Beranda blog Halaman 370

 SPAM Bendungan Meninting akan Suplai Air Bersih 15 Ribu Jiwa dan Irigasi

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini saat mengecek Bendungan Meninting, Kamis 27 November 2025. (ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Bendungan Meninting yang menelan anggaran satu triliun lebih telah rampung dibangun pada Maret lalu. Sesuai perencanaan proyek strategis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) oleh PT Air Minum Giri Menang (AMGM) bisa dimanfaatkan potensi air dari bendungan tersebut untuk SPAM.

Diperkirakan SPAM Meninting ini mampu menyuplai air bersih bagi 15 ribu jiwa dan diharapkan menjadi solusi mengatasi defisit pasokan air bersih di Lombok.

Selain itu, bendungan ini akan menyuplai Irigasi. Disamping mendukung  daya saing sektor pariwisata premium NTB. Dengan target realisasi penuh pada tahun 2027, proyek ini akan menjamin ketersediaan air bersih di wilayah yang terus mengalami peningkatan populasi dan kebutuhan layanan publik.

Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini mengatakan bahwa sesuai perencanaan peruntukannya untuk irigasi mensuplai jaringan HLD Sesaot, sebagian untuk irigasi di bawah. “Yang paling penting (ini bendungan Meninting) untuk 150 liter per detik dan perencanaan masih sesuai,” terangnya, kemarin.

Bupati terlibat mulai dari perencanaan di mana rencananya suplai air 150 meter per detik itu untuk menyuplai air bersih wilayah Gunungsari dan Batulayar.

Sebab sesuai konsep awal daerah ini disuplai dari tengah, sehingga ketika masuk suplai air bersih dari Bendungan Meninting pasokan dari tengah dihentikan. “Karena nanti Gunungsari dan Batulayar disuplai dari Meninting,”imbuhnya.

Sementara itu Direktur PTAM Giri Menang Sudirman mengatakan pihaknya sudah mengajukan proposal teknis kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Fokus utama dari perencanaan ini memastikan pemanfaatan volume air dari Bendungan Meninting dapat didistribusikan secara efisien dan berkelanjutan.

Sudirman, menegaskan proposal yang telah disampaikan mencakup volume air untuk mengatasi defisit pasokan di area Mataram bagian utara dan Lobar bagian utara.

“Kami telah mengajukan (proposal) ke Kementerian PU, dan yang sudah kami ajukan itu 150 liter per detik,” tambahnya.

Angka 150 liter per detik (L/s) merupakan representasi kemampuan layanan yang besar. Dengan volume tersebut, proyek SPAM Meninting mampu melayani tambahan basis pelanggan yang sangat luas.“150 liter per detik itu kurang lebih mampu melayani 15.000 pelanggan baru,” tegasnya.

Menurutnya, dampak positif proyek ini akan dirasakan oleh ribuan keluarga dan pelaku usaha di wilayah sasaran. Hal ini secara langsung menepis anggapan bahwa Bendungan Meninting tidak akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berarti bagi masyarakat. (her)

Mayoritas Terkendala Aset

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Adi Purmanto (ekbis NTB/ari)

MAYORITAS pemerintah desa di Kabupaten Lombok Utara (KLU) belum dapat membangun fisik bangunan yang menjadi tempat usaha Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dari 43 desa yang ada, tercatat hanya 9 desa yang notabene bersiap membangun KDMP tahap pertama.

Project Management Officer (PMO) KDMP, Adi Purmanto, SE., Jumat 28 November 2025 mengungkapkan pembangunan gedung dan gerai KDMP di KLU telah berprogres secara positif. Ia menyebut, 9 desa telah ditetapkan untuk pembangunan gedung serta gerai tahap pertama. Terdiri dari 1 desa di Kecamatan Pemenang yaitu Desa Malaka. Kemudian, 3 desa di Kecamatan Tanjung yaitu Desa Tanjung, Desa Sokong, dan Desa Teniga, 1 desa di Bayan yakni Desa Mumbul Sari; 1 desa di Kecamatan Kayangan yaitu  Desa Gumantar. Serta 3 desa di Kecamatan Gangga, meliputi Desa Genggelang, Desa Rempek dan Desa Rempek Darussalam.

“Di 9 desa ini, seperti Sokong, Gumantar, dan Rempek, pembangunan sudah dimulai dengan aktivitas perataan dan pemadatan lahan. Material bangunan juga sudah mulai didatangkan,” kata Adi.

