Lombok (ekbisntb.com)- Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat memastikan kesiapan penuh dalam menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.
Sebagaimana ditegaskan Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Mara Kamin Siregar. Menurutnya, stok beras di NTB berada dalam kondisi aman, mencukupi, dan terjamin distribusinya.
Ketersediaan beras di gudang Bulog NTB, lanjut Regar, saat ini berada pada level yang sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan hingga tahun depan. Termasuk untuk menghadapi potensi meningkatnya konsumsi pangan pada momen akhir tahun, Bulog telah menyiapkan langkah antisipatif melalui penguatan cadangan, percepatan distribusi, hingga stabilisasi harga.
“Bulog memastikan bahwa stok beras untuk kebutuhan Provinsi NTB berada dalam kondisi aman dan sangat mencukupi hingga tahun depan bahkan, saat ini stok tersedia mencapai 167.645 Ribu Ton termasuk menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru serta Lebaran sampai 15 bulan ke depan ,” ujarnya.
Dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat, Bulog terus mendorong percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penyaluran SPHP sudah terealisasi sebanyak 16.301 Ribu Ton yang dilakukan melalui jaringan pasar tradisional, ritel modern, distributor resmi, dan berbagai kanal penjualan yang sudah bekerja sama dengan Bulog. Termasuk percepatan penyelesaian Bantuan Pangan (Banpang).
Regar menegaskan bahwa percepatan SPHP merupakan salah satu strategi penting untuk memastikan harga beras tetap terkendali menjelang Nataru, saat pola konsumsi masyarakat biasanya meningkat. “Kami terus melakukan penguatan pasokan, mempercepat penyaluran beras SPHP, serta menjaga ketersediaan di seluruh pasar dan kanal distribusi resmi,” katanya.
Dalam menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi beras, Bulog NTB juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Satgas Pangan, serta berbagai pemangku kepentingan lain. Kolaborasi ini diperlukan agar pengawasan di lapangan berjalan optimal, khususnya untuk mencegah spekulasi harga dan penimbunan yang berpotensi merugikan masyarakat.
Regar menjelaskan bahwa koordinasi tersebut juga dilakukan untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan lancar, merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Bulog NTB turut mengawal ketersediaan beras di seluruh kabupaten/kota, terutama wilayah yang selama ini rawan fluktuasi harga.
Menghadapi tingginya kebutuhan pangan di akhir tahun, Regar meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Ia memastikan bahwa Bulog memiliki stok yang cukup dan mekanisme distribusi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa hambatan berarti.
“Dengan kesiapan stok dan sistem distribusi yang terjaga, masyarakat tidak perlu khawatir. Bulog berkomitmen penuh untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Selain menjaga pasokan beras, Bulog NTB juga menyiapkan langkah penguatan cadangan untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem atau gangguan logistik pada periode Desember–Januari. Berbagai upaya ini menjadi rangkaian strategi Bulog dalam memastikan ketahanan pangan di NTB tetap stabil.
Dengan seluruh langkah tersebut, Bulog NTB optimistis mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sepanjang akhir tahun dan memasuki 2026, sekaligus memastikan masyarakat dapat menjalani Natal, Tahun Baru, dan Lebaran dengan aman tanpa kekhawatiran terhadap ketersediaan pangan.(bul)

Lombok (ekbisntb.com) – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi NTB menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi NTB dan PT Garam dalam mengoptimalkan potensi garam di wilayah ini.

Pemprov NTB, PT Garam, dan HKTI NTB bahkan telah melakukan penandatanganan kerjasama untuk  untuk membuka peluang besar bagi peningkatan produksi, hilirisasi, hingga terciptanya nilai tambah bagi petani garam lokal.

Ketua HKTI NTB, H. Willgo Zainar di temui Kamis, 27 November 2025 mengatakan, NTB merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi besar di sektor garam, selain NTT dan Madura. Bahkan, Pulau Sumbawa telah masuk dalam rencana pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) untuk sektor pergaraman.

“NTB ini salah satu daerah penghasil garam yang sedang didorong. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Pulau Sumbawa akan menjadi lokasi PSN di bidang garam,” ujarnya.

Willgo menjelaskan bahwa PT Garam sebagai BUMN memiliki tiga mandat utama dalam kerja sama ini, yakni menyerap produksi garam rakyat, menjaga stabilitas harga, serta memproses garam menjadi berbagai jenis produk turunan.

Industri garam tidak hanya mencakup garam konsumsi rumah tangga, tetapi juga garam industri, garam farmasi, kosmetik, hingga garam untuk kebutuhan pangan tertentu seperti industri kacang dan makanan olahan.

“Harapannya, ke depan industri pengolahan garam juga dibangun di NTB, khususnya di Pulau Sumbawa. Selama ini kan garam rakyat hanya diolah sederhana, lalu dikirim ke luar daerah. Kita ingin nilai tambah itu hadir di NTB,” ujar Komisarir BUMN Produksi Baja, Krakatau Steel ini.

Menurutnya, PT Garam telah menyiapkan rencana pengembangan industri hilir di beberapa wilayah, dan NTB menjadi salah satu lokasi prioritas. Selain membuka peluang lapangan kerja, hadirnya industri pengolahan juga akan menciptakan rantai nilai yang lebih kuat bagi petani garam lokal.

