari itu, kegiatan ini adalah perwujudan nyata sinergi kelembagaan dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial yang terencana, terukur, dan berkeadilan.

Pidana kerja sosial merupakan model alternatif pemidanaan yang membina pelaku tindak pidana di luar penjara yang tidak boleh ada pemaksaan, tidak boleh ada komersialisasi, dan harus sesuai peraturan perundang-undangan. Melalui pidana kerja sosial, pelaku tindak yang menjalani pidana kerja sosial memiliki kesempatan berbuat baik kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.  (ham)

Telkomsel dan FWE NTB Kolaborasi Kegiatan Sosial Tebar Benih Ikan di Perairan Lombok

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Tebar benih ikan FWE NTB dan Telkomsel di Perairan Lombok

Lombok Barat (ekbisntb.com)- Forum Wartawan Ekonomi dan Bisnis (FWE) NTB bersama Telkomsel menggelar kegiatan tebar benih ikan di Perairan Lombok, Selasa, 25 November 2025. Seremoni pelepasan benih berlangsung di kawasan wisata alam Gunung Jae, Desa Sedau, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menjaga ekosistem perairan sekaligus meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.

Acara tersebut dihadiri Manager Corporate Communications Jawa Bali Telkomsel, Erwin Kusumawan, Manager Mobile Consumer GTM and Channel Partnership Region Bali Nusra, Herwanto;, Spv Corporate Communications Bali Nusra, Luh Putu Dian Wahyundari serta perwakilan BUMDes Desa Sedau.

Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasinya atas keterlibatan Telkomsel dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) berupa penebaran benih ikan. Diharapkan benih ikan yang ditebar akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Ini sangat bermanfaat bagi warga Lombok. Dari puluhan ribu benih yang dilepas hari ini, kami berharap dapat berkembang biak dan meningkatkan ketersediaan konsumsi protein masyarakat,” ujarnya.

Sekretaris FWE NTB, Ahmad Yani, menjelaskan alasan pemilihan lokasi di kawasan Gunung Jae, yang merupakan hulu bagi aliran irigasi ke sejumlah wilayah di Lombok. Dengan menebar benih di perairan yang bermuara luas, manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di berbagai wilayah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Telkomsel atas kemitraan yang terus terjalin baik selama ini. “Kami berharap kolaborasi FWE dan Telkomsel semakin kuat ke depan,” katanya. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-67 Provinsi NTB serta upaya meningkatkan konsumsi ikan masyarakat.

Menurut data, pada 2023, Angka Konsumsi Ikan (AKI) di NTB tercatat sebesar 54,90 kg/kapita/tahun. Angka ini berhasil diangkat secara signifikan menjadi 58,39 kg/kapita/tahun pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan, AKI NTB masih perlu ditingkatkan untuk menyamai atau melampaui angka konsumsi nasional.

Ketua BUMDes Desa Sedau, Usman Jayadi, menilai keberadaan benih ikan turut mendukung pengembangan wisata Gunung Jae. Pengunjung tidak hanya menikmati keasrian alam, tetapi juga dapat memancing sebagai aktivitas rekreasi maupun ekonomi. Ia menyebut FWE NTB telah berkontribusi nyata dalam mendukung keberlanjutan ekowisata di wilayah tersebut.

Adapun agenda utama penebaran satu juta benih ikan dijadwalkan berlangsung pada Sabtu, 29 November 2025, di Bendungan Meninting, Lombok Barat.(r)

1...371372373...1,088Halaman 372 dari 1,088