Mantan Ketua Bawaslu KLU ini menjelaskan, mayoritas desa belum dapat memenuhi syarat pembangunan KDMP. Pasalnya, bangunan KDMP mengharuskan kepemilikan aset desa minimal 600 meter persegi hingga 1.000 meter persegi. Aset tersebut harus bersertifikat milik desa dan berstatus siap bangun.

Kondisi aset desa di tingkat Pemdes se KLU, 18 desa tidak memiliki aset desa untuk KDMP, 8 desa masih menempati aset berstatus milik kabupaten/provinsi, serta 17 desa memiliki aset desa tetapi syarat luas lahan belum terpenuhi. “Kondisi ini membuat 34 desa tersebut belum bisa masuk dalam tahap pembangunan gedung koperasi,” imbuhnya.

Menurutnya, KDMP merupakan program strategis nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025 – 2029. Lembaga usaha ini ditujukan untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat berbasis desa melalui pembentukan koperasi modern, mandiri, dan berdaya saing.

Sebagai dasar pelaksanaan, pemerintah pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025, yang bertujuan untuk mempercepat pembentukan dan penguatan kelembagaan KDMP.

Regulasi tersebut kembali diperkuat dengan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Merah Putih. Pada ketentuan ini, Kepala Daerah diwajibkan menyediakan lahan dari aset pemerintah daerah atau aset desa minimal 1.000 m², atau dapat menyesuaikan dengan kondisi ketersediaan lahan di desa masing-masing untuk mendukung desa-desa yang belum memenuhi syarat lahan minimal.

“Dengan adanya Inpres ini, pemerintah daerah harus segera melakukan pertemuan dan koordinasi untuk memastikan semua desa terpenuhi lokasi pembangunannya tahun berikutnya,” tegas Adi.  (ari)

Penanaman 5.000 Mangrove, Contoh Nyata Pembangunan Berkelanjutan

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Wabup Lotim H. Moh. Edwin Hadiwijaya dan jajaran PLN UIP NTB menanam mangrove di pesisir Lotim selatan, Jumat 28 November 2025. (ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada PT. PLN Indonesia (Persero) wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) atas inisiatif program penanaman mangrove di kawasan pesisir selatan. Program yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Menanam Pohon Nasional pada Jumat 28 November 2025 di Dusun Poton Bakau, Desa Jerowaru ini, dinilai sebagai contoh nyata dari pembangunan berkelanjutan.

Wakil Bupati (Wabup Lotim H. Moh. Edwin Hadiwijaya, menyatakan kekagumannya terhadap transformasi yang terjadi di lokasi tersebut. Ia menceritakan awalnya kawasan ini dipenuhi dengan sampah, namun berkat sinergi antara pemuda lokal dan PT. PLN, kawasan ini kini telah bertransformasi menjadi salah satu objek wisata yang menarik.

Menurut Wabup, Ketika PLN sudah mulai masuk hari ini, ini membawa dampak yang tidak hanya sampai di situ, tetapi dampak ke masyarakat sangat besar. Kegiatan ini menjadi contoh nyata pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, Wabup Edwin menjelaskan bahwa kehadiran Bale Mangrove tidak hanya sebagai kawasan konservasi, tetapi juga telah mampu mendukung geliat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) setempat, menciptakan multiplier effect yang signifikan bagi perekonomian lokal.

Pemkab Lotim pun turut mendukung dengan berkontribusi dalam perbaikan infrastruktur, termasuk rencana perbaikan lampu jalan secara bertahap. Ia menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara masyarakat, lembaga mitra, dan pemerintah agar program berkelanjutan seperti ini dapat terus berjalan.

Sementara itu, General Manager PT. PLN ULW NTB, Sri Heny Purwanti, menegaskan aksi penanaman ini merupakan perwujudan filosofi PLN untuk berjalan selaras dengan alam.

“Mencintai bumi dan sekitarnya adalah satu hal yang memang tidak boleh kita lupakan atau tinggalkan. Program ini bukan hanya yang penting menanam saja, tetapi ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap cinta bumi, memperkuat keberlanjutan sistem, dan mendukung green energy,” ujarnya.

Sri Heny Purwanti menjelaskan, program yang dinamai ‘Roots of Energy’ ini merupakan simbol komitmen PLN dalam menghadapi isu perubahan iklim. Penanaman 5.000 pohon mangrove yang terbagi di dua lokasi, yakni 1.000 pohon di Jerowaru dan 4.000 pohon di Sujian, diharapkan memberikan manfaat ganda yang luar biasa.