Sebagai organisasi yang menaungi petani, HKTI NTB siap mengambil peran dalam pembinaan, pendataan lahan produksi, serta koordinasi antara petani dan PT Garam sebagai offtaker. Willgo menyebut, pendataan lahan garam rakyat sangat penting agar produksi bisa terkelola dan terserap secara optimal.

“Kita minta teman-teman HKTI di kabupaten/kota untuk segera melakukan pendataan. Banyak tambak garam itu milik masyarakat. Data ini yang akan jadi dasar kerja sama,” ungkapnya.

Secara pendanaan, PT Garam disebut telah menyatakan kesiapan, tinggal menunggu penyesuaian teknis dan rekomendasi agar penyerapan produksi di lapangan berjalan lancar.

Willgo menambahkan bahwa suksesnya pengembangan garam di NTB memerlukan dukungan pemerintah daerah, terutama dalam menyediakan infrastruktur dasar seperti akses jalan, saluran air, dan fasilitas pendukung produksi. Ia mencontohkan kerja sama serupa yang telah berjalan di NTT dan memberikan dampak signifikan bagi ekonomi petani.

“Pemerintah daerah pasti ikut mengawal program ini. Kalau ada infrastruktur dasar yang dibutuhkan, tentu Pemprov ambil bagian di situ. Kita ingin potensi garam NTB bisa memberikan dampak ekonomi sebesar-besarnya bagi rakyat,” tegasnya.

Saat ini produksi garam di beberapa wilayah mengalami penurunan akibat kondisi cuaca, namun HKTI optimistis bahwa dengan pengelolaan yang baik dan dukungan industri pengolahan, sektor garam NTB dapat kembali bangkit.

Kolaborasi antara PT Garam, Pemprov NTB, dan HKTI diharapkan dapat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan NTB sebagai salah satu pusat industri garam nasional berbasis hilirisasi dan kesejahteraan petani.(bul)

Lombok Barat (ekbisntb.com)- Sebanyak 73 perguruan tinggi negeri dari total 84 anggota Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia (AFEBI) menghadiri Kongres AFEBI XIII yang digelar di Senggigi, Kamis, 27 November 2025. Kongres tahun ini mengusung tema “Kampus Berdampak untuk Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan”.
Ketua AFEBI, Prof. Dr. Rahman Kadir, menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting bagi fakultas ekonomi dan bisnis seluruh Indonesia untuk memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan nasional, khususnya sektor pariwisata.
Salah satu agenda utama kongres adalah pemilihan ketua umum baru AFEBI. AFEBI, lanjutnya, selama ini turut mendirikan LAEMBA, lembaga mandiri yang bertugas menjaga mutu proses pembelajaran di fakultas ekonomi dan bisnis di seluruh Indonesia. AFEBI juga menjadi platform kolaborasi riset dan peningkatan mutu antarperguruan tinggi.
Beberapa fakultas ekonomi ternama seperti UGM, UI, ITB, IPB, Unair, Unpad, dan Unhas telah dikenal secara internasional dan memiliki mahasiswa dari berbagai negara. Menurut Prof. Rahman, reputasi ini lahir karena adanya budaya saling menantang untuk meningkatkan kualitas serta kesempatan benchmarking antaranggota AFEBI.
Prof. Rahman menegaskan bahwa riset perguruan tinggi anggota AFEBI telah banyak dimanfaatkan dalam penyusunan blueprint pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah. Ia memberi contoh bagaimana riset-riset dari ITB dan UGM digunakan sebagai basis kebijakan.
Terkait sektor pariwisata, ia mengutip pernyataan Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains Indonesia, Prof. Brian Yuliarto, S.T., M.Eng., Ph.D dan Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal yang menyoroti rendahnya angka kunjungan wisatawan ke Indonesia dibanding Vietnam salah satunya.
“Ini menjadi pertanyaan besar. Potensi kita luar biasa, tetapi kita masih tertinggal,” ujarnya.
Karena itu, AFEBI menilai perlunya pendekatan multidisiplin. Ia menyebut contoh ITB yang menggunakan perspektif neuroscience dan kolaborasi dengan fakultas kedokteran untuk memperkaya analisis ekonomi.
Di sesi diskusi, Prof. Rahman juga menyoroti pentingnya membangun citra Indonesia sebagai negara yang damai. Menurutnya, persepsi internasional yang sering menggambarkan Indonesia sebagai negara tidak aman harus diperbaiki.
“Kita harus mengubah narasi ini. Di luar sana, seringkali demo kecil beberapa orang pun diberitakan seolah-olah kacau balau. Tugas kita adalah membantu pemerintah mempromosikan Indonesia sebagai negara yang damai dan aman untuk dikunjungi,” tegasnya.
Prof. Rahman menegaskan, bahwa AFEBI akan terus terlibat aktif mendukung pengembangan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan, sejalan dengan tema kongres tahun ini.
“Pariwisata kita memiliki potensi jauh lebih besar dibanding negara pesaing. Kita punya sumber daya alam, budaya, dan keramahtamahan. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkannya secara ilmiah, strategis, dan terukur,” pungkasnya.(bul)