Kegiatan penanaman  diawali dengan penyerahan simbolis bibit mangrove dari perwakilan PLN kepada Wabup Lotim, yang kemudian dilanjutkan dengan aksi penanaman bersama. Turut hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, jajaran manajemen PLN ULW NTB dan PLN Group, serta Ketua Pokdarwis Bale Mangrove Jerowaru. Program penanaman 5.000 mangrove ini menandai komitmen bersama untuk membangun kawasan pesisir yang hijau, berkelanjutan, dan sejahtera. (rus)

Lakukan Penilaian Kelayakan Bangunan Pasar dan Mataram Mall

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Irawan Aprianto(ekbis NTB/ist)

KETUA Komisi II DPRD Kota Mataram, Irawan Aprianto, ST., meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) melakukan penilaian menyeluruh terhadap kondisi bangunan sejumlah fasilitas publik, terutama Pasar Cakra dan Mataram Mall, guna memastikan keamanan dan kelayakan struktur bangunan.

Permintaan tersebut disampaikan setelah kunjungan lapangan yang dilakukan Komisi II DPRD Kota Mataram baru-baru ini. Dalam kunjungan tersebut ditemukan indikasi kerusakan parah pada sebagian struktur bangunan Pasar  Cakra, tidak hanya pada bagian atap, tetapi juga pada elemen beton penyangga.

“Ketika kami turun bersama, ternyata bukan hanya atap yang rusak, tetapi struktur betonnya juga sudah terbuka dan retak,” ujar Irawan. Ia menegaskan bahwa kerusakan tersebut berpotensi membahayakan pengunjung maupun pedagang karena menyangkut kekuatan struktur utama.

Politisi PKS ini menilai kondisi itu tidak bisa dibiarkan, sehingga diperlukan analisis mendalam untuk memastikan apakah bangunan masih layak digunakan atau justru perlu dilakukan rehabilitasi total. “Kita meminta Dinas PU melakukan penilaian secara resmi, supaya jelas apakah bangunan itu masih layak atau tidak,” lanjutnya.

Selain pasar, Komisi II juga meminta Dinas PU melakukan kajian kelayakan terhadap Mataram Mall, terutama untuk melihat kondisi bangunan tersebut dalam jangka panjang. Hal ini berkaitan dengan masa berakhirnya perjanjian kerja sama pengelolaan mal itu sekitar 20 tahun mendatang.

“Perlu ada kajian apakah ketika masa kerja sama berakhir nanti, bangunan Mataram Mall masih layak kita terima. Secara informasi, saat ini kondisi bangunan masih cukup baik, tetapi tetap membutuhkan kajian teknis agar menjadi bahan dalam proses negosiasi ke depan,” jelasnya.

Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keselamatan publik serta mempersiapkan rencana pengelolaan aset daerah secara lebih matang di masa mendatang. (fit)

Royalti Rp1 Miliar Ditolak, Kontrak Mataram Mall Berpeluang Tidak Diperpanjang

Penulis
ekbisntb.com
-
0
 H. Lalu Alwan Basri. (ekbis NTB/cem)

Lombok (ekbisntb.com) – Pemerintah Kota Mataram mengusulkan royalti atas pemanfaatan aset oleh PT. Pasific Cilinaya Fantasi senilai Rp1 miliar. Penetapan royalti ini berdasarkan perhitungan dari tim appraisal. Faktanya, nilai tersebut ditolak dengan berbagai pertimbangan. Kontrak pemanfaatan lahan Mataram Mall berpeluang tidak diperpanjang.

Berdasarkan kesepakatan bahwa pemanfaatan aset seluas sekitar 2 hektar tersebut, akan berakhir pada bulan April 2026. PT. Pasific Cilinaya Fantasi memiliki peluang memperpanjang kembali kontrak selama 10 tahun. Perpanjangan kontrak ini berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri ditemui pada, Jumat 28 November 2025 menerangkan, managemen PT. Pasific Cilinaya Fantasi telah mengutus kuasa hukum mereka untuk membicarakan royalti. Royalti yang diusulkan Pemkot Mataram selaku pemilik lahan senilai Rp1 miliar per tahun.

Nilai royalti ini diakui Sekda, tidak diterima alias ditolak. Padahal, penetapan berdasarkan hasil kajian dan atau perhitungan tim akuntan publik. “Iya, terserah mereka mau setuju atau tidak. Nanti kita ketemu lagi membahas lagi bagaimana kesepakatannya,” terangnya.

Sekda mengatakan, kontrak atas pemanfaatan lahan di Jalan Cilinaya oleh PT. Pasific Cilinaya Fantasi, berakhir pada bulan April 2026. Pihaknya sedang mencari opsi dan dasar hukum untuk memperpanjang atau tidak melanjutkan perpanjangan kontrak tersebut.

Dalam perjanjian kerja sama sebelumnya bahwa pemanfaatan aset seluas dua hektar mencapai 30 tahun. “Bisa diperpanjang 10 tahun lagi, tetapi tergantung kesepakatan lagi. Bisa saja kita diperpanjang kontraknya,” tandasnya.

Pihaknya masih melihat keseriusan dari PT. Pasific Cilinaya Fantasi terhadap perhitungan royalti dan lain sebagainya. Pemkot Mataram masih membuka ruang untuk mencocokan hasil pertimbangan dari tim appraisal maupun perhitungan yang dilakukan secara mandiri oleh PT. PCF. “Kita lihat dulu keseriusan dari Mataram Mall,” demikian kata Sekda. (cem)

Palak Petani Ratusan Juta, Mentan Pecat Staf Mengaku Dirjen

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Palak Petani Ratusan Juta, Mentan Pecat Staf Mengaku Dirjen

Jakarta (ekbisntb.com) – Menteri Pertanian (Mentan) A di Amran Sulaiman mengambil langkah tegas dengan memecat seorang staf yang mengaku sebagai direktur jenderal (dirjen) di kementeriannya dan memalak petani hingga ratusan juta rupiah untuk mendapatkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Amran dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat, mengatakan keputusan tersebut sangat berat secara pribadi karena dirinya terbiasa mengabdi dan membantu masyarakat, namun demi negara seluruh penyimpangan harus ditindak karena fasilitas kementerian berasal dari pajak rakyat.

“‘Lapor Pak Amran’ membuahkan hasil. Ada traktor di 99 titik. Setiap (petani) ‘ngambil’  traktor itu (oknum staf minta) bayar. Padahal itu gratis untuk rakyat. Ada pegawai Kementerian (Pertanian), ya… diberhentikan, apa boleh buat,” kata Amran.

Ia mengatakan berdasarkan laporan masyarakat, kementerian mengungkap adanya pungutan berkisar Rp50 juta hingga Rp600 juta setiap pengambilan alsintan di berbagai daerah. Atas semua kejadian itu kementerian tindakan, sehingga seluruh berkas langsung diserahkan kepada kepolisian untuk diperiksa secara menyeluruh.

“Langsung tindaklanjuti kalau perlu bawa, periksa hari ini. Dan Pak Sekjen, berhentikan (staf) di kementerian. Enggak boleh. Saya sudah bilang, jangan macam-macam. Aku dapat, pasti saya pecat. Enggak boleh,” kata Amran, menegaskan.

Ia menegaskan praktik pemerasan kepada petani tidak manusiawi karena mereka sudah hidup dengan berbagai kesulitan, sehingga negara wajib hadir untuk memastikan bantuan diberikan gratis tanpa pungutan apa pun.

Selain oknum internal, Amran menyebut ada pihak luar yang turut menipu petani dan meminta aparat kepolisian segera mengejar mereka karena aksi tersebut merugikan negara serta menghambat program bantuan nasional.

“Dan pelakunya dari (Kementerian) Pertanian satu. Dari luar lebih banyak. Dan aku berhentikan hari ini (yang dari Kementerian Pertanian),” ujar dia.

Amran mengungkapkan setidaknya dari 99 titik yang diketahui, setiap titik melibatkan beberapa penerima. Sehingga potensi kerugian sangat besar dan harus ditindak cepat melalui penelusuran bukti serta pemeriksaan lanjutan.

Ia mengapresiasi keberanian masyarakat melapor karena dari 2.890 laporan dalam satu minggu, sebanyak 504 laporan telah diverifikasi dan menjadi dasar penindakan yang kini membuahkan hasil nyata di lapangan.

Amran menegaskan bantuan traktor, benih dan bibit termasuk kakao, mente, kelapa, pala dan tebu merupakan program gratis bernilai triliunan rupiah sehingga masyarakat harus menolak dan melaporkan bila dimintai biaya.

Ia memastikan identitas seluruh pelapor dijamin kerahasiaannya dan hanya diketahui oleh dirinya, serta satu asisten pribadi. Sehingga masyarakat dapat mengirim bukti tanpa rasa takut karena keamanan mereka dipastikan terjaga penuh.

Oknum Kementerian Pertanian yang diberhentikan diketahui bekerja di Direktorat Jenderal Tanaman Pangan namun sering mengaku sebagai dirjen ketika bertugas di lapangan, ujar dia.

Amran mengatakan oknum tersebut sudah mengaku menerima uang berkali-kali, padahal sebelumnya berpura-pura khilaf, sehingga kasus itu menjadi bukti bahwa pungutan ilegal harus ditindak tegas sebagai tindak pidana.

“Dia masih muda. Aku tanya, dia langsung nangis. Nih, kamu ambil uang enggak? ‘Iya, Pak khilaf’. Bagaimana khilaf? Bolak-balik ambil uang. Petani itu sudah sulit hidupnya, jangan dibikin berat,” kata Amran, menyampaikan percakapannya dengan oknum Kementan tersebut.

Kendati demikian, Mentan tidak menyebutkan secara rinci identitas staf tersebut karena seluruh proses selanjutnya akan ditangani penyidik, sedangkan pihak luar yang terlibat tetap dikejar aparat hingga tuntas.

Amran mengatakan berkomitmen bahwa kementeriannya akan membersihkan praktik kecurangan, memastikan bantuan tepat sasaran, serta melindungi petani sebagai pilar utama ketahanan pangan nasional. (ant)

Harga Emas Antam Turun Tipis Jadi Rp2,383 Juta per gram

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Harga Emas Antam Turun Tipis Jadi Rp2,383 Juta per gram

Jakarta (ekbisntb.com) – Harga emas batangan PT Aneka Tambang Tbk (Antam) yang dipantau dari laman Logam Mulia, Jumat pagi, turun Rp4.000 per gram, dari Rp2.387.000 per gram menjadi Rp2.383.000 per gram.

Adapun harga jual kembali (buyback) emas batangan pada Jumat, yakni sebesar Rp2.244.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017.

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP.

PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam pada Jumat:

– Harga emas 0,5 gram: Rp1.241.500

– Harga emas 1 gram: Rp2.383.000

– Harga emas 2 gram: Rp4.706.000

– Harga emas 3 gram: Rp7.034.000

– Harga emas 5 gram: Rp11.690.000

– Harga emas 10 gram: Rp23.325.000

– Harga emas 25 gram: Rp58.187.000

– Harga emas 50 gram: Rp116.295.000

– Harga emas 100 gram: Rp232.512.000

– Harga emas 250 gram: Rp581.015.000

– Harga emas 500 gram: Rp1.161.820.000

– Harga emas 1.000 gram: Rp2.323.600.000

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP.

Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22. (ant)

PAD Sumbawa Diproyeksi Naik 1,58 Persen pada Tahun 2026

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Budi Prasetiyo(ekbis NTB/ils)

Sumbawa Besar (ekbisntb.com) – Pemkab Sumbawa memproyeksikan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 1,58 persen. Proyeksi peningkatan PAD itu untuk mengejar target 10 persen yang dicanangkan pemerintah.

“Realisasi PAD kita saat ini sebesar Rp240 miliar dari target awal Rp231 miliar. Angka ini kami proyeksikan bisa mencapai Rp251 miliar hingga akhir tahun nanti,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sumbawa, Dr. H. Budi Prasetiyo, kepada wartawan, Kamis 27 November 2025.

Budi melanjutkan, ada 12 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu PAD akan terus didorong dalam meningkatkan kinerja. Hal tersebut dilakukan dalam upaya melakukan penyesuaian target retribusi sebesar 8,42 persen. “Saat ini pertumbuhan PAD kita baru berada di angka 8,42 persen sehingga masih ada selisih sekitar 1,58 persen untuk mencapai sasaran sebesar 10 persen,” katanya.

Budi menegaskan, dalam upaya peningkatan PAD tidak boleh dibebankan kepada masyarakat. Sebab pemerintah tidak berfokus pada kenaikan tarif pajak atau retribusi melainkan penataan ulang data wajib pajak agar lebih akurat untuk menggali sektor tersebut.

“Kami tekankan tidak boleh ada kenaikan tarif, yang penting memastikan yang wajib benar-benar wajib. Jadi pembenahan data harus dilakukan secara menyeluruh,” jelasnya.

Ia menyebutkan, sektor penyumbang PAD terbesar berasal dari PBB-P2, pajak restoran, parkir, serta berbagai jenis retribusi. Sejumlah sektor bahkan mencatatkan capaian melebihi target salah satunya di sektor peternakan, perikanan, dan pekerjaan umum.

“Bagi OPD yang belum memenuhi target, kami menegaskan akan ada sanksi sesuai ketentuan. Hal ini penting agar seluruh potensi PAD dapat digarap secara maksimal,” tambahnya.

TAPD bersama OPD pengampu secara rutin akan tetap meninjau potensi pendapatan secara komprehensif, termasuk melakukan pendataan ulang. Pihaknya juga akan turun ke lapangan untuk memperbarui data wajib pajak sebagai dasar perencanaan pendapatan yang lebih akurat.

“Dengan data yang benar, potensi bisa tergali secara optimal. Itulah kunci agar PAD Sumbawa terus tumbuh dan meningkat tanpa membebani rakyat,” pungkasnya. (ils)

Bupati dan Wabup Lobar Hujan-hujanan Tanam 1.000 Pohon  

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Bupati Lobar H. Lalu Ahmad Zaini bersama Wabup Hj. Nurul Adha dan jajaran menanam benih pohon dan melepas ikan di bendungan Meninting dalam rangka hari Bhakti PU ke-80, Kamis 27 November 2025. (ekbis NTB/ist)

Lombok (ekbisntb.com) – Aksi nyata dilakukan Bupati Lombok Barat (Lobar), H. Lalu Ahmad Zaini dan Wakil Bupati Hj. Nurul Adha bersama jajaran pada peringatan Hari Bhakti Pekerjaan Umum (PU) ke-80 yang digelar Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Bupati dan Wabup kompak turun menanam benih pohon dan melepas benih ikan di Bendungan Meninting, pada Kamis 27 November 2025.

Meskip hujan, Bupati dan Wabup Lobar bersama Sekda Lobar H. Ilham, Asisten I Setda Lobar H. Saeful Ahkam, Kepala Dinas PUTR Lobar Ahad Legiarto, Sekdis Lalu Ratnawi dan jajaran bersama kepala OPD serta camat menanam pohon dan melepas benih ikan. Turut serta pada aksi nyata dalam melestarikan alam dan ketahanan pangan tersebut, pihak BWS NT1, Direktur PTAM Giri Menang Sudirman dan sejumlah kepala desa.

 Dengan mengenakan jas hujan, Bupati Lobar menempuh jarak sekitar ratusan meter dari lokasi acara ke tempat penghijauan. Jalurnya pun menurun menunju ke lokasi penanaman. Tiba di lokasi, Bupati dan Wabup pun menanam benih pohon yang telah disediakan.

Usai menanam pohon, Bupati dan Wabup kembali berjalan kaki ratusan meter ke lokasi pelepasan benih ikan di bendungan tersebut. Sebanyak 25 ribu ekor benih ikan dilepas untuk mendukung ketahanan pangan bagi warga sekitar yang setiap hari memancing di bendungan yang telah tuntas dibangun pihak BWS tersebut. Setelah melepas benih ikan, Bupati dan Wabup didampingi Kadis PUTR menaiki kapal kecil, keliling melihat kondisi Bendungan.

Bupati Lobar Lalu Ahmad Zaini menerangkan pada kegiatan hari Bhakti PU kali ini tidak sekadar seremonial, namun diarahkan pada kegiatan yang substansial dan bermanfaat bagi masyarakat serta lingkungan. “Kegiatan ini diisi dengan penghijauan, penanaman 1000 benih pohon dan melepas 25 ribu benih ikan di Bendungan Meninting,” katanya.

Alasan memilih penanaman pohon, karena menurutnya kelestarian lingkungan itu penting untuk dilakukan bersama. Terlebih lagi daerah Pulau Lombok ini, memiliki wilayah yang tidak terlalu luas, sehingga harus tetap dihijaukan atau lestarikan.

Kegiatan ini. jelas dia, sebagai upaya bersama menjaga kelestarian alam yang telah dianugerahkan oleh Tuhan untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, tetapi juga punya kewajiban untuk menjaganya dengan baik. “Dan cara menjaga yang baik itu adalah dengan ikut melestarikan pepohonan, menanam pohon,” imbuhnya.

Sementara itu, Kadis PUTR Lobar Ahad Legiarto menambahkan kegiatan hari Bhakti PU ini tidak sekadar seremonial, namun dengan mengusung tema “Peduli bumi dan lingkungan”, Dinas PUTR Lobar melaksanakan rangkaian kegiatan yang menyentuh pada aspek penting pembangunan berkelanjutan, yakni kelestarian lingkungan dan kepedulian sosial.  (her)

Bulog NTB Pastikan Stok Beras Aman Menghadapi Nataru 2025

Penulis
ekbisntb.com
-
0
Mara Kamin Siregar(ekbis NTB/bul)

Lombok (ekbisntb.com) –  Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat memastikan kesiapan penuh dalam menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 serta kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Pimpinan Wilayah Bulog NTB, Mara Kamin Siregar menegaskan, stok beras di NTB berada dalam kondisi aman, mencukupi, dan terjamin distribusinya.

Ketersediaan beras di gudang Bulog NTB, lanjut Regar, saat ini berada pada level yang sangat memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam beberapa bulan hingga tahun depan. Termasuk untuk menghadapi potensi meningkatnya konsumsi pangan pada momen akhir tahun, Bulog telah menyiapkan langkah antisipatif melalui penguatan cadangan, percepatan distribusi, hingga stabilisasi harga.

“Bulog memastikan bahwa stok beras untuk kebutuhan Provinsi NTB berada dalam kondisi aman dan sangat mencukupi hingga tahun depan bahkan, saat ini stok tersedia mencapai 167.645 Ribu Ton termasuk menghadapi momentum Natal dan Tahun Baru serta Lebaran sampai 15 bulan ke depan,” ujarnya.

Dalam menjaga stabilitas harga di tengah masyarakat, Bulog terus mendorong percepatan penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Penyaluran SPHP sudah terealisasi sebanyak 16.301 Ribu Ton yang dilakukan melalui jaringan pasar tradisional, ritel modern, distributor resmi, dan berbagai kanal penjualan yang sudah bekerja sama dengan Bulog. Termasuk percepatan penyelesaian Bantuan Pangan (Banpang).

Regar menegaskan bahwa percepatan SPHP merupakan salah satu strategi penting untuk memastikan harga beras tetap terkendali menjelang Nataru, saat pola konsumsi masyarakat biasanya meningkat. “Kami terus melakukan penguatan pasokan, mempercepat penyaluran beras SPHP, serta menjaga ketersediaan di seluruh pasar dan kanal distribusi resmi,” katanya.

Dalam menjaga stabilitas harga dan kelancaran distribusi beras, Bulog NTB juga memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Daerah, Satgas Pangan, serta berbagai pemangku kepentingan lain. Kolaborasi ini diperlukan agar pengawasan di lapangan berjalan optimal, khususnya untuk mencegah spekulasi harga dan penimbunan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Regar menjelaskan bahwa koordinasi tersebut juga dilakukan untuk memastikan distribusi beras SPHP berjalan lancar, merata, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Bulog NTB turut mengawal ketersediaan beras di seluruh kabupaten/kota, terutama wilayah yang selama ini rawan fluktuasi harga.

Menghadapi tingginya kebutuhan pangan di akhir tahun, Regar meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Ia memastikan bahwa Bulog memiliki stok yang cukup dan mekanisme distribusi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa hambatan berarti.

“Dengan kesiapan stok dan sistem distribusi yang terjaga, masyarakat tidak perlu khawatir. Bulog berkomitmen penuh untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan beras bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Selain menjaga pasokan beras, Bulog NTB juga menyiapkan langkah penguatan cadangan untuk menghadapi potensi cuaca ekstrem atau gangguan logistik pada periode Desember–Januari. Berbagai upaya ini menjadi rangkaian strategi Bulog dalam memastikan ketahanan pangan di NTB tetap stabil.

Dengan seluruh langkah tersebut, Bulog NTB optimistis mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sepanjang akhir tahun dan memasuki 2026, sekaligus memastikan masyarakat dapat menjalani Natal, Tahun Baru, dan Lebaran dengan aman tanpa kekhawatiran terhadap ketersediaan pangan. (bul)

1...369370371...1,088Halaman 370 dari 1